SlideShare a Scribd company logo
KAMPANYE UNTUK
PEMASARAN POLITIK - 2
Oleh: Sosiawaty, S. IP
A. Pemilihan Media
Komunikasi
Pemilihan media komunikasi harus didasarkan pada isi pesan yang ingin
disampaikan dan pemilikan media yang dimiliki oleh khalayak.
Pemilihan media komunikasi harus memperhatikan:
1. Sumber daya komunikasi yang tersedia di suatu tempat, dengan
cara:
 Kumpulkan data tentang sumber daya komunikasi yang ada
 Analisis status sumber daya komunikasi
 Membuat analisis krisis yang dibutuhkan masyarakat terhadap media
2. Pemilikan media di kalangan masyarakat sasaran, berapa banyak
penduduk yang memiliki pesawat televisi, tv kabel, radio dan
pelanggan surat kabar.
3. Terjangkau tidaknya pesan yang akan disampaikan, apakah semua
siaran televisi dapat diterima oleh pemirsa di suatu provinsi, apakah
pelanggan surat kabar hanya terbatas di kota atau ada juga di desa-
desa.
Bentuk-bentuk media
komunikasi
Media Cetak: adalah saluran komunikasi di mana
pesan-pesan verbalnya (tertulis) maupun dalam
bentuk gambar-gambar seperti karikatur dan komik
dilakukan dalam bentuk tercetak.
Media Elektronik: Media elektronik pesan-pesannya
disampaikan melalui getaran listrik yang diterima
oleh pesawat penerima tertentu, misalnya televisi
dan radio.
Media Luar Ruang (Outdoor Media): Media luar ruang
biasa dikaitkan dengan media estetika dalam bentuk
lukisan , dan ditempatkan pada tempat-tempat yang
ramai dilihat orang banyak.
Media Format Kecil: Biasanya terdiri atas berbagai
macam media, tetapi bentuknya lebih kecil, dan
isinya kadang terfokus pada satu macam informasi.
Saluran-saluran komunikasi
Saluran Komunikasi Kelompok: Peranan kelompok dalam konteks politik sangat penting
karena menjadi saluran komunikasi politik untuk berhubungan dengan sesama pengurus
dan anggota maupun dengan masyarakat pemilih.
Saluran Komunikasi Publik: Saluran komunikasi publik biasanya dalam bentuk; rumah ibadah,
kampanye terbuka di alun-alun, rapat akbar, panggung terbuka di pasar swalayan,
pergelaran musik kampus, turnamen olahraga, pasar murah, dan semacamnya.
Saluran Komunikasi Sosial: Komunikasi sosial dilakukan dalam bentuk tatap muka, tetapi
karena isi pesannya adalah hal-hal yang berkaitan hubungan sosial antar sesama warga,
maka disebut komunikasi sosial. biasanya dalam bentuk; kelompok arisan atau pengajian,
khitanan, perkawinan, pesta panen dan semacamnya.
Saluran Komunikasi Antarpribadi: Komunikasi antarpribadi adalah suatu bentuk komunikasi
yang berlangsung secara tatap muka yang pesan-pesannya sangat pribadi (privacy) dan
tidak boleh didengar orang lain, kecuali mereka yang terlibat langsung dalam komunikasi.
Saluran komunikasi Tradisional: Komunikasi tradisional banyak ditemui di kalangan anggota
masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman , tetapi memiliki hak-hak politik yang sama
dengan warga negara lainnya.
Kombinasi Media Massa dan Media Antarpribadi: Dalam teori komunikasi, media massa seperti
televisi, radio dan surat kabar memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mengubah
image, wawasan, dan persepsi penerima, sementara komunikasi antarpribadi dan kelompok
memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku khalayak sasaran . Karena itu antara keduanya
tidak bisa dipisahkan satu sama lain, melainkan saling melengkapi dalam mencapai
efektivitas komunikasi.
Kekuatan, Kelemahan, dan
Ketidaknetralan Media
McGiniss dalam The Selling of the President menyebutkan
media massa utamanya televisi memiliki peran yang
menentukan dalam pembentukan citra kandidat.
Patterson dalam Jeffres Leo (1980) menemukan bahwa
