Dokumen tersebut membahas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kewajiban warga negara di berbagai negara, baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta upaya-upaya untuk menjalankan hak dan kewajiban warga negara di sekolah dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang ancaman terhadap NKRI baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman dari dalam antara lain disintegrasi bangsa, kerusuhan sosial, perubahan ideologi, dan konflik antar kelompok. Ancaman dari luar adalah upaya menghancurkan moral bangsa melalui disinformasi, penjarahan sumber daya alam, dan sengketa wilayah seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Rakyat disarankan untuk memelih
Beberapa kasus pelanggaran HAM terbesar di Indonesia meliputi kasus Trisakti dan Semanggi yang berkaitan dengan gerakan reformasi 1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Marsinah pada 1993, kasus bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir 2004, dan peristiwa Tanjung Priok 1984 yang mengakibatkan tewasnya warga akibat bentrok dengan aparat.
Dokumen tersebut membahas berbagai ancaman terhadap kesatuan Republik Indonesia, termasuk:
1. Ancaman ideologi seperti komunisme yang berusaha mengganti Pancasila
2. Ancaman politik dari luar negeri berupa tekanan politik dan intimidasi
3. Ancaman ekonomi seperti dominasi pasar oleh produk asing yang mendesak produk dalam negeri
Ancaman terhadap NKRI dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri antara lain berupa gerakan separatis, kerusuhan, dan pertikaian antar kelompok yang dapat memicu disintegrasi bangsa, sementara ancaman dari luar negeri dapat berupa agresi militer, pelanggaran wilayah, sabotase, dan spionase oleh negara lain. Untuk mencegahnya diperlukan peningkatan semangat kebang
Mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasionalIlma Maisarah
Kelompok 4 terdiri dari 6 anggota. Dokumen membahas mengenai ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia yang bersifat militer, non-militer, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman-ancaman tersebut berasal dari dalam dan luar negeri yang disebabkan oleh globalisasi. [ringkasan selesai]
Dokumen tersebut membahas tentang ancaman terhadap NKRI baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman dari dalam antara lain disintegrasi bangsa, kerusuhan sosial, perubahan ideologi, dan konflik antar kelompok. Ancaman dari luar adalah upaya menghancurkan moral bangsa melalui disinformasi, penjarahan sumber daya alam, dan sengketa wilayah seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Rakyat disarankan untuk memelih
Beberapa kasus pelanggaran HAM terbesar di Indonesia meliputi kasus Trisakti dan Semanggi yang berkaitan dengan gerakan reformasi 1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Marsinah pada 1993, kasus bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir 2004, dan peristiwa Tanjung Priok 1984 yang mengakibatkan tewasnya warga akibat bentrok dengan aparat.
Dokumen tersebut membahas berbagai ancaman terhadap kesatuan Republik Indonesia, termasuk:
1. Ancaman ideologi seperti komunisme yang berusaha mengganti Pancasila
2. Ancaman politik dari luar negeri berupa tekanan politik dan intimidasi
3. Ancaman ekonomi seperti dominasi pasar oleh produk asing yang mendesak produk dalam negeri
Ancaman terhadap NKRI dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri antara lain berupa gerakan separatis, kerusuhan, dan pertikaian antar kelompok yang dapat memicu disintegrasi bangsa, sementara ancaman dari luar negeri dapat berupa agresi militer, pelanggaran wilayah, sabotase, dan spionase oleh negara lain. Untuk mencegahnya diperlukan peningkatan semangat kebang
Mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasionalIlma Maisarah
Kelompok 4 terdiri dari 6 anggota. Dokumen membahas mengenai ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia yang bersifat militer, non-militer, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman-ancaman tersebut berasal dari dalam dan luar negeri yang disebabkan oleh globalisasi. [ringkasan selesai]
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaSmywlndr wlndr
materi PPKn kelas 10 Semester 2
BAB 6 :
1. Ancaman terhadap Integrasi Nasional
2.Ancaman di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM
3. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun Integrasi Nasional
Kelompok ini membahas tentang hak perlindungan warga negara khususnya anak, termasuk konvensi hak anak PBB dan undang-undang terkait di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan pentingnya melindungi hak anak untuk berkembang penuh potensinya, serta contoh pelanggaran hak asasi warga negara seperti penangkapan sewenang-wenang dan pembatasan kebebasan berekspresi.
Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada September 1948 yang dipimpin oleh Muso dan Amir Syarifuddin. Mereka mendirikan pemerintahan Soviet Republik Indonesia di Madiun setelah mengumpulkan kekuatan melalui Front Demokrasi Rakyat. Pemerintah Indonesia kemudian mengirim pasukan TNI untuk menumpas pemberontakan ini, yang berhasil merebut kembali kota Madiun pada 30 September 1948. Muso tewas dalam pelariannya, sementara Amir Sy
Dokumen tersebut membahas mengenai ancaman-ancaman terhadap negara Indonesia dalam berbagai aspek, yaitu: (1) ancaman militer seperti invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, dan spionase; (2) ancaman non-militer seperti pengaruh globalisasi dan ideologi asing; (3) ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dokumen ini menjel
Kelompok 2 terdiri dari 3 anggota: Dinda Ayu Safitri, Farel Saputra Jaya, dan Fasha Neza Utama. Dokumen membahas tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional seperti rasa senasib dan seperjuangan, ideologi nasional, tekad bersatu, ancaman luar, bahasa Indonesia, dan semangat persatuan. Faktor penghambatnya adalah kurangnya penghargaan kemajemukan, toleransi, dan kesadaran ancaman
Mewaspadai Ancaman terhadap NKRI PPKN Kelas XI SMAMustofa Hidayat
Dokumen tersebut membahas upaya untuk mewaspadai ancaman terhadap kesatuan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman-ancaman tersebut bermuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Dokumen juga menyarankan penerapan sistem pancasila, pemerintahan, sumber daya alam, budaya, dan pertahanan keamanan untuk menanggulangi berbagai ancaman tersebut serta menekankan peran seluruh
Dokumen tersebut membahas tentang globalisasi dan politik luar negeri Indonesia. Secara ringkas, globalisasi adalah proses integrasi antarnegara yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan ekonomi, sementara politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif yang tidak memihak kepada blok manapun."
Dokumen tersebut membahas tantangan dalam memelihara kesatuan dan persatuan NKRI, baik tantangan internal maupun eksternal. Tantangan internal meliputi keanekaragaman bangsa, kesenjangan sosial ekonomi, separatisme, dan radikalisme. Sedangkan tantangan eksternalnya adalah globalisasi, intervensi asing, dan jaringan narkoba internasional. Dokumen ini juga menjelaskan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bang
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan integrasi nasional dan strategi untuk mengatasinya. Terdapat ancaman militer seperti agresi, spionase, dan pemberontakan bersenjata, serta ancaman non-militer dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dokumen ini juga menjelaskan strategi untuk mengatasi kedua jenis ancaman tersebut guna mempertahankan kesatuan dan kedaulatan negara.
Sengketa Internasional di akibatkan faktor HAMAyuNawangWulan
Dokumen tersebut membahas tentang sengketa internasional yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dengan memberikan contoh kasus genosida, diktator Benito Mussolini di Italia, apartheid di Afrika Selatan, dan invasi Uni Soviet ke Afganistan. Kasus-kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum perdata internasional atau hukum publik internasional, dan dapat diselesaikan secara damai atau kekerasan melalui negosias
Dokumen tersebut membahas berbagai contoh pelanggaran HAM berat di berbagai belahan dunia, mulai dari rezim otoriter Benito Mussolini di Italia dan Adolf Hitler di Jerman hingga konflik berkepanjangan Israel-Palestina dan genosida di Bosnia. Dokumen juga menyinggung kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan penculikan aktivis politik.
1. Peristiwa Trisakti dan Semanggi mengakibatkan kematian puluhan mahasiswa akibat bentrok dengan aparat keamanan selama masa reformasi 1998.
2. Kasus Marsinah mengenai pembunuhan aktivis buruh wanita setelah aksi mogoknya, namun kasus ini belum terungkap hingga sekarang.
3. Aksi bom Bali 2002 menjadi salah satu teror besar di Indonesia yang menewaskan ratusan orang, baik wisatawan as
Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Dokumen ini membahas berbagai pengertian HAM, contoh pelanggaran HAM di Indonesia seperti peristiwa Tanjung Priok dan Aceh, serta pentingnya menghargai keragaman dalam masyarakat demi terciptanya perdamaian melalui multikulturalisme.
Makalah ini membahas tentang genosida dari perspektif sosiologi. Definisi genosida adalah pembantaian sistematis terhadap suatu kelompok untuk memusnahkannya. Kasus genosida di Indonesia dan dunia dijelaskan beserta faktor penyebabnya. Upaya pengendalian dan pencegahan genosida meliputi hukum dan pengadilan HAM serta kerja sama internasional.
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaSmywlndr wlndr
materi PPKn kelas 10 Semester 2
BAB 6 :
1. Ancaman terhadap Integrasi Nasional
2.Ancaman di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM
3. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun Integrasi Nasional
Kelompok ini membahas tentang hak perlindungan warga negara khususnya anak, termasuk konvensi hak anak PBB dan undang-undang terkait di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan pentingnya melindungi hak anak untuk berkembang penuh potensinya, serta contoh pelanggaran hak asasi warga negara seperti penangkapan sewenang-wenang dan pembatasan kebebasan berekspresi.
Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada September 1948 yang dipimpin oleh Muso dan Amir Syarifuddin. Mereka mendirikan pemerintahan Soviet Republik Indonesia di Madiun setelah mengumpulkan kekuatan melalui Front Demokrasi Rakyat. Pemerintah Indonesia kemudian mengirim pasukan TNI untuk menumpas pemberontakan ini, yang berhasil merebut kembali kota Madiun pada 30 September 1948. Muso tewas dalam pelariannya, sementara Amir Sy
Dokumen tersebut membahas mengenai ancaman-ancaman terhadap negara Indonesia dalam berbagai aspek, yaitu: (1) ancaman militer seperti invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, dan spionase; (2) ancaman non-militer seperti pengaruh globalisasi dan ideologi asing; (3) ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dokumen ini menjel
Kelompok 2 terdiri dari 3 anggota: Dinda Ayu Safitri, Farel Saputra Jaya, dan Fasha Neza Utama. Dokumen membahas tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional seperti rasa senasib dan seperjuangan, ideologi nasional, tekad bersatu, ancaman luar, bahasa Indonesia, dan semangat persatuan. Faktor penghambatnya adalah kurangnya penghargaan kemajemukan, toleransi, dan kesadaran ancaman
Mewaspadai Ancaman terhadap NKRI PPKN Kelas XI SMAMustofa Hidayat
Dokumen tersebut membahas upaya untuk mewaspadai ancaman terhadap kesatuan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman-ancaman tersebut bermuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Dokumen juga menyarankan penerapan sistem pancasila, pemerintahan, sumber daya alam, budaya, dan pertahanan keamanan untuk menanggulangi berbagai ancaman tersebut serta menekankan peran seluruh
Dokumen tersebut membahas tentang globalisasi dan politik luar negeri Indonesia. Secara ringkas, globalisasi adalah proses integrasi antarnegara yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan ekonomi, sementara politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif yang tidak memihak kepada blok manapun."
Dokumen tersebut membahas tantangan dalam memelihara kesatuan dan persatuan NKRI, baik tantangan internal maupun eksternal. Tantangan internal meliputi keanekaragaman bangsa, kesenjangan sosial ekonomi, separatisme, dan radikalisme. Sedangkan tantangan eksternalnya adalah globalisasi, intervensi asing, dan jaringan narkoba internasional. Dokumen ini juga menjelaskan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bang
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan integrasi nasional dan strategi untuk mengatasinya. Terdapat ancaman militer seperti agresi, spionase, dan pemberontakan bersenjata, serta ancaman non-militer dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dokumen ini juga menjelaskan strategi untuk mengatasi kedua jenis ancaman tersebut guna mempertahankan kesatuan dan kedaulatan negara.
Sengketa Internasional di akibatkan faktor HAMAyuNawangWulan
Dokumen tersebut membahas tentang sengketa internasional yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dengan memberikan contoh kasus genosida, diktator Benito Mussolini di Italia, apartheid di Afrika Selatan, dan invasi Uni Soviet ke Afganistan. Kasus-kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum perdata internasional atau hukum publik internasional, dan dapat diselesaikan secara damai atau kekerasan melalui negosias
Dokumen tersebut membahas berbagai contoh pelanggaran HAM berat di berbagai belahan dunia, mulai dari rezim otoriter Benito Mussolini di Italia dan Adolf Hitler di Jerman hingga konflik berkepanjangan Israel-Palestina dan genosida di Bosnia. Dokumen juga menyinggung kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan penculikan aktivis politik.
1. Peristiwa Trisakti dan Semanggi mengakibatkan kematian puluhan mahasiswa akibat bentrok dengan aparat keamanan selama masa reformasi 1998.
2. Kasus Marsinah mengenai pembunuhan aktivis buruh wanita setelah aksi mogoknya, namun kasus ini belum terungkap hingga sekarang.
3. Aksi bom Bali 2002 menjadi salah satu teror besar di Indonesia yang menewaskan ratusan orang, baik wisatawan as
Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Dokumen ini membahas berbagai pengertian HAM, contoh pelanggaran HAM di Indonesia seperti peristiwa Tanjung Priok dan Aceh, serta pentingnya menghargai keragaman dalam masyarakat demi terciptanya perdamaian melalui multikulturalisme.
Makalah ini membahas tentang genosida dari perspektif sosiologi. Definisi genosida adalah pembantaian sistematis terhadap suatu kelompok untuk memusnahkannya. Kasus genosida di Indonesia dan dunia dijelaskan beserta faktor penyebabnya. Upaya pengendalian dan pencegahan genosida meliputi hukum dan pengadilan HAM serta kerja sama internasional.
Ada banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan, baik dari masa Orde Baru maupun Reformasi. Pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM sering dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan. Meskipun era Reformasi seharusnya lebih menjunjung HAM, kasus-kasus pelanggaran masa lalu tidak dituntaskan dan masih muncul kasus baru. Hal ini disebabkan oleh lemahnya peneg
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi pribadi, yang mencakup pengertian, contoh hak asasi pribadi seperti kebebasan bergerak dan menyatakan pendapat, contoh pelanggaran HAM seperti kasus Munir dan Marsinah, upaya mencegah pelanggaran melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta landasan hukum hak asasi pribadi berdasarkan UUD dan peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas sejarah Pemberontakan PKI Madiun pada 1948 dan Gerakan 30 September 1965. Pemberontakan PKI Madiun dipimpin oleh Muso dan Amir Syarifuddin untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Gerakan 30 September 1965 adalah upaya kudeta yang dituduhkan kepada PKI dimana enam jenderal dibunuh. Dokumen ini menjelaskan latar belakang kedua peristiwa tersebut.
Peristiwa Tanjung Priok 1984 dan 1998 kembali terulang di tahun 2022. Kerusuhan terjadi akibat bentrokan antara warga dengan aparat keamanan di kompleks pemakaman Mbah Priok. Konflik ini mengungkapkan masalah yang mendasar yaitu kegagalan negara dalam menjalankan fungsi keamanan dan penyelesaian masalah secara damai. Komnas HAM akan menyelidiki kasus ini.
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Pelanggaran Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara
1. Pelanggaran Hak dan
Kewajiban sebagai Warga
Negara
Oleh:
1. Fanny Fayu Laksono
2. Galang Bayu Kharaskar
3. Hendri Dwi Wardana
4. Dwi Indah Permatasari
3. Kasus pelanggaran hak dan kewajiban di berbagai
negara
Dalam Negeri
Luar Negeri
Tragedi Trisakti
Kasus STPDN
Kasus SMAN 3 Jakarta
Kasus Benito Mussolini di Italia
Kasus Adolf Hitler di Jerman
Kasus Afrika Selatan
Perang Sipil di Bosnia
4. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada 12 Mei 1998
terhadap mahasiswa Trisakti yang berdemo menuntut Presiden Soeharto
turun dari jabatannya. Peristiwa ini menewaskan 4 mahasiswa dan
lainnya luka-luka.
