Dokumen tersebut membahas tentang ijara dan ju'alah sebagai bentuk pembiayaan syariah. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang atau jasa dengan adanya imbalan berupa ujrah yang telah disepakati. Dokumen ini menjelaskan pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, dan ketentuan ijarah serta contoh penerapannya dalam fatwa DSN-MUI."
Perbankan syariah adalah institusi keuangan yang bergerak dan beroperasi dengan mengacu pada hukum-hukum syariat. produk perbankan syariah tentunya mencerminkan semangat anti riba di masyarakat
Perbankan syariah adalah institusi keuangan yang bergerak dan beroperasi dengan mengacu pada hukum-hukum syariat. produk perbankan syariah tentunya mencerminkan semangat anti riba di masyarakat
Wadî’ah merupakan jenis wakalah yang bersifat khusus, yaitu wakalah yang berkaitan dengan menempatkan orang lain pada posisi diri sendiri dalam menjaga sesuatu saja, dan tidak sampai pada tasharruf (mengelola) pada sesuatu itu yang merupakan tanda wakalah yang bersifat mutlak.
PESAN: Jangan langsung di-copy tanpa cross-check dan meng-update informasi baru ya. PLUS, jangan lupa ubah template-nya. :)
Sumber: Siswa biasa.
Bila ada informasi yang kurang, dapat ditambahkan. Kritik dan pesan dapat langsung menghubungi saya. :) Semoga bermanfaat!
Wadî’ah merupakan jenis wakalah yang bersifat khusus, yaitu wakalah yang berkaitan dengan menempatkan orang lain pada posisi diri sendiri dalam menjaga sesuatu saja, dan tidak sampai pada tasharruf (mengelola) pada sesuatu itu yang merupakan tanda wakalah yang bersifat mutlak.
PESAN: Jangan langsung di-copy tanpa cross-check dan meng-update informasi baru ya. PLUS, jangan lupa ubah template-nya. :)
Sumber: Siswa biasa.
Bila ada informasi yang kurang, dapat ditambahkan. Kritik dan pesan dapat langsung menghubungi saya. :) Semoga bermanfaat!
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
4. DASAR HUKUM
Dasar Al-Quran
QS. Al-Baqarah: 233
ُرْعَمْالِب ْمُتْيَتٰا ْٓاَّم ْمُتْمَّلَس اَذِا ْمُكْيَلَع َحَانُج َ
َلَف ْمُكَد َ
ال ْوَا ا ْْٓوُع ِ
ض ْرَتْسَت ْنَا ْمُّتْد َرَا ِْنا َو
ْو
َ ه
ّٰللا واُقَّتا َو ِِۗف
ا ْْٓوُمَلْعا َو
َن ْوُلَمْعَت اَمِب َ ه
ّٰللا َّنَا
ْري ِ
صَب
“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran
dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.”
QS. Al-Thalaq: 6
َّنُه ْوُتٰاَف ْمُكَل َنْعَض ْرَا ِْناَف
َّنُه َر ْوُجُا
“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka
berikanlah imbalannya kepada mereka”
5. DASAR HUKUM
QS. Al-Qasash: 26
و
ْأَتْسا ِنَم َْريَخ َِّناۖ ُه ْر ِجْأَتْسا ِتَبَآْٰي اَمُهىٰدِْحا ْتَلاَق
ُْنيِمَ ْ
اال ُُّّ ِوَقْال َت ْرَج
“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata,
“Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada
kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau
ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat
dan dapat dipercaya.”
6. DASAR HUKUM
Dasar Hadits
HR. Ibnu Majah
عرقه يجف أن قبل اجره االجير اعطوا
.
“Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu
pekerjakan sebelum kering keringat mereka” (HR. Ibnu
Majah)
HR. Muslim
الحجام واعطى احتجم
اجره
“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upahnya” (HR.
Muslim)
7. TUJUAN DISYARIATKAN
IJARAH
Ijarah disyariahkan untuk memberikan
keringanan kepada umat dalam
pergaulan hidup.
Banyak orang yang mempunyai harta,
tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain
banyak orang yang mempunyai tenaga
atau keahlian yang membutuhkan uang.
Dengan adanya ijarah keduanya saling
mendapatkan keuntungan dan kedua
belah pihak saling mendapatkan
manfaat.
8. RUKUN
Mu’ajir & Musta’jir: Baligh,
Cakap Hukum
Upah/imbalan (ujrah)
Manfaat Barang & Manfaat Pekerjaan
(ma’jur)
Sighat:
berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, verbal atau dalam bentuk lain.
