SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Nama : Roy Asep Prastyo Rindiyanto
NIM : 5202414042
Prodi : Pend. Teknik Otomotif
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Upaya Perlindungan Hak Anak Jalanan
Dalam video ini menceritakan kehidupan anak-anak jalanan yang hidup di
kejamnya kehidupan kota, menyusuri jalan hanya untuk mencari nafkah untuk makan,
berbagai pekerjaan mereka lakukan agar bisa makan, bahkan mereka rela tidur di
trotoar jalan. Salah satu dari mereka bernama Anto, awalnya Anto dititipkan ibunya di
rumah saudara di Bogor, saat dirumah saudara Bogor, Anto merasa merindukan ibunya
lalu mencoba mencari ibunya. Disisi lain ibu Anto mendapat kabar dari saudara Bogor
kalau Anto menghilang dan berusaha mencari Anto ke Cirebon, Bogor dan Jakarta,
namun tidak membuahkan hasil.
Saat perjalanan mencari ibunya, Anto pernah ditangkap pihak kepolisian karena
dikira Anto adalah seorang pengemis dan dimasukkan ke Panti Sosial Cipayung. Karena
merasa tidak nyaman di Panti akhirnya Anto mencoba kabur dan bertemulah Anto
dengan kumpulan anak-anak jalanan. Disana Anto ikut menjadi anak jalanan,
mengamen di bis kota. Saat menjadi anak jalanan Anto senang bermain judi
meskipunselalu kalah, hingga uang yang didapatnya selalu habis untuk judi. Walaupun
menjadi anak jalanan Anto tetap ingin melanjutkan sekolah, lalu seorang pemuda
jalanan berinisiatif untuk memasukkan Anto ke tempat pemuda tersebut belajar dulu
yaitu di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Jalanan (P3SA) yang dikelola
Departemen Sosial dengan konsep pelayanan menyeluruh dan berkelanjutan untuk
anak jalanan.
Berdasarkan video tersebut, menurut saya upaya pembelaan hak warga negara
khususnya anak jalanan sudah cukup baik namun masih belum terlaksana secara
maksimal dan menyeluruh, karena masih banyak anak jalanan seperti Anto diluar sana
yang belum mendapat perhatian dari pemerintah, anak jalanan tak jauh berbeda dengan
anak-anak lainnya yang butuh perhatian orang-orang di sekitarnya, butuh pendidikan,
kehidupan yang nyaman. Meskipun mereka anak jalanan, mereka tetap warga negara
Indonesia yang memiliki hak-hak sebagaimana hak warga negara pada umumnya.
Dan hak mereka diatur dalam :
1. Pancasila sila ke-lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
2. UUD 1945 pasal 27 ayat 2 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
3. UUD 1945 pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
4. UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”.
5. UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
6. UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum”.
7. UUD 1945 pasal 28 E ayat 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dari wilayah negara dan
meningkatkannya serta berhak kembali”.
8. UUD 1945 pasal 28 G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
9. UUD 1945 pasal 28 G ayat 2 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan
atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh
suaka politik dari negara lain”.
10. UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
11. UUD 1945 pasal 28 H ayat 3 “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat”.
12. UUD 1945 pasal 28 I ayat 1 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
13. UUD 1945 pasal 28 I ayat 2 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.
14. UUD 1945 pasal 28 I ayat 4 “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah”.
15. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
16. UUD 1945 pasal 31 ayat 2 “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
17. UUD 1945 pasal 34 ayat 1 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh
negara”.
18. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Dari video tersebut juga dapat dibandingkan kondisi antara anak jalanan seperti
Anto dan anak jalanan di kota lain, kita ambil contoh di Semarang saja, banyak kita
jumpai di jalan-jalan, perempatan jalan atau lampu-lampu lalulintas terlihat anak-anak
jalanan yang bekerja entah itu mengamen, menjual koran maupun meminta-minta.
Harusnya Dinas Sosial juga mendirikan tempat-tempat perlindungan untuk anak-anak
jalanan dan juga mengajari mereka ketrampilan agar tidak menjadi anak jalanan lagi.
Dapat disimpulkan bahwa upaya pembelaan hak warga negara khususnya anak-
anak jalanan sudah terlaksana di Indonesia, hanya saja belum terlaksana secara
maksimal karena masih banyak terlihat anak-anak jalanan berkeliaran terutama di
kota-kota besar. Pemerintah khususnya Dinas Sosial harusnya melindungi hak anak-
anak jalanan dan membuat tempat perlindungan untuk mereka, karena hak-hak mereka
sudah diatur dalam Pancasila, UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

More Related Content

What's hot

PPkn: HAM Pendidikan, sosial, dan budaya
PPkn: HAM Pendidikan, sosial, dan budayaPPkn: HAM Pendidikan, sosial, dan budaya
PPkn: HAM Pendidikan, sosial, dan budayaMariaAndrian16
 
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam PancasilaMusni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasilamusniumar
 
pelanggaran ham di indonesia
pelanggaran ham di indonesiapelanggaran ham di indonesia
pelanggaran ham di indonesia-
 
Pelanggaran ham di indonesia
Pelanggaran ham di indonesiaPelanggaran ham di indonesia
Pelanggaran ham di indonesiaPutri Aisyah
 
4.ham dian 127855 copy
4.ham dian 127855   copy4.ham dian 127855   copy
4.ham dian 127855 copyDian Indriani
 
Bab 5 hak dan kewajiban warga negara
Bab 5   hak dan kewajiban warga negaraBab 5   hak dan kewajiban warga negara
Bab 5 hak dan kewajiban warga negaraFathur Marah
 
Ersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Ersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakatErsamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Ersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakatleon212
 
Kasus pelanggaran ham dalam rangka perlindungan,pemajuan,penegakan HAM
Kasus pelanggaran ham dalam rangka perlindungan,pemajuan,penegakan HAMKasus pelanggaran ham dalam rangka perlindungan,pemajuan,penegakan HAM
Kasus pelanggaran ham dalam rangka perlindungan,pemajuan,penegakan HAMGalang Ihsan
 
UU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAMUU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAMSei Enim
 
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
tanya jawab pkn ham dan kewajiban warga negara
tanya jawab pkn ham dan kewajiban warga negaratanya jawab pkn ham dan kewajiban warga negara
tanya jawab pkn ham dan kewajiban warga negaraAisyah Salsabilla Rositha
 
7. hak dan kewajiban warga negara
7. hak dan kewajiban warga negara7. hak dan kewajiban warga negara
7. hak dan kewajiban warga negarayahya57
 

What's hot (19)

PPkn: HAM Pendidikan, sosial, dan budaya
PPkn: HAM Pendidikan, sosial, dan budayaPPkn: HAM Pendidikan, sosial, dan budaya
PPkn: HAM Pendidikan, sosial, dan budaya
 
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam PancasilaMusni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
 
pelanggaran ham di indonesia
pelanggaran ham di indonesiapelanggaran ham di indonesia
pelanggaran ham di indonesia
 
Pelanggaran ham di indonesia
Pelanggaran ham di indonesiaPelanggaran ham di indonesia
Pelanggaran ham di indonesia
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
4.ham dian 127855 copy
4.ham dian 127855   copy4.ham dian 127855   copy
4.ham dian 127855 copy
 
Kedudukan Warga Negara
Kedudukan Warga NegaraKedudukan Warga Negara
Kedudukan Warga Negara
 
Bab 5 hak dan kewajiban warga negara
Bab 5   hak dan kewajiban warga negaraBab 5   hak dan kewajiban warga negara
Bab 5 hak dan kewajiban warga negara
 
Materi ppkn sma xii bab 1
Materi ppkn sma xii bab 1Materi ppkn sma xii bab 1
Materi ppkn sma xii bab 1
 
Ersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Ersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakatErsamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Ersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
 
Kasus pelanggaran ham dalam rangka perlindungan,pemajuan,penegakan HAM
Kasus pelanggaran ham dalam rangka perlindungan,pemajuan,penegakan HAMKasus pelanggaran ham dalam rangka perlindungan,pemajuan,penegakan HAM
Kasus pelanggaran ham dalam rangka perlindungan,pemajuan,penegakan HAM
 
UU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAMUU RI No.39 th 1999 ttg HAM
UU RI No.39 th 1999 ttg HAM
 
PELANGGARAN HAM
PELANGGARAN HAMPELANGGARAN HAM
PELANGGARAN HAM
 
Ppkn
PpknPpkn
Ppkn
 
1999 39 ham
1999 39 ham1999 39 ham
1999 39 ham
 
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
Uu no.39 tahun 1999 tentang HAM (Tugas Fenti Anita Sari)
 
Tanggung Jawab
Tanggung JawabTanggung Jawab
Tanggung Jawab
 
tanya jawab pkn ham dan kewajiban warga negara
tanya jawab pkn ham dan kewajiban warga negaratanya jawab pkn ham dan kewajiban warga negara
tanya jawab pkn ham dan kewajiban warga negara
 
7. hak dan kewajiban warga negara
7. hak dan kewajiban warga negara7. hak dan kewajiban warga negara
7. hak dan kewajiban warga negara
 

Similar to Tugas Upaya Perlindungan Hak Warga Negara

Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Susanto Susanto
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara'Oke Aflatun'
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Debby Zalina
 
Tugas uud 1945 pasal 28 a
Tugas  uud 1945 pasal 28 aTugas  uud 1945 pasal 28 a
Tugas uud 1945 pasal 28 apycnat
 
Kwn bab iii
Kwn bab iiiKwn bab iii
Kwn bab iii07051994
 
MATERI Ke-4.pptx
MATERI Ke-4.pptxMATERI Ke-4.pptx
MATERI Ke-4.pptxAldiDem
 
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptx
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptxkasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptx
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptxdiahrizky10
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Rosita Muliawati
 
Presentasi Pengantar Hukum dan HAM .pptx
Presentasi Pengantar Hukum dan HAM .pptxPresentasi Pengantar Hukum dan HAM .pptx
Presentasi Pengantar Hukum dan HAM .pptxyogiaristana09
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakatMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakatPhoto Setudio Planet solo grand mall
 
Dr. Hesti Armiwulan_ Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI ...
Dr. Hesti Armiwulan_ Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI ...Dr. Hesti Armiwulan_ Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI ...
Dr. Hesti Armiwulan_ Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI ...ShafiraSheffy
 
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsxPPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsxRobyFirmansyah9
 
Jati diri negara indonesia
Jati diri negara indonesiaJati diri negara indonesia
Jati diri negara indonesiasasanera
 
PPT-6-Konsep-HAM-dalam-UUD-1945.ppt
PPT-6-Konsep-HAM-dalam-UUD-1945.pptPPT-6-Konsep-HAM-dalam-UUD-1945.ppt
PPT-6-Konsep-HAM-dalam-UUD-1945.pptdeanramadhan8
 

Similar to Tugas Upaya Perlindungan Hak Warga Negara (20)

Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
 
Materi 6 HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA.pptx
Materi 6 HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA.pptxMateri 6 HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA.pptx
Materi 6 HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA.pptx
 
Tugas uud 1945 pasal 28 a
Tugas  uud 1945 pasal 28 aTugas  uud 1945 pasal 28 a
Tugas uud 1945 pasal 28 a
 
Kwn bab iii
Kwn bab iiiKwn bab iii
Kwn bab iii
 
MATERI Ke-4.pptx
MATERI Ke-4.pptxMATERI Ke-4.pptx
MATERI Ke-4.pptx
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
Pkn
Pkn Pkn
Pkn
 
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptx
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptxkasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptx
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.pptx
 
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia Hak dan kewajiban warga negara indonesia
Hak dan kewajiban warga negara indonesia
 
Presentasi Pengantar Hukum dan HAM .pptx
Presentasi Pengantar Hukum dan HAM .pptxPresentasi Pengantar Hukum dan HAM .pptx
Presentasi Pengantar Hukum dan HAM .pptx
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakatMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
 
