Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang penerapan akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik khususnya Dinas Kesehatan Kota Bogor. 2. Dibahas pula peraturan terkait tentang Pusat Kesehatan Masyarakat beserta pengertian-pengertian penting seperti upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. 3. Tujuan dari pener

1. PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA OSP
DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR
Dosen Pengampu : Sujatmiko Wibowo,AK,M.M.
Kode Dosen : 432
Disusun oleh :
Hana Hanifa (022118132)
Selvia Nurandini (022118171)
Liza Lutviana (022118181)
Devia Leviasari (022118196)
Alifvian Umar (022118318)
Kelas 4A
FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
2020

2. 2
Daftar Isi
Daftar Isi......................................................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 3
1.1 LATAR BELAKANG....................................................................................................3
1.2 TUJUAN....................................................................................................................... 4
1.3 RUANG LINGKUP MATERI........................................................................................ 4
BAB II LANDASAN TEORI........................................................................................................5
2.1 DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR ............................................................................... 5
2.2 PERATURAN MENTERI KESEHATANTENTANGPUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT...................................................................................................................... 6
BAB III PEMBAHASAN ........................................................................................................... 14
3.1 Dinas Kesehatan Kota Bogor ................................................................................................. 14
3.1.1 VISI........................................................................................................................... 14
3.1.2 MISI .......................................................................................................................... 14
3.1.3 PROGRAM KERJA.................................................................................................... 14
BAB IV PENUTUP.................................................................................................................... 17
KESIMPULAN...................................................................................................................... 17
Daftar Pustaka............................................................................................................................ 18

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan
publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini tidak
berorientasi pada laba sebagai tujuan utamanya. Organisasi sektor publik merupakan
sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas
ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil bahkan bisa
dikatakan cukup besar. Organisasi sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang
unik dan berbeda dengna organisasi komersial. Salah satu ciri dari organisasi ini
adalah tujuan yang ingin dicapai. Organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk
memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan bertujuan profit
oriented. Organisasi sektor publik, termasuk di dalamnya pemerintah daerah,
mengelola dan mengalokasikan sumber daya publik untuk mencapai tujuan.
Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkannya kepada publik.
Pertanggungjawaban baik berupa aktivitas atas sumber daya, termasuk bagaimana
pengelolaan keuangan daerah (Marsiwi, 2010 dalam Marsiwi dan Hartono, 2014).
Sebagaimana yang kita ketahui, akuntansi yang berhubungan dengan organisasi
perusahaan sering kali disebut dengan akuntansi sektor privat atau akuntansi
komersial, sedangkan akuntansi yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau
nonprofit dikenal dengan sebutan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor
publik.
Diberikannya tugas paper dengan tema Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
pada OSP di Kota Bogor. Kami akan mengambil sebagian OSP yaitu Jumlah Tenaga
Kerja Kesehatan Kota Bogor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota
Bogor, Kantor UPTD PAL Kota Bogor.
Ketiga OSP dengan tema penerapan akuntansi berbasis akrual ini akan kami
kaji dengan bahasa ilmiah di beberapa bab yang akan kami bahas di dalam paper ini.
Selanjutnya berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan
pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik
dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat, maka peranan data atau informasi keuangan daerah sangat dibutuhkan
untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar
belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien. Informasi keuangan yang dimaksud adalah berupa penyajian
laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagai
salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas
publik.Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengambil judul penelitian ini yaitu: “

4. 4
1.2 TUJUAN
Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana balai penelitian data kesehatan,pertambangan Kota
Bogor melalui basis akrual.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat
perhitungan organisasi sektor publik dalam sebuah organisasi berbasis akrual.
3. Untuk mengetahui fungsi penerapan akuntansi sektor publik berbasis akrual pada
organisasi sektor publik yang di cantumkan.
4. Untuk mengetahui manfaat dari penerapan SAP tersebut.
1.3 RUANG LINGKUP MATERI
Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang
dilakukan telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara.
Sehingga pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik pada pemerintahan akan
berdampak kosongnya pengaturan praktik praktik akuntansi di sektor publik itu
sendiri. Salah satu hal yang amat substansial adalah konsesus akan ruang lingkup
akuntansi sektor publik.
Organisasi sektor publik dibatasi dengan organisasi-organisasi yang
menggunakan dana masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke
masyarakat. Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang
utama, yakni :
1. Akuntansi Pemerintah Pusat.
2. Akuntansi Pemerintah Daerah.
3. Akuntansi Parpol dan LSM.
4. Akuntansi Yayasan.
5. Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan puskesmas, rumah sakit, dan sekolah.
Akuntabilitas amat penting dalam pengelolaan dana masyarakat. Praktik
pemilihan program dengan dana masyarakat perlu dikembangkan dalam konteks visi
kesejahteraan masyarakat. Ini berarti akuntabilitas manajemen kesejahteraan
masyarakat sangat menentukan perkembangan Akuntansi Sektor Publik.

5. 5
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR
Dinas Kesehatan ini memuat profil Kesehatan dan informasi penting berbagai
program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Dan bermanfaat dalam
memberikan data dan informasi di bidang kesehatan yang dapat di gunakan tidak
hanya oleh tenaga kesehatan,namun juga dapat di manfaatkan oleh masyarakat
luas.
Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen
masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang setingggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai
indikator yaitu indikator angka harapan hidup, angka kematian dan status gizi
masyarakat.
Salah satu tujuan dilaksanakannya desentralisasi pembangunan kesehatan adalah
percepatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan salah satu
caranya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya-upaya
program yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk mendukung pelaksanaan upaya
program kesehatan yang efektif, efisien dan tepat sasaran tersebut dibutuhkan
ketersediaan data dan informasi kesehatan yang akurat sebagai bahan dalam
penyusunan perencanaan program yang “evidence base” sehingga diharapkan dengan
Profil Kesehatan Kota Bogor 20162 data dan informasi yang akurat maka
upaya-upaya program yang direncanakan betul-betul dapat menyelesaikan
permasalahan kesehatan yang muncul di masyarakat. Mengingat pentingnya
ketersediaan data dan informasi kesehatan baik yang bersumber dari pencatatan dan
pelaporan rutin maupun yang berasal dari masyarakat, maka di Kota Bogor terus
diupayakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan data dan
informasi sebagai bahan rujukan dalam pengambilan keputusan. Salah satu dokumen
yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kesehatan sebagai
salah satu prasyarat terlaksananya perencanaan kesehatan yang “evidence base”
adalah profil kesehatan Kota Bogor Tahun 2016 yang berisi data dan informasi
terbaru sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Diharapkan data
profil kesehatan tersebut dapat menggambarkan situasi kesehatan dan dapat
menggambarkan masalah “local specific” sejalan dengan tuntutan otonomi.
Metode penyusunan LK Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor secara umum
mengacu
pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis penjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. 6
Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016 ini
menggambarkan indikator kinerja output (grand output) atau outcome pada
program/kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selama tahun
2016 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen
Perjanjian Kinerja (Jankin) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2016. Sebagai
penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,
maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016. RKT Dinas
Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016 semula disusun dengan berpedoman pada
Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun dengan
adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
Republik Indobesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, maka RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016 dilakukan
perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut
indikator kinerja dan targetnya.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah menyusun Perjanjian Kinerja
(Jankin) Tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang
ditandatangani oleh Bupati Bogor. Jankin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun
2016 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja. Jankin ini merupakan tolok ukur evaluasi. akuntabilitas kinerja pada akhir
tahun 2016. Jankin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun
2016 disusun sesuai DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 2016 dan dilakukan
perubahan sesuai DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 2016 perubahan. Jankin
Dinas Kesehatan memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan
dicapai, indikator outcome berikut target kinerjanya, indikator output berikut target
kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Dinas Kesehatan
Kabupaten Bogor tahun 2016.
2.2 PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah dan/atau masyarakat.

7. 7
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
3. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap
kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga,
kelompok, dan masyarakat.
4. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan
untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan
penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan
pemberian kode Puskesmas.
7. Akreditasi Puskesmas yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan
terhadap mutu pelayanan Puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa
Puskesmas telah memenuhi standar akreditasi.
8. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur
pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal
balik baik vertikal maupun horizontal.
9. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan
Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat,
mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan
yang dituangkan dalam suatu sistem.
10. Instansi Pemberi Izin adalah satuan kerja yang ditunjuk oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan
informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam
melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan

8. 8
Pasal 2
1. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk
mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang: a.
memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup sehat; b. mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu; c. hidup
dalam lingkungan sehat; dan d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik
individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
2. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat.
3. Kecamatan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk
mencapai kabupaten/kota sehat.
BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN
WEWENANG
Pasal 3
1. Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi: a. paradigma sehat; b.
pertanggungjawaban wilayah; c. kemandirian masyarakat; d. ketersediaan
akses pelayanan kesehatan; e. teknologi tepat guna; dan f. keterpaduan dan
kesinambungan.
2. Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi
dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi
individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat.
3. Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab
terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
4. Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi
individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
5. Berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di
wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi,
agama, budaya, dan kepercayaan.
6. Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan
memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah
dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
7. Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan

9. 9
penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta
melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.
Pasal 4
1. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
2. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan
pendekatan keluarga.
3. Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah
satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan
jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah
kerjanya dengan mendatangi keluarga.
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
Puskesmas memiliki fungsi: a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di
wilayah kerjanya; dan b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah
kerjanya.
Pasal 6
Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di
wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Puskesmas
berwenang untuk:
a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah
kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat
dalam bidang kesehatan
d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang
bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan
Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber
daya manusia Puskesmas
g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok,
dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial,
budaya, dan spiritual
i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan
cakupan Pelayanan Kesehatan;

10. 10
j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan
respon penanggulangan penyakit;
k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan l. melakukan kolaborasi
dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di
wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah
kerja Puskesmas.
Pasal 7
Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di
wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas
berwenang untuk:
a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif,
berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor
biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter -
pasien yang erat dan setara
b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif
dan preventif;
c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu,
berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan,
keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja
sama inter dan antar profesi;
f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses
Pelayanan Kesehatan
h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber
daya manusia Puskesmas;
i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem
Rujukan; dan
j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di
wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal
7, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tingkat pertama di wilayah kerjanya.
Pasal 9
1. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan,
wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

11. 11
2. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan
bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah
sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III PERSYARATAN
Pasal 10
1. Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan.
2. Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1
(satu) Puskesmas.
3. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan
pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas
4. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan
laboratorium klinik.
Pasal 11
1. Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi: a.
geografis; b. aksesibilitas untuk jalur transportasi; c. kontur tanah; d. fasilitas
parkir; e. fasilitas keamanan; f. ketersediaan utilitas publik; g. pengelolaan
kesehatan lingkungan; dan h. tidak didirikan di area sekitar Saluran Udara
Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Puskesmas
harus memperhatikan ketentuan teknis pembangunan bangunan gedung
negara.
Pasal 12
1. Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)
meliputi: a. persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan
kerja serta persyaratan teknis bangunan; b. bangunan bersifat permanen dan
terpisah dengan bangunan lain; dan c. bangunan didirikan dengan
memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan
dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang
termasuk yang berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, anakanak, dan
lanjut usia.
2. Persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada
Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan
kesehatan.
Pasal 13

12. 12
1. Selain memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, setiap Puskesmas memiliki bangunan rumah dinas Tenaga
Kesehatan dan bangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didirikan dengan mempertimbangkan aksesibilitas Tenaga Kesehatan
dalam memberikan pelayanan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal
terdapat keterbatasan lahan dan/atau hasil analisis dinas kesehatan daerah
kabupaten/kota Puskesmas tidak membutuhkan bangunan rumah dinas tenaga
kesehatan.
Pasal 14
1. Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) paling
sedikit terdiri atas: a. sistem penghawaan (ventilasi); b. sistem pencahayaan; c.
sistem air bersih, sanitasi, dan hygiene; d. sistem kelistrikan; e. sistem
komunikasi; f. sistem gas medik; g. sistem proteksi petir; h. sistem proteksi
kebakaran; i. sarana evakuasi; j. sistem pengendalian kebisingan; dan k.
kendaraan puskesmas keliling.
2. Selain kendaraan puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k, Puskesmas dapat dilengkapi dengan ambulans dan kendaraan lainnya.
Pasal 15
Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal
14 harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar
tetap laik fungsi.
Pasal 16
1. Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)
meliputi: a. jumlah dan jenis peralatan sesuai kebutuhan pelayanan; b.
kelengkapan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; c. standar mutu, keamanan, dan keselamatan; dan d. diuji dan
dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang
berwenang.
2. Jumlah dan jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
kebijakan, kebutuhan, kompetensi, dan kewenangan tenaga kesehatan
Puskesmas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pada kondisi infrastruktur belum memadai, jumlah dan jenis peralatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menyesuaikan dengan alat
lain yang memiliki fungsi yang sama.
Pasal 17

13. 13
1. Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)
meliputi dokter dan/atau dokter layanan primer.
2. Selain dokter dan/atau dokter layanan primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Puskesmas harus memiliki: a. dokter gigi; b. Tenaga Kesehatan
lainnya;dan c. tenaga nonkesehatan.
3. Jenis Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
paling sedikit terdiri atas: a. perawat; b. bidan; c. tenaga promosi kesehatan
dan ilmu perilaku; d. tenaga sanitasi lingkungan; e. nutrisionis; f. tenaga
apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian; dan g. ahli teknologi
laboratorium medik.
4. Dalam kondisi tertentu, Puskesmas dapat menambah jenis tenaga kesehatan
lainnya meliputi terapis gigi dan mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog
kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan, dan tenaga kesehatan lain
sesuai dengan kebutuhan.
5. Dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan Tenaga Kesehatan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk
memberikan Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya.
6. Tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus
mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi,
dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.
7. Dalam hal jumlah dan jenis dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter
gigi, dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
memenuhi kebutuhan ideal, dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter
gigi, dan Tenaga Kesehatan lainnya dapat diberikan tugas lain.

14. 14
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Dinas Kesehatan Kota Bogor
Dinas Kesehatan kota Bogor ini beralamat di Jalan Kesehatan No.3, Tanah Sareal,
Tanah Sereal,
Kota Bogor, Jawa Barat dengan kode pos 16161 dan Telp:(0251) 8331753.
3.1.1 VISI
Kota Bogor yang Sehat, Nyaman, Mandiri dan Berkeadilan
3.1.2 MISI
1. Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan yang paripurna, merata,
bermutu, terjangkau dan nyaman
2. Menggerakkan peranserta masyarakat dalam meningkatkan kesehatan
individu, keluarga dan lingkungan serta jaminan kesehatan
3. Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang profesional
dan amanah
4. Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang adil, transparan
dan akuntabel.
3.1.3 PROGRAM KERJA
 MISI 1 : Menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan yang paripurna,
merata, bermutu, terjangkau dan nyaman
Program Kerja :
1. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
2. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
3. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
6. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (bayi)
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
8. Upaya Kesehatan Masyarakat
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
10. Perbaikan Gizi Masyarakat
11. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
12. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
13. Pengawasan Obat dan Makanan

15. 15
 MISI 2 : Menggerakkan peranserta masyarakat dalam meningkatkan kesehatan
individu, keluarga dan lingkungan serta jaminan kesehatan
Program Kerja :
1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Pengembangan Lingkungan Sehat
 MISI 3 : Memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan yang
profesional dan amanah.
Program Kerja :
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
 MISI 4 : Menyelenggarakan tata kelola sumberdaya kesehatan yang adil,
transparan dan akuntabel.
Program Kerja :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota
Bogor Tahun 2018 merupakan laporan hasil kinerja program/kegiatan di Dinas
Kesehatan Kota Bogor selama Tahun 2018 dengan bersumber dana dari APBD
Kota Bogor Tahun 2018 dan sumber dana lainnya.
Pecapaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor pada Tahun
2018 terdiri dari 4 sasaran dengan 15 indikator yang ditetapkan dalam dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2018. Dari 15 indikator yang diukur
sebanyak8indikatoryang melebihi target (60%), 2indikator mencapai target (20%)
dan 5 indikator belum mencapai target (20%) yaitu rasio Puskesmas : penduduk
(1:30.000), persentase angka kesembuhan TBC (cure rate),persentase rumah
tangga ber PHBS (%), persentase rumah sehat, persentase tenaga medis dan non
medis sesuai kebutuhan. Apabila dilihat berdasarkan kategori capaian dari 15
indikator kinerja, sebanyak 3 indikator termasuk kategori Baik dan 12 indikator
termasuk kategori Sangat Baik. Dengan demikian, secara umum pencapaian
kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 dapat dikategorikan “Sangat
Baik”.
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Kesehatan Kota Bogor ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk
menilai hasil pelaksanaan kinerja di Dinas Kesehatan serta dapat menjadi dasar
bagi para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dalam perencanaan
dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di tahun berikutnya.
Pada tahun 2016, dari dana APBD Kabupaten Bogor telah ditetapkan
anggaran kesehatan sebagai berikut : anggaran pendapatan dari retribusi
pelayanan kesehatan sebesar Rp. 134.296.680.000,- Anggaran belanja Dinas
Kesehatan tahun 2016 sebesar Rp. 600.228.436.000,- terdiri dari belanja tidak
langsung (BTL) sebesar Rp. 120.704.036.000,- (20,10%) dan belanja langsung

16. 16
(BL) sebesar Rp. 479.524.400.000,- (79,95%) Pada belanja tidak langsung (BTL)
terdiri dari belanja pegawai Rp. 120.704.036.000,- (100%) sedangkan pada
belanja langsung (BL) proporsi terbesar adalah untuk belanja Barang dan Jasa
Rp.347.208.171.000,- (72,41%) belanja Modal Rp. 103.031.480.000,- (21,48 %)
kemudian belanja pegawai Rp. 29.284.749.000,- (6,11%). Dalam APBD
termasuk juga anggaran kesehatan yang berasal dari APBD Propinsi/Bantuan
Gubernur sebesar Rp. 35.200.460.000,- dan APBN (DAK) sebesar Rp.
81.659.582.000,- Pencapaian indikator sasaran seperti yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :
Rasio sarana pelayanan kesehatan dasar ; Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per
penduduk mencapai 1: 15.266 dari target 1:9.247 Rasio Rumah Sakit per
penduduk 1:206.940 dari target 1:195.519, Prosentase pengadaan obat essensial
mencapai 100 % dari target 100 %, cakupan pelayanan kesehatan rujukan
masyarakat miskin mencapai 100 % dari target 100 %, cakupan pelayana
kesehatan masyarakat mencapai 70,81 % dari target 68,00 %, Cakupan
pengawasan obat dan makanan berbahaya mencapai 100 % dari target 100 %,
Prosentase balita gizi buruk mencapai 0.017 % dari target 0.018 %, Cakupan
balita gizi buruk mendapat perawatan mencapai 100 % dari target 100 %, Rasio
posyandu per Satuan Balita baru mencapai 8,53 % dari target 11,79 %, Cakupan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan baru
mencapai 88,01 % dari target 91,25 %, Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani mencapai 78,20 % dari target 81,25 %, Cakupan kunjungan bayi 96,21
% dari target 95,00 %, Cakupan puskesmas 252,50 % dari target 252,50 %,
Cakupan puskesmas pembantu 31,11 % dari target 35,02 %, Cakupan UCI
mencapai 93,08 % dari target 100,00 %,
Rasio dokter per satuan penduduk men.apai 1:4.989 dari target 1:3869 Rasio
tenaga medis per satuan penduduk 1 : 4.259 dari target 1:3.352, Penemuan dan
penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 97,49 % dari target 82,00 %,
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100 %
dari target 100 %, Rumahdengan bebas jentik didaerah endemis mencapai 95,86
% dari target 95,00 %,Prosentase TTU yang memenuhi syarat mencapai 79,03 %
dari target 78,72 %,
Prosentase TPM yang memenuhi syarat telah mencapai 90,67 % dari target 90,46
%,cakupan Sarana Air Bersih (SAB) yang memenuhi syarat kesehatan mencapai
71,84% dari target 71,57 %, cakupan Jamban Keluarga (JAGA) yang memenuhi
syaratmencapai 72,68% dari target 71,63 % dan peningkatan Cakupan desa siaga
aktif mencapai63,36 % dari target 85,00 %.

17. 17
BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota
Bogor Tahun 2018 merupakan laporan hasil kinerja program/kegiatan di Dinas
Kesehatan Kota Bogor selama Tahun 2018 dengan bersumber dana dari APBD
Kota Bogor Tahun 2018 dan sumber dana lainnya.
Pecapaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor pada Tahun
2018 terdiri dari 4 sasaran dengan 15 indikator yang ditetapkan dalam dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2018. Dari 15 indikator yang diukur
sebanyak8indikatoryang melebihi target (60%), 2indikator mencapai target (20%)
dan 5 indikator belum mencapai target (20%) yaitu rasio Puskesmas : penduduk
(1:30.000), persentase angka kesembuhan TBC (cure rate),persentase rumah
tangga ber PHBS (%), persentase rumah sehat, persentase tenaga medis dan non
medis sesuai kebutuhan. Apabila dilihat berdasarkan kategori capaian dari 15
indikator kinerja, sebanyak 3 indikator termasuk kategori Baik dan 12 indikator
termasuk kategori Sangat Baik. Dengan demikian, secara umum pencapaian
kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2018 dapat dikategorikan “Sangat
Baik”.
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Kesehatan Kota Bogor ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk
menilai hasil pelaksanaan kinerja di Dinas Kesehatan serta dapat menjadi dasar
bagi para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dalam perencanaan
dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di tahun berikutnya.

18. 18
Daftar Pustaka
file:///C:/Users/User/Documents/Tugas%20Kuliah%20Teteh/pmk-nomor-43-
tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf
https://www.dinkes.kotabogor.go.id/index.php/post/single/654
https://www.dinkes.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/lakip-dinas-
kesehatan-kota-bogor-tahun-2018.pdf