penyebarluasan informasi tentang calon oleh media sangat
erat hubungannya dengan pengetahuan (knowledge)
pemilih tentang calon selama masa kampanye.
Robecca (1979) menemukan bahwa liputan yang dilakukan
secara terus menerus oleh media cukup akurat untuk
meningkatkan pengetahuan pemilih pada calon.
Teori Agenda Setting
 Merupakan salah satu kekuatan media di mana media
memiliki peran untuk mengagendakan hal-hal apa
yang perlu dipikirkan oleh masyarakat, misalnya
bagaimana membuat pemilu bisa berlangsung secara
jujur tanpa tekanan, bagaimana menghindari money
politics, dan bagaimana membuat program kampanye
damai tanpa konflik.
B. Produksi Media
Memproduksi media sangat tergantung tipe atau bentuk media mana
yang akan dibuat.
1. Media Cetak: Untuk memproduksi media cetak biasanya partai-
partai politik berusaha bekerja sama dengan penerbit surat kabar
untuk memberitakan dan mempromosikan kegiatan-kegiatan
partainya.
2. Media Elektronik: Memproduksi media elektronik juga cukup rumit,
sebab memerlukan skenario bagaimana pesan-pesan akan
dibawakan dalam gambar, terutama untuk media televisi.
3. Media Luar Ruang: Media luar ruang seperti spanduk, baliho,
reklame dan sebagainya cukup memberi pengaruh pada orang yang
melihat media tersebut,
4. Media Format Kecil: Memproduksi media format kecil seperti
bulletin, leaflet, selebaran dan semacamnya selain memerlukan
desain yang bagus juga memerlukan dana yang tidak kecil.
Pekerjaan untuk menilai atau menguji awal (pretesting)
materi komunikasi yang ingin disebarluaskan, dapat
dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli atau pakar
dalam bidang: komunikasi, psikologi massa, agama,
bahasa, dan seni (estetika).
C. Penyebarluasan Media
Komunikasi
Penyebarluasan media sangat menentukan keberhasilan
suatu kampanye, sebab jika tidak selain akan
membuang waktu dan tenaga, juga bisa menjadi
pemborosan dari segi uang.
Penyebaran media pada prinsipnya berbeda satu sama
lain, tergantung dari sifat, karakteristik dan
jangkauan media itu sendiri.
D. Pengaruh
Semua peristiwa komunikasi yang dilakukan, termasuk
kampanye politik mempunyai tujuan, yakni
mempengaruhi target sasaran.
Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang
dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima
sebelum dan sesudah menerima pesan (Stuart dan
Jamias)
Pengaruh dapat dikatakan mengena jika perubaha (P)
yang terjadi pada penerima informasi sama dengan
tujuan (T) yang diinginkan oleh komunikator atau
sumber (P=T)
Keberhasilan kampanye
politik ditentukan oleh empat
faktor, yakni:
1. Partai Politik
2. Media Massa
3. Kapabilitas Individu
 Pengetahuan
 Keterampilan komunikasi (Communication Skills)
 Kepribadian dan Hubungan Kemanusiaan (Personality and
Human Relations)
 Kepemimpinan (Leadership)
4. Kebijakan dan Program
a. Faktor Psikologis
b. Faktor budaya, Etnis, dan Kedaerahan
c. Faktor Agama
d. Faktor Keluarga
Memobilisasi Kelompok
Berpengaruh
Untuk memobilisasi massa, dapat digunakan
saluran komunikasi, antara lain:
Organisasi partai
Saluran komunikasi publik
Saluran komunikasi sosial
Saluran komunikasi antarpribadi
E. Dana Kampanye
Mengenai besarnya belanja media untuk kampanye pada
prinsipnya tergantung target sasaran.
Bagaimana sebaiknya porsi belanja komunikasi untuk
belanja? Dapat digunakan formulasi persentase, yakni:
 55% untuk media televisi
 20% untuk saluran komunikasi antarpribadi (personal)
 10% untuk media komunikasi
 10% untuk media outdoor
 5% untuk media radio
Di Indonesia untuk kampanye pemiliihan anggota legislatif,
pemerintah telah mengatur soal dana kampanye menurut
