Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Posyandu didefinisikan sebagai aktif jika memenuhi 5 kriteria: (1) melakukan kegiatan rutin minimal 8 kali per tahun, (2) memiliki minimal 5 orang kader, (3) 3 dari 4 layanan mencapai cakupan 50% selama 8 bulan, (4) memiliki alat pemantauan pertumbuhan, dan (5) mengembangkan kegiatan tambahan. Kabupaten/kota dinyatakan memiliki cukup Posyandu aktif jika persentasenya
Petunjuk teknis ini menjelaskan konsep integrasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan salah satu pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia. Integrasi pelayanan dilaksanakan melalui empat klaster yaitu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan usia produktif dan lansia, klaster penanggulangan penyakit menular, serta klaster manajemen puskesmas. Pelayanan kesehatan primer akan diselenggarakan secara terintegrasi di ting
PMK 75/2014 dan PMK 43/2019 mengatur tentang penyesuaian peran dan fungsi Puskesmas sesuai perkembangan regulasi terkait kesehatan. Puskesmas diarahkan untuk memperkuat fungsi promotif preventif, meningkatkan akses pelayanan di wilayah, dan memperkuat peran dalam pencegahan Covid-19. Dokumen ini membahas implementasi kebijakan tersebut terkait organisasi, penyelenggaraan, dan kategori Puskesmas.
Dokumen tersebut berisi pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan (UKP) di Puskesmas Kampak yang mencakup standar ketenagakerjaan, kegiatan UKP, dan standar pelayanan UKP seperti rawat jalan, poliklinik, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Posyandu didefinisikan sebagai aktif jika memenuhi 5 kriteria: (1) melakukan kegiatan rutin minimal 8 kali per tahun, (2) memiliki minimal 5 orang kader, (3) 3 dari 4 layanan mencapai cakupan 50% selama 8 bulan, (4) memiliki alat pemantauan pertumbuhan, dan (5) mengembangkan kegiatan tambahan. Kabupaten/kota dinyatakan memiliki cukup Posyandu aktif jika persentasenya
Petunjuk teknis ini menjelaskan konsep integrasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan salah satu pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia. Integrasi pelayanan dilaksanakan melalui empat klaster yaitu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan usia produktif dan lansia, klaster penanggulangan penyakit menular, serta klaster manajemen puskesmas. Pelayanan kesehatan primer akan diselenggarakan secara terintegrasi di ting
PMK 75/2014 dan PMK 43/2019 mengatur tentang penyesuaian peran dan fungsi Puskesmas sesuai perkembangan regulasi terkait kesehatan. Puskesmas diarahkan untuk memperkuat fungsi promotif preventif, meningkatkan akses pelayanan di wilayah, dan memperkuat peran dalam pencegahan Covid-19. Dokumen ini membahas implementasi kebijakan tersebut terkait organisasi, penyelenggaraan, dan kategori Puskesmas.
Dokumen tersebut berisi pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan (UKP) di Puskesmas Kampak yang mencakup standar ketenagakerjaan, kegiatan UKP, dan standar pelayanan UKP seperti rawat jalan, poliklinik, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui pembentukan tim pembina cluster binaan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, dengan mengatur konsep, tujuan, indikator keberhasilan, dan pelaksanaan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan."
Bab 1-5 standar dan instrumen akreditasi puskesmas mencakup lima bab yang membahas tentang kepemimpinan, manajemen, pelayanan UKM dan UKP, program prioritas nasional, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas. Standar dan kriteria diuraikan dalam 171 elemen penilaian untuk memastikan kinerja puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB). TPCB dibentuk untuk melakukan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan mutu pelayanan puskesmas sesuai standar. Dokumen ini juga menjelaskan konsep, organisasi, indikator keberhasilan, dan pelaksanaan pembinaan oleh TPCB terhadap puskes
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...Muh Saleh
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang
selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Puskesmas menyusun rencana kegiatan lima tahunan dan tahunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan peraturan, serta melibatkan berbagai sektor dan masyarakat dalam perencanaannya."
Rencana tindak lanjut peserta pelatihan layanan komprehensif berkesinambungan di Puskesmas Pagesangan meliputi (1) rujukan klien untuk tes HIV dan periksa IMS, (2) sosialisasi penggunaan kondom dan jarum suntik, (3) rujukan ibu hamil untuk periksa IMS dan KTH. Tujuannya meningkatkan layanan kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS.
Dokumen tersebut merupakan rancangan outline laporan awal bagi tenaga kesehatan individu Nusantara Sehat yang mencakup analisis situasi geografis, demografis, sosial ekonomi, sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan, manajemen dan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tugasnya."
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Dokumen tersebut memberikan petunjuk teknis penggunaan aplikasi laporan insiden keselamatan pasien puskesmas, mulai dari tujuan dan manfaat aplikasi, tingkatan pengguna, menu dan fitur yang tersedia sesuai hak akses pengguna, serta contoh form laporan yang perlu diisi."
Kegiatan Orientasi Kader kesehatan sangat perlu dilakukan terlebih pada awal tahun sebelum action kegiatan dimulai, karena peranan kader dalam program kesehatan sangatlah besar dan membantu petugas kesehatan di wilayah kerja..
Dokumen tersebut membahas rencana kerja PIS-PK (Program Indonesia Sehat) di Puskesmas Buaran tahun 2021 dari bulan Maret hingga Juli. Rencananya meliputi sosialisasi aplikasi baru PIS-PK, rapat strategi, presentasi roadmap, kunjungan rumah, dan evaluasi kendala kunjungan sebelumnya. Capaian indeks kesehatan masyarakat (IKS) tahun 2019 dan strategi peningkatannya juga dibahas.
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasinug nugroho
Dokumen tersebut membahas perencanaan pelayanan puskesmas dalam standar akreditasi, meliputi tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat, perencanaan program dan kegiatan puskesmas, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan guna memenuhi harapan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui pembentukan tim pembina cluster binaan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas, dengan mengatur konsep, tujuan, indikator keberhasilan, dan pelaksanaan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan."
Bab 1-5 standar dan instrumen akreditasi puskesmas mencakup lima bab yang membahas tentang kepemimpinan, manajemen, pelayanan UKM dan UKP, program prioritas nasional, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas. Standar dan kriteria diuraikan dalam 171 elemen penilaian untuk memastikan kinerja puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB). TPCB dibentuk untuk melakukan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan mutu pelayanan puskesmas sesuai standar. Dokumen ini juga menjelaskan konsep, organisasi, indikator keberhasilan, dan pelaksanaan pembinaan oleh TPCB terhadap puskes
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...Muh Saleh
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang
selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Puskesmas menyusun rencana kegiatan lima tahunan dan tahunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan peraturan, serta melibatkan berbagai sektor dan masyarakat dalam perencanaannya."
Rencana tindak lanjut peserta pelatihan layanan komprehensif berkesinambungan di Puskesmas Pagesangan meliputi (1) rujukan klien untuk tes HIV dan periksa IMS, (2) sosialisasi penggunaan kondom dan jarum suntik, (3) rujukan ibu hamil untuk periksa IMS dan KTH. Tujuannya meningkatkan layanan kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS.
Dokumen tersebut merupakan rancangan outline laporan awal bagi tenaga kesehatan individu Nusantara Sehat yang mencakup analisis situasi geografis, demografis, sosial ekonomi, sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan, manajemen dan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tugasnya."
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Dokumen tersebut memberikan petunjuk teknis penggunaan aplikasi laporan insiden keselamatan pasien puskesmas, mulai dari tujuan dan manfaat aplikasi, tingkatan pengguna, menu dan fitur yang tersedia sesuai hak akses pengguna, serta contoh form laporan yang perlu diisi."
Kegiatan Orientasi Kader kesehatan sangat perlu dilakukan terlebih pada awal tahun sebelum action kegiatan dimulai, karena peranan kader dalam program kesehatan sangatlah besar dan membantu petugas kesehatan di wilayah kerja..
Dokumen tersebut membahas rencana kerja PIS-PK (Program Indonesia Sehat) di Puskesmas Buaran tahun 2021 dari bulan Maret hingga Juli. Rencananya meliputi sosialisasi aplikasi baru PIS-PK, rapat strategi, presentasi roadmap, kunjungan rumah, dan evaluasi kendala kunjungan sebelumnya. Capaian indeks kesehatan masyarakat (IKS) tahun 2019 dan strategi peningkatannya juga dibahas.
Perencanaan Puskesmas Dalam Standar Akreditasinug nugroho
Dokumen tersebut membahas perencanaan pelayanan puskesmas dalam standar akreditasi, meliputi tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat, perencanaan program dan kegiatan puskesmas, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan guna memenuhi harapan masyarakat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Dokumen tersebut merupakan Program Operasional Aktivitas (POA) Puskesmas Lumbang tahun 2013 yang mencakup analisis situasi demografi, geografi, dan hasil kegiatan tahun sebelumnya serta rencana kegiatan untuk tahun berikutnya."
Dokumen tersebut merangkum pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Compreng tahun 2011. Ia membahas profil puskesmas, perencanaan program dan anggaran, realisasi dana BOK, permasalahan yang dihadapi seperti keterlambatan kebijakan dan pedoman, serta usulan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti penetapan kebijakan lebih awal.
Manajemen puskesmas meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan organisasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan utama puskesmas adalah pelayanan kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
Dokumen tersebut merupakan presentasi tentang Organisasi Manajemen Puskesmas yang membahas sejarah, definisi, fungsi, visi misi, struktur organisasi, upaya kesehatan, azas penyelenggaraan, dan penerapan fungsi manajemen Puskesmas termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan indikator keberhasilannya.
Lokakarya merupakan pertemuan para ahli untuk membahas masalah praktis di bidang keahliannya. Lokakarya mini adalah forum pertemuan untuk meningkatkan kerjasama tim lintas program dan lintas sektor dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya antara lain memperbaiki kerjasama tim, memantau pelaksanaan rencana kerja, mengidentifikasi masalah, dan merencanakan tindak lanjut.
Dokumen tersebut berisi laporan capaian cakupan berbagai upaya kesehatan yang dilakukan Puskesmas Jagasatru pada tahun 2015. Terdapat capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, penyakit menular, gizi, lingkungan, dan lainnya. Secara keseluruhan capaian rata-rata cakupan pelayanan telah mencapai angka [ ] persen dari target yang ditetapkan.
Program kerja Puskesmas mencakup pelayanan kesehatan terpadu dan pengembangan kesehatan masyarakat melalui kegiatan seperti KIA, imunisasi, UKS, dan penyuluhan kesehatan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal bagi masyarakat."
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan merata kepada masyarakat serta menjadikan SPM sebagai pedoman kinerja dan akuntabilitas Puskesmas. SPM ini mendefinisikan 14 jenis pelayanan kesehatan dasar beserta indikator dan target pencapaian yang harus dicapai Puskesmas.
Dokumen tersebut membahas masalah sanitasi di Indonesia yang menyebabkan kerugian ekonomi besar setiap tahun dan meningkatkan angka kematian akibat penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor. Dokumen tersebut juga menjelaskan perlunya pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka menanggulangi masalah sanitasi.
Ppt kepemimpinan dan manajemen keperawatanHarfah Masady
Dokumen tersebut membahas konsep manajemen asuhan keperawatan sebagai pemimpin, penerapan kepemimpinan dan manajemen di rumah sakit, puskesmas, keluarga dan masyarakat, metode penugasan di rumah sakit dan puskesmas, peran dan tugas perawat dalam manajemen asuhan keperawatan, serta upaya peningkatan kualitas kepemimpinan dan manajemen.
Panduan ini memberikan panduan pelatihan pengarusutamaan gender bagi fasilitator di Kementerian Keuangan. Terdiri dari empat bab yang membahas latar belakang, tujuan, sistematika, peran fasilitator, dan garis besar program pembelajaran pelatihan pengarusutamaan gender.
Dokumen tersebut merangkum proses perencanaan program pelatihan yang meliputi analisis kebutuhan pelatihan, penentuan tujuan dan komponen pelatihan, desain kurikulum dan metode pelatihan, serta evaluasi program pelatihan secara keseluruhan.
Dokumen tersebut merangkum proses perencanaan program pelatihan yang meliputi analisis kebutuhan pelatihan, penentuan tujuan dan komponen pelatihan, pengembangan kurikulum dan bahan pelatihan, hingga evaluasi program pelatihan.
Uraian materi memberikan panduan lengkap tentang perencanaan program promosi kesehatan khususnya pendidikan kesehatan, mulai dari pengertian perencanaan, tahapan membuat perencanaan meliputi menentukan sasaran, tujuan pembelajaran, isi materi, strategi pembelajaran dan evaluasi. Perencanaan ini berupa Satuan Acara Penyuluhan yang harus memenuhi unsur tujuan, materi, kegiatan dan evaluasi.
Modul ini membahas persiapan pelaksanaan kegiatan epidemiologi meliputi penyusunan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang serta penyiapan petunjuk dan standar terkait epidemiologi. Pokok bahasannya mencakup penyusunan berbagai jenis rencana, penyiapan pedoman dan peraturan, serta pelaksanaan studi kelayakan.
Dokumen tersebut membahas makna perencanaan dan penyusunan program bimbingan konseling (BK) di sekolah. Ada beberapa poin penting yang diangkat, yaitu tujuan penyusunan program BK untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan BK yang efektif, unsur-unsur dan syarat penyusunan program, tahap-tahap penyusunan program, jenis program, serta model-model penyusunan program BK.
Dokumen tersebut membahas pedoman penyusunan laporan OJL oleh mentor dan mentee. Ia menjelaskan siapa yang harus menyusun laporan, apa yang harus dilaporkan, sistematika penyusunan laporan, format rencana tindakan (RTL), indikator keberhasilan, dan monitoring & evaluasi.
Modul ini membahas konsep Program Induksi Guru Pemula (PIGP) dan strategi pembimbingan guru pemula. PIGP bertujuan untuk membimbing guru pemula agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja sekolah dan melaksanakan tugasnya sebagai guru profesional. Program ini diselenggarakan untuk guru pemula berstatus CPNS, PNS mutasi, dan bukan PNS melalui orientasi, pelatihan, pengembangan, dan praktik pemecahan masalah.
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang penulisan risalah pelaksanaan program 5K (lima K: keteraturan, kerapihan, kebersihan, kelestarian, kedisiplinan). Risalah tersebut harus memuat identitas kelompok kerja, kondisi awal dan rencana perbaikan untuk setiap unsur 5K, pelaksanaan program, analisis capaian target, serta evaluasi kinerja kelompok. Tujuannya adalah membangun budaya 5K yang berkelanjut
"Salah seorang komisioner membuka kotak suara tanpa adanya saksi dari kontestan pemilu. Juga tanpa rekomendasi Bawaslu. Menurut kami itu dugaan tindak pidana pemilu," kata Lukman, seorang pengacara yang melaporkan Hanafi ke Bawaslu Jember, Selasa (27/2).
Ketua Bawaslu Jember, Sanda Aditya Pradana, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
"Kami tangani secara simultan. Kami perlu koordinasi dengan Gakkumdu," tutur Sanda.
Tanggapan Ahmad Hanafi
Komisioner KPU Jember Ahmad Hanafi menanggapi soal aduan itu. Hanafi menyebut pada Minggu, 25 Februari 2024, pihaknya menerima aduan masyarakat tentang adanya dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumberbaru.
Dia pun mendatangi lokasi dengan beberapa orang dari KPU Jember. Menurutnya, PPK Sumberbaru sudah menyelesaikan rekapitulasi suara beberapa saat sebelum kedatangannya. PPK telah menandatangani form D Hasil.
Modul ini membahas potensi permasalahan yang dapat terjadi pada pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga di Puskesmas, mulai dari persiapan kunjungan keluarga hingga monitoring dan evaluasi. Selain itu, modul ini juga menjelaskan cara melakukan identifikasi masalah, mencari penyebab, dan menentukan pemecahan masalah untuk meningkatkan pelaksanaan program."
Similar to Materi pelatihan ptp di pkm bandaran (20)
1. MANAGEMEN PUSKESMAS
PERENCANAN TINGKAT PUSKESMAS
PTP
Referensi By.
Glosarium MOH ROFII MUZAMMIL, S.Kep., SH
Evaluasi
Latihan
Tahapan PTP
Pengantar
MENU KELUAR
2. PENGANTAR
Pukesmas merupakan ujung tombak pelayan
kesehatan masyarakat yang mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1. Pusat pembinaan peran serta
masyarakat
2. Pusat pelayanan kesehatan
masyarakat
3. Pusat pengembangan kesehatan
Referensi
Glosarium
masyarakat
Evaluasi
Latihan
Tahapan PTP
Pengantar
MENU yatik29@yahoo.com KELUAR
3. PENGANTAR
Oleh karena itu kegiatan yang dilaksanakan oleh
Puskesmas perlu dilakukan perencanaan yang
terarah dan mantap secara terus menerus.
Perencanaan di Puskesmas dikenal sebagai
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP).
PTP mulai dikembangkan sejak tahun 1992, konsep
ini adalah pengembangan dari metode perencanaan
Referensi
sebelumnya yang biasa dikenal dengan Micro
Glosarium
Planning.
Evaluasi
PTP bersama dengan minilokakarya dan stratifikasi
Latihan
Puskesmas merupakan satu kesatuan dari manajemen
Tahapan PTP
Puskesmas.
Pengantar
MENU yatik29@yahoo.com KELUAR
4. PENGANTAR
Pada dasarnya PTP memuat 2 (dua) macam rencana
kegiatan yang akan disusun, yaitu :
1. Rencana Usulan Kegiatan (RUK), berisi usulan
kegiatan tahun fiskal mendatang.
2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), berisi rencana
pelaksanaan kegiatan tahun anggaran yang
Referensibersangkutan, sesuai alokasi anggaran yang
Glosarium
diterima.
Evaluasi
Latihan
Tahapan PTP
Pengantar
MENU yatik29@yahoo.com KELUAR
5. TAHAPAN DAN LANGKAH PTP
Pada prinsipnya PTP dilaksanakan dalam 4
(empat) tahap, yaitu :
1. Tahap persiapan
Tujuan tahap ini adalah membentuk tim
perencana tingkat Puskesmas.
Menyiapkan informasi situasi program (kegiatan,
hasil, bahan lain yang diperlukan) serta informasi
Referensi kebijakan kesehatan yang diperlukan dalam
Glosarium perencanaan.
Susunan tim perencana di tingkat Puskesmas
Evaluasi
Latihan
dapat terdiri dari staf Puskesmas ditambah
anggota dari dinas lintas sektor terkait (tingkat
Tahapan PTP
kecamatan).
Pengantar
MENU yatik29@yahoo.com KELUAR
6. TAHAPAN DAN LANGKAH PTP
Adapun bahan yang dibutuhkan dalam tahap
persiapan adalah :
a. Pedoman kerja Puskesmas jilid kesatu.
b. Buku pedoman perencanaan tingkat
Puskesmas.
c. Pedoman lokakarya mini Puskesmas.
d. Hasil kegiatan tahun lalu dan hasil
Referensi
stratifikasi Puskesmas.
Glosarium
e. Petunjuk perencanaan lain, misalnya dari
Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Latihan Format daftar usulan kegiatan (DUK).
f.
Tahapan Informasi
g. PTP lain, misalnya informasi
epidemiologi dan demografi (vital statistik).
Pengantar
MENU yatik29@yahoo.com KELUAR
7. TAHAPAN DAN LANGKAH PTP
2. Tahap analisis situasi
Tahap ini biasanya cukup sulit karena :
a. Biasanya banyak masalah-masalah yang
dijumpai.
b. Ketidakjelasan masalah dan sering terdapat
keterkaitan diantara masalah-masalah yang ada.
c. Kurangnya data atau informasi yang dapat
Referensi
Glosarium dikumpulkan.
Evaluasi
Latihan
Tahapan PTP
Pengantar
MENU yatik29@yahoo.com KELUAR
8. TAHAPAN DAN LANGKAH PTP
Tahap analisis situasi
• Membuat uraian situasi program
1
• Tandai hal-hal yang merupakan
2 masalah dalam program
• Mengumpulkan data pendukung
3
Referensi
Glosarium • Memilih prioritas masalah
4
Evaluasi
• Melakukan analisis terhadap
Latihan masalah tersebut
5
Tahapan PTP
Pengantar
MENU yatik29@yahoo.com KELUAR
9. TAHAPAN DAN LANGKAH PTP
3. Tahap penyusunan RUK
Pada tahap ini perlu pelaksanaan 3 (tiga)
kegiatan sebagai berikut :
a. Identifikasi penyebab masalah.
b. Perumusan pendekatan pemecahan masalah.
c. Penyusunan RUK.
Referensi
Glosarium
4
Evaluasi
Latihan
5
Tahapan PTP
Pengantar
MENU yatik29@yahoo.com KELUAR
10. TAHAPAN DAN LANGKAH PTP
Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan
sebelum menyusun RUK antara lain:
a. Informasi mengenai masalahnya apa, dimana, siapa,
bilamana, kapan, dan lain--lain.
b. Mekanisme apa yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah,
misalnya dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap
dukun bayi bisa dikembangkan Polindes.
c. Punyakah kita teknologi atau cara untuk mengatasi masalah,
Referensi misalnya rendahnya mutu pelayanan oleh dukun dengan
mengadakan pelatihan para dukun, bila hasilnya tidak
Glosarium
maksimal karena dukun yang hadir sedikit maka perlu
4
Evaluasi supervisi aktif ke desa-desa.
Latihan Seberapa besar kekuatan sumber daya tenaga yang tersedia
d. 5
Tahapan dalam melaksanakan kegiatan tersebut
PTP
Pengantar
MENU yatik29@yahoo.com KELUAR
11. TAHAPAN DAN LANGKAH PTP
4. Tahap penyusunan RPK ( POA )
RPK berisi kegiatan, sarana, dana, tenaga yang
dibutuhkan, jadwal waktu, pembagian tugas dan
tanggung jawab para pelaksana.
Penyusunan RPK dilakukan melalui suatu
pembahasan dalam Mini Lokakarya intern yang
Referensi dihadiri semua staf Puskesmas, dan dipimpin
Glosarium
kepala Puskesmas, serta dalam Mini Lokakarya
Evaluasi
ekstern yang dihadiri oleh dinas sektoral terkait dan
4
dipimpin oleh camat.
Latihan
5
Tahapan PTP
Pengantar
MENU yatik29@yahoo.com KELUAR
12. TAHAPAN DAN LANGKAH PTP
Dalam menyusun RUK (POA) yang penting diperhatikan
oleh Puskesmas adalah :
a. Penjadwalan yang meliputi penentuan waktu,
penentuan lokasi dan sasarannya, dan
pengorganisasian.
b. Pengalokasian sumber daya yang meliputi
penentuan besarnya dana yang diperlukan,
sumbernya dari mana dan bagaimana
Referensipemanfaatannya, harus dirinci jenis dan jumlah
Glosariumtenaga yang diperlukan.
4
Evaluasi Pelaksanaan kegiatan yang meliputi persiapan
c.
Latihan kegiatan, penggerakan pelaksanaan, serta
5
pengawasan, pengendalian dan penilaian.
Tahapan PTP
Pengantar
MENU yatik29@yahoo.com KELUAR
13. LATIHAN
RENCANA USULAN KEGIATAN
PUSKESMAS :
PROGRAM :
TAHUN :
NO UPAYA KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET WAKTU VOLOME HASIL YG
PUSKESMAS KEGIATAN DIHARAPKAN
1. KIA Pertemuan Lts Untuk Immunisa 3x/Thn mg1/3bln 4x4orang Adanya kerja
Program menggalang si dan sama lintas
kerja sama Gizi Program terkait
Pertemuan Lts
Sektor
Pendataan sasaran
KIA
(bumil,bulin,bufas,
neonatal,bayi,balita
dan apras )
Referensi
Glosarium
Evaluasi
Latihan
Tahapan PTP
Pengantar
MENU KELUAR
14. LATIHAN
Hal 2
Referensi
Glosarium
Evaluasi
Latihan
Materi
Tujuan
MENU KELUAR
15. LATIHAN
Hal 3
Referensi
Glosarium
Evaluasi
Latihan
Materi
Tujuan
MENU KELUAR
16. LATIHAN
Hal 4
Referensi
Glosarium
Evaluasi
Latihan
Materi
Tujuan
MENU KELUAR
17. LATIHAN
Hal 5
Untuk membuat halaman baru, lakukan dengan
menduplikasi slide (Duplicate Slide).
Referensi
Glosarium
Evaluasi
Latihan
Materi
Tujuan
MENU KELUAR
18. EVALUASI
Hal 1
Referensi
Glosarium
Evaluasi
Latihan
Materi
Tujuan
MENU KELUAR
19. EVALUASI
Hal 2
Referensi
Glosarium
Evaluasi
Latihan
Materi
Tujuan
MENU KELUAR
20. EVALUASI
Hal 3
Referensi
Glosarium
Evaluasi
Latihan
Materi
Tujuan
MENU KELUAR
21. EVALUASI
Hal 4
Referensi
Glosarium
Evaluasi
Latihan
Materi
Tujuan
MENU KELUAR
22. EVALUASI
Hal 5
Untuk membuat halaman baru, lakukan dengan
menduplikasi slide (Duplicate Slide).
Referensi
Glosarium
Evaluasi
Latihan
Materi
Tujuan
MENU KELUAR
23. GLOSARIUM
Isi dengan daftar istilah
Referensi
Glosarium
Evaluasi
Latihan
Materi
Tujuan
MENU KELUAR
24. REFERENSI
Isi dengan daftar referensi
Referensi
Glosarium
Evaluasi
Latihan
Materi
Tujuan
MENU KELUAR
