PPTN Materi otonomi daerah

2. KEDUDUKAN PROPINSI
SBG. DAERAH OTONOM
DAN WIL. ADMINISTRASI
MEMELIHARA HUBUNGAN
PEM. PUSAT & DAERAH
DALAM KERANGKA NKRI
MENYELENGGARAKAN
OTODA LINTAS DAERAH
KAB & KOTA
MELAKS KEWENANGAN
OTODA YANG BELUM
DILAKS OLEH KAB & KOTA
MELAKS TUGAS-TUGAS
DEKONSENTRASI

3. KEWENANGAN
OTONOMI LUAS
= SEMUA BIDANG
PEMERINTAHAN
KECUALI
POLITIK LUAR NEG
PERTAHANAN KEAMANAN
PERADILAN
MONETER & FISKAL
AGAMA

5. - PEMERINTAH SENTRAL
- POLITIK
- EKONOMI

6. - TIDAK BERTENTANGAN
PER-UU-AN
- KEUTUHAN NKRI
JAMIN KEUTUHAN
NKRI
PEREKAT KEUTUHAN
NKRI
MENGAKOMODASI &
MEWUJUDKAN
KEPENTINGAN
MASYARAKAT
SPIRIT OTODA
FILOSOFI OTODA

7. PERMASALAHAN
KESIAPAN
DAERAH
PERANGKAT DAERAH
* KARAKTERISTIK & KEBUTUHAN
* SIKAP KEDAERAHAN
* KUALITAS & PROFESIONAL
* PENEMPATAN PNS
KEWENANGAN DAERAH
* SESUAI PP 25 / 2000
* SESUAI KARAKTERISTIK & KEBUTUHAN
NYATA
KEUANGAN DAERAH
* KEMAMPUAN  POTENSI
* BERDAYAKAN + FASILITASI
D P R D
* KAPABILITAS & KREDIBILITAS
* PEMAHAMAN TTG PEMERINTAHAN

8. MENINGKATKAN
PERAN & FUNGSI
DPRD  LEGIS,
WAS & ANGGARAN
KONDISI OTODA
YANG
DIHARAPKAN
MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN
DAERAH & KESE
JAHTERAAN MASY
SESUAI
UUD’45
DALAM
NKRI
PERHATIKAN
ASPEK
DEMOKRASI,
KEADILAN,
POTENSI, ANEKA
RAGAM DAERAH
SESUAI PRINSIP
OTONOMI LUAS,
NYATA, BER-TG
JAWAB

9. PEMBERDAYAAN SISTEM
PEMERINTAHAN DI DAERAH
POLITIK
VISI OTODA
EKONOMI SOSBUD
* OTODA HRS DIPAHAMI SBG
PRO SES LAHIRNYA KEPALA
PEM.DAERAH SCR DEMOK
* PENYELENGG PEM YG RES
PONSIF THD MASY
* MEKANISME KEPUTUSAN YG
TAAT ASAS PER-TG-JAWA
BAN PUBLIK
* BANGUN STRUK PEM. SESUAI
KEBUTUHAN DAERAH
* BANGUN SIS & POLA KARIR
POL & ADMINISTRASI
* SIS MEN PEM EFEKTIF
* MENJAMIN PELAKS EKONO-
MI NAS DI DAERAH & ME-
NGEM BANGKAN KEBIJAKAN
REGIONAL & LOKAL UTK OP-
TIMALKAN POTENSI EKON DI
DAERAH
* MEMUNGKINKAN PRAKARSA
PEMDA UTK INVESTASI, ME-
MUDAHKAN PERIJINAN DAN
MEMBANGUN INFRASTRUK-
TUR
* MENCIPTAKAN & MEMELIHA
RA KEHARMONISAN SOSIAL
* MEMELIHARA NILAI LOKAL
YG KONDUSIF

10. METODE PEMBERDAYAAN SISTEM
PEMERINTAHAN DAERAH
PELAKS
KEWENANGAN
PROPINSI DLM
PELAYANAN
LINTAS
KABUPATEN /
KOTA
* TERJAMINNYA KESEIMBANGAN
PEMBANGUNAN DI WILAYAH
PROPINSI
* TERJANGKAUNYA PELAYANAN
PEMERINTAHAN BAGI SELURUH
PENDUDUK PROPINSI SCR
MERATA
* TERSEDIANYA PELAYANAN
PEMERINTAHAN YG LEBIH
EFISIEN JIKA OLEH KABUPATEN
/ KOTA

11. KEBIJAK
SANAAN
* MEMILIKI KUALITAS & KEMAMPUAN
DIK, PENGALAMAN, MORAL & ETIKA,
KEMAUAN & DISIPLIN
PEMBERDAYAAN
APARAT PEMDA
* SBG PEMBANTU KEPALA DAERAH
* KEMANDIRIAN DAERAH SESUAI PRA-
KARSA, ASPIRASI & KEPENT MASY
PEMBERDAYAAN
KEWENANGAN DAERAH
* TDK BOLEH BERTENTANGAN DGN
PRINSIP PEMBERIAN OTODA
* PENINGKATAN EFEKTIFITAS, KELEMBA
GAAN  KEKUATAN & KEKUASAAN POL
PEMBERDAYAAN
DPRD
* PENINGKATAN KUALITAS ANGGOTA

12. STRATEGI & UPAYA
STRATEGI UPAYA
1. WASANTARA & TANNAS SBG PEN
DEKATAN IMPLEMENTASI OTODA
* OTODA SBG SALAH SATU KEBIJA-
KAN NAS UTK INTEGRITAS NKRI
* TANNAS DGN TITIK BERAT MENING
KATKAN PUAN & TANGGUH MEWU-
JUDKAN KEMANDIRIAN DAERAH
* KEBIJAKS OTODA DI PUSAT DR HAN
& HAR IDENTITAS, INTEGRITAS BGS &
KEUTUHAN NKRI
* DI DAERAH DIDASARI PEMIKIRAN UTK
HAR KEUTUHAN BGS & NKRI
* OTODA  WUJUDKAN KEMANDIRI AN,
KESEJ MASY, JUGA KONTRIBUSI ME-
NINGKATKAN TANNAS. PERTIMBANGAN
GEO, DEMO, SKA, IPOLEK SOSBUD
HANKAM
* NILAI BUDAYA LOKAL SESUAI NILAI
DASAR PANCASILA
* ASPIRASI & KEPENT MASY UTK KERUKU-
NAN HDP BERMASY, BERBGS & BERNEG

13. STRATEGI UPAYA
2. FASILITASI PEMERINTAH YG BERDA-
YA GUNA & BERHASIL GUNA PADA
DAERAH OTONOM
* SELF REGULATING POWER
* SELF MODIFYING POWER
* CREATING LOCAL POLITICAL
SUPPORT
* MANAGING FINANCIAL
RESOURCES
* DEVELOPING BRAIN POWER
* PEMBERIAN PEDOMAN
* PEMBERIAN BIMBINGAN
* PELATIHAN
* PEMBERIAN ARAHAN
* SUPERVISI

14. STRATEGI UPAYA
3. IMPLEMENTASI OTODA DGN
PENDEKATAN LOKAL
* KERAGAMAN KARAKTERISTIK DAE-
RAH MELAHIRKAN PERBEDAAN KE-
MAMPUAN & KEBUTUHAN DAERAH
+ KEWENANGAN
* DGN CARA AKOMODATIF SESUAI
ASPIRASI & KEPENTINGAN MASY
* MEMILIKI PETA POTENSI DAERAH +
KARAKTERISTIK SIS BUDAYA MASY
* MENGAKOMODASI ASPIRASI &
KEPENT MASY
* IMPLEMENTASI & OPERASIONALISASI
SESUAI SISTEM BUDAYA LOKAL
* PERILAKU & GAYA KEPEMIMPINAN DA
ERAH MENCERMINKAN KETELADANAN
BUDAYA DAERAH

15. STRATEGI UPAYA
4. PENINGKATAN KEMAMPUAN
APARAT PEMDA
* PEMBINAAN PNS DISUSUN SESUAI
SITUASI & KONDISI DAERAH
* ADMINISTRASI PNS :
* BERPERAN SCR BENAR, BERKONSEN
TRASI PD TUGAS & NETRAL THD
KEKUATAN POL. PERLU DITUNJANG
PENGHASILAN YG MEMADAI
* SIS BIN DITITIK BERATKAN PD PRESTA
SI KERJA  PENGANGKATAN DLM
JABATAN SESUAI KOMPETENSI, PRES-
TASI, KEPANGKATAN, OBYEKTIF
* PERLU DEWAN / BADAN
- KEWENANGAN PENUH PD KABU-
PATEN / KOTA
- SESUAI PER-UU-AN
- PROPINSI MENGAWASI ADMINIS
TRASI & KARIER PNS
* FUNGSI PERENCANAAN & PENGEM
BANGAN PNS AGAR KOMPOSISI TE
PAT SCR KUANTITAS, KUALITAS &
PROFESIONAL
* PENDIDIKAN & PELATIHAN
- SKALA STRAT & NAS = PUSAT
- DIKLAT STRUKTURAL & FUNG STRAT
& NAS = PUSAT
- UTK KEBUTUHAN DAERAH OTONOM =
PEMDA

16. STRATEGI UPAYA
5. PENINGKATAN KEMAMPUAN DPRD
* REVITALISASI & PENINGKATAN
AKTIVITAS
* RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN
* MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KELEM-
BAGAAN
* OPTIMALKAN DPRD DLM PEMBUATAN
PERDA & LEMBAGA KONTROL SOSIAL
* USUL & PERTIMBANGAN THD PENGISI-
AN JABATAN PEMDA
* PENINGKATAN KUALITAS SDM 
SELEKSI, KRITERIA, PENGETAHUAN
* PERLU STAF AHLI
- DPRD SANGAT KUAT THD PEMDA
- KONDISIKAN LINGKUNGAN PEMDA
* MENINGKATKAN KUALITAS ASPEK
INTELEKTUAL, JASMANI, ROHANI
* MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN
WAWASAN

17. SEKIAN
&
TERIMA KASIH