1. PELAJARAN DARI NEGERI SERUMPUN
Oleh: Ridwan M. Said
Saat ini pengelolaan dunia pendididikan kita sedang dalam sorotan
yang luar biasa. Ditengah pesimisme dan kritikan tajam anak
bangsa atas UN tahun sebelumnya, dunia pendidikan kembali
guncang karena terjadi penundaan UN di sebelas propinsi, atau
sebanyak 1,1 juta siswa tingkat SMA tidak bisa melaksanakan UN
sesuai jadwal awal.
Seperti biasa, atas kejadian itu presiden bereaksi keras,
dengan memanggil Muhammad Nuh (mendikbud), agar melakukan
infestigasi, dan segera membereskan persoalaan itu. pada saat yang
bersamaan SBY juga memerintahkan panglima TNI dan Kapolri
untuk ikut membantu dengan mengerahkan personal dan
fasilitasnya guna memastikan pendistribusian soal UN berjalan
dengan baik. Walau demikian pelaksanaan UN yang di tunda
tersebut tetap saja melahirkan penundaa-penundaan lain di
sejumlah propinsi (Republika, 19/4).
Tidak hanya SBY yang kecewa atas amburadulnya UN,
lembaga legislative, LSM dan pemerhati pendididkan lainnya juga
serentak menyatakan ujian nasional tahun ini adalah yang terburuk.
Akibat keterlambatan pencetakan soal tersebut membawa rentetan
dampak amburadul lainnya, mulai dari bertaburannya pemain-
pemain yang menjual belikan kunci jawaban, kegelisahan siswa
dan para penyelenggara UN di tingkat daerah yang bingung
menunggu kepastian UN sampai pada pembengkakan anggaran.
Pertanyaannya apa yang salah dengan penyelenggaran
dunia pendidikan kita? Naif sekali ketika kita menyederhanakan
persoalan amburadulnya UN dengan alibi sebab tehnis
sebagaimana yang di ungkap sang menteri, di balik itu ada masalah
yang sangat serius sesungguhnya yang sedang di alami oleg bangsa
ini.
Tehnis atau Strategis

2. Amburadulnya UN, percikan dari gamabran besar tentang
prolem bangsa ini, problem itu bersumbu dari sejarah panjang
perjalanan kita yang memang tidak serius melihat pendidikan
sebagai aset jangka panjang sekaligus strategi peradaban yang
melampaui jaman (overshoots age). Kita sesungguhnya tidak usah
jau-jauh mencontoh negeri Amerika atau Eropa, atau Asia Timur
sekalipun seperti Jepang dan Korea, di samping kita ada Singapore
dan Malaysia sebagai contoh yang sangat baik untuk mengoreksi
sekaligus bahan refleksi betapa kedua Negara itu mencapai
kemajuan seperti yang terlihat kini akibat dari keseriusan mereka
memandang pendidikan sebagai titik awal kebangkitan (starting
point the rise) dan kejayaan masa kini dan akan datang.
Momentum keamburadulan dunia pendidikan kita saat ini,
sangat kebetulan menemukan momentum yang tetap dengan
pengalaman pribadi kami, ketika berkunjung ke Singapore dan
Malaysia, ketika kami tiba di bandara internasional changi
singaopre, kesan pertama yang terlihat adalah, betapa petuga-
petugas di bandara tersebut sangat mengagumkan, semua hampir
seimbang antara yang warna kulitnya hitam dan putih, tubuhnya
proporsional dan gendut, itu artinya diskriminasi atas ras dan
agama begitu minim. Lalu ketika menaiki fasilitas umum, seperti
kereta listrik, mall, pasar, terminal, dll, sama sekali tidak terlihat
adanya sampah dan orang yang merokok di sembarang tempat, lalu
antrian yang rapi, tradisi mendahulukan prempuan, itu artinya
tingkat kedisplainan dan kebersihan yang sangat luar biasa yang
tentu saja sulit di temukan pada fasilitas umum di Indonesia, belum
lagi hampir semua fasilitas tersebut terkoneksi/terintegrasi dengan
kepentingan umum.
Lalu apa rahasia kemajuan Singapore dan apa kaitannya
dengan dunia pendidikan? Kemajuan Singapore hari ini memiliki
sejarah panjang, ketika Singapore berhasil melepaskan diri dari
kolonialisasi Inggris pada tahun 19… maka mereka hampir tidak
memiliki apapun, sepeti industry dll. Semua kekayaan itu masih
dibawah kepemilikan Inggris, berbeda dengan Indonesia yang
mengambil jalan konfrontasi dengan menasionalisasi seluruh
perusahan-perusahan Belanda dan Swasta menjadi milik Indonesia,
efeknya kemudian industri-industri modern itu tepaksa di kelola
oleh tangan-tangan yang tidak terampil, imbas dari itulah yang di
sinyalir menjadi sebab kenapa Indonesia terlambat menjadi negara
yang menguasai industri.

3. Berbeda dengan Singapore yang tidak memiliki apa-apa,
industri masih di kuasai oleh Inggris, SDA yang terbatas, mereka
tidak serta merta menasionalisasi aset kolonial, sebaliknya
perlahan-lahan belajar mengelola industri modern itu. Praksi pada
saat itu mereka hanya memiliki manusia-manusia.
Untuk mengejar ketertinggalan, maka pada saat itu (1980)
Lee Kuan Yew (PM Singapore) menyerukan agar menghidupkan
kembali ajaran Konfusiusme, ajaran yang berakar pada konsep fǎ
dan lǐ, Konsep lǐ bersumber pada ajaran Kong Hu Cu (551-479
SM) yang menekankan pada etika dan keselarasan social, konsep
fǎ bersumber pada filsafat legalisme China (221 SM) yang
menekankan pada ketaatan pada perundang-undangan. Pada era
Mao Tse Tung berkuasa di China, ia menghidupkan kembali
konsep lǐ dengan membuat delapan ajaran yang dimuat dalam
Buku Merah.
Keberhasilan penanaman dan memadukan li sebagai ajaran
moral (halus), kemudian fa (keras) yang menjadi derivasinya atau
sebagai penyangga di percaya sebagai puncak kejayaan (height of
glory). Ajaran Konfusiusme itulah menjadi Asian Values yang
menjadi karakteristik sistem sosial-politik di Asia Timur dan
dipandang mendorong kemajuan ekonomi di Asia Timur dan Asia
Tenggara.
Yang patut di catat dari keberhasilan konsep ajaran
confusius (yang menginspirasi PM Singapore) ini adalah tidak
mungkin dapat tercapai bila tidak dilakukan dengan pendidikan,
dengan pendidikan yang baik itulah yang kemudian menjadi dasar
kemanjuan siangaopre hari ini.
Dengan Keberhasilan penenaman ajaran itulah Singapore
kemudian berhasil mebentuk corak masyarakat yang memiliki
berkesadaran tinggi, manajemen yang baik, disiplin, rapi, bersih,
bertanggung jawab, tidak korup, taat hukum, berkemajuan, semua
itu adalah hasil internalisasi dasi ajaran li dan fa yang outputnya
melahirikan masyarakat yang berbasis pada “rasa malu”, sementara
kita sesungguhnya memiliki landasan moral yang sangat kuat
melampaui li an fa yaitu basis “merasa berdosa” sebagai
internalisasi ajaran agama, adat istiadat, disamping norma-noma
positif seperti hukum, namun kita tidak berhasil mengintroduksi
basis rasa berdosa itu dalam kehidupan, baik dalam posisi sebagai
pejabat negara, ahli dan praktisi hukum, pengelola perusahaan,
pendidik, dan sebagai rakyat.

4. Di Indonesia dengan mudah mendengarkan kata-kata yang
di lontarkan seorang pejabat Negara “saya bertanggung jawab” tapi
anehnya tanggung jawab itu hanya di bibir saja, berbeda sekali
dengan di negeri lain yang bertanggung jawab disertai mundur dari
jabatannya sebagai konsekwensi.[]
Penulis: Mahasiswa Program Doctor Ilmu Hukum Universitas
Muhamamdiyah Surakarat (UMS).