TAHAPAN PILKADES KABUPATEN

1. TAHAPAN PEMUNGUTAN
SUARA, PENGHITUNGAN
SUARA DAN PENETAPAN
CALON KADES TERPILIH

2. PENGUMUMAN DAN PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN
SUARA
Ketua PPS wajib mengumumkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara serta
nama dan alamat TPS kepada Pemilih, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari
pemungutan suara.
Ketua dan anggota KPPS menyampaikan undangan penggunaan hak pilih kepada
Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 1 (satu) hari
sebelum hari pemungutan suara.n
Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan undangan.
Dalam hal Pemilih sedang tidak berada di tempat tinggalnya, ketua dan anggota
KPPS dapat menyampaikan undangan kepada keluarganya dan diminta untuk
menandatangani tanda terima.

3. PEMILIH YANG BELUM MENERIMA UNDANGAN DAN YANG
KEHILANGAN UNDANGAN MEMILIH
 Dalam hal sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang
terdaftar dalam DPT belum/tidak menerima undangan penggunaan hak pilih,
Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suaranya di TPS dengan
menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman
KTP Elektronik dari dinas yang membidangi urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten.
 Dalam hal undangan penggunaan hak pilih yang telah diterima oleh Pemilih
hilang, Pemilih tetap dapat memberikan suaranya di TPS dengan menunjukkan
KTP Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP
Elektronik dari dinas yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten.
 Anggota KPPS terlebih dahulu meneliti KTP Elektronik atau Surat Keterangan
telah melakukan perekaman KTP Elektronik yang ditunjukkan oleh Pemilih dan
kemudian mencocokkannya dengan DPT.
 Apabila hasil penelitian dan pencocokan nama Pemilih terdaftar dalam DPT,
maka Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

4. PENYIAPAN TPS
 KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
 TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau dan menjamin setiap
Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum,
bebas dan rahasia.
 Pembuatan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari
sebelum hari pemungutan suara.
 Dalam pembuatan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan
masyarakat.
 TPS dapat dibuat di halaman/ruangan/gedung sekolah,
halaman/ruangan/gedung/kantor milik pemerintah dan non
pemerintah, balai pertemuan masyarakat atau tempat umum
lainnya, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari
pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang.
 TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

5. PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA SECARA MANUAL
 KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan
suara sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum
hari pemungutan suara.
 perlengkapan pemungutan suara secara manual:
● bilik pemungutan suara paling sedikit 2 (dua) buah pada setiap
TPS;
● kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS;
● surat suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT
dan surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima
persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk
setiap TPS;
● tinta paling banyak 2 (dua) botol;
● segel sebanyak jumlah kotak suara;
● alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada
setiap bilik pemungutan suara, yang berupa paku, bantalan/alas
coblos, tali pengikat alat coblos dan meja; dan
● dokumen pemungutan dan penghitungan suara.

6. TUGAS KPPS
 ketua KPPS sebagai anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan dan
penghitungan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja ketua,
yaitu menyiapkan berita acara dan dokumen lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh ketua
KPPS;
 anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas
menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan pemilih;
 anggota KPPS Keempat menerima dan memeriksa kesesuaian udangan penggunaan hak pilih
yang dibawa Pemilih dengan salinan DPT dan KTP Elektrnonik atau Surat Keterangan telah
melakukan perekaman KTP Elektonik dari Dinas yang membidangi urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan
DPT;
 anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang
tidak dapat menunjukkan undangan penggunaan hak pilih untuk memastikan namanya tercantum
dalam daftar pemilih dan wajib menunjukkan KTP Elektrnonik atau Surat Keterangan telah
melakukan perekaman KTP Elektronik dari Dinas yang membidangi urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten kepada KPPS;
 anggota KPPS Keempat meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam daftar
pemilih;

7.  anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut
kedatangan pemilih yang terdaftar dalam DPT, serta
meminta pemilih untuk menuliskan namanya dan wajib
menandatanganinya; dan
 anggota KPPS Kelima mencatat hak pilih penyandang
disabilitas dengan berpedoman pada salinan DPT;
 anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara
bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan
surat suara/lembar struk hasil print out ke dalam kotak
suara/kotak audit; dan
 anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar
TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan
keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta
di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih
yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
 Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari
Pemungutan suara, anggota KPPS memilih salah satu
anggota KPPS sebagai ketua KPPS.
 Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan pada
hari Pemungutan suara, sehingga jumlah anggota
KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas
masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua
KPPS.
 Khusus untuk petugas ketertiban TPS, berada di depan
pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.

