Downloaded 111 times
Uploaded byhenra saragih
Pendirian koperasi
Dokumen ini mengulas landasan hukum, struktur, dan perizinan terkait koperasi di Indonesia, termasuk berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur pendirian dan operasional koperasi. Selain itu, dijelaskan perbedaan antara koperasi dan bentuk badan usaha lainnya, serta persyaratan dan tatacara pendirian koperasi, termasuk aspek keanggotaan dan pengelolaan. Pemohonan izin usaha simpan pinjam koperasi juga diatur dalam dokumen ini dengan rincian proses dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Law◦
Pendirian koperasi
- 1.
- 2. Landasan Hukum Perkoperasian 1 UUNo. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 2 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 3 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 4 PP No. 04 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 5 PP No. 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah 6 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi PP No. 09 Tahun 1995 7 PP No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8 PermenKUKM No. 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian 9 PermenKUMHAM No. 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi
- 3. Tiga Pelaku Ekonomidi Indonesia Penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. BUMN 01 Diperkenankan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Swasta 02 0 Menorganisir usaha-usaha rakyat menjadi usaha-usaha yang besar dan modern (soko guru perekonomian Indonesia). Koperasi 03
- 4. UUD 1945 BAB XIV PASAL33 PEREKEONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Ayat 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- 5. BADAN HUKUM DIINDONESIA Koperasi • UU No. 25/1992 • UU No. 11/2020 Perseroan Terbatas • UU No. 40/2007 • UU No. 11/2020 Yayasan • UU No. 28/2004 Perkumpulan • UU No. 17/2003
- 6. Perbedaan Koperasi denganPT No. Koperasi PT 1. Tujuan: kesejahteraan anggota Tujuan: memperoleh keuntungan (maksimalisasi profit) 2. Keanggotaan: terbuka untuk semua pengguna Keanggotaan: untuk pemegang saham 3. Kewenangan tertinggi: mengambil keputusan umum oleh anggota koperasi (share of interest) Kewenangan tertinggi: keputusan tergantung pada pemegang saham (investor) sesuai jumlah (share of capital) 4. Hak politik: satu anggota satu suara (one member one vote) Hak politik: mayoritas pemegang saham. 5. Pengawasan: dilaksanakan oleh anggota k operasi berdasarkan hak yang sama Pengawasan: dilakukan oleh komisaris 6. Pemilik: anggota Pemilik: pemilik saham 7. Pengguna : anggota Pengguna : Masyarakat Umum
- 7. Pengesahan Badan HukumKoperasi Badan usaha yang beranggotakan orang perseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan. Pengertian Koperasi 1. Koperasi Primer didirikan paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; dan 2. Koperasi Sekunder didirikan paling sedikit oleh 3 (tiga) badan hukum Koperasi. *Pasal 86 UU Cipta Kerja Syarat Pendirian Koperasi 1. Dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang bagi pendirian koperasi primer, dan 3 (tiga) koperasi secara laring dan during; 2. Membuat rancangan anggaran dasar. *Pasal 86 UU Cipta Kerja Tata Cara Pendirian Koperasi
- 8. Rapat Persiapan PembentukanKoperasi memiliki agenda : Rencana Pembentukan Koperasi Nama Koperasi Rancangan angga ran dasar kopera si Usaha koperasi Besarnya simpanan pokok da n simpanan wajib sebagai m odal Pemilihan pengurus Pemilihan pengawas Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indon esia Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi
- 9. Pengesahan Akta PendirianKoperasi Notaris mempersiapkan akta pendirian dan dokumen Pengesahan pendirian oleh Kemenkumham melalui SABH. SK Pengesahan Akta Pendirian dicetak oleh Notaris dan Dinas Prov/Kab/Kota. Berita acara rapat pembentukan & dokumen Rapat pembentukan oleh para pendiri koperasi minimal 9 orang, dapat dihadiri Dinas/Notaris Penyuluhan Perkoperasian oleh Kementerian dan/atau Dinas yang membidangi Koperasi. Pemerintah mengumumkan dalam BNRI
- 10. Wilayah Keanggotaan Koperasi Kab/Kota: KTP Anggota dimana hanya 1 Kab/Kota Lintas Kab/Kota : KTP Anggota sudah berbeda 1 Kab/Kota pada satu Provinsi Lintas Provinsi : KTP Anggota sudah berbeda satu Provinsi
- 11. Bentuk dan TujuanKoperasi Primer Dibentuk sekurang- kurangnya oleh 9 (sembilan) orang Pola Koperasi: • Konvensional; dan • Syariah Sekunder Dibentuk sekurang- kurangnya oleh 3 (tiga) koperasi Pola Koperasi: • Konvensional; dan • Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) : • RekomendasiMUI setempat; • Sertifikat DSN Tujuan Koperasi dilihat dari kepentingan anggotanya dengan cara : • Melayani kebutuhan produksi para anggotanya • Melayani kebutuhan konsumsi para anggotanya • Melayani kebutuhan jasa para anggotanya • Melayani kebutuhan pemasaran para anggotanya • Melayani kebutuhan permodalan para anggotanya • Dan kepentingan lainnya.
