Rapat koordinasi membahas program prioritas pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan terpencil untuk mendukung distribusi orang dan barang. Program-program prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, ekonomi, energi, pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur dan transportasi."
Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMN 2020 – 2024, penting memastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian target pembangunan.
K/L diharapkan dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program/kegiatan/proyek tahun 2024.
Integrasi kebijakan dan pendanaan melalui pelibatan BUMN, masyarakat/
swasta perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan pemerintah yang terbatas.
Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMN 2020 – 2024, penting memastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian target pembangunan.
K/L diharapkan dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program/kegiatan/proyek tahun 2024.
Integrasi kebijakan dan pendanaan melalui pelibatan BUMN, masyarakat/
swasta perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan pemerintah yang terbatas.
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
More Related Content
Similar to Rakor pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2017
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Rakor pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2017
1. Rabu, 12 Juli 2017
Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AKSESBILITAS JALUR
DISTRIBUSI ORANG DAN BARANG DI KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU
KECIL TERLUAR
2. 2
Pendidikan
•Pendidikan
Vokasi
•Peningkatan
kualitas
guru
Kesehatan
•Peningkatan
Kesehatan Ibu
dan Anak
•Pencegahan
dan
Penanggulang
an Penyakit
•Preventif dan
Promotif
(Gerakan
Masyarakat
Hidup Sehat)
Perumahan dan
Pemukiman
•Penyediaan
Perumahan
Layak
•Air Bersih dan
Sanitasi
Pengembangan
Dunia Usaha
dan Pariwisata
• Pengembangan 3
Kawasan
Pariwisata (dari
10)
• Pengembangan 5
Kawasan
Ekonomi Khusus
(KEK) (dari 10)
• Pengembangan 3
Kawasan Industri
(KI) (dari 14)
• Perbaikan Iklim
Investasi dan
Penciptaan
Lapangan Kerja
Ketahanan
Energi
•EBT dan
Konservasi
Energi
•Pemenuhan
Kebutuhan
Energi
Ketahanan
Pangan
•Peningkatan
Produksi
pangan
•Pembangunan
sarana dan
prasarana
pertanian
(termasuk
irigasi)
Penanggulanga
n Kemiskinan
•Jaminan dan
Bantuan Sosial
Tepat Sasaran
•Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar
•Peningkatan
Daya Saing
UMKM dan
Koperasi
Infrastruktur, Konektivitas,
dan Kemaritiman
•Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Transportasi (darat,
laut, udara, dan
inter-moda)
•Pengembangan
Telekomunikasi dan
Informatika
Pembangunan
wilayah
• Pembangunan
Wilayah
Perbatasan dan
Daerah
Tertinggal
• Pembangunan
Perdesaan
• Reforma Agraria
• Pencegahan dan
Penanggulangan
Bencana (a.l
Kebakaran
Hutan)
• Percepatan
Pembangunan
Papua
Politik, Hukum,
dan Pertahanan
Keamanan
•Penguatan
Pertahanan
•Stabilitas
Politik dan
Keamanan
•Kepastian
Hukum
•Reformasi
Birokrasi
Fokus Pembangunan dan Prioritas Nasional 2018
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 :
“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018
• Memperbaiki Kualitas Belanja.
• Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif
• Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri
• Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur
Memprioritaskan Belanja Pemerintah
Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional
melalui penyusunan program/kegiatan prioritas K/L
dilakukan dengan pendekatan Money Follow Program
yang bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
Pendekatan Money Follow Program dan bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
Pendekatan
Holistik, Tematik, Integratif Dan Spasial
Money Follow Program
10 PRIORITAS
NASIONAL
3. 3
Kegiatan Prioritas
Peningkatan sarana dan
Prasarana di Daerah
Tertinggal dan Kawasan
Perbatasan Negara
Kegiatan Prioritas
Pelayanan Dasar di Daerah
tertinggal dan Kawasan
Perbatasan Negara
Proyek Prioritas
Pembangunan Infrastruktur
Pengelolaan Air Bersih
Pembangunan/rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendidikan
Pembangunan/rehabilitasi
Puskesmas/Pustu
Pengadaan alat kesehatan
Kegiatan Prioritas
Penguatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia (SDM)
Proyek Prioritas
Distribusi tenaga pendidik
Distribusi tenaga kesehatan
Pengembangan Kompetensi
Fungsional dan Teknis
Aparatur Pemda
Penguatan kapasitas tenaga
kerja dengan Mobile Training
Unit (MTU) dan pelaku usaha
Kegiatan Prioritas
Pengembangan Ekonomi di
Daerah Tertinggal dan
Kawasan Perbatasan Negara
Kegiatan Prioritas
Pengelolaan PLBN,
Kedaulatan dan Lintas Batas
Proyek Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kelembagaan dan Regulasi
Pengelolaan Kawasan
Perbatasan
Proyek Prioritas
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL
Penyediaan akses
ketenagalistrikan
Rancangan Program Prioritas :
Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
Proyek Prioritas
Pembangunan, Peningkatan
Kapasitas, dan Pemeliharaan
jalan & jembatan
Pembangunan dermaga
Pembangunan dan
rehabilitasi bandara
Pelayanan angkutan
keperintisan
Penyediaan Akses
Telekomunikasi
Penyediaan Moda Transportasi
Penyediaan akses
ketenagalistrikan
Proyek Prioritas
Pemberian Bantuan
peralatan pengolahan pasca
panen
Fasilitasi Pemasaran dan
Pengendalian Harga
Komoditas Lokal
Pemberian Fasilitas Kredit
Usaha Ekonomi Produktif /
UMKM
Peningkatan Kapasitas
Nelayan/Petani/ Pelaku
Ekonomi Kreatif
Perijinan, Kemitraan dan
Penguatan Kelembagaan
Usaha
Penyediaan Bahan Baku dan
Input Produksi
Proyek Prioritas
Operasionalisasi Unit
Pengelola Teknis Pos Lintas
Batas Negara (PLBN) Terpadu
Proyek Prioritas Penyelesaian
Segmen Batas Negara
Proyek Prioritas Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kawasan
Perbatasan
Proyek Prioritas Penataan
Kelembagaan Diplomasi
Perundingan
Proyek Prioritas Harmonisasi
Peraturan Perundangan
Pengelolaan Wilayah Negara
dan Kawasan Perbatasan
Proyek Prioritas Penyusunan
RDTR Kawasan Perbatasan
Proyek Prioritas Pembuatan
Peta Kawasan Perbatasan,
Database Regulasi dan
Dokumen Teknis Pengelolaan
Perbatasan
Proyek Prioritas Operasi
Keamanan Laut di Perairan
Perbatasan
Proyek Prioritas Penyusunan
Peraturan tentang Penguatan
Kelembagaan Pengelolaan
Kawasan Perbatasan
Pembangunan dan
Peningkatan Prasarana
Pemerintahan Kawasan
Perbatasan Negara
4. REPUBLIK INDONESIA BERBATASAN (MARITIM)
DENGAN 10 NEGARA
4
Perbatasan maritim dengan 10 negara : Australia, Thailand, Papua Nugini, India, Vietnam, Timor Leste, Malaysia, Filipina,
Singapura dan Palau. Perbatasan Darat dengan 3 Negara : Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste
5. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI
DALAM MELAYANI DAERAH-DAERAH TERPENCIL
(PERBATASAN)
1. Menyediakan
jaringan
prasarana dan
pelayanan
dalam
mendukung
distribusi barang
dan jasa.
2. Menyediakan
jaringan
prasarana dan
pelayanan
untuk
meningkatkan
konektivitas di
berbagai
wilayah.
3. Meningkatkan
keterpaduan
pelayanan
angkutan
antarmoda/
multimoda
4. Mengatur tarif
angkutan
terutama pada
angkutan
perintis dan
penumpang
ekonomi.
5. Memberikan
subsidi operasi
kepada
angkutan
daerah
terpencil,
terbelakang dan
perbatasan.
6. Meningkatkan
konektivitas
pelayanan
perintis dengan
angkutan
komersial.
5
6. TUJUAN PELAKSANAAN
UMUM :
• Melaksanakan diklat gratis bagi masyarakat berbasis
kompetensi bidang Transportasi pada tahun 2017
sejumlah 48.335 di seluruh Indonesia.
• Mendorong Percepatan Pembangunan Sektor
Transportasi dan Menekan angka Pengangguran Usia
Produktif guna meningkatkan daya saing Tenaga
Kerja Indonesia.
DASAR PELAKSANAAN
6
Pendidikan Vokasi
7. SASARAN PESERTA
1. Anggota masyarakat minimal berijazah SLTP, berusia minimal 16
Tahun;
2. Lulusan SMA / SMK / Sederajat atau masih menempuh pendidikan
minimal kelas 11, berusia minimal 16 Tahun;
3. Prioritas bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara
ekonomis di seluruh wilayah Indonesia (terutama di daerah terluar,
terisolir, rawan bencana dan perbatasan);
4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah c.q. Disnaker Daerah yang
bersangkutan;
5. Bekerjasama dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) untuk
memfasilitasi pemanfaatan fasilitas praktik yang ada di Perguruan
Tinggi / Politeknik Negeri;
6. Bekerjasama dengan Operator Prasarana dan Sarana Transportasi
untuk penyerapan hasil diklat;
7. Bekerjasama dengan TNI/POLRI untuk memberi kesempatan diklat
kepada putra/i prajurit TNI/POLRI.
JENIS DIKLAT
BASIC SAFETY TRAINING (9 HARI);
SECURITY AWARENESS TRAINING (1 HARI);
ADVANCE FIRE FIGHTING (4 HARI).
Diklat Basic Safety Training
7
Diklat Vokasi Perhubungan Dalam Rangka
Pemberdayaan Masyarakat
8. TARGET PESERTA DIKLAT VOKASI
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ATKP Medan
120 Orang
BP2IP Malahatyati
Aceh 4.750 Orang
BP2P Padang Pariaman
3.510 Orang
BP2TD Palembang
180 Orang
BP3 Palembang
145 Orang
STTD Bekasi : 180 Orang
STIP Jakarta : 6.000 Orang
STPI Curug: 150 Orang
BP3 Curug : 120 Orang
BP2IP Tangerang : 5.800 Orang
BP2TL Jakarta : 180 Orang
PKTJ Tegal
340 Orang
PIP Semarang
6.150 Orang
BP2IP Sorong
2.150 Orang
BP3 Jayapura
540 Orang
ATKP Makassar : 150 Orang
BP2IP Barombong : 4.175 Orang
PIP Makassar : 6.000 Orang
API Madiun
185 Orang
BP3 Banyuwangi
40 Orang
ATKP Surabaya : 150 Orang
Poltekpel Sby : 6.000 Orang
BP2TD Bali
600 Orang
BP2P Minahasa Selatan
720 Orang
Calon Peserta:
1. Pulau Natuna 90 Orang Peserta
2. Pulau Rote 90 Orang Peserta
8
TOTAL PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2017 : 48.335 ORANG
9.
10. 10
Pembangunan Infrastruktur Mendukung Kawasan
Perbatasan NKRI
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Kalimatan Utara
NTT
Papua
KawasanPerbatasan
Kalimantan
Bali-Nusa
Tenggara
DUKUNGAN LANJUTAN TERHADAP
5 Prioritas Wilayah Perbatasan
Pengembangan Bandara Tebelian (2017 : Rp. 72,03 M; 2018 : Rp. 61,72 M)
Pengembangan Bandara Datah Dawai (2017 : Rp. 10,84 M; 2018 : 15,74 M)
Pengembangan Bandara Long Apung (2017 : Rp. 37,71 M; 2018 : Rp. 23,43 M)
Pengembangan Bandara Haliwen-Atambua (2017 : Rp. 61,14 M; 2018 : Rp. 45,35 M)
Pengembangan Bandara DC Saudale (2017 : Rp. 21,67 M; 2018 : Rp.28,75 M)
Pembangunan Pelabuhan Depapre (2017 : 39 M; 2018 : Rp. 50 M)
Pembangunan Bandara Towe Hitam (2018 : 90 Juta)
Pengembangan Bandara Oksibil (2017 : Rp. 39,24 M; 2018 : Rp. 63,54 M)
Pembangunan Bandara Tanah Merah (2017 : Rp. 93,24 M; 2018 : Rp. 41,68 M)
Pengembangan Bandara Koroway Batu (2017 : Rp. 102,44 M; 2018 : Rp.5,48 M)
PROYEK STRATEGIS
Maluku-
Papua
Bandar udara di daerah perbatasan :
1. Harus dapat mendukung keamanan wilayah dan mampu melayani
pesawat berpenumpang 50 orang dengan pesawat hercules C-130;
2. Tersedia sarana dan prasarana penunjang bandara sehingga mampu
mengelola/mengendalikan/melayani operasi penerbangan;
3. Bandar udara di daerah perbatasan dibangun atau dikembangkan
dengan klasifikasi landasan 3C (landas pacu 1.200 m – 1.800 m).
11. 11
Sri Aman, Serawak
KALTARA
Long Boh – Metulang – Long Nawang(SBSN)
Long Nawang – Long Pujungan(RPM)
Ruas Tering - Long Bagun(RPM)
Malinau – Long Bawan(RPM)
Mesalong – Tou Lumbis(RPM)
Bandar Udara Long Apung(RPM)
KALTIM
Akses Bandara Tebelian (RPM)
Jembatan Ruas Temajuk - Badau Cs (SBSN)
Bts. Kec. Sekayan/Entikong - Rasau 2 (SBSN)
Jembatan Entikong Cs (RPM)
Dermaga Penyeberangan Jangkang II RPM)
Dermaga Penyeberangan Sintete (RPM)
KALBAR
Simpang Tanjung - Aruk II (RPM)
Bts. Kec. Siding/Seluas – Bts. Kec. Sekayam/Entikong (SBSN)
Long Pangahai - Long Boh(RPM)
Tering - Long Bagun (RPM)
Tiong Ohang - Long Pangahai(RPM)
Bts Kalbar - Tiong Ohang(RPM)
KALBAR
Rasau - Sepulau - Batas Kapuas Hulu/Sintang(RPM)
Jalan Sintang – Sejiram (RPM)
Nanga Era - Batas Prov. Kaltim
Infrastruktur Perhubungan di Perbatasan Kalimantan
Tahun Anggaran 2017 dan 2018
Entikong
• Pengembangan Bandar udara untuk menunjang kelancaran,
keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara,
penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan
penerbangan, tempat perpindahan intra dan antar moda
serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan
Negara.
• Bandar udara pengumpan, meliputi: Bandar Udara Datah
Dawai , Bandar Udara Long Ampung; Bandar Udara Yuvai
Semaring; dan Bandar Udara Long Layu
• Bandar udara pengumpul, meliputi: Bandar Udara Paloh,
Bandar Udara Pangsuma , Bandar Udara Nunukan.
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas
Kegiatan
Alokasi
Anggaran
2017
Indikasi
2018
(Ribu)
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Pembangunan
Dermaga
Penyeberangan Sintete
21 - Selesai Kemenhub
Pembangunan
Dermaga
Penyeberangan
Jangkang Tahap II
17 - Selesai Kemenhub
Pembangunan Bandara
Long Apung
37,71 23,43 RPM Kemenhub
Pembangunan Bandara
Tebelian
72,03 61,72 RPM Kemenhub
Pembangunan Bandara
Nunukan
84,81 50,43 RPM Kemenhub
Dukungan Kementerian Perhubungan di
Perbatasan Kalimantan TA 2018
Perpres No. 31 Tahun 2015 Tentang RTR
Kawasan Perbatasan Negara Pulau Kalimantan
12. 12
Infrastruktur Perhubungan di Perbatasan NTT (Sabuk Merah)
Tahun Anggaran 2017 dan 2018
Jalan Nualain – Dafala (RPM)
Jalan Dafala - Motamasin (Motamauk)
(RPM)
Bandar Udara Haliwen
(Atambua) (2017-2018)
(RPM)
RDTL Sektor Barat Jalan Noelelo – Oenaek(RPM)
RDTL Sektor Barat Jalan Oenaek - Saenam (RPM)
RDTL Sektor Barat Jalan Oepoli - Noelelo (RPM)
Jembatan Ruas Perbatasan Sektor Timur
(RPM)
Jalan Motaain - Silawan - Salore - Haliwen -
Sadi - Asumanu - Haekesak - Sp. Turiskain
Jalan Sp.Turiskain – Nualain (RPM)
PLBN Motoain
PLBN Motomasin
PLBN Wini
Jembatan Asulait
Jembatan Baukama
Perpres No.179 Tahun 2014 Tentang RTR
Kawasan Perbatasan Negara Provinsi NTT
• Pembangunan Jaringan jalan dalam rangka menghubungkan
antar pusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan
dan bandar udara.
• Jaringan jalan strategis nasional meliputi jaringan jalan yang
menghubungkan: a. Baranusa-Kabir; b. Batuputih-Panite-Kalbano-
Boking-Wanibesak-Besikama-Motamasin; c. Lahafeham-Batas
TTU-Atapupu-Wini-Sakatu; d. Motamasin-Laktutus-Henes-
Turiskain-Salore-Motaain; e. Atambua-Weluli-Turiskain; f. Amol-
Oehose-Manufono-Wini; g. Oepoli-Fefa-Tubona-Saenam-
Haumeni Ana-Fainake; h. Panite-Oemoro-Oekabiri-Burain-
Tablolong-Kupang; i. Batutua-Baa-Pantebaru-Papela-Eakun; j.
Mesara-Seba-Bolow; dan k. Melolo-Ngalu-Baing.
Pelabuhan laut pengumpan meliputi: Pelabuhan Baranusa,
Pelabuhan Atapupu, Pelabuhan Baa, Pelabuhan Biu
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas
Kegiatan
Alokasi
Anggaran
2017
Indikasi 2018
(Milyar)
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Pembangunan Dermaga Penyeberangan
Raijua Tahap II 22 43 RPM
KEMENHUB
Pembangunan Bandar Udara Kabir Pantar 40,26 22,9 RPM KEMENHUB
Pengembangan Bandar Udara DC-Saudale 21,67 28,75 RPM KEMENHUB
Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan
Pengumpan Baranusa 1 0,5 RPM
KEMENHUB
Pengembangan Bandar Udara Haliwen 61,14 45,35 RPM KEMENHUB
Dukungan Kemenhub di Perbatasan NTT
• Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier meliputi
Bandar Udara Haliwen
• Bandar udara pengumpan meliputi: (a) Bandar Udara Kabir; (b)
Bandar Udara Lekunik (DC Saudale); (c) Bandar Udara Tardamu
13. 13
Bandar Udara Korowai Batu (RPM)
Bandar Udara Tanah Merah (2016,
2017, 2018) (RPM)
Bandar Udara Oksibil (2017, 2018)
Jalan Oksibil – Towe Hitam (RPM)
Jalan Ubrub – Towe Hitam (RPM)
Pembangunan Pelabuhan Depapre (2017,
2018) (RPM)
Infrastruktur Perhubungan di Perbatasan Papua
Tahun Anggaran 2017 dan 2018
Perpres No. 32 Tahun 2015 Tentang RTR Kawasan
Perbatasan Negara Provinsi Papua
• Jaringan lintas perbatasan Pulau Papua, meliputi: (a) Yeti – Ubrub –
KM. 201; dan (b) Waropko – Mindiptana – Tanah Merah – Getentir –
Muting Bupul – Erambu – Sota - Merauke
• Jaringan jalan strategis nasional, meliputi jaringan jalan yang
menghubungkan: (a) KM. 201 – Batom - Oksibil; (b) Dodalin - Poletom; (c)
Okaba - Wanam; (d) Wanm – Nakias - Kaliki; (e) Merauke – Jagebob -
Bongkrang; (f) Sentani-Depapre-Bongkrang; (g) Arbais-Sarmi; (h) Lingkar
Supiori; (i) Oksibil-Kawor (Iwur)-Waropko; (j) Batas Batu-Dermaga
Mumugu; (k) Waemeanam-Sumuraman; (l) Jl. Agats; (m) Ring Road
Jayapura; dan (n) Jalan Base G
Pelabuhan laut utama meliputi: Pelabuhan Biak; Pelabuhan Depapre;
Pelabuhan Merauke
Bandar udara pengumpan meliputi: (a) Bandar Udara Ubrub;
(b) Bandar Udara Waris; (c) Bandar Udara Batom; (d) Bandar Udara Tanah
Merah; (e) Bandar Udara Oksibil; dan (f) Bandar Udara Kimam
Kegiatan Alokasi
Anggaran
2017
Indikasi
2018
(Milyar)
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Pembangunan Bandar Udara Koroway
Batu 102,44 5,48 RPM
KEMENHUB
Pengembangan Bandar Udara Tanah
Merah 93,24 41,68 RPM
KEMENHUB
Pengembangan Bandar Udara Oksibil 39,24 63,54 RPM KEMENHUB
Pengembangan Pelabuhan Depapre 39 50 RPM KEMENHUB
Dukungan Kemenhub di Perbatasan Papua
14. 14
Infrastruktur Perhubungan di Perbatasan Laut
Tahun Anggaran 2017 dan 2018
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas
Maimun Saleh
Seibati
Haliwen
DC Saudale
Mali
Tardamu
Malinau
Data Dawai
Nunukan
Pangsuma
Naha
Melongguane
Miangas
Dobo
Kisar
Saumlaki
Sentani
Mopah
Manggelum
Enarotali
Sarmi
Tanah Merah
Oksibil
Okaba
Kebar
KAB. ANAMBAS
Pembangunan Bandar Udara Letung
Pembangunan Pelabuhan di Pulau Laut(RPM)
Pembangunan Pelabuhan di Subi (RPM)
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
Pembangunan Bandar Udara Siau (RPM)
Kab. Kepulauan Talaud
Pembangunan Pelabuhan di Karatung
(RPM)
Pembangunan Dermaga
Penyeberangan Leti(RPM)
Pembangunan Dermaga Penyeberangan
Moa(RPM)
Pembangunan Dermaga Penyeberangan
Sedanau (RPM)
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Pulau Burung
(RPM)
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lukit
Sagu-sagu (RPM)
Kab. Maluku Barat DayaPembangunan Dermaga Penyeberangan Pecah
Buyunh (RPM)
Pembangunan Pelabuhan di Midai (RPM)
Kegiatan
Alokasi
Anggaran 2017
Indikatif 2018
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lukit Sagu-sagu - 10 RPM KEMENHUB
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sedanau - 10 RPM KEMENHUB
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Pecah Buyung 9,3 20 RPM KEMENHUB
Pembangunan Bandar Udara Letung 20,49 45,7 RPM KEMENHUB
Pembangunan Pelabuhan di Pulau Laut 4,9 50 RPM KEMENHUB
Pembangunan Pelabuhan di Subi 20,4 52 RPM KEMENHUB
Pembangunan Bandar Udara Siau 211,3 134,81 RPM KEMENHUB
Pembangunan Pelabuhan Midai 8,8 - RPM KEMENHUB
Pembangunan Pelabuhan di Karatung 1,2 1,0 RPM KEMENHUB
16. LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR YANG
DI DUKUNG PEMBANGUNAN TRANSPORTASI
( BERDASARKAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK
PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2015–2019)
•Kota Sabang
•Kab. Aceh Besar
Provinsi Aceh
•Serdang BadagaiProvinsi Sumut
•Rokan Hilir
•Kep. Meranti
•Kota Dumai
•Indragiri Hilir
Provinsi Riau
•Natuna
•Kep. Anambas
•Kota Batam
•Bintan
•Karimun
Provinsi Kepri
•Sambas
•Sintang
•Kapuas Hulu
Provinsi Kalbar
•Mahakam Ulu
•Berau
Provinsi Kaltim
•Malinau
•Nunukan
Provinsi Kaltara
• Kota Kupang
• Kab. Belu
• Kab. Alor
• Kab. Sabu Raijua
Provinsi NTT
• Kep. Sangihe
• Kep. Talaud
Provinsi Sulut
• Maluku Barat Daya
• Maluku Tenggara Barat
• Kep. Aru
Provinsi Maluku
• MorotaiProvinsi Maluku Utara
• Peg. Bintang
• Boven Digoel
• Merauke
Provinsi Papua
• Raja AmpatProvinsi Papua Barat