8. KEGIATAN DI TPS
SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
● Sebelum rapat Pemungutan suara, ketua KPPS bersama-
sama anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan
kegiatan:
● memeriksa TPS dan perlengkapannya;
● memasang salinan DPT pada papan pengumuman;
● menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta
kelengkapan administrasinya/kotak audit yang berisi
kelengkapan administrasi di depan meja ketua KPPS;
● mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati
tempat duduk yang telah disediakan; dan
● memberikan salinan DPT kepada Saksi calon.

9. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA
● Rapat Pemungutan Suara, dimulai pada pukul 07.30 WIB
sampai dengan pukul 14.00 WIB.
● Saksi yang hadir pada Rapat Pemungutan Suara dilarang
mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor,
nama calon, foto Pasangan Calon atau mengenakan
seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung
atau menolak peserta Pemilihan.
● Saksi yang hadir pada Rapat Pemungutan Suara wajib
membawa surat tugas/mandat tertulis dari Calon dan
berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap Calon.
● Apabila pada pukul 07.30 Saksi dan Pemilih belum hadir,
Rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran
Saksi dan Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.
● Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan Saksi dan
Pemilih belum hadir, Rapat Pemungutan Suara dibuka dan
dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
Saksi yang hadir berhak menerima:
● salinan DPT; dan
● salinan berita acara hasil Penghitungan Suara.

10. AGENDA RAPAT
PEMUNGUTAN
SUARA
Agenda Rapat Pemungutan Suara
terdiri atas:
 pengucapan sumpah/janji
anggota KPPS;
 pembukaan perlengkapan
Pemungutan dan
Penghitungan Suara; dan
 penjelasan mengenai tata
cara pelaksanaan
Pemungutan dan
Penghitungan Suara.

11. PEMBUKAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
SECARA MANUAL
Membuka kotak suara, mengeluarkan
seluruh isi kotak suara di atas meja secara
tertib dan teratur, mengidentifikasi dan
menghitung jumlah setiap jenis dokumen
dan peralatan, dan memeriksa sampul yang
berisi surat suara masih dalam keadaan
disegel;
01
Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi
yang hadir bahwa kotak suara benar-benar
telah kosong, menutup kembali, mengunci
kotak suara dan meletakkannya di tempat
yang telah ditentukan;
03
Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi
yang hadir bahwa sampul/plastik yang
berisi surat suara masih dalam keadaan
disegel; dan
02
Menghitung dan memeriksa kondisi
seluruh surat suara termasuk surat
suara cadangan sebanyak 2,5 %
(dua koma lima persen) dari jumlah
pemilih yang tercantum dalam DPT,
dan menandatangani surat suara
yang akan digunakan.
04

12. PEMBUKAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA SECARA E-VOTING
 membuka kotak audit, mengeluarkan seluruh isi
kotak suara di atas meja secara tertib dan
teratur, mengidentifikasi dan menghitung
jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi
yang hadir bahwa kotak audit benar-benar
telah kosong, menutup kembali, mengunci
kotak audit dan meletakkannya di tempat yang
telah ditentukan

13. CALON KEPALA DESA MENINGGAL DUNIA
 Dalam hal calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan oleh PPS meninggal dunia atau
mengundurkan diri atau berhalangan tetap, ketua
PPS wajib mengumumkannnya kembali kepada
Pemilih dalam rapat pemungutan suara, baik
secara lisan mapun melalui papan pengumuman
di TPS.
 Jika calon Kepala Desa calon Kepala Desa yang
meninggal dunia atau mengundurkan diri atau
berhalangan tetap memperoleh suara, maka
perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.

