Dokumen tersebut membahas tentang pemetaan sumber-sumber pembiayaan sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota meliputi APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, serta sumber-sumber lain seperti badan usaha, masyarakat, hibah, pinjaman, dan retribusi sanitasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah seperti DSCR, ruang fiskal, dan tab
Ringkasan dokumen tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 yang mencakup total pendapatan sebesar Rp535 triliun, total belanja Rp617 triliun sehingga terjadi defisit Rp81 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi dengan sisa anggaran tahun sebelumnya Rp16 miliar dan pinjaman daerah Rp65 miliar.
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Total pendapatan anggaran sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Total belanja anggaran Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp297,8 triliun dan
Ringkasan dokumen tersebut adalah laporan ringkasan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Pendapatan tercatat sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Belanja tercatat Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak lang
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum dan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 oleh Kementerian Keuangan. DAK dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk mendanai program-program prioritas nasional sesuai kriteria umum, khusus, dan teknis. Dokumen ini juga menjelaskan metode perhitungan alokasi DAK per daerah dan bidang.
Dokumen tersebut membahas tentang pemetaan sumber-sumber pembiayaan sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota meliputi APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, serta sumber-sumber lain seperti badan usaha, masyarakat, hibah, pinjaman, dan retribusi sanitasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah seperti DSCR, ruang fiskal, dan tab
Ringkasan dokumen tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 yang mencakup total pendapatan sebesar Rp535 triliun, total belanja Rp617 triliun sehingga terjadi defisit Rp81 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi dengan sisa anggaran tahun sebelumnya Rp16 miliar dan pinjaman daerah Rp65 miliar.
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Total pendapatan anggaran sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Total belanja anggaran Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung Rp297,8 triliun dan
Ringkasan dokumen tersebut adalah laporan ringkasan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Pendapatan tercatat sebesar Rp581,6 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp21,2 triliun, dana perimbangan Rp479,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp81 triliun. Belanja tercatat Rp574,2 triliun, terdiri dari belanja tidak lang
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan umum dan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 oleh Kementerian Keuangan. DAK dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk mendanai program-program prioritas nasional sesuai kriteria umum, khusus, dan teknis. Dokumen ini juga menjelaskan metode perhitungan alokasi DAK per daerah dan bidang.
"[Ringkasan] Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang mencakup rencana pendapatan, belanja, dan alokasi anggaran untuk 14 urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait."
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...Pratiwi Gitomartoyo
Dasar-dasar empiris kritik terhadap PMK Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016 dan restrospeksi hubungan keuangan pusat dan daerah.
Standar Harga Satuan Regional (SHSR) ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan standar harga satuan di daerah. Dokumen menjelaskan analisis data standar biaya dari berbagai daerah yang menunjukkan besaran dan komponen biaya sangat bervariasi. R-PMK SHSR akan mengatur batasan tertinggi untuk beberapa komponen biaya seperti perjalanan dinas, paket rapat, dan honorarium kegiatan untuk menstandarkan penetapan biaya di seluruh
PEMBAGIAN FUNGSI PUSAT-DAERAH, SUMBER KEUANGAN, HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAHAN DI INDONESIA, Kebijakan Transfer ke Daerah , Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah, KEWENANGAN FISKAL, KEBIJAKAN KONVERSI DBH DAN/ATAU DAU KE DALAM SBN, Penundaan penyaluran DAU
Dokumen tersebut merupakan ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013 yang mencakup pendapatan sebesar Rp384,6 miliar, belanja sebesar Rp404,2 miliar sehingga terjadi defisit Rp19,6 miliar yang akan ditutupi dengan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp22,3 miliar.
Dokumen ini berisi ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012 yang mencakup pendapatan sebesar Rp302,6 miliar, belanja sebesar Rp328,1 miliar sehingga terjadi defisit Rp25,4 miliar. Defisit ini akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp27,3 miliar.
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptEnvaPya
1. DAU merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal masing-masing daerah;
2. Formula DAU masih perlu penyempurnaan agar lebih mencerminkan kebutuhan riil daerah;
3. DAU utamanya digunakan untuk belanja pegawai daripada
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp11,8 miliar terutama dari hibah, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan. Belanja meningkat Rp29,3 miliar karena kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa. Defisit anggaran meningkat Rp17,4 miliar menjadi Rp99 triliun.
"[Ringkasan] Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang mencakup rencana pendapatan, belanja, dan alokasi anggaran untuk 14 urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait."
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...Pratiwi Gitomartoyo
Dasar-dasar empiris kritik terhadap PMK Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016 dan restrospeksi hubungan keuangan pusat dan daerah.
Standar Harga Satuan Regional (SHSR) ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan standar harga satuan di daerah. Dokumen menjelaskan analisis data standar biaya dari berbagai daerah yang menunjukkan besaran dan komponen biaya sangat bervariasi. R-PMK SHSR akan mengatur batasan tertinggi untuk beberapa komponen biaya seperti perjalanan dinas, paket rapat, dan honorarium kegiatan untuk menstandarkan penetapan biaya di seluruh
PEMBAGIAN FUNGSI PUSAT-DAERAH, SUMBER KEUANGAN, HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAHAN DI INDONESIA, Kebijakan Transfer ke Daerah , Kriteria Desain Transfer Pusat ke Daerah, KEWENANGAN FISKAL, KEBIJAKAN KONVERSI DBH DAN/ATAU DAU KE DALAM SBN, Penundaan penyaluran DAU
Dokumen tersebut merupakan ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013 yang mencakup pendapatan sebesar Rp384,6 miliar, belanja sebesar Rp404,2 miliar sehingga terjadi defisit Rp19,6 miliar yang akan ditutupi dengan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp22,3 miliar.
Dokumen ini berisi ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012 yang mencakup pendapatan sebesar Rp302,6 miliar, belanja sebesar Rp328,1 miliar sehingga terjadi defisit Rp25,4 miliar. Defisit ini akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp27,3 miliar.
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptEnvaPya
1. DAU merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal masing-masing daerah;
2. Formula DAU masih perlu penyempurnaan agar lebih mencerminkan kebutuhan riil daerah;
3. DAU utamanya digunakan untuk belanja pegawai daripada
Dokumen ini memberikan ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp11,8 miliar terutama dari hibah, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan. Belanja meningkat Rp29,3 miliar karena kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa. Defisit anggaran meningkat Rp17,4 miliar menjadi Rp99 triliun.
Dokumen ini berisi ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2011. Ringkasan ini menyajikan pendapatan sebesar Rp. 268,8 miliar, belanja sebesar Rp. 290 miliar, dan defisit sebesar Rp. 21,1 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, dokumen ini juga menyertakan rencana pembiayaan daerah sebesar Rp. 22,9 miliar.
Dokumen ini berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020. Total pendapatan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020 sebesar Rp563,98 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp22,68 triliun, dana perimbangan Rp469,09 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp72,21 triliun. Total belanja tahun 2020 sebesar Rp582,58 triliun, terdiri dari bel
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi lain, terjadi kenaikan belanja tidak langs
Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Dokumen menjelaskan rencana pendapatan sebesar Rp810 miliar dan belanja sebesar Rp64,3 miliar, sehingga terjadi defisit sebesar Rp63,5 miliar.
INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD TA 2022.pdfdiskominfopb1
1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkatan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 mengalokasikan belanja sebesar Rp2,7 triliun dengan defisit Rp2,7 triliun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkatan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2022 mengalokasikan belanja sebesar Rp4,6 triliun dengan
Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2018 dengan total anggaran pendapatan Rp5.720.000.000 dan total anggaran belanja Rp7.287.699.023 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp7.281.979.023.
(1) Dokumen ini merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018. (2) Dinas Sosial mempunyai anggaran pendapatan sebesar Rp5.023.500.000 dan anggaran belanja sebesar Rp4.450.636.825. (3) Terjadi defisit anggaran sebesar Rp4.445.613.325.
Dokumen ini berisi ringkasan rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2018, yang mencakup pendapatan sebesar Rp516,3 miliar, belanja sebesar Rp98,9 miliar, dan pembiayaan netto sebesar Rp81,6 miliar.
Rangkuman anggaran pendapatan dan belanja 8 SKPD di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021 meliputi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas metode untuk menentukan tingkat upah dan kompensasi karyawan secara strategis dan adil.
2. Ada beberapa metode seperti survei gaji, analisis pekerjaan, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan, serta menetapkan harga untuk masing-masing tingkatan.
3. Dokumen tersebut juga membahas berbagai jenis kompensasi
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)Heru Fernandez
Dokumen ini membahas lima kunci untuk menjaga keamanan pangan jajanan anak sekolah, yaitu mengenali pangan yang aman, membeli pangan yang aman, membaca label dengan seksama, menjaga kebersihan, dan mencatat apa yang ditemui. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai informasi penting yang perlu diperhatikan untuk setiap kunci demi menjamin keamanan pangan siswa.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi dan politik dalam pemerintahan. Ia menyatakan bahwa administrator tidak dapat mengabaikan lingkungan politik mereka karena terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dokumen ini juga membahas kasus Jimmy Carter sebagai contoh hubungan antara administrasi dan politik.
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandesHeru Fernandez
Analisis kebijakan menurut Weimer-Vining memiliki tiga nilai utama: pragmatis, berorientasi pada keputusan publik, dan mementingkan nilai sosial. Prosesnya terdiri dari analisis masalah dan solusi, termasuk mendefinisikan masalah, menetapkan kriteria, mengidentifikasi alternatif, dan merekomendasikan tindakan. Metode utama adalah menganalisis dampak setiap alternatif berdasarkan kriteria dan tujuan kebijakan
Buku ini mengisahkan pengalaman penulis sebagai Economic Hit Man (EHM) yang bekerja untuk memanipulasi data ekonomi negara-negara target agar tergiur melakukan pinjaman besar untuk proyek-proyek infrastruktur. Pinjaman-pinjaman ini sebenarnya membebani negara penerima dan menjadikannya tergantung pada korporasi dan pemerintah pengutang. EHM bekerja untuk memajukan kepentingan koalisi bisnis dan politik antara pemer
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Privatisasi dan reformasi administrasi dibahas dalam pandangan ekonomi politik, termasuk definisi, tujuan, dan metode privatisasi BUMN serta faktor-faktor kebijakan dan dasar hukum yang mendukungnya di Indonesia. Reformasi administrasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses penerjemahan rumusan kebijakan menjadi tindakan-tindakan konkret guna mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan seperti kelompok sasaran dan sumber daya, serta lingkungan pelaksanaan seperti aktor terlibat dan karakteristik lembaga. Model implementasi kebijakan
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
3. Profil kota sukabumi
Kota Sukabumi secara Geografis terletak di bagian selatan Jawa
Barat. luas daerah 48.25 km2
Pada Akhir Tahun 2011 berdasarkan hasil registrasi penduduk
jumlah penduduk Kota Sukabumi tercatat sebanyak 356.085 jiwa
jumlah penduduk miskin 71.000 jiwa
berdasarkan Permenkeu No.54/ PMK07 Tahun 2012
mengatagorikan kota sukabumi kedalam kategori fiskal rendah.
4. APBD 2012
1. PENDAPATAN DAERAH
1.1. Pendapatan Asli Daerah 117.584.284.400,00
1.1.1. Hasil Pajak Daerah 14.108.364.800,00
1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 8.407.553.500,00
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3.655.777.100,00
1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 91.412.589.000,00
Dana Perimbangan 489.594.693.800,00
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 70.352.847.800,00
1.2.2. Dana Alokasi Umum 401.102.986.000,00
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 18.138.860.000,00
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 64.639.604.800,00
1.3.1. Hibah -
1.3.2. Dana Darurat -
1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
28.111.166.800,00
1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 36.528.438.000,00
1.3.5. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 671.818.583.000,00
5. 2. BELANJA DAERAH
2.1. Belanja Tidak Langsung 380.485.874.000,00
2.1.1. Belanja Pegawai 340.793.449.400,00
2.1.2. Belanja Bunga -
2.1.3. Belanja Subsidi -
2.1.4. Belanja Hibah 23.419.396.600,00
2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 12.677.950.000,00
2.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa -
2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa 595.078.000,00
2.1.8. Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00
2.2. Belanja Langsung 295.132.709.000,00
2.2.1. Belanja Pegawai 38.864.434.800,00
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 185.981.007.900,00
2.2.3. Belanja Modal 70.287.266.300,00
JUMLAH BELANJA 675.618.583.000,00
6. APBD 2012
JUMLAH PENDAPATAN 671.818.583.000,00
JUMLAH BELANJA 675.618.583.000,00
Surplus / (Defisit) -3.800.000.000,00
7. 3. PEMBIAYAAN DAERAH
3.1. Penerimaan Pembiayaan
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
7.000.000.000,00
3.1.2. Pencairan Dana Cadangan -
3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -
3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah -
3.1.5. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman -
3.1.6. Penerimaan Piutang Daerah -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 7.000.000.000,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan -
3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00
3.2.3. Pembayaran Pokok Utang -
3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah 1.200.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 3.200.000.000,00
Pembiayaan Neto(defisit) 3.800.000.000,00
8. Kapasitas fiskal
Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana berdasarkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 226/PMK.07/2012
KF =(PAD + DBH + DAU + LP) – BP
Jumlah penduduk miskin
KF= 117.584.284.400,00 + 70.352.847.800,00 + 401.102.986.000,00 + 64.639.604.800,00 - 379.657.884.200,00
71.000
KF= 3 859 463
untuk mendapatkan indek kapsitas fiskal. hasil KF dibagi dengan rata-rata KF
kabupaten/kota se indonesia pada tahun tersebut. Sehingga dapatlah kategori
fiskal sebuah daerah.
