Dokumen tersebut membahas tentang kerangka konseptual standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup tujuan, pengguna, asumsi dasar, karakteristik kualitatif, dan konsep-konsep pengakuan serta pengukuran unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK."

1. KONSEP STANDAR LAPORAN KEUANGAN
Kerangka Koseptual

2. PENERAPAN PSAK BERBASIS IFRS
EFEKTIF TAHUN 2015
2

3. Agenda
Standar Akuntansi di Indonesia
1.
Perkembangan PSAK sd 2015
2.
Kerangka Konseptul
3.
3

4. Standar Akuntansi
• Untuk keseragaman laporan keuangan, laporan keuangan
yang relevan dan reliable (representational faitfullness)
• Memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada
pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun
• Memudahkan auditor dalam mengaudit
• Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk
menginterpretasikan dan membandingkan laporan
keuangan entitas yang berbeda.
• Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga
penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing
pengguna
4

5. Tujuan Laporan Keuangan
5
Laporan keuangan memberikan infomasi  posisi keuangan, kinerja
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah
besar pemakai dalam pengambilan keputusan
Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen
(stewardship), dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan
kepadanya
Memenuhi kebutuhan sebagian besar pemakai.
• Laporan keuangan,
• Laporan Tahunan (Annual Reporting),
• Laporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting),
• Laporan Terintegrasi (Integrated Reporting) – Tripple bottom line
Laporan perusahaan

6. Empat Pilar Standar Akuntansi Indonesia
6
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP
Standar Akuntansi Syari’ah – SAK Syariah
Standar Akuntansi Pemerintahan - SAP

7. Karakteristik Standar ??
Principle Based :
Judgment
Dinamis
Fair Value
Lebih banyak
Pengungkapan
7

8. Karakteristik IFRS
• IFRS menggunakan “Principles Base “ :
– Lebih menekankan pada intepreatasi dan aplikasi atas standar sehingga harus
berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut.
– Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah
presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi.
– Membutuhkan profesional judgment pada penerapan standar akuntansi.
• Menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif
harus melakukan penilaian sendiri (perlu kompetensi) atau menggunakan
jasa penilai
• Mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak baik
kuantitaif maupun kualitatif
• IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan
bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna.
8

9. Sejarah Standar Akuntansi
Pra PAI
1973
PAI
1973
Harmonisasi
IAS 1994-
2007
Konvergensi
IFRS 2008-
2012
Konvergensi
IFRS 2012-
2015
9
8 Desember 2008
Komitmen mendukung IFRS
sebagai standar akuntansi
keuangan global
Efektif
1 Januari 2012
Efektif
1 Januari 2015

10. Roadmap IFRS di Indonesia
Efektif
< 2010
• 3 PSAK
• 1 ISAK
• 9 PPSAK
• 1 PISAK
Efektif
2011
• 16 PSAK
• 6 ISAK
• 1 PPSAK
Efektif
2012
• 11 PSAK
• 12 ISAK
• 3 PPSAK
Efektif
2013
• 22 PSAK
• 1 ISAK
• 2 PPSAK
Efektif
2014&2015
• 4 PSAK
• 9 Revisi PSAK
• 4 ISAK (2014)
• 1 PPSAK (2014)
• Penyesuan SAK
10
IAS / IFRS dalam proses adopsi:
a. IAS 41 Agriculture
b. IFRIC 21 Levies
c. IFRS 9 Financial Instrument
Diskusi IFRS
a. IFRS 4 Insurance Contract
b. IFRS Revenue from Contract with
Customers
c. Leases
d. Conceptual Framework –
Reporting Entity
FASE 1 FASE 2

11. PSAK 2013 & 2014
11
NO IFRS STATUS
1 IFRS 10: Consolidated Financial
Statements
PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian [1
Jan 2015]
2 IFRS 11: Joint Arrangements PSAK 66: Pengaturan Bersama [1 Jan 2015]
3 IFRS 12: Disclosure of Interests in
Other Entities
PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam
Entitas Lain [1 Jan 2015]
4 IFRS 13: Fair Value Measurement PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar [1 Jan
2015]
5 IFRIC 18: Transfer of Assets from
Customers
ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan [1
Jan 2014]
6 IFRIC 19: Extinguishing Financial
Liabilities with Equity Instruments
ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan
dengan Instrumen Ekuitas [1 Jan 2014]
7 IFRIC 20: Stripping Costs in the
Production Phase of a Surface Mining
ISAK 29: Biaya Pengupasan Lapisan Tanah
tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka
[1 Jan 2014]

12. PSAK 2013 & 2014
12
NO IFRS STATUS
1 IAS 1: Presentation of Financial
Statements
PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan [1 Jan 2015]
2 IAS 19: Employee Benefits PSAK 24: Imbalan Kerja [1 Jan 2015]
3 IAS 27: Separate Financial Statements PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri [1 jan 2015]
4 IAS 28: Investments in Associates and
Joint Ventures
PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan
Ventura Bersama [1 Jan 2015]
5 IAS 32: Financial Instruments:
Presentation
PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian
[Disahkan pada 29 April 2014, berlaku 1 Jan 2015]
6 IAS 36: Impairment of Assets PSAK 48: Penurunan Nilai Aset [Disahkan pada 29
April 2014, berlaku 1 Jan 2015]
7 IAS 39: Financial Instruments:
Recognition and Measurement (IFRS 9
eff 2018 belum diadopsi)
PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
Pengukuran [Disahkan pada 29 April 2014, berlaku
1 Jan 2015]
8 IFRS 7: Financial Instruments:
Disclosures
PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
[Disahkan pada 29 April 2014, berlaku 1 Jan 2015]
9 IAS 12: Income Tax PSAK 46: Pajak Penghasilan [Disahkan pada 29
April 2014, berlaku 1 Jan 2015]

13. Perkembangan Setelah 1 Januari 2015
13
• IFRS 9 Financial Instruments (efektif 1 Januari 2018)
• IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts (efektif 1 Januari 2016)
• IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (efektif 1
Januari 2017)
• IFRIC 21 Levies (efektif 1 Januari 2014) – dalam pertimbangan
DSAK IAI
• Amandemen IAS 41 Agriculture (efektif 1 Januari 2016)
IFRS terbaru:
• Amandemen IFRS 4 Insurance Contracts
• IFRS on Leases
• Amandemen dan penyesuaian IFRS lain
Pembahasan IASB:

14. Public Hearing 30 Juni 2015
14
ISAK 30 Pungutan
• Amandemen IAS 1 Disclosure Initiative
Amandemen PSAK 1 : Prakarsa Pengungkapan
• Amandemen IFRS 4 IAS 16 dan IAS 38
Amandemen PSAK 16 dan PSAK 19: Klarifikasi yang Diterima
untuk Penyusutan dan Amortisasi
• Amandemen IAS 19 Defined Plans: Employee Contributions
Amandemen PSAK 24: Program Manfaat Pasti Kontribusi
Pekerja

15. Public Hearing 21 September 2015
15
PSAK 69 Agrikultur
ISAK 31 Interpretasi atas Ruang Lingkup Properti Investasi
Amandemen PSAK 4 : Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan
Tersendiri
Amandemen PSAK 15, 65 dan 67 : Entitas Investasi Penerapan
Pengecualian Konsolidasi
Amandemen PSAK 66: Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalan Operasi
Bersama
Amandemen PSAK 16: Agrikultur Tanaman Produktif

16. KERANGKA KONSEPTUAL PENYAJIAN DAN
16

17. Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan
• Konsep dasar yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan
keuangan bagi para pemakai ekternal
• Tujuan menjadi acuan bagi:
– Penyusun standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya
– Penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi
yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan
– Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan
keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
– Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan
17

18. IFRS – ED Conceptual Framework
CHAPTER 1—THE OBJECTIVE OF GENERAL PURPOSE FINANCIAL REPORTING
• Fundamental: relevance & representation faithfulness
• Enhancing: comparability, verifiability, timelines, understandability
CHAPTER 2—QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF USEFUL FINANCIAL INFORMATION
CHAPTER 3—FINANCIAL STATEMENTS AND THE REPORTING ENTITY
• Asset, liability, equity, income and expense
CHAPTER 4—THE ELEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS
• Historical, current value, fair value, value in used & fulfilment value
CHAPTER 6—MEASUREMENT
CHAPTER 7—PRESENTATION AND DISCLOSURE
CHAPTER 8—CONCEPTS OF CAPITAL AND CAPITAL MAINTENANCE
18

19. ILLUSTRATION 2-2
Hierarchy of Accounting
Qualities
SECOND LEVEL: FUNDAMENTAL CONCEPTS
LO 4

20. KERANGKA DASAR PENYUSUNAN & PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN (KDP2LK)
PSAK

21. Tujuan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian LK
21
Kerangka Konseptual Ditujukan untuk:
 Penyusun standar akuntansi
keuangan dalam pelaksanaan
tugasnya.
 Penyusun laporan keuangan untuk
menanggulangi masalah akuntansi
yang belum diatur dalam standar
akuntansi keuangan.
 Auditor dalam memberikan pendapat
mengenai apakah laporan keuangan
disusun sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku.
 Para pemakai dalam menafsirkan
informasi yang disajikan dalam
Laporan Keuangan.
Kerangka konseptual menurut PSAK
terdiri dari:
 Pengguna laporan keuangan
 Tujuan laporan keuangan
 Asumsi dasar
 Karakteristik kualitatif
 Konsep pengakuan dan pengukuran
unsur laporan keuangan
 Konsep pemeliharaan modal

22. 22
Kerangka Dasar
Penyusunan dan
Penyajian Laporan
Keuangan PSAK

23. KDP2LK - Pengguna Laporan Keuangan
23
 Investor → menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di masa
mendatang.
 Karyawan → kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan
kerja
 Pemberi jaminan → kemampuan membayar utang dan bunga yang akan
mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman
 Pemasok dan kreditor lain → kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat
jatuh tempo
 Pelanggan → kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya
 Pemerintah → menilai bagaimana alokasi sumber daya
 Masyarakat → menilai trend dan perkembangan kemakmuran perusahaan

24. KDP2LK - Tujuan Laporan Keuangan)
24
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi
keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi
sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Laporan posisi keuangan
(neraca)
posisi keuangan entitas pada satu
waktu tertentu
kinerja perusahaan dalam satu periode
dalam laporan laba rugi komprehensif Laporan Laba Rugi
Perubahan Posisi
Keuangan
posisi keuangan entitas pada satu
waktu tertentu

25. 25
PSAK
Basis akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada
saat terjadinya (bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan).
Kelangsungan usaha, mengasumsikan bahwa entitas akan
melanjutkan usahanya di masa depan.
KDP2LK - Asumsi
IFRS
• Accrual
• Going Concern
• Entity
• Monetary Unit
• Periodicity
PSAK
• Accrual
• Going concern
US GAAP
• Going Concern
• Entity
• Monetary Unit
• Periodicity

26. 26
KDP2LK – Karakteristik Kualitatif
Dapat dipahami, Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai
agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan
Dapat dibandingkan, untuk dapat menganalisis trend kinerja entitas
dan melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha, pemakai perlu
memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode dan
membandingkannya dengan entitas lain
Relevan, informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mempengaruhi
keputusan ekonomi pemakai sehingga dengan membantu mengevaluasi
peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi
hasil evaluasi di masa lalu
Materialitas, Relevansi informasi berhubungan dengan materialitas

27. 27
KDP2LK – Karakteristik Kualitatif
Keandalan, Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang
menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian
yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang
secara wajar diharapkan dapat disajikan
• Penyajian Jujur, Agar dapat diandalkan informasi hars menyajikan dengan jujur
dan wajar transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan
• Substansi Mengungguli Bentuk, Transaksi dan peristiwa lain seharusnya
disajika sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk
hukumnya
• Netralitas, Informasi digunakan untuk kebutuhan umum pemakai, dan tidak
bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu
• Pertimbangan Sehat, Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian
pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva
atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak
dinyatakan terlalu rendah
• Kelengkapan, materialitas dan mempertimbangkan biaya penyusunan
• Penyajian Wajar, menggambarkan atau menyajikan dengan wajar, posisi
keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas

28. 28
KDP2LK – Konstrain
Kendala Informasi yang Relevan dan Andal
• Tepat Waktu
• Keseimbangan Biaya dan Manfaat, Manfaat yang dihasilkan informasi
harus melebihi biaya penyusunannya
• Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif, untuk mencapai
suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk
memenuhi tujuan laporan keuangan

29. Unsur Laporan Keuangan
29
Unsur Laporan Keuangan
Posisi Keuangan
Aset,
sumber daya yang dikuasai
oleh perusahaan sebagai
akibat dari peristiwa masa
lalu dan dari mana
manfaat ekonomi di masa
depan diharapkan akan
diperoleh perusahaan
Liabilitas,
hutang perusahaan masa
kini yang timbul dari
peristiwa masa lalu,
penyelesaiannya
diharapkan
mengakibatkan arus keluar
dari sumber daya
perusahaan yang
mengandung manfaat
ekonomi
Ekuitas,
hak residual atas aktiva
perusahaan setelah
dikurangi semua
kewajiban

30. 30
Unsur Laporan Keuangan
Kinerja
Penghasilan (income) adalah kenaikan
manfaat ekonomi selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk pemasukan atau
penambahan aktiva atau penurunan
kewajiban yang mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi
penanam modal
Beban (expenses) adalah penurunan
manfaat ekonomi selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk arus keluar atau
berkurangnya aktiva atau terjadinya
kewajiban yang mengakibatkan
penurunan ekuitas yang tidak
menyangkut pembagian kepada penanam
modal
Unsur Laporan Keuangan

31. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
31
Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur
dinyatakan neraca atau laporan laba rugi
Pos yang memenuhi definisi suatu unsur laporan keuangan harus diakui jika
 ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan
mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan
 pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal

32. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
32
Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur
dinyatakan neraca atau laporan laba rugi
 Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di
masa depan diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya
yang dapat diukur dengan andal.
 Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban {obligation) sekarang dan
jumlahnya dapat diukur dengan andal.
 Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa
depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah
terjadi dan dapat diukur dengan andal.
 Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan
yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi
dan dapat diukur dengan andal.

33. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
33
Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
Biaya historis,
Biaya historis
adalah biaya
perolehan pada
tanggal transaksi
Biaya kini (current
cost)
Biaya kini adalah
biaya yang
seharusnya
diperoleh sekarang
atau pada saat
pengukuran.
Nilai
realisasi/penyelesa
ian
(realisable/settlem
ent value)
Nilai realisasi
adalah nilai yang
dapat diperoleh
dengan menjual
aktiva dalam
pelepasan normal
(orderly disposal).
Nilai sekarang
(present value)
Nilai sekarang
adalah arus kas
masuk bersih di
masa depan yang
didiskontokan ke
nilai sekarang.

34. Konsep Pemeliharaan Modal
34
Konsep Pemeliharaan Modal
modal adalah aset bersih atau ekuitas entitas yaitu uang
atau daya beli yang diinvestasikan
Pemeliharaan Modal Keuangan,
laba hanya diperoleh kalau jumlah
finansial (atau uang) dari aktiva bersih
pada akhir periode melebihi jumla h
finansial (atau uang) dari aktiva bersih
pada awal periode, setelah
memasukkan kembali setiap distribusi
kepada, dan mengeluarkan setiap
kontribusi dari, para pemilik selama
periode
Pemeliharaan Modal Fisik,
laba hanya diperoleh kalau kapasitas
produktif fisik (atau kemampuan
usaha) pada akhir periode melebihi
kapasitas produktif fisik pada awal
periode, setelah memasukkan kembali
setiap distribusi kepada, dan
mengeluarkan setiap kontribusi dari,
para pemilik selama suatu periode

35. Conceptual framework – US GAAP
35

36. Conceptual framework – US GAAP
36

37. KERANGKA KONSEPTUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

38. RUANG LINGKUP KERANGKA KONSPETUAL
1. Tujuan Kerangka Konseptual
2. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan
3. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna
4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
5. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan serta Komponen
Laporan Keuangan
6. Asumsi Dasar, Karakteristik Kualitatif, Prinsip-prinsip serta
Kendala Informasi Akuntansi
7. Unsur Laporan Keuangan, Pengakuan dan pengukurannya
38

39. TUJUAN DAN POSISI KERANGKA KONSEPTUAL
39
Tujuan sebagai acuan bagi:
 Penyusun standar;
 Penyusun laporan keuangan;
 Pemeriksa;
 Para pengguna laporan.
Posisi Kerangka Konseptual
 Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi
 Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi
yg belum dinyatakan dalam SAP
 Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi,
maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka
konseptual

40. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan
 Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan
 Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan
antar pemerintahan
 adanya pengaruh proses poltik
 Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pemerintahan.
b. Ciri keuangan pemerintah
 Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat
pengendalian
 Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan
 Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana
40

41. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
 Masyarakat;
 Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan
lembaga pemeriksa;
 Pihak yang memberi atau berperan dalam
proses donasi, investasi, dan pinjaman
 Pemerintah
41

42. ENTITAS AKUNTANSI VS ENTITAS PELAPORAN
NO INDIKATOR ENTITAS AKUNTANSI ENTITAS PELAPORAN
1 Definisi Unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan
Unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi
atau entitas pelaporan yang
menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan
2 Komponen 1. KPA-K/L yang mempunyai dokumen
anggaran tersendiri
2. Bendahara Umum Daerah (BUD)
3. Kuasa Pengguna Anggaran di
lingkungan Pemda bila mempunyai
dokumen pelaksanaan anggaran yang
terpisah
1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Kementerian Negara/lembaga
di lingkungan Pemerintah Pusat
4. Satuan organisasi di lingkungan
pusat/daerah atau organisasi
lainnya, jika menurut peraturan
perundang-undangan satuan
organisasi dimaksud wajib
menyajikan laporan keuangan
42

43. PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
43
• mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam
mencapai tujuan
Akuntabilitas
• memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana
pemerintah
Manajemen
• memberikan informasi keuangan yang terbuka,
jujur, menyeluruh kepada stakeholders
Transparansi
• mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama
dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk
mencapai kinerja Transparansi
Evaluasi Kinerja
• memberikan informasi mengenai kecukupan
penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh
pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut
menanggung beban pengeluaran tersebut
Keseimbangan
Antargenerasi

44. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
TUJUAN
Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial
maupun politik.
44
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

45. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Prinsip Akuntansi
 Basis akuntansi;
 Prinsip nilai historis;
 Prinsip realisasi;
 Prinsip substansi mengungguli
bentuk formal;
 Prinsip periodisitas;
 Prinsip konsistensi;
 Prinsip pengungkapan lengkap;
dan
 Prinsip penyajian wajar.
45
Karakteristik Kualitatif
 Relevan;
 Andal;
 Dapat dibandingkan; dan
 Dapat dipahami
Asumsi
 Asumsi kemandirian entitas
 Asumsi kesinambungan entitas
 Asumsi keterukuran dalam satuan
uang (monetary measurement)
Konstrain
 Materialitas
 Pertimbangan Biaya dan
Manfaat
 Kesimbangan antar Karakteristik
Kualitatif

46. PRINSIP AKUNTANSI – BASIS AKUNTANSI
 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah entitas adalah Basis Akrual
 Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan-LO,
beban, aset, kewajiban dan ekuitas
 Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan
berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan
basis kas

47. PRINSIP AKUNTANSI
NILAI HISTORIS
 Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau
sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset
tersebut pada saat perolehan.
 Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan
dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang.
 Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih
obyektif dan dapat diverifikasi.
47
REALISASI
 Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran
pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membiayai
utang dan belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
 Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti
dalam akuntansi komersial.

48. PRINSIP AKUNTANSI
SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL
• Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas
ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.
KONSISTENSI
 Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang
serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi
internal).
 Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode
yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode
yang lama.
 Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam
laporan keuangan.

49. PRINSIP AKUNTANSI
PERIODISITAS
• Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi
menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan
posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan
49
PENGUNGKAPAN LENGKAP
• Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan
oleh pengguna.
• Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan
atau catatan atas laporan keuangan.
PENYAJIAN WAJAR
• Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi
keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung
unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi
ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi
dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah

50. PENGAKUAN ASET DAN KEWAJIBAN
50
 Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh
dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal;
 Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk
mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya
dari entitas lainnya telah atau tetap masih terpenuhi,dan nilai
klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi
 Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah titik
pengakuannya memerlukan pengaturan yang lebih rinci
 Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada
saat kewajiban timbul

51. PENGAKUAN PENDAPATAN & BEBAN
51
 Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya
ekonomi
 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas
Umum Negara/Daerah
 Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya
konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa
 Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

52. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
52
 Pengukuran adalah proses penetapan nilai mata uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan menggunakan nilai perolehan historis
 Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya
ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan
untuk memperoleh aset tersebut
 Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi
yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban
yang bersangkutan

53. KONSEP PERVASIVE
SAK ETAP

54. Konsep dan Prinsip Pervasif
• Konsep dan prinsip pervasif merupakan KDPPLK (Kerangka Dasar Penyajian dan
Pengukuran LK) untuk ETAP
• Tujuan Laporan Keuangan
• Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan
– Dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk,
pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan
antara biaya dan manfaat
• Komponen Laporan Keuangan:
– Posisi keuangan: aset, kewajiban, ekuitas,
– Kinerja keuangan: pendapatan dan beban
• Pengakuan : probabilitas manfaat ekonomi masa depan dan keandalan pengukuran
• Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan : biaya historis dan nilai wajar
• Prinsip pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas (Pervasif) : dalam hal tidak
ada pengaturan tertentu dalam SAK ETAP mengikuti aturan hirarki.
• Dasar akrual
• Saling hapus tidak diperkenankan
54
BAB 2
Konsep dan
Prinsip
Pervasive

55. Laporan keuangan untuk tujuan umum
• Laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan
keuangan, misalnya:
− pemegang saham,
− kreditor,
− pekerja,
− masyarakat dalam arti luas
55
BAB 2
Konsep dan
Prinsip
Pervasive

56. KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (KDP2LKS)

57. TUJUAN KERANGKA DASAR
• Membantu penyusunan standar
Untuk Penyusun Standar
AK.Syar
• Pedoman menyusun LK Syariah
• Problem solving masalah ak.syar yang
belum ada standarnya
Akuntan Syariah
• Memberikan pendapat apakah LK sudah
sesuai dengan PASBU
Auditor
• Menafsirkan informasi dalam LK Syariah
Pemakai LK
57

58. PARADIGMA TRANSAKSI SYARIAH
58
Al-Falah
(Kesejahteraan Hakiki secara material dan spiritual)
Alam semesta
Amanah
Sarana
Pencapaian
Akuntabilitas
manusia:
Syariah dan
akhlaq sebagai
indikator
baik/buruk –
benar/salah
suatu usaha

Terbentuk
integritas ->
GCG & Market
Discipline

59. ASAS TRANSAKSI SYARIAH
Asas Transaksi
Syariah
Persaudaraan
(ukhuwah)
Ta’aruf, Tafahum,
Ta’awun, Takaful.
Tahaluf
Keadilan (‘adalah)
Bebas riba, gharar,
maysir, dzalim, haram
Kemaslahatan
(maslahah)
Pemenuhan
Maqashid al-shariah
Keseimbangan
(tawazun)
Universalisme
(syumuliyah)
59

60. KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH
Transaksi hanya dilakukan
berdasarkan prinsip saling
paham dan saling ridha
60
Prinsip kebebasan bertransaksi
diakui sepanjang objeknya halal
dan baik (thayib)

61. • Semua aktifitas bisnis terkait dengan
barang dan jasa yang diharamkan Allah
• Riba
• Penipuan
• Perjudian
• Gharar
• Penimbunan Barang/Ihtikar
• Monopoli
• Rekayasa Permintaan (Bai’ An najsy)
• Suap (Risywah)
• Ta’alluq
• Bai’ al inah
• Talaqqi al-Rukban
61
KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH

62. 62
Stakeholders
LK Syariah
Investor Pemilik dana
qardh
Pemilik dana
investasi
mudharabah
Pemilik dana
titipan
Pembayar
dan
penerima
ZISWAF
Pengawas
syariah
Karyawan
Pemasok
dan mitra
usaha
lainnya
Pelanggan
Pemerintah
Dunia
akademik
Masyarakat
PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

63. Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum
63
Sumber : Wiroso

64. ACUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
• Peraturan Bank Indonesia
• SAK
– KDPPLKS
– PSAK Syariah
– KDPPLK dan PSAK Lainnya (sepanjang tak bertentangan dengan prinsip
syariah)
• Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic
Financial Institutions—AAOIFI
• IAS dan SFAS sepanjang tak bertentangan dengan prinsip syariah
• Peraturan perundang-undangan yang relevan
• Prinsip akuntansi berlaku umum lainnya yang tak bertentangan
dengan prinsip syariah
64

65. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
• Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan
• Menilai prospek arus kas
• Memberikan informasi atas sumber daya ekonomi
• Memberikan informasi kepatuhan LKS terhadap prinsip
syariah
• Memberikan informasi mengenai zakat
• Memberikan informasi pemenuhan fungsi sosial LKS
65

66. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
66
• Dasar Akrual
• kecuali untuk perhitungan bagi hasil
• Kelangsungan Usaha
Asumsi Dasar
• Dapat dipahami
• Relevan
• Keandalan
• Dapat dibandingkan
Karakateristik Kualitatif

67. UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
67
• Lap Posisi Keuangan
(Neraca)
• Laporan Laba Rugi
Komprehensif
• Laporan Perubahan
Ekuitas
• Laporan Arus Kas
 Laporan Sumber dan
Penggunaan Dana ZIS
 Laporan Sumber dan
Penggunaan Dana
Qardh
LKS:
Investor
Manajer Inv.
LKS:
Pengemban
Fungsi Sosial
Catatan atas Laporan Keuangan
Perbankan: Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
Mencerminkan
Kegiatan Sosial
Mencerminkan
Kegiatan
Komersial

68. Soal 1
Manakah yang merupakan asumsi dalam kerangka konseptual
PSAK ?
A. Substansi mengungguli bentuk
B. Akrual
C. Relevansi
D. Unit Moneter
68
B. Jawaban Benar merupakan asumsi. A dan
C karakteristik kualitatif
D asumsi dalam US GAAP dan IFRS yang baru

69. Soal 2
Entitas mendepresiasikan aset tetap yang dimiliki dengan
estimasi masa manfaat 10 tahun, sehingga beban depresiasi
akan diakui selama 10 tahun penggunaan aset. Asumsi dasar apa
yang mendasari kebijakan akuntansi tersebut ?
A. Monetary unit
B. periodicity
C. Going concern
D. Entitas ekonomi
69
C. Jawaban Benar depresiasi dengan masa
manfaat 10 tahun menunjukkan bahwa
perusahaan berasumsi 10 tahun yang akan
datang perusahaan masih berdiri

70. Soal 3
Entitas mengklasifikasikan suatu sewa yang memenuhi kriteria
sebagai sewa pembiayaan. Pihak penyewa akan
mendepresiasikan aset tersebut sepanjang masa sewa.
Karakteristik kualitatif apa yang mendasari perlakuan akuntansi
tersebut ?
A. Substance over form
B. Going concern
C. Reliability
D. Relevance
70
A. Jawaban Benar karena dasar perlakukan
akutnansi sewa pembiayaan adalah substansi
mengungguli bentuk. Walaupun secara bentuk
hukum merupakan aset lessor namun secara
substansi merupakan aset pihak penyewa

71. Soal 4
Entitas mengakui pembelian kalkultor seharga 500 ribu sebagai
biaya administrasi walpuan kalkulator tersebut memiliki manfaat
lebih dari satu tahun. Pertimbangan apa yang mendasari
perlakuan akuntansi tersebut ?
A. Materiality
B. Going concern
C. Reliability
D. Relevance
71
A

72. Soal 5
Entitas pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi
melakukan eliminasi transaksi yang terjadi antara anak dan induk
perusahaan. Asumsi apa yang mendasari perlakuan akuntansi
tersebut ?
A. Akrual
B. Periodicity
C. Going concern
D. Entity
72
D

73. Soal 6
Manakah pernyataan berikut yang tepat?
A. IFRS menggunakan nilai wajar dalam semua penilaian aset
dan liabilitasnya
B. Dalam US GAAP tidak ada penilaian aset yang menggunakan
nilai wajar
C. IFRS lebih banyak menggunakan penilaian dengan nilai wajar
dibandingkan US GAAP
D. Dalam IFRS penilaian dengan menggunakan nilai historis
tidak diperkenankan
73
C

74. Soal 7
Manakah pernyataan berikut yang tepat?
A. Konseptual framework merupakan standar akuntansi.
B. Konseptual framework digunakan jika ada transaksi yang
belum ada standarnya
C. Konseptual framework digunakan sebagai dasar dalam
mengakui suatu transaksi
D. Konseptual framework sebagai dasar standar memiliki
kekuatan hukum lebih tinggi dibandingkan PSAK.
74
B

75. Soal 8
Konsep yang menjadi dasar dalam kerangka dasar penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan adalah....
A. Kegunaan dalam pengambilan keputusan (decision
usefulness)
B. Kemudahan informasi untuk dipahami (understandability)
C. Keandalan informasi (reliability)
D. Keterbandingan informasi (comparability)
75
A

76. Soal 9
Tujuan laporan keuangan dalam kerangka dasar penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah menurut SAP lebih
mengutamakan aspek...
A. Kegunaan dalam pengambilan keputusan (decision
usefulness)
B. Kemudahan informasi untuk dipahami (understandability)
C. Penilaian (valuation)
D. Pertanggungjawaban (accountability)
76
D

77. Soal 10
Berikut ini merupakan bukan merupakan prinsip dasar dalam
transaksi syariah
A. Transaksi didasarkan pada prinsip saling paham dan saling
ridho
B. Transaksi kebebasan transaksi sepanjang halal dan thoyib
C. Transaksi didasarkan prinsip mudharabah
D. Transaksi dibolehkan sepanjang tidak haram dan dilarang
77
C

78. TERIMA KASIH
Profesi untuk
Mengabdi pada
Negeri
Dwi Martani
081318227080
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
http://staff.blog.ui.ac.id/martani/