14. KEGIATAN
KPPS SEBELUM
PEMUNGUTAN
SUARA

15. 1. Pemungutan suara secara manual :
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Menandatangani dan memberikan
stempel surat suara pada tempat
yang telah ditentukan untuk
kemudian diberikan kepada pemilih
yang akan dipanggil; Memanggil pemilih untuk
memberikan suara
berdasarkan prinsip urutan
kehadiran pemilih;
Mengingatkan dan melarang
pemilih membawa telepon
genggam dan/atau alat perekam
gambar lainnya ke bilik suara
Memberikan surat suara
kepada pemilih dalam keadaan
terbuka; dan

16. 2. Pemungutan suara secara e-voting
1
Memanggil pemilih untuk
memberikan suara berdasarkan
prinsip urutan kehadiran pemilih;
2
Menukar surat undangan yang
telah diberi tanda paraf untuk
ditukar dengan smart card yang
telah digenerik
3
Memberikan smart card
yang telah digenerik
kepada pemilih
4
mengingatkan dan melarang
pemilih membawa telepon
genggam dan/atau alat
perekam gambar lainnya ke
bilik suara.

17. KEGIATAN PEMILIHAN SETELAH MENERIMA
SURAT SUARA
PEMUNGUTAN SUARA SECARA MANUAL
o memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak;
o menuju bilik suara;
o membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
o mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
o melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan
tanda coblos tidak dapat dilihat;
o memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
o mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai
seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS
Apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, pemilih dapat meminta
surat suara pengganti kepada ketua KPPS dan Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti
hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

18. PEMUNGUTAN SUARA SECARA E-VOTING
 pemilih menuju bilik suara;
 pemilih dibantu KPPS memasukkan smart card kedalam card reader pada peralatan elektronik,
selanjutnya memasuki bilik suara untuk memberikan suara;
 setelah smart card dimasukkan ke card reader akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda
gambar calon kepala desa pada layar monitor yang ada di dalam bilik suara;
 pemilih menyentuh 1 (satu) kali pada salah satu tanda gambar calon kepala desa yang menjadi
pilihannya;
 setelah tanda gambar calon kepala desa disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar
konfirmasi berupa tulisan “YA” dan tanda √ (ceklis) warna hijau dalam kotak dan tulisan “TIDAK”
dan tanda “X” (silang) warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau
pilihan belum benar;
 dalam hal pemilih tidak akan memilih tanda gambar calon kepala desa, maka setelah muncul
tanda gambar calon kepala desa pada layar monitor, pemilih menyentuh tulisan “SUARA
KOSONG”;
 jika pemilih pilih ragu dalam memberikan suara dapat meminta bantuan kepada KPPS atau Tim
Teknis Lapangan dengan persetujuan calon kepala desa/saksi calon kepala desa; dan
 pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar dari bilik suara dengan membawa lembar
struk hasil print out (kertas audit) untuk dimasukan kedalam kotak audit dan menyerahkan smart
card kepada KPPS.

19. PEMUNGUTAN SUARA SECARA E-VOTING
 Dalam hal peralatan elektronik mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara
berlangsung, maka peralatan elektronik dilakukan perbaikan oleh tim teknis dan Pemungutan
suara dilanjutkan apabila peralatan elektronik dapat diperbaiki oleh tim teknis.
 Peralatan elektronik yang mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki, diganti dengan
menggunakan peralatan elektronik lainnya (cadangan) yang telah disediakan pada hari
pemungutan suara.
 Apabila perangkat elektronik mengalami kerusakan total (tidak dapat diperbaiki oleh tim teknis)
dan alat elektronik cadangan tidak tersedia maka waktu pelaksanaan pemungutan suara
secara e-voting ditunda yang disepakati bersama oleh PPS Pilkades, KPPS, calon kepala
desa, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
 Hasil kesepakatan penundaan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan yang ditanda
tangani bersama oleh PPS Pilkades, KPPS, calon kepala desa, Panitia Pemilihan Tingkat
Kecamatan dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
 Penundaan pemungutan suara hanya dilakukan terhadap TPS yang peralatan elektroniknya
mengalami kerusakan.
 Dalam hal pemungutan suara tidak dapat dilanjutkan, maka pelaksanaan pemungutan suara
ditunda paling lama 7 (tujuh) hari untuk melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara.

