Teks tersebut membahas tentang pendidikan Islam dalam bingkai Nusantara dan sejarah perkembangan madrasah di Indonesia. Madrasah telah berperan penting dalam melestarikan Islam di Indonesia sejak dahulu, namun sempat mengalami masa sulit di era Orde Baru karena kebijakan pemerintah yang dianggap melemahkan madrasah."

1. 1 | P e n d i d i k a n I s l a m d a l a m B i n g k a i N u s a n t a r a
S T I T S I F A B O G O R
PENDIDIKAN ISLAM DALAM BINGKAI NUSANTARA
Disampaikan oleh : EDY
Pada kuliah umum di STIT SIFA Bogor tanggal 26 September 2015
A. Pendahuluan
Akhir-akhir ini banyak perdebatan muncul tentang “islam nusantara” yang
jadi tema besar Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur,
pada 1 – 5 Agustus yang lalu. Sebagian pakar setuju dengan konsep tersebut,
namun tidak sedikit yang meragukan dengan gagasan tersebut karena dianggap
bagian dari rangkaian proses sekularisasi, liberisasi pemikiran Islam yang telah
digelorakan sejak tahun 80-an oleh Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid.
Sebagian lagi menilai bahwa gagasan Islam Nusantara juga berpotensi
besar untuk memecah-belah kesatuan kaum Muslim, sehingga akan muncul
istilah Islam Nusantara, Islam Amerika, Islam Australia, dan sebagainya.
Gagasan Islam nusantara disinyalir akan memicu sikap saling menonjolkan
kedaerahannya didalam eksistensinya ber-Islam. Seperti cara membaca Qur’an
dengan langgam Jawa yang akan memunculkan berbagai egoisme Islam yang
bersifat kedaerahan seperti gaya baca Sunda, Batak, Makassar, Aceh,
Palembang.
Bagi pengusung ide “islam nusantara”, – sebagaimana dikatakan oleh
Moqsith Ghazali- Ide Islam Nusantara datang bukan untuk mengubah doktrin
Islam. Ia hanya ingin mencari cara bagaimana melabuhkan Islam dalam konteks
budaya masyarakat yang beragam. Islam nusantara bukan sebuah upaya
sinkretisme yang memadukan Islam dengan “agama Jawa”, melainkan
kesadaran budaya dalam berdakwah sebagaimana yang telah dilakukan oleh
pendahulu kita walisongo. Islam nusantara tidak anti arab, karena

2. 2 | P e n d i d i k a n I s l a m d a l a m B i n g k a i N u s a n t a r a
S T I T S I F A B O G O R
bagaimanapun juga dasar-dasar islam dan semua referensi pokok dalam ber-
islam berbahasa Arab.
Terlepas dari pro dan kontra yang berkaitan dengan “tema” Islam
nusantara, Bagaimanakah posisi pendidikan Islam dalam bingkai nusantara ini?
B.Pembahasan
Indonesia adalah bangsa yang besar sebelum nama “Indonesia” ini
terbentuk kebesaran Indonesia itu bisa terbentuk karena keragaman budaya yang
ada di dalamnya, karena dari segi sejarah ada beberapa peradaban yang yang
berbasiskan keagamaan yang menguasai nusantara ini mulai dari masa pra
sejarah, pra colonial dengan berpengaruh besarnya kerajaan hindu budha kutai,
tarumanegara, kalingga, sriwijaya, sailendra, medang, kahuripan, sunda, Kediri,
dharmasraya, singasari, majapahit, dan malayapura, setelah kerajann hindu
budha padam dan meninggalkan peninggalan yang berharaga, k masuklah islam
di Indonesia dan berdiri kerajaan –kerjaan besar pada masanya seperti
kesultanan samudra pasai, ternate, pagaruyung, malaka, indrapura, demak dan
Aceh, dan pada tahun 1600-1904 muncul juga kerajaan- kerajaan Kristen di
Indonesia yakni kerajaan larantuka yang berada di pulau Naga sekarang
disebut sebagai pulau plores.1
Berbagai kekuatan dunia pernah menguasai Nusantara dalam perjalanan
panjangnya Islamlah yang paling memiliki peran dan mampu bertahan sampai
saat ini sehingga berkat perjuangan umat Islamlah Indonesia ini terwujud.2
1
Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia , Jogjakarta: Diva Press,20`14, h. 207
2
Sebelumnya kata Indonesia belum dikenal penjajah mengenalnya denga nama Nederlandsch_ Indie,
pemerintah jepang menggunakan Istilah To-Indo (hindia Timur) Nama Indonesia baru- benar-benar digunakan
setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 yang bernama Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) orang
Indonesia yang tercatat pertamakali menggunakan kata Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat (Kihajar
Dewantara) tahun 1913 karena ia mendirikan sebuah biro press denagn nama indonesische persbureau, Adi
Sudirman, Ibid, 12-13

3. 3 | P e n d i d i k a n I s l a m d a l a m B i n g k a i N u s a n t a r a
S T I T S I F A B O G O R
Keberadaan madrasah pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari keberadaan
pesantren dan perkembangannya di tanah air, keberadaan pesantren sangat
strategis sejak awal perkembangan islam di Indonesia, merebut, dan mengisi
kemerdekaan bahkan sampai saat ini tidak bisa diabaikan pesantren seolah
mengawal keberadaan madrasah.
Berbicara tentang pendidikan Islam tentu tidak dapat dipisahkan dengan
madrasah. Dalam perjalannya Sejak awal diterapkannya sistem madrasah di
Indonesia pada sekitar awal abad ke-20, madrasah telah menampilkan
identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Identitas itu tetap dipertahankan
meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang tidak kecil,
dalam sejarah pendidikan di Indonesia paling tidak ada beberapa perubahan
kurikulum dalam sistem pendidikan nasional yakni: pertama kurikulum 1947
yang disebut dengan rencana pelajaran, kedua, kurikulum 1952 yang disebut
dengan rencana pelajaran terurai 1952, ketiga kurikulum 1964 yang disebut
dengan rencana pendidikan 1964 yang menekankan kepada pancawardana yang
meliputi daya cipta, rasa, karsa, karya dan moral, keempat kurikulum 1968
yang diistilahkan dengan pancawardana menjadi pembinaan jiwa pancasila,
kelima, kurikulum 1975 adanya CBSA, keenam, kurikulum 1984 pemantapan
CBSA, Ketujuh, kurikulum 1994 adanya pembagian waktu dari semester ke
caturwulan, kedelapan, kurikulum 2004 Kurikulum berbasis Kompetensi
(KBK) dan Kesembilan kurikulum 2006 kurikulum tingkat satuan Pendidikan
(KTSP). Kesepuluh, kurikulum 2013 walaupun pernah diterapkan disekolah dan
dikembalikan kembali ke kurikulum 2006 namun beberapa madrasah tetap
menjalankan kurikulum 2013 tersebut.
Pada masa Orde baru di bawah pimpinan Soeharto yang telah berkuasa
hamper tiga puluh dua tahun pada awal kepemimpinan terlihat kontraproduktif
dengan umat Islam idenya tentang asas tunggal misalnya bertahan cukup lama
dan pada gilirannya sangat memperngaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara

4. 4 | P e n d i d i k a n I s l a m d a l a m B i n g k a i N u s a n t a r a
S T I T S I F A B O G O R
umat Islam harus berjuang keras agar diakuinya madrasah sebagai salah satu
sistem pendidikan nasinal.
Sebelum dikeluarkannya SK tiga menteri dalam dekade 1970-an
madrasah terus dikembangkan, untuk memperkuat keberadaannya, namun yang
terjadi pada awal tahun 1970an justru pemerintah terkesan mengisolasi
madrasah sehingga tidak menjadi bagian dari sisitem pendidikan nasional
sebagaimana Keputusan presiden (kepres) no 34 tanggal 18 April tahun 1972
tentang “Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan”dimana
keputusan ini pada intinya mencakup tiga hal: pertama, Menteri pendidikan dan
kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum
dan kejuruan, kedua, menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas
pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja dan pegawai negeri.
Ketiga, Ketua lembaga administrasi negara bertugas dan bertanggung jawab
atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.3
Selanjutnya kepres nomor 34 Tahun 1972 dipertegas oleh Inpres Nomor
15 tahun 1974 yang mengatur operasionalnya. Dalam TAP MPRS Nomor XVII
tahun 1966 menjelaskan “agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam
pencapaian tujuan nasional. Persoalan keagamaan diatur dikelola oleh
Departeman Agama sedangkan Madrasah dalam TAP MPRS nomor 2 tahun
1960 adalah lembaga pendidikan otonom dibawah menteri agama. Dari sini
dapat disimpulkan bahwa madrasah tidak saja bersifat keagamaan dan umum
namun juga bersifat kejuruan. Sementara kepres nomor 34 tahun 1972 dan
Inpres No.15 tahun 1974 menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan
umum dan kejuruan sepenuhnya sepenuhnya berada dibawah tanggung jawab
mendikbud, secara implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkannya
penyelenggaraan pendidikan madrasah yang sudah menggunakan kurikulum
3
Samsul Nizar, Sejarah Pemdidikan Islam,….. ibid 362

5. 5 | P e n d i d i k a n I s l a m d a l a m B i n g k a i N u s a n t a r a
S T I T S I F A B O G O R
nasional kepada mendikbud. kebijakan pemerintah ini dinilai tidak
menguntungkan umat Islam yang akhirnya menimbulkan respon yang cukup
keras yang berdatangan dari para ulama dan madrasah swasta.
Ketegangan ini wajar saja muncul dan dirasakan oleh umat Islam. Betapa
tidak, pertama, sejak diberlakunya UU No. 4 tahun 1950 jo UU No. 12 tahun
1954, masalah madrasah dan pesantren tidak dimasukkan dan bahkan tidak
disinggung sama sekali, yang ada hanya masalah pendidikan agama di sekolah
(umum). Dampaknya madrasah dan pesantren dianggap berada di luar sistem.
Kedua, umat Islam pun “curiga” bahwa mulai muncul sikap diskriminatif
pemerintah terhadap madrasah dan pesantren. Dan kecurigaan itu pun diperkuat
dengan dikeluarkannya Keppres 34/1972 yang kemudian diperkuat dengan
Inpres 15/1974 yang isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah
dari pendidikan nasional.
Munculnya reaksi dari umat Islam ini disadari oleh pemerintah Orde
Baru. Berkaitan dengan Keppres 34/1972 dan Inpres 15/1974, kemudian
pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional dalam kaitan dengan
madrasah, Melalui desakan yang terus menerus terutama respon yang ditujukan
oleh Majlis pertimbangan pendidikan dan Pengajaran agama (MP3A) yang
menegaskan bahwa madrasah telah memberikan kontribusi yang cukup besar
dalam proses pembangunan.
Karena desakan yang kuat kemudian pemerintah secara aktip menyikapi
tuntutan umat Islam tersebut kemudian pemerintah mengadakan sidang kabinet
terbatas pada tanggal 26 November 1974 yang salah satu hasilnya adalah
kesepakatan yang dikeluarkan oleh tiga menteri (Kementerian Agama,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kementerian dalam negeri
mengenai peningkatan mutu madrasah.4
4
Samsul Nizar, Sejarah Pemdidikan Islam… ibid 363

6. 6 | P e n d i d i k a n I s l a m d a l a m B i n g k a i N u s a n t a r a
S T I T S I F A B O G O R
Sejalan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah inilah,
pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan
Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Prof. Dr.
Mukti Ali), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letjen. TNI Dr. Teuku Syarif
Thayeb) dan Menteri Dalam Negeri (Jend. TNI Purn. Amir Machmud).
Diantara ketentuan yang dikeluarkan oleh SKB tiga menteri tersebut
adalah menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang
menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang
diberikan sekurang-kurangnya tiga puluh persen disamping mata pelajaran
umum.
Beberapa permasalahan yang muncul setelah diberlakukannya SKB tiga
menteri antara lain:
1. Berkurangnya muatan materi pendidikan agama. Hal ini dilihat sebagai
upayapendangkalan pemahaman agama, karena muatan kurikulum
agama sebelum SKB dirasa belum mampu mencetak muslim sejati,
apalagi kemudian dikurangi.
2. Tamatan Madrasah serba tanggung. Pengetahuan agamanya tidak
mendalam sedangkan pengetahuan umumnya juga rendah.
3. Diakui bahwa model pendidikan madrasah di dalam perundang-undangan
negara, memunculkan dualisme sistem Pendidikan di Indonesia.
Dualisme pendidikan di Indonesia telah menjadi dilema yang belum
dapat diselesaikan hingga sekarang. Dualisme ini tidak hanya berkenaan
dengan sistem pengajarannya tetapi juga menjurus pada keilmuannya.
Pola pikir yang sempit cenderung membuka gap antara ilmu-ilmu agama
Islam dan ilmu-ilmu umum. Seakan-akan muncul ilmu Islam dan ilmu
bukan Islam (kafir).5
5
Muhammad Isnaini, Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang) Madrasah Sebagai
The Centre Of Excellence. Makalah yang tidak diterbitkan, tt.

