Dokumen tersebut membahas mengenai masalah penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia di Kalimantan Barat. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) Jumlah PMI yang pulang ke Kalbar dari Januari-Juni 2022 sebanyak 898 orang, (2) Tanggung jawab penanganan pemulangan PMI oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-

1. PenangananPemulanganPekerjaMigran
Indonesia(PMI)Bermasalah
Oleh :
KBPAmingga M Primastito, S.I.K
KepalaBP3MIKALBAR
Pontianak,12Juli2022

2. Pekerja Migran Indonesia adalah
setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan
menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang 18 Tahun 2017
Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang
akan bekerja di luar Negeri dan Terdaftar Di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.
Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang 18 Tahun 2017
PENGERTIAN

3. BERDASARKAN JENIS PEMULANGAN
391
1.546 108 TOTAL 2.045
Kalbar
44%
Luar Kalbar
56%
Kalbar Luar Kalbar
898 PMI
1.147 PMI

4. 174
692 32TOTAL 898 PMI
KAPUAS
HULU
BENGKAYANG
SINGKAWANG
LANDAK
SEKADAU
SINTANG
MELAWI
KETAPANG
KAYONG UTARA
KUBU
RAYA
MEMPAWAH
SANGGAU
PONTIANAK
SAMBAS
317
76
77
89 88
1
4
90
52
65
14 10
14
1
PEMDA CUKUP
MERESPON
PERMASALAHAN
PMI
PEMDA CUKUP
MERESPON
PERMASALAHAN
PMI
PEMDA CUKUP
MERESPON
PERMASALAHAN
PMI
PEMDA CUKUP
MERESPON
PERMASALAHAN
PMI
PEMDA CUKUP
MERESPON
PERMASALAHAN
PMI
PEMULANGAN PMI BERMASALAH ASAL
KALIMANTAN BARAT
Periode Januari – Juni 2022

5. Dipulangkan Oleh UPT
BP2MI ke daerah asal
Malaysia
PLBN Entikong
(Pendataan)
VAKSIN LENGKAP
BELUM
VAKSIN
&
DOSIS
1
karantina
5 HARI Entikong
Dipulangkan Oleh UPT
BP2MI ke daerah asal

6. Pasal 39
Pemerintah Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab:
a) menjamin pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
b) mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
c) menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
d) membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
e) melakukan koordinasi kerja sama antar instansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran
Indonesia;
f) mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
g) melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan penempatan;
h) menyusun kebijakan mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
i) menghentikan atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau pada jabatan tertentu di luar negeri;
j) membuka negara atau jabatan tertentu yang tertutup bagi penempatan Pekerja Migran Indonesia;
k) menerbitkan dan mencabut SIP3MI;
l) menerbitkan dan mencabut SIP2MI;
m) melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
n) mengangkat pejabat sebagai atase ketenagakerjaan yang ditempatkan di kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul Menteri; dan
o) menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
“Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”
BAB V Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PEMERINT
AH PUSAT

7. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:
a) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah
dan/atau swasta yang terakreditasi;
b) mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, Deportasi,
dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
c) menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
d) melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik
kepada Menteri;
e) memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;
f) menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang
memenuhi syarat dan standar kesehatan;
g) menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya
berasal dari fungsi pendidikan;
h) mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
i) dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi.
Pasal 40
UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
“Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”
BAB V Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PEMERI
NTAH
PROVINS
I

8. Pasal 41
Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab:
a) menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
b) membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
c) melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
d) mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, Deportasi, dan Pekerja Migran
Indonesia Bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
e) memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan
kewenangannya;
f) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan
dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
g) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
h) melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
i) menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi
pendidikan;
j) mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
k) dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/kota.
UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
“Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”
BAB V Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PEMERI
NTAH
KAB/KO
TA

9. Pasal 35 Huruf F
Pemerintah Pusat memiliki Tugas dan tanggung jawab :
f. Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam Hal terjadi peperangan , bencana alam, wabah penyakit,
Deportasi, Dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah ;
Pasal 41 Ayat 1 & 2
1) Pemerintah Pusat bertugas menjamin keselamatan Pekerja Migran Indonesia dengan cara mengurus kepulangan Pekerja
Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, Deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia
bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian/lembaga
terkait dan daerah sesuai dengan kewenangannya;
2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia dipulangkan karena terjadi peperangan, bencana alam dan wabah penyakit
sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Pusat bertanggung Jawab memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran
Indonesia sampai ke daerah asalnya
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 59 TAHUN 2021
“Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”
BAB IV Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PEMERIN
TAH
PUSAT

10. Pasal 54 Huruf b, e & f
Pemerintah Daerah Provinsi memiliki Tugas dan tanggung jawab :
b. Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam Hal terjadi peperangan , bencana alam, wabah penyakit,
Deportasi, Dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
e. Memberikan pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum dan setelah Bekerja
f. Menyediakan pos bantuan pelayanan ditempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang
memenuhi syarat dan standar kesehatan
Pasal 56
1) Pemerintah Daerah Provinsi mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana
alam, wabah penyakit, Deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf
b, dilakukan dengan menyediakan layanan transportasi, kesehatan dan rehabilitasi sesuai dengan kewenangannya ;
2) Pemerintah Daerah Provinsi Wajib Menganggarkan untuk fasiliitas pemulangan Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi
Bersangkutan dari Debarkasi ke Daerah Asal
3) Apabila pemerintah Daerah Provinsi belum menganggarkan fasilitas Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
BP2MI dapat Memfasilitasi Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 59 TAHUN 2021
“Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”
BAB IV Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PEMERIN
TAH
PROVINSI

11. Pasal 65 Huruf d & e
Pasal 69 Ayat 1 & 2
Pemerintah Daerah kabupaten / kota memiliki tugas dan tanggung jawab :
d. Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi,
dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya ;
e. Memberikan Pelindungan Pekerja Migran indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang
menjadi tugas dan kewenangannya
1. Tugas Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit,
deportasi, dan Pekerja Migran Bermasalah sebagaimana dimaksud pasal 65 huruf d, dilakukan untuk menjamin
keselamatan Pekerja Migran Indonesia dan pemenuhan hak-haknya
2. Pelaksanaan tugas mengurus kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan
terintegrasi antara pemangku kepentingan serta berkoordinasi dengan BP2MI
Pasal 71 Huruf a
Pelindungan Setelah Bekerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e
dilakukan neliputi :
a. Fasilitas pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asalnya
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 59 TAHUN 2021
“Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”
BAB IV Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PEMERIN
TAH
KAB/KO
TA

12. Dipulangkan Oleh UPT
BP2MI ke daerah asal
Malaysia
PLBN Entikong
(Pendataan)
VAKSIN LENGKAP
BELUM
VAKSIN
&
DOSIS
1
karantina
5 HARI Entikong
Dipulangkan Oleh UPT
BP2MI ke daerah asal
MENGACU PADA
 Undang – Undang 18 Nomor 18 Tahun 2017
Tentang “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” BAB V Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
 Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2021
Tentang “Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” BAB IV Tugas dan Tanggung Jawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PEMERINTAH
PROVINSI DAN
KAB/KOTA BELUM
MENJALANKAN
AMANAT

13. TERIMAKASIH