20. PEMILIH DISABILITAS
Pemilih penyandang disabilitas dapat
dibantu oleh pendamping, dengan cara:
o Pemilih yang tidak dapat berjalan,
pendamping yang ditunjuk membantu
Pemilih menuju bilik suara, dan
pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh
Pemilih sendiri; dan
o Pemilih yang tidak mempunyai dua
belah tangan dan tunanetra,
pendamping yang ditunjuk membantu
mencoblos Surat Suara sesuai
kehendak Pemilih dengan disaksikan
oleh salah satu anggota KPPS.
Pendamping yang ditunjuk membantu
Pemilih, wajib merahasiakan pilihan
Pemilih yang bersangkutan.

21. Pemilih Yang Sakit
Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk
memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara
mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi, dengan tetap
mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
Pelayanan hak pilih dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama Saksi.
Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih KPPS tetap mengutamakan
pelayanan Pemilih di TPS.
Pelayanan bagi pemilih yang sakit dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan
selesai

22. PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA
Sebelum Pemungutan Suara berakhir,
ketua KPPS mengumumkan bahwa
pemungutan suara akan segera
ditutup pada pukul 14.00 WIB.
Dalam hal pemilih yang berada di
dalam lokasi TPS masih ada yang
belum memberikan suara sampai
batas waktu penutupan pemungutan
suara, maka penutupan pemungutan
suara ditunda sampai selesainya
pemilih terakhir memberikan hak
suaranya.
Apabila pemungutan suara telah
ditutup, maka Pemilih yang belum
hadir tidak dapat menggunakan hak
pilihnya.
Apabila semua pemilih telah
memberikan suara dan batas waktu
penutupan pemungutan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) belum berakhir, maka
pemungutan suara ditutup.

23. PENGHITUNGAN SUARA
KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir terhadap data
sebagai berikut:
o jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang
menggunakan hak pilihnya;
o jumlah pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak
pilihnya;
o jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan
hak pilihnya;
o jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara
cadangan;
o jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena
rusak atau keliru dicoblos;
o jumlah surat suara yang tidak digunakan; dan
o jumlah surat suara yang digunakan.

24. Penjumlahan terhadap surat
suara yang digunakan, surat
suara yang rusak atau keliru
dicoblos, dan surat suara yang
tidak digunakan termasuk sisa
surat suara cadangan harus
sama dengan jumlah surat
suara yang diterima termasuk
surat suara cadangan oleh
KPPS.

25. Surat suara yang tidak digunakan dan
surat suara yang rusak atau keliru
dicoblos sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberi tanda silang pada bagian
luar surat suara yang memuat tempat
nomor, alamat TPS dan tanda tangan
ketua KPPS dalam keadaan terlipat
dengan menggunakan spidol/ballpoint.

26. PEMBAGIAN TUGAS KPPS PADA SAAT
PENGHITUNGAN SUARA
Ketua KPPS dibantu anggota KPPS Kedua bertugas:
 memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS; dan
 membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan
kepada yang hadir tentang perolehan suara;
Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap
tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS dalam formulir yang
ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara tally, yaitu:
• memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah
dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis
tegak tersebut (IIII);
• memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak
sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi
garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (IIII);
• menghitung perolehan suara sah masing-masing Calon;
• menjumlahkan seluruh suara sah;
• menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
• menjumlahkan suara sah dan tidak sah.

27. o anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh ketua
KPPS;
o anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun surat suara sesuai suara
yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh
lima) surat suara; dan
o petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di
TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk
TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
o Apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7
(tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.

28. PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA
 Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara
dengan cara: .
● membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
● mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
● menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang
hadir dan mencatat jumlahnya;
● mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah
total Pemilih dari DPT; dan
● mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana
dimaksud dalam huruf d.
 Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat
penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca yang ditempelkan
pada papan yang telah disediakan.
 Saksi dan Pemilih/warga Desa yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara
diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir hasil penghitungan suara setelah
ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir.
 Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa foto dan/atau video.

29. KETENTUAN SAH NYA SURAT SUARA
 Surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah, jika:
● ditandatangani oleh ketua KPPS dan distempel;
● surat suara dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPPS; dan
● diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah 1 (satu) Calon dalam surat suara.
● Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
● tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut atau nama Calon atau
foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan;
● tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut, nama
Calon dan foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan; atau
● tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Calon yang memuat nomor urut, nama Calon
dan foto Calon, dinyatakan sah untuk Calon yang bersangkutan.
● Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Calon yang tembus secara garis lurus
sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara,
dan tidak mengenai kolom Calon lain, dinyatakan sah.
 Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara
para saksi calon kepala desa, maka keputusan ditentukan oleh KPPS.

30. BA PENGHITUNGAN SUARA
 Setelah Penghitungan Suara di TPS, KPPS segera membuat
berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh
Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota
KPPS serta ditandatangani oleh saksi calon kepala desa.
 Dalam hal terdapat saksi calon kepala desa tidak
menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka berita acara tersebut tetap sah.
 Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibuat paling sedikit 5 (lima) rangkap dan paling
banyak 9 (Sembilan) rangkap.
 Ketua KPPS menyampaikan berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) beserta kotak suara/peralatan lainnya
dan dokumen administrasi pemungutan dan penghitungan suara
kepada PPS Pilkades paling lambat 1 (satu) hari setelah
penghitungan suara selesai.

31. PENGHITUNGAN SUARA SECARA E-VOTING
o Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara e-voting, setelah pemungutan suara
ditutup KPPS mempersilahkan Tim Teknis Lapangan menutup aplikasi dan menampilkan
perolehan suara masing-masing calon kepala desa pada perangkat elektronik di setiap bilik
suara dan disaksikan oleh saksi calon kepala desa.
o Setelah menampilkan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis
Lapangan mencetak/print out hasil perolehan suara dari masing-masing bilik suara.
o Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicetak/print out paling sedikit
5 (lima) rangkap dan paling banyak 9 (sembilan) rangkap dan ditandatangani oleh KPPS
bersama saksi calon Kepala Desa.
o Hasil cetakan/print out yang telah ditanda tangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diserahkan kepada ketua KPPS dan masing-masing saksi calon kepala desa yang hadir.
o KPPS menyampaikan hasil cetakan/print out sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada
PPS.
o Setelah selesai pencetakan dan penandatangan hasil cetakan/print out perolehan suara,
KPPS menyerahkan peralatan pemungutan suara secara elektronik beserta kotak audit
kepada tim teknis lapangan dan dibuatkan berita acara.

32. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
 Paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima
Berita Acara hasil penghitungan suara dari
seluruh TPS, PPS Pilkades melaksanakan pleno
rekapitulasi penghitungan perolehan suara
masing-masing calon kepala desa.
 Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dihadiri oleh masing-masing Ketua KPPS,
BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, dan
calon kepala desa/saksi calon kepala desa.
 PPS Pilkades membuat berita acara hasil pleno
rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang ditandatangani
oleh Ketua dan Anggota PPS Pilkades serta
mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara masing-masing calon.
 Apabila berita acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak ditandatangani oleh salah
satu anggota PPS Pilkades, maka berita acara
tersebut tetap dianggap sah.
 Ketua PPS Pilkades menyerahkan berita acara
hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta
kotak suara/peralatan lainnya, dan dokumen
administrasi pemungutan dan penghitungan
suara kepada BPD paling lambat 1 (satu) hari
setelah selesai melakukan pleno rekapitulasi
penghitungan suara.

