Makalah ini membahas tentang kemiskinan di Indonesia di tengah perekonomian global. Indonesia masih diliputi kemiskinan yang dirasakan sebagian besar penduduknya. Pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan miskin, namun berbagai kebijakan seringkali menemui hambatan pelaksanaan.
Sistem Ekonomi Indonesia : Sistem Ekonomi Demokrasiarifdefri
Dokumen tersebut membahas sistem ekonomi demokrasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini melibatkan seluruh rakyat dalam kegiatan ekonomi di bawah pengawasan pemerintah untuk kemakmuran bersama, dengan menyediakan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan umum bagi masyarakat.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas mengenai kesulitan masyarakat miskin dalam mengakses keadilan di Indonesia, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Dokumen tersebut juga memberikan rekomendasi untuk pemerintah dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan menjamin hak atas informasi publik guna mempermudah akses mereka terhadap keadilan.
M6. kemiskinan&kesenjangan pendapatanerlina na
Dokumen tersebut membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan pengertian kemiskinan absolut, relatif, dan kultural. Juga membahas faktor-faktor penyebab kemiskinan seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan modal dan lapangan kerja, serta beban keluarga. Dampak kemiskinan diantaranya pengangguran dan buruknya generasi penerus. Pemerintah berupaya menang
Makalah ini membahas tentang kemiskinan di Indonesia di tengah perekonomian global. Indonesia masih diliputi kemiskinan yang dirasakan sebagian besar penduduknya. Pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan miskin, namun berbagai kebijakan seringkali menemui hambatan pelaksanaan.
Sistem Ekonomi Indonesia : Sistem Ekonomi Demokrasiarifdefri
Dokumen tersebut membahas sistem ekonomi demokrasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini melibatkan seluruh rakyat dalam kegiatan ekonomi di bawah pengawasan pemerintah untuk kemakmuran bersama, dengan menyediakan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan umum bagi masyarakat.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas mengenai kesulitan masyarakat miskin dalam mengakses keadilan di Indonesia, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Dokumen tersebut juga memberikan rekomendasi untuk pemerintah dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan menjamin hak atas informasi publik guna mempermudah akses mereka terhadap keadilan.
M6. kemiskinan&kesenjangan pendapatanerlina na
Dokumen tersebut membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan pengertian kemiskinan absolut, relatif, dan kultural. Juga membahas faktor-faktor penyebab kemiskinan seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan modal dan lapangan kerja, serta beban keluarga. Dampak kemiskinan diantaranya pengangguran dan buruknya generasi penerus. Pemerintah berupaya menang
Tiga dokumen menjelaskan tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan pendapatan meliputi sumber daya alam dan modal yang terbatas, serta strategi pembangunan yang tidak merata. Pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui peningk
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program-program seperti penyediaan kebutuhan pokok, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan definisi dan penyebab kemiskinan serta strategi dan kebijakan penanggulangannya di Indonesia.
6. kemisikinan dan kesenjangan pendapatanAndi Sutandi
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, dan faktor-faktor penyebab kemiskinan serta dampak dan upaya-upaya penanggulangannya. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ada tiga jenis kemiskinan yaitu relatif, kultural, dan absolut. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya pendidikan
Dokumen tersebut membahas tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa perekonomian nasional diatur berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam strategis dikuasai negara agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Negara juga bertanggung jawab menjamin hak-hak sosial warganya seperti perlindungan bagi fakir miskin, penyediaan fasilitas kesehatan
Dokumen tersebut membahas beberapa masalah kependudukan di Indonesia, yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang masih relatif rendah dibandingkan negara maju. Hal ini menyebabkan berbagai dampak negatif seperti rendahnya daya saing, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ketiga aspek tersebut dijelaskan, seperti meningkatkan sarana p
Dokumen tersebut membahas berbagai permasalahan ekonomi utama di Indonesia. Beberapa masalah yang diuraikan antara lain kemiskinan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi rendah, dan ketergantungan impor. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor produksi serta kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan masalah ekonomi di Indonesia.
Dokumen ini membahas tentang kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Ia mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan pengangguran adalah orang yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Dokumen ini juga menjelaskan penyebab kemiskinan dan pengangguran serta program-program pemerintah untuk mengatasinya seperti padat karya, bantuan tunai, dan koperasi.
