Disampaikan pada Kick-off Meeting Penyusunan Rancangan Keputusan Mendagri Tentang Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Jakarta, 13 Juni 2023 Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

1. Masukan untuk Penguatan Tata Kelola JFAK
di Kemendagri dan Pemda
Disampaikan pada Kick-off Meeting Penyusunan Rancangan Keputusan
Mendagri Tentang Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Jakarta, 13 Juni 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI

2. Catatan Umum
• Apresiasi: draft kebijakan ini memiliki urgensi yang tinggi dan bisa
menjadi sarana konsolidasi bagi AK sebagai sebuah profesi.
• Aturan ini perlu mengacu kepada Rancangan Permenpan RB tentang
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagai pengganti Permenpan
No. 45/2013 (saat ini masih dalam proses penyusunan).
• Aturan ini juga perlu mengacu kepada Rancangan Peraturan Badan
Kepegawaian Negara terkait Angka Kredit Jabatan Fungsional (saat ini
dalam proses harmonisasi).

3. No Bagian Isi Catatan/Keterangan
1 Mengingat
(butir 10)
Permenpan RB No. 6 tahun 2022
tentang Sistem Kerja Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi.
Permenpan RB No. 6 tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
2 Mengingat
(butir 14)
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pembinaan Jabatan
Fungsional
1. Per BKN 11/2022 telah dicabut oleh
Permenpan 1/2023
2. Berlaku sampai dengan Juni 2023
3. Menunggu Per BKN tentang Juknis
3 Memutuskan
Diktum 5 (butir 1)
Menetapkan Tim Penilai Angka Kredit
jabatan fungsional Analis Kebijakan
1. Tim Penilai Angka Kredit sudah tidak ada
lagi.
2. Penilaian kinerja dilakukan oleh Pejabat
Penilai Kinerja (atasan langsung)
4 Memutuskan
Diktum 5 (butir 4)
Merumuskan pembidangan keahlian
jabatan fungsional Analis Kebijakan
Pembidangan keahlian belum diatur oleh
LAN
5 Memutuskan
Diktum 5 (butir 10)
Mengoordinasikan dan memfasilitasi
pelaksanaan penilaian angka kredit
jabatan fungsional
Penilaian angka kredit sudah terintegrasi
dengan SKP
Catatan Poin per Poin

4. No Bagian Isi Catatan/Keterangan
6 Memutuskan
Diktum 5 (butir 11)
Menyampaikan hasil penghitungan angka
kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan
kepada Instansi Pembina dalam hal
diperlukan penetapan dari Instansi
Pembina;
Menunggu Per BKN apakah ditetapkan
oleh instansi Pembina. Kemungkinan
besar Instansi Pembina tidak
melakukan penetapan Angka Kredit.
7 Memutuskan
Diktum 5 (butir 12)
Menyusun, merumuskan dan menetapkan
pengelolaan kinerja bagi Pejabat Fungsional
AK di lingkungan Kemendagri dan Pemda,
meliputi …
Fungsi ini dilaksanakan oleh atasan
langsung. BSKDN lebih melakukan
koordinasi dan fasilitasi dengan JFAK.
8 Memutuskan
Diktum 5 (butir 13)
Melakukan monitoring usulan
pengangkatan, kenaikan jenjang,
pengangkatan kembali, mutasi dalam
jabatan fungsional dan pemberhentian
jabatan fungsional Analis Kebijakan; dan
Fungsi ini lebih tepat berada di Biro
SDM, sehingga rumusannya lebih
tepat “Berkoordinasi dengan Biro SDM
dalam monitoring … dst”
9 Memutuskan
Diktum 7
Tugas Pejabat Pembina Umum sebagaimana
dimaksud dalamDiktum KEENAM…
Redundant dengan Memutuskan
Diktum 5, sehingga sebaiknya dihapus.
Catatan Poin per Poin

5. No Bagian Isi Catatan/Keterangan
10 Memutuskan
Diktum 9
Butir
D. Tim Penilai Angka Kredit;
E. Penilaian Angka Kredit;
Di Permenpan 1/2023 sudah tidak menyebutkan
adnya tim penilai angka kredit,
operasionalisasinya masih menunggu per BKN
11 Lampiran
(butir A.1)
Tugas pokok Analis Kebijakan yaitu
melaksanakan kajian dan analisis
kebijakan
Istilah “kajian” akan dihilangkan karena overlap
dengan tugas penelitian. Diksi “analisis” sudah
mencakup makna ”kajian”.
12 Lampiran
(butir A.3)
AKAU bertanggungjawab kepada
PPT Madya sebagai Pejabat Penilai
Kinerja
o Klausul ini menutup kemungkinan diangkatnya
AKAU di Kab/Kota karena tidak ada PPT
Madya. Khusus di Kab/Kota, sebaiknya
bertanggungjawab kepada Sekda selaku PYB.
o Logika tata kelola JF harus dibedakan dengan
jabatan structural yang hirarkis. Analogi di
Perguruan Tinggi, Profesor adalah puncak karir
tertinggi JF, maka jangan ditutup sejak dini.
Lampiran
(butir A.4)
AKAU, Ahli Muda, dan Ahli Pertama
bertanggung jawab kepada PPT
Pratama sebagai Pejabat Penilai
Kinerja
Catatan Poin per Poin

6. No Bagian Isi Catatan/Keterangan
13 Lampiran
(butir B.1.q)
Menyiapkan pelaksanaan
kegiatan advokasi kebijakan
Permenpan RB No. 45/2013 tentang JFAK masih
dalam revisi, dimana pada draft revisi Permenpan
ini, advokasi dapat dilakukan oleh AK mulai
jenjang Ahli Muda
14 Lampiran
(butir C, hal. 6)
Standar Kompetensi Jabatan o Sebaiknya menunggu peraturan pelaksanaan
dari Permenpan No. 1/2023;
o Setuju untuk ditambahkan kompetensi yang
spesifik lingkup kemendagri
15 Lampiran
(butir D, hal. 6)
Tim Penilai Angka Kredit Sudah tidak diperlukan.
Lampiran
(butir K)
Pemberian Penghargaan Analis
Kebijakan Pemerintahan Dalam
Negeri (AKPDN Award
Dapat diberikan untuk lingkup Kemendagri dan
Pemda, namun juga sudah ada agenda rutin AKuI
Awards, yakni pemberian penghargaan oleh LAN
bagi AK terbaik setiap tahun.
Catatan Poin per Poin

7. No Bagian Isi Catatan/Keterangan
16 Lampiran
(butir J)
Pembinaan Karier
1. Pengangkatan dalam Jabatan
2. Kenaikan Jenjang Jabatan
3. Pemberhentian Jabatan dan
Pengangkatan Kembali
Apakah memerlukan pengaturan spesifik di
lingkungan Kemendagri? bisa merujuk ke
Permenpan 1/2023 dan Per BKN Baru.
17 Lampiran
(butir L)
Kode etik Analis Kebijakan di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah mengacu pada kode
etik Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh
Organisasi Profesi Analis Kebijakan
Pemerintahan Dalam Negeri dan kode etik
Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah
o Organisasi profesi AK yang diakui oleh
instansi pembina adalah Asosiali Analis
Kebijakan Indonesia (AAKI).
o Profesi AK bersifat tunggal, tidak
terfragmentasi dalam KLD, sehingga
kode etik sifatnya juga nasional (bukan
instansional).
Catatan Poin per Poin

8. Catatan Tambahan
o Sebaiknya ditambahkan klausul tentang Pembentukan AAKI Kemendagri (perlu
koordinasi dengan AAKI Pusat).
o Perlu juga ditambahkan strategi utilisasi JFAK di lingkungan Kemdagri dan Pemda,
misalnya dengan mewajibkan pimpinan OPD memberi penugasan secara terstruktur,
melibatkan AK dalam aktivitas organisasi seperti rapim, serta memanfaatkan hasil kerja
AK untuk pengambilan keputusan.
o Pengukuran IKK (indeks kualitas kebijakan) secara mandiri atau self-assessment dan
peran AK dalam pengukuran IKK akan sangat bagus jika bisa disisipkan di draft
kebijakan ini.
o Aspek pengembangan kompetensi juga sangat penting. Dalam hal ini ada 2 hal yang
bisa dipertimbangkan: 1) AK harus mengembangkan kompetensi secara mandiri (self
learning); 2) mengamanatkan BPSDM dan Biro SDM utk menyusun kebutuhan
penyelenggaraan pengembangan kompetensi JFAK.