Undang-undang ini mengatur tentang penyandang cacat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk memberikan hak yang sama dalam segala aspek kehidupan kepada penyandang cacat, serta mengatur upaya-upaya seperti rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Undang-undang ini juga men
[Ringkasan]
Undang-undang ini mengatur tentang kesejahteraan sosial di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara agar dapat hidup layak dan bermartabat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Negara bertanggung jawab
Undang-undang ini membahas tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga negara serta memulihkan fungsi sosial mereka dalam masyarakat. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini secara terencana, terar
Undang-undang ini membahas tentang pekerja sosial dan praktik pekerjaan sosialnya. Pekerja sosial diatur untuk melakukan praktik pekerjaan sosial secara profesional dan berkelanjutan guna mencegah dan menangani masalah sosial serta meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Praktik pekerjaan sosial mencakup pencegahan disfungsi sosial, pelindungan sosial, rehabilitasi sosial,
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kemampuan mereka yang mengalami masalah sosial agar dapat berfungsi secara normal dalam masyarakat, sedangkan jaminan sosial bertujuan untuk menjamin kebutuhan dasar mereka yang tidak mampu
[Ringkasan]
Undang-undang ini mengatur tentang kesejahteraan sosial di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara agar dapat hidup layak dan bermartabat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Negara bertanggung jawab
Undang-undang ini membahas tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga negara serta memulihkan fungsi sosial mereka dalam masyarakat. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini secara terencana, terar
Undang-undang ini membahas tentang pekerja sosial dan praktik pekerjaan sosialnya. Pekerja sosial diatur untuk melakukan praktik pekerjaan sosial secara profesional dan berkelanjutan guna mencegah dan menangani masalah sosial serta meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Praktik pekerjaan sosial mencakup pencegahan disfungsi sosial, pelindungan sosial, rehabilitasi sosial,
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kemampuan mereka yang mengalami masalah sosial agar dapat berfungsi secara normal dalam masyarakat, sedangkan jaminan sosial bertujuan untuk menjamin kebutuhan dasar mereka yang tidak mampu
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur tentang hak dan tanggung jawab fakir miskin, pengaturan penanganan fakir miskin melalui pendataan, penetapan, dan bentuk-bentuk penanganan seperti pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, serta penyediaan perumahan. Undang-undang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang termasuk dalam kategori f
Dokumen tersebut membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara serta negara di bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, serta berhak atas informasi tentang kesehatan. Sementara itu, negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan
Undang-undang ini mengatur tentang penanganan konflik sosial di Indonesia, mencakup pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang aman dan damai serta melindungi hak-hak korban. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjalankan ketiga aspek penanganan konflik tersebut.
Perundang-undangan sosial adalah sistem peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait kesejahteraan sosial masyarakat. Pekerja sosial harus memahami perundang-undangan karena merupakan bagian dari tanggung jawab profesional untuk mematuhi hukum dan dapat berperan sebagai advokat atau perencana kebijakan sosial.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang berfungsi untuk mengembangkan potensi generasi muda dan berperan aktif dalam pencegahan masalah sosial. Peraturan ini mengatur status, tugas, fungsi, keanggotaan, dan struktur kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Undang-undang ini memperbarui Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 dengan menambahkan dan mengubah beberapa ketentuan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak. Perubahan mencakup penambahan definisi pemerintah pusat dan daerah, penambahan perlindungan anak dari kejahatan seksual di sekolah, dan penguatan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak.
Undang-undang ini membahas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan mencakup penambahan dan pengubahan definisi kunci seperti anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, dan kekerasan. Perubahan juga menambahkan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan khusus, pendidikan, dan layanan untuk anak di bawah undang-
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan, tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, serta pengaturan sumber daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan.
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM musniumar
Tokoh masyarakat memegang peran penting dan tanggungjawab sosial dalam implementasi Hak Asai Manusia (HAM).