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008.
F. Jadwal Kampanye
Menetapkan jadwal kegiatan (time schedule) kampanye
harus memakai strategi, terutama untuk menghindari
kegiatan yang memiliki gaung lebih besar pengaruhnya
daripada kampanye.
Kegiatan kampanye harus dilakukan dengan
memperhitungkan waktu yang kondusif, sehingga
sasaran kampanye mengena.
Dalam penetapan waktu harus diperhitungkan waktu-waktu
awal (starting point) dan waktu-waktu akhir (ending point),
karena kampanye yang dilakukan pada waktu-waktu awal
dan akhir biasanya banyak menarik perhatian masyarakat
dibandingkan dengan kampanye yang dilakukan pada
waktu pertengahan.
G. Personel Kampanye
Untuk melaksanakan kampanye diperlukan personel yang andal dan memahami
tugas-tugas kampanye. Dalam sebuah tim kampanye diperlukan personel
sebagai berikut:
1. Manajer kampanye
2. Tim konsultan
3. Tim analisis hasil survei dan penetapan tema
4. Tim penyusun agenda (harian, mingguan) kegiatan kandidat
5. Penulis pidato, biografi singkat, dan artikel
6. Hubungan media
7. Urusan Produksi dan Distribusi Media
8. Penggalangan Massa
9. Hubungan dengan Pemerintah dan Bisnis
10. Tim Hubungan Internal Organisasi
11. Urusan Data dan Dokumentasi
12. Urusan Keuangan
13. Urusan Transportasi dan Keuangan
14. Tim Pengamanan
15. Tim Pengamat dan Evaluasi
H. Evaluasi Kampanye
1. Evaluasi Program: Evaluasi ini memiliki fokus untuk melihat:
 Sejauhmana tujuan akhir yang ingin dicapai (goal) dari suatu
kegiatan, apakah terpenuhi atau tidak.
 Untuk melakukan modifikasi tujuan program dan strategi.
2. Evaluasi Manajemen: Evaluasi ini memiliki fokus terhadap
pencapaian operasional kegiatan:
 Apakah hal-hal yang dilakukan masih dalam tataran rencana yang
telah ditetapkan semula
 Apakah pelaksanaan kegiatan berjalan lancar atau tidak
 Apakah usaha yang dilakukan itu mengalami kemajuan atau tidak
 Apakah ada hambatan atau kemacetan yang ditemui dalam
operasional atau tidak
 Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut, apakah dengan cara
memodifikasi langkah-langkah yang akan diambil, apakah
mengurangi atau menambah komponen yang bisa memperlancar
jalannya kegiatan
I. Audit Komunikasi
Audit komunikasi adalah evaluasi yang dilakukan
untuk melihat semua komponen yang mendukung
berlangsungnya proses komunikasi, mulai dari
sumber, pesan, media atau saluran, penerima,
sampai efek yang ditimbulkan oleh aktivitas
komunikasi tersebut.
J. Etika Politik Kampanye
Etika politik adalah upaya untuk memperluas lingkup kebebasan dan
menciptakan institusi-institusi yang lebih adil (Paul Ricoeur)
Pengertian ini mengandung tiga dimensi yang menentukan dinamika politik:
1) Tujuan politik: Dirumuskan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan
hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan
2) Sarana: penggunaan kelembagaan politik dalam mencapai tujuan
3) Aksi politik: Dimensi yang mengetengahkan rasionalitas para aktor politik
dalam bentuk kualitas moral. Tindakan politik dikatakan rasional bila pelaku
mempunyai orientasi situasi dan paham permasala
Menurut Wallan ada empat moralitas etika yang berakar pada nilai demokrasi:
1) Mengembangkan budaya kritis
2) Menumbuhkan kebiasaan bersikap adil
3) Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
4) Menanamkan kebiasaan menghormati perbedaan pendapat
Tujuan etika politik ialah mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik,
bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan
dan membangun institusi-institusi yang adil
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Kampanye_untuk_pemasaran_politik.pptx

