Heni sri wahyuni mekanisme pelaporan kinerja asnKutsiyatinMSi
Sistem manajemen kinerja ASN terdiri dari enam sub-sistem utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, dan tindak lanjut kinerja. Sistem ini mengintegrasikan berbagai aplikasi terkait untuk menghasilkan satu data kinerja ASN secara nasional. Implementasi sistem ini mengacu pada peraturan terbaru tentang penilaian kinerja PNS berdasarkan PP 30 tahun 2019.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Surat ini mengundang para pegawai pemerintah daerah untuk mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara pada tahun 2019. Pelatihan-pelatihan tersebut mencakup bidang keuangan, kepegawaian, aset daerah, perpajakan, pengadaan barang/jasa, humas & protokol, kesehatan, perpustakaan, dan DPRD. Biaya pendaftaran berk
Roadmap RMRB KAB. Tangerang menetapkan prioritas reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur serta pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan akuntabilitas."
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja antara jabatan fungsional dengan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk ketentuan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk mendukung penyederhanaan birokrasi.
Heni sri wahyuni mekanisme pelaporan kinerja asnKutsiyatinMSi
Sistem manajemen kinerja ASN terdiri dari enam sub-sistem utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, dan tindak lanjut kinerja. Sistem ini mengintegrasikan berbagai aplikasi terkait untuk menghasilkan satu data kinerja ASN secara nasional. Implementasi sistem ini mengacu pada peraturan terbaru tentang penilaian kinerja PNS berdasarkan PP 30 tahun 2019.
Dokumen tersebut membahas tentang SKP untuk kenaikan pangkat PNS, mencakup dasar hukum dan kegunaan SKP, masa kenaikan pangkat, career path dan kompetensi ASN, serta tahapan penilaian kinerja.
Surat ini mengundang para pegawai pemerintah daerah untuk mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara pada tahun 2019. Pelatihan-pelatihan tersebut mencakup bidang keuangan, kepegawaian, aset daerah, perpajakan, pengadaan barang/jasa, humas & protokol, kesehatan, perpustakaan, dan DPRD. Biaya pendaftaran berk
Roadmap RMRB KAB. Tangerang menetapkan prioritas reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur serta pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan akuntabilitas."
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja antara jabatan fungsional dengan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk ketentuan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk mendukung penyederhanaan birokrasi.
Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar merupakan instansi yang menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian negara di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kantor ini berupaya maksimal dalam memberikan layanan kepegawaian yang profesional dan bermartabat kepada masyarakat PNS di wilayah kerjanya.
Dokumen tersebut membahas proses bisnis pemerintah daerah yang meliputi tujuan reformasi birokrasi untuk membuat aparatur negara yang lebih profesional dan akuntabel, delapan area perubahan reformasi birokrasi, empat tahap bisnis proses, dan sembilan agenda penyusunan peta proses bisnis.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat MakroNoviyarti Badri
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut membahas mengenai:
1. Noviyarti yang terlibat dalam penyusunan dokumen reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2009
2. Tim Independen memberikan nilai tinggi untuk dokumen tersebut sehingga Kementerian PPN/Bappenas mendapat predikat terbaik
3. Kontak email Noviyarti
Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar menyelenggarakan fungsi administrasi dan manajemen kepegawaian negara di Bali, NTB, dan NTT. Organisasi terdiri dari 4 bidang yakni Mutasi, Status Kepegawaian dan Pensiun, Informasi Kepegawaian, dan Bimbingan Teknis Kepegawaian. Terdapat 54 pegawai beragam latar belakang.
Dokumen tersebut merupakan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama yang mengatur tentang bentuk dan format perjanjian kinerja, laporan capaian kinerja, dan reviu atas laporan kinerja di lingkungan Kementerian Agama."
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasiDr. Zar Rdj
urgensi penerapan konsep the right man on the right place (orang yang benar ada ditempat yang benar) merupakan salah satu tujuan mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tentu wajib hukumnya berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan filosofi “The Right Man on The Right Place/Job” yaitu mendudukan PNS yang tepat pada tempatnya atau jabatan yang tepat pula. Karena menempatkan PNS sesuai kompetensi yang dimiliknya akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Program penataan organisasi dalam lingkup instansi pemerintah, termasuk penempatan PNS dalam jabatan struktural pada esensinya merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ‘good govermance’ dan ‘clean government’ di suatu pemerintahan, yang bertumpu pada reformasi organisasi, sumber daya manusia dan manajemen birokrasi.
addtional ref:
http://pusbangasn.bkn.go.id/potret-the-right-man-on-the-right-place-dalam-sorotan/
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Agama dalam mereformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pembangunan Zona Integritas. Beberapa program prioritas reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan, akuntabilitas, layanan publik, perubahan budaya kerja, penataan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Zona Integritas diharap
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
Dokumen tersebut membahas tentang peta proses bisnis instansi pemerintah daerah yang mencakup integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pencapaian visi dan misi organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi."