33. Penyelesaian Keberatan Hasil
Penghitungan Suara
• Saksi dapat mengajukan keberatan
terhadap prosedur dan/atau selisih
penghitungan perolehan suara kepada
KPPS apabila terdapat hal yang tidak
sesuai dengan ketentuan.
• KPPS wajib mencatat keberatan Saksi
yang diterima sebagai kejadian khusus
dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
• KPPS wajib mencatat seluruh kejadian
dalam rapat penghitungan suara.
 Keberatan yang diajukan saksi calon
Kepala Desa terhadap pelaksanaan
Penghitungan Suara di TPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96,
tidak menghalangi pelaksanaan rapat
penghitungan suara di TPS.
 Dalam hal saksi calon kepala desa
keberatan terhadap hasil cetakan/print
out perolehan suara secara e-voting,
kotak audit tidak dapat dibuka di TPS
dan apabila kotak audit dibuka di TPS
adalah pelanggaran pidana pengrusakan
barang.

34.  Calon kepala desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia
Pemilihan Tingkat Kecamatan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan secara
manual atau kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten terhadap hasil perhitungan
suara pemilihan secara e-voting selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hasil
pemungutan suara ditetapkan.
 Apabila keberatan disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka keberatan tidak dapat ditindaklanjuti/ ditanggapi.
 Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan/Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten wajib
menjawab keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari sejak keberatan disampaikan dengan memperhatikan masukan dan saran
dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD dan Panitia Tingkat Kecamatan.
 Keputusan/jawaban Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan/ Panitia Pemilihan Tingkat
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

35. PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
● Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
● Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1
(satu) orang, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah TPS
yang perolehan suaranya lebih banyak.
● Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1
(satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka calon
Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada
TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
● Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1
(satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka calon
Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada
TPS dengan partisipasi Pemilih paling banyak.

36.  Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan
berdasarkan kriteria dan tahapan:
 calon Kepala Desa dengan status kawin yang dibuktikan dengan akta nikah, ditetapkan menjadi calon
Kepala Desa terpilih;
 jika status perkawinan sama, maka penetapan calon Kepala Desa terpilih ditentukan dengan tingkat
pendidikan, calon Kepala Desa yang memiliki tingkatan pendidikan lebih tinggi, ditetapkan menjadi calon
Kepala Desa terpilih;
 jika status perkawinan dan tingkat pendidikan masih sama, maka penetapan calon Kepala Desa terpilih
ditentukan dengan kriteria usia, bakal calon Kepala Desa yang memiliki usia lebih tua ditetapkan menjadi
calon Kepala Desa terpilih;
 jika status perkawinan, tingkat pendidikan dan usia masih sama, maka penetapan calon Kepala Desa terpilih
ditentukan dengan kriteria pengalaman bekerja di pemerintahan Desa, calon Kepala Desa yang memiliki
pengalaman bekerja di pemerintahan Desa lebih lama, ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.

37. CALON KEPALA DESA TUNGGAL
Dalam hal calon Kepala Desa
dinyatakan tidak terpilih
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka pemilihan Kepala
Desa bersangkutan
dilaksanakan pada gelombang
berikutnya.
Calon Kepala Desa tunggal
ditetapkan menjadi Kepala Desa
terpilih jika mendapatkan suara/suara
setuju (simbol hijau) paling sedikit
75% (tujuh puluh lima perseratus)
dari jumlah suara sah dan dengan
jumlah partisipasi pemilih paling
sedikit 70% (tujuh puluh perseratus).
Dalam hal tidak ada calon terpilih
hasil Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah Kabupaten menunjuk
penjabat Kepala Desa sampai dengan
terpilihnya Kepala Desa defenitif hasil
Pemilihan Kepala Desa.
Jika perolehan suara calon
Kepala Desa tunggal kurang
dari jumlah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka
calon Kepala Desa tersebut
dinyatakan tidak terpilih.

38. LAPORAN PPS
 PPS menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara,
dengan melampirkan:
 berita acara penghitungan suara/perolehan suara dan berita acara rekapitulasi penghitungan suara/perolehan suara;
 seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa dari mulai tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan
pemungutan suara dan penghitungan suara.
 Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS juga menyerahkan kotak suara beserta perlengkapan
lainnya kepada BPD.
 BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan penetapan
calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPS, dengan
melampirkan:
 keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih;
 berkas persyaratan calon Kepala Desa terpilih; dan
 berita acara rekapitulasi penghitungan suara.
 Camat menyampaikan usulan penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling
lambat 3 (tiga) hari setelah menerima usulan penetapan calon Kepala Desa terpilih dari BPD dan ditembuskan kepada
oerganisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Desa.

39. ● Apabila PPS tidak melaporkan
hasil Pemilihan Kepala Desa
dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (1), BPD
menetapkan Calon Kepala
Desa Terpilih setelah
berkoordinasi dengan Panitia
Pemilihan Tingkat Kecamatan
berdasarkan Berita Acara
Hasil Penghitungan Suara.
• Apabila setelah 7 (tujuh) hari
dari jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) BPD
tidak menetapkan hasil
Pemilihan Kepala Desa, Panitia
Pemilihan Tingkat Kecamatan
menetapkan Calon Kepala Desa
Terpilih setelah berkoordinasi
dengan Panitia Pemilihan
Tingkat Kabupaten berdasarkan
Berita Acara Hasil Penghitungan
Suara.

40. PENGANGKATAN
DAN PENGESAHAN
CALON KADES
TERPILIH
Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan
Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah menerima usulan dari BPD.
Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya
Keputusan Bupati.
Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala
Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari .
Pelantikan Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala
Desa bergelombang dilakukan secara serentak di
Kabupaten oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) adalah wakil bupati atau camat.

41. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PILKADES
 Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa atau kuasanya dapat mengajukan keberatan
secara tertulis kepada PPS pada tahapan:
 persiapan;
 pencalonan; dan
 pemungutan dan penghitungan suara.
 Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 keberatan disampaikan pada saat tahapan sedang berjalan atau paling lambat 1 (satu)
hari setelah berakhirnya tahapan.
 apabila keberatan disampaikan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf
a, maka keberatan tidak dapat ditindaklanjuti/ditanggapi oleh PPS.
 PPS wajib menjawab secara tertulis keberatan bakal calon Kepala Desa/calon Kepala Desa
atau kuasanya pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari
sejak keberatan disampaikan.
 Apabila bakal calon Kepala Desa/calon Kepala Desa atau kuasanya tidak puas terhadap
jawaban PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka bakal calon Kepala Desa/calon
Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

42.  Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada
Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan paling lambat 1 (satu) hari sejak bakal calon Kepala Desa/calon
Kepala Desa atau kuasanya menerima jawaban dari PPS.
 Apabila keberatan disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
keberatan tidak dapat ditindaklanjuti/ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
 Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan wajib menjawab secara tertulis keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak keberatan disampaikan,
dengan mekanisme:
 melakukan pertemuan untuk membahas penyelesaian keberatan bersama PPS, BPD dan Kepala
Desa/Penjabat Kepala Desa.
 Hasil penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dicatat dalam notulen dan
dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Camat.
 Camat memfasilitasi dan memimpin pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
 Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan melaporkan hasil penyelesaian keberatan/perselisihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, dengan
melampirkan:
 keberatan yang disampaikan oleh bakal calon Kepala Desa/calon Kepala Desa atau kuasanya;
 jawaban PPS; dan
 Jawaban/hasil penyelesaian keberatan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

43.  Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan tidak dapat menyelesaikan
keberatan/perselisihan, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memfasilitasi
penyelesaian keberatan/perselisihan berdasarkan laporan panitia Pemilihan tingkat
kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5).
 Fasilitasi penyelesaian keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan menghadirkan Camat, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, PPS,
Kepala Desa/penjabat Kepala Desa dan BPD.
 Hasil pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
 Permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang diduga merupakan tindak pidana,
ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. SEKIAN
TERIMAKASIH