9. Objek akad Ijarah (Manfaat Asset/Jasa):
a. Dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak,
b. Diperbolehkan secara syari’ah (tidak diharamkan); maka
Ijarah atas obyek sewa yang melanggar perintah Allah
tidak sah. Dapat dialihkan secara syari’ah,
c. Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan
sengketa, misalnya kondisi fisik mobil yang disewa. Untuk
mengetahui kejelasan manfaat dari suatu asset dapat
dilakukan identifikasi fisik.
d. Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan
jelas
SYARAT/ KETENTUAN
SYARIAHNYA
10. Sewa dan Upah
a. Harus jelas besarannya dan diketahui oleh para
pihak yang berakad.
b. Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat
lain) dari jenis yang serupa dengan obyek akad.
c. Bersifat fleksibel, dalam arti dapat berbeda untuk
ukuran waktu, tempat dan jarak dan lainnya yang
berbeda. Begitu disepakati maka harga sewa
akan mengikat selama masa akad
SYARAT/ KETENTUAN
SYARIAHNYA
11. UPAH DALAM PEKERJAAN
IBADAH
Tidak membolehkan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:
به تأكلوا وال القرأن اقرؤ
“Bacalah Al-Quran dan janganlah kamu mencari makan degan jalan itu”
اجرا األذان من تأخذ فَل مؤذنا اتخذت وإن
“jika kamu mengangkat seseorang menjadi muadzin, maka janganlah kamu ambil (diberi) dari adzan itu suatu
upah”
Membolehkan
1. Diperbolehkan dalam kegiatan ibadah selain ibadah fardhu
2. Pengajar al-Quran boleh menerima upah karna mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan
keluarganya, mengingat mereka tidka mempunyai waktu melakukan aktivitas lainnya selain aktivitas tersebut
3. Boleh mengambil upah jika tujuannya termasuk mewujudkan kemaslahatan
4. Boleh mengambil upah karena hal itu termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan
dari tenaga yang diketahui pula.
Hal ini didasarkan pada sebuah hadis:
ص هللا رسول أن
.
القرأن من معه بما رجَل زوج ع
“Sesunggunya Rasulullah SAW menikahkan seorang pria dengan mahar mengajarkan Al-Quran”
13. JENIS IJARAH
Al-ajru ala manfaah: Yaitu memindahkan hal untuk
memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang
lain dengan imbalan biaya sewa
Al-ajru ala a’mal: Hal ini berhubunagn dengan sewa
jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah
sebagai imbalan jasa yang disewa.
14. BERAKHIRNYA WAKTU AKAD
1. Objeknya hilang /musnah
2. Waktu perjanjian berakhir
3. Pembatalan oleh kedua belah pihak
15. APLIKASI DI LKS
INDONESIA
Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 ttg
Pembiayaan Ijarah
IMBT (ijarah muntahiya bit tamlik)
Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002
16. FATWA TENTANG
PEMBIAYAAN IJARAH
Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:
1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan
dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik
secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi
sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
a. manfaat barang dan sewa; atau
b. manfaat jasa dan upah.
17. Ketentuan Obyek Ijarah:
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang
dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat
dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai
dengan syari’ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan
mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau
identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu
yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula
dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat
lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
18. Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang
diberikan
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang
disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau
jasa:
a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk
menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai
kontrak.
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya
ringan (tidak materiil).
c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena
pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga
bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam
menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan
19. PENENTUAN UJRAH
Dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/I/IV/2000 dinyatakan
bahwa ketentuan () dalam menentukan sewa/upah dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
Moadel pembayaran akad ijarah
Pembayaran tergantung
pada kinerja objek sewa
Pembayaran tidak
tergantung pada kinerja
objek sewa
20. PERBEDAAN IJARAH MUNTAHIYA BIT
TAMLIK DENGAN LEASING
No IMBT Leasing
1 Aset selama masa sewa adalah
milik bank/muajir
Aset langsung dicatatkan atas
nama nasabah
2 Perjanjian menggunakan akad
ijarah dan wa’ad untuk jual-beli
atau hibah yang akan
ditandatangani setelah ijarah
berakhir (jk nasabah
menghendaki)
Sewa & jual-beli mjd satu
kesatuan dlm satu perjanjian
3 Perpindahan kepemilikan
menggunakan jual-beli/hibah
Perpindahan kepemilikan
menggunakan jual-beli
4 Perpindahan kepemilikan
dilaksanakan setelah masa ijarah
selesai
Perpindahan kepemilikan diakui
setelah seluruh pembayaran
sewa selesai
23. RUKUN & SYARAT
Ja’il (pihak yg berjanji memberikan
imbalan)
Ju’alah (upah)
amal (pekerjaan)
sighat (ucapan)
24. PERBEDAAN JU’ALAH DAN
IJARAH
1. Pemenuhan manfaat ju’alah tdk dpt disempurnakan oleh
ja’il kecuali dgn selesainya pekerjaan. Hal ini berbeda dgn
ijarah, kesempurnaan pemenuhan manfaat bagi musta’jir
berdasarkan pd apa yang dikerjakan oleh ajir:
2. Ju’alah sah walaupun mengandung ketidakjelasan
pekerjaannya dan batas waktunya, berbeda dgn ijarah,
pekerjaan dan batas waktunya harus jelas;
3. Pada ju’alah tdk boleh mensyaratkan upah dibayar di
muka, sedangkan pada akad ijarah hal itu boleh;
4. Ju’alah bersifat ghairu lazim (dpt dibatalkan sepihak),
sedangkan ijarah bersifat lazim (tdk dpt dibatalkan
sepihak);
5. Penerimaan ju’alah tergantung dgn keberhasilan dlm
pekerjaan.