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan jabatan fungsional berbasis aplikasi talent management untuk mempertahankan pegawai negeri sipil berpotensi tinggi. Instansi pembina dituntut untuk meningkatkan koordinasi, fasilitasi, dan kolaborasi dengan instansi pengguna dan organisasi profesi guna mengembangkan kompetensi individu serta karir para pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional. Penilaian pembinaan jabatan fungsion
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pentingnya penyelarasan antara mandat, desain organisasi, proses bisnis, struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan dan spesifikasi jabatan untuk menjaga efektivitas organisasi. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan peta proses bisnis dan contoh penerap
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, yang meliputi pengaturan kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas jabatan, unsur dan sub-unsur kegiatan, uraian tugas jabatan, serta hasil kerja yang harus dicapai.
Dokumen tersebut membahas strategi peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Tangerang melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Beberapa poin penting yang diangkat antara lain penyempurnaan perencanaan, indikator kinerja, dan evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu secara terukur berdasarkan hasil. Dokumen ini juga meninjau hasil evaluasi kinerja aparatur tah
Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar merupakan instansi yang menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian negara di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kantor ini berupaya maksimal dalam memberikan layanan kepegawaian yang profesional dan bermartabat kepada masyarakat PNS di wilayah kerjanya.
Dokumen tersebut membahas proses bisnis pemerintah daerah yang meliputi tujuan reformasi birokrasi untuk membuat aparatur negara yang lebih profesional dan akuntabel, delapan area perubahan reformasi birokrasi, empat tahap bisnis proses, dan sembilan agenda penyusunan peta proses bisnis.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat MakroNoviyarti Badri
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut membahas mengenai:
1. Noviyarti yang terlibat dalam penyusunan dokumen reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2009
2. Tim Independen memberikan nilai tinggi untuk dokumen tersebut sehingga Kementerian PPN/Bappenas mendapat predikat terbaik
3. Kontak email Noviyarti
Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar menyelenggarakan fungsi administrasi dan manajemen kepegawaian negara di Bali, NTB, dan NTT. Organisasi terdiri dari 4 bidang yakni Mutasi, Status Kepegawaian dan Pensiun, Informasi Kepegawaian, dan Bimbingan Teknis Kepegawaian. Terdapat 54 pegawai beragam latar belakang.
Dokumen tersebut merupakan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama yang mengatur tentang bentuk dan format perjanjian kinerja, laporan capaian kinerja, dan reviu atas laporan kinerja di lingkungan Kementerian Agama."
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasiDr. Zar Rdj
urgensi penerapan konsep the right man on the right place (orang yang benar ada ditempat yang benar) merupakan salah satu tujuan mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tentu wajib hukumnya berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan filosofi “The Right Man on The Right Place/Job” yaitu mendudukan PNS yang tepat pada tempatnya atau jabatan yang tepat pula. Karena menempatkan PNS sesuai kompetensi yang dimiliknya akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Program penataan organisasi dalam lingkup instansi pemerintah, termasuk penempatan PNS dalam jabatan struktural pada esensinya merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ‘good govermance’ dan ‘clean government’ di suatu pemerintahan, yang bertumpu pada reformasi organisasi, sumber daya manusia dan manajemen birokrasi.
addtional ref:
http://pusbangasn.bkn.go.id/potret-the-right-man-on-the-right-place-dalam-sorotan/
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Agama dalam mereformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui pembangunan Zona Integritas. Beberapa program prioritas reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan, akuntabilitas, layanan publik, perubahan budaya kerja, penataan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pembangunan Zona Integritas diharap
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
Dokumen tersebut membahas tentang peta proses bisnis instansi pemerintah daerah yang mencakup integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pencapaian visi dan misi organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi."
