SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
{
PENTINGNYA
PERLINDUNGAN
TERHADAP BAMBU
LAUT (Isis spp.)
Dalam Rangka Fasilitasi Penetapan Status Perlindungan Jenis
Ikan Yang Terancam Punah) berdasarkan Kepmen KP Nomor.
35/2013
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Oleh :
Didi Sadili
Kasubdit Konservasi Jenis Ikan
Jakarta, 2 Juli 2014
Outline
Karakteristik Bambu Laut
• Koloni Isis hippuris kelihatan mirip dengan koloni
kelompok akar bahar Rhumpella sp., terutama
pertumbuhan yang seperti semak dan permukaan
koloni yang halus.
• Isis hippuris memiliki percabangan yang cenderung
ke arah kanan, dan ujung atas koloni yang
melengkung seperti busur.
• Ukuran dan bentuk cabang-cabang Isis hippuris lebih
pendek dengan ujung cabang lebih bulat.
• Tekstur tubuh dan koloni Isis hippuris agak kaku dan
hanya sedikit bergoyang bila kena ombak.
• Pada umumnya, jenis Isis hippuris, bangsa
Scleraxonia, anak bangsa Calcaxonia, memiliki
bentuk koloni seperti pohon, muncul dari dalam
substrat, tumbuh tegak dengan medula yang identik
dengan batang pada tumbuhan.
• Warna koloni kuning cerah, kuning kehijauan atau
coklat muda. Warna koloni ini dipengaruhi oleh
kandungan pigmen dari alga uniseluler
(zooxanthellae) yang hidup bersimbiosis di dalam
jaringan koenensimnya.
Jika karang mengalami bleaching
/kematian akibat pemutihan,
maka tidak diikuti oleh Isis
hippuri (biota yang tahan
terhadap perubahan iklim).
Filum : Coelenterata
Kelas : Anthozoa
Sub-Kelas : Octocoralia
Bangsa : Scleraxonia
Anak-
Bangsa
: Calcaxonia
Suku : Isisidae
Marga : Isis
Jenis : Isis hippuris (LINNAEUS,
1758)
Nama
Umum
: Bambu Laut
Nama
Lokal
: Sariawan (Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara)
Klasifikasi
Distribusi vertikal Isis hippuris
Habitat
- Perairan dangkal yang tenang hingga berarus, substrat keras dan berpasir.
- Habitat terumbu karang (semua zona terumbu karang dan gobah).
- Terumbu karang (rusak, sedang dan bagus) keculi bekas dibom.
Lereng landai
Lereng terjal
Rataan terumbu
Gobah
Dasar terumbu
Kondisi Bambu Laut di dalam laut
Kondisi Bambu Laut di dalam laut
Bambu Laut Kondisi Basah
Bambu Laut Kondisi Kering
Bambu Laut Kondisi Kering
Status Pemanfaatan dan Perdagangan
• Sejak tahun 1995 sudah di ekspor
nama latinnya (jasminisis)
• Dimanfaatkan sebagai : bahan dasar
obat (anti cancer, anti virus) dan
perhiasan
• Kemungkinan Lokasi / pengeksport :
Bone, Kendari-Sultra, Selayar-Sulsel,
NTT dan NTB
• Negara tujuan eksport : Amerika,
Eropa dan China
• Jumlah eksport lebih dari 19 ton
BEBERAPA FAKTOR YANG MENYEBABKAN
MARAKNYA PENGAMBILAN BAMBU LAUT
 Permintaan pasar : Berdasarkan informasi yang dihimpun dari
nelayan, untuk menjual bambu laut tidaklah sulit, karena terdapat
pedagang pengumpul yang setiap harinya membeli bambu laut dari
nelayan
 Teknologi sederhana : Sangat berbeda dengan menangkap ikan
yang membutuhkan alat tangkap ditambah dengan sifat ikan yang
cenderung berpindah-pindah,untuk pengambilan bambu laut dialam
hanya membutuhkan alat selam sederhana , dan parang untuk
memotong koloni Bambu Laut.
 Sebaran yang Luas : Penyebaran Bambu sangat luas dan untuk
mengambilnya pun tidak dibutuhkan waktu yang lama,
Rantai Perdagangan dan Nilai Jual
Bambu Laut
 Nilai jual bambu laut di tingkat nelayan
Rp. 1500-2000/kg kering
 Nilai jual bambu laut di tingkat
eksportir Rp. 5000/kg
 Eksportir bambu laut umumnya
terdapat di Makassar dan Surabaya
Fisherman
Midleman I
in Island
Midleman II
in Regency
Midleman
III in
Makassar
Exportir
In Makassar
Survey Bambu Laut di Perairan Sulawesi
SPERMONDE, SULSEL (UNHAS, 2008)
LOKASI
Sub-
Stasiu
n
Kol/
L.Trse
k
Kategori
P. Samalona I
II
11
26
Jarang
Jarang
P.
Kodingarenglompo
I
II
7
17
Jarang
Jarang
P.
Kodingarengkeke
I
II
32
3
Jarang
Jarang
P. Bonetambung I
II
209
15
Melimpa
h
Jarang
Gs. Bonebattang I
II
42
44
Jarang
Sedikit
P. Barranglompo I
II
26
45
Jarang
Jarang
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kementerian Kelautan dan Perikanan
PERAIARAN KONAWE, SULTRA
(BPSPL Makassar, 2012)
LOKASI
Kol/
L.Trse
k
Kategori
Soropia 0 -
Waworaha 90 Sedang
Wawobungi-
1
181 Melimpa
h
Wawobungi-
2
0 Sedang
P> SORONDE, GORONTALO
(BPSPL Makassar, 2012)
LOKASI
Kol/
L.Trse
k
Kategori
Stasiun-1 99 Sedikit
Stasiun-2 48 Sedikit
Kupang, NTT
(KKJI, 2013)
LOKASI
Kol/
L.Trsek
Kategori
Tablolong 1 22 Jarang
Tablolong 2 44 Jarang
Tablolong 3 68 Sedikit
Tablolong 4 50 Jarang
Dermaga TNI AL 96 Sedang
Tenggara P.
Semau
180 Melimpah
Selatan P. 144 Banyak
SELAYAR, SULSEL
(BPSPL Makassar, 2012)
LOKASI
Kol/
L.Trse
k
Kategori
Stasiun-1 45 Melimpa
h
Stasiun-2 48 Melimpa
h
Stasiun-3 30 Sedang
• Bambu laut merupakan salah satu jenis oktokoral
yang hidup di perairan tropis indo-pasifik. Oktokoral
merupakan biota penyusun terumbu karang kedua
sesudah karang batu yang mempunyai peranan besar
dalam menjaga kesinambungan ekosistem penting
pesisir dan sumberdaya ikan
• Pengambilan bambu laut untuk tujuan perdagangan
berpeluang besar menyebabkan kepunahan bambu
laut karena dipanen dengan cara mencabut seluruh
koloni tanpa menyisakan bagian untuk regenerasi.
Eksploitasi bambu laut di beberapa tempat sudah
berlebihan dan sudah membahayakan ekosistem.
• Hasil kajian dan survey status populasi bambu laut
yang dilakukan oleh UNHAS, Dit. KKJI dan BPSPL
menunjukan bahwa pada daerah-daerah yang
dilakukan pengambilan bambu laut populasinya
sudah jarang ditemukan, khususnya di perairan
Sulawesi dan NTT
• Pengambilan dan perdagangan bambu laut bukan
merupakan mata pencaharian utama masyarakat,
tetapi merupakan sumber pendapatan tambahan.
Perlindungan terhadap bambu laut tidak akan
menyebabkan dampak yang besar pada tingkat
kesejahteraan masyarakat
• Nilai jual bambu laut pada level masyarakat sangat
rendah, hanya sekitar Rp. 1.500 s.d. Rp. 5.000/kg
kering. Sehingga nilai ekonomi yang didapatkan dari
pengambilan bambu laut tidak seimbang dengan
dampak kerusakan yang ditimbulkan
• Bambu Laut belum termasuk dalam daftar Red list
IUCN, Appendiks CITES dan daftar biota laut yang
dilindungi oleh pemerintah Indonesia, sehingga
populasinya rawan mengalami ancaman kepunahan.
KONDISI
AKTUAL
Cara pengambilan
bersifat merusak
Rendahnya
manfaat ekonomi
yang diterima oleh
masyarakat
Status populasi
dan informasi
biologi belum
banyak diketahui
Kesimpang siuran
tentang
Kewenangan
Perizinan
 Adanya surat edaran tentang pelarangan pengambilan bambu laut
 Surat Edaran Gubernur Sulteng kepada Bupati/Walikota Seluruh Sulteng
Nomor : 523/529/DISKANLUT tanggal 27 Oktober 2009 perihal : pelarangan
pengumpulan dan pemasaran bambu laut (Isis hippuris) dan batang merah
(Melitodes/Sealipress)
 Surat Edaran Bupati Sinjai Nomor : 660/943/SET, tanggal 23 Juni 2005
tentang pelarangan pengambilan bambo laut dan sejenisnya
 Hasil Konsultasi Publik yang dilakukan KKP di Sulsel, Sulut, Sulteng, dan Sultra :
masyarakat dan pemerintah daerah mendukung adanya upaya perlindungan
bambu laut
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
RENCANA PERLINDUNGAN BAMBU LAUT
Lokasi Sosialisasi dan Konsultasi Publik Bambu Laut
Surat Edaran Dirjen KP3K No. 233
Tahun 2013 Tentang Pengelolaan
Bambu Laut dan Habitatnya
Rekomendasi
LIPI
Ekspor bambu laut untuk
sementara waktu dihentikan
sampai adanya kejelasan
manfaat baik sebagai bahan
obat-obatan dan sebagai bahan
mentah kerajinan
Pertimbangannya adalah sangat
rendahnya nilai jual komoditas
bambu laut dan terdapat
kerusakan habitat yang cukup
besar dalam memanfaatkannya,
serta mengingat manfaat bambu
laut secara ekologi dalam siklus
rantai makanan dan manfaat
bambu laut sebagai sumber
bahan bioaktif
PROSEDUR PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN
JENIS IKAN (Permen KP 35/2013)
1. Usulan Inisiatif
2. Verifikasi
Usulan
4. Analisis
Kebijakan
5.Rekomendasi
Ilmiah
6. Penetapan Status
Perlindungan
PENGUSUL MENTERI KP
DIRJEN KP3K
TIM PENETAPAN STATUS
:
1. VERIFIKASI USULAN
2. ANALISIS KEBIJAKAN
MENTERI KP
LIPI
MENTERI KP
3. Konsultasi
Publik
ALTERNATIF PERLINDUNGAN TERBATAS BAMBU LAUT
BERDASARKAN PERMEN NO.35/2013
A. PERLINDUNGAN PENUH
Perlindungan thd seluruh
siklus hidup, bagian2 tubuh
dan derivat
B. PERLINDUNGAN TERBATAS
1. Perlindungan ukuran tertentu
2. Perlindungan wilayah sebaran
tertentu
3. Perlindungan waktu tertentu
USULAN TIPE PERLINDUNGAN
Perlindungan terbatas waktu 5 tahun ini dipilih dengan pertimbangan :
1. Lebih mudah diimplementasikan;
2. Lebih mudah dalam melakukan pengawasan;
3. Memberikan alokasi waktu yang cukup untuk:
• untuk melakukan persiapan-persiapan upaya pengelolaan
• menyiapkan pembenaan manajemen pengelolaan bambu laut
(manajemen plan)
• menyiapkan teknologi dan pengembangan pemanfaatan bambu
laut yang lestari
4. Secara nasional kegiatan pengambilan langsung bisa dihentikan,
sehingga dapat menyetop kekhawatiran terhadap dampak
kerusakan yang lebih besar;
5. Dibanyak tempat sudah banyak terdegradasi dan diperlukan waktu
5 tahun untuk recovery (pertumbuhan 0,5-1 cm/bulan)
RENCANA PROGRAM PASCA PENETAPAN
No Asal Data Periode Tahun (Ton)
2012 2013
1 UPT:
BBKI, PM&KHP Makassar
56.5601 61.211
2 UPT:
BBKI, PM&KHP Kelas I
Surabaya II
749.067 73.816
Volume Ekpor Bambu Laut
Periode Tahun 2012 - 2013
56.5601
749.067
61.211 73.816
0
100
200
300
400
500
600
700
800
BBKI, PM&KHP Makassar BBKI, PM&KHP Kelas I Surabaya II
Pentingnya Status Perlindungan Bambu Laut

More Related Content

What's hot

Teknik Pembenihan Ikan
Teknik Pembenihan IkanTeknik Pembenihan Ikan
Teknik Pembenihan IkanlombkTBK
 
Tugas pengkajian stok ikan
Tugas pengkajian stok ikanTugas pengkajian stok ikan
Tugas pengkajian stok ikanAkram Abu Bakar
 
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013Aldo Rahmat
 
Ekologi perairan 2007 2008 - 5 faktor pembatas
Ekologi perairan 2007 2008 - 5 faktor pembatasEkologi perairan 2007 2008 - 5 faktor pembatas
Ekologi perairan 2007 2008 - 5 faktor pembatasUNHAS
 
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu DilindungiKenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu DilindungiDidi Sadili
 
Ekosistem hutan mangrove dan pembelajarannya
Ekosistem hutan mangrove dan pembelajarannyaEkosistem hutan mangrove dan pembelajarannya
Ekosistem hutan mangrove dan pembelajarannyaMardiah Ahmad
 
peran perikanan dalam kehidupan manusia
peran perikanan dalam kehidupan manusiaperan perikanan dalam kehidupan manusia
peran perikanan dalam kehidupan manusiaPT. SASA
 
Ppt hutan mangrove_Tps 50_ tgs2-guruh prabowo adi
Ppt hutan mangrove_Tps 50_ tgs2-guruh prabowo adiPpt hutan mangrove_Tps 50_ tgs2-guruh prabowo adi
Ppt hutan mangrove_Tps 50_ tgs2-guruh prabowo adiGuruh Adhi
 
Pengantar ilmu perikanan dan kelautan 1
Pengantar ilmu perikanan dan kelautan 1Pengantar ilmu perikanan dan kelautan 1
Pengantar ilmu perikanan dan kelautan 1PT. SASA
 
Ekosistem air tawar.ppt
Ekosistem air tawar.pptEkosistem air tawar.ppt
Ekosistem air tawar.pptelissofi
 
Keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem
Keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistemKeanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem
Keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistemAulliya silfiana
 
Jaring dan piramida makanan di daerah Estuaria
Jaring dan piramida makanan di daerah EstuariaJaring dan piramida makanan di daerah Estuaria
Jaring dan piramida makanan di daerah Estuariakhusnoelkhatimah
 
Ppt pertumbuhan ikan firman ahyuda
Ppt pertumbuhan ikan firman ahyudaPpt pertumbuhan ikan firman ahyuda
Ppt pertumbuhan ikan firman ahyudafirmanahyuda
 

What's hot (20)

Teknik Pembenihan Ikan
Teknik Pembenihan IkanTeknik Pembenihan Ikan
Teknik Pembenihan Ikan
 
Tugas pengkajian stok ikan
Tugas pengkajian stok ikanTugas pengkajian stok ikan
Tugas pengkajian stok ikan
 
Ekosistem mangrove
Ekosistem mangroveEkosistem mangrove
Ekosistem mangrove
 
Buku lobster bab 1
Buku lobster bab 1Buku lobster bab 1
Buku lobster bab 1
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
 
Ekologi perairan 2007 2008 - 5 faktor pembatas
Ekologi perairan 2007 2008 - 5 faktor pembatasEkologi perairan 2007 2008 - 5 faktor pembatas
Ekologi perairan 2007 2008 - 5 faktor pembatas
 
REKRUTMEN.pdf
REKRUTMEN.pdfREKRUTMEN.pdf
REKRUTMEN.pdf
 
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu DilindungiKenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
 
Ekosistem hutan mangrove dan pembelajarannya
Ekosistem hutan mangrove dan pembelajarannyaEkosistem hutan mangrove dan pembelajarannya
Ekosistem hutan mangrove dan pembelajarannya
 
peran perikanan dalam kehidupan manusia
peran perikanan dalam kehidupan manusiaperan perikanan dalam kehidupan manusia
peran perikanan dalam kehidupan manusia
 
Ppt hutan mangrove_Tps 50_ tgs2-guruh prabowo adi
Ppt hutan mangrove_Tps 50_ tgs2-guruh prabowo adiPpt hutan mangrove_Tps 50_ tgs2-guruh prabowo adi
Ppt hutan mangrove_Tps 50_ tgs2-guruh prabowo adi
 
Pengantar ilmu perikanan dan kelautan 1
Pengantar ilmu perikanan dan kelautan 1Pengantar ilmu perikanan dan kelautan 1
Pengantar ilmu perikanan dan kelautan 1
 
Ekosistem air tawar.ppt
Ekosistem air tawar.pptEkosistem air tawar.ppt
Ekosistem air tawar.ppt
 
PPT INVERTEBRATA
PPT INVERTEBRATAPPT INVERTEBRATA
PPT INVERTEBRATA
 
Keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem
Keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistemKeanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem
Keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem
 
Jaring dan piramida makanan di daerah Estuaria
Jaring dan piramida makanan di daerah EstuariaJaring dan piramida makanan di daerah Estuaria
Jaring dan piramida makanan di daerah Estuaria
 
Ppt pertumbuhan ikan firman ahyuda
Ppt pertumbuhan ikan firman ahyudaPpt pertumbuhan ikan firman ahyuda
Ppt pertumbuhan ikan firman ahyuda
 
ppt lele
ppt leleppt lele
ppt lele
 
Biologi Perikanan Kebiasaan Makan Ikan
Biologi Perikanan Kebiasaan Makan IkanBiologi Perikanan Kebiasaan Makan Ikan
Biologi Perikanan Kebiasaan Makan Ikan
 

Similar to Pentingnya Status Perlindungan Bambu Laut

PPT . POTENSI KEMARITIMAN INDONESIA.pptx
PPT . POTENSI KEMARITIMAN INDONESIA.pptxPPT . POTENSI KEMARITIMAN INDONESIA.pptx
PPT . POTENSI KEMARITIMAN INDONESIA.pptxSuBagio6
 
Ppt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesiaPpt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesiamasmukriyadi
 
140304 presentasi penyu
140304 presentasi penyu140304 presentasi penyu
140304 presentasi penyuVeda Santiaji
 
Kerusakan ligkungan nasional
Kerusakan ligkungan nasionalKerusakan ligkungan nasional
Kerusakan ligkungan nasionalIrmaNurAfni
 
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. okasyawalarkan
 
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. okasyawalarkan
 
Potensi kemaritiman
Potensi kemaritimanPotensi kemaritiman
Potensi kemaritimanBunda Rara
 
Makalah Terumbu Karang
Makalah Terumbu KarangMakalah Terumbu Karang
Makalah Terumbu KarangAdy Purnomo
 
Tentang sumber daya laut
Tentang sumber daya lautTentang sumber daya laut
Tentang sumber daya lautmineshaft12
 
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus Dilindungi
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus DilindungiKenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus Dilindungi
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus DilindungiDidi Sadili
 
Wilayah Pengelolaan Perikanan 1 & 2.pptx
Wilayah Pengelolaan Perikanan 1 & 2.pptxWilayah Pengelolaan Perikanan 1 & 2.pptx
Wilayah Pengelolaan Perikanan 1 & 2.pptxKathrynPanjaitan
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYAN
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYANKEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYAN
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYANcindyanggrainy
 
Geografi - Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia
Geografi - Flora dan Fauna di Indonesia dan DuniaGeografi - Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia
Geografi - Flora dan Fauna di Indonesia dan DuniaSyifa Sahaliya
 
Persebaran Flora dan Fauna , New Sept 2022.pdf
Persebaran Flora dan Fauna , New Sept 2022.pdfPersebaran Flora dan Fauna , New Sept 2022.pdf
Persebaran Flora dan Fauna , New Sept 2022.pdfMukarobinspdMukarobi
 
Jurnal kerusakan tk, lamun, maangrove
Jurnal kerusakan tk, lamun, maangroveJurnal kerusakan tk, lamun, maangrove
Jurnal kerusakan tk, lamun, maangroveerikakurnia
 

Similar to Pentingnya Status Perlindungan Bambu Laut (20)

Lamun
Lamun Lamun
Lamun
 
PPT . POTENSI KEMARITIMAN INDONESIA.pptx
PPT . POTENSI KEMARITIMAN INDONESIA.pptxPPT . POTENSI KEMARITIMAN INDONESIA.pptx
PPT . POTENSI KEMARITIMAN INDONESIA.pptx
 
Ppt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesiaPpt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesia
 
140304 presentasi penyu
140304 presentasi penyu140304 presentasi penyu
140304 presentasi penyu
 
Kerusakan ligkungan nasional
Kerusakan ligkungan nasionalKerusakan ligkungan nasional
Kerusakan ligkungan nasional
 
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
 
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
 
Potensi kemaritiman
Potensi kemaritimanPotensi kemaritiman
Potensi kemaritiman
 
MAteri SIG
MAteri SIGMAteri SIG
MAteri SIG
 
Makalah Terumbu Karang
Makalah Terumbu KarangMakalah Terumbu Karang
Makalah Terumbu Karang
 
Tentang sumber daya laut
Tentang sumber daya lautTentang sumber daya laut
Tentang sumber daya laut
 
PPT 123-12.pptx
PPT 123-12.pptxPPT 123-12.pptx
PPT 123-12.pptx
 
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus Dilindungi
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus DilindungiKenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus Dilindungi
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus Dilindungi
 