9. KF kab.tanjung jabung barat
2012
sukabumi Tanjung jabung barat
Pendapatan Asli
Daerah
117.584.284.400,00 29.727.550.000,00
•Pajak 14.108.364.800,00 5.017.850.000,00
•retribusi 8.407.553.500,00 4.467.600.000,00
•Hasil
penge.keka.dipisahka
3.655.777.100,00 3.396.000.000,00
•Lain-lain yg sah 91.412.589.000,00 16.846.100.000,00
Dana Perimbangan 489.594.693.800,00 681.869.445.664,00
• DBH 70.352.847.800,00 348.660.438.664,00
• DAU 401.102.986.000,00 329.458.507.000,00
• DAK 18.138.860.000,00 3.750.500.000,00
10. sukabumi Tanjung jab barat
Lain-Lain
Pendapatan Daerah
Yang Sah
•Hibah - -
•Dana darurat - -
•Dbh prov dan pemda
lainnya
28.111.166.800,00 18.791.650.204,00
•Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus
36.528.438.000,00 23.237.181.600,00
•Bantuan Keuangan
dari Propinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
- 8.002.333.332,00
PENDAPATAN 671.818.583.000,00 761.628.160.800,00
11. sukabumi ttb
Belanja tidak langsung 380.485.874.000,00 372.958.924.464,00
•b.Pegawai 340.793.449.400,00 336.926.401.600,00
•b.Bunga -
•b.Sudsidi - 2.955.648.000,00
•b.Hibah 23.419.396.600,00 1.660.000.000,00
•b.Bantuan sos 12.677.950.000,00 12.662.400.000,00
•b.Bagi hasil kpada
prov.kab/kota dan desa
- 270.751.900,00
•b. Bantuan keu,
kpada prov.kab/kota
dan pem desa
595.078.000,00 17.697.389.375,00
•b.Tidak terduga - 786.333.589,00
Belanja langsung 295.132.709.000,00 527.669.236.336,00
•b.pegawai 38.864.434.800,00 43.374.888.500,00
•b.Barang dan jasa 185.981.007.900,00 214.209.694.458,00
•B. modal 270.084.653.378,00
12. silpa 7.000.000.000,00 150.000.000.000,00
•Penyertaan modal
(investasi) pemerintah
daerah sejumlah
2.000.000.000,00 11.000.000.000,00
•Pemberian Pinjaman
Daerah
1.200.000.000,00 -
Tanjung jabung barat
Pendapatan Rp. 761.628.160.800,00
Belanja Rp. 900.628.160.800,00
-139.000.000.000,00
sukabumi
JUMLAH PENDAPATAN Rp. 671.818.583.000,00
JUMLAH BELANJA Rp. 675.618.583.000,00
Surplus / (Defisit) -3.800.000.000,00
13. Sukabumi ttb
Luas wilayah 48.25 KM2 4.984 KM2
Jmlah penduduk 356.085 293.594
kemiskinan 71.000 30.000
14. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226/PMK.07/2012
Keterangan:
KF =Kapasitas Fiskal
PAD=Pendapatan Asli Daerah
DBH=Dana Bagi Hasil
DAU=Dana Alokasi Umum
LP=Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
BP=belanja Pegawai