7. 7 | P e n d i d i k a n I s l a m d a l a m B i n g k a i N u s a n t a r a
S T I T S I F A B O G O R
Sebagai warisan (legacy) Islam yang sangat penting, pendidikan Islam
Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya. Dewasa ini pendidikan Islam (al-tarbiyah al-islamiyah) ¬–
khususnya dalam kewenangan Kementerian agama-- telah berkembang dalam
jenis dan ragam yang dapat dikategori dalam dua kelompok besar. Pertama,
pendidikan Islam sebagai lembaga atau program. Dalam praktiknya, pendidikan
Islam kategori ini mencakup setidaknya 6 (enam) jenis lembaga/program, yaitu:
1. Pondok Pesantren dan Diniyah (Ula, Wustha, ’Ulya) dan Ma’had ’Aly
(Pesantren Luhur) dengan segala variasi dan kualitasnya.
Lembaga/program ini telah memperoleh kedudukan yang semakin kokoh
melalui UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dan PP
55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
2. Madrasah (MI, MTs, MA) yang disebut sebagai ‘pendidikan umum berciri
khas Islam’ yang dalam praktiknya ‘sama tapi tak sebangun’ dengan
sekolah;
3. Perguruan tinggi Islam dengan keragamannya seperti Sekolah Tinggi,
Institut (negeri dan swasta) dan Universitas (UIN) yang memperoleh
kedudukan khusus dalam UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
4. Pendidikan usia dini/TK/RA/BA yang diselenggarakan oleh dan/atau
berada di bawah naungan yayasan dan organisasi Islam;
5. Pelajaran agama Islam (PAI) di Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi
sebagai suatu mata pelajaran, mata kuliah, dan/atau sebagai program
studi;
6. Pendidikan Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah, forum-
forum kajian keislaman, majelis ta’lim, dan institusi-institusi lainnya

8. 8 | P e n d i d i k a n I s l a m d a l a m B i n g k a i N u s a n t a r a
S T I T S I F A B O G O R
yang digalakkan masyarakat, atau pendidikan (Islam) melalui jalur
pendidikan non formal dan informal.
Saat ini semenjak diberlakukannya Undang-undang sisdiknas no 20 tahun
2003 secara teori sudah tidak ada lagi perbedaan antara madrasah dan sekolah,
namun dualisme pendidikan antara kemenag dan depdiknas menjadi
permasalahan yang sampai sekarang tidak dapat terselesaikan hal ini dapat
dimaklumi karena sekolah dan madrasah di Indonesia memiliki latar belakang
yang panjang dan dua lisme ini bisa saja disebut menjadi ciri khas dari
pendidikan di Indonesia.
Berdasarkan data statistik madrasah pada tahun 2007/2008 Pendataan
RA/BA/TA dan Madrasah (MI, MTs dan MA) Tahun Pelajaran 2007/2008
encakup 33 propinsi. Jumlah lembaga yang berhasil didata sebanyak 18.759
RA/BA/TA, 21.188 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 12.883 Madrasah Tsanawiyah
(MTs) dan 5.398 Madrasah Aliyah (MA). satus lembaga pada Madrasah
Ibtidaiyah sebanyak 92,6% atau 19.621 lembaga berstatus swasta dan
sebanyak 7,4% atau 1.567 lembaga berstatus Negeri. Madrasah Tsanawiyah
Negeri sebanyak 9,8% atau 1.259 lembaga, kemudian Madrasah Tsanawiyah
Swasta sebanyak 90,2% atau 1.624 lembaga. Madrasah Aliyah berstatus
Negeri sebanyak 11,9% atau 644 lembaga, sementara Madrasah Aliyah
berstatus swasta sebanyak 88,1% atau 4.754 lembaga. Lihat grafik berikut. 6
6
Deskriptif Statistik RA/BA/TA dan Madrasah tahun 2008

9. 9 | P e n d i d i k a n I s l a m d a l a m B i n g k a i N u s a n t a r a
S T I T S I F A B O G O R
Dari data di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagian
madrasah adalah swasta, artinya sebagian besar madrasah dikelola oleh
masyarakat dengan berbagai model dan lembaga yang melatarbelakanginya,
orang tua yang menyekolahkan anaknya di madrasah swasta berdasarkan data
statistic madrasah berada di bawah Rp 1.000.000 per bulan, Tidak Tetap -
42,18%, < 1.000.000 - 43,75%, 1.000.000 – 2.000.000 - 10,47%, > 2.000.000 -
3,60% 7
keadaan ini sungguh berbanding terbalik dengan potensi kekayaan
alam yang dimiliki negara kita.
Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam terus berpacu dalam
menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang menyesuaikan dengan jamannya
dalam bingkai nusantara madrasah hendaknya menjadi penggerak dalam
mewacanakan dan melakukan kemajuan-kemajuan dalam bidang kemajemukan
dengan menunjukkan islam yang baik dan toleran
Madrasah dewasa ini dihadapkan pada Tantangan global dan merupakan
sebuah tuntutan yang tidak bisa ditawar pendidikan merupakan salah satu
sarana untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar siap mengahadapi
7
Departemen Agama R.I: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ringkasan Statistik Pendidikan Islam
2006-2007

10. 10 | P e n d i d i k a n I s l a m d a l a m B i n g k a i N u s a n t a r a
S T I T S I F A B O G O R
tantangan tersebut salah satu cirinya adalah mampu dan siap hidup dalam
lingkungan yang majemuk dan multikultural yang merupakan akibat dari
kemajuan tekhnologi yang tidak bisa dihindari kemajuan tekhnologi membuat
dunia semakin kecil sehingga pada saat ini dunia menjadi sebuah kampung yang
kecil
Merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak bahwa negara Indonesia
terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain sehingga
negara-negara Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat
“multikultural”. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di
dunia. Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari sosiokultural maupun
geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini, jumlah pulau yang ada di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar. 13000 pulau
dengan 33 provinsi dan 300 etnis kondisi Indonesia yang seperti ini
menegaskan bahwa NKRI adalah negara yang multkultural. Jumlah pulau di
Indonesia sampai saat ini sebenarnya belum secara pasti diketahui jumlahnya
karena masih memiliki perbedaan pendapat tentangnya, Lembaga yang pernah
menetapkan jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia, diantaranya adalah:
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1972,
mempublikasikan bahwa hanya 6.127 pulau yang telah mempunyai nama.
Publikasi ini tanpa menyebutkan jumlah pulau secara keseluruhan; Pusat Survei
dan Pemetaan ABRI (Pussurta) pada tahun 1987menyatakan, jumlah pulau di
Indonesia adalah 17.504 dan dari jumlah itu hanya 5.707 pulau yang telah
memiliki nama; Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(Bakosurtanal) pada tahun 1992 menerbitkan “Gezetteer nama-nama Pulau dan
Kepulauan Indonesia”. Bakorsurtanal mencatat hanya 6.489 pulau yang telah
memiliki nama; kemudian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lapan) pada tahun 2002 berdasarkan citra satelit mengklaim jumlah pulau di
Indonesia adalah 18.306 buah; Kementrian Riset dan Teknologi, pada tahun

11. 11 | P e n d i d i k a n I s l a m d a l a m B i n g k a i N u s a n t a r a
S T I T S I F A B O G O R
2003, berdasarkan citra satelit menyebutkan Indonesia memiliki 18.110 pulau.
Ketidaksamaan penetapan jumlah pulau tersebut ditindak lanjuti oleh
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2004,merilis bahwa
jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504 pulau, dan dari jumlah tersebut
dipastikan sebanyak 7.870 pulau sudah memiliki nama, sedangkan sisanya
sebanyak 9.634 pulau belum diberi nama. Kemudian pada bulan Agustus tahun
2009, jumlah pulau yang sudah ditetapkan oleh Depdagri mendapat koreksi dari
Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ditegaskan bahwa jumlah pulau
yang dimiliki oleh Indonesia sebanyak 17.480 buah, dan dari jumlah tersebut
baru 4.891 pulau yang telah diberi nama dan telah didaftarkan ke badan dunia
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ternyata jumlah yang sudah dirilis oleh
KKP itupun masih belum valid, dan pada bulan Agustus tahun 2010,
Kementrian Kelautan dan Perikanan melakukan revisi tentang jumlah pulau
yang dimiliki Indonesia dari 17.480 pulau menjadi 13.000 pulau. Dengan
adanya revisi tersebut tentunya semakin membiaskan pendapat publik tentang
berapa jumlah pulau yang sebenarnya dimiliki Indonesia ?, mengapa datanya
tidak pernah valid dan mengapa datanya selalu berubah-ubah? Kondisi
semacam ini seharusnya tidak boleh terjadi pada tingkat Kementerian, karena
memberikan informasi yang tidak akurat dan tentunya akan membingungkan
masyarakat umum. Dampak yang lebih luas diantaranya akan mempengaruhi
dunia pendidikan di Indonesia, karena siswa akan memiliki sikap yang tidak
konsisten manakala menyebutkan jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia.
Polemik tentang perbedaan jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia dapat
terjadi karena dari beberapa lembaga yang menyatakan pendapat menggunakan
acuan dan metode survei yang berbeda pula. Selain hal tersebut ada
kemungkinan terjadi duplikasi nama pulau dan atau ada satu pulau dengan dua

12. 12 | P e n d i d i k a n I s l a m d a l a m B i n g k a i N u s a n t a r a
S T I T S I F A B O G O R
nama yang berbeda pula terlepas dari itu semua yang jelas Indonesia adalah
Negara kepulauan dan itu sudah menjadi kesepakatan.8
Indonesia yang multikultural bagi madrasah hendaklah disikapi secara
wajar dan pentingnya bagi madrasah menumbuhkan pendidikan Islam yang
multicultural, Pentingnya pendidikan multikultural bagi madrasah dapat dilihat
dari pertama, adanya keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia,
kedua falsafah pancasila dan pembukaan UUD 1945 yang mencerminkan
adanya perbedaan budaya yang harus dihargai untuk keutuhan bangsa dan
negara Indonesia, ketiaga UU RI No 20/2003 tentang pendidikan nasional yang
menghargai perbedaan dan keragaman peserta didik.9
Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin memberikan pemahaman
yang utuh berkaitan dengan pendidikan keragaman dalam pendidikan
multikultural Perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kehidupan manusia telah
tertulis dalam al-Qur’anul Karim sebagaimana Allah SWT telah berfirman
dalam Q.S al-hujurat/49:13


8
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia ...lebih lanjut dijelaskan. Berbagai Lembaga
pernah mempublikasikan tentang jumlah pulau yang dimiliki Indonesia, tetapi sampai dengan saat ini belum ada
pernyataan resmi sebagai dokumen negara dan diakui secara internasional tentang penetapan jumlah pulau yang
dimiliki oleh Indonesia. (Lih..sekertariat jendral ketahanan nasional. http://www.dkn.go.id/site/index.php/ruang-
opini/126-jumlah-pulau-di-indonesia. di lihat tanggal 22 Februari 2015 jam 10:36)
9
Depag RI (Tiem),Panduan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikulutral
Sekolah Dasar, Direktorat pendidikan Islam pada Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
agama RI, 2010, h.17. lebih lanjut dalam penyusunan kurikulum tinghkat satuan pendidikan ada prinsip yang
harus dipenuhi diantaranya Beragam dan terpadu Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman
karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak
diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara
terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

13. 13 | P e n d i d i k a n I s l a m d a l a m B i n g k a i N u s a n t a r a
S T I T S I F A B O G O R
Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.
Kurangnya pemahaman dan penerapan secara praktis firman Allah SWT.
dalam QS. al-Hujurat /49: 13 tersebut menyebabkan orang Islam terjebak dalam
hal-hal yang merugikan. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya konflik yang
tidak berkesudahan, Maka konsep pendidikan multikultural bagi madrasah perlu
secara terus-menerus untuk disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai
forum atau media. Hal tersebut bertujuan agar tumbuh dalam diri setiap orang
kesadaran hidup dalam sebuah bangsa yang mempunyai keragaman budaya
yang pada akhirnya bisa saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan
inilah salah satu yang harus dibangun oleh Pendidikan Islam dalam bingkai
Nusantara.