Ikuti pandangan sosiolog Musni Umar berikut ini.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dari pemerintah, serta tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan dan lingkungan yang mendukung pencapaian kesehatan masyarakat.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, serta hak dan kewajiban masyarakat untuk saling mendukung dalam mewujudkan kesehatan yang optimal. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sumber daya kesehatan, lingkungan sehat, dan akses informasi kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat berhak atas layanan kesehatan yang a
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). BPJS Kesehatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pelaksanaannya dimulai pada Januari 2014 meskipun menghadapi tantangan infrastruktur
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakDudi Aprillianto
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Hak-hak anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini juga mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan anak seperti nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan optimal anak
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur tentang hak dan tanggung jawab fakir miskin, pengaturan penanganan fakir miskin melalui pendataan, penetapan, dan bentuk-bentuk penanganan seperti pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, serta penyediaan perumahan. Undang-undang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang termasuk dalam kategori f
Dokumen tersebut membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara serta negara di bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, serta berhak atas informasi tentang kesehatan. Sementara itu, negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan
Undang-undang ini mengatur tentang penanganan konflik sosial di Indonesia, mencakup pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang aman dan damai serta melindungi hak-hak korban. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjalankan ketiga aspek penanganan konflik tersebut.
Perundang-undangan sosial adalah sistem peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait kesejahteraan sosial masyarakat. Pekerja sosial harus memahami perundang-undangan karena merupakan bagian dari tanggung jawab profesional untuk mematuhi hukum dan dapat berperan sebagai advokat atau perencana kebijakan sosial.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang berfungsi untuk mengembangkan potensi generasi muda dan berperan aktif dalam pencegahan masalah sosial. Peraturan ini mengatur status, tugas, fungsi, keanggotaan, dan struktur kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Undang-undang ini memperbarui Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 dengan menambahkan dan mengubah beberapa ketentuan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak. Perubahan mencakup penambahan definisi pemerintah pusat dan daerah, penambahan perlindungan anak dari kejahatan seksual di sekolah, dan penguatan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak.
Undang-undang ini membahas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan mencakup penambahan dan pengubahan definisi kunci seperti anak penyandang disabilitas, anak yang memiliki keunggulan, dan kekerasan. Perubahan juga menambahkan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan khusus, pendidikan, dan layanan untuk anak di bawah undang-
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan, tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, serta pengaturan sumber daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan.
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM musniumar
Tokoh masyarakat memegang peran penting dan tanggungjawab sosial dalam implementasi Hak Asai Manusia (HAM).
Ikuti pandangan sosiolog Musni Umar berikut ini.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dari pemerintah, serta tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan dan lingkungan yang mendukung pencapaian kesehatan masyarakat.
Undang-undang ini mengatur tentang hak dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, serta hak dan kewajiban masyarakat untuk saling mendukung dalam mewujudkan kesehatan yang optimal. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sumber daya kesehatan, lingkungan sehat, dan akses informasi kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat berhak atas layanan kesehatan yang a
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). BPJS Kesehatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pelaksanaannya dimulai pada Januari 2014 meskipun menghadapi tantangan infrastruktur
Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakDudi Aprillianto
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Hak-hak anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Undang-undang ini juga mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan anak seperti nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan optimal anak
01.uu no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasionalAmrizal Ahmad
Undang-undang ini mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengatur prinsip, hak dan kewajiban dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang dasar, fungsi, tujuan, prinsip, hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengatur tentang hak, kewajiban, dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia di Indonesia. Upaya tersebut meliputi pelayanan keagamaan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan sosial bagi lanjut usia potensial dan tidak potensial untuk memastikan mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat se
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang hak dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan pengasuhan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua atau terlantar. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat secara jasmani dan rohani.
Undang-undang ini mengatur tentang kesejahteraan anak di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara rohani, jasmani, dan sosial melalui perawatan, asuhan, dan bimbingan. Undang-undang ini menetapkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, serta upaya-upaya kesejahteraan anak yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi generasi muda yang berfungsi untuk mengembangkan potensi generasi muda dan berperan aktif dalam pencegahan masalah sosial. Peraturan ini mengatur status, tugas, fungsi, keanggotaan, dan struktur kepengurusan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan hingga nasional.
Makalah ini membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan melalui bidang sosial, ekonomi, dan agama. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk memberikan bantuan sosial, pelayanan kesejahteraan, penanggulangan gelandangan dan pengemis, serta memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin. Di bidang ekonomi, pemerintah berupaya mengurangi distorsi pasar unt
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur tentang upaya kesehatan jiwa yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna menjamin hak setiap orang atas kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan jiwa yang optimal serta melindungi hak-hak orang dengan gangguan jiwa.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan, tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, serta pengaturan sumber daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan.
Artikel ini membahas tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam jaminan kesejahteraan sosial menurut konstitusi Indonesia serta upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin melalui berbagai program. Ditekankan pula pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang pembentukan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat dan Daerah untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing."
Peraturan ini mengatur tentang akreditasi lembaga kesejahteraan sosial. Badan Akreditasi dibentuk untuk menilai dan menetapkan tingkat kelayakan lembaga tersebut berdasarkan program, SDM, manajemen, sarana prasarana, dan hasil pelayanan. Lembaga dapat diakreditasi A, B, atau C untuk periode 2-5 tahun dan dapat diperpanjang setelah penilaian ulang.
Keputusan Menteri Sosial ini menetapkan kriteria dan mekanisme pendataan fakir miskin serta orang tidak mampu di Indonesia. Terdapat dua kategori, yaitu yang sudah terdata (berdasarkan data tahun 2011) dan belum terdata, meliputi gelandangan, pengemis, korban bencana, dan lainnya. Kriteria fakir miskin antara lain tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, serta tinggal di rumah berkualitas
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia menetapkan Tim Percepatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di 50 Kabupaten Tertinggal untuk melaksanakan percepatan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial di 50 kabupaten tertinggal, dengan tugas melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program.
Keputusan Menteri Sosial menetapkan pedoman pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera untuk menangani permasalahan sosial secara holistik dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dengan kerangka kerja pendekatan terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan."
The document repeatedly states that content was downloaded from the Indonesia Social Welfare Review website without providing any meaningful information about the content itself. It is unclear if any actual document content is being summarized.
Instruksi Presiden ini memerintahkan kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 di bidang reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan lainnya. Instruksi ini juga menetapkan koordinasi antar kementerian dalam pelaksanaan program-program tersebut serta pemantau
Surat edaran ini membahas langkah-langkah pelaksanaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2014, termasuk verifikasi data penerima untuk mencegah ketidaktepatan sasaran, serta pembentukan unit pengaduan masyarakat.
PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf
Uu no. 4 tahun 1997 idn journal
1. UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1997
TENTANG
PENYANDANG CACAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang cacat merupakan bagian
masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama;
b. bahwa penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat dan, oleh karena itu, perlu semakin
diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
c. bahwa dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana
tersebut di atas, dipandang perlu memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan
sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu Undang-undang;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG CACAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya,
yang terdiri dari :
a. penyandang cacat fisik;
b. penyandang cacat mental;
c. penyandang cacat fisik dan mental.
2. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
3. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan pe-luang kepada penyandang cacat untuk
mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan
kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
5. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang
cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
6. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang
bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
7. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindung-an dan pelayanan yang bersifat terus
menerus, agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
2. Pasal 2
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.
Pasal 3
Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam
perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 4
Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang
cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan.
Pasal 6
Setiap penyandang cacat berhak memperoleh :
1. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan
kemampuannya;
3. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampu-an, dan kehidupan sosialnya, terutama
bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
Pasal 7
(1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat
kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
Pasal 8
Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.
BAB IV
KESAMAAN KESEMPATAN
Pasal 9
Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan.
Pasal 10
(1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan
dilaksanakan melalui penye-diaan aksesibilitas.
(2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih
menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
3. (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
Pasal 11
Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan,
jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
Pasal 12
Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat
sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat
kecacatan serta kemampuannya.
Pasal 13
Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan
jenis dan derajat kecacatannya.
Pasal 14
Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat
dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan,
pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi
perusahaan.
Pasal 15
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB V
UPAYA
Pasal 16
Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya :
1. rehabilitasi;
2. bantuan sosial;
3. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
Pasal 17
Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan
sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat,
kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.
Pasal 18
(1) Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan
sosial.
(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf
kesejahteraan sosialnya.
Pasal 20
(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada :
a. penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja;
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
4. b. penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan, dan belum
bekerja.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, jumlah, tata cara, dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 21
Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar
penyandang cacat dapat memelihara taraf hidup yang wajar.
Pasal 22
(1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada
penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya bergantung
pada bantuan orang lain.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, tata cara, dan syarat-syarat pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 23
(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial
penyandang cacat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan.
Pasal 24
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat
melalui penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan, bimbingan, bantuan, perijinan, dan pengawasan.
Pasal 25
(1) Masyarakat melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan
sosial penyandang cacat.
(2) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan
kesejahteraan sosial penyandang cacat.
Pasal 26
Ketentuan mengenai pembinaan dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 27
(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat.
(2) Penghargaan diberikan juga kepada lembaga, masyarakat, dan/atau perseorangan yang berjasa dalam
upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
(3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 diancam dengan
pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
5. BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29
(1) Barang siapa tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau tidak
memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada
satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi
administrasi.
(2) Bentuk, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
penyandang cacat yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti
atau diubah berdasarkan Undang-undang ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
6. PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1997
TENTANG
PENYANDANG CACAT
UMUM
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa
yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat,
tertib, dan damai.
Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa
diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan
dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang
menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling
melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama
dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam
pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana
mestinya.
Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak,
kewajiban, dan peran para penyandang cacat telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-
undangan, yaitu yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan
sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan.
Namun demikian, upaya perlindungan saja belumlah memadai; dengan pertimbangan bahwa jumlah
penyandang cacat akan meningkat pada masa yang akan datang, masih diperlukan lagi sarana dan upaya
lain terutama dengan penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat
dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosialnya. Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial dalam
Undang-undang ini adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiel maupun spiritual yang
diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap
warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial
yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban
warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan, hak,
dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan
upaya-upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan kemandirian dan
kesejahteraan penyandang cacat.
Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang cacat hanya
dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang cacat untuk mencapai
kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sehingga perlu diadakan
upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat. Dengan upaya dimaksud, diharapkan penyandang
cacat dapat berintegrasi secara total dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya serta
meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat pada khususnya.
Penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang antara lain dilaksana-kan melalui kesamaan
kesempatan bagi penyandang cacat pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah,
masyarakat, keluarga, dan penyandang cacat sendiri. Oleh karena itu diharapkan semua unsur tersebut
berperan aktif untuk mewujudkannya. Dengan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan para penyan-dang
cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi
secara wajar dalam hidup bermasyarakat.
Kesamaan kesempatan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas baik oleh Pemerintah maupun
masyarakat, yang dalam pelaksanaannya disertai dengan upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
7. masyarakat terhadap keberadaan penyandang cacat, yang merupakan unsur penting dalam rangka
pemberdayaan penyandang cacat.
Berdasarkan hal tersebut, Undang-undang ini disusun dengan meletakkan masalah penyelenggaraan upaya
peningkatan kesejahteraan sosial dan kesamaan kesempatan sebagai materi pokok.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang terdiri
dari :
a. cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak
tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara;
b. cacat mental adalah kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari
penyakit;
c. cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.
(1) Yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan dalam Pasal ini meliputi antara lain aspek
agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya,
politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi.
Pasal 6
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Ketentuan ini dimaksudkan agar penyandang cacat anak memperoleh :
a. hak untuk hidup dan menjalani sepenuhnya kehidupan kanak-kanak, dalam suatu keadaan yang
memungkinkan dirinya meningkatkan martabat dan kepercayaan diri, serta mampu berperan aktif dalam
masyarakat;
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
8. b. hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara wajar baik dalam lingkungan keluarga
maupun masyarakat;
c. hak untuk sedini mungkin mendapatkan akses pendidikan, latihan, keterampilan, perawatan kesehatan,
rehabilitasi, dan rekreasi sehingga mampu mandiri dan menyatu dalam masyarakat.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat diupayakan berdasarkan kebutuhan penyandang cacat
sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta standar yang ditentukan.
Standardisasi yang berkenaan dengan aksesibilitas ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Penyediaan aksesibilitas dapat berupa fisik dan non fisik, antara lain sarana dan prasarana umum serta
informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat untuk memperoleh kesamaan kesempatan.
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan agar penyandang cacat dapat memperoleh dan memanfaatkan kesamaan
kesempatan seperti anggota masyarakat lainnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan
sehingga dapat menunjang mobilitas dan kemandirian penyandang cacat.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Ketentuan ini mempertegas hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang ini yang berkaitan dengan bidang pendidikan.
Pasal 12
Perlakuan yang sama dimaksudkan agar penyandang cacat sebagai peserta didik mendapatkan kesamaan
perlakuan sebagaimana peserta didik lainnya, termasuk di dalamnya kesamaan perlakuan untuk mendapatkan
sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan yang dimaksud satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal 13
Ketentuan ini mempertegas hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang ini yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan.
Pasal 14
Perusahaan negara meliputi badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD),
sedangkan perusahaan swasta termasuk di dalamnya koperasi.
Perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi
persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan.
Perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang
penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan walaupun
jumlah karyawannya kurang dari 100 (seratus) orang.
Perlakuan yang sama diartikan sebagai perlakuan yang tidak diskriminatif termasuk di dalamnya kesamaan
pengupahan untuk pekerjaan dan jabatan yang sama.
Pasal 15
Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal ini diupayakan dalam waktu tidak terlalu lama sudah dapat
diundangkan.
Mengenai penyediaan aksesibilitas khususnya sarana dan prasarana umum yang sebelum diundangkannya
Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya belum ada, diberikan kesempatan mengadakan
penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya selambat-lambatnya 5
(lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah diundangkan.
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
9. Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah kemampuan dan peran seseorang untuk berintegrasi melalui
komunikasi dan interaksi dalam hidup bermasyarakat secara wajar.
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan fasilitas dalam ayat ini adalah sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi, misalnya
panti sosial, balai latihan kerja, rumah sakit, dan unit rehabilitasi sosial keliling.
Ayat (2)
Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik
agar dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin.
Rehabilitasi pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses
belajar mengajar agar dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya.
Rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu agar penyandang cacat
dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik,
mental, dan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Bantuan sosial dapat berbentuk materiel, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi yang bersifat mendidik
dan mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial penyandang cacat. Bantuan sosial ini
diberikan sewaktu-waktu sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Perlindungan dan pelayanan sosial dalam Pasal ini dapat dilaksanakan melalui keluarganya, keluarga
pengganti, panti sosial, dan organisasi sosial yang merawat penyandang cacat tersebut.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Pembinaan adalah kegiatan untuk mengarahkan agar upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang
cacat dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah.
Ayat (2)
Pembinaan pada segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan agar penyandang cacat dapat
hidup mandiri dan sejahtera. Khusus pada aspek agama diarahkan pada peningkatan penghayatan dan
pengamalan nilai-nilai spiritual.
Pasal 24
Pembinaan melalui perijinan dan pengawasan dalam Pasal ini mencakup pula evaluasi dan pengendalian
terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sosial yang menerima bantuan, baik dari dalam maupun
luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
Ayat (1)
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
10. Pembinaan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan lingkup kegiatan yang dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah.
Ayat (2)
Peran masyarakat dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana dan prasarana, dana, dan lain-lain.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lembaga pada ayat ini adalah lembaga Pemerintah dan lembaga masyarakat.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Bentuk sanksi administrasi dapat berupa teguran, baik lisan maupun tertulis, dan denda administrasi, yang
pelaksanaannya dilakukan oleh instansi yang berwenang.
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Kutipan : MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1997
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review
Downloaded from IdnJournal.com | Indonesia Social Welfare Review