- 12. Jenis Koperasi JASA PEMASARANKONSUMEN PRODUSEN SIMPAN PINJAM
- 13. Modal Koperasi Modal sendiridapat berasal dari: 1. Simpanan Pokok; 2. Simpanan Wajib; 3. Dana cadangan; dan 4. Hibah Pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan Modal Pinjaman dapat berasal dari: 1. Anggota; 2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; 3. Bank atau Lembaga keuangan lainnya; 4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; 5. Sumber lain yang sah Modal Koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman B D C A
- 14. Modal Awal UntukPendirian KSP Modal Awal KSP Lintas Provinsi : 375 Juta Lintas Kab/Kota : 75 Juta Kab/Kota : 15 Juta *Pasal 17 ayat 2 PermenkopUKM No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015
- 15. Perangkat Organisasi Koperasi Pengurus Pengawas Pemegangkekuasaan tertinggi koperasi Rapat Anggota
- 16. Kewajiban anggota: 1.Mematuhi AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota 2.Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi 3.Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
- 17. Hak anggota 1.Menghadiri, menyatakanpendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota 2.Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas 3.Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar 4.Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta 5.Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota 6.Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
- 18. Ketentuan mengenai PengurusKoperasi diatur dalam Pasal 29 UU 2 5/1992 sebagai berikut : (1) Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
- 19. Ketentuan mengenai PengelolaKoperasi terdapat dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU 25/ 1992. Pasal 32 UU 25/1992 menyatakan : (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. (2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan. (3) Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus (4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggungjawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Pasal 33 UU 25/1992 menyatakan, “Hubungan antara Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan" Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
- 20. Ketentuan mengenai Pengawasdiatur dalam Pasal 38 , Pasal 39 dan Pasal 40 UU 25/1992. Pasal 38 UU 25/1992 menyatakan : (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
- 21. Persentase Pembagian SHUDalam AD/ART Koperasi SHU SHU yang dibagikan kpd anggota. 50% Dana Cadangan. 30% Dana Pengurus dan Pengawas. 5% Dana Pendidikan. 10% Dana Manajer dan Karyawan. 5% *hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota
- 22. Izin Usaha SimpanPinjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah KSPPS), Unit Simpan Pinjam (USP), dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) diwajibkan memiliki dokumen legalitas usaha berupa Surat Izin Simpan Pinjam yang diterbitkan pemerintah sesuai wilayah keanggotaannya. Izin Usaha Simpan Pinjam Lintas Provinsi (Nasional) Kementerian Koperasi dan UKM Lintas Kabupaten/Kota (Provinsi) Dinas yang membidangi Koperasi di Provinsi Kabupaten/Kota Dinas yang membidangi Koperasi di Kabupaten/Kota *Berdasarkan Lampiran huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 23. Koperasi wajib mengurusdan memiliki perijinan usaha yang ditetapkan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan koperasi. Koperasi yang menyelenggarakan usaha selain simpan pinjam wajib memiliki ijin usaha sektor/bidang usaha, yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, melalui kantor layanan perijinan satu atap, dan/atau instansi teknis. Koperasi yang menyelenggarakan usaha Simpan Pinjam wajib memiliki ijin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwen ang. B D C A
- 24. • Latar Belakang bahwadalam rangka percepatan dan peningkatan investasi dan pelaksanaan berusaha, perlu dilakukan perubahan terhadap proses perizinan usaha simpan pinjam koperasi; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; • Dalam rangka melaksanakan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu dilakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan usaha simpan pinjam koperasi; Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)
- 25. Lanjutan……….. Pasal 14 (1)Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tetang Perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah ; (2) Pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; (3) Ketentuan mengenai pengesahaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- 26. Login untuk akseske OSS dan mengisi data tambahan untuk pendaftaran berusaha Pendaftaran Penerbitan NIB Legalisasi Pendaftaran Menyetujui unutk pemenuhan persyaratann izin usaha simpan pinjam diajukan ke : 1. Kementerian Koperasi dan UKM 2. Dinas KUKM Provinsi 3. Dinas KUKM Kab/Kota Komitmen Kepatuhan Penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi Izin Usaha PROSES BISNIS DAN DOKUMEN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM MELALUI SISTEM OSS Persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam: 1. Bukti Setoran Modal; 2. Rencana Kerja 3 (Tiga) Tahun; 3. Administrasi dan Pembukuan Usaha; 4. Nama dan Riwayat hidup pengurus, pengawas, dan calon pengelola; 5. Memiliki kantor dan sarana kerja; 6. Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kab/Kota bagi KSPPS dan USPPS Koperasi
- 28. TERIMA KASIH Henra saragih@henrasaragih73 henrasaragih73 Henra saragih