Dokumen tersebut membahas tentang teori ekonomi rakyat dan demokrasi ekonomi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa sistem ekonomi demokrasi adalah sistem ekonomi nasional yang merupakan perwujudan dari Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan kerjasama dan pengawasan pemerintah, sedangkan sistem ekonomi rakyat berfokus pada peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dokumen juga membahas pr
Pembangunan sosial dalam Islam dapat dicapai melalui tiga amalan terbaik: (1) menolong golongan fakir dan miskin dengan memberi pekerjaan, (2) membina institusi pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, (3) mengeratkan persaudaraan melalui sedekah/zakat untuk mengurangkan kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi kemiskinan, kategori kemiskinan, perkembangan konsep kemiskinan, ukuran-ukuran kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, persoalan kesenjangan pendapatan. Secara umum dokumen ini menjelaskan berbagai aspek terkait kemiskinan dan upaya penanggulangannya di Indonesia.
Tiga dokumen menjelaskan tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan pendapatan meliputi sumber daya alam dan modal yang terbatas, serta strategi pembangunan yang tidak merata. Pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui peningk
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program-program seperti penyediaan kebutuhan pokok, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan definisi dan penyebab kemiskinan serta strategi dan kebijakan penanggulangannya di Indonesia.
6. kemisikinan dan kesenjangan pendapatanAndi Sutandi
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, dan faktor-faktor penyebab kemiskinan serta dampak dan upaya-upaya penanggulangannya. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ada tiga jenis kemiskinan yaitu relatif, kultural, dan absolut. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya pendidikan
Dokumen tersebut membahas tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa perekonomian nasional diatur berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam strategis dikuasai negara agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Negara juga bertanggung jawab menjamin hak-hak sosial warganya seperti perlindungan bagi fakir miskin, penyediaan fasilitas kesehatan
Dokumen tersebut membahas beberapa masalah kependudukan di Indonesia, yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang masih relatif rendah dibandingkan negara maju. Hal ini menyebabkan berbagai dampak negatif seperti rendahnya daya saing, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ketiga aspek tersebut dijelaskan, seperti meningkatkan sarana p
Dokumen tersebut membahas berbagai permasalahan ekonomi utama di Indonesia. Beberapa masalah yang diuraikan antara lain kemiskinan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi rendah, dan ketergantungan impor. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor produksi serta kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan masalah ekonomi di Indonesia.
Dokumen ini membahas tentang kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Ia mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan pengangguran adalah orang yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Dokumen ini juga menjelaskan penyebab kemiskinan dan pengangguran serta program-program pemerintah untuk mengatasinya seperti padat karya, bantuan tunai, dan koperasi.
Dokumen tersebut membahas tentang teori ekonomi rakyat dan demokrasi ekonomi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa sistem ekonomi demokrasi adalah sistem ekonomi nasional yang merupakan perwujudan dari Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan kerjasama dan pengawasan pemerintah, sedangkan sistem ekonomi rakyat berfokus pada peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dokumen juga membahas pr
Pembangunan sosial dalam Islam dapat dicapai melalui tiga amalan terbaik: (1) menolong golongan fakir dan miskin dengan memberi pekerjaan, (2) membina institusi pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, (3) mengeratkan persaudaraan melalui sedekah/zakat untuk mengurangkan kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi kemiskinan, kategori kemiskinan, perkembangan konsep kemiskinan, ukuran-ukuran kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, persoalan kesenjangan pendapatan. Secara umum dokumen ini menjelaskan berbagai aspek terkait kemiskinan dan upaya penanggulangannya di Indonesia.
2. POLITIK EKONOMI ISLAM
Jaminan tercapainya pemenuhan kebutuhan asasi tiap
individu secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap
orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dharuri
dan kamali sesuai dengan kadar kesanggupannya.
