Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas pentingnya pemberdayaan UMKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kota Makassar dengan meningkatkan akses modal, manajemen, dan pelatihan bagi pelaku UMKM.

1. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI KOTA MAKASSAR.
Nur Aisyah (1894040001)
Pertiwi Indah Mersellena (1894040007)
Leni Pandayan (1894040021)
Arnicha Tea Panggeso (1894041009)
(Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar)
Email: aisyahnurr1317@gmail.com , pertiwiindahmars@gmail.com,
pandayanleni@gmail.com , arnichapanggeso@gmail.com
PENDAHULUAN
Di Kota Makassar, UMKM memiliki peran yang relatif sentral di sektor
perekonomian. Namun, mereka masih belum bisa berkembang secara maksimal.
Banyak UMKM yang mengalami kendala dan strategi yang dilakukan selama ini
belum mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Haeruman
mengungkapkan, tantangan dunia usaha khususnya perkembangan UMKM
meliputi aspek yang luas, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia
mengenai kapabilitas manajemen, organisasi dan teknologi, kompetensi wirausaha,
akses permodalan yang lebih luas, informasi pasar yang transparan, faktor produksi
input lainnya, dan iklim bisnis yang sehat yang mendukung inovasi, kewirausahaan,
dan praktik bisnis dan persaingan yang sehat (Musa and Hasan 2018).
Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu faktor yang menghambat
proses pembangunan pertanian. Salah satu negara yang masih menjadi primadona
sosial ini oleh salah satunya adalah. Kemiskinan di masyarakat masih cukup tinggi.
Meski lembaga statistik negara, aaylw Dinyatakan bahwa setiap tahun kemiskinan
cenderung menurun (Nurhanisah 2019). Kemiskinan merupakan masalah kompleks
yang dihadapi oleh semua Gnom veernts di dunia. Kemiskinan dan pengangguran
merupakan salah satu penghambat pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan tolak
ukur bagi sebuah negara untuk mengetahui apakah pembangunan yang tengah
berlangsung dapat di nikmati oleh segenap warga negaranya tanpa memandang hal-
hal yang bersifat atributif. Dengan kata lain, pembangunan yang berlangsung harus
benar-benar merata dalam masyarakat. Kemiskinan bukanlah merupakan sesuatu
yang berdiri sendiri, karena ia adalah akibat dari tidak tercapainya pembangunan
ekonomi yang berlangsung. Pemerintah akan melakukan peningkatan efektivitas
penanggulangan kemiskinan.

2. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, karena jika tidak
tertanggulangi akan dapat mengganggu pembanguan nasional. Dalam hal ini, ada
beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan
menggerakkan sektor real melalui sektor UMKM. Menurut Saleh (2015) upaya
strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain,
pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi
regulasi dan perlindungan usaha. Yang Kedua menciptakan sistem penjaminan bagi
usaha mikro. Dan yang Ketiga menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan
dan bantuan menejerial. Serta yang keempat yaitu memperbesar akses perkreditan
pada lembaga keuangan.
Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) di Indonesia merupakan
salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena usaha tersebut
merupakan tulang punggung system ekonomi kerakyatan yang tidak hanya
ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan
antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja
(Krisnawati and Hussein 2016). Lebih dari itu, pegembangannya mampu
memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan konstribusi yang signifikan
dalam mempercepat perubahan structural, yaitu meningkatnya perekonomian
daerah dan ketahanan ekonomi nasional.
Supriyanto ( 2006) mengatakan bahwa Berbagai peran strategis dimiliki
sektor UMKM, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Adapun
beberapa kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan
manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan
permasalahan dalam usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena
sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan
teknologi, yang akan berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk
berkembang. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran
penting dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan
pengurangan ketimpangan di negara maju dan berkembang. Terlepas dari peran
penting yang dimainkan oleh UMKM dalam penciptaan lapangan kerja,
pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan dan
pedesaan, mereka masih menghadapi banyak tantangan. Antara lain, akses
keuangan disebut-sebut menjadi yang teratas oleh banyak UMKM. Mengingat
orientasi komersial dari sistem keuangan konvensional, mungkin tidak
mengherankan jika bank tidak memberikan pinjaman kepada UMKM (Marwa
2014)
Padahal UMKM punya tumbuh, kemajuannya tampak lambat, sehingga
belum sepenuhnya berkontribusi pada penurunan jumlah dan persentase penduduk

3. miskin. UMKM masih menghadapi berbagai masalah dan hambatan dalam hal
masuk memengaruhi daya saing produk mereka. Pengembangan UMKM dapat
menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong
pertumbuhan ekonomi untuk lebih mengurangi jumlah penduduk miskin dan
memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka (Nursini 2020)
Upaya pemberdayaan UMKM telah menjadi prioritas dari program
pemerintah, baik di negara berkembang maupun negara maju, bahkan telah menjadi
perhatian dunia, terutama untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara negara-
negara yang sedang berkembang dan negara maju dalam mengatasi masalah
pengangguran dan kemiskina. jurnal Fidianing Sopah, Winda Kusumawati,(2020)
UMKM merupakan kelompok usaha yang paling konsisten yang tidak tergoncang
walaupun terjadi krisis ekonomi, bahkan UMKM dapat membantu perekonomian
nasional dengan menopang PDB Indonesia. Pemberdayaan merupakan proses yang
dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti pemberian wewenang,
meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan, sehingga setiap orang dapat
memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi
pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pemberdayaan
UMKM harus dilakukan agar dapat membantu perekonomian masyarakat di tingkat
kecil.
Dalam perspektif pemberdayaan, keberadaan UMKM dengan segala
karekteristiknya dituntut untuk menangkap peluang dalam situasi ekonomi yang
sangat sulit, yaitu fleksibilitas yang tinggi dan dengan dukungan manajemen yang
memadai dalam menghasilkan produk dan jasa (Hejazziey 2009). Pemberdayaan
UMKM mendorong laju pertumbuhan ekonomi sehingga dianggap mampu
mengentaskan kemiskinan maupun pengangguran. Kehadiran UMKM dapat
mengentaskan kemiskinan maupun pengangguran dikarenakan dapat melibatkan
banyak orang dengan berbagai jenis usaha. UMKM merupakan salah satu cara yang
dipakai untuk mengurangi jumlah pengangguran dan mampu menyerap tenaga
kerja. Sehingga masyarakat memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu memenuhi
kebutuhan hidup ataupun meningkatkan taraf hidup melalui UMKM (Fidianing
Sopah, Winda Kusumawati 2020).
Perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) bertindak sebagai spesialis dan jiwa pertumbuhan
ekonomi di dunia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran
yang dominan dalam pembangunan ekonomi suatu negara (Dangi Neha 2014).
UMKM sebagian besar telah diakui sebagai batu fondasi bagi perkembangan
industri di negara mana pun. Perusahaan-perusahaan ini menyumbang sekitar 90%

4. dari bisnis di seluruh dunia. Mereka menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari
50% angkatan kerja dunia.
Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) (Hussain et al. 2017) telah
memainkan peran penting bagi pembangunan pertumbuhan ekonomi suatu negara
serta pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja baru dan
memberikan pendapatan bagi masyarakat . UMKM tidak hanya membantu selama
periode pertumbuhan ekonomi tetapi juga dalam resesi ekonomi. pengembangan
usaha mikro, kecil dan menengah dan tujuan peningkatan pendapatan. S. Nichter
dan L. Goldmark pada tahun 2009 melakukan survei komprehensif dan mencoba
menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan usaha mikro & kecil
di negara berkembang. Dari survei tersebut mereka menemukan empat jenis faktor
yang berhubungan dengan pertumbuhan perusahaan kecil yaitu: karakteristik
wirausaha individu, karakteristik perusahaan, faktor relasional seperti jaringan
sosial atau rantai nilai dan faktor kontekstual seperti lingkungan bisnis.
Dari hasil pendataan maka dapat dikatakan bahwa kendala yang dihadapi
UMKM adalah: (a) Keterbatasan Modal Usaha; (b) Melonjaknya harga bahan baku
dan bahan penolong karena rencana kenaikan tarif dasar listrik; (c) pengetahuan
desain teknis yang terbatas seperti estetika, teknologi produksi, tren pasar dan lain-
lain; (d) manajemen pemasaran yang benar belum diterapkan; (e) Kualitas sumber
daya manusia yang masih rendah sehingga pimpinan perusahaan belum mampu
menerapkan manajemen produksi dengan tepat. Sedangkan permasalahan
mendasar yang umumnya dihadapi UMKM dalam memperoleh modal usaha adalah
karena prosedur pengajuan yang sulit, kurangnya agunan, ketidaktahuan tentang
prosedur dan suku bunga yang tinggi. Dari beberapa permasalahan tersebut di atas,
yang menjadi permasalahan internal hanyalah ketidaktahuan tentang prosedur,
Sedangkan faktor lainnya adalah faktor eksternal (pihak kreditur). Untuk
melindungi risiko kredit menuntut kegiatan usaha yang dilakukan dengan prinsip
manajemen modern, izin usaha resmi dan agunan. Perbedaan cara pandang antara
permasalahan yang dihadapi UMKM dengan kondisi yang harus ditaati oleh
lembaga penyalur kredit menjadi alasan mendasar mengapa UMKM masih
kesulitan mendapatkan pinjaman modal usaha (Internasional et al. 2019).
Kondisi masyarakat saat ini semakin berkembang, terutama akibat
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan semakin
canggih. Akibat masalah - masalah yang dihadapi semakin kompleks, kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi ini berimbas pada berbagai aspek kehidupan,
seperti agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini dapat
dilihat dimana implementasi terhadap konsep pembangunan telah banyak merubah
kondisi kehidupan masyarakat. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

5. memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian
Indonesia. UMKM memberi sekitar 87% kontribusi ke dalam beberapa badan usaha
di Indonesia dan memiliki andil sebesar 85% dalam penyerapan tenaga kerja. Akan
tetapi, seiring berjalannya waktu semangat nawacita, pemerintah berupaya untuk
meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing secara internasional, serta
menumbuhkan kemandirian ekonomi dengan pemberatan sektor- sektor strategis
ekonomi domestik. Namun, dengan adanya sektor UMKM, banyaknya
pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi
berkurang. Sektor UMKM telah terbukti menjadi pilar perekonomian yang tangguh
dan kuat (Murdani , Sus Widayani 2019)
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM
Strategi penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan
pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan
peranannya dalam perekonomian sehingga dapat mengurangi angka pengangguran
dan menekan angka kemiskinan. Secara umum kebijakan dalam pemberdayaan
UMKM diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan
kesenjangan serta menciptakan kesempatan kerja. Dalam rangka mendukung upaya
penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, langkah kebijakan yang ditempuh
adalah penyediaan dukungan dan kemudahan untuk mengembangan usaha ekonomi
produktif berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin atau di
daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha skala
mikro tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan
pengelolaan usaha, peningkatan akses ke lembaga keuangan mikro, serta sekaligus
meningkatkan kepastian dan perlindungan usahanya sehingga menjadi unit usaha
yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing (Putriana
2014).
Untuk menghasilkan pendapatan yang cukup guna membantu
meminimalkan insiden kemiskinan tingkat tinggi di sebagian besar negara
berkembang, badan pendanaan internasional dan analis pertumbuhan ekonomi telah
menyarankan kepada pembuat kebijakan di negara berkembang untuk melakukan
upaya yang lebih besar dalam mempromosikan pembangunan sektor swasta dengan
UMKM berada di garis depan. Menurut Beck, Demirguc-Kunt & Levine
(Agyapong 2010), Bank Dunia menyetujui lebih dari $ 10 miliar untuk mendukung
program pengembangan UMKM dengan alasan bahwa ia memiliki kemampuan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.
Sebagaimana dicatat oleh Hallberg (2001), tujuan dari program pengembangan
UMKM adalah untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan
kewirausahaan yang sudah ada di sebagian besar negara karena keduanya
merupakan bagian besar dari perusahaan dan lapangan kerja.

6. Fitur penting dari Sektor UMKM adalah kemampuannya untuk
menciptakan lapangan kerja. UKM yang bersemangat dianggap penting dalam
menyelesaikan masalah sosial ekonomi multivariat di negara berkembang termasuk
pengangguran, pertumbuhan rendah dan kemiskinan. Menurut Abdullahi and
Zakari (2013) lapangan kerja produktif adalah kunci untuk mencapai pengurangan
kemiskinan yang berkelanjutan dan fakta bahwa UMKM memiliki potensi untuk
menciptakan lapangan kerja massal, sangat penting bahwa potensi penciptaan
lapangan kerja yang besar setiap upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan
dapat mencapai lebih sukses jika mereka diberi perhatian yang diperlukan.
LANDASAN TEORITIS
Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
UMKM untuk bertahan hidup dapat dilakukan dengan meningkatkan daya
saing dan pengembangan sumber daya manusia agar memiliki nilai dan mampu
meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, antara lain melalui penyaluran kredit
(KUR), pemberian akses informasi pemasaran, pelatihan keuangan mikro. institusi
melalui peningkatan kapasitas, dan pengembangan teknologi informasi (TI).
Demikian pula upaya lain dapat dilakukan melalui kampanye cinta produk dalam
negeri dan suntikan dana kepada lembaga keuangan mikro. Keuangan mikro telah
menjadi wacana global yang diyakini oleh banyak orang sebagai metode
penanggulangan kemiskinan. Berbagai lembaga multilateral dan bilateral
berkembang keuangan mikro di berbagai program kerjasama. Pemerintah di
beberapa negara berkembang juga telah berupaya mengembangkan keuangan
mikro dalam berbagai pembangunanprogram. Non Organisasi pemerintah juga
tidak ketinggalan untuk berperan dalam penerapan keuangan mikro (Internasional,
Ekonomi and Adrian, 2018).
UMKM di Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi
nasional. Itu bisa dilacak dari jumlah lapangan kerja dan peluang kerja dari UMKM.
Objek penelitiannya adalah UMKM karena merupakan penyangga ekonomi
terutama pada saat krisis ekonomi tahun 1998, sehingga status ekonomi Indonesia
dapat dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saat itu, hanya UMKM yang mampu
bertahan dalam krisis ekonomi (Sigi et al., 2017).
Dalam perspektif global telah diakui bahwa UKM memiliki peran yang
sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dalam
sejarah perekonomian Indonesia semua pihak mengakui keberadaan UMKM
sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kelas tunggangan UKM telah
digagas oleh Asosiasi Jasa Pengembangan Bisnis Indonesia (ABDSI) melalui
perpindahan satu juta UKM ke Kelas yang lebih tinggi. Pendekatan gerakan untuk
memacu daya saing UKM dengan tema “SMES Grade” bergulir sejak akhir tahun

7. 2013 melalui berbagai pertemuan, diskusi, workshop dilakukan untuk
mematangkan konsep dan merangkul banyak pihak yang bersedia mendukung. ide.
Pengertian UKM naik kelas ini sederhana jika bisnis berkembang, produktivitas
meningkat, dan daya saing meningkat, Sehingga semua pelaku usaha mikro
memiliki potensi yang sama untuk naik kelas ke kategori yang lebih tinggi. Mikro
bisa menjadi usaha kecil, usaha kecil bisa menjadi usaha menengah, usaha
menengah bisa menjadi usaha besar (Erlanitasari et al., 2020).
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting
dalam perekonomian masyarakat Indonesia (Akuntansi, Mikro and Akuntansi,
2020). Pertama, UMKM merupakan sarana pengentasan masyarakat dari
kemiskinan karena UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Pernyataan
tersebut didukung oleh data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011 yang
menunjukkan bahwa lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap sekitar
101,7 juta orang. Jumlah ini meningkat menjadi sekitar 57,8 juta unit UMKM
dengan angkatan kerja 114 juta orang. Kedua, UMKM adalah sarana untuk
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kecil. Berbeda dengan perusahaan besar,
UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat, termasuk di daerah terpencil.
Keberadaan UMKM di 34 provinsi di Indonesia telah mengurangi kesenjangan
ekonomi karena masyarakat kecil tidak perlu pindah ke kota untuk mendapatkan
penghidupan yang layak. Ketiga, UMKM memberikan devisa bagi negara karena
pangsa pasar UMKM mencakup skala nasional dan internasional. Data
Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia tahun 2017 menunjukkan bahwa
penerimaan devisa negara yang tinggi dari pelaku UMKM mencapai Rp88,45
miliar
Pemberdayaan UMKM
Pemberdayaan UMKM di Indonesia, mengembangkan, "Lima Filsafat
Jari/Filsafat Lima Jari, artinya setiap jari memiliki peran dan tidak dapat berdiri
sendiri serta akan menjadi lebih kuat jika digunakan secara bersamaan (Affandi et
al., 2020).
1. "Sebuah. Acungan jempol, “Mewakili peran lembaga keuangan yang berperan
dalam intermediasi keuangan, khususnya dalam memberikan pinjaman
pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai Agen
Pembangunan (development agent)”.
2. Jari telunjuk, “Mewakili regulator yaitu Pemerintah dan Bank Indonesia yang
berperan di sektor riil dan regulator fiskal, pemberian izin usaha, sertifikasi
tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai jaminan, menciptakan
iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan".
3. Jari tengah, "Mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan

8. dan UMKM, termasuk Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units,
sebuah perusahaan penjaminan kredit".
4. Jari Manis, “Mewakili fasilitator yang berperan membantu UMKM khususnya
usaha mikro, membantu UMKM mendapatkan pembiayaan bank, membantu
bank dalam pemantauan kredit dan konsultasi pengembangan UMKM".
5. Kelingking, “Mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, wajib
pajak dan membuka lapangan kerja”.
Pemberdayaan UMKM merupakan pilihan strategis karena merupakan cara
untuk pulih dari keterpurukan ekonomi dengan mempercepat pertumbuhan
ekonomi pada masa pascakrisis. UMKM dinilai bisa menjadi solusi dalam
meningkatkan perekonomian di Indonesia. Indikator pemberdayaan UMKM
meliputi: jumlah pendapatan yang diperoleh UMKM, jumlah pegawai, dan jumlah
dan kualitas produk yang dijual atau diproduksi. Inklusi keuangan penting untuk
memastikan inklusi ekonomi karena perkembangan sektor keuangan mendorong
pertumbuhan ekonomi dengan memobilisasi tabungan dan investasi di sektor
produktif. Ini didasarkan pada infrastruktur kelembagaan yang disediakan oleh
sistem keuangan, yang berkontribusi pada pengurangan biaya informasi dan
transaksi serta secara tidak langsung memungkinkan penurunan kemiskinan,
mendorong pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Salah satu
cara untuk meningkatkan nilai ekspor adalah dengan meningkatkan pemberdayaan
produk dari usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM dianggap sebagai solusi
dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia (Sahela, Susanti and Adjie,
2021).
Pemberdayaan perubahan yang terjadi dalam filosofi manajemen yang
dapat membantu menciptakan lingkungan dimana individu dapat menggunakan
kemampuan dan energinya untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang karyawan
memiliki kewenangan dan inisiatif untuk melakukan sesuatu yang dianggap perlu,
jauh melebihi tugas kesehariannya. Pemberdayaan membantu menghapuskan
kondisi yang menyebabkan ketidakberdayaan sekaligus meningkatkan perasaan
kemanjuran diri pekerja. Efikasi Diri adalah perasaan bahwa dia mampu
menyelesaikan pekerjaan apa pun yang diberikan kepadanya. Namun, Efikasi Diri
perlu didukung oleh kemampuan yang sebenarnya. Dengan demikian,
pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan masyarakat lebih
berdaya atau lebih mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan
memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung
jawab (Hendra, 2019).
Pemberdayaan adalah siklus yang bukan siklus momen. Proses ini memiliki
tiga tahapan yaitu; menciptakan kesadaran, peningkatan kapasitas, dan
pemberdayaan. Tahap pertama adalah menciptakan kesadaran, dimana pada tahap

9. ini target yang akan diberdayakan diberi pencerahan berupa penyadaran bahwa
mereka berhak memiliki sesuatu. Tahap kedua adalah peningkatan kapasitas, yang
sering disebut dengan peningkatan kapasitas. Untuk memberi kekuatan, yang
bersangkutan harus memiliki kemampuan sebelum orang lain. Mengaktifkan
manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok. Tahap ketiga adalah
pendanaan, yaitu proses pemberian tenaga sesuai dengan keterampilan
penerimanya. Konsep pemberdayaan sebagai konsep alternatif pembangunan pada
hakikatnya menekankan pada kemandirian pengambilan keputusan dari kelompok
masyarakat berdasarkan sumber daya pribadi langsung (partisipasi), demokrasi,
dan pembelajaran sosial melalui pengalaman tangan pertama. Pemberdayaan
proses merupakan suatu metode yang berusaha mengubah persepsi termasuk
merubah motivasi seseorang dalam masyarakat, sehingga individu dapat
beradaptasi dengan lingkungannya yang lebih luas (Maksum, Sri Rahayu and
Kusumawardhani, 2020).
Kemudian pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai salah satu solusi bagi
mereka yang mengalami ketidak berdayaan sehingga ikut merasakan hasil
pembangunan yang belum sepenuhnya mereka rasakan, hal ini karena
pembangunan sebenarnya dianggap sebagai sesuatu yang melemahkan posisi
masyarakat rentan, jadi pemberdayaan Suharto (2014) mengacu pada kemampuan
masyarakat khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan
atau kemampuan dalam; (Sebuah). Memenuhi kebutuhan dasar agar mereka
memiliki kebebasan, dalam arti tidak hanya bebas mengutarakan pendapat, tetapi
juga bebas dari rasa lapar, bebas dari kebodohan, bebas dari rasa sakit. (b). Raih
sumber daya produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan
dan mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. (c). Berpartisipasi dalam
proses pengembangan dan keputusan yang memengaruhi mereka (Juwita, Arsyad
and Alfando, 2020).
Berbagai pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yang
sebagian besar berupa pelatihan dan penyuluhan bagi UMKM diharapkan mampu
mengembangkan UMKM di Makassar. Kualitas sumber daya manusia dan
manajemen juga merupakan aspek penting untuk dikembangkan dan diupayakan
oleh Dinas agar mampu bersaing dan meningkatkan produksi UMKM. (Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perkembangan Pedagang
Kaki Lima di Wilayah Kota Makassar) Program terkait pemberdayaan UMKM
yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koordinasi dan UMKM Kota Makassar
adalah:
1. Pelatihan pembinaan teknik bordir bagi UMKM dengan tujuan meningkatkan
skill 15 orang pelaku usaha Bordir & Konveksi (Saputra, 2015)

10. 2. Pengolahan dan Pengembangan Pelayanan UMKM di Gang-gang dengan
Tujuan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat yang ada di setiap
Kecamatan. Jumlah peserta program ini tidak dibatasi
3. Pengolahan dan pengembangan bisnis kuliner untuk meningkatkan
pengetahuan para pengusaha kuliner khususnya dalam hal manajemen bisnis.
Jumlah pesertanya 10 orang (pelaku UMKM)
4. Pengolahan dan pengembangan usaha kuliner untuk memperluas wawasan dan
meningkatkan ketrampilan tentang peluang pengolahan sampah sebagai
produk usaha rumah tangga. Jumlah peserta tidak terbatas
5. Pemberian bimbingan teknis pengolahan sampah rumah tangga kepada
UMKM dan memamerkan produknya di setiap acara di Makassar. Jumlah
peserta tidak terbatas
6. Memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui pelatihan penyempurnaan
desain produk kerajinan dan kuliner, peningkatan kualitas kemasan, dan
penguatan karakteristik kuliner dan kerajinan UMKM Peserta berjumlah 10
orang (pelaku UMKM)
7. Pelatihan Informasi dan Teknologi untuk meningkatkan pemanfaatan
teknologi dalam pemasaran produk. Jumlah peserta 30. Program Kerja Dinas
Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2016-2017)
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar
Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk mencapai
United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030. Di antara
17 SDGs, yang pertama, tentang pengentasan kemiskinan, menjadi fokus utama
pemerintah dan pemangku kepentingan. Data kemiskinan masih menunjukkan
persentase kemiskinan yang tinggi yang menurun sangat lambat dari tahun ke
tahun. Selama dua dekade terakhir (2001-2018), secara rata-rata persentase
penduduk miskin menurun 0,5%, dan jumlahnya berkurang 720 juta setiap
tahunnya. Selain itu, secara rata-rata, Indeks Kesenjangan Kemiskinan dan Indeks
Keparahan Kemiskinan tetap tinggi yaitu masing-masing sebesar 2,78% dan 0,77%.
Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dipandang sebagai sektor
alternatif terpenting dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi dan
pengurangan kemiskinan baik di negara maju maupun berkembang. Kemiskinan
diartikan deprivasi dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini
termasuk pendapatan rendah dan ketidakmampuan untuk memperoleh barang dan
jasa dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan bermartabat. Kemiskinan
juga mencakup tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, akses yang buruk
terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya
suara, dan kapasitas dan kesempatan yang tidak memadai untuk kehidupan yang
lebih baik.

11. Yaregal Tilahun Geremewe (2018), mengatakan bahwa Kemiskinan biasanya
diukur sebagai absolut atau relatif:
1) Kemiskinan absolut: Kemiskinan absolut mengukur kemiskinan dalam
kaitannya dengan jumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
dasar seperti pangan, sandang, dan papan.
2) Kemiskinan relatif: ini sebenarnya merupakan indeks ketimpangan
pendapatan. Kemiskinan relatif memandang kemiskinan sebagai didefinisikan
secara sosial dan bergantung pada konteks sosial, oleh karena itu kemiskinan
relatif adalah ukuran ketimpangan pendapatan.
Salah satu yang paling strategis Upaya untuk mengatasi masalah
kemiskinan di Indonesia adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM). Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM di Indonesia mengalami
peningkatan pesat yang berdampak pada perekonomian nasional. Tingkat tahunan
tenaga kerja yang diserap meningkat 2,15% selama masing-masing tujuh tahun
terakhir penelitian (2012-2018) (Nursini 2020) pengembangan UMKM dapat
menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong
pertumbuhan ekonomi untuk lebih mengurangi jumlah penduduk miskin dan
memperbaiki kondisi sosial ekonomi.
Sektor UMKM yang berkembang dengan baik dikenal sebagai salah satu
yang mampu memerangi kemiskinan di tanah air. Pengentasan kemiskinan saat ini
menjadi salah satu agenda pemerintah nasional yang sejalan dengan Millennium
Development Goals (MGDs) yang mempunyai sasaran atau motif utama
pengentasan kemiskinan dan kelaparan di tanah air (Mohammed Sani Abdullahi,
Izah Mohd Tahir, Rahama Lami Aliyu 2015)
Pendekatan baru untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
mulai muncul karena sejumlah factor (Edom, Inah, and Emori 2015).
1) ada kekhawatiran yang berkembang atas elastisitas lapangan kerja yang rendah
dari produksi modern berskala besar. Dikatakan bahwa meski dengan
kebijakan yang lebih optimal, bentuk organisasi industri ini tidak mampu
menyerap tenaga kerja yang signifikan.
2) ada pengakuan luas bahwa penggunaan skala besar, teknik padat modal adalah
salah satu penyebabnya.
3) diagnosis empiris menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan tidak terbatas
pada pengangguran, dan bahwa sebagian besar orang miskin dipekerjakan
dalam berbagai kegiatan berskala kecil dengan produktivitas rendah.
Dengan demikian, salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah
dengan meningkatkan produktivitas mereka yang bergerak dalam produksi skala

12. kecil. Sebagian besar dari orang-orang miskin bergantung pada usaha kecil dan
menengah untuk mata pencaharian mereka. Dengan demikian, kontribusi
kewirausahaan mereka strategis bagi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan
mereka memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan
dan pengentasan kemiskinan.
Nursini (2020) Secara teoritis, hubungan UMKM dan penanggulangan
kemiskinan dapat dianalisis melalui tren pertumbuhan ekonomi dan penyerapan
tenaga kerja. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM
berdampak positif terhadap pendapatan pelaku UMKM sehingga berkontribusi
terhadap pengurangan penduduk miskin, Sedangkan hubungan tidak langsung
artinya UMKM dapat berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan melalui
pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Penanggulangan Pengangguran di Kota Makassar
Pengangguran melibatkan perbedaan antara jumlah sumber daya manusia
yang dipekerjakan pada tingkat upah dan kondisi kerja saat ini serta jumlah sumber
daya manusia yang dipekerjakan pada tingkat tersebut (Fapohunda, 2014). Laporan
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang “Tren Ketenagakerjaan Global
2013” mengatakan bahwa kaum muda tetap dilanda krisis pengangguran global.
Beberapa penyebab tingginya tingkat pengangguran adalah kualitas pendidikan,
keterampilan dan pengetahuan teknis yang menurun yang mampu merusak
kemampuan angkatan kerja. Sistem pendidikan mengajarkan masyarakat untuk
menjadi mandiri dan mengajarkan keterampilan yang dapat digunakan dalam
kehidupan nyata. Pengaruh pengangguran memiliki dampak, baik pada individu
maupun masyarakat yang menganggur ekonomi secara keseluruhan. Dampak sosial
dari pengangguran termasuk kesulitan sosial, depresi, penurunan keterampilan yang
diperoleh tetapi tidak digunakan. Pengangguran meningkatkan pengeluaran
pemerintah atau pembayaran transfer di mana program-program kesejahteraan
dilaksanakan untuk kepentingan penganggur (Elimam, 2017).
UMKM sebagai tempat lahirnya industrialisasi dan prasyarat untuk
pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mandiri. Pemerintah mengeluarkan sejumlah
kebijakan dan program untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
pengembangan UMKM. Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan keuangan
melalui penganggaran pembangunan nasioanal dengan tujuan untuk memastikan
pembiayaan yang memadai bagi UMKM memalui pinjaman atau penyertaan modal
untuk memberikan insentif fiscal yang dirancang untuk membantu pertumbuhan
dan perkembangan pesat mereka. Menurut (Beraha, 2009) UMKM mampu
beradaptasi, lebih unggul, dengan kebutuhan dan persyaratan yang diberlakukan
oleh kondisi bisnis yang dinamis dan global. UMKM mampu memberikan

13. konstribusi terbesar terhadap lapangan kerja, daya saing dan ekspor. Berbagai
upaya yang dilakukan untuk menyediakan kondisi yang diperlukan melalui
pengoperasian berbagai mekanisme, yaitu menciptakan lingkungan bisnis yang
memungkinkan pertumbuhan sektor UMKM yang lebih dinamis.
Jenis Pengangguran (Adesope and Adekunle, 2018):
a. Pengangguran yang Terlihat
Pengangguran yang tampak muncul dalam bentuk individu yang belum
memanfaatkan kemampuannya di tempat kerja. Orang-orang yang dipandang
sebagai bentuk pengangguran yang paling luas dan umum, yaitu pengangguran
wajib dan pengangguran opsional. Pengangguran wajib adalah individu yang
mampu dan mau bekerja, tetapi mereka tidak menemukan di bawah upah yang
berlaku dipasar. Pengangguran structural mengacu pada terjadinya structural
dalam perekonomian, yang menyebabkan ketidaksesuaian terhadap peluang kerja
yang tersedia.
b. Pengangguran Terselubung atau Tidak Terlihat
Pengangguran ini ditemukan di masa lalui disektor pertanian negara berkembang,
namun telah meningkat karena proses ketenagakerjaan pemerintah.
Solusi Untuk Mengatasi Masalah Pengangguran
Pemerintah fokus untuk mengatasi dilema utama pengangguran di kalangan
kaum muda dengan berbagai cara, yaitu: Konsep Proyek kecil dengan
memperhatikan standar volume modal yang ditanamkan dalam proyek: Standar ini
terdiri dari strategi yang membedakan jenis usaha kecil. Diasumsikan bahwa proyek
kecil tidak menggunakan modal secara intensif tetapi penentuan modal proyek kecil
berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Bisnis kecil dicirikan oleh
penurunan nilai produknya, dan karenanya nilai penjualannya.
Pentingnya proyek kecil dalam pembangunan ekonomi terlihat jelas
memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan nasional. Proyek-proyek ini
mengarah pada peningkatan nilai tambah dan berkontribusi pada neraca
pembayaran melalui pengurangan impor barang. Selanjutnya produk dan penerapan
kebijakan substitusi impor dengan barang produksi dalam negeri dan
perkembangan sektor ekspor negara dikaji melalui proyek-proyek tersebut. Selain
itu, proyek-proyek kecil ini mengeksploitasi bahan mentah yang tersedia secara
lokal yang menjadi sandaran banyak industri besar. Mereka juga merupakan arena
untuk pengembangan keterampilan administrasi, teknis, dan produktif serta
pemasaran untuk membuka berbagai inisiatif individu dan wirausaha.
METODE PENELITIAN

14. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian
kualitatif menurut Sugiyono mempunyai masalah yang ingin dipecahkan masih
bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang setelah peneliti berada di
lapangan (Sugiyono, 2012). menjelaskan alasan menggunakan penelitian kualitatif
adalah karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh
makna. Sehingga penulis menggunakan metode penelitian tersebut karena masalah
yang ingin penulis teliti merupakan suatu permasalahan yang belum jelas dan
sifatnya masih secara umum atau gambaran luarnya saja.
Dengan permasalahan yang demikian tidak mungkin penulis menggunakan
metode penelitian kuantitatif yang mana instrumen yang digunakan biasanya
berbentuk test atau kuesioner. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain
lain., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode ilmiah. Pada penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah pemberdayaan
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kota Makassar.
Tabel 1. Konsep Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Konsep Dimensi Indikator
A. Pemberdayaan UMKM Kegiatan 1. Mengadakan penyuluhan UMKM
2. Permodalan
3. Pengembangan potensi lokal yang
unggul
4. Fasilitas bimbingan
pendampingan
5. Pengembangan kemitraan yang
superior dan berdaya saing
B. Penanggulangan
Kemiskinan di Kota
Makassar
Pihak-pihak 6. Meningkatkan mutu Pendidikan
7. Pengetasan kemiskinan
8. Pemerataan distribusi pendapatan
masyarakat
9. Pembukaan kesempatan kerja
C. Penanggulangan
Pengangguran di Kota
Makassar
Pihak-pihak 10. Membuka lapangan kerja
sebanyak-banyaknya
11. Meningkatkan peredaran modal
usaha

15. 12. Melatih para pencari kerja untuk
memiliki jiwa entrepreneur atau
membuka usaha
13. Training dan pelatihan sertifikasi
untuk para calon pekerja
14. Memperbanyak program
perluasan kesempatan kerja
seperti padat karya produktif,
kewirausahaan, untuk penyerapan
tenaga kerja
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kasus 1: UMKM Di kota Makassar
Di Kota Makassar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat banyak didapati
dimana mana, banyaknya usaha mikro, kecil dan menengah ini setidaknya dapat
menyerap tenaga kerja sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran dan
kemiskinan di kota Makassar. Akan tetapi dari hasil wawancara yang telah kami
lakukan kendala para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini adalah tidak
adanya modal atau bantuan dari pemerintah padahal kata mereka mengatakan
bahwa telah di data untuk diberikan bantuan berupa modal akan tetapi belum
bantuan itu belum mereka terima atau belum disalurkan sampai hari ini juga.
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai dengan
adanya UMKM ini apakah meningkatkan pendapatan mereka. “….. Ya pasti
meningkat dan membantu perekonomian keluarga…..” (hasil wawancara dengan
pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Y.K Rampon S.T, tanggal 26 April
2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu Bhavani TA (2010) menyoroti masalah
penciptaan lapangan kerja berkualitas oleh SSI dan meniadakan sikap jangka
pendek dari peningkatan volume penciptaan lapangan kerja yang berkompromi
dengan kualitas. Penulis berpendapat bahwa penciptaan lapangan kerja oleh SSI
mungkin tinggi secara kuantitatif tetapi kualitasnya sangat rendah. Peningkatan
teknologi akan memungkinkan perusahaan kecil untuk menciptakan lapangan kerja
berkualitas dengan meningkatkan remunerasi, durasi dan keterampilan. Pergeseran
struktural ini dapat mengurangi tingkat penciptaan lapangan kerja dalam jangka
pendek tetapi akan memastikan penciptaan lapangan kerja berpenghasilan tinggi
dalam jangka panjang

16. Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai dengan
apakah dengan adanya UMKM ini dapat dapat mengurangi pengangguran dan juga
kemiskinan? “…..ya sudah pasti mengurangi karena dapat menyerap tenaga
kerja…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Y.K
Rampon S.T, tanggal 26 April 2021)
Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa UMKM mampu
meningkatkat ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Meningkatkan sektor skala
kecil juga menghasilkan pengembangan industri yang terdesentralisasi, distribusi
kekayaan dan investasi yang lebih baik, serta bakat kewirausahaan. Pemerintah
telah menginisiasi berbagai kebijakan untuk tumbuh dan berkembangnya industri
kecil. Kondisi ekonomi pasca liberalisasi telah menciptakan prospek pertumbuhan
yang sangat besar bagi industri kecil. UMKM di India bertindak sebagai kekuatan
dan semangat pertumbuhan ekonomi (Bala, Kumar and Gugloth, 2012).
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
UMKM mampu menjadi sarana pemerataan ekonomi rakyat kecil? “…..Ya sudah
pasti…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Y.K
Rampon S.T, tanggal 26 April 2021)
Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu dimana menurut Aharoni
(1994), UMKM merupakan lebih dari 99% dari semua badan usaha dan
mempekerjakan lebih dari 80% dari total tenaga kerja di negara ini. Perusahaan-
perusahaan ini, sering disebut perusahaan yayasan. UMKM juga memiliki peran
penting karena kontribusinya terhadap peningkatan distribusi pendapatan,
penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pembangunan industri,
pembangunan pedesaan, dan pertumbuhan ekspor. Untuk alasan ini, pemerintah di
negara-negara ini telah mendukung UMKM mereka secara ekstensif melalui
berbagai program, dengan skema kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting.
Lembaga internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan
Organisasi Industri dan Pembangunan PBB (UNIDO) serta banyak negara donor
melalui kerja sama bilateral juga telah memainkan peran penting dalam
pemberdayaan UMKM di negara-negara tersebut (Tambunan, 2006).
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah anda
pernah mendapat penyuluhan tentang UMKM? “…..tidak pernah sama sekali…..”
(hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Y.K Rampon
S.T, tanggal 26 April 2021)
Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu (J Widodo, S Wahyuni,
M Zulianto, dan NN Islami, 2018) bahwa penyuluhan UMKM haruslah diadakan
karena Penyuluhan dapat menciptakan wirausaha baru
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah anda
pernah mengalami kesulitan modal dalam mengembangkan usaha? “…..Ya pernah,
seharusnya pemerintah bisa menyalurkan bantuan untuk modal para pelaku

17. UMKM…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah,
Y.K Rampon S.T, tanggal 26 April 2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu (J Widodo, S Wahyuni, M Zulianto,
dan NN Islami, 2018) Secara internal kendala usaha mikro, kecil dan menegah
adalah permodalan, teknologi, akses pasar, manajemen terbatas, dan sumber daya
manusia dan informasi yang terbatas. Sedangkan faktor eksternal adalah kebijakan
pemerintah yang tidak mendukung usaha mikro kecil seperti praktek monopoli dan
proteksi beberapa industri besar. Sehingga selain faktor internal, faktor eksternal
juga menjadi faktor pendukung penting dalam upaya pengembangan UMKM
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan adanya bimbingan pendampingan dapat memudahkan pelaku UMKM?
“…..Ya sudah pasti memudahkan…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha
mikro, kecil dan menengah, Y.K Rampon S.T, tanggal 26 April 2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa bimbingan atau pelatihan
untuk meningkatkan kegiatan operasional dan bergerak menuju pembangunan
dengan menggunakan kemampuan internal mereka dan atas dasar itu UMKM dapat
meningkatkan profitabilitasnya (Aqeel Israr, Muzaffar Asad, Naveed Altaf, Surjit
Victor, 2021)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai
bagaimanakah perkembangan kemitraan yang superior dan berdaya saing dalam
rangka membangun dan melakukan pemberdayaan produk UMKM? “…..Belum
merata dan masih kesulitan dalam hal permodalan…..” (hasil wawancara dengan
pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Y.K Rampon S.T, tanggal 26 April
2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu (Hendra, 2019) bahwa mendorong para
pelaku UMKM untuk melakukan pemasaran digital agar dapat terus beroperasi dan
mampu bersaing di tengah kondisi saat ini dengan mengembangkan usahanya
melalui pemasaran digital atau promosi online. Keberhasilan
pembangunan UMKM tidak terlepas dari sumber daya manusia dan kelembagaan,
merupakan pelaku dan wahana kegiatan pembangunan khususnya untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi. Kelompok wirausaha sebagai pranata sosial dan
kelembagaan pedesaan merupakan pelaku utama dalam pengembangan UMKM
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Makassar dapat mengurangi
kemiskinan? “…..Ya sudah pasti…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha
mikro, kecil dan menengah, Y.K Rampon S.T, tanggal 26 April 2021)
Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa semakin rendah tingkat
pendidikan semakin tinggi kinerja perusahaan. Alasan tersebut mungkin tidak
terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat yang kurang berpendidikan melihat
kewirausahaan sebagai harapan terakhir mata pencaharian mereka sedangkan
mereka yang berpendidikan memiliki alternatif. Oleh karena itu, orang yang kurang

18. berpendidikan memasukkan seluruh keberadaan mereka ke dalam bisnis. Selain itu,
sebagian besar orang terpelajar ingin memulai usaha yang relatif besar. Menurut
Pangapanga et al (2013)pendidikan pada khususnya, telah semakin diakui sebagai
elemen kunci dalam pengentasan kemiskinan baik itu didefinisikan dalam
kaitannya dengan penyediaan aset untuk memperoleh pendapatan atau produksi
barang publik. Pertumbuhan yang berpihak pada kaum miskin tidak dapat diukur
dari hasil ekonomi semata, tetapi juga harus menghasilkan perbaikan kondisi sosial
bagi masyarakat miskin. Pemberian aset pendidikan membuat orang miskin lebih
siap dalam ekonomi modern.
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan adanya pengetasan (cara) dapat menurunkan angka kemiskinan di Kota
Makassar? “…..Ya pasti tapi tidak secara langsung pasti membutuhkan waktu…..”
(hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Y.K Rampon
S.T, tanggal 26 April 2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu Usaha kecil, menengah dan mikro
(UKM) dipandang sebagai landasan pembangunan ekonomi melalui penciptaan
lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. UMKM adalah obat mujarab untuk
kemiskinan, ada peningkatan jumlah 'pekerja miskin', yang didominasi oleh
pengusaha dan wiraswasta. Bagi orang-orang seperti itu, konsekuensi kemiskinan
yang tidak menyenangkan masih mereda. Sehingga banyak pengusaha mikro dan
kecil yang masih mengalami kekurangan gizi, terlibat dalam pekerja anak, tidak
memiliki akses ke sistem perawatan kesehatan yang baik dan karenanya menderita
penyakit. Konsekuensi lain dari kemiskinan yang juga terlihat di antara 'pekerja
miskin' termasuk tidak bersuara, transmisi status kemiskinan antar generasi, dan
terbatasnya akses ke pendidikan yang baik (Toluyemi, Sanni, and Toluyemi 2016).
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
distribusi Pendapatan di Kota Makassar sudah merata? “…..Belum merata…..”
(hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Y.K Rampon
S.T, Bayamin, tanggal 26 April 2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu kurangnya pendapatan sebagai faktor
penyebab kemiskinan, Meskipun berbagai dimensi kemiskinan dapat saling
memperkuat, kemiskinan pendapatan tampaknya menjadi akar dari sebagian besar
dimensi kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kewirausahaan Mikro Kecil
membutuhkan perhatian terutama dalam hal kapasitasnya untuk menghasilkan
pendapatan (ADEBAYO. Et.al, 2014).
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai Apakah
dengan mengembangkan di sektor UMKM dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat? “…..Sudah pasti bisa, dan juga dapat membantu perekonomian

19. keluarga…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah,
Y.K Rampon S.T tanggal 26 April 2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa meskipun ada upaya untuk
mempromosikan usaha kecil dan menengah, peran mereka dalam penanggulangan
kemiskinan masih belum banyak diketahui karena sedikit atau kurangnya studi
kuantitatif (Pangapanga et al 2013). Penting bagi negara berkembang untuk
mengkaji kembali kebijakan penanggulangan kemiskinan di negaranya masing-
masing,
Chiromo (2019) menjelaskan mengapa penting untuk fokus pada
pengurangan kemiskinan:
• Kemiskinan dapat menyebabkan ekonomi yang tumbuh lebih lambat. Oleh
karena itu, peningkatan tingkat pendapatan masyarakat miskin mendorong
peningkatan permintaan produk dalam negeri secara keseluruhan.
• Pengurangan kemiskinan dalam perekonomian merupakan insentif material
dan psikologis yang kuat yang dapat menarik partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan ekonomi lokal.
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan membuka lapangan kerja seperti di sektor UMKM dapat mengurangi
tingkat pengangguran di Kota Makassar? “…..Ya sudah pasti…..” (hasil
wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Y.K Rampon S.T,
tanggal 26 April 2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa informasi sistematis tentang
penciptaan lapangan kerja dan pemusnahan pekerjaan bagi lulusan pendidikan
tinggi dibandingkan dengan kelompok pekerja lain, kami menemukan bahwa
tingkat pengangguran dapat memberikan gambaran yang menyesatkan tentang
dinamika permintaan tenaga kerja dan prospek pekerjaan bagi lulusan universitas.
Perluasan lapangan kerja bagi lulusan universitas terjadi di berbagai industri,
kecuali logam dasar, di mana lapangan kerja menurun. Layanan tersebut telah
menunjukkan perluasan terbesar pekerjaan lulusan. Namun perlu dicatat bahwa,
sementara di perbankan dan asuransi perluasan lapangan kerja terjadi dengan
realokasi pekerjaan yang rendah di seluruh perusahaan, di layanan yang tersisa,
penciptaan lapangan kerja yang tinggi terjadi bersamaan dengan penghancuran
pekerjaan yang tinggi (Ana Rute Cardoso, Priscila Ferreira. 2005).
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apa
keuntungan dari peningkatan peredaran modal usaha di sektor UMKM? “…..Para
pelaku UMKM dapat merekrut tenaga kerja dan ini bisa mengurangi
pengangguran…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan

20. menengah, Y.K Rampon S.T, Bayamin, Lindri Ayu isyama, Jeni, jeklin Adreasari
tanggal 26 April 2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu (Zulfi Chairi, Afrita, Eko Yudhistira.
2019) bahwa di Indonesia, modal usaha diharapkan dapat berkembang untuk
memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang sering mengalami kendala
pendanaan. Masalahnya adalah ketimpangan antara pengusaha besar yang
mendapat dukungan dari pemerintah dengan pengusaha kecil yang tidak mendapat
dukungan itu. Apalagi seiring berjalannya waktu UMKM tidak dapat memenuhi
kebutuhan ekonomi dan politik akibat maraknya beberapa bank yang hanya
disalahgunakan oleh pengusaha besar dan pemerintah yang mampu memenuhi
kebutuhan bankable, sedangkan pengusaha kecil masih belum dapat menggunakan
bank yang ada. Selain itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang (Chairi, Afrita and
Yudhistira, 2019)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan melatih para pekerja mampu menumbuhkan jiwa enterpreuner? “…..ya
sudah pasti bisa, mereka bisa bersaing di dunia kerja nantinya…..” (hasil
wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Y.K Rampon S.T,
tanggal 26 April 2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa kewirausahaan dapat dibentuk
dengan didasari oleh emosi kognisi kewirausahaan tertentu, keyakinan yang teguh
, pembentukan motivasi wirausaha, ketekunan, kemauan yang gigih, ketekunan da
n keberanian jiwa wirausaha, yang mengaturnya.Penanaman jiwa kewirausahaan
Mahasiswa adalah dengan menaburkan benih benih start up di hati mahasiswa, da
n membimbing mereka untuk berwirausaha sebagai lapangan kerja masa depan se
hingga dapat mewujudkan nilai hidup dengan cara sedini secara psikologis, persia
pan pengetahuan dan keterampilan (Liu, 2016).
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan training dan pelatihan sertifikasi hanya untuk kalangan para calon pekerja?
Atau untuk semua masyarakat? “…..lebih baiknya untuk semua masyarakat…..”
(hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Y.K Rampon
S.T, tanggal 26 April 2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu (Aryn Baxter, David W. Chapman,
Joan DeJaeghere, Amy R. Pekol dan Tamara Weiss. 2014) bahwa pengembangkan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan kaum muda untuk
masuk dan berhasil di pasar kerja menciptakan peluang bagi mereka untuk
memperoleh penghasilan. Penghasilan menciptakan peluang untuk menyimpan dan

21. mengumpulkan sumber daya. Program pelatihan yang ditawarkan oleh CAP,
Fundacion Paraguay, dan Swisscontact memiliki fokus yang sedikit berbeda dan
menekankan keterampilan dan jenis dukungan yang berbeda untuk membantu
transisi pemuda dengan sukses ke pasar tenaga kerja (misalnya, dari pelatihan
keterampilan pasar tenaga kerja di CAP menjadi campuran akademis formal. dan
pelatihan keterampilan (Cardoso and Ferreira, 2011).
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya
produktif, kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja dapat mengatasi tingkat
pengangguran di di Kota Makassar? “…..Ya sudah pasti bisa mengatasi
pengangguran…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan
menengah, Y.K Rampon S.T, tanggal 26 April 2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa menciptakan lapangan kerja
bagi para penganggur sesuai dengan pengaturan bias kelas yang sudah mapan, di
mana mereka yang berpendidikan harus dilindungi dari kerentanan pekerjaan. Hal
ini tetap menjadi masalah, sementara masalah pengangguran kaum muda dan
kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda semakin mendapat
fokus dalam kebijakan (Barsoum, 2016).
Kasus 2: Pelaku UMKM di kota Makassar
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai dengan
adanya UMKM ini apakah meningkatkan pendapatan mereka. “….. Ya pasti
bertambah…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan
menengah, Bayamin, tanggal 26 April 2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu Bhavani TA (2010) menyoroti masalah
penciptaan lapangan kerja berkualitas oleh SSI dan meniadakan sikap jangka
pendek dari peningkatan volume penciptaan lapangan kerja yang berkompromi
dengan kualitas. Penulis berpendapat bahwa penciptaan lapangan kerja oleh SSI
mungkin tinggi secara kuantitatif tetapi kualitasnya sangat rendah. Peningkatan
teknologi akan memungkinkan perusahaan kecil untuk menciptakan lapangan kerja
berkualitas dengan meningkatkan remunerasi, durasi dan keterampilan. Pergeseran
struktural ini dapat mengurangi tingkat penciptaan lapangan kerja dalam jangka
pendek tetapi akan memastikan penciptaan lapangan kerja berpenghasilan tinggi
dalam jangka panjang (Dan et al., 2006)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai dengan
apakah dengan adanya UMKM ini dapat dapat mengurangi pengangguran dan juga
kemiskinan? “…..ya sudah pasti mengurangi karena dapat menyerap tenaga
kerja…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah,
Bayamin, tanggal 26 April 2021)

22. Sejalan dengan penelitian terdahulu menurut Mukras (2003), daya tarik
UMKM sebagai alternatif penghasil lapangan kerja bersumber dari sifat dan
karakteristik yang membuat usaha tersebut relatif lebih mudah diakses oleh
masyarakat miskin, kurang terampil dan kurang canggih. Selain itu, sementara
tekanan ekonomi yang parah telah mengakibatkan perusahaan besar kehilangan
tenaga dan akibatnya runtuh, UMKM seringkali bertahan dan mempertahankan
daya saing mereka (McPherson, 1996). Juga kapasitas penyerapan tenaga kerja
mereka lebih tinggi daripada perusahaan sektor formal yang lebih besar, dan,
sebagai tambahan, biaya modal rata-rata per pekerjaan yang diciptakan jauh lebih
kecil (Mlambo, 2001). Selain itu, daya tarik dan aksesibilitas UMKM kepada
masyarakat miskin, berasal dari fakta bahwa usaha tersebut dicirikan oleh intensitas
tenaga kerja yang tinggi, kemudahan masuk dan keluar (Agyapong, Manajemen
and Bisnis, 2010).
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
UMKM mampu menjadi sarana pemerataan ekonomi rakyat kecil? “…..Ya
pasti…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah,
Bayamin, tanggal 26 April 2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu UMKM mampu meningkatkat ekonomi
dan penciptaan lapangan kerja. Meningkatkan sektor skala kecil juga menghasilkan
pengembangan industri yang terdesentralisasi, distribusi kekayaan dan investasi
yang lebih baik, serta bakat kewirausahaan. Pemerintah telah menginisiasi berbagai
kebijakan untuk tumbuh dan berkembangnya industri kecil. Kondisi ekonomi pasca
liberalisasi telah menciptakan prospek pertumbuhan yang sangat besar bagi industri
kecil. UMKM di India bertindak sebagai kekuatan dan semangat pertumbuhan
ekonomi (Bala, Kumar and Gugloth, 2012).
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah anda
pernah mendapat penyuluhan tentang UMKM? “…..tidak pernah sama sekali saya
mendapat penyuluhan…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil
dan menengah, Bayamin, tanggal 26 April 2021)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah anda
pernah mengalami kesulitan modal dalam mengembangkan usaha? “…..Ya pernah,
seharusnya pemerintah bisa menyalurkan bantuan untuk modal para pelaku
UMKM…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah,
Bayamin, tanggal 26 April 2021)
Sejalan dengan penelitian terdahulu menurut Aharoni (1994), UMKM
merupakan lebih dari 99% dari semua badan usaha dan mempekerjakan lebih dari
80% dari total tenaga kerja di negara ini. Perusahaan-perusahaan ini, sering disebut
perusahaan yayasan. UMKM juga memiliki peran penting karena kontribusinya
terhadap peningkatan distribusi pendapatan, penciptaan lapangan kerja,
pengentasan kemiskinan, pembangunan industri, pembangunan pedesaan, dan
pertumbuhan ekspor. Untuk alasan ini, pemerintah di negara-negara ini telah

23. mendukung UMKM mereka secara ekstensif melalui berbagai program, dengan
skema kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting. Lembaga internasional
seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Organisasi Industri dan
Pembangunan PBB (UNIDO) serta banyak negara donor melalui kerja sama
bilateral juga telah memainkan peran penting dalam pemberdayaan UMKM di
negara-negara tersebut (Tambunan, 2006).
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan adanya bimbingan pendampingan dapat memudahkan pelaku UMKM?
“…..Ya sudah pasti memudahkan…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha
mikro, kecil dan menengah, Bayamin, tanggal 26 April 2021)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai
bagaimanakah perkembangan kemitraan yang superior dan berdaya saing dalam
rangka membangun dan melakukan pemberdayaan produk UMKM? “…..Belum
merata dan masih kesulitan dalam hal permodalan untuk pelaku UMKM itu
sendiri…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah,
Bayamin tanggal 26 April 2021)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Makassar dapat mengurangi
kemiskinan? “…..Ya itu sudah pasti…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha
mikro, kecil dan menengah, Bayamin, tanggal 26 April 2021)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan adanya pengetasan (cara) dapat menurunkan angka kemiskinan di Kota
Makassar? “…..Ya pasti tapi tidak secara langsung pasti membutuhkan waktu…..”
(hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Bayamin,
tanggal 26 April 2021)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
distribusi Pendapatan di Kota Makassar sudah merata? “…..masih belum
merata…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah,
Bayamin, tanggal 26 April 2021)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai Apakah
dengan mengembangkan di sektor UMKM dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat? “…..Sudah pasti bisa, dan juga dapat membantu perekonomian
keluarga saya…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan
menengah, Bayamin, tanggal 26 April 2021)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan membuka lapangan kerja seperti di sektor UMKM dapat mengurangi
tingkat pengangguran di Kota Makassar? “…..Ya sudah pasti…..” (hasil

24. wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Bayamin, tanggal 26
April 2021)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apa
keuntungan dari peningkatan peredaran modal usaha di sektor UMKM? “…..Para
pelaku UMKM dapat merekrut tenaga kerja dan ini bisa mengurangi
pengangguran…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan
menengah, Bayamin, tanggal 26 April 2021)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan melatih para pekerja mampu menumbuhkan jiwa enterpreuner? “…..ya
sudah pasti bisa, mereka bisa bersaing di dunia kerja nantinya…..” (hasil
wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Bayamin, tanggal 26
April 2021)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan training dan pelatihan sertifikasi hanya untuk kalangan para calon pekerja?
Atau untuk semua masyarakat? “…..lebih baiknya untuk semua masyarakat…..”
(hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah, Bayamin,
tanggal 26 April 2021)
Sesuai dengan jawaban atas pertanyaan wawancara mengenai apakah
dengan memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya
produktif, kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja dapat mengatasi tingkat
pengangguran di di Kota Makassar? “…..Ya sudah pasti bisa mengatasi atau
mengurangi pengangguran…..” (hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro,
kecil dan menengah, Bayamin, tanggal 26 April 2021)
Semua pertanyaan yang telah kami ajukan, rata-rata jawaban mereka sama
saja. Mereka berharap bahwa pemerintah dapat menyalurkan bantuan agar mereka
dapat mengembangkan usahanya dan juga dapat merekrut karyawan jika usaha
mereka sudah berkembang dengan baik, dari hasil wawancara yang kami dapat
tidak ada Kendal yang berarti selain permodalan tersebut. Kami juga menanyakan
soal pemberdayaan apakah mereka pernah mendapatlannya, akan tetapi rata-rata
jawaban dari mereka belum pernah mendapatkan pemberdayaan ataupun pelatihan.
Padahal yang telah kami telusuri bahwa pemerintah kota makassar telah melakukan
pembinaan dan juga pemberdayaan akan masalah UMKM ini, ini berarti bahwa
pembinaan dan pemberdayaan di kota Makassar masih belum merata. Selain itu,
kesimpulan sesuai hasil riset dan wawancara peneliti dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2. Hasil Wawancara

25. Pemberdayaan usaha Mikro, kecil
dan menegah sebagai
penanggulangan kemiskinan dan
pengangguran
Aspek Kegiatan
.K Rampon S.T
(pedagang eceran)
Bayamin
(pedagang bakso)
Mengadakan penyuluhan UMKM Formalitas Belum mendapat
pemodalan baik
formal maupun non
formal
Belum mendapat
permodalan baik
formal maupun non
formal
Permodalan Sumber-
sumber dari
pemerintah
Sama sekali belum
mendapat
permodalan dari
pemerintah
Sama sekali belum
mendapat
permodalan dari
pemerintah padahal
namanya sudah
berulang kali di
daftarkan
Meningkatkan mutu Pendidikan Pemerintah
daerah
Untuk mengurangi
kemiskinan
pemerintah harus
membantu
masyarakat yang
kurang
mampu/miskin
Untuk mengurangi
kemiskinan
pemerintah
berperang penting
dalam hal ini
Membuka lapangan kerja
sebanyak-banyaknya
Sifat dari
kesempatan
kerja
Dengan adanya
usaha mikro, kecil
dan menengah
kesempatan kerja
bagi pera pencari
kerja terbuka lebar
Dengan adanya
UMKM dapat
mengurangi
pengangguran dan
menyerap tenaga
kerja
Sumber: Kompilasi Hasil Olah Data 2021
Table hasil wawancara di atas dapat menjelaskan bahwa Pemberdayaan
usaha Mikro, kecil dan menegah sebagai penanggulangan kemiskinan dan
pengangguran mengalami 4 tahapan, yaitu mengadakan penyuluhan UMKM,
permodalan, meningkatkan mutu pendidikan dan membuka lapangan kerja
sebanyak-banyaknya. Sementara itu, mengadakan penyuluhan UMKM dan
permodalan belum mendapatkan penyuluhan dan permodalan baik secara formal
maupun nonformal dari Pemerintah. Lebih lanjut mengenai pembahasan hasil
wawancara mengenai Pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan menegah sebagai
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, akan dijelaskan pada skema

26. tahapan transformasi. Pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan menegah sebagai
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di bawah ini.
Penjelasan skema tahapan Pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan menegah
sebagai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagai berikut:
Tahapan yang pertama yaitu Mengadakan penyuluhan UMKM. Pada
tahapan ini pelaku UMKM perlu menerima penyuluhan tentang UMKM,
meningkatkan pengetahuan mengenai UMKM, pengembangan potensi lokal
UMKM untuk meningkatkan perekonomian dan memberikan training dan pelatihan
sertifikat untuk masyarakat yang mampu menumbuhkan jiwa entrepreneur.
Pengembangan UMKM dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan
pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk lebih mengurangi jumlah
penduduk miskin dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka. (Nursini,
2020).
Tahapan yang kedua yaitu Permodalan. Dengan adanya permodalan dapat
memberikan keuntungan dari peningkatan peredaran modal usaha di sektor UMKM
Pemberdayaan usaha
Mikro, kecil dan menegah
sebagai penanggulangan
kemiskinan dan
pengangguran
Mengadakan
penyuluhan
UMKM
Permodalan
Membuka lapangan
kerja sebanyak-
banyaknya
Meningkatkan
mutu Pendidikan

27. karena dapat membantu para pelaku UMKM untuk membuka usaha agar merekrut
tenaga kerja dan bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Tetapi masih
banyak masyarakat masih mengalami kesulitan permodalan, seharusnya
pemerintah bisa menyalurkan bantuan modal bagi para pelaku UMKM.
Tahapan yang ketiga yaitu Meningkatkan mutu Pendidikan. Dengan adanya
peningkatan mutu pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja
yang lebih baik. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci mengurangi
pengangguran serta menjadiukan sumber daya manusia yang berkualitas dan
memberikan efektivitas produksi yang dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi
suatu wilayah. Tingkat pendidikan yang lebih akan memberikan tenaga kerja yang
lebih berkualitas. Sistem pendidikan mengajarkan masyarakat untuk menjadi
mandiri dan mengajarkan keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan
nyata.
Tahapan yang terakhir yaitu Membuka lapangan kerja sebanyak-
banyaknya. Dengan adanya UMKM dapat mengurangi pengangguran dan
menyerap tenaga kerja. Mempermudah membuka usaha-usaha, kemudian akan
berdampak lapangan kerja semakin banyak, sehingga menaikkan angka serapan
pengangguran. Secara umum kebijakan dalam pemberdayaan UMKM diarahkan
untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan serta
menciptakan kesempatan kerja.
SIMPULAN
Hasil kajian ini mendeskripsika tahapan Pemberdayaan usaha Mikro, kecil
dan menegah sebagai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dibagi
menjadi 4 (empat) tahap, yaitu (1) tahapan yang pertama yaitu Mengadakan
penyuluhan UMKM, aspeknya yaitu formalitas; (2) tahapan yang kedua yaitu
permodalan aspeknya yaitu dari sumber-sumber dari pemerintah; (3) tahapan yang
ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan, aspeknya yaitu pemerintah daerah; (4)
tahapan yang terakhir yaitu Membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,
aspeknya yaitu sifat dari kesempatan kerja.
Selain itu hasil kajian ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban mereka
sama saja. Mereka berharap bahwa pemerintah dapat menyalurkan bantuan agar
mereka dapat mengembangkan usahanya dan juga dapat merekrut karyawan jika
usaha mereka sudah berkembang dengan baik, dari hasil wawancara yang kami
dapat tidak ada kendal yang berarti selain permodalan tersebut. Kami juga
menanyakan soal pemberdayaan apakah mereka pernah mendapatkan
pemberdayaan, akan tetapi rata-rata jawaban dari mereka belum pernah

28. mendapatkan pemberdayaan ataupun pelatihan. Padahal yang telah kami telusuri
bahwa pemerintah kota makassar telah melakukan pembinaan dan juga
pemberdayaan akan masalah UMKM ini, ini berarti bahwa pembinaan dan
pemberdayaan di kota Makassar masih belum merata.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullahi, Abubakar, and Yahya Zakari. 2013. “Penguatan Usaha Kecil Dan
Menengah ( UKM ) Sebagai Strategi Untuk.” Jurnal Ilmu Humaniora Dan
Sosial Amerika 884(3):189–201.
Agyapong, Daniel. 2010. “Kegiatan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah , Tingkat
Pendapatan Dan.” Jurnal Internasional Bisnis Dan Manajemen VOL.5. doi:
ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119.
Dangi Neha, Ritika. 2014. “Women Entrepreneurship and Growth and Performance
of MSMEs in India.” International Journal of Advance Research in Computer
Science and Management Studies 2(4):2321–7782.
Fidianing Sopah, Winda Kusumawati, Kalvin Edo Wahyudi. 2020.
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN
MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO.”
SELL Journal 5(1):55.
Hejazziey, Djawahir. 2009. “Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan
Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk
Mengentaskan Kemiskinan Dan Pengurangan Pengangguran.” Al-Iqtishad:
Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 1(1). doi: 10.15408/aiq.v1i1.2452.
Hussain, Mohammad Delwar, Perlis Unimap, Jalan Kangar, and Alor Star. 2017.
“Memberantas Kemiskinan Melalui Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah : An
Empiris Eksplorasi.” Jurnal MAYFEB Bisnis Dan Manajemen 1:42–49.
Internasional, Jurnal, Riset Ekonomi, Akuntansi Ijebar, Peer Reviewed, and
International Journal. 2019. “PEMBANGUNAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH ( UMKM ).” Jurnal Internasional Riset Ekonomi , Bisnis Dan
Akuntansi 2019(3):215–24.
Krisnawati Krisnawati, and Rizald Hussein. 2016. “Upaya Penanggulangan
Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.”
Sosio Informa 2(2):137–54. doi: 10.33007/inf.v2i2.235.
Marwa, Nyankomo. 2014. “Micro, Small and Medium Enterprises’ External
Financing Challenges: The Role of Formal Financial Institutions and

29. Development Finance Intervention in Tanzania.” International Journal of
Trade, Economics and Finance 5(3):230–34. doi: 10.7763/ijtef.2014.v5.376.
Murdani , Sus Widayani, Hadromi. 2019. “Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Di
Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang).” Jurnal Abdimas
23(2):152–57.
Musa, Chalid Imran, and Muhammad Hasan. 2018. “The Influence of Social,
Economic, and Demographic Characteristic on Working Hours of Micro,
Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Makassar City.” Journal of
Physics: Conference Series 1028(1). doi: 10.1088/1742-6596/1028/1/012181.
Nurhanisah, Yuli. 2019. “Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Menurun.”
Indonesiabaik.Id 5:43–54.
Nursini, Nursini. 2020. “Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and
Poverty Reduction: Empirical Evidence from Indonesia.” Development
Studies Research 7(1):153–66. doi: 10.1080/21665095.2020.1823238.
Putriana. 2014. “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan
Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah ( UMKM ).”
Saleh, Mahadin. 2015. “UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PEMBARDAYAAN SEKTOR UMKM.” V(2):170–77.
Supriyanto. 2006. “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)
Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan.” Jurnal Ekonomi
Dan Pendidikan volume 3 N:1–16.
Akuntansi, Penerapan, Mikro, P. and Akuntansi, Perusahaan (2020) ‘Penerapan
Mikro , Kecil , dan Menengah’.
Erlanitasari, Y. et al. (2020) ‘LITERASI EKONOMI DIGITAL MIKRO ,
ANDMEDIUM KECIL USAHA ( UKM ) GOONLINE Abstrak’, 49(2), pp.
145–156.
Internasional, J., Ekonomi, R. and Adrian, M. A. (2018) ‘KINERJA EKSPOR’,
2018(4), pp. 50–60.
Sigi, N. et al. (2017) ‘Mengembangkan E-Commerce untuk Usaha Mikro Kecil
Menengah ( UMKM ) hingga Transformasi Budaya Belanja Online’, 8(2),
pp. 188–198.
Affandi, A. et al. (2020) ‘Optimization of MSMEs Empowerment in Facing
Competition in the Global Market during the COVID-19 Pandemic Time’,
Systematic Reviews in Pharmacy, 11(11), pp. 1506–1515.
Hendra, H. (2019) ‘Umkm Development Program and Community Empowerment

30. on Increasing Public Income’, International Journal of Economics,
Business and Accounting Research (IJEBAR), 3(02). doi:
10.29040/ijebar.v3i02.549.
Juwita, R., Arsyad, A. W. and Alfando, J. (2020) ‘MSMEs Empowerment
Communication in New Normal Era : The Case of Mini University Kaltim
Preneurs in East Kalimantan , Indonesia’, BIRCI-Journal, pp. 3754–3765.
Maksum, I. R., Sri Rahayu, A. Y. and Kusumawardhani, D. (2020) ‘A social
enterprise approach to empowering micro, small and medium enterprises
(SMEs) in Indonesia’, Journal of Open Innovation: Technology, Market,
and Complexity, 6(3). doi: 10.3390/JOITMC6030050.
Sahela, K. Z., Susanti, R. and Adjie, A. R. (2021) ‘The Influence of Government
Dimension on Financial Education and Empowerment of Micro-, Smalland
Medium-Sized Enterprises in Indonesia’, Journal of Asian Finance,
Economics and Business, 8(3), pp. 637–643. doi:
10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0637.
Adesope, S. And Adekunle, J. (2018) ‘Influence Of Small And Medium Scale
Enterprises On Unemployment And Poverty Reduction In Oyo State’, 5(2),
Pp. 106–115.
Beraha, I. (2009) ‘Mala I Srednja Preduze Ć A Kao Faktor Ekonomskog Razvoja I
Smanjenja’, Pp. 315–332.
Elimam, H. (2017) ‘The Role Of Small Businesses (Small Scale Economic
Projects) In Alleviating The Acuity Of Unemployment’, International
Business Research, 10(3), P. 120. Doi: 10.5539/Ibr.V10n3p120.
Fapohunda, T. (2014) ‘Reducing Unemployment Through The Informal Sector In
Nigeria Reducing Unemployment Through The Informal Sector In Nigeria’,
(November 2013).
Edom, Godwin Onyam, Egu Usang Inah, and Enya Gabriel Emori. 2015.
“Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Dan Penanggulangan Kemiskinan
Di Nigeria: Analisis Empiris.” Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan
Berkelanjutan 6(2000):91–101.
Mohammed Sani Abdullahi, Izah Mohd Tahir, Rahama Lami Aliyu, Aminu
Abubakar. 2015. “Memperkuat Usaha Kecil Dan Menengah ( UMKM )
Untuk.” Jurna; Ilmu Humaniora Dan Sosial 20(6).
Nursini, Nursini. 2020. “Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and
Poverty Reduction: Empirical Evidence from Indonesia.” Development
Studies Research 7(1):153–66. doi: 10.1080/21665095.2020.1823238.
Yaregal Tilahun Geremewe. 2018. “Peran Usaha Mikro Dan Kecil Dalam
Pengentasan Kemiskinan Di Daerah.” Jurnal Bina Praja 04(02):73–92. doi:

31. 10.21787/jbp.04.2012.73-92.
Israr, A. et al. (2021) ‘Training Effectiveness and Performance of Micro, Small and
Medium Sized Enterprises’, Hamdard Islamicus, 43(1), pp. 349–358.
Available at: https://hamdardfoundation.org/hamdard.
Affandi, A. et al. (2020) ‘Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Menghadapi
Persaingan di Pasar Global selama Waktu Pandemi COVID-19’, 11(11), pp.
1506–1515.
Widodo, J. et al. (2019) ‘The Analysis of Micro, Small, and Medium Enterprises
(MSMEs) development through external facilitation and internal potential
on former workers of Sigaret Kretek Tangan (SKT) PT. HM Sampoerna
Jember’, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 243(1).
doi: 10.1088/1755-1315/243/1/012092.
Adebayo. et.al. 2014. “Impact of Micro and Small Business Entrepreneurship on
Poverty Reduction in Ibadan Metropolis, South Western Nigeria.”
International Review of Management and Business Research 3(3):1603–26.
Chiromo, SJ. 2019. “The Role of Locally-Owned Small, Medium and Micro
Enterprises on Poverty Reduction, Rustenburg South Africa.” Journal of
Contemporary Management 16(2):1–20.
Pangapanga et al. 2013. “Modelling the Role of pro Poor Agro Based Micro, Small
and Medium Enterprises on Poverty Reduction in Malawi.” 1(5):024–030.
Toluyemi, Samuel Taiwo, Mubarak Sanni, and Temitope Titilayo Toluyemi. 2016.
“Success Factors in Operational Performance of Micro, Small and Medium
Enterprises (MSMEs) in Nigeria for Poverty Reduction.” American Journal of
Business and Society 2(1):10–19.
Barsoum, G. (2016) ‘“Job opportunities for the youth”: Competing and overlapping
discourses on youth unemployment and work informality in Egypt’, Current
Sociology, 64(3), pp. 430–446. doi: 10.1177/0011392115593614.
Cardoso, A. R. and Ferreira, P. (2011) ‘can be misleading r Fo Pe er Re vi’.
Chairi, Z., Afrita, A. and Yudhistira, E. (2019) ‘Venture Capital As an Alternative
Funding for Micro Small and Medium Enterprises (Umkm) in Medan’,
Jurnal Jurisprudence, 9(2), pp. 222–241. doi: 10.23917/jjr.v9i2.9020.
Liu, L. (2016) ‘Study of contemporary college students’ entrepreneurship training’,
(Icassr 2015), pp. 493–495. doi: 10.2991/icassr-15.2016.136.
Agyapong, D., Manajemen, J. S. and Bisnis, S. (2010) ‘Kegiatan Usaha Mikro ,
Kecil dan Menengah , Tingkat Pendapatan dan’, 5(12), pp. 196–205.
Bala, N., Kumar, K. and Gugloth, S. (2012) ‘Mikro, usaha kecil andmedium di 21’,
2.
Dan, M. et al. (2006) ‘Masalah dan prospek usaha mikro, kecil, dan menengah

32. (umkm) di india di era globalisasi’, (1993), pp. 1–11.
Tambunan, T. (2006) ‘Usaha mikro, kecil dan menengah serta pertumbuhan
ekonomi’, (14), pp. 1–25.