Dr. Hesti Armiwulan_ Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI ...
Dr. Hesti Armiwulan_ Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI ...Dr. Hesti Armiwulan_ Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI ...
Dr. Hesti Armiwulan_ Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI ...
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsxPPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
 
Modul 4 kb 1
Modul 4 kb 1Modul 4 kb 1
Modul 4 kb 1
 
Jati diri negara indonesia
Jati diri negara indonesiaJati diri negara indonesia
Jati diri negara indonesia
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
PPT-6-Konsep-HAM-dalam-UUD-1945.ppt
PPT-6-Konsep-HAM-dalam-UUD-1945.pptPPT-6-Konsep-HAM-dalam-UUD-1945.ppt
PPT-6-Konsep-HAM-dalam-UUD-1945.ppt
 

More from roy apr

tugas alat ukur teknologi
tugas alat ukur teknologitugas alat ukur teknologi
tugas alat ukur teknologiroy apr
 
tugas tune up
tugas tune uptugas tune up
tugas tune uproy apr
 
Sanitasi & Kesehatan Lingkungan
Sanitasi & Kesehatan LingkunganSanitasi & Kesehatan Lingkungan
Sanitasi & Kesehatan Lingkunganroy apr
 
Tugas Wawasan Nusantara
Tugas Wawasan NusantaraTugas Wawasan Nusantara
Tugas Wawasan Nusantararoy apr
 
Laporan Pengukuran Kelistrikan Otomotif
Laporan Pengukuran Kelistrikan OtomotifLaporan Pengukuran Kelistrikan Otomotif
Laporan Pengukuran Kelistrikan Otomotifroy apr
 
Konsep Motor Bakar
Konsep Motor BakarKonsep Motor Bakar
Konsep Motor Bakarroy apr
 

More from roy apr (6)

tugas alat ukur teknologi
tugas alat ukur teknologitugas alat ukur teknologi
tugas alat ukur teknologi
 
tugas tune up
tugas tune uptugas tune up
tugas tune up
 
Sanitasi & Kesehatan Lingkungan
Sanitasi & Kesehatan LingkunganSanitasi & Kesehatan Lingkungan
Sanitasi & Kesehatan Lingkungan
 
Tugas Wawasan Nusantara
Tugas Wawasan NusantaraTugas Wawasan Nusantara
Tugas Wawasan Nusantara
 
Laporan Pengukuran Kelistrikan Otomotif
Laporan Pengukuran Kelistrikan OtomotifLaporan Pengukuran Kelistrikan Otomotif
Laporan Pengukuran Kelistrikan Otomotif
 
Konsep Motor Bakar
Konsep Motor BakarKonsep Motor Bakar
Konsep Motor Bakar
 

Recently uploaded

form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMform Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMAgungJakaNugraha1
 
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfAksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfRahayanaDjaila2
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1AdiKurniawan24529
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRazefZulkarnain1
 
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docLeoRahmanBoyanese
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxSriHandayaniLubisSpd
 
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.AndiLukman13
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docriska190321
 
653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx
653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx
653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptxHengkiHulu1
 
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfLaporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfSriHandayaniLubisSpd
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxDwiNovitaSari70
 
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptxAKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptxAkhyar33
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?AdePutraTunggali
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxHermawati Dwi Susari
 

Recently uploaded (20)

form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMform Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
 
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfAksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
 
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
 
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
 
653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx
653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx
653099719-Aksi-Nyata-diskusi-Kelompok-Terarah-Kur-Merdeka-catur-Anggara.pptx
 
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfLaporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
 
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptxAKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
 

Tugas Upaya Perlindungan Hak Warga Negara

  • 1. Nama : Roy Asep Prastyo Rindiyanto NIM : 5202414042 Prodi : Pend. Teknik Otomotif Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
  • 2. Upaya Perlindungan Hak Anak Jalanan Dalam video ini menceritakan kehidupan anak-anak jalanan yang hidup di kejamnya kehidupan kota, menyusuri jalan hanya untuk mencari nafkah untuk makan, berbagai pekerjaan mereka lakukan agar bisa makan, bahkan mereka rela tidur di trotoar jalan. Salah satu dari mereka bernama Anto, awalnya Anto dititipkan ibunya di rumah saudara di Bogor, saat dirumah saudara Bogor, Anto merasa merindukan ibunya lalu mencoba mencari ibunya. Disisi lain ibu Anto mendapat kabar dari saudara Bogor kalau Anto menghilang dan berusaha mencari Anto ke Cirebon, Bogor dan Jakarta, namun tidak membuahkan hasil. Saat perjalanan mencari ibunya, Anto pernah ditangkap pihak kepolisian karena dikira Anto adalah seorang pengemis dan dimasukkan ke Panti Sosial Cipayung. Karena merasa tidak nyaman di Panti akhirnya Anto mencoba kabur dan bertemulah Anto dengan kumpulan anak-anak jalanan. Disana Anto ikut menjadi anak jalanan, mengamen di bis kota. Saat menjadi anak jalanan Anto senang bermain judi meskipunselalu kalah, hingga uang yang didapatnya selalu habis untuk judi. Walaupun menjadi anak jalanan Anto tetap ingin melanjutkan sekolah, lalu seorang pemuda jalanan berinisiatif untuk memasukkan Anto ke tempat pemuda tersebut belajar dulu yaitu di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Jalanan (P3SA) yang dikelola Departemen Sosial dengan konsep pelayanan menyeluruh dan berkelanjutan untuk anak jalanan. Berdasarkan video tersebut, menurut saya upaya pembelaan hak warga negara khususnya anak jalanan sudah cukup baik namun masih belum terlaksana secara maksimal dan menyeluruh, karena masih banyak anak jalanan seperti Anto diluar sana yang belum mendapat perhatian dari pemerintah, anak jalanan tak jauh berbeda dengan anak-anak lainnya yang butuh perhatian orang-orang di sekitarnya, butuh pendidikan, kehidupan yang nyaman. Meskipun mereka anak jalanan, mereka tetap warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak sebagaimana hak warga negara pada umumnya. Dan hak mereka diatur dalam : 1. Pancasila sila ke-lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 2. UUD 1945 pasal 27 ayat 2 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 3. UUD 1945 pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 4. UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 5. UUD 1945 pasal 28 C ayat 1 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
  • 3. 6. UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 7. UUD 1945 pasal 28 E ayat 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dari wilayah negara dan meningkatkannya serta berhak kembali”. 8. UUD 1945 pasal 28 G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 9. UUD 1945 pasal 28 G ayat 2 “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. 10. UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 11. UUD 1945 pasal 28 H ayat 3 “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. 12. UUD 1945 pasal 28 I ayat 1 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. 13. UUD 1945 pasal 28 I ayat 2 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. 14. UUD 1945 pasal 28 I ayat 4 “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. 15. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. 16. UUD 1945 pasal 31 ayat 2 “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. 17. UUD 1945 pasal 34 ayat 1 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. 18. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dari video tersebut juga dapat dibandingkan kondisi antara anak jalanan seperti Anto dan anak jalanan di kota lain, kita ambil contoh di Semarang saja, banyak kita jumpai di jalan-jalan, perempatan jalan atau lampu-lampu lalulintas terlihat anak-anak jalanan yang bekerja entah itu mengamen, menjual koran maupun meminta-minta.
  • 4. Harusnya Dinas Sosial juga mendirikan tempat-tempat perlindungan untuk anak-anak jalanan dan juga mengajari mereka ketrampilan agar tidak menjadi anak jalanan lagi. Dapat disimpulkan bahwa upaya pembelaan hak warga negara khususnya anak- anak jalanan sudah terlaksana di Indonesia, hanya saja belum terlaksana secara maksimal karena masih banyak terlihat anak-anak jalanan berkeliaran terutama di kota-kota besar. Pemerintah khususnya Dinas Sosial harusnya melindungi hak anak- anak jalanan dan membuat tempat perlindungan untuk mereka, karena hak-hak mereka sudah diatur dalam Pancasila, UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.