Pelanggaran : Para pemerintah dan aparat keamanan merebut hak
warga negara untuk beraspirasi, menyuarakan pendapat,
dan mendapatkan perlindungan.
Tragedi Trisakti
Dalam Negeri
5. Terjadi pada tanggal 27 April 2003 di Gunung Manglayang, Bandung.
Kegiatan ini diikuti sejumlah praja wanita. Terjadi cekcok sehingga
menyebabkan adanya adu jotos. Senior menyiramkan cairan keras
kepada lima junior sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Pelanggaran : Melanggar hak warga negara untuk bebas dari
penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam,
tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat
kemanusiannya.
Kasus STPDN
Dalam Negeri
6. Terjadi pada tanggal 20 Juni 2014. Berawal dari kegiatan Pecinta Alam
SMAN 3 Jakarta yang diadakan di Tangkuban Perahu, Bandung. Korban
yang bernama Afriand Caesar Al Irhami yang duduk di kelas 1 SMA
dianiaya oleh senior nya hingga tewas. Satreskrim Polres Metro Jaksel
menetapkan 5 tersangka dalam kasus tewasnya Afriand.
Pelanggaran : Pemukulan dan penganiayaan hingga menghilangkan
nyawa warga negara. Termasuk juga dalam kategori
bulliying.
Kasus SMAN 3 Jakarta
Dalam Negeri
7. Benito Mussolini merupakan pendiri paham fasisme di Italia. Selama 1924-
1943, dia memerintah dengan sangat otoriter dan bagi siapapun yang
tidak setuju dengannya, maka akan ditangkap dan dibunuh. Ia juga
merupakan salah satu pencetus Perang Dunia II dan berkoalisi dengan
Hitler untuk melawan Sekutu. Sikapnya yang otoriter telah melanggar
HAM.
Kasus Benito Mussolini di Italia
Luar Negeri
8. Adolf Hitler merupakan salah satu pemimpin Jerman yang sangat otoriter
pada tahun 1930-an. Misalnya penangkapan secara massal terhadap
lawan-lawan politiknya, pembasmian terhadap orang-orang Yahudi,
serta memicu terjadinya Perang Dunia II. Sikapnya yang otoriter telah
melanggar HAM.
Kasus Adolf Hitler di Jerman
Luar Negeri
9. Ketika rezim apartheid yang didominasi warga kulit putih berhasil
menguasai pemerintahan di Afrika Selatan pada 1960, mereka membuat
kebijakan yang merugikan warga kulit hitam. Peristiwa tersebut memakan
77 korban terbunuh dari kalangan sipil pada peristiwa Sharpeville.
Demikian juga pada tahun 1976 terjadi peristiwa berdarah yang
menewaskan banyak warga sipil.
Kasus Afrika Selatan
Luar Negeri
10. Terjadi pada tahun 1992-1995 ketika Bosnia yang dipimpin oleh Radovan
Karadzic. Dalam perang tersebut terjadi pembunuhan massal terhadap
8000 warga muslim Bosnia di Srebenica. Dalam perang tersebut Radovan
Karadzic bertekad untuk melakukan pembersihan etnis kepada warga
non-Serbia.
Perang Sipil di Bosnia
Luar Negeri
12. 1. Mengikuti pendidikan sampai sekolah menengah atas
2. Mengharumkan nama bangsa dengan berprestasi
3. Mengadakan kegiatan sosial di lingkungan sekolah
4. Melaksanakan tata tertib sekolah dengan disiplin
Upaya Melaksanakan Hak dan Kewajiban di
Lingkungan Sekolah
13. 1. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
2. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional
3. Memberikan bantuan dan pembinaan kepada fakir miskin
4. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Menciptakan kerukunan umat beragama
7. Mengubah budaya negatif yang menghambat kemajuan bangsa
Upaya Melaksanakan Hak dan Kewajiban di
Lingkungan Masyarakat