BAB I                                PENDAHULUANA. Latar Belakang       Amanat yang tertuang di dalam pembukaan UUD Tahun ...
lintas orang dan barang. Meningkatnya pergerakan dan perpindahanpenduduk sebagai dampak peningkatan pembangunan, serta per...
Sedunia tahun 2005 telah berhasil menyepakati International HealthRegulation (IHR) 1969 tersebut menjadi IHR Revisi 2005 y...
kewenangan dan mekanisme penyelenggaraan karantina kesehatan        yang efektif dan efisien.C.      Tujuan dan KegunaanTu...
11 Diskusi dan rapat-rapat serta masukan-masukan dari para pihak yang     terkait.     F. Sistimatika     G. Penyusun Nask...
Menurut IHR 2005, karantina adalah pembatasan kegiatan dan/ataupemisahan seseorang yang diduga terinfeksi penyakit meski b...
berdasarkan laporan dari masyarakat maka dilakukan penyelidikan     epidemiologis      dan       respon   cepat    mulai  ...
penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan        universal    dengan    tidak   membeda-bedakan          ...
Upaya cegah tangkal tangkal tersebut dilaksanakan melalui tindakankekarantinaan dalam lingkup kepelabuhanan, termasuk daer...
Penetapan penyakit dalam undang-undang tersebut menimbulkan kekakuan    dalam    penerapan        dan   pelaksanaan   unda...
Dalam ketentuan karantina yang ada tindakan karantina hanya mencakup    dipintu masuk dan keluar negara (Pelabuhan dan ban...
Upaya cegah tangkal tersebut dilaksanakan melalui tindakan karantinadalam lingkup kepelabuhanan, termasuk daerah buffer da...
Dalam perkembangannya, kinerja karantina laut ini mengalami pasangsurut sejalan dengan situasi epidemiologi, berbagai prod...
menyebabkan tindakan karantina belum dapat berjalan secara          optimal.B. KARANTINA UDARA   Pelaksanaan karantina uda...
perimeter (daerah dalam radius tertentu di luar wilayah pelabuhanudara).Secara teknis, tindakan karantina mencakup upaya-u...
3. Belum optimalnya kemampuan teknis SDM kesehatan pelabuhan           udara dibandingkan dengan kemajuan teknologi kekara...
baik di lingkungan pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Diharapkanperubahan peraturan perundang-undangan ini memberikan ...
7. Diupayakan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang   akan datang bersifat final dan mengurangi amanat unt...
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut danUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara,...
perlu diberikan terhadap pendatang atau yang berangkat, berasal dari       daerah terjangkit penyakit yang dapat menyebabk...
Di tujukan kepada sediaan farmasi dan alat kesehatan, makananminuman, produk biologi, bahan-bahan berbahaya, bahan lainnya...
Sasaran karantina kesehatan di bidang kesehatan               lingkunganditujukan pada kesehatan alat angkut, lingkungan p...
dan pemberian vaksinasi yang ditujukan pada seluruh pelaku perjalanan yaitupenumpang, awak alat angkut, masyarakat pelabuh...
Menteri menetapkan kelembagaan/ organisasi dan tata kerja unitpelaksana karantina kesehatan dan menetapkan persyaratan ket...
• Semua penumpang dan crew yang akan melakukan perjalanan         Internasional ke negara terjangkit harus diberikan vaksi...
maka petugas karantina kesehatan menerbitkan surat keterangan         kesehatan angkut jenazah.a.3.   Pengawasan pesawat  ...
terhadap orang yang berasal dari episenter PHEIC di wilayah          bandar udara.        • Jika ditemukan kasus/suspek ya...
sakit dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di Poliklinik Karantina    Kesehatan.a.2.   Pengawasan Barang•   Petugas karant...
b. Dari Bandar Udara yang Mempunyai Akses dengan Wilayah    Episenter PHEIC    Apabila masih sebatas episenter maka pengaw...
a. Tidak dinyatakan suspek      •   Pasien tersebut diobati sesuai penyakitnya, bila perlu dirujuk ke RS      •   Seluruh ...
termasuk pemberian profilaksis dihentikan, diperbolehkan melanjutkan    perjalanan.•              Tetapi bila hasil labora...
c. Dari Bandar Udara yang Daerah/Wilayahnya Terjangkit PHEIC      Apabila suatu negara sudah dinyatakan terjangkit PHEIC (...
E.2.    Pelabuhan Laut1.      Pada Saat Keberangkatana.      Pada Pelabuhan Laut Sehat•    Kegiatan yang dilakukan pada pe...
b. Pada Pelabuhan Laut yang mempunyai akses dengan wilayah  episenter PHEIC •   Petugas dalam melakukan pemeriksaan wajib ...
-   Memberikan informasi kepada pelaku perjalanan tentang kondisi        yang terjadi;    -   Melakukan pemeriksaan keseha...
•     Setiap pelabuhan wajib memiliki asrama karantina kesehatan     •     Lokasi asrama karantina kesehatan berada dalam ...
f. Terhadap kapal dilakukan tindakan disinfeksi, disinseksi dan fumigasi   setelah masa karantina selesai.                ...
3. Pada Saat Kedatangana.       Dari Negara/wilayah/Pelabuhan Sehat     •   Upaya pencegahan terhadap orang, barang dan ka...
Ship Sanitasion Exemption Control Certificate (SSCEC) / Ship         Sanitation     Control      Certificate   (SSCC),    ...
c. Nakhoda kapal yang berada dalam karantina dilarang menaikan     dan/atau menurunkan        orang, barang, tanaman dan h...
c. Penumpang dan/atau awak kapal turun dan dilakukan screning      dengan menggunakan alat pemindai suhu/Thermal Scanner d...
kapal dan diseleksi apakah ada riwayat kontak dan memiliki      keluhan penyakit berpotensi PHEIC.Kedatangan Kapal dari Wi...
i. Kebutuhan hidup penumpang dan/atau awak kapal selama               dilakukan tindakan kekarantinaan dipenuhi oleh negar...
Kuman Penyakit, Surat Keterangan Kesehatan OMKABA untuk         barang serta Sertifikat Vaksinasi International bagi negar...
•   Jika ditemukan orang yang bukan berasal dari episenter PHEIC tapi         dalam 7 hari terakhir pernah memasuki daerah...
•   Jika ada penumpang yang dicurigai menderita (suspek) PHEIC, maka    terhadap orang tersebut dilakukan tindakan isolasi...
F. Upaya Pengawasan Terhadap Orang, Barang dan Alat Angkut Di    Wilayah Yang Berpontensi atau Sedang Terjadi Episenter PH...
terhadap rumah dan orang di dalamnya yang terindikasi adalah sebagaiberikut:      Kasus suspek PHEIC dirujuk ke RS      ...
   Respon cepat termasuk verifikasi, tatalaksana kasus, dan rujukan kasus        Kerjasama dengan WHO, negara lain, dan ...
Dalam kondisi normal setiap RS khususnya RS rujukan penyakitmenular mempunyai ruang isolasi         untuk pemeriksaan, pen...
b. Pada pasien lain yang harus dilakukan rawat inap, maka dihimbau          terhadap      pasien tersebut dan keluarganya ...
Prinsip pengawasan di terminal bus, travel, dan stasiun Kereta Apiadalah selektif dan tidak menimbulkan kepanikan. Yang di...
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Na ruu karkes 19 juni2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Na ruu karkes 19 juni2012

7,557 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,609
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Na ruu karkes 19 juni2012

  1. 1. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Amanat yang tertuang di dalam pembukaan UUD Tahun 1945,Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap BangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kesejahteraansosial. Salah satu upaya untuk mencapai hal di atas adalah melaluipeningkatan derajat kesehatan masyarakat. Indonesia yang merupakan negara yang sedang berkembang,memerlukan sumberdaya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial,sehingga dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Untukmendapatkan manusia yang sehat diperlukan adanya perlindungankesehatan bagi seluruh masyarakat. Sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.504 pulau yang terdiridari pulau besar/ kecil serta memiliki posisi sangat strategis karena diapit olehdua benua dan dua samudera serta berada pada jalur lalu-lintas danperdagangan Internasional dengan banyaknya pintu masuk ke wilayahIndonesia. Hal ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyebaranpenyakit dan gangguan kesehatan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki230 juta orang penduduk serta menduduki posisi ketiga terbesar didunia yangtersebar di berbagai pulau dengan kepadatan yang berbeda, dimana tingkatkepadatan tertinggi di pulau Jawa dan Bali. Dengan status sosial ekonomisebagian besar penduduk Indonesia tergolong rendah dibandingkan negaralain, akan menimbulkan masalah kesehatan, diantaranya penyebaranpenyakit infeksi, status gizi kurang dan lain-lain. Permasalahan kesehatan dalam jangka panjang di Indonesia dariwaktu kewaktu akan semakin kompleks. Indonesia sebagai negara kepulauanyang mempunyai letak strategis (posisi silang), berperan penting dalam lalu 1
  2. 2. lintas orang dan barang. Meningkatnya pergerakan dan perpindahanpenduduk sebagai dampak peningkatan pembangunan, serta perkembanganteknologi transportasi menyebabkan kecepatan waktu tempuh perjalananantar negara melebihi masa inkubasi penyakit. Hal ini memperbesar risikomasuk dan keluar penyakit menular (new infection diseases, emerginginfections diseases dan re-emerging infections diseases), dimana ketikapelaku perjalanan memasuki pintu masuk negara gejala klinis penyakit belumtampak. Disamping kemajuan teknologi di berbagai bidang lainnya yangmenyebabkan pergeseran epidemiologi penyakit, ditandai dengan pergerakankejadian penyakit dari satu benua ke benua lainnya, baik pergerakan secaraalamiah maupun pergerakan melalui komoditas barang di era perdaganganbebas dunia yang dapat menyebabkan peningkatan faktor risiko. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkewajibanmelakukan upaya pencegahan terjadinya Public Health Emergency ofInternational Concern (PHEIC) sebagaimana yang diamanatkan dalamInternational Health Regulations (IHR) 2005. Dalam melaksanakan amanat iniIndonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia dandasar-dasar kebebasan seseorang serta penerapannya secara universal. International Health Regulations 2005 mengharuskan Indonesiameningkatkan kapasitas berupa kemampuan dalam surveilans dan responcepat serta tindakan kekarantinaan pada pintu-pintu masuk (pelabuhan/bandar udara/ PLBD) dan tindakan kekarantinaan di wilayah. Untuk itudiperlukan perangkat peraturan perundang-undangan, organisasi, dansumber daya yang memadai berkaitan dengan kekarantinaan dan organisasipelaksananya. Pengaturan Kekarantinaan di Indonesia diatur dalam berbagaiperaturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentangKarantina Udara, ketentuan dalam undang-undang tersebut sudah cukuplama dan tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Pada sisi lain, saat ituundang-undang tersebut dibuat juga masih mengacu pada peraturankesehatan Internasional yang disebut International Sanitary Regulations (ISR)1953. Kemudian ISR tersebut diganti dengan International Health Regulation(IHR) 1969 dengan pendekatan epidemiologi yang didasarkan kepadakemampuan sistim surveilans epidemiologi. Pada Sidang Majelis Kesehatan 2
  3. 3. Sedunia tahun 2005 telah berhasil menyepakati International HealthRegulation (IHR) 1969 tersebut menjadi IHR Revisi 2005 yang mulaidiberlakukan pada tanggal 15 Juni 2007. Di samping itu perkembangan penyakit yang dapat disebarkan akibatlalu linyas orang dan barang semakin banyak dan beragam. Tindakankarantina dianggap cukup efektif dalam mencegah atau melokalisasipersebaran penyakit tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturankarantina yang komprehensif dengan melakukan pembaharuan ketentuanyang ada. Pembaharuan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hokumyang cukup kuat untuk melakukan penyelenggaraan karantina secara terpadudan sistimatis. Dengan kondisi pengaturan kekarantinaan kesehatan yang demikiansudah waktunya dilakukan pembaharuan secara menyeluruh pengaturankekarantinaan kesehatan agar terdapat pengaturan kekarantinaan secaraterpadu dan sistimatis. Untuk itu diperlukan adanya penyusunan naskahakademik Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan sebagai dasarbagi penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Karantina Kesehatan.B. Identifikasi Permasalahan 1. Pengaturan kekarantinaan sudah berusia lama (lebih dari 5 dasawarsa), sehingga banyak ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan kekarantinaan internasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga harus diketahui pada bagian mana ketentuan kekarantinaan kesehatan nasional yang perlu disesuaikan dengan ketentuan internasional dan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Seiring dengan kemajuan teknologi transportasi dan tingginya mobilitas masyarakat serta makin berkembangnya objek pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat pada alat angkut, orang dan barang, maka diperlukan kelembagaan, sumber daya kesehatan, 3
  4. 4. kewenangan dan mekanisme penyelenggaraan karantina kesehatan yang efektif dan efisien.C. Tujuan dan KegunaanTujuan Penyusunan Naskah Akademik :1. Merumuskan ketentuan-ketentuan Peraturan perundangan nasional bidang karantina kesehatan agar sesuai dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum internasional bidang kesehatan, antara lain IHR 2005, International Medicine Guidance for Ships.2. Merumuskan pengaturan untuk memperkuat penyelenggaraan karantina kesehatan yang berkaitan dengan kelembagaan, kewenangan, sumber daya kesehatan dan mekanisme atau prosedur kerja karantina kesehatan yang efektif dan efisien.Kegunaan : Kegunaan naskah akademik adalah sebagai bahan acuan dalampenyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan danpengambilan kebijakan bidang karantina kesehatan.E. Metode PendekatanNaskah akademis ini dibuat dengan menggunakan pendekatan:11 Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.11 Pendekatan studi komparatif yaitu membandingkan peraturan perundang- undangan yang ada dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.11 Studi kepustakaan yaitu menelaah bahan-bahan baik yang berupa peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah kekarantinaan dan penyakit menular, hasil pengkajian, hasil penelitian dan referensi lainnya. 4
  5. 5. 11 Diskusi dan rapat-rapat serta masukan-masukan dari para pihak yang terkait. F. Sistimatika G. Penyusun Naskah Akademik BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRISA. Kajian Teoritis Perkembangan penyakit semakin kompleks dan semakin banyakmenuntut adanya pencegahan dan pengendalian penyakit secara lebihkomprehensif dan seksama. Penyebaran penyakit terutama penyakitpotensial wabah semakin cepat seiring dengan tingginya arus lalu lintas alatangkut, orang dan barang, menuntut adanya kewaspadaan melalui upayakarantina kesehatan. Untuk itu diperlukan adanya dasar hukum ataupengaturan yang memadai karena tindakan karantina kesehatan bersifatmultidisipliner dan multi sektoral. Kata "karantina" berasal dari bahasa latin "quarantum" yang berartiempat puluh. Ini berasal dari lamanya waktu yang diperlukan untuk menahankapal laut yang berasal dari negara tertular penyakit epidemis, seperti pes,demam kuning, dimana awak kapal dan penumpangnya dipaksa untuk tetaptinggal terisolasi diatas kapal yang ditahan dilepas pantai selama empat puluhhari, yaitu jangka waktu perkiraan timbulnya gejala penyakit yang dicurigai(Morschel, 1971). Definisi lain dari karantina adalah tempat dimana sebuah alat angkut(kapal laut atau pesawat udara) ditempatkan di pengisolasian ataupembatasan dalam perjalanan untuk mencegah agar suatu penyakit menular,serangga hama penyakit hewan dan lain-lain tidak menyebar. Suatu keadaandalam masa karantina adalah suatu tempat dimana orang, binatang atautanaman yang berpenyakit menular diisolasi, atau dalam keadaan tidak dapatmelakukan perjalanan. 5
  6. 6. Menurut IHR 2005, karantina adalah pembatasan kegiatan dan/ataupemisahan seseorang yang diduga terinfeksi penyakit meski belummenunjukkan gejala penyakit dan pemisahan alat angkut atau barang yangdiduga terkontaminasi dari orang dan atau barang lain sedemikian rupa untukmencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Dari beberapa pengertian tentang karantina diatas, yang dimaksuddengan pengertian karantina dalam naskah akademis ini mengacu pada IHR2005. Kata “sehat” menurut WHO adalah suatu kondisi sempurna secarafisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatanadalah suatu keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yangmemungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial danekonomis. Karantina kesehatan dimaksudkan untuk memperluas makna karantinadalam rangka melindungi kesehatan manusia dari penyakit menular danfaktor risiko kesehatan lainnya yang tidak hanya terbatas pada pintu masuktetapi juga meliputi karantina di wilayah terhadap upaya cegah tangkalpenyebaran masalah kesehatan dan/atau PHEIC. Karantina kesehatan bertujuan untuk mencegah dan/atau menangkaluntuk mengatasi timbulnya PHEIC, maka upaya karantina kesehatan di pintumasuk (pelabuhan, bandar udara, pos lintas batas darat) maupun wilayahmempunyai peranan sangat penting. Oleh karena itu Undang-UndangKarantina Kesehatan tidak bertentangan dengan produk hukum/ perundang-undangan lainnya. Adapun konsep karantina kesehatan ditujukan dalam rangkapenerapan IHR 2005 yang perlu mendapat perhatian dari perspektifpengamatan penyakit berupa surveilans epidemiologi, deteksi dini,pengendalian faktor risiko, respon cepat, tindakan karantina kesehatan dantindakan penyehatan di pintu masuk negara dan wilayah. Pelaksanaan karantina kesehatan meliputi:a. Dari dalam negeri ,diisyaratkan kemampuan utama surveilans, deteksi dini dan respon cepat mulai dari masyarakat s/d tingkat nasional. Apabila dijumpai penyakit atau kejadian yang berpotensi PHEIC 6
  7. 7. berdasarkan laporan dari masyarakat maka dilakukan penyelidikan epidemiologis dan respon cepat mulai tingkat puskesmas dan Kabupaten/Kota sampai tingkat pusat. Di tingkat pusat melakukan verifikasi dan koordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia. Di dalam proses respon cepat yang di atas dilakukan karantina rumah dan karantina wilayah serta isolasi bagi kasus. Tindakan itu didukung juga dengan tindakan di pintu keluar (bandar udara, pelabuhan, PLBD).b. Dari luar negeri, diisyaratkan kemampuan utama surveilans, deteksi dini dan respon cepat dimulai dari pintu masuk (bandar udara, pelabuhan, PLBD). Kegiatan yang dilakukan adalah surveilans rutin terhadap alat angkut, orang, barang dan lingkungan. Disamping surveilans rutin, juga harus memperhatikan informasi aktual tentang penyakit yang berpotensi PHEIC yang sedang berkembang di dalam dan luar negeri. Jika ditemukan indikasi maka dilakukan suatu respon/intervensi; antara lain berupa tindakan (tindakan karantina, tindakan isolasi, serta tindakan penyehatan). Upaya karantina kesehatan merupakan kegiatan pemisahanseseorang, barang, alat angkut yang patut diduga dan atau tersangka(suspek) dengan sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaranpenyakit atau kontaminasi. Upaya tersebut meliputi kegiatan: pembatasangerak terhadap orang, barang dan alat angkut, surveilans epidemiologipenyakit dan faktor risiko serta respon cepat, pelayanan kesehatan terbatasdan kegiatan penyehatan lingkungan.B. Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Tujuan dari karantina kesehatan adalah untuk mencegah, melindungidan mengendalikan penyebaran penyakit lintas negara tanpa menimbulkangangguan yang berarti bagi lalu lintas dan perdagangan internasional denganprinsip menghormati martabat, hak asasi dan kebebasan hakiki manusia.Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam pembuatan naskah akademik inimemuat asas-asas sebagai berikut: 1. Asas perikemanusiaan, berarti bahwa penyelenggaraan karantina kesehatan harus dilandasi atas perlindungan dan 7
  8. 8. penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan universal dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, bangsa, status sosial dan gender. 2. Asas manfaat, berarti bahwa penyelenggaraan karantina kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perlindungan kepentingan nasional dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Asas pelindungan, berarti bahwa penyelenggaran karantina kesehatan harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. 4. Asas tanggung jawab bersama, berarti bahwa penyelenggaraan karantina kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pihak-pihak yang terkait dengan kesehatan masyarakat. 5. Asas kesadaran dan kepatuhan hukum, berarti bahwa penyelenggaraan karantina kesehatan menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.C. Kondisi Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Hukum Yang Ada Dan Permasalahan Yang Timbul 1. Praktik Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Penyelenggaraan karantina kesehatan berdasarkan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2Tahun 1962 tentang Karantina Udara dilaksanakan di pintu masuk negarayaitu di pelabuhan dan di bandar udara. Pelaksanaan karantina laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1962 tentang Karantina Laut dilakukan oleh unit kerja KantorKesehatan Pelabuhan (KKP) sebagi salah satu Unit Pelaksana TeknisKementerian Kesehatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukancegah tangkal keluar masuknya penyakit karantina, seperti pes, kolera, yellowfever, cacar, demam bolak-balik, dan tipus bercak wabahi. 8
  9. 9. Upaya cegah tangkal tangkal tersebut dilaksanakan melalui tindakankekarantinaan dalam lingkup kepelabuhanan, termasuk daerah buffer danperimeter. Tindakan karantina yang dilaksanakan di lingkungan pelabuhanmencakup tindakan terhadap kapal beserta isinya dan daerah pelabuhanuntuk mencegah penjangkitan dan penjalaran karantina. Tindakan karantinaini dimaksudkan untuk memastikan apakah kapal beserta awaknya dan/ ataudaerah pelabuhan berada dalam karantina atau tidak. Disamping itu, upaya cegah tangkal dilakukan dalam rangkamencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular potensial wabahseperti penyakit karantina dimaksud diatas ke daerah atau wilayah diluarpelabuhan. Dalam rangka pelaksanaan kekarantinaan, baik karantina laut maupunkarantina udara, maka dalam salah satu pasal Undang-undang Kesehatantercantum kewajiban untuk mencegah penyakit menular dengan usahakarantina. Yang disebut dengan karantina adalah tindakan-tindakan untukmencegah penjalaran sesuatu penyakit yang dibawa oleh seorang yangmasuk wilayah Indonesia dengan alat-alat pengangkutan darat, laut, danudara.A. KARANTINA LAUT Pelaksanaan karantina laut berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dilakukan oleh unit kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan cegah tangkal keluar masuknya penyakit karantina, seperti pes, kolera, demam kuning, tipus, dan cacar serta demam bolak-balik (relapsing fever). 9
  10. 10. Penetapan penyakit dalam undang-undang tersebut menimbulkan kekakuan dalam penerapan dan pelaksanaan undang-undang karantina. Sementara itu beberapa penyakit telah hilang dari karantina, misalnya cacar, telah dieradikasi pada tahun 1974. Di samping itu berdasarkan perkembangan yang ada timbul pula penyakit baru misalnya SARS, Avian Influensa yang sangat potensial menyebar. Untuk itu diperlukan adanya upaya agar dalam ketentuan yang baru untuk mencegah kekakuan penetapan penyakit dalam ketentuan yang lebih rendah dari undang-undang agar mudah dilakukan penyempurnaan.Penegakan Hukum Pelanggaran dalam pelaksanaan karantina kesehatan masih banyak terjadi diantaranya tidak menaik turunkan isyarat karantina, menaik turunkan orang, barang sebelum dilakukan pemeriksaan karantina, pemalsuan dokumen. Hal ini melanggar ketentuan Pasal... Keadaan ini sangat berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang lebih luas.Hal ini disebabkan masih rendahnya sanksi atas pelanggaran tersebut, dalam UU hanya dikenakan sebesar Rp.Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dalam ketentuan yang baru agar pelaku pelanggaran karantina mempunyai efek menjerakan bagi pelakunya.Tindakan Karantina Di Pos Lintas darat 10
  11. 11. Dalam ketentuan karantina yang ada tindakan karantina hanya mencakup dipintu masuk dan keluar negara (Pelabuhan dan bandara), sementara perkembangan yang ada menuntut agar tindakan karantina di perluas pada wilayah dan pos lintas batas darat. Hal ini belum diatur dalam UU karantina yang ada. Untuk itu pada pengaturan UU Karantina yang akan datang perlu dicantumkan ketentuan mengenai tindakan karantina di wilayah dan poslintas darat.Zona Karantina LautDalam UU No.1/1962 dicantumkan adanya zona karantina laut untuk kapal yang berada dalam karantina. Hal ini tidak dapat diimplementasikan karena belum ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai keberadaan zona karantina.Untuk itu perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai zona karantina yang dapat diimplementasikan.Karantina WilayahBila terjadi adanya pandemi di suatu wilayah diperlukan adanya tindakan karantina pada wilayah yang bersangkutan agar tidak menyebar ke wilayah lain, sementara belum ada pengaturan untuk melakukan karantina terhadap wilayah yang terjangkit pandemi.Untuk itu diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan dan mekanisme, penetapan tindakan karantina wilayah, karena berhubungan pula dengan otonomi daerah. 11
  12. 12. Upaya cegah tangkal tersebut dilaksanakan melalui tindakan karantinadalam lingkup kepelabuhanan, termasuk daerah buffer dan perimeter.Tindakan karantina yang dilaksanakan di lingkungan pelabuhanmencakup tindakan terhadap kapal beserta isinya dan daerah pelabuhanuntuk mencegah penjangkitan dan penjalaran karantina. Tindakankarantina ini dimaksudkan untuk memastikan apakah kapal besertaawaknya dan/atau daerah pelabuhan berada dalam karantina atau tidak.Di samping itu, upaya cegah tangkal juga dilakukan dalam rangkamencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular potensial wabahseperti penyakit karantina dimaksud di atas ke daerah atau wilayah diluar pelabuhan, termasuk daerah buffer (daerah penyangga) danperimeter (daerah dalam radius tertentu di luar wilayah pelabuhan laut).Secara teknis, tindakan karantina mencakup upaya-upaya, sepertipelayanan dokumen kesehatan, pelayanan kesehatan (terbatas),surveilans epidemiologi atau pengamatan penyakit, pengendalian vektorpenyakit (nyamuk, lalat, kecoa, tikus), penyehatan lingkungan ataupengendalian faktor risiko, dan tindakan-tindakan lain yang dipandangperlu untuk mencegah penyebaran penyakit karantina.Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun1962 tentang Karantina Laut, landasan kerja karantina laut ditetapkandalam Peraturan dan/atau Keputusan Menteri Kesehatan, yang antaralain mengatur pedoman, prosedur kerja, kriteria, maupun mekanismekerja yang dipandang perlu untuk dilaksanakan oleh unit kerja kesehatanpelabuhan. 12
  13. 13. Dalam perkembangannya, kinerja karantina laut ini mengalami pasangsurut sejalan dengan situasi epidemiologi, berbagai produk hukum,organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, dan perubahan-perubahan eksternal di lingkungan pelabuhan maupun mitra kerja dalammelaksanakan karantina laut.Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan karantina laut yang dapatdiidentifikasi adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan karantina laut, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. 2. Perubahan organisasi dan tata kerja KementerianKesehatan selaku pembina teknis maupun perubahan organisasi dan tata kerja KKP selaku pelaksana karantina laut. 3. Belum optimalnya penerapan teknologi yang terkait dengan pelaksanaan karantina laut, baik teknologi informasi maupun teknologi untuk tindakan karantina. 4. Belum optimalnya kemampuan teknis SDM kesehatan pelabuhan laut dibandingkan dengan kemajuan teknologi kekarantinaan dan transisi epidemiologi penyakit serta faktor risikonya. 5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja sehingga menghambat pencapaian sasaran operasional kekarantinaan, seperti laboratorium lapangan, perlengkapan kerja, alat pelindung diri, instalasi isolasi, ambulans. 6. Masih rendahnya ketaatan pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan pelabuhan terhadap peraturan karantina laut yang 13
  14. 14. menyebabkan tindakan karantina belum dapat berjalan secara optimal.B. KARANTINA UDARA Pelaksanaan karantina udara berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara dilakukan oleh unit kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan cegah tangkal keluar masuknya penyakit karantina, seperti pes, kolera, demam kuning, tipus, dan cacar serta demam bolak-balik (relapsing fever). Upaya cegah tangkal tersebut dilaksanakan melalui tindakan karantina dalam lingkup pelabuhan udara, termasuk daerah buffer dan perimeter. Tindakan karantina yang dilaksanakan di lingkungan pelabuhan udara mencakup tindakan terhadap pesawat beserta isinya, termasuk awak pesawat, penumpang, dan barang/kargo, di daerah pelabuhan udara untuk mencegah penjangkitan dan penjalaran karantina. Tindakan karantina ini dimaksudkan untuk memastikan apakah pesawat beserta isinya, termasuk awak, penumpang, kargo, dalam kondisi terjangkit atau tidak guna memastikan apakah daerah pelabuhan udara berada dalam karantina atau tidak. Di samping itu, upaya cegah tangkal juga dilakukan dalam rangka mencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular potensial wabah seperti penyakit karantina dimaksud di atas ke daerah atau wilayah di luar pelabuhan udara, termasuk daerah buffer (daerah penyangga) dan 14
  15. 15. perimeter (daerah dalam radius tertentu di luar wilayah pelabuhanudara).Secara teknis, tindakan karantina mencakup upaya-upaya, sepertipelayanan dokumen kesehatan, pelayanan kesehatan (terbatas),surveilans epidemiologi atau pengamatan penyakit, pengendalian vektorpenyakit (nyamuk, lalat, kecoa, tikus), penyehatan lingkungan ataupengendalian faktor risiko, dan tindakan-tindakan lain yang dipandangperlu untuk mencegah penyebaran penyakit karantina.Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun1962 tentang Karantina Udara, landasan kerja karantina udaraditetapkan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Menteri Kesehatan,yang antara lain mengatur pedoman, prosedur kerja, kriteria, maupunmekanisme kerja yang dipandang perlu untuk dilaksanakan oleh unitkerja kesehatan pelabuhan.Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan karantina udara yang dapatdiidentifikasi adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan karantina udara, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. 2. Belum optimalnya penerapan teknologi yang terkait dengan pelaksanaan karantina udara, baik teknologi informasi maupun teknologi untuk tindakan karantina. 15
  16. 16. 3. Belum optimalnya kemampuan teknis SDM kesehatan pelabuhan udara dibandingkan dengan kemajuan teknologi kekarantinaan dan transisi epidemiologi penyakit serta faktor risikonya. 4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja sehingga menghambat pencapaian sasaran operasional kekarantinaan, seperti laboratorium lapangan, perlengkapan kerja, alat pelindung diri, instalasi isolasi, ambulans. 5. Masih rendahnya ketaatan pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan pelabuhan udara terhadap peraturan karantina udara yang menyebabkan tindakan karantina belum dapat berjalan secara optimal. 6. Belum ada penetapan zona karantinaDalam perkembangannya, khususnya berkait dengan transisi epidemiologipenyakit, kemajuan teknologi transportasi, migrasi penduduk, perdaganganantar negara maupun antar wilayah, serta produk-produk hukum, baik dalamlingkup nasional maupun internasional, berpengaruh terhadap kinerjakarantina kesehatan.Oleh karena itu, tindakan karantina kesehatan mengalami perubahan dariupaya cegah tangkal terhadap penyakit karantina menjadi upaya-upayakesehatan yang terkait dengan kedaruratan kesehatan yang meresahkandunia (PHEIC).Dengan pesatnya perkembangan transportasi laut dan udara, kiranya dapatdipahami bahwa perlu dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tindakan karantina, 16
  17. 17. baik di lingkungan pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Diharapkanperubahan peraturan perundang-undangan ini memberikan lingkup yang lebihluas dan komprehensif, tidak hanya mencakup tindakan karantina yangberkaitan dengan penyebaran penyakit, tetapi juga berbagai permasalahankesehatan yang menjadi perhatian bahkan keresahan dunia.Beberapa hal yang dipandang perlu untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang, antara lain sebagai berikut.1. Lingkup penyakit karantina diperluas menjadi PHEIC.2. Area tindakan karantina diperluas tidak hanya dalam wilayah pelabuhan laut dan pelabuhan udara (bandar udara), tetapi juga mencakup wilayah lingkungan pemukiman, lintas batas darat, serta lingkungan khusus (asrama militer, lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren, dsb).3. Penggerakkan sumber daya diperluas tidak hanya pada sektor pemerintah, tetapi juga mencakup kemitraan dengan masyarakat, LSM, swasta, dan lembaga internasional.4. Memperhitungkan perkembangan dan kemajuan teknologi, seperti teknologi kesehatan, sarana transportasi, baik laut, darat, maupun udara, dan teknologi informasi.5. Memberikan jaminan perlindungan terhadap petugas maupun pihak-pihak terkait (stakeholders) dengan tindakan karantina.6. Memberikan peluang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan kekarantinaan serta memuat sanksi, baik administrasi maupun pidana. 17
  18. 18. 7. Diupayakan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang bersifat final dan mengurangi amanat untuk penyusunan peraturan pelaksanaan, seperti PP, Perpres, maupun Permen. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a. pengawasan kapal atau pesawat beserta muatannya dalam karantina yang datang dari luar negeri; b. pengawasan kapal atau pesawat beserta muatannya dalam karantina yang datang dari pelabuhan terjangkit penyakit karantina di wilayah dalam negeri; c. pengawasan penyakit karantina; d. pengawasan dan penerbitan dokumen kesehatan kapal dan pesawat; e. tindakan khusus terhadap penyakit karantina; f. penegakan hukum karantina.Pengawasan kapal bertujuan untuk melihat ada atau tidak adanya faktorrisiko kesehatan yang dapat menimbulkan penyakit atau masalah kesehatandi atas kapal. Pengawasan dilakukan dengan cara : untuk kapal yang datangdari luar negerinotePermasalahan yang dihadapi terkait dengan implementasi peraturankarantina;1. jenis penyakit karantina yang diawasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebijakan internasional.2. belum ada penetapan zona karantina;3. banyaknya pelanggaran ketentuan karantina;4. terjadinya perubahan dokumen kesehatan dalam rangka perjalanan internasional;ad 1. 18
  19. 19. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut danUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, penyakitkarantina disebutkan secara limitatif yaitu : pes, kolera, yellow fever, cacar,demam balik-balik, dan tipus bercak wabahi. Upaya karantina kesehatan yang dilaksanakan meliputi kegiatansurveilans epidemiologi, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, respon cepat,tindakan karantina dan tindakan penyehatan.C.1. Upaya Karantina Kesehatan di Pintu Masuk. Kegiatan Upaya Karantina kesehatan di Pintu Masuk meliputi :C.1.1. Kegiatan Kekarantinaan dan Surveilans EpidemiologiC.1.1.1. Sasaran Sasaran upaya karantina ditujukan terhadap alat angkut, orang danbarang yang diduga terpapar penyebab penyakit dan/atau faktor risiko yangbisa menimbulkan PHEIC. Sebagai contoh, barang yang diduga terpaparmisalnya makanan yang tercemar kuman penyakit, zat radioaktif, limbahbahan berbahaya, produk dari bahan kulit atau tulang yang mengandunganthrax dan lainnyaC.1.1.2. Pemeriksaan Karantina Adalah suatu tindakan dari petugas karantina untuk menentukankeadaan sehat atau terjangkitnya suatu alat angkut, orang dan barang dipelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat (PLBD).C.1.1.3. Kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan respon cepat a. Penemuan penyakit/ kejadian yang bisa menimbulkan PHEIC Penemuan penderita dilakukan pada saat kedatangan/ keberangkatan di pelabuhan/ bandar udara/ pos lintas batas darat. Perhatian khusus 19
  20. 20. perlu diberikan terhadap pendatang atau yang berangkat, berasal dari daerah terjangkit penyakit yang dapat menyebabkan PHEIC baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk tindakan isolasi bagi kasus suspek, kasus konfirmasi serta tindakan Karantina bagi orang yang diduga terpapar. b. Pengamatan faktor risiko Meliputi pengamatan terhadap air, makanan dan minuman, udara, tanah, bangunan, limbah padat, cair, gas, radiasi, vektor dan binatang penular penyakit lainnya. c. Penyelidikan epidemiologi Penyelidikan epidemiologi bertujuan untuk mengetahui virulensi, distribusi penyakit yang dapat menyebabkan penyakit/kejadian PHEIC melalui pemeriksaan fisik dan/atau klinis, dan laboratorium terhadap penderita maupun tersangka. Setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi segera dilakukan penanggulangan dalam bentuk preventif, kuratif, promotif dan rehabilitatif. d. Pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan merupakan kegiatan elementasi dalam pengamatan yang harus dikerjakan dengan ketelitian dan kecepatan yaitu adanya keharusan untuk menyampaikan laporan dalam waktu kurang dari 24 jam bila seorang telah mengetahui adanya peristiwa penyakit yang dapat menyebabkan PHEIC. e. Penyebarluasan informasi Penyebarluasan informasi bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dari semua pihak yang berkepentingan dengan menggunakan alat komunikasi cepat, misalnya fax, radio, internet dan mass media.C.1.1.4. Pengawasan Lalu Lintas Barang 20
  21. 21. Di tujukan kepada sediaan farmasi dan alat kesehatan, makananminuman, produk biologi, bahan-bahan berbahaya, bahan lainnya yang dapatmenimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan, yang dilakukan melalui :• pemeriksaan dokumen kesehatan;• pemeriksaan fisik;• pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium. Gangguan kesehatan yang disebabkan masuknya/ datangnya barangproduk biologi dan limbah melalui pelabuhan, bandar udara dan pos lintasbatas yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan misalnya: makanantercemar kuman penyebab penyakit, zat radioaktif, limbah bahan berbahayayang tidak terlindungi dengan benar. Hal-hal tersebut di atas telah di atur rambu-rambu pengamanannya,sebagaimana kesepakatan didalam Konvensi Bassel tahun 1989 yangdengan tegas melarang perpindahan limbah antar negara dengan alasanapapun. Namun pada kenyataannya dilapangan dapat terjadi dan telah terjadiimpor limbah B3 baik secara terang-terangan maupun denganmenyusupkannya dalam barang atau produk impor lainnya. Melihat situasi tersebut di atas, bila impor B3 tidak diatur dalamundang-undang serta tidak adanya kewenangan terhadap petugas karantinakesehatan dalam pengawasan barang impor tersebut, maka barang-barangtersebut akan mudah masuk oleh karena keuntungan sesaat atau individunamun pada akhirnya sangat berdampak buruk pada kesehatan masyarakatdan membahayakan negara.C.1.2. Karantina Kesehatan di bidang Kesehatan Lingkungan Upaya karantina kesehatan dibidang kesehatan lingkungan adalahupaya kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatanyang optimal dengan mengupayakan lingkungan yang bebas dari faktor risikoyang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. 21
  22. 22. Sasaran karantina kesehatan di bidang kesehatan lingkunganditujukan pada kesehatan alat angkut, lingkungan pelabuhan/ bandar udara/Pos Lintas Batas Darat, wilayah terjangkit dan lingkungan kerja. Kegiatan karantina kesehatan di bidang kesehatan lingkungan meliputi:surveilans kesehatan lingkungan, pengawasan kualitas air, pengawasankualitas udara, pengawasan hygiene dan sanitasi makanan dan minuman,penyehatan bangunan dan tempat-tempat umum, pengelolaan limbah (padat,cair, gas), pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pengamananradiasi dan pengamanan pestisida. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkanfaktor risiko dan mencegah kemungkinan menjadi reservoir penyebaranpenyakit yang dapat menyebabkan PHEIC.Upaya karantina kesehatan dibidang kesehatan lingkungan meliputi :• pengawasan kualitas air bersih dan pengelolaan air limbah di alat angkut, pelabuhan/ bandar udara/ Pos Lintas Batas darat, lingkungan kerja, dan wilayah terjangkit;• pengawasan kualitas udara di alat angkut, pelabuhan/ bandar udara/ Pos Lintas Batas dan lingkungan kerja;• pengawasan hygiene dan sanitasi pengolahan, penyimpanan, pengemasan dan penyajian makanan minuman agar memenuhi syarat kesehatan;• pengawasan penyehatan bangunan agar tidak menjadi reservoir bagi kuman atau vektor penyakit;• pengawasan pengelolaan limbah (padat, cair dan gas) agar tidak mencemari lingkungan;• pengendalian vektor untuk mencegah perkembangbiakan vektor penular penyakit yang dapat menyebabkan PHEIC, baik di alat angkut, pelabuhan/ bandar udara/ pos lintas batas, dan wilayah terjangkit.• Pengamanan pestisida untuk mencegah terjadinya pencemaran.• Pengawasan bahan bahan yang mengandung radiasi..C.1.3 Karantina Kesehatan Dibidang Pelayanan Medis Upaya pelayanan medis di pintu masuk pada dasarnya adalah dalamrangka kewaspadaan dini melalui deteksi penyakit yang berpotensi PHEIC 22
  23. 23. dan pemberian vaksinasi yang ditujukan pada seluruh pelaku perjalanan yaitupenumpang, awak alat angkut, masyarakat pelabuhan/ bandar udara/ poslintas batas darat dengan memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratifdan rujukan. Pengobatan terhadap penderita penyakit yang dapat menyebabkanPHEIC, dilakukan untuk mencegah penyebaran melalui pengobatan penderitadan sistem perawatan paripurna serta menggunakan fasilitas rujukan yangtepat. Rumah Sakit rujukan melakukan upaya pemulihan kesehatan sertapencegahan penyebaran penyakit yang dapat menyebabkan PHEIC.C.2. Wilayah yang berpotensi atau sedang terjadi episenter PHEIC Untuk mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi PHEIC darisuatu wilayah episenter PHEIC ke wilayah lain perlu dilakukan upayapembatasan masyarakat yang berada di wilayah tersebut dengan berbagaikegiatan, antara lain: tindakan karantina rumah, karantina wilayah yangdidalamnya mencakup pembatasan kegiatan sosial berskala besar, peliburansekolah dan penutupan pasar, penyehatan lingkungan serta dekontaminasipada alat angkut, barang di wilayah episenter PHEICA. Persyaratan Pintu Masuk Dalam Bidang Kesehatan Upaya karantina kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah dan ataumasyarakat untuk mencegah keluar masuknya PHEIC, penyakit menulartertentu dan gangguan kesehatan. Untuk itu pemerintah menjaminterselenggaranya :a. Kegiatan karantina kesehatan berupa pemeriksaan dan pembatasan gerak terhadap orang, barang, dan alat angkut;b. Kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan respon cepat;c. Kegiatan pelayanan kesehatan terbatas;d. Kegiatan penyehatan lingkungan. 23
  24. 24. Menteri menetapkan kelembagaan/ organisasi dan tata kerja unitpelaksana karantina kesehatan dan menetapkan persyaratan ketenagaanserta perlengkapan perorangan (DSPP) dan perlengkapan organisasi (POP). Pemerintah menetapkan standar operasional kegiatan karantinakesehatan serta menyiapkan fasilitas penyelenggaraan upaya karantinakesehatan yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, alat transport rujukan,alat komunikasi cepat, laboratorium, alat medis, alat non medis, dan fasilitaskesehatan lainnya, sesuai dengan standar Ilmu Pengetahuan dan Teknologiyang dipergunakan secara Internasional. Dalam hal ini, pengelola pelabuhandan penanggung jawab alat angkut wajib memfasilitasi kegiatan tersebut. Petugas karantina kesehatan melakukan pengawasan terhadapkegiatan karantina kesehatan dalam perencanaan, pelaksanaan danpelaporan kegiatan. Guna pemeriksaan dan pengawasan tersebut parapengelola pelabuhan harus menyiapkan dokumen/laporan untuk diperiksaoleh petugas karantina kesehatan. Dokumen mengenai fasilitas kesehatandiperiksa berkala oleh pejabat karantina kesehatan dan dokumendimutakhirkan setiap tahun untuk mengetahui perkembangannya.E. Upaya Pengawasan Terhadap Orang, Barang dan Alat Angkut Di Pintu MasukE.1. Bandar Udara1. Pada Saat Keberangkatana. Pada Bandar udara Sehata.1. Pengawasan orang 24
  25. 25. • Semua penumpang dan crew yang akan melakukan perjalanan Internasional ke negara terjangkit harus diberikan vaksinasi dan/atau profilaksis yang dibuktikan melalui dokumen karantina kesehatan berupa International Certificate of Vaccination or prophylaxis yang disyaratkan oleh IHR (2005) dan negara tujuan. • Bagi penumpang dan crew yang sakit harus memiliki surat keterangan kesehatan laik terbang yang dikeluarkan oleh dokter karantina kesehatan di bandar udara untuk mengidentifikasi apakah berpenyakit menular atau tidak. • Petugas karantina kesehatan mencegah keberangkatan penumpang dan crew yang berpotensi menyebabkan PHEIC dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, tatalaksana kasus, tindakan karantina, rujukan dan isolasi.a.2. Pengawasan barang • Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang yang dibawa oleh pelaku perjalanan, terutama barang yang mempunyai faktor risiko sumber penularan penyakit atau kejadian PHEIC. • Petugas karantina kesehatan melakukan pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Alat Kesehatan serta Bahan Adiktif lainnya (OMKABA) bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan OMKABA dan pemeriksaan fisik • Petugas Karantina Kesehatan bekerjasama dengan Bea Cukai menolak keluarnya OMKABA yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Apabila memenuhi syarat kesehatan maka petugas Karantina Kesehatan menerbitkan sertifikat kesehatan ekspor OMKABA. • Selain itu petugas karantina kesehatan juga melakukan pemeriksaan dokumen penyebab kematian jenazah yang akan diangkut melalui pesawat. Apabila memenuhi syarat kesehatan 25
  26. 26. maka petugas karantina kesehatan menerbitkan surat keterangan kesehatan angkut jenazah.a.3. Pengawasan pesawat • Semua pesawat yang berangkat untuk perjalanan Internasional harus menunjukkan dokumen karantina kesehatan pesawat yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Dokumen karantina kesehatan pesawat meliputi Aircraft General Declaration of Health (berisi daftar nama penumpang dan crew serta bandar udara tujuan), Sertifikat Sanitasi Pesawat ( berisi keterangan tentang kualitas kebersihan pesawat serta tidak adanya tanda-tanda kehidupan serangga serta vektor), Sertifikat Disinseksi Pesawat (berisi keterangan yang menyatakan bahwa pesawat tersebut telah dilakukan hapus serangga), sertifikat P3K (berisi keterangan kelengkapan standar P3K di pesawat). • Petugas karantina kesehatan mencegah keberangkatan pesawat yang didalamnya terdapat agent (kuman) atau vektor yang dapat menyebabkan PHEIC. • Dalam melaksanakan pencegahan masuknya penyakit menular atau PHEIC kedalam pesawat maka perlu dilakukan pemeriksaan dan hygiene dan sanitasi makanan minuman, air bersih dan lain-lain. b. Pada Bandar Udara yang Mempunyai Akses dengan Wilayah Episenter PHEIC • Petugas karantina kesehatan mencegah keluarnya orang, barang dan alat angkut yang berasal dari wilayah yang memiliki akses episenter PHEIC di pintu masuk wilayah bandar udara bekerjasama dengan TNI dan POLRI serta sekuriti bandar udara. • Jika ditemukan orang yang berasal dari wilayah episenter PHEIC tapi tidak memiliki gejala klinis (terpapar penyebab PHEIC) maka dilakukan tindakan karantina selama dua kali masa inkubasi 26
  27. 27. terhadap orang yang berasal dari episenter PHEIC di wilayah bandar udara. • Jika ditemukan kasus/suspek yang mengarah ke penyakit penyebab PHEIC maka orang tersebut dilakukan tindakan isolasi/ dirujuk ke Rumah Sakit. • Terhadap alat angkut dan barang yang berasal dari episenter PHEIC tidak diperbolehkan memasuki wilayah bandar udara, dan terhadap alat angkut/barang tersebut dilakukan disinfeksi sebelum dikembalikan. • Terhadap penumpang yang sehat bukan berasal dari episenter PHEIC maka penumpang diperbolehkan melanjutkan perjalanan dengan membawa Health Alert Card (kartu kewaspadaan kesehatan) setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di pintu masuk area non publik.2. Dalam Perjalanan • Orang sakit tersangka PHEIC yang dijumpai dalam perjalanan penerbangan, wajib dilaporkan melalui radio komunikasi kepada otoritas bandar udara tujuan. • Dibandar udara tujuan, pesawat tersebut ditempatkan pada parkir khusus area/zona karantina • Petugas karantina kesehatan dapat melakukan pemeriksaan medis dan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan seperti menurunkan penderita dari pesawat, memberi pengobatan serta merujuknya ke Rumah Sakit serta melakukan tindakan penyehatan terhadap pesawat dan barang sesuai dengan indikasi penyakit.3. Pada Saat Kedatangana. Dari Bandar Udara Sehata.1. Pengawasan Orang• Semua penumpang dan crew yang datang dari perjalanan Internasional dilakukan pengamatan fisik secara visual. Bagi penumpang dan crew yang 27
  28. 28. sakit dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di Poliklinik Karantina Kesehatan.a.2. Pengawasan Barang• Petugas karantina kesehatan melakukan pengawasan OMKABA impor bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan OMKABA serta pemeriksaan fisik. Apabila memenuhi syarat kesehatan maka Petugas Karantina Kesehatan menerbitkan sertifikat kesehatan OMKABA tersebut.• Jika OMKABA tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan maka petugas karantina kesehatan bekerjasama dengan Bea Cukai melakukan penolakan masuknya OMKABA tersebut atau melakukan tindakan pemusnahan OMKABA.• Selain itu petugas karantina kesehatan juga melakukan pengawasan lalu lintas jenazah di bandar udara melalui pemeriksaan dokumen penyebab kematian jenazah. Bila kematian bukan oleh penyakit menular maka petugas karantina kesehatan memberikan surat keterangan kesehatan ijin mengeluarkan jenazah dari bandar udara.a.3. Pengawasan pesawat• Semua pesawat yang datang dari perjalanan Internasional harus menunjukkan dokumen karantina kesehatan pesawat yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.• Dokumen karantina kesehatan pesawat berupa Aircraft General Declaration of Health (Gendec), untuk mengetahui apakah di pesawat terdapat penumpang/crew yang sakit, Serifikat P3K, Sertifikat Sanitasi Pesawat dan Sertifikat Disinseksi Pesawat.• Semua penumpang dan crew yang datang dari perjalanan Internasional dilakukan pengamatan fisik secara visual. Bagi penumpang dan crew yang sakit dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di poliklinik Karantina Kesehatan 28
  29. 29. b. Dari Bandar Udara yang Mempunyai Akses dengan Wilayah Episenter PHEIC Apabila masih sebatas episenter maka pengawasan kedatangan yangdilaksanakan di bandara ditujukan terhadap semua alat angkut yang berasaldari bandara yang punya akses langsung terhadap wilayah episenter. Teknispengawasannya sifatnya mendukung/memperkuat pengawasan yang telahdilaksanakan di bandara asal.Bentuk kegiatannya :• Pilot memberitahukan kepada ATC (air traffic control) tentang kondisi pesawat, selanjutnya informasi ini diteruskan ke AOC (airline organizing committee) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).• Pesawat diperbolehkan parkir di tempat yang telah ditentukan• Petugas KKP yang ada di bandar udara dengan menggunakan APD lengkap naik ke atas pesawat untuk memeriksa penumpang dan crew, apakah ada penumpang dan crew sakit secara visual dan memeriksa dokumen General Declaration.b.1. Jika tidak ada penumpang dan crew yang terlihat sakit,• Penumpang dan crew turun ke ruang tunggu yang telah ditentukan yang terisolir dari area publik untuk dilakukan screening dengan menggunakan alat pemindai suhu/thermal scanner dan pemeriksaan HAC yang sudah dibagikan dibandara asal. Apabila ada penumpang dan crew yang tidak memiliki HAC maka dibagikan HAC untuk diisi oleh penumpang dan crew.• Seluruh penumpang harus tetap berada di ruang tunggu tersebut sampai pemeriksaan terhadap seluruh penumpang dan pemeriksaan di poliklinik karantina kesehatan selesai.• Bila ada yang terdeteksi suhu tubuhnya >38 0C maka orang tersebut langsung dibawa ke poliklinik karantina kesehatan untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik dan bila : 29
  30. 30. a. Tidak dinyatakan suspek • Pasien tersebut diobati sesuai penyakitnya, bila perlu dirujuk ke RS • Seluruh penumpang di ruang tunggu diperbolehkan melanjutkan perjalanan. b. Dinyatakan suspek • Bila ternyata suspek , maka kasus suspek tersebut di rujuk ke RS Rujukan, barang yang dibawa dilakukan tindakan disinfeksi. • Seluruh penumpang yang di ruang tunggu dilakukan tindakan karantina di asrama karantina 2 (dua) kali masa inkubasi dan diberi profilaksis selama 20 hari sampai ada hasil laboratorium pasien tersebut, bila ternyata bukan penyakit yang berpotensi PHEIC maka perlakuan karantina dihentikan termasuk pemberian profilaksis dihentikan, dan diperbolehkan melanjutkan perjalanan. • Tetapi bila hasil laboratorium positif (konfirm) penyakit PHEIC maka karantina diteruskan sampai 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis dilanjutkan sampai 20 hari. • Walaupun hal ini kemungkinan kecil sekali mengingat sudah dilaksanakan screening di lini 1 dan 2, tetap harus dilakukan screening sesuai SOP.b.2. Jika ada penumpang dan crew yang terlihat sakit dan/atau diduga suspek di pesawat• Penumpang dan crew yang diduga suspek dipakaikan masker oleh pramugari, kemudian dibawa ke poliklinik karantina kesehatan, apabila dari pemeriksaan dinyatakan suspek pandemi, maka pasien tersebut dirujuk ke RS rujukan.• Setelah seluruh penumpang lainnya turun ke ruang tunggu khusus yang terisolir dari area publik, pesawat dan seluruh barang dilakukan tindakan disinfeksi.• Seluruh penumpang dilakukan tindakan karantina di asrama karantina dan diberi profilaksis selama 20 hari sampai ada hasil laboratorium pasien suspek, bila ternyata bukan influenza pandemi maka perlakuan karantina terhadap seluruh penumpang dihentikan 30
  31. 31. termasuk pemberian profilaksis dihentikan, diperbolehkan melanjutkan perjalanan.• Tetapi bila hasil laboratorium positif (konfirm) maka karantina diteruskan sampai 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis dilanjutkan sampai 20 hari.• Hal ini kemungkinan kecil sekali mengingat sudah dilaksanakan screening di lini 1 dan 2.• Seluruh petugas yang melaksanakan tindakan kekarantinaan diberikan profilaksis selama 20 hari.• Seluruh petugas yang bertugas menggunakan APD lengkap. Tindakan Terhadap penumpang dan crew Sehat, barang dan pesawat• Pesawat yang datang dari bandar udara yang mempunyai akses dengan wilayah episenter PHEIC harus diparkir di tempat khusus (Zona Karantina) di bandar udara• Petugas Karantina Kesehatan mengarahkan penumpang yang sehat untuk turun melewati jalur yang telah ditentukan. Terhadap para penumpang tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan kartu kewaspadaan yang telah dibagikan di bandar udara sebelumnya.• Bila ditemukan kasus suspek PHEIC maka penumpang langsung dibawa ke poliklinik khusus Karantina Kesehatan untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit rujukan.• Penumpang yang berada di 3 baris kiri, kanan, belakang dan depan yang suspek PHEIC didalam pesawat dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa inkubasi di asrama karantina dan pemberian profilaksis sampai 20 hari.• Sedangkan penumpang lain yang berada dalam satu pesawat dipersilakan melanjutkan perjalanan setelah diberikan HAC serta diberikan pengarahan mengenai penyakit tersebut.• Setelah seluruh crew dan penumpang turun dari pesawat dilakukan tindakan penyehatan terhadap pesawat dan barang sesuai prosedur desinfeksi, disinseksi dan fumigasi pesawat. 31
  32. 32. c. Dari Bandar Udara yang Daerah/Wilayahnya Terjangkit PHEIC Apabila suatu negara sudah dinyatakan terjangkit PHEIC (bukanepisenter) maka semua alat angkut berikut penumpang dan barangseharusnya tidak boleh keluar dari negara tersebut, tetapi hal ini tergantungdari negara yang bersangkutan. Untuk mencegah penyebaran PHEIC masukke Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh pintu masuk negara(Pelabuhan, bandar udara, PLBD) harus melakukan pengawasan terhadapsemua alat angkut dari negara terjangkit tersebut. Mekanismepengawasannya pada prinsipnya sama dengan pengawasan kedatangan dariBandar Udara yang mempunyai akses dengan wilayah episenter PHEIC,namun perlakuan terhadap semua pelaku perjalanan dari Bandar Udara yangdaerah/wilayahnya terjangkit PHEIC langsung dilakukan tindakan karantinatanpa melihat status kesehatan mereka.Langkah- langkah kegiatan • Pilot memberitahukan kepada ATC tentang kondisi pesawat, selanjutnya informasi ini diteruskan ke AOC dan KKP. • Pesawat diperbolehkan parkir di tempat yang telah ditentukan yaitu zona karantina dan berada dalam tindakan karantina. • Kemudian Petugas KKP yang ada dibandara dengan menggunakan APD lengkap naik ke atas Pesawat untuk memeriksa penumpang dan CREW, apakah ada penumpang dan crew sakit secara visual dan memeriksa dokumen General Declaration. • Penumpang dan crew turun untuk dilakukan tindakan karantina di asrama karantina selama 2 kali masa inkubasi dan diberi profilaksis 20 hari • Bila selama di asrama karantina ditemukan kasus suspek, kasus suspek tersebut dirujuk ke RS rujukan, dan bila kasus suspek dan ternyata hasil laboratoriun ternyata positip (konfirm), maka berahkirnya masa karantina ialah sampai 2 kali masa inkubasi terhitung dari kasus konfirm terakhir. • Seluruh petugas yang bertugas menggunakan APD lengkap. 32
  33. 33. E.2. Pelabuhan Laut1. Pada Saat Keberangkatana. Pada Pelabuhan Laut Sehat• Kegiatan yang dilakukan pada pelabuhan sehat adalah pemeriksaan rutin kekarantinaan untuk melihat kelengkapan dokumen karantina kesehatan kapal, yang merupakan indikator tentang faktor risiko di Kapal dan dasar sebagai pertimbangan utama untuk diberikannya Surat Izin Karantina Kesehatan Berlayar (Port Health Quarantine Clearance 9PHQC)). Kapal yang akan berangkat terlebih dahulu harus melengkapi dokumen karantina kesehatan yang lengkap dan masih berlaku.• Dokumen tersebut adalah Ship Sanitation Exemption Control Certificate (SSCEC) / Ship Sanitation Control Certificate (SSCC), One Month Extention Certificate, Sailling Permit, Buku Kesehatan Kapal, Health Alert Card (HAC), International Certificate of Vaccination or Prophylaxis, Cargo list, Sertifikat P3K Kapal, General Nil List.• Petugas Karantina Kesehatan memeriksa segala dokumen karantina kesehatan kapal dan mencegah pemberangkatan suatu kapal yang tidak mempunyai dokumen tersebut. Jika diminta, diberikan surat keterangan perihal tindakan yang dilakukan terhadap kapal.• Tindakan karantina mencakup pemeriksaan dan segala usaha penyehatan terhadap kapal, bagasi, muatan barang, hewan dan tanaman.• Surat pos, buku-buku dan barang cetakan lainnya dibebaskan dari segala usaha penyehatan, kecuali paket yang mencurigakan.• Selanjutnya untuk memantau keadaan yang berpotensi PHEIC pada saat keberangkatan dilakukan Surveilans rutin terhadap orang, alat angkut, dan barang. 33
  34. 34. b. Pada Pelabuhan Laut yang mempunyai akses dengan wilayah episenter PHEIC • Petugas dalam melakukan pemeriksaan wajib menggunakan APD lengkap dan diberikan profilaksis. • Petugas karantina kesehatan mencegah keluarnya orang, barang dan alat angkut yang berasal dari wilayah episenter PHEIC di pintu masuk wilayah pelabuhan laut bekerjasama dengan TNI dan POLRI serta keamanan pelabuhan laut. • Bila ditemukan orang yang akan berangkat berasal dari wilayah penanggulangan episenter maka dilakukan tindakan pengembalian dengan menggunakan APD. • Pengembalian Kendaraan (Mobil, motor, truk, kontainer) dan barang yang berasal dari wilayah penanggulangan episenter terlebih dahulu harus dilakukan tindakan disinfeksi oleh petugas Karantina kesehatan • Bila ditemukan orang yang dalam 7 (tujuh) hari terakhir pernah mengunjungi wilayah episenter, tetapi tidak berasal dari wilayah penanggulangan maka orang tersebut harus di karantina selama 2 kali masa inkubasi. Tempat karantina (asrama karantina) berada di wilayah Pelabuhan Laut. • Berkaitan dengan kasus suspek Ada tiga kriteria : 1. Dapat berangkat dengan membawa HAC bila : a. Tidak kontak/ dalam 7 hari tidak berada di wilayah episenter penanggulangan PHEIC dan b. Tidak sebagai kasus suspek 2. Dilakukan tindakan karantina bila : a. Riwayat kontak/ dalam 7 hari berada di wilayah episenter penanggulangan PHEIC dan b. tidak sebagai kasus suspek 3. Dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan bila ditemukan sebagai kasus suspek • Petugas Karantina Kesehatan : - Melakukan penyelidikan epidemiologis terhadap pelaku perjalