Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik (Kelompok 2) Kelas : 4A/Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan

1. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi
Sektor Publik di Kota Bogor
untuk memenuhi tugas akuntansi sektor publik
Disusun Oleh :
Ilmi Azizah (022118065)
Mochamad Alwi (022118167)
Gheatama Ramadhani (022118283)
Risna Dwi Haryanti (022118289)
Salsabila Fakhirah Kirana (022118298)
Fakultas Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Universitas Pakuan
2020

2. i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-
Nya, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan paper penerapan akuntansi
berbasis akrual ini dengan lancar. Paper yang berjudul “Penerapan Akuntansi
Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di Kota Bogor” ini disusun untuk
memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Program
Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan.
Dalam proses penulisan ini tentunya mendapat masukan dari berbagai pihak
untuk itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Sudjatmiko Wibowo, Ak, M.M. yang telah memberikan arahan selama
proses penulisan makalah ini kepada penulis hingga makalah ini selesai.
2. Rekan-rekan kelompok 2 yang telah bekerjasama dalam menyelesaikan paper.
3. Seluruh mahasiswa kelas 4A program studi Akuntansi yang telah memberi
dukungan dalam penyusunan paper.
Akhir kata semoga makalah “Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada
Organisasi Sektor Publik di Kota Bogor” ini dapat diterima dan memberikan manfaat
bagi pembacanya.
Bogor, 16 Maret 2020
Penulis

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................................................... ii
ABSTRAK....................................................................................................................................... 1
BAB I............................................................................................................................................... 2
PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 2
1.1. Latar Belakang.................................................................................................................... 2
1.2. Tujuan................................................................................................................................ 2
BAB II.............................................................................................................................................. 3
LANDASAN TEORI........................................................................................................................ 3
2.1. Basis Akuntansi.................................................................................................................. 3
2.2. Perbedaan Antara Basis Akrual dan Basis Kas ...................................................................... 4
2.3. Penerapan Akuntansi Akrual Dalam Organisasi Sektor Publik ............................................... 4
BAB III............................................................................................................................................ 7
PEMBAHASAN............................................................................................................................... 7
3.1. Organisasi Sektor Publik ..................................................................................................... 7
3.2. Organisasi Sektor Publik yang Berada di Kota Bogor ............................................................ 9
3.3. Penyajian Akuntansi di Organisasi Sektor Publik Kota Bogor ...............................................11
3.4. Analisis Basis Akrual PT. Sentul City Tbk...........................................................................13
3.5. Analisis Basis Akrual PT. Voksel Electric Tbk.....................................................................13
BAB IV...........................................................................................................................................15
KESIMPULAN...............................................................................................................................15
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................................16

4. 1
ABSTRAK
Penulisan paper ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis
akrual dalam laporan anggaran organisasi sektor publik di Kota Bogor dan apakah
komponennya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kami mengambil
dua subjek organisasi sektor publik non-pemerintahan dari penelitian kami, yaitu PT
Sentul City Tbk. dan PT Voksel Electric Tbk.. Laporan keuangan yang dipakai
adalah laporan tahunan masing-masing, periode 2018.
Basis akuntansi yang digunakan organisasi atau perusahaan di Indonesia
umumnya ada dua, basis kas dan basis akrual. Kedua basis itu dapat digunakan
untuk pencatatan neraca, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Namun, pencatatan
menggunakan basis akrual tentu lebih akurat, karena pencatatannya dilakukan pada
saat terjadi transaksi walaupun kas belum diterima. Hal ini memudahkan pengukuran
atas aset, kewajiban, dan ekuitas suatu organisasi atau perusahaan. Penerapan
akuntansi berbasis akrual di organisasi sektor publik Bogor umumnya digunakan
oleh semua organisasi yang bersifat pemerintahan. Sementara yang sifatnya swasta,
ada yang menggunakan basis akrual dan ada juga yang tidak. Namun, hampir semua
organisasi sektor publik swasta di Bogor sudah menggunakan basis akrual untuk
mencatat aset, liabilitas, dan ekuitas masing-masing.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedua OSP tersebut (PT
Sentul City Tbk. dan PT Voksel Electric Tbk.) menggunakan basis akrual dalam
laporan keuangan konsolidasinya. Adapun komponen yang digunakan adalah
laporan operasional (pendapatan dan biaya) dan laporan arus kas (belanja).
Semua komponen tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Kata Kunci : Akuntansi Sektor Publik, Basis Akrual, Basis Akuntansi, Organisasi
Sektor Publik, Laporan Keuangan, Laporan Anggaran

5. 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah proses mengumpulkan, mencatat,
mengklasifikasi, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk
sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang
membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Untuk
melakukan hal tersebut memerlukan penerapan basis yang telah diatur dalam
akuntansi. Basis akuntansi dibagi menjadi tiga yaitu ada basis kas (cash basis), basis
akrual (accrual basis) dan basis modifikasi (modified basis).
Penerapan basis akuntansi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik maupun
pemerintahan sebagian besar menggunakan basis akrual (accrual basis). Alasan
dalam penggunaan basis akrual yaitu untuk mengakui sebuah transaksi langsung
diakui dan dicatat tanpa melihat kas atau bank dapat diterima. Biasanya basis
akuntansi akrual ini digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian.
1.2. Tujuan
Tujuan dari penulisan paper penerapan akuntansi berbasis akrual pada organisasi
sektor publik di Kota Bogor diantaranya :
 Untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual organisasi sektor publik
di Kota Bogor.
 Untuk mengetahui alasan organisasi sektor publik di Kota Bogor menggunakan
akuntansi berbasis akrual.

6. 3
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Basis Akuntansi
Basis akuntansi adalah pemilihan teknik akuntansi yang akan berpengaruh
terhadap informasi keuangan yang akan dihasilkan. Basis akuntansi berkaitan erat
dengan konsep pengakuan dan pengukuran. Jenis-jenis dari basis akuntansi itu
terdiri dari 3 jenis diantaranya adalah :
 Basis Kas (cash basis)
Basis kas (cash basis) merupakan basis akuntansi yang mengakui, mencatat,
dan menyajikan suatu kegiatan transaksi apabila terjadi perubahan pada kas, baik
berdasarkan pengeluaran maupun pemasukan. Titik fokus pada basis akuntansi yang
satu ini adalah sumber kas (cash resources) dengan pencatatan utama pada kegiatan
pemasukan dan pengeluaran kas. Pengeluaran diakui ketika telah dilakukan
pembayaran secara kas, sedangkan pemasukan diakui ketika kas telah diterima.
Biasanya, laporan yang dihasilkan dari basis kas adalah laporan pemasukan dan
pengeluaran kas. Basis kas dapat menghasilkan neraca, namun isinya hanya sebatas
kas dan ekuitas.
Kelebihan dari basis kas (cash basis) ini yaitu relatif sederhana, mudah
dipahami dan dilaksanakan, proses audit lebih mudah dan memudahkan dalam
pengendalian belanja. Sedangkan kekurangan dari basis kas yaitu rentan akan
adanya manipulasi arus kas, aset terbaikan atau tidak digunakan dengan efektif,
mendorong kecenderungan belanja sampai anggaran habis dan tidak mampu
menghasilkan neraca sehingga negara tidak pernah mengetahui posisi dan risiko
keuangan.
 Basis Akrual (accrual basis)
Dalam akuntansi berbasis akrual (accrual basis) mengakui dan mencatat suatu
transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi tanpa melihat kapan kas diterima atau
dibayarkan. Pembukuan dengan basis ini mampu menyediakan informasi laporan
keuangan yang lebih komprehensif atau menyeluruh karena fokus pengukuran
menggunakan seluruh sumber daya ekonomi. Basis Akrual ini digunakan oleh
sektor publik atau laporan pemerintahan. Basis akrual diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 70 tahun 2010 tentang standar akuntansi
pemerintahan.
Kelebihan dari basis ini adalah kemampuan memperlihatkan akuntabilitas
penggunaan seluruh sumber daya ekonomi serta pengelolaan aset dan kewajiban,

7. 4
pendanaan dan pemenuhan kebutuhan kas, memungkinkan evaluasi terhadap
kemampuan kinerja dalam mendanai suatu aktivitas atau kegiatan serta memenuhi
kewajiban dan komitmen, dan menjadi alat evaluasi bagi kinerja terkait biaya dan
efisiensi aktivitas yang dilakukan. Sedangkan kekurangannya penggunaan basis ini
terletak pada kerumitan sistem dan kesulitan dalam mencari karyawan yang dapat
melakukan pengolahan data ini karena membutuhkan keahlian yang tinggi.
 Basis Modifikasi (modified basis)
Basis Modifikasi pada dasarnya berada di tengah antara basis kas dan basis
akrual, namun tak memungkinkan untuk condong ke salah satunya. Seperti yang
sudah disebutkan sebelumnya bahwa basis modifikasi tergolong menjadi dua, yaitu
modifikasi basis kas (modified cash basis) dan modifikasi basis akrual (modifies
accrual basis). Pada modifikasi basis kas umumnya memodifikasi atau mengubah
basis kas dengan menambah batasan periode waktu tertentu di luar periode laporan
untuk pengakuan pemasukan dan pengeluaran kas. Sedangkan dalam modifikasi
basis akrual basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak
seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak
seluruhnya, seperti utang pensiun.
2.2. Perbedaan Antara Basis Akrual dan Basis Kas
Perbedaan antara basis akrual dan basis kas yang sederhana dapat dilihat dari dua
bagian yaitu dari penerimaan dan pengeluarannya. Penerimaan pada basis akrual
yaitu pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa dilihat diterima kas/bank.
Sedangkan penerimaan pada basis kas yaitu pendapatan diakui pada saat diterima
kas/banknya. Untuk pengeluaran pada basis akrual biaya diakui pada saat terjadinya
tanpa melihat dibayar secara kas/bank. Pengeluaran pada basis kas yaitu biaya diakui
pada saat dibayar secara kas/bank.
2.3. Penerapan Akuntansi Akrual Dalam Organisasi Sektor Publik
Pemerintah Indonesia telah merencanakan reformasi di bidang akuntansi. Salah
satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual
pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan
daerah. Secara lebih mendalam, Study #14 IFAC Public Sector Committee (2002)
menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja
pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan
pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan
pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai
dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang
sebenarnya.

8. 5
Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sebelum reformasi belum
menggembirakan. Saat itu, akuntansi pemerintahan di Indonesia belum berperan
sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah dalam
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada periode tersebut, output yang
dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat, terlambat,
dan tidak informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.
Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk
mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan
mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut.
Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan
merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang
keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003. Oleh
karena itu, perubahan basis akuntansi pemerintahan di Indonesia dari basis kas
menuju basis akrual dilakukan secara bertahap. Berdasarkan Pasal 32 UU 17 Tahun
2003 dan Pasal 57 UU 1 Tahun 2004, penyusunan standar akuntansi pemerintahan
ditugaskan pada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu
keputusan presiden, komite tersebut adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP). Organisasi KSAP terdiri dari Komite Konsultatif dan Komite Kerja yang
dibantu oleh Kelompok Kerja. Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi
dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan untuk menjaga kualitas Standar Akuntansi
Pemerintahan, maka proses penyusunannya melalui mekanisme prosedural yang
meliputi tahap-tahap kegiatan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh Komite. Proses penyiapan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara
internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia.
Namun, tentunya penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia
tidak bisa dengan mudah dilaksanakan seperti pada sektor swasta. Ada beberapa
tantangan yang dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan sistem tersebut,
diantaranya adalah:
 Harus tersedia sistem akuntansi dan sistem teknologi informasi yang mampu
mengakomodasi persyaratan-persyaratan dalam penerapan akuntansi berbasis
akrual.
 Harus ada komitmen dan dukungan politik dari pimpinan dan para pengambil
keputusan dalam pemerintahan.

9. 6
 Harus tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional
dalam pengelolaan keuangan.
 Lingkungan/masyarakat yang juga harus mengapresiasi dan mendukung
keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan.
 Dukungan dari pemeriksa laporan keuangan, karena perubahan basis akuntansi
akan mengubah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa.

10. 7
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Organisasi Sektor Publik
Secara garis besar, organisasi adalah kelompok orang yang secara bersama-sama
ingin mencapai tujuan. Sedangkan sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu
entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jadi, Organisasi sektor publik adalah organisasi
yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan
publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan
akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam
organisasi sektor publik.
Kegiatan perencanaan, pengendalian biaya dan kegiatan serta evaluasi &
pengendalian tetap dijalankan di organisasi sektor publik seperti halnya di sektor
swasta. Pertanggungjawaban dan pelaporan organisasi sektor publik memiliki acuan
khusus. Untuk pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP )
dan rujukan nasionalnya adalah International Public Sector Accounting Standard.
Rujukan lain yang sering digunakan adalah standar akuntansi pemerintah. Standard
USA yaitu Government Accounting Standard. Rujukan IPSAS lebih banyak
digunakan karena sifatnya yang lebih umum dan tidak dipengaruhi oleh bentuk
organisasi pemerintah negara tertentu. Sedangkan standard USA tentunya akan sangat
diwarnai dengan sistem pengelolaan keuangan dan pelaksanaan jalannya
pemerintahan.
Untuk organisasi sektor publik selain pemerintah menggunakan acuan PSAK 45
tentang Organisasi Nirlaba. Hal yang membedakan laporan keuangan nirlaba dengan
organisasi bisnis adalah adanya pemisahan dana yang diterima oleh entitas sektor
publik dalam bentuk entitas dana. Biasanya dana yang diterima oleh organisasi
tersebut harus dipertanggungjawabkan secara khusus, maka harus ada pelaporan
khusus dan terpisah. Karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial,
ekonomi, politik dan karakteristik menurut undang - undang. Aktivitas organisasi
sektor publik beraneka ragam dan Kondisi organisasi sektor public mandiri, atau
lepas dari mekanisme murni pasar.
Dalam praktiknya definisi Organisasi sektor publik adalah organisasi yang
menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke
masyarakat. Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang
utama, yakni :

11. 8
a.Akuntansi Pemerintah Pusat
b.Akuntansi Pemerintah Daerah
c.Akuntansi Parpol dan LSM
d.Akuntansi Yayasan
e.Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan
f. Akuntansi Tempat Peribadatan
Adapun karakteristik organisasi sektor publik antara lain:
 Tujuan
Organisasi sektor publik memiliki tujuan yang berbeda dengan organisasi
komersial, yaitu menyejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam
kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya secara jasmani dan rohani.
Produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa yang tidak bertujuan untuk
mencari laba.
 Kegiatan/usaha
Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi bisnis adalah pelayanan publik
(public services) dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan
hukum, transportasi publik dan penyediaan pangan. Organisasi publik harus
memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat karena
masyarakat yang memberikan dana berupa pajak dan lainnya.
 Sumber pendanaan
Sumber pendanaan organisasi publik adalah dana masyarakat berupa pajak
Retribusi, laba perusahaan negara, utang luar negeri, dan pendapatan lainnya
yang sah sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
 Bentuk Pertanggungjawaban
Organisasi sektor public bertanggungjawaban kepada masyarakat dilaporkan
melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).
 Budaya Organisasi
Organisasi sektor publik memiliki budaya atau kultur yang bersifat birokratis,
formal dan berjenjang. Sektor publik biasanya kaku karena tidak ada
perubahan saat keadaan sosial berubah karena perubahan harus melalui proses
yang panjang dan rumit.
 Pembuatan Anggaran
Anggaran disusun bersama masyarakat dalam perencanaan program yang
sesuai hakikat akuntansi. Bersama masyarakat maksudnya berupa aspirasi
yang disalurkan kepada lembaga-lembaga perwakilan sehingga disampaikan

12. 9
pada acara rapat perencanaan dan penyusunan anggaran. Program yang
dilaksanakan oleh publik harus sesuai dengankonsep dasar anggaran yang
telah dipublikasikan, dikritisi, dan didiskusikan oleh masyarakat. Anggaran
yang telah melalui proses tersebut baru bisa disahkan oleh wakil masyarakat
seperti DPR, DPD dan DPRD.
3.2. Organisasi Sektor Publik yang Berada di Kota Bogor
Organisasi sektor publik yang akan dianalisis oleh kami yaitu PT. Voksel
Electric Tbk dan PT. Sentul City. Berikut pemaparan sejarah kedua organisasi sektor
publik tersebut :
 PT Voksel Electric Tbk
Didirikan pada 19 April 1971, PT Voksel Electric Tbk. bergerak dalam industri
kabel. Pada tahun 1989, Perusahaan mengubah status menjadi investasi modal asing
melalui perjanjian usaha patungan dengan Showa Electric Wire & Cable Co. Ltd.
("Showa"), perusahaan kabel terkemuka di Jepang yang telah mengubah namanya
menjadi SWCC Showa Cable Systems Co. Ltd. sejak tahun 2006. Sejalan dengan
pesatnya perkembangan industri kabel dan pertumbuhan strategis yang lebih agresif,
Perusahaan mengadakan penawaran umum perdana di Bursa Efek Jakarta (sekarang
Bursa Efek Indonesia) dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 20 Desember, 1990.
Dengan pelestarian dan dedikasi dari semua manajemen dan staf Perusahaan,
Perusahaan berhasil memposisikan dirinya sebagai salah satu produsen kabel
terkemuka di Indonesia.
Melalui pengejaran terus menerus untuk keunggulan kualitas, Perusahaan
dianugerahi berbagai sertifikat kualitas internasional, seperti ISO 9001: 2015 dari
SGS Yarsley International Certification Services, Ltd Perusahaan sangat
berkomitmen untuk mencegah pencemaran lingkungan dan meningkatkan
keselamatan dan kesehatan dalam bekerja lingkungan Hidup. Sejalan dengan
komitmen ini, Perusahaan telah memperoleh ISO -14001: 2015 dan ISO-45001:
2015. dari SGS Yarsley International Certification Services, Ltd.
Perusahaan juga memperoleh sertifikat SMK3 pada tahun 2018. Selain itu,
Perusahaan memperoleh Sertifikat KEMA dari KEMA Nederland BV dan sertifikat
TUV. Pada awal 2016, Perusahaan berpartisipasi dalam pengembangan dan penelitian
terkait produk baru yang akan diluncurkan pada tahun-tahun berikutnya. Perusahaan
juga melakukan ekspansi dengan menambah lini bisnis untuk tegangan tinggi. Ini
adalah tahun di mana Perusahaan mulai memperluas kapasitas dan area produksi
untuk produk tersebut.

13. 10
Perusahaan memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun
internasional. Untuk pasar domestik, penjualan mayoritas berasal dari PT Perusahaan
Listrik Negara ("PLN ') dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (" Telkom'). Selain
itu, Perusahaan juga memasok kabel pasar bebas ke kontraktor dan distributor. Untuk
penjualan ekspor, Perusahaan memasarkan ke berbagai negara seperti: Singapura,
Malaysia, Timor Leste, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Nepal,
Bhutan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Afganistan, UEA, Yaman, Saudi
Saudi, Qatar, Lebanon, Irak, Yordania, Mesir, Jepang, Korea Selatan, Australia,
Panama, Brasil, Kenya, Tanzania, DR Kongo, Republik Kongo, Nigeria, Ethiopia,
Mozambik, Uganda, Eritrea, Malta, Mauritius, Siprus, Seychelles, Liberia, Haiti,
Suriname, Palestina, Hong Kong, Taiwan, Cina, Samoa, Chili.
 PT Sentul City
Perseroan ini didirikan dengan nama PT. Sentragriya Kharisma tanggal 16 April
1993 . Sentul City adalah induk hijau terencana yang benar-benar terintegrasi yang
terletak di antara daerah berkembang pesat di selatan Jakarta dan Bogor, menawarkan
arsitektur desain internasional yang inovatif sehingga menghasilkan kualitas yang
tinggi sebagai komunitas perifer Jakarta yang berkelanjutan. Kawasan ini memiliki
luas 3100 hektar. Sentul City Tbk memiliki dua kantor yaitu Kantor Pusat yang
beralamat di Gedung Menara Sudirman, Lantai 25, Jl.Jend.Sudirman Kav.60, Jakarta
12190, Indonesia dan Kantor Operasional yang beralamat di Sentul City Building,
Jl.MH. Thamrin Kav.8, Sentul City, Bogor 16810, Indonesia.Perusahaan ini bergerak
dibidang property dan bangunan konstruksi.
Pada tanggal 9 Agustus 1993, Perseroan melakukan perubahan nama dari PT.
Sentragriya Kharisma menjadi PT. Royal Sentul Highlands, Pada tanggal 30 Juni
1997, berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dengan surat No. S-
1511/PM/1997, Perseroan melakukan Penawaran Saham Perdana (IPO) kepada
masyarakat atas 400.000.000 saham Seri A dengan harga penawaran Rp. 500,- (lima
ratus rupiah) per saham, sehingga mendapatkan dana hasil IPO Rp. 200.000.000.000,-
(dua ratus milyar rupiah). Saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta
(BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada tanggal 28 Juli 1997.
Tanggal 29 Juli 1999, Perseroan telah memperoleh pengesahan RUPSLB serta
pernyataan efektif dari Ketua Bapepam sesuai Surat Keputusan No. S-1379/PM/1999,
untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu atas sejumlah 4.004.000.000 (empat milyar empat juta)
saham Seri B. Harga penawaran adalah Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per saham,
sehingga total dana hasil PUT I yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp.

14. 11
800.800.000.000,- (delapan ratus milyar delapan ratus juta rupiah). Saham-saham
tersebut dicatatkan di BEJ dan BES pada tanggal 3 Agustus 1999.
Perseroan kemudian melakukan perubahan nama sekali lagi menjadi PT. Sentul
City, Tbk, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 26 tanggal 19 Juli 2006 .
Perseroan kembali melakukan penawaran atas saham-sahamnya pada tanggal 8
September 2006, melalui Penawaran Umum Terbatas II atas 8.151.000.000
(delapan miliar seratus lima puluh satu juta) saham Seri C dengan harga nominal Rp.
100(seratus rupiah)per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek
Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada tanggal 22 September 2002.
3.3. Penyajian Akuntansi di Organisasi Sektor Publik Kota Bogor
Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. 62 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan
Keuangan telah terbit. Latar belakang diterbitkannya Perdirjen ini adalah terdapatnya
amanat pada Pasal 26 Undang-Undang No. 41 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2009, Laporan Realisasi Anggaran pada
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 dilengkapi dengan informasi
pendapatan dan belanja secara akrual.
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan
belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang
dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang
dari mulai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sampai
dengan Akuntansi Pengguna Anggaran(UAPA), dimulai dari Laporan Keuangan
Tahunan TA 2009.
Transaksi pendapatan secara akrual :
1. Pendapatan yang masih harus diterima
Pendapatan pajak/bukan pajak yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib
bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke kas negara.
Pendapatan ini belum di catat menurut basis kas, namun disajikan di neraca yang
menggunakan basis akrual.
2. Pendapatan yang ditangguhkan
Pendapatan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan atau bendahara
pengeluaran tetapi belum disetor ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan.

15. 12
Secara substansi sudah menjadi pendapatan negara, namun secara formal belum
dicatat sebagai pendapatan menurut basis kas. Pendapatan tersebut dicatat
sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
3. Pendapatan yang diterima dimuka
Pendapatan pajak/atau bukan pajak yang sudah diterima di
rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena
masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di
kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran
oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan.
Saat pengakuan pendapatan menurut basis kas adalah saat dimana pendapatan
tersebut diterima direkening kas umum negara. Sedangkan transaksi belanja secara
akrual meliputi:
1. Belanja yang masih harus dibayar.
Belanja yang masih harus dibayar adalah tagihan pihak ketiga atau kewajiban
pemerintah kepada pisah ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum
dapat dibayarkan.
2. Belanja tahun berjalan.
Belanja tahun berjalan adalah semua pengeluaran belanja yang terjadi pada tahun
berjalan yang membebani anggaran tahun belanja. Belanja inilah nanti yang akan
disesuaikan dengan belanja akrual baik yang dibayar dimuka maupun belanja
yang masih harus dibayar pada awal tahun anggaran dan pada akhir tahun
anggaran sebagai dasar perhitungan.
3. Belanja dibayar dimuka
Pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui anggaran
tahun berjalan sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan
diterima akibat pembayaran tersebut.
Akuntansi belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui
saat uang keluar dari kas negara, bila pemerintah sudah menerima barang maupun
jasa tetapi belum dilakukan pembayannya, maka tidak diakui sebagai belanja menurut
basis kas. Namun demikian pengeluaran pemerintah untuk memperoleh jasa dimasa
depan sekalipun melewati tahun anggaran sudah dianggap sebagai belanja pada saat
pembayaran dilakukan.

16. 13
3.4. Analisis Basis Akrual PT. Sentul City Tbk
Laporan keuangan tahunan PT Sentul City Tbk. disusun berdasarkan basis akrual
dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis. Ada dua komponen yang
menjadi fokus utama yaitu laporan operasional (pendapatan dan biaya) dan laporan
arus kas (pendapatan dan belanja) yang merupakan anggaran dari perusahaan ini.
1. Laporan Operasional
a. Pendapatan bersih, didapat dari pihak ketiga: penjualan tanah, pengelolaan
kota, dan manajemen hotel, restoran, dan taman hiburan.
b. Beban Pokok Pendapatan, didapat dari biaya yang timbul di pendapatan
bersih.
c. Laba Usaha, didapat dari laba kotor dan pendapatan atau beban lainnya
(beban penjualan, beban umum & administrasi, beban pajak final,
pendapatan operasi, dan beban operasi).
d. Laba Bersih Tahun Berjalan, didapat dari laba usaha, pendapatan atau beban
keuangan, dan pajak penghasilan.
2. Laporan Arus Kas
a. Aktivitas Operasi: terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan; pengeluaran
kas untuk perolehan tanah dan pembayaran ke kontraktor & pemasok;
pengeluaran kas untuk karyawan, pembayaran kas untuk aktivitas
operasional, pembayaran beban keuangan, penerimaan bunga, pembayaran
pajak penghasilan, dan pembayaran pajak final.
b. Aktivitas Investasi: terdiri dari pembelian aset tetap berupa tanah untuk
dibangun kantor dan perumahan, properti investasi berupa mall, dan aset
tetap lainnya (dana yang dibatasi penggunaannya).
c. Aktivitas Pendanaan: terdiri dari penerimaan pinjaman bank jangka panjang,
tambahan modal disetor, pembayaran pinjaman bank jangka pendek,
pembayaran pinjaman sewa, pembayaran pinjaman bank jangka panjang,
penerimaan pinjaman jangka pendek - pihak ketiga, penerimaan pinjaman
bank jangka pendek.
3.5. Analisis Basis Akrual PT. Voksel Electric Tbk
Laporan keuangan tahunan PT Voksel Electric Tbk. disusun berdasarkan basis
akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis. Ada dua komponen
yang menjadi fokus utama yaitu laporan operasional (pendapatan dan biaya) dan
laporan arus kas (pendapatan dan belanja) yang merupakan anggaran dari perusahaan
ini.

17. 14
1. Laporan Operasional
a. Pendapatan Bersih, didapat dari penjualan kepada pihak berelasi PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero)
b. Beban Pokok Penjualan, didapat dari total biaya bahan baku (pembelian
bahan baku, BOP, dan BTKL), total barang dalam proses, dan total barang
jadi.
c. Laba Tahun Berjalan, didapat dari laba kotor, beban usaha dan lain-lain
(beban penjualan; beban umum & administrasi; beban pajak final; beban
penghapusan piutang usaha; beban bunga dan keuangan; kerugian atas
transaksi kontrak derivatif; beban lain-lain; dan penghasilan bunga), dan
pajak penghasilan.
2. Laporan Arus Kas
a. Aktivitas Operasi: terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran
kas kepada pemasok dan karyawan, penerimaan dari pendapatan bunga,
penerimaan dari restitusi pajak, pembayaran pajak, pembayaran beban bunga,
pembayaran untuk kegiatan operasi lain, dan pembayaran imbalan karyawan.
b. Aktivitas Investasi: terdiri dari penjualan aset tetap (tanah, bangunan, mesin,
instalasi listrik, dan kendaraan), pembayaran penyertaan saham, penambahan
deposito, dan pembelian aset tetap (tanah, bangunan, mesin, instalasi listrik,
dan kendaraan).
c. Aktivitas Pendanaan: terdiri dari penerimaan dari utang bank, pembayaran
dividen, penambahan dana yang terbatas penggunaannya, pembayaran utang
pembiayaan konsumen, dan penerimaan dari transaksi jual dan sewa kembali.

18. 15
BAB IV
KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan paper penerapan akuntansi
berbasis akrual. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan akan
memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat sebagai pengguna
laporan keuangan, maupun bagi pengembangan profesi akuntansi dibandingkan
dengan akuntansi berbasis kas. Manfaat bagi pemerintah, antara lain untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan
menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar informasi yang berbasis kas.
Manfaat bagi masyarakat pengguna laporan keuangan, antara lain apabila
laporan keuangan disajikan dengan basis akrual memungkinkan pengguna laporan
untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas,
menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas serta pengambilan
keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan
suatu entitas pemerintah. Penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan SDM
yang andal di bidang akuntansi, oleh karena itu profesi akuntansi diharapkan dapat
meningkatkan peranannya dalam penyediaan dan pengembangan SDM akuntansi di
sektor publik.
Contohnya penerapan akuntansi berbabsis akrual pada organisasi di Kota Bogor
adalah membuktikan bahwa sebagian besar organisasi sektor publik menggunakan
basis akrual dalam melaporkan laporan keuangannya. Komponen yang digunakan
dari laporan keuangan untuk basis akrual tersebut yaitu laporan operasional
(pendapatan dan biaya) dan laporan arus kas (belanja).
Dalam penulisan paper ini kami mengambil dua sampel organisasi sektor publik
yaitu PT. Sentul City Tbk dan PT. Voksel Electric Tbk. Laporan keuangan tahunan
PT. Sentul City Tbk dan PT. Voksel Electric Tbk, kedua organisasi sektor publik
tersebut disusun berdasarkan basis akrual dan dasar pengukuran menggunakan
konsep biaya historis. Dengan menggunakan basis aksual memudahkan kami dalam
menganalisis kedua organisasi sektor publik tersebut.

19. 16
DAFTAR PUSTAKA
------. (2017). Informasi Literatur. 5 Contoh Abstrak untuk Karya Ilmiah, Paper,
Skripsi, Makalah. [online]. Tersedia: https://www.komentarmu.com/contoh-
abstrak/. [18 Maret 2020].
------. Informasi Literatur. PT Sentul City Tbk. [online]. Tersedia:
https://www.sentulcity.co.id/. [18 Maret 2020].
------. Informasi Literatur. PT Voksel Electric Tbk. [online]. Tersedia:
https://www.voksel.co.id/en/pages/detail/company-profile. [18 Maret 2020].
Budiman. (2014). Informasi Literatur. Akuntansi Basis Akrual. [online]. Tersedia:
http://worldonstory.blogspot.com/2014/06/akuntansi-basis-akrual.html?m=1.
[18 Maret 2020].
Farida. (2010). Informasi Literatur. Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan
Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. [online]. Tersedia:
https://fafaahmad.wordpress.com/2010/01/04/tata-cara-penyajian-informasi-
pendapatan-dan-belanja-secara-akrual-pada-laporan-keuangan/. [18 Maret
2020].
Indra. (2015). Informasi Literatur. Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual. [online]. Tersedia: https://milamashuri.wordpress.com/seminar-
akuntansi/penerapan-akuntansi-pemerintah-berbasis-akrual/. [18 Maret
2020].
Kusuma, Retno Ayu. (2018). Informasi Literatur. 7 Karakteristik Organisasi Sektor
Publik yang Harus Diketahui. [online]. Tersedia:
https://dosenakuntansi.com/karakteristik-organisasi-sektor-publik. [18 Maret
2020].
Ladji, Idram M.. Informasi Literatur. Organisasi Sektor Publik. [online]. Tersedia:
https://www.scribd.com/document/357672035/Organisasi-Sektor-Publik. [18
Maret 2020].
Martina. (2019). Informasi Literatur. Mengenal Basis Akuntansi dan Standar
Akuntansi yang Berlaku di Indonesia. [online]. Tersedia:
https://ukirama.com/en/blogs/mengenal-basis-akuntansi-dan-standar-
akuntansi-yang-berlaku-di-indonesia. [18 Maret 2020]