Wilayah Pengelolaan Perikanan 1 & 2.pptx
Wilayah Pengelolaan Perikanan 1 & 2.pptxWilayah Pengelolaan Perikanan 1 & 2.pptx
Wilayah Pengelolaan Perikanan 1 & 2.pptx
 
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 10 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYAN
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYANKEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYAN
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MELAYU PESISIR DAN NELAYAN
 
Geografi - Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia
Geografi - Flora dan Fauna di Indonesia dan DuniaGeografi - Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia
Geografi - Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia
 
Persebaran Flora dan Fauna , New Sept 2022.pdf
Persebaran Flora dan Fauna , New Sept 2022.pdfPersebaran Flora dan Fauna , New Sept 2022.pdf
Persebaran Flora dan Fauna , New Sept 2022.pdf
 
Jurnal kerusakan tk, lamun, maangrove
Jurnal kerusakan tk, lamun, maangroveJurnal kerusakan tk, lamun, maangrove
Jurnal kerusakan tk, lamun, maangrove
 
Perikanan
PerikananPerikanan
Perikanan
 

More from Didi Sadili

Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Didi Sadili
 
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Didi Sadili
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaDidi Sadili
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Didi Sadili
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilDidi Sadili
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Didi Sadili
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaDidi Sadili
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Didi Sadili
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiDidi Sadili
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Didi Sadili
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirDidi Sadili
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanDidi Sadili
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariDidi Sadili
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalDidi Sadili
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Didi Sadili
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanDidi Sadili
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Didi Sadili
 

More from Didi Sadili (20)

Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
 
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
 

Pentingnya Status Perlindungan Bambu Laut

  • 1. { PENTINGNYA PERLINDUNGAN TERHADAP BAMBU LAUT (Isis spp.) Dalam Rangka Fasilitasi Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan Yang Terancam Punah) berdasarkan Kepmen KP Nomor. 35/2013 DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Oleh : Didi Sadili Kasubdit Konservasi Jenis Ikan Jakarta, 2 Juli 2014
  • 3. Karakteristik Bambu Laut • Koloni Isis hippuris kelihatan mirip dengan koloni kelompok akar bahar Rhumpella sp., terutama pertumbuhan yang seperti semak dan permukaan koloni yang halus. • Isis hippuris memiliki percabangan yang cenderung ke arah kanan, dan ujung atas koloni yang melengkung seperti busur. • Ukuran dan bentuk cabang-cabang Isis hippuris lebih pendek dengan ujung cabang lebih bulat. • Tekstur tubuh dan koloni Isis hippuris agak kaku dan hanya sedikit bergoyang bila kena ombak. • Pada umumnya, jenis Isis hippuris, bangsa Scleraxonia, anak bangsa Calcaxonia, memiliki bentuk koloni seperti pohon, muncul dari dalam substrat, tumbuh tegak dengan medula yang identik dengan batang pada tumbuhan. • Warna koloni kuning cerah, kuning kehijauan atau coklat muda. Warna koloni ini dipengaruhi oleh kandungan pigmen dari alga uniseluler (zooxanthellae) yang hidup bersimbiosis di dalam jaringan koenensimnya. Jika karang mengalami bleaching /kematian akibat pemutihan, maka tidak diikuti oleh Isis hippuri (biota yang tahan terhadap perubahan iklim). Filum : Coelenterata Kelas : Anthozoa Sub-Kelas : Octocoralia Bangsa : Scleraxonia Anak- Bangsa : Calcaxonia Suku : Isisidae Marga : Isis Jenis : Isis hippuris (LINNAEUS, 1758) Nama Umum : Bambu Laut Nama Lokal : Sariawan (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara) Klasifikasi
  • 4. Distribusi vertikal Isis hippuris Habitat - Perairan dangkal yang tenang hingga berarus, substrat keras dan berpasir. - Habitat terumbu karang (semua zona terumbu karang dan gobah). - Terumbu karang (rusak, sedang dan bagus) keculi bekas dibom. Lereng landai Lereng terjal Rataan terumbu Gobah Dasar terumbu
  • 5. Kondisi Bambu Laut di dalam laut
  • 6. Kondisi Bambu Laut di dalam laut
  • 10. Status Pemanfaatan dan Perdagangan • Sejak tahun 1995 sudah di ekspor nama latinnya (jasminisis) • Dimanfaatkan sebagai : bahan dasar obat (anti cancer, anti virus) dan perhiasan • Kemungkinan Lokasi / pengeksport : Bone, Kendari-Sultra, Selayar-Sulsel, NTT dan NTB • Negara tujuan eksport : Amerika, Eropa dan China • Jumlah eksport lebih dari 19 ton
  • 11. BEBERAPA FAKTOR YANG MENYEBABKAN MARAKNYA PENGAMBILAN BAMBU LAUT  Permintaan pasar : Berdasarkan informasi yang dihimpun dari nelayan, untuk menjual bambu laut tidaklah sulit, karena terdapat pedagang pengumpul yang setiap harinya membeli bambu laut dari nelayan  Teknologi sederhana : Sangat berbeda dengan menangkap ikan yang membutuhkan alat tangkap ditambah dengan sifat ikan yang cenderung berpindah-pindah,untuk pengambilan bambu laut dialam hanya membutuhkan alat selam sederhana , dan parang untuk memotong koloni Bambu Laut.  Sebaran yang Luas : Penyebaran Bambu sangat luas dan untuk mengambilnya pun tidak dibutuhkan waktu yang lama,
  • 12. Rantai Perdagangan dan Nilai Jual Bambu Laut  Nilai jual bambu laut di tingkat nelayan Rp. 1500-2000/kg kering  Nilai jual bambu laut di tingkat eksportir Rp. 5000/kg  Eksportir bambu laut umumnya terdapat di Makassar dan Surabaya Fisherman Midleman I in Island Midleman II in Regency Midleman III in Makassar Exportir In Makassar
  • 13. Survey Bambu Laut di Perairan Sulawesi SPERMONDE, SULSEL (UNHAS, 2008) LOKASI Sub- Stasiu n Kol/ L.Trse k Kategori P. Samalona I II 11 26 Jarang Jarang P. Kodingarenglompo I II 7 17 Jarang Jarang P. Kodingarengkeke I II 32 3 Jarang Jarang P. Bonetambung I II 209 15 Melimpa h Jarang Gs. Bonebattang I II 42 44 Jarang Sedikit P. Barranglompo I II 26 45 Jarang Jarang Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan PERAIARAN KONAWE, SULTRA (BPSPL Makassar, 2012) LOKASI Kol/ L.Trse k Kategori Soropia 0 - Waworaha 90 Sedang Wawobungi- 1 181 Melimpa h Wawobungi- 2 0 Sedang P> SORONDE, GORONTALO (BPSPL Makassar, 2012) LOKASI Kol/ L.Trse k Kategori Stasiun-1 99 Sedikit Stasiun-2 48 Sedikit Kupang, NTT (KKJI, 2013) LOKASI Kol/ L.Trsek Kategori Tablolong 1 22 Jarang Tablolong 2 44 Jarang Tablolong 3 68 Sedikit Tablolong 4 50 Jarang Dermaga TNI AL 96 Sedang Tenggara P. Semau 180 Melimpah Selatan P. 144 Banyak SELAYAR, SULSEL (BPSPL Makassar, 2012) LOKASI Kol/ L.Trse k Kategori Stasiun-1 45 Melimpa h Stasiun-2 48 Melimpa h Stasiun-3 30 Sedang
