Pengelolaan Penerimaan & Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2016

3. Keep your thoughts positive
because your thoughts become
Your words
Keep your words positive
because your words become
Your behavior
Keep your behavior positive
because your behavior becomes
Your habits
Keep your habits positive
because your habits becomes
Your values
Keep your values positive
because your values becomes
Your Destiny

5. Data Kontrak yang ditandatangani
s.d 2 Desember 2016
Diajukan ke KPPN
Paling lambat
5 Desember 2016

6. Perubahan data kontrak
yang telah terdaftar di
KPPN
dan telah memiliki NRK,
disampaikan ke KPPN
paling lambat
9 Desember 2016

7. Pekerjaan Kontraktual
yang ditandatangani
setelah 2 Desember
2016
 Dapat menggunakan
SPM Non Kontraktual
 SPTJM
 Paling lambat
23 Desember 2016

14. SPM-KP/
SPM-KPBB/
SPM-KB/
SPM-KC/
SPM-IB

15. SPM-PP

16. Surat Ralat/SPPK
atas Retur SP2D

17. Perbaikan SPM
dan/atau data kontrak
dan/atau data supplier
dilampiri surat
pemberitahuan
penolakan dari KPPN

18. SPM Gaji Induk Januari 2017
(diberi tanggal 2 Januari 2017)

19. SPM Honorarium, Tunjangan, Vakasi,
& Penghasilan PPNPN Bulan Desember 2017

22. • Honorarium, tunjangan, vakasi, dan
penghasilan PPNPN bulan Desember dapat
dibayarkan pada bulan Desember melalui
mekanisme SPM-LS dengan melampirkan
SPTJM yang ditandatangani PPK, dan tidak
melampaui pagu DIPA
• Pengajuan SPM-LS paling lambat tanggal 9
Desember 2016 pada jam kerja

23. • Uang makan dan uang lembur bulan
Desember 2016 yang pelaksanaan
kegiatannya:
–hanya dilakukan sampai dengan tanggal
15, dibayarkan menggunakan mekanisme
LS
–dilakukan mulai awal bulan sampai
dengan melewati tanggal 15, dibayarkan
dengan menggunakan mekanisme
UP/TUP

27. Jaminan Pemeliharaan
Diterbitkan Bank Umum,
Perusahaan Penjamin
atau Perusahaan Asuransi
yang memiliki program Surety Bond
Nilai Jaminan ≥ Jumlah Tagihan
Masa Berlaku = Masa Pemeliharaan

28. SPM Retensi diterbitkan terpisah dengan
SPM Pembayaran Termin atas Prestasi Pekerjaan Fisik
Pada Uraian SPM dicantumkan Nomor dan Tanggal
Jaminan Pemeliharaan Bank/Asuransi

30. “Surat Perjanjian Pembayaran
Antara
PPK dengan Pihak Ketiga/Rekanan”

31. “Asli jaminan/garansi bank
yang diterbitkan oleh bank umum
dengan masa berlaku
sampai dengan berakhirnya masa kontrak”

32. “Surat Pernyataan dari PPK
mengenai keabsahan
jaminan/garansi bank”

33. “Asli surat kuasa
(bermaterai cukup)
dari PPK kepada Kepala KPPN
untuk mencairkan
jaminan/garansi bank”

34. “Surat Pernyataan Kesanggupan
untuk menyelesaikan
pekerjaan 100%
sampai dengan
berakhirnya masa kontrak
dari Pihak Ketiga/Rekanan”

35. “Pekerjaan dengan
nilai kontrak atau
nilai pekerjaan yang
belum selesai
dibawah Rp 50 Juta,
Bank Garansi dapat
diganti dengan
SPTJM”

36. PPSPM menyampaikan BAPP/BAST
paling lambat
5 hari setelah masa kontrak
PPSPM mengambil Bank Ganransi
PPSPM menyerahkan
Jaminan Pemeliharaan

37. “PPK menyampaikan Surat Pernyataan Tertulis
dilengkapi BAPP dan BAP terakhir
paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak”
“Kepala KPPN melakukan
Klaim Bank Garansi”

38. “Bila BAPP tidak disampaikan sampai 10 hari kerja
sejak masa kontrak berakhir ”
“Kepala KPPN melakukan
Klaim Bank Garansi”

39. Apabila Bank Garansi Tidak
Dapat Dicairkan
Sanksi bagi PPK:
wajib mengembalikan uang
jaminan/garansi tersebut dan
menyetorkan ke Kas Negara.
Sanksi bagi bank:
Untuk tahun-tahun
berikutnya KPPN tidak
diperkenankan menerima
penjaminan/garansi atau
segala bentuk penjaminan dari
bank umum bersangkutan.

41. SPMSS
SPM
PTUP/GUP Nihil
TA 2016 ?
Paling Lambat 6 Januari 2017
Uraian SPM
“Pengesahan atas pertanggungjawaban
UP/TUP tahun anggaran 2016”
Diberi tanggal 31 Desember 201

43. Bendahara dapat melakukan pencocokan data
Sisa UP/TUP dengan KPPN sebelum melakukan
Penyetoran sisa UP/TUP

44. Tindak Lanjut atas UP/TUP yang belum
dipertanggungjawabkan oleh Satker
1. Apabila terdapat UP/TUP yang belum
dipertanggungjawabkan di 2016 namun tahun anggaran
2017 Satker dimaksud tidak memperoleh DIPA, Kepala
KPPN agar menyampaikan surat teguran secepatnya kepada
KPA terkait, ditembuskan :
 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga terkait
 Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI
setempat dan
 Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. Pembayaran UP/TUP dalam tahun anggaran berikutnya
tidak dapat diberikan sampai sisa dana UP/TUP tersebut
disetorkan ke rekening Kas Negara.

46. Pengesahan untuk realisasi
s.d 31 Desember 2016
paling lambat diterima KPPN
tanggal 6 Januari 2017

50. LPJ BENDAHARA
Bulan Desember 2016
17 Januari 2017

52. 1. Permohonan Pembukaan Rekening ke KPPN
2. Lampirkan Laporan Penutupan Rekening Lama
3. Buka Rekening ke Bank

53. 1. Pembukaan Rekening Dana Titipan, Dana Hibah, dll
Ijin ke KPPN/ Menkeu
2. Laporan saldo rekening setiap bulan

54. 1. Pembukaan & Penutupan
Rekening Lapor ke K/L/Es 1
Satker bersangkutan
2. Segera Tutup Rekening yang
sudah tidak dipergunakan
(mis : Rek Dana Hibah Pilkada lalu)