Dokumen ini membahas analisis struktur APBD Provinsi Papua tahun 2018. Papua memiliki luas wilayah 319.036 km2 dengan jumlah penduduk 3,3 juta jiwa. APBD Papua 2018 didanai terutama dari dana perimbangan dan dana Otsus Papua, dengan PAD hanya 10% dari total pendapatan. Belanja tidak langsung lebih besar karena transfer dana Otsus ke kabupaten. Belanja langsung untuk barang dan jasa seimbang dengan belan

1. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
ANALISIS STRUKTUR APBD
TAHUN 2018
FREDO TIWERY - MAP REGULER 68
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2. PROFIL
PROVINSI
PAPUA
Luas Wilayah
319.036 km2
Jumlah Penduduk
3 322 526 Jiwa
WIlayah Administrasi Pemerintahan
28 kabupaten dan 1 kota
560 Distrik, 110 Kelurahan dan 5.411 kampung
Jumlah OPD dan Pegawai Pegawai Pemprov
Papua
53 OPD terdiri dari 7.356 pegawai
Kepadaan Penduduk
10,13 Orang/km2

3. Visi
Visi dan Misi Papua 2013-2018. serta Tema
RKPD Prioritas Tahun 2018
Misi Prioritas RKPD 2018

4. Ringkasan
APBD 2018
PEMERINTAH
PROVINSI
PAPUA

5. Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
40
30
20
10
0
PAD 2018
Kemampuan keuagan daerah dari sumber PAD
masih belum mandiri terbukti PAD masih kurang
10% dari pendapatan.
ProporsiPAD
terhadap
PENDAPATAN

6. Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
40
30
20
10
0
Pendapatan 2018
Kemampuan keuagan daerah lebih dari 90% di
topang dari dana Perimbangan dan dana lain-
lain pendapatan yang sah antara lain dana OTUS
PAPUA dan Tambahan Infrastruktur.
ProporsiPAD,DANA
PERIMBAGANdanLAIN-LAIN
PENDAPATANDAERAHYANG
SAHterhadapPENDAPATAN

7. Latar belakang Otsus Papua

8. Presentations are
communication tools that
can be demonstrations.
Pembagian dan Alokasi
Dana Otsus dan Tambahan Infrastruktur
2017

9. Ringkasan
Belanja
APBD 2018
PEMERINTAH
PROVINSI
PAPUA

10. Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
40
30
20
10
0
Belanja Langsung dan tidak
Langsung 2018
Belanja Tidak langsung besar karena ada transfer
Otus dan Tambahan Infrastruktur ke kabupaten
kota serta dana Program Unit bersama
ProporsiBelanjaLangsung
denganTidakLangsung

11. Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
40
30
20
10
0
Belanja Tidak Langsung 2018
Belanja Tidak langsung besar karena ada transfer
Otus dan Tambahan Infrastruktur ke kabupaten
kota serta dana Program Unit bersama
ProporsiBelanjaTidak
Langsung

12. Belanja Langsung
Belanja langsung untuk belanja barang dan jasa dengan
belanja modal seimbang,
ProporsiBelanja Langsung

13. Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
40
30
20
10
0
Alokasi Berdasarkan Urusan dan
Fungsi Daerah
Belanja Untuk Pelayanan Umum lebih dari 50% dari APBD,
tetapi pendidikan dipisahkan tapi tidak mencapai 20% dan itu
pun masih besar untuk urusan Pemuda dan Olahraga terkait
Kegiatan PON 2020 Papua
REKAPITULASIBELANJADAERAH
UNTUKKESELARASANDAN
KETERPADUANURUSAN
PEMERINTAHANDAERAHDANFUNGSI
DALAMKERANGKAPENGELOLAAN
KEUANGANNEGARA

14. Saran.
DIPERLUKAN KEBIJAKAN PUBLIK
YANG KOMPREHENSIF DALAM
MENANGANGANI PERMASALAHAN/
LATAR BELAKANG ADANYA
PEMBERIAN OTSUS.
PERLU TRANSPARANSI DAN
PUBLIKASI HASIL EVALUASI DAN
TERMINASI KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN HASIL KINERJANYA.
PERLU DISUSUN ANGGARAN
BERDASARKAN
KINERJA/PROGRAM/OUTPUT.
PERLU DI OPTIMALKAN PAD
SEHINGGA TIDAK BERGANTUNG
PADA DANA PERIMBANGAN DAN
PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH.