Pengintegrasian BSC dalam Penyusunan RENSTRA dan LAKIP

Materi
• Manajemen Kinerja Prime Minister Office
• Sinergi RPJMN – Renstra PMO
• Outline Renstra PMO
• Delapan Langkah Penyusunan Renstra
PMO
• Matrik Kinerja dan Pendanaan
• Matriks Kerangka Regulasi
• Analisa SWOT dan BSC
• Penyusunan LAKIP
dadang-solihin.blogspot.com 4

Manajemen Kinerja Prime Minister Office
Balanced
Score Cards
Logic Model
Analisis
Beban Kerja
Environmental
Scanning SWOT
Tugas dan
Fungsi
Struktur
Organisasi
Strategy Map
Sasaran
Strategis
Program Kegiatan
Strategi
??
Tujuan
Organisasi
Tatalaksana
Peraturan
Per-UU-an
SDM
Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan
Publik
Mindset &
Cultural Set
Aparatur
Role
Indikator
Kinerja Utama
Program/
Kegiatan
Outcome/
Output
Indikator
Baseline
2014
Target Kinerja
2015-2019
Mental Model Nilai Norma
Tujuan
Indikator
Kinerja Utama

IMPACT
Sinergi RPJMN – Renstra PMO
ABK
AT
KPJM
OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME
Renstra
PMO
RPJMN

Outline Renstra PMO
7
Bab I Pendahuluan
1.1. Kondisi Umum
1.2. Potensi dan Permasalahan
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis PMO
2.1. Visi
2.2. Misi
2.3. Tujuan
2.4. Sasaran Strategis
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PMO
3.3. Kerangka Regulasi
3.4. Kerangka Kelembagaan
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1. Target Kinerja
4.2. Kerangka Pendanaan
Bab V Penutup
Lampiran
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan PMO
2. Matriks Kerangka Regulasi
dadang-solihin.blogspot.com

4. Penyusunan
Tujuan dan
Sasaran
Strategis
Delapan Langkah
Penyusunan Renstra PMO
3. Penyusunan
Visi dan Misi
2. Identifikasi Kondisi
Umum dan Analisis
Potensi dan
Permasalahan
1. Persiapan
Penyusunan
8. Penyusunan
Kerangka
Kelembagaan
7. Penyusunan
Target dan
Pendanaan
6. Penyusunan
Program, Kegiatan,
Sasaran, dan
Indikator
5. Penyusunan Arah
Kebijakan, Strategi
dan Kerangka
Regulasi
1. Evaluasi Pencapaian
Program dan Kegiatan
2. Aspirasi Masyarakat
3. SWOT Analysis
Balance
Scorecard
Logic Model
Identifikasi
1. Isu-isu Strategis
2. Asas Legal
3. Struktur Organisasi
4. Data dan Informasi
8dadang-solihin.blogspot.com

Persiapan Penyusunan Renstra PMO
1.
1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang
akan dihadapi selama periode 2015-2019.
√
2. Identifikasi asas legal bagi PMO dalam pelaksanaan tugas
dan justifikasi fungsi dan kewenangannya.
- sebagai gambaran awal latar belakang perlunya keberadaan
PMO terhadap kondisi umum yang dihadapi.
√
3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan
fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan
lingkup kewenangan PMO.
√
4. Identifikasi data dan informasi yang diperlukan sebagai
bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan
Renstra PMO.
√

Identifikasi Kondisi Umum PMO
2.
1. Hasil Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan
Kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau standar
kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra PMO
2009-2014.
√
2. Hasil Aspirasi Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan
barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup
kewenangan PMO.
- Proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan PMO
harus melalui wadah dan mekanisme yang akuntabel.
√

Analisis Potensi dan Permasalahan PMO
2.
1. Analisa SWOT √
2. Hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan PMO,
√
3. Penjaringan aspirasi masyarakat, √
4. Identifikasi potensi, permasalahan dan penyebabnya, √
5. Identifikasi tantangan yang akan dihadapi √

Prime Minister Office
Visi:
“Menjadi Lembaga yang Profesional dan
Modern yang selalu Siap dalam Mendukung
Kinerja Perdana Menteri”

No Variabel NU BF NUxBF
1 Memiliki SDM yang berkualitas tinggi 5 35 175
2 Memiliki asas legal yang kuat 4 25 100
3 Memiliki anggaran yang cukup 3 25 75
4 Didukung oleh Sarpras yang memadai 1 5 5
5 Memiliki Job Des yang jelas 2 10 20
Jumlah 100 375

1 Sarana Wi-fi kurang kuat dan kurang
menjangkau area yg lebih luas
2 15 30
2 Komunikasi antara pegawai kurang
terjalin dgn baik
3 20 60
3 Kenaikan promosi jenjang karier
belum jelas
1 15 15
4 Perencanaan program belum pas 4 25 100
5 Peningkatan kualitas SDM kurang
disesuaikan dengan perkembangan
dunia internasional
5 25 125
Jumlah 100 330

1 Tersedianya bea siswa baik DN maupun
LN, baik degree maupun non-degree
5 25 125
2 Tersedianya tempat2 yang baik untuk
retreat dalam rangka meningkatkan
komunikasi antar pegawai
2 15 30
3 Banyaknya perusahaan2 dan konsultan
telekomunikasi tingkat dunia
1 15 15
4 Adanya perencanaan dan anggaran
secara nasional jelas untuk mendukung
operasional kantor PM
4 20 80
5 Banyaknya lembaga2 dan konsultan
internasional yang membantu
pembangunan Timor Leste
3 25 75
Jumlah 100 325

1 Kurangnya transfer of know-how dari
para konsultan lembaga
internasional
5 30 150
2 Terbatasnya jumlah perusahaan
operator IT di Timor Leste
2 10 20
3 Kurang tepatnya pemberian dan
penempatan lulusan bea siswa
DN/LN
4 25 100
4 Kurangnya pemahaman terhadap
peraturan yang berlaku
3 25 75
5 Masih ada LSM yang belum sejalan
dengan program pemerintah
1 5 5
Jumlah 100 350

1. Strategi SO  S + O = 375 + 325 = 700
2. Strategi WO  W + O = 330 + 325 = 655
3. Strategi ST  S + T = 375 + 350 = 725
4. Strategi WT  W + T = 330 + 350 = 680

1. Strategi SO Gunakan Kekuatan untuk
memanfaatkan Peluang
2. Strategi WO Atasi Kelemahan dengan
memanfaatkan Peluang
3. Strategi ST Gunakan Kekuatan untuk menghindari
atau mengatasi Ancaman
4. Strategi WT Minimalkan Kelemahan dan hindari
Ancaman

1. Memiliki SDM yang
berkualitas tinggi
2. Memiliki asas legal yang kuat
3. Memiliki anggaran yang
cukup
4. Didukung oleh Sarpras yang
memadai
5. Memiliki Job Des yang jelas
6. Kurangnya transfer of know-
how dari para konsultan
lembaga internasional
7. Terbatasnya jumlah
perusahaan operator IT di
Timor Leste
8. Kurang tepatnya pemberian
dan penempatan lulusan bea
siswa DN/LN
9. Kurangnya pemahaman
terhadap peraturan yang
berlaku
10. Masih ada LSM yang belum
sejalan dengan program
pemerintah

Strategy Map PM Office
Financial
Perspectives
Learning &
Growth
Internal
Business
Process
Customers
Prespectives
Stakeholders
Prespectives
Anggaran yang
Cukup
Membuat Job
Des yang jelas
Peningkatan
pemahaman
terhadap
peraturan yang
berlaku
Meningkatkan
kualitas SDM
Mengatur
pemberian dan
penempatan
lulusan bea siswa
DN/LN
Meningkatkan
transfer of know-
how dari para
konsultan lembaga
internasional
Koordinasi
dengan LSM
mengenai
program2
pemerintah
“Menjadi Lembaga yang Profesional dan Modern
yang selalu Siap dalam Mendukung Kinerja Perdana
Menteri”
Mengkoordinasi
Kebijakan Politik PM
21
Melaksanakan
Dukungan Administrasi

Review Visi PMO
3.
1. Memberikan gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh PMO
pada akhir periode perencanaan.
√
2. Memberikan gambaran konsistensi kinerja PMO selama 5 tahun mendatang serta
gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi organisasi PMO. √
3. Memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan
organisasi PMO;
√
4. Memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh
organisasi PMO;
√
5. Ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami; √
6. Dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat; √
7. Dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; √
8. Selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi
sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.
√

Review Misi PMO
3.
1. Upaya pencapaian visi organisasi PMO dan berlaku pada
periode tertentu;
√
2. Menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas
yang dibebankan oleh undang-undang terkait;
√
3. Menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi organisasi PMO atau bersifat unik
terhadap organisasi PMO lainnya;
√
4. Menjembatani penjabaran Visi PMO ke dalam Tujuan
PMO.
√

Review Tujuan PMO
4.
1. Sejalan dengan Visi dan Misi organisasi PMO dan berlaku
pada periode jangka menengah;
√
2. Menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode
jangka menengah;
√
3. Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh PMO;
√
4. Mengarahkan perumusan:
• Sasaran Strategis,
• Arah Kebijakan,
• Strategi,
• Program,
• Kegiatan dalam rangka merealisasikan misi PMO
√

Review Indikator Sasaran Strategis PMO
4.
1. Dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis PMO √
2. Setiap sasaran strategis dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja sasaran
strategis.
√
3. Dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan yang ada
dalam RPJMN sesuai dengan bidang tugas fungsi PMO
√
4. Sesuai dengan visi, misi, dan tugas fungsi PMO. √
5. Memenuhi kriteria SMART: √
• Specific: indikator kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak bermakna
ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
√
• Measurable: indikator kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala
penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
kualitas atau harga;
√
• Achievable: indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat dicapai; √
• Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) secara logis dan langsung antara
target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
√
• Time Bond: waktu/periode pencapaian indikator kinerja ditetapkan. √

Renstra PMO
26
Bab I Pendahuluan
1.1. Kondisi Umum Menggambarkan mengenai:
• Pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan
dalam Renstra PMO periode sebelumnya,
• Aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan
pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan
publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan
PMO.
1.2. Potensi dan
Permasalahan
Menjelaskan mengenai:
• analisis permasalahan, potensi, kelemahan,
peluang serta tantangan jangka menengah dalam
lingkup PMO maupun nasional
• yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan
penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang
menjadi lingkup kewenangan PMO serta
• untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi
PMO.

Renstra PMO
27
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis PMO
2.1. Visi Merupakan rumusan umum mengenai keadaan
yang ingin dicapai oleh PMO pada akhir periode
perencanaan.
2.2. Misi Merupakan rumusan umum upaya-upaya yang
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
2.3. Tujuan Tujuan adalah penjabaran dari visi
2.4. Sasaran Strategis Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerja Tujuan.

Renstra PMO
28
3.1. Arah Kebijakan
dan Strategi
Nasional
Menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi yang
sesuai dengan penugasan RPJMN kepada PMO terkait
dengan prioritas nasional/ bidang, termasuk di dalamnya
penjelasan mengenai penugasan PMO terkait Program
Lintas.
3.2. Arah Kebijakan
dan Strategi PMO
• Menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi PMO
secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung
oleh PMO tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang
diperlukan untuk melaksanakannya.
• Arah kebijakan PMO dilaksanakan melalui Program
dan/atau Lintas Program yang sesuai dengan tugas dan
kewenangan PMO yang bersangkutan.
• Program juga harus dilengkapi dengan sasaran program
(outcome) dari masing-masing Program.

Renstra PMO
29
3.3. Kerangka
Regulasi
• Menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka
Regulasi yang dibutuhkan oleh PMO dalam pelaksanaan
tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran
peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung
pencapaian Sasaran Strategis PMO.
• Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
selanjutnya dituangkan dalam Matriks Kerangka Regulasi.
3.4. Kerangka
Kelembagaan
Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur
organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran
strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi,
baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya
manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM,
baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Renstra PMO
30
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1. Target Kinerja Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan
dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator
Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan
Indikator Kinerja Kegiatan.
4.2. Kerangka
Pendanaan
• Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara
keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis PMO,
meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah)
maupun dari pihak Swasta.
• Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan
pendanaan yang menggunakan sumber-sumber
pendanaan di luar dari APBN (Non- APBN) seperti: PPP
(KPS) dan CSR.
• Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju,
disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan
Maju.

Renstra PMO
31
Bab V Penutup • Kesimpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra
PMO yang telah disusun
• arahan dari pimpinan PMO yang bersangkutan dalam
pelaksanaan perencanaan strategis PMO sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai
acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan PMO.
• Mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan
perencanaan strategis PMO yang bersangkutan.
Lampiran
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan PMO
2. Matriks Kerangka Regulasi

Matrik Kinerja dan Pendanaan
32
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi
Target Alokasi (Rp 000) Unit
Organisasi
Pelaksana
PMO-N-B-NS-
BS
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
PMO XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Strategis 1 XXX
- Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Strategis 2 XXX
PROGRAM A XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Program (Outcome) 1 XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Program (Outcome) 2 XXX XXX XXX XXX XXX
Kegiatan 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
Sasaran Kegiatan (Output) 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan (Output 2) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan (Output 3) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Kegiatan 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
Sasaran Kegiatan (Output) 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Dst

Matriks Kerangka Regulasi
33
No
Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan
berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit Penanggung
Jawab
Unit Terkait/
Institusi
Target
Penyelesaian

Outline LAKIP
(PermenPAN dan RB No. 29 tahun 2010)
1. Executive Summary
2. Bab I Pendahuluan
3. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
5. Bab IV Penutup
6. Lampiran

Konsep Dasar SAKIP
Planning
Organizing
Actuating
Controlling
Dokumen
RPJMN dan
Renstra PMO
Dokumen
Rencana Kinerja
Dokumen
Penetapan
Kinerja
Dokumen
LAKIP

Perencanaan Kinerja
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Formulir Rencana Kinerja
tahunaan (RKT)
Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota
Sesuai Dokumen
Renstra PMO
Indikator kinerja
Sasaran Strategis
Target dari masing-
masing Indikator
kinerja Sasaran
Strategis

Pengintegrasian BSC dalam Penyusunan RENSTRA dan LAKIP

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Pengintegrasian BSC dalam Penyusunan RENSTRA dan LAKIP

Similar to Pengintegrasian BSC dalam Penyusunan RENSTRA dan LAKIP (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

Pengintegrasian BSC dalam Penyusunan RENSTRA dan LAKIP