Perencanaan komunikasi warga dalam program plp
Perencanaan komunikasi warga dalam program plpPerencanaan komunikasi warga dalam program plp
Perencanaan komunikasi warga dalam program plp
pycnat
 
OPINI
OPINIOPINI
Proses Komunikasi Dalam Masyarakat
Proses Komunikasi Dalam MasyarakatProses Komunikasi Dalam Masyarakat
Proses Komunikasi Dalam Masyarakat
Daris Ilma
 
Media Advokasi.pptx
Media Advokasi.pptxMedia Advokasi.pptx
Media Advokasi.pptx
ajengsetianingsih
 
Bahan ajar new media dalam komunikasi politik
Bahan ajar new media dalam komunikasi politikBahan ajar new media dalam komunikasi politik
Bahan ajar new media dalam komunikasi politik
MuhammadNajmuddin20
 
Komunikasi Pers pertemuan 2.pptx
Komunikasi Pers pertemuan 2.pptxKomunikasi Pers pertemuan 2.pptx
Komunikasi Pers pertemuan 2.pptx
meutiadewi3
 
Metode dan media pendidikan dan promosi kesehatan
Metode dan media pendidikan dan promosi kesehatanMetode dan media pendidikan dan promosi kesehatan
Metode dan media pendidikan dan promosi kesehatan
MeiRianitaElfridaSin
 
Public Relations Politic
Public Relations PoliticPublic Relations Politic
Public Relations Politic
KarinZarlina
 
Materi 10 - SISTEM KOMUNIKASI MASSA.pdf
Materi 10 -  SISTEM KOMUNIKASI MASSA.pdfMateri 10 -  SISTEM KOMUNIKASI MASSA.pdf
Materi 10 - SISTEM KOMUNIKASI MASSA.pdf
AdePutraTunggali
 
Manajemen Wacana Publik.pptx
Manajemen Wacana Publik.pptxManajemen Wacana Publik.pptx
Manajemen Wacana Publik.pptx
VeisyDiantyLengkey
 
Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Khusus
Prosedur Pemberdayaan Masyarakat KhususProsedur Pemberdayaan Masyarakat Khusus
Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Khusus
WiandhariEsaBBPKCilo
 
20211_2018_PB12_1-PPB-A_15_2_543012_2.pptx
20211_2018_PB12_1-PPB-A_15_2_543012_2.pptx20211_2018_PB12_1-PPB-A_15_2_543012_2.pptx
20211_2018_PB12_1-PPB-A_15_2_543012_2.pptx
EkoBintiLestari1
 
Dasar Komunikasi.ppt
Dasar Komunikasi.pptDasar Komunikasi.ppt
Dasar Komunikasi.ppt
AbdiFaujiHadiono1
 
Pengantar HUMAS pertemuan 1.pptx
Pengantar HUMAS pertemuan 1.pptxPengantar HUMAS pertemuan 1.pptx
Pengantar HUMAS pertemuan 1.pptx
meutiadewi3
 
ppt media komunikasi kelompok 512542356126123.pptx
ppt media komunikasi kelompok 512542356126123.pptxppt media komunikasi kelompok 512542356126123.pptx
ppt media komunikasi kelompok 512542356126123.pptx
MOHAlif2
 
Komunikasi massa
Komunikasi massaKomunikasi massa
Komunikasi massa
gilang muharam
 
KOMUNIKASI PUBLIK (FAT).pptx
KOMUNIKASI PUBLIK (FAT).pptxKOMUNIKASI PUBLIK (FAT).pptx
KOMUNIKASI PUBLIK (FAT).pptx
muhammadfatikhun
 
Strategi Komunikasi Publik
Strategi Komunikasi PublikStrategi Komunikasi Publik
Strategi Komunikasi Publik
Wildan Hakim
 
Komunikasi politik
Komunikasi politikKomunikasi politik

Similar to Kampanye_untuk_pemasaran_politik.pptx (20)

Perencanaan komunikasi warga dalam program plp
Perencanaan komunikasi warga dalam program plpPerencanaan komunikasi warga dalam program plp
Perencanaan komunikasi warga dalam program plp
 
OPINI
OPINIOPINI
OPINI
 
Proses Komunikasi Dalam Masyarakat
Proses Komunikasi Dalam MasyarakatProses Komunikasi Dalam Masyarakat
Proses Komunikasi Dalam Masyarakat
 
Media Advokasi.pptx
Media Advokasi.pptxMedia Advokasi.pptx
Media Advokasi.pptx
 
Bahan ajar new media dalam komunikasi politik
Bahan ajar new media dalam komunikasi politikBahan ajar new media dalam komunikasi politik
Bahan ajar new media dalam komunikasi politik
 
Komunikasi Pers pertemuan 2.pptx
Komunikasi Pers pertemuan 2.pptxKomunikasi Pers pertemuan 2.pptx
Komunikasi Pers pertemuan 2.pptx
 
Metode dan media pendidikan dan promosi kesehatan
Metode dan media pendidikan dan promosi kesehatanMetode dan media pendidikan dan promosi kesehatan
Metode dan media pendidikan dan promosi kesehatan
 
Public Relations Politic
Public Relations PoliticPublic Relations Politic
Public Relations Politic
 
Materi 10 - SISTEM KOMUNIKASI MASSA.pdf
Materi 10 -  SISTEM KOMUNIKASI MASSA.pdfMateri 10 -  SISTEM KOMUNIKASI MASSA.pdf
Materi 10 - SISTEM KOMUNIKASI MASSA.pdf
 
Manajemen Wacana Publik.pptx
Manajemen Wacana Publik.pptxManajemen Wacana Publik.pptx
Manajemen Wacana Publik.pptx
 
Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Khusus
Prosedur Pemberdayaan Masyarakat KhususProsedur Pemberdayaan Masyarakat Khusus
Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Khusus
 
20211_2018_PB12_1-PPB-A_15_2_543012_2.pptx
20211_2018_PB12_1-PPB-A_15_2_543012_2.pptx20211_2018_PB12_1-PPB-A_15_2_543012_2.pptx
20211_2018_PB12_1-PPB-A_15_2_543012_2.pptx
 
Dasar Komunikasi.ppt
Dasar Komunikasi.pptDasar Komunikasi.ppt
Dasar Komunikasi.ppt
 
Pengantar HUMAS pertemuan 1.pptx
Pengantar HUMAS pertemuan 1.pptxPengantar HUMAS pertemuan 1.pptx
Pengantar HUMAS pertemuan 1.pptx
 
ppt media komunikasi kelompok 512542356126123.pptx
ppt media komunikasi kelompok 512542356126123.pptxppt media komunikasi kelompok 512542356126123.pptx
ppt media komunikasi kelompok 512542356126123.pptx
 
Komunikasi massa
Komunikasi massaKomunikasi massa
Komunikasi massa
 
Kuliah 2.pptx
Kuliah 2.pptxKuliah 2.pptx
Kuliah 2.pptx
 
KOMUNIKASI PUBLIK (FAT).pptx
KOMUNIKASI PUBLIK (FAT).pptxKOMUNIKASI PUBLIK (FAT).pptx
KOMUNIKASI PUBLIK (FAT).pptx
 
Strategi Komunikasi Publik
Strategi Komunikasi PublikStrategi Komunikasi Publik
Strategi Komunikasi Publik
 
Komunikasi politik
Komunikasi politikKomunikasi politik
Komunikasi politik
 

More from IneMariane1

PPT-UEU-Analisa-Kebijakan-Kesehatan-Pertemuan-2.ppt
PPT-UEU-Analisa-Kebijakan-Kesehatan-Pertemuan-2.pptPPT-UEU-Analisa-Kebijakan-Kesehatan-Pertemuan-2.ppt
PPT-UEU-Analisa-Kebijakan-Kesehatan-Pertemuan-2.ppt
IneMariane1
 
5..pptx
5..pptx5..pptx
5..pptx
IneMariane1
 
2. Definisi, Komponen, Prinsip, dan Manfaatnya.pptx
2. Definisi, Komponen, Prinsip, dan Manfaatnya.pptx2. Definisi, Komponen, Prinsip, dan Manfaatnya.pptx
2. Definisi, Komponen, Prinsip, dan Manfaatnya.pptx
IneMariane1
 
PPT AZMEN - Copy (8).PPT
PPT AZMEN - Copy (8).PPTPPT AZMEN - Copy (8).PPT
PPT AZMEN - Copy (8).PPT
IneMariane1
 
PPT AZMEN - Copy (7).PPT
PPT AZMEN - Copy (7).PPTPPT AZMEN - Copy (7).PPT
PPT AZMEN - Copy (7).PPT
IneMariane1
 
komunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdf
komunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdfkomunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdf
komunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdf
IneMariane1
 
marketing politik.ppt
marketing politik.pptmarketing politik.ppt
marketing politik.ppt
IneMariane1
 

More from IneMariane1 (7)

PPT-UEU-Analisa-Kebijakan-Kesehatan-Pertemuan-2.ppt
PPT-UEU-Analisa-Kebijakan-Kesehatan-Pertemuan-2.pptPPT-UEU-Analisa-Kebijakan-Kesehatan-Pertemuan-2.ppt
PPT-UEU-Analisa-Kebijakan-Kesehatan-Pertemuan-2.ppt
 
5..pptx
5..pptx5..pptx
5..pptx
 
2. Definisi, Komponen, Prinsip, dan Manfaatnya.pptx
2. Definisi, Komponen, Prinsip, dan Manfaatnya.pptx2. Definisi, Komponen, Prinsip, dan Manfaatnya.pptx
2. Definisi, Komponen, Prinsip, dan Manfaatnya.pptx
 
PPT AZMEN - Copy (8).PPT
PPT AZMEN - Copy (8).PPTPPT AZMEN - Copy (8).PPT
PPT AZMEN - Copy (8).PPT
 
PPT AZMEN - Copy (7).PPT
PPT AZMEN - Copy (7).PPTPPT AZMEN - Copy (7).PPT
PPT AZMEN - Copy (7).PPT
 
komunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdf
komunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdfkomunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdf
komunikasipolitik-140922194241-phpapp02.pdf
 
marketing politik.ppt
marketing politik.pptmarketing politik.ppt
marketing politik.ppt
 

Recently uploaded

DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
SyifaNurlitaTavadjio
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 

Recently uploaded (13)

DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdfPPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
PPT Kel 1 HUKUM ANTAR TATA HUKUM smt.pdf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 

Kampanye_untuk_pemasaran_politik.pptx

  • 1. KAMPANYE UNTUK PEMASARAN POLITIK - 2 Oleh: Sosiawaty, S. IP
  • 2. A. Pemilihan Media Komunikasi Pemilihan media komunikasi harus didasarkan pada isi pesan yang ingin disampaikan dan pemilikan media yang dimiliki oleh khalayak. Pemilihan media komunikasi harus memperhatikan: 1. Sumber daya komunikasi yang tersedia di suatu tempat, dengan cara:  Kumpulkan data tentang sumber daya komunikasi yang ada  Analisis status sumber daya komunikasi  Membuat analisis krisis yang dibutuhkan masyarakat terhadap media 2. Pemilikan media di kalangan masyarakat sasaran, berapa banyak penduduk yang memiliki pesawat televisi, tv kabel, radio dan pelanggan surat kabar. 3. Terjangkau tidaknya pesan yang akan disampaikan, apakah semua siaran televisi dapat diterima oleh pemirsa di suatu provinsi, apakah pelanggan surat kabar hanya terbatas di kota atau ada juga di desa- desa.
  • 3. Bentuk-bentuk media komunikasi Media Cetak: adalah saluran komunikasi di mana pesan-pesan verbalnya (tertulis) maupun dalam bentuk gambar-gambar seperti karikatur dan komik dilakukan dalam bentuk tercetak. Media Elektronik: Media elektronik pesan-pesannya disampaikan melalui getaran listrik yang diterima oleh pesawat penerima tertentu, misalnya televisi dan radio. Media Luar Ruang (Outdoor Media): Media luar ruang biasa dikaitkan dengan media estetika dalam bentuk lukisan , dan ditempatkan pada tempat-tempat yang ramai dilihat orang banyak. Media Format Kecil: Biasanya terdiri atas berbagai macam media, tetapi bentuknya lebih kecil, dan isinya kadang terfokus pada satu macam informasi.
  • 4. Saluran-saluran komunikasi Saluran Komunikasi Kelompok: Peranan kelompok dalam konteks politik sangat penting karena menjadi saluran komunikasi politik untuk berhubungan dengan sesama pengurus dan anggota maupun dengan masyarakat pemilih. Saluran Komunikasi Publik: Saluran komunikasi publik biasanya dalam bentuk; rumah ibadah, kampanye terbuka di alun-alun, rapat akbar, panggung terbuka di pasar swalayan, pergelaran musik kampus, turnamen olahraga, pasar murah, dan semacamnya. Saluran Komunikasi Sosial: Komunikasi sosial dilakukan dalam bentuk tatap muka, tetapi karena isi pesannya adalah hal-hal yang berkaitan hubungan sosial antar sesama warga, maka disebut komunikasi sosial. biasanya dalam bentuk; kelompok arisan atau pengajian, khitanan, perkawinan, pesta panen dan semacamnya. Saluran Komunikasi Antarpribadi: Komunikasi antarpribadi adalah suatu bentuk komunikasi yang berlangsung secara tatap muka yang pesan-pesannya sangat pribadi (privacy) dan tidak boleh didengar orang lain, kecuali mereka yang terlibat langsung dalam komunikasi. Saluran komunikasi Tradisional: Komunikasi tradisional banyak ditemui di kalangan