Tercapai melalui:
1. Kewajiban bekerja setiap individu yang mampu
2. Tanggungan keluarga dan kerabatnya
3. Kewajiban negara
4. Kewajiban seluruh kaum muslimin
3. KEBUTUHAN-KEBUTUHAN
MANUSIA
1. Kebutuhan asasi (kebutuhan dasar): sandang,
papan, pangan
2. Kebutuhan dharuri (kebutuhan pokok):
pendidikan, kesehatan, transportasi
3. Kebutuhan kamali (kebutuhan pelengkap): semua
kebutuhan yang sifatnya sekadar pelengkap,
misalnya rekreasi, makanan tambahan, alat
transportasi sendiri, rumah kedua, baju ke sekian
dan sebagainya
4. PEMENUHAN KEBUTUHAN
KEBUTUHAN ASASI
Kebutuhan pangan merupakan hajah udhawiyah yang
harus dipenuhi agar manusia bisa hidup secara normal.
Bila tidak, jiwa manusia terancam. Pemerintah boleh
menetapkan kebutuhan pangan minimal seperti apa yang
harus terpenuhi bagi setiap rakyatnya, misalnya dengan
ukuran besarnya kalori perorang perhari dari berbagai
makanan dengan kategori empat sehat lima sempurna.
Kebutuhan sandang bukan merupakan hajah udhawiyah,
tapi ia wajib dipenuhi dalam rangka menjalankan perintah
syariah untuk menutup aurat. Batas minimalnya adalah
tertutupinya aurat dan terjaganya kesehatan yang
bersangkutan.
5. PEMENUHAN KEBUTUHAN
Kebutuhan papan bukan hajah udhawiyah, tapi tetap harus
dipenuhi, karena adanya rumah menjadi prasarat dasar
berlangsungnya berbagai kewajiban agama, misalnya
tertutupinya aurat, tempat menyimpan harta milik, tempat
istirahat, tempat hubungan suami istri, tempat beribadah,
tempat interaksi anggota keluarga dan terselenggaranya
proses pendidikan anak dan sebagainya. Batas minimal
pemenuhan kebutuhan papan adalah tersedianya rumah
yang memungkinkan semua kewajiban agama yang
berkaitan dengan rumah dapat diselenggarakan.
6. PEMENUHAN KEBUTUHAN
KEBUTUHAN DHARURI
Kebutuhan layanan kesehatan bukan hajah udhawiyah.
Berobat tatkala sakit, hukum asalnya adalah mubah. Tapi
jelas, tanpa kesehatan semua kegiatan manusia akan
terganggu, yang pada akhirnya akan menghambat
pelaksanaan kewajiban agama dan pencapaian
produktifitas yang sangat diperlukan dalam kemajuan
masyarakat. Disamping menjadi kewajiban individu untuk
menjaga kesehatan masing-masing, layanan kesehatan
merupakan bagian dari riayatu su’uni al-ummah
(pelayanan masyarakat) oleh negara. Jadi, sudah
semestinya negaralah yang menyelenggarakan layanan ini
untuk rakyatnya dengan cuma-cuma, minimal dengan
biaya murah.
7. PEMENUHAN KEBUTUHAN
Kebutuhan pendidikan bukan hajah udhawiyah, tapi sangat
diperlukan bagi peningkatan kualitas SDM sebagai motor
utama berbagai upaya guna mencapai kemajuan
masyarakat secara keseluruhan. Terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi pembentukan syakhsiyyah
Islamiyyah, penguasaan saintek dan tsaqofah Islam,
merupakan pelaksanaan kewajiban agama yang
memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang
hayat sekalipun sampai ke negeri Cina. Terselenggaranya
pendidikan yang bermutu (Islami) merupakan kewajiban
negara sebagai bagian dari ri’ayatu su’uni al-ummah
secara cuma-cuma atau setidaknya berbiaya murah.
8. CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN
Pemenuhan kebutuhan jasmani (hajah udhawiyah),
sandang dan papan dilakukan oleh masing-masing anggota
masyarakat melalui berbagai upaya yang halal. Bila tidak
mampu, kerabat dekatnya wajib membantu. Bila tidak
mampu juga, negara wajib memberikan uluran tangan. Bila
negara tidak mampu atau tidak peduli, masyarakat secara
luas harus mengoreksi pemerintah sambil turun tangan
mengulurkan bantuan.
Pemenuhan kebutuhan dharuri (pendidikan, layanan
kesehatan dan transportasi murah) menjadi kewajiban
negara. Peran serta masyarakat sifatnya hanya pelengkap.
Penyediaan sarana (penerangan, komunikasi, air bersih)
dan prasarana (jalan, jembatan dan sebagainya) menjadi
kewajiban negara yang dapat diperoleh oleh rakyat secara
cuma-cuma atau setidaknya dengan biaya murah.
9. PROBLEMATIKA KONTEMPORER
PEMENUHAN KEBUTUHAN
Pemenuhan kebutuhan asasi dan dharuri dewasa ini makin
berat dilakukan oleh rakyat, karena:
- Negara bukannya menambah subsidi tapi malah
mengurangi, sehingga biaya untuk air, listrik, bbm
(transportasi) dan komunikasi makin tinggi. Akibatnya,
rakyat mengeluarkan dana lebih banyak untuk membiayai
itu semua, yang pasti akan mengurangi dana untuk
kebutuhan asasi dan dharuri. Walhasil, kesejahteraan
masyarakat menurun.
- Mutu pendidikan dasar dan menengah negeri rendah,
sehingga rakyat mencari pendidikan yang diselenggarakan
swasta dengan konsekuensi harus membayar lebih mahal.
- Dalam situasi seperti itu, sulit mengharap uluran tangan
negara dalam mengatasi problema kemiskinan. Rakyat
harus turun tangan.
10. KEPEMILIKAN DALAM ISLAM
Kepemilikan dalam Islam ada 3
- Kepemilikan individu
- Kepemilikan umum
- Kepemilikan negara
Kepemilikan individu didapat melalui:
Bekerja di sektor produksi dan distribusi barang dan jasa
yang halal.
Warisan.
Pemberian negara.
Kebutuhan harta untuk mempertahankan hidup.
Harta yang diperoleh tanpa daya dan upaya: hibah, hadiah,
wasiat, shadaqah, mahar, diyat, luqathah.
11. UPAYA PENSEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Makin tinggi seseorang dapat meraih kepemilikan
individu, makin tinggi pula kemampuannya untuk
mensejahterakan dirinya. Oleh karena itu, upaya serius
meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan
dan pengalaman menjadi sangat penting. Disamping itu,
melalui kebijakan di bidang ekonomi, negara menciptakan
lapangan pekerjaan untuk menampung tenaga kerja yang
terus meningkat. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi,
lapangan kerja terbuka, kegiatan ekonomi ikutan juga
tumbuh, rakyat akan semakin mudah mendapatkan
penghasilan. Walhasil rakyat semakin sejahtera.
12. UPAYA PENSEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Dengan pengelolaan kepemilikian umum dan negara
secara tepat dan efisien, hasilnya dapat digunakan untuk
membangun infrastruktur yang sangat diperlukan bagi
kesejahteraan masyarakat, membiayai kebutuhan dharuri
(pendidikan, kesehatan) dan berbagai kebutuhan sarana
(listrik, air, komunikasi, bbm dan sebagainya).
Ketika kebutuhan dharuri dan sarana telah dicukupi oleh
negara, maka masyarakat dapat menggunakan dana tersisa
untuk memenuhi berbagai kebutuhan kamali. Bila itu
terjadi, kesejahteraan optimal masyarakat dapat tercapai.
13. PERAN NEGARA DALAM
MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
Mewujudkan politik ekonomi Islam tentang jaminan
kebutuhan asasi dan dharuri individu
Menyusun dan menerapkan kebijakan ekonomi
Bidang Pertanian
Bidang Industri
Bidang Perdagangan
Bidang Moneter
Pengelolaan kepemilikan umum dan negara melalui baitul
mal yang
Menjaga mekanisme pasar
Pengawasan dan penghukuman penjahat ekonomi
Menciptakan SDM unggul
Menyediakan seluruh sarana dan prasarana yang
diperlukan
14. ELEMEN PENTING KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Tercukupinya pangan yang halal dan thayib (dengan gizi
cukup)
Tersedianya perumahan yang memenuhi standar kehidupan
layak bagi keluarga muslim, dengan sarana penerangan, air
bersih dan telekomunikasi yang mencukupi.
Tercukupinya sandang sehingga tercapai nilai etika,
medika dan estetika
Terjaganya selalu kesehatan anggota keluarga
Terpenuhinya kebutuhan pendidikan Islami, utamanya
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga
membuat manusia mampu mandiri.
Terpenuhinya kebutuhan transportasi secara murah.
Terbukanya peluang untuk memenuhi kebutuhan kamal