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan jabatan fungsional berbasis aplikasi talent management untuk mempertahankan pegawai negeri sipil berpotensi tinggi. Instansi pembina dituntut untuk meningkatkan koordinasi, fasilitasi, dan kolaborasi dengan instansi pengguna dan organisasi profesi guna mengembangkan kompetensi individu serta karir para pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional. Penilaian pembinaan jabatan fungsion
Bahan paparan sosialisasi p3 k 190122 new (1)KutsiyatinMSi
1. Dokumen ini membahas kebijakan orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelaksanaan workshop manajemen pelatihan.
2. Orientasi PPPK bertujuan untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, dilaksanakan secara mandiri melalui online course selama 45 jam pelatihan.
3. Workshop manajemen pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola pelati
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Secara garis besar, dokumen menjelaskan tentang pentingnya penyelarasan antara mandat, desain organisasi, proses bisnis, struktur organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan dan spesifikasi jabatan untuk menjaga efektivitas organisasi. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan peta proses bisnis dan contoh penerap
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, yang meliputi pengaturan kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori dan jenjang jabatan, tugas jabatan, unsur dan sub-unsur kegiatan, uraian tugas jabatan, serta hasil kerja yang harus dicapai.
Dokumen tersebut membahas strategi peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Tangerang melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Beberapa poin penting yang diangkat antara lain penyempurnaan perencanaan, indikator kinerja, dan evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu secara terukur berdasarkan hasil. Dokumen ini juga meninjau hasil evaluasi kinerja aparatur tah
9 Panduan SIMASTER bagi ASN P3k Baru Pemprov Jatim 2023.pdfNurulHidayati677375
Dokumen tersebut membahas tentang peremajaan data ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Data ASN saat ini telah diperbarui sebesar 95,4% dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2020. Dokumen ini juga membahas tentang tugas fasilitator dalam memperbarui data, penerbitan Kartu Virtual ASN, serta layanan kepegawaian yang tersedia dalam sistem informasi tersebut
Dokumen tersebut membahas pentingnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut menjelaskan proses pengumpulan, validasi, dan pengelolaan data serta tantangan-tantangannya, serta solusi seperti pembentukan forum data dan penguatan kapasitas SDM.
Dokumen tersebut membahas tentang proses penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai dari usulan instansi, validasi dokumen, penetapan nomor induk hingga pengesahan surat keputusan."
Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik 2015 merupakan pendataan ulang PNS secara elektronik yang dilakukan untuk memperoleh data PNS yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengelolaan sumber daya aparatur negara yang rasional. Pendataan ini mencakup data pokok kepegawaian, riwayat, sosial ekonomi, dan self assessment PNS.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendataan ulang PNS secara elektronik yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Tujuannya adalah memperoleh data PNS yang akurat dan terintegrasi untuk menunjang pengelolaan sumber daya aparatur. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan, skema database, dan infrastruktur sistem pendataan ulang PNS secara elektronik.
Proposal ini mengusulkan pengembangan aplikasi sistem informasi analisis jabatan dan analisis beban kerja berbasis web untuk memudahkan penyusunan dokumen terkait. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat, meningkatkan akurasi, dan mengurangi biaya penyusunan dokumen tersebut serta menyediakan informasi yang terintegrasi untuk pengambilan keputusan. Ruang lingkupnya meliputi pengumpulan data, pengembangan sistem
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
3. PERPRES 39/2019 SATU DATA INDONESIA
1.
Belum memahami peraturan perundang-
undangan dan peraturan turunannya
2. Sistem informasi belum terintegrasi
3. Struktur data Simpeg tidak sesuai
dengan SIASN/SAPK
4. Belum memahami prinsip interoperability
dan integrasi data
5. Keterbatasan SDM yang menguasai
konsep integrasi
TANTANGAN SATU DATA ASN
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
4. SATU DATA ASN
Satu Data ASN adalah kebijakan tata kelola data dilingkungan BKN
dengan menyatukan data yang tersebar di unit kerja untuk
menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan
melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabiltias data,
menggunakan kode referensi, data induk dan diseminasi secara
elektronik dalam satu portal data yang menjadi bagian dari SDI
Memberikan acuan pelaksanaan dan
pedoman penyelenggaraan tata kelola
data di lingkungan BKN
Meningkatkan kualitas dan integritas
data mendukung kebijakan
pemerintah di bidang manajemen ASN
Mewujudkan data yang terstandar, akurat,
terpadu, dan berkualitas serta dilengkapi dengan
meta data yang standar dan di diseminasi secara
elektronik dalam satu portal data
Mengatur kelembagaan dan SDM yang
kompeten dalam tata kelola data
T U J U A N
P R I N S I P
4
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
5. PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI
adalah proses peremajaan dan pembaharuan
data secara mandiri untuk mewujudkan data
yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas
guna meningkatkan kualitas layanan
manajemen ASN
5
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
6. DASAR
HUKUM
PDM
KEPKA BKN 87/2021, PDM ASN dan PPT Non ASN
Tujuan PDM ASN dan PPT Non ASN adalah untuk memperoleh data ASN yang akurat,
terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data ASN sesuai dengan
prinsip SDI
Acuan pelaksanaan dan pedoman
penyelenggaraan pemutakhiran
data mandiri
Mewujudkan data yang akurat,
terkini, terpadu dan berkualitas
baik sehingga dapat menciptakan
interoperabilitas data ASN
Meningkatkan kualitas dan integritas data untuk
mendukung terwujudnya satu data ASN dan
kebijakan Pemerintah dibidang manajemen ASN
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
7. Aparatur Sipil Negara adalah Profesi bagi
pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah(pppk)
PNS
Adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai asn secara tetap oleh
ppk untuk menduduki jabatan pemerintahan.
PPPK
Adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.
PPT NON-ASN
Adalah pegawai non asn yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi.
TARGET PENDATAAN PDM 2021
CPNS
Adalah calon PNS yang diangkat oleh PPK
untuk menduduki jabatan pemerintahan
8. 02
PNS TIDAK IKUT
E-PUPNS 2015
PENSIUN 2021/2022
PNS YANG TIDAK
MENGIKUTI PDM 2021
01
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
9. APLIKASI PENDUKUNG PDM
MYSAPK
adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk ASN yang
terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database
ASN nasional untuk informasi profil ASN
SIASN
adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai
ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan
terintegrasi dengan berbasis teknologi yang dituangkan
dalam bahasa pemrograman
HELPDESK
adalah layanan bantuan terintegrasi yang diperuntukkan
bagi pegwai negeri sipil apabila mengalami permasalahan
dalam penggunaan aplikasi mobile MYSAPK
9
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
10. 01
03 04
02
USER PDM
PNS, PPPK dan PPT
Non ASN yang
menggunakan aplikasi
Pengguna
PNS yang ditunjuk
oleh Instansi untuk
melaksanakan
proses verifikasi
PNS di unit kerja
kepegawaian/BKD/unit
pelaksana teknid yang
ditunjuk melakukan
persetujuan
PNS yang ditunjuk oleh
Instansi sebagai Admin
Instansi
Verifikator
Approval Admin
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
11. Unit Kerja Kepegawaian Kantor Wilayah/ Kantor/Lembaga Non Struktural/ Unit
Pelaksana Teknis atau sejenis dan/atau kepegawaian di Lingkungan Kantor Pusat
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
atau sejenisnya
Unit Kerja Kepegawaian dilingkungan kantor pusat atau dapat didelegasikan ke unit
pelaksana teknis atau sejenis
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau dapat didelegasikan ke satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) atau sejenisnya
Unit Kerja terkait dengan tugas dan fungsi mutasi kepegawaian, status dan kedudukan
kepegawaian (BKN Pusat)
Satuan kerja terkait tugas dan fungsi mutasi kepegawaian, status dan kedudukan
kepegawaian (Kantor Regional BKN)
VERIFIKATO
R INSTANSI
APPROVA
L
INSTANSI
VERIFIKATOR &
APPROVAL BKN
VERIFIKATOR PDM
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
12. Lokasi Unor dapat dipilih sesuai dengan kebijakan
Instansi masing-masing dengan mempertimbangkan :
Jumlah PNS di masing-masing unit kerja
Ketersediaan SDM untuk proses verifikasi dan approval
Beban kerja masing-masing petugas verifikator dan approval
Ketersediian sarana dan prasarana verifikasi dan approval
Penentuan Lokasi
Unor Verifikasi &
Approval
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
13. Penentuan Petugas Verifikasi & Approval
Petugas verifikator dan approval ditentukan
oleh instansi masing-masing berdasarkan
lokasi unor verifikasi :
Jumlah verifikator dan aproval tidak dibatasi
Admin Instansi dapat memberikan kewenangan dan user profil
verifikator dan approval kepada PNS yang ditunjuk
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
14. JENIS DATA
Data Personal
Riwayat Jabatan
Riwayat Pendidikan
Riwayat SKP (2 tahun terakhir)
Riwayat Penghargaan
Riwayat Pangkat dan Golongan
Ruang
Riwayat Keluarga
Riwayat Peninjauan Masa
Kerja
Riwayat Diklat (Kursus)
Riwayat CLTN
Riwayat CPNS/PNS
Riwayat Organisasi
Data yang Dimutakhirkan oleh PNS
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
15. JENIS DATA
* Wajib dimutakhirkan
Data yang dimutakhirkan oleh PPPK & PPT
Non ASN
Data Personal*
Riwayat Diklat (Kursus) *
Riwayat Penghargaan/tanda jasa
Riwayat Keluarga
Riwayat Organisasi
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
16. DATA PERSONAL
Data Personal
Data yang berisi informasi mengenai data pribadi ASN
dan PPT Non-ASN.
Informasi Data NIK akan dilakukan validasi dengan
Data DUKCAPIL
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
17. RIWAYAT JABATAN
Data yang berisi informasi riwayat jabatan yang pernah diampu PNS berdasarkan tugas,
fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam sebuah jabatan ASN berdasarkan surat
keputusan pengangkatan jabatan ASN
Data yang berisi informasi riwayat jabatan yang pernah diampu PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang
dalam sebuah jabatan ASN berdasarkan surat keputusan pengangkatan jabatan ASN
Jika Tidak ada SK Jabatan : FC legalisir dari SDM/Scan Takah; Jika Hilang : Surat Keterangan dari Biro SDM/Kepegawaian/BKD/
BKPSDM/BKPP
Riwayat Jabatan
Yang harus diunggah pada Data Riwayat Jabatan yaitu Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
18. RIWAYAT PENDIDIKAN
Riwayat Pendidikan
Data yang berisi informasi Riwayat kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah
yang diselenggarakan di sekolah/universitas/institusi
Yang harus diunggah pada Data Personal yaitu Ijazah kelulusan dari sekolah/universitas /institusi
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Jika Tidak ada Ijazah dan Transkrip Nilai : FC legalisir UNIV/SEKOLAH/Scan Takah ; Jika Hilang : Surat dari Sekolah/Kopertis/Univ
19. TATA CARA PENGUSULAN PENDIDIKAN
Pencantuman Gelar Penyesuaian Ijazah
Pendidikan terakhir
belum terdata di SAPK
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
20. RIWAYAT DIKLAT/KURSUS
Riwayat Diklat/Kursus
Data yang berisi informasi Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS meliputi diklat struktural,
teknis/fungsional, seminar/workshop/ magang/sejenis.
Yang harus diunggah pada Riwayat Diklat/Kursus yaitu Sertifikat Pendidikan /Pelatihan/Kursus /Seminar
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Jika Tidak ada sertifikat : FC /Scan Takah ; Jika Hilang : Surat Keterangan dari Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BKPSDM/BKPP
21. RIWAYAT SKP
Riwayat SKP
Data yang berisi informasi Riwayat penilaian prestasi kerja selama 2 tahun terakhir yang dilakukan berdasarkan perencanaan
kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang
dicapai serta perilaku PNS
Yang harus diunggah pada Riwayat SKP yaitu SKP yang ditandatangai Ybs dan Atasan Penilai serta Atasan Pejabat
Penilai
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Jika Tidak ada dok.realisasi SKP : FC legalisir SDM/Scan Takah ; Jika Hilang : Surat Keterangan dari Biro SDM/ Kepegawaian/
BKD/BKPSDM/BKPP
22. RIWAYAT PENGHARGAAN/TANDA JASA
Riwayat Penghargaan/Tanda Jasa
Data yang berisi informasi Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan berdasarkan penilaian konstribusi balas
jasa pemerintah yang diberikan langsung kepada PNS
Yang harus diunggah pada Riwayat Penghargaan yaitu Surat Keputusan Penghargaan/Tanda Jasa
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Jika Tidak ada sertifikat: FC legalisir SDM/Scan Takah ; Jika Hilang : Surat Keterangan dari Biro SDM/ Kepegawaian/ BKD/
BKPSDM/BKPP
23. RIWAYAT PANGKAT/GOLRU
Riwayat Pangkat/Golru
Data yang berisi informasi Riwayat pangkat dan golongan ruang selama bekerja
Yang harus diunggah pada Riwayat Pangkat/Golru yaitu Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Jika Tidak ada SK KP: FC legalisir SDM/Scan Takah ; Jika Hilang : Surat Keterangan dari Biro SDM/Kepegawaian/BKD/
BKPSDM/BKPP
24. RIWAYAT KELUARGA
Riwayat Keluarga
Data yang berisi informasi keluarga, orang tua (ayah, ibu), data pasangan (suami/istri) dan anak.
Yang harus diunggah pada Riwayat Keluarga yaitu Kartu Keluarga, Buku Nikah
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Jika Tidak ada Surat Nikah/Akte Lahir: FC legalisir KUA./Kelurahan/Surat Tanda Lahir/Scan Takah SDM; Jika Hilang : Surat
Keterangan dari KUA/Keluarahan/PPT
25. RIWAYAT PENINJAUAN MASA KERJA
Riwayat Peninjauan Masa Kerja
Data yang berisi informasi Riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ASN
Yang harus diunggah pada Riwayat Peninjauan Masa Kerja yaitu Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Jika Tidak ada SK PMK: FC legalisir SDM/Scan Takah ; Jika Hilang : Surat Keterangan dari Biro SDM/Kepegawaian/BKD/
BKPSDM/BKPP
26. TATA CARA PENGUSULAN
PENINJAUAN MASA KERJA
Masa Kerja yang dibawa sebelum
menjabat menjadi ASN
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
27. RIWAYAT ORGANISASI
Riwayat Organisasi
Data yang berisi informasi Riwayat pengalaman berorganisasi yaitu riwayat pengalaman PNS bergabung dan berkontribusi di
dalam sebuah organisasi yang sesuai dengan tusi atau profesi.
Yang harus diunggah pada Riwayat Organisasi yaitu Sertifikat Organisasi/Kartu Anggota
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Jika Tidak ada SK Organisasi: FC;
28. RIWAYAT PINDAH INSTANSI
Riwayat Pindah Instansi
Data yang berisi informasi Riwayat pemindahan ASN dari instansi kerja lama ke instansi kerja baru
Yang harus diunggah pada Riwayat Pindah Instansi yaitu Surat Keputusan Pindah Instansi
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
30. RIWAYAT CLTN
Riwayat Cuti Diluar Tanggungan Negara
Data yang berisi informasi Riwayat penetapan penetapan status cuti diluar tanggungan negara mulai dari persetujuan hingga
pengaktifan kembali
Yang harus diunggah pada Riwayat CLTN yaitu Surat Keputusan Penetapan CLTN
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Jika Tidak ada SK: FC legalisir SDM/Scan Takah ; Jika Hilang : Surat Keterangan dari Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BKPSDM/BKPP
31. TATA CARA PENGUSULAN
CLTN
Usul CLTN Pengaktifan CLTN
Perpanjangan
CLTN
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
32. RIWAYAT CPNS/PNS
Riwayat CPNS/PNS
Data yang berisi informasi Riwayat status kedudukan CPNS atau PNS sesuai dengan SK
Yang harus diunggah pada Riwayat CPNS/PNS yaitu Surat Keputusan CPNS dan Surat Keputusan PNS
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Jika Tidak ada SK : FC legalisir SDM/Scan Takah ; Jika Hilang : Surat Keterangan dari Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BKPSDM/BKPP
33. DATA KEWENANGAN
INSTANSI
Profil Pegawai
Riwayat Jabatan
Riwayat Diklat
Riwayat SKP
Riwayat Penghargaan
Riwayat Keluarga
Riwayat CPNS/PNS
Riwayat Organisasi
Profil Pegawai
Riwayat Jabatan
Riwayat Diklat
Riwayat Penghargaan
Riwayat Keluarga
Riwayat Organisasi
PPPK dan PPT
non ASN
PNS
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
34. DATA KEWENANGAN BKN
Riwayat Pendidikan
Riwayat Pangkat dan Golongan
Ruang
Riwayat PMK
Riwayat CLTN
PNS
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
35. PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN*
*tidak dapat Login MySAPK
Perbaikan Elemen
NIP & Nama
Pembatalan Pensiun
Status Tidak Aktif Tidak Ikut PUPNS 2015
Diberhentikan Tidak Memiliki NIP Baru
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
36. PERBAIKAN ELEMEN NIP DAN NAMA
Elemen NIP
Nama
@Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi