Berikut ini adalah slide contoh sewaktu saya presentasi proposal skripsi untuk kelulusan gelar sarjana saya. Sekedar berbagi untuk blog saya di http://arryrahmawan.net. Punya saran, tips, dan trik bagaimana membuat contoh slide presentasi proposal skripsi yang keren? Yuk mention Twitter saya di @ArryRahmawan
Berikut ini adalah slide contoh sewaktu saya presentasi proposal skripsi untuk kelulusan gelar sarjana saya. Sekedar berbagi untuk blog saya di http://arryrahmawan.net. Punya saran, tips, dan trik bagaimana membuat contoh slide presentasi proposal skripsi yang keren? Yuk mention Twitter saya di @ArryRahmawan
(BAB VI) USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM).pptsarahgrace38
Pendekatan yang serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah. Hal ini tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki pondasi yang kokoh, tetapi justru menghasilkan struktur sosial ekonomi yang didominasi usaha skala besar dengan kinerja yang rapuh.
(BAB VI) USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM).pptsarahgrace38
Pendekatan yang serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah. Hal ini tidak menghasilkan struktur sosial ekonomi yang memiliki pondasi yang kokoh, tetapi justru menghasilkan struktur sosial ekonomi yang didominasi usaha skala besar dengan kinerja yang rapuh.
Pemilihannya tergantung UMKM sendiri, berdasarkan kesesuaian, kemampuan pemenuhan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan masing-masing lembaga pembiayaan tersebut. Modal ventura merupakan salah satu program Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan telah berkembang di daerah-daerah, hampir disetiap propinsi/daerah istimewa telah berdiri Perusahaan Modal Ventura Daerah (LMVD) yang menyediakan modal produktif bagi UMKM
UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Dan usaha yang berdiri sendiri.
Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. TANTANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL
INTERNAL EKSTERNAL
Yaitu, masalah-masalah yang
muncul dari dalam negeri
(faktor domestik), antara lain :
• krisis multidimensi yang
berkepanjangan
• Otonomi daerah yang
belum sempurna aplikasinya
• Isu-isu disintegrasi bangsa
Yaitu, masalah-masalah yang
mempengaruhi secara tidak
langsung yang datang dari luar
negara, seperti :
• Globalisasi yang tidak dapat
dihindari
• Isu-isu perdagangan bebas
2
3. Beberapa hal penting yang menjadi pelajaran
dari krisis ekonomi (1998) yang lalu :
1. Pembangunan ekonomi yang tidak berbasis pada
kekuatan sendiri, tetapi bertumpu pada utang & impor.
Hal ini sangat rentan terhadap perubahan faktor
eksternal dan membawa dalam krisis yang
berkepanjangan.
2. Pendekatan yang serba sentralistik, seragam, dan hanya
berpusat pada pemerintah. Hal ini tidak menghasilkan
struktur sosial ekonomi yang memiliki pondasi yang
kokoh, tetapi justru menghasilkan struktur sosial
ekonomi yang didominasi usaha skala besar dengan
kinerja yang rapuh.
3
4. Dari pelajaran diatas, maka harus dibuat rancangan
strategi dan kebijakan pembangunan yang
komprehensif dan jangka menengah – jauh.
Salah satu bentuk aktualisasi tersebut dengan
muncul wacana pembangunan atau pengembangan
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
4
6. Menteri Negara Koperasi & UKM
:
UMKM adalah: Usaha kecil termasuk usaha mikro
merupakan suatu badan usaha milik warga negara
Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum
yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan
bangunan sebanyak-banyaknya Rp.200 Juta atau
mempunyai hasil penjualan rata-rata pertahun Rp. 1
Milyar dan usaha tersebut berdiri sendiri.
6
7. Usaha Kecil & Mikro :
Milik Individu (WNI)
Berbadan Hukum
Kekayaan bersih maksimal Rp.200 Juta
Hasil penjualan (nilai omzet) rata-rata Rp. 1
Milyar pertahunnya.
7
8. USAHA MENENGAH:
Adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang
memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 Juta –
Rp. 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.
8
9. Klasifikasi Usaha dilihat dari Nilai
Kekayaannya :
NILAI KEKAYAAN
USAHA KECIL &
MIKRO
Maksimal Rp. 200 Juta
USAHA MENENGAH Rp. 200 Juta – Rp. 10 Milyar
USAHA BESAR Diatas Rp. 10 Milyar
9
10. BIRO PUSAT STATISTIK (BPS)
Usaha kecil adalah perusahaan (baik yang berbadan
hukum atau tidak) yang mempunyai tenaga kerja 5-9
orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha.
10
11. Klasifikasi Usaha dilihat dari Jumlah
Tenaga Kerjanya:
JUMLAH TENAGA KERJA
USAHA KECIL & MIKRO
:
1 – 4 Orang
USAHA MENENGAH : 20 – 99 Orang
USAHA BESAR : Diatas 99 Orang
11
12. Departemen Industri &
Perdagangan:
(UU No.9 Tahun 1995 ) Usaha Kecil merupakan bagian dari
industri dan dagang kecil yang merupakan kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah
tangga maupun satu badan, bertujuan untuk
memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan
secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling
banyak Rp. 200 Juta dan mempunyai nilai penjualan Rp. 1
Milyar atau kurang pertahunnya.
12
13. CONTOH-CONTOH UMKM:
◦ Petani tunalahan
◦ Nelayan tanpa perahu
◦ Industri kecil (skala rumah tangga)
◦ Usaha kerajinan tangan
◦ Pedagang kecil/asongan
◦ Pengecer koran, dan seterusnya.
13
14. Masalah-masalah yang sering
dihadapi oleh UMKM, antara lain:
MASALAH INTERNAL:
1) Rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha
UMKM
2) Keterbatasan modal dan askes terhadap pasar dan
perbankan
3) Kemampuan penguasaan teknologi yang masih
kurang
14
15. MASALAH EKSTERNAL:
1) Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan
usaha kecil,
2) Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana
diharapkan,
3) Kurangnya dukungan,
4) Masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia.
15
16. UMKM sebagai sebuah Organisasi
ekonomi/bisnis memiliki ciri spesifik:
Struktur ekonomi organisasi sangat sederhana
Mempunyai karakter khas
Tanpa elaborasi
Tanpa staf yang berlebihan
Pembagian kerja yang lentur
Memiliki hirarki manajemen yang kecil
Sedikit aktivitas yang diformalkan
16
17. Sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan
Jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan
Jumlah karyawan sedikit
Pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset
perusahaan
Sistem akuntansi kurang baik (biasanya bahkan tidak
memiliki pembukuan)
17
18. Faktor-faktor Penyebab Kegagalan
Sektor Industri untuk berkembang :
1. Poor Decesion making ability, yakni lemahnya
kemampuan dalam mengambil keputusan.
2. Management imcompetence, yakni ketidakmampuan
manajemen.
3. Lack of experience, yakni kurang berpengalaman
4. Poor financial control, yaitu lemahnya pengawasan
terhadap keuangan.
18
19. 5. Deterioration of working capital, yakni kemerosotan
posisi modal kerja,
6. Declining sales, artinya sering menemukan penurunan
pada volume penjualan.
7. Declining profit, yaitu buruknya manajemen
mendorong terjadinya penurunan laba atau
keuntungan.
8. Icreasing debt, sebaliknya hutang terus meningkat.
19
20. Kendala-kendala lain yang mempengaruhi
Sulitnya Pengembangan UMKM adalah
adanya pemikiran-pemikiran atau mitos
yang salah kaprah, antara lain:
1) Mitos akan adanya kecenderungan pemikiran
bahwa alokasi sumberdaya pembangunan
diprioritaskan menurut dimensi rasional lebih
penting daripada dimensi moral, dimensi
material lebih pada dimensi institusional, dan
dimensi ekonomi lebih penting daripada
dimensi sosialnya
20
21. 2) Mitos bahwa pendekatan pembangunan yang
berasal dari atas (top-down) lebih mudah dan
lebih baik daripada pembangunan dengan
pendekatan dari bawah (bottom-up) yang
berasal dari aspirasi pembangunan ditingkat
grassroot.
3) Mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih
membutuhkan bantuan material (fisik) daripada
bantuan keterampilan teknis dan manajerial
4) Mitos bahwa pengetahuan dan teknologi impor
selalu lebih baik daripada teknologi tradisional.
21
22. 5) Mitos bahwa kelembagaan lokal cenderung
tidak efesien (bahkan tidak efektif) serta
menghambat proses pemberdayaan
masyarakat itu sendiri.
6) Mitos bahwa masyarakat di lapisan bawah
tidak tahu akan apa yang diperlukan dan
bagaimana memperbaiki nasibnya,
7) Mitos bahwa berbagai kemiskinan yang
terjadi merupakan akibat ketidakmampuan,
kebodohan, dan kemalasan orang miskin
sendiri.
22
23. 8) Mitos bahwa efesiensi merupakan tujuan utama
pembangunan dan tujuan dari alokasi sumberdaya-
sumber daya masyarakat.
9) Mitos bahwa sektor pertanian dan pedesaan
merupakan sektor yang inferior, tradisional, kurang
produktif, dan memiliki masa pengembalian investasi
yang panjang sehingga tidak perlu diprioritaskan
pengembangannya.
10) Mitos keseimbangan dalam akses dan kepemilikan
sumber daya pembangunan, merupakan syarat penting
untuk melakukan perubahan.
23