  • 14. • Bambu laut merupakan salah satu jenis oktokoral yang hidup di perairan tropis indo-pasifik. Oktokoral merupakan biota penyusun terumbu karang kedua sesudah karang batu yang mempunyai peranan besar dalam menjaga kesinambungan ekosistem penting pesisir dan sumberdaya ikan • Pengambilan bambu laut untuk tujuan perdagangan berpeluang besar menyebabkan kepunahan bambu laut karena dipanen dengan cara mencabut seluruh koloni tanpa menyisakan bagian untuk regenerasi. Eksploitasi bambu laut di beberapa tempat sudah berlebihan dan sudah membahayakan ekosistem. • Hasil kajian dan survey status populasi bambu laut yang dilakukan oleh UNHAS, Dit. KKJI dan BPSPL menunjukan bahwa pada daerah-daerah yang dilakukan pengambilan bambu laut populasinya sudah jarang ditemukan, khususnya di perairan Sulawesi dan NTT
  • 15. • Pengambilan dan perdagangan bambu laut bukan merupakan mata pencaharian utama masyarakat, tetapi merupakan sumber pendapatan tambahan. Perlindungan terhadap bambu laut tidak akan menyebabkan dampak yang besar pada tingkat kesejahteraan masyarakat • Nilai jual bambu laut pada level masyarakat sangat rendah, hanya sekitar Rp. 1.500 s.d. Rp. 5.000/kg kering. Sehingga nilai ekonomi yang didapatkan dari pengambilan bambu laut tidak seimbang dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan • Bambu Laut belum termasuk dalam daftar Red list IUCN, Appendiks CITES dan daftar biota laut yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia, sehingga populasinya rawan mengalami ancaman kepunahan.
  • 16. KONDISI AKTUAL Cara pengambilan bersifat merusak Rendahnya manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat Status populasi dan informasi biologi belum banyak diketahui Kesimpang siuran tentang Kewenangan Perizinan
  • 17.  Adanya surat edaran tentang pelarangan pengambilan bambu laut  Surat Edaran Gubernur Sulteng kepada Bupati/Walikota Seluruh Sulteng Nomor : 523/529/DISKANLUT tanggal 27 Oktober 2009 perihal : pelarangan pengumpulan dan pemasaran bambu laut (Isis hippuris) dan batang merah (Melitodes/Sealipress)  Surat Edaran Bupati Sinjai Nomor : 660/943/SET, tanggal 23 Juni 2005 tentang pelarangan pengambilan bambo laut dan sejenisnya  Hasil Konsultasi Publik yang dilakukan KKP di Sulsel, Sulut, Sulteng, dan Sultra : masyarakat dan pemerintah daerah mendukung adanya upaya perlindungan bambu laut DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RENCANA PERLINDUNGAN BAMBU LAUT Lokasi Sosialisasi dan Konsultasi Publik Bambu Laut
  • 18. Surat Edaran Dirjen KP3K No. 233 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Bambu Laut dan Habitatnya
  • 19. Rekomendasi LIPI Ekspor bambu laut untuk sementara waktu dihentikan sampai adanya kejelasan manfaat baik sebagai bahan obat-obatan dan sebagai bahan mentah kerajinan Pertimbangannya adalah sangat rendahnya nilai jual komoditas bambu laut dan terdapat kerusakan habitat yang cukup besar dalam memanfaatkannya, serta mengingat manfaat bambu laut secara ekologi dalam siklus rantai makanan dan manfaat bambu laut sebagai sumber bahan bioaktif
  • 20. PROSEDUR PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN (Permen KP 35/2013) 1. Usulan Inisiatif 2. Verifikasi Usulan 4. Analisis Kebijakan 5.Rekomendasi Ilmiah 6. Penetapan Status Perlindungan PENGUSUL MENTERI KP DIRJEN KP3K TIM PENETAPAN STATUS : 1. VERIFIKASI USULAN 2. ANALISIS KEBIJAKAN MENTERI KP LIPI MENTERI KP 3. Konsultasi Publik
  • 21. ALTERNATIF PERLINDUNGAN TERBATAS BAMBU LAUT BERDASARKAN PERMEN NO.35/2013 A. PERLINDUNGAN PENUH Perlindungan thd seluruh siklus hidup, bagian2 tubuh dan derivat B. PERLINDUNGAN TERBATAS 1. Perlindungan ukuran tertentu 2. Perlindungan wilayah sebaran tertentu 3. Perlindungan waktu tertentu
  • 23. Perlindungan terbatas waktu 5 tahun ini dipilih dengan pertimbangan : 1. Lebih mudah diimplementasikan; 2. Lebih mudah dalam melakukan pengawasan; 3. Memberikan alokasi waktu yang cukup untuk: • untuk melakukan persiapan-persiapan upaya pengelolaan • menyiapkan pembenaan manajemen pengelolaan bambu laut (manajemen plan) • menyiapkan teknologi dan pengembangan pemanfaatan bambu laut yang lestari 4. Secara nasional kegiatan pengambilan langsung bisa dihentikan, sehingga dapat menyetop kekhawatiran terhadap dampak kerusakan yang lebih besar; 5. Dibanyak tempat sudah banyak terdegradasi dan diperlukan waktu 5 tahun untuk recovery (pertumbuhan 0,5-1 cm/bulan)
  • 25. No Asal Data Periode Tahun (Ton) 2012 2013 1 UPT: BBKI, PM&KHP Makassar 56.5601 61.211 2 UPT: BBKI, PM&KHP Kelas I Surabaya II 749.067 73.816 Volume Ekpor Bambu Laut Periode Tahun 2012 - 2013 56.5601 749.067 61.211 73.816 0 100 200 300 400 500 600 700 800 BBKI, PM&KHP Makassar BBKI, PM&KHP Kelas I Surabaya II