anggota masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman , tetapi memiliki hak-hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Kombinasi Media Massa dan Media Antarpribadi: Dalam teori komunikasi, media massa seperti televisi, radio dan surat kabar memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mengubah image, wawasan, dan persepsi penerima, sementara komunikasi antarpribadi dan kelompok memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku khalayak sasaran . Karena itu antara keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, melainkan saling melengkapi dalam mencapai efektivitas komunikasi.
  • 5. Kekuatan, Kelemahan, dan Ketidaknetralan Media McGiniss dalam The Selling of the President menyebutkan media massa utamanya televisi memiliki peran yang menentukan dalam pembentukan citra kandidat. Patterson dalam Jeffres Leo (1980) menemukan bahwa penyebarluasan informasi tentang calon oleh media sangat erat hubungannya dengan pengetahuan (knowledge) pemilih tentang calon selama masa kampanye. Robecca (1979) menemukan bahwa liputan yang dilakukan secara terus menerus oleh media cukup akurat untuk meningkatkan pengetahuan pemilih pada calon.
  • 6. Teori Agenda Setting  Merupakan salah satu kekuatan media di mana media memiliki peran untuk mengagendakan hal-hal apa yang perlu dipikirkan oleh masyarakat, misalnya bagaimana membuat pemilu bisa berlangsung secara jujur tanpa tekanan, bagaimana menghindari money politics, dan bagaimana membuat program kampanye damai tanpa konflik.
  • 7. B. Produksi Media Memproduksi media sangat tergantung tipe atau bentuk media mana yang akan dibuat. 1. Media Cetak: Untuk memproduksi media cetak biasanya partai- partai politik berusaha bekerja sama dengan penerbit surat kabar untuk memberitakan dan mempromosikan kegiatan-kegiatan partainya. 2. Media Elektronik: Memproduksi media elektronik juga cukup rumit, sebab memerlukan skenario bagaimana pesan-pesan akan dibawakan dalam gambar, terutama untuk media televisi. 3. Media Luar Ruang: Media luar ruang seperti spanduk, baliho, reklame dan sebagainya cukup memberi pengaruh pada orang yang melihat media tersebut, 4. Media Format Kecil: Memproduksi media format kecil seperti bulletin, leaflet, selebaran dan semacamnya selain memerlukan desain yang bagus juga memerlukan dana yang tidak kecil.
  • 8. Pekerjaan untuk menilai atau menguji awal (pretesting) materi komunikasi yang ingin disebarluaskan, dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli atau pakar dalam bidang: komunikasi, psikologi massa, agama, bahasa, dan seni (estetika).
  • 9. C. Penyebarluasan Media Komunikasi Penyebarluasan media sangat menentukan keberhasilan suatu kampanye, sebab jika tidak selain akan membuang waktu dan tenaga, juga bisa menjadi pemborosan dari segi uang. Penyebaran media pada prinsipnya berbeda satu sama lain, tergantung dari sifat, karakteristik dan jangkauan media itu sendiri.
  • 10. D. Pengaruh Semua peristiwa komunikasi yang dilakukan, termasuk kampanye politik mempunyai tujuan, yakni mempengaruhi target sasaran. Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan (Stuart dan Jamias) Pengaruh dapat dikatakan mengena jika perubaha (P) yang terjadi pada penerima informasi sama dengan tujuan (T) yang diinginkan oleh komunikator atau sumber (P=T)
  • 11. Keberhasilan kampanye politik ditentukan oleh empat faktor, yakni: 1. Partai Politik 2. Media Massa 3. Kapabilitas Individu  Pengetahuan  Keterampilan komunikasi (Communication Skills)  Kepribadian dan Hubungan Kemanusiaan (Personality and Human Relations)  Kepemimpinan (Leadership) 4. Kebijakan dan Program a. Faktor Psikologis b. Faktor budaya, Etnis, dan Kedaerahan c. Faktor Agama d. Faktor Keluarga
  • 12. Memobilisasi Kelompok Berpengaruh Untuk memobilisasi massa, dapat digunakan saluran komunikasi, antara lain: Organisasi partai Saluran komunikasi publik Saluran komunikasi sosial Saluran komunikasi antarpribadi
  • 13. E. Dana Kampanye Mengenai besarnya belanja media untuk kampanye pada prinsipnya tergantung target sasaran. Bagaimana sebaiknya porsi belanja komunikasi untuk belanja? Dapat digunakan formulasi persentase, yakni:  55% untuk media televisi  20% untuk saluran komunikasi antarpribadi (personal)  10% untuk media komunikasi  10% untuk media outdoor  5% untuk media radio Di Indonesia untuk kampanye pemiliihan anggota legislatif, pemerintah telah mengatur soal dana kampanye menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2008.
  • 14. F. Jadwal Kampanye Menetapkan jadwal kegiatan (time schedule) kampanye harus memakai strategi, terutama untuk menghindari kegiatan yang memiliki gaung lebih besar pengaruhnya daripada kampanye. Kegiatan kampanye harus dilakukan dengan memperhitungkan waktu yang kondusif, sehingga sasaran kampanye mengena. Dalam penetapan waktu harus diperhitungkan waktu-waktu awal (starting point) dan waktu-waktu akhir (ending point), karena kampanye yang dilakukan pada waktu-waktu awal dan akhir biasanya banyak menarik perhatian masyarakat dibandingkan dengan kampanye yang dilakukan pada waktu pertengahan.
  • 15. G. Personel Kampanye Untuk melaksanakan kampanye diperlukan personel yang andal dan memahami tugas-tugas kampanye. Dalam sebuah tim kampanye diperlukan personel sebagai berikut: 1. Manajer kampanye 2. Tim konsultan 3. Tim analisis hasil survei dan penetapan tema 4. Tim penyusun agenda (harian, mingguan) kegiatan kandidat 5. Penulis pidato, biografi singkat, dan artikel 6. Hubungan media 7. Urusan Produksi dan Distribusi Media 8. Penggalangan Massa 9. Hubungan dengan Pemerintah dan Bisnis 10. Tim Hubungan Internal Organisasi 11. Urusan Data dan Dokumentasi 12. Urusan Keuangan 13. Urusan Transportasi dan Keuangan 14. Tim Pengamanan 15. Tim Pengamat dan Evaluasi
  • 16. H. Evaluasi Kampanye 1. Evaluasi Program: Evaluasi ini memiliki fokus untuk melihat:  Sejauhmana tujuan akhir yang ingin dicapai (goal) dari suatu kegiatan, apakah terpenuhi atau tidak.  Untuk melakukan modifikasi tujuan program dan strategi. 2. Evaluasi Manajemen: Evaluasi ini memiliki fokus terhadap pencapaian operasional kegiatan:  Apakah hal-hal yang dilakukan masih dalam tataran rencana yang telah ditetapkan semula  Apakah pelaksanaan kegiatan berjalan lancar atau tidak  Apakah usaha yang dilakukan itu mengalami kemajuan atau tidak  Apakah ada hambatan atau kemacetan yang ditemui dalam operasional atau tidak  Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut, apakah dengan cara memodifikasi langkah-langkah yang akan diambil, apakah mengurangi atau menambah komponen yang bisa memperlancar jalannya kegiatan
  • 17. I. Audit Komunikasi Audit komunikasi adalah evaluasi yang dilakukan untuk melihat semua komponen yang mendukung berlangsungnya proses komunikasi, mulai dari sumber, pesan, media atau saluran, penerima, sampai efek yang ditimbulkan oleh aktivitas komunikasi tersebut.
  • 18. J. Etika Politik Kampanye Etika politik adalah upaya untuk memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adil (Paul Ricoeur) Pengertian ini mengandung tiga dimensi yang menentukan dinamika politik: 1) Tujuan politik: Dirumuskan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan 2) Sarana: penggunaan kelembagaan politik dalam mencapai tujuan 3) Aksi politik: Dimensi yang mengetengahkan rasionalitas para aktor politik dalam bentuk kualitas moral. Tindakan politik dikatakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasala Menurut Wallan ada empat moralitas etika yang berakar pada nilai demokrasi: 1) Mengembangkan budaya kritis 2) Menumbuhkan kebiasaan bersikap adil 3) Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi 4) Menanamkan kebiasaan menghormati perbedaan pendapat Tujuan etika politik ialah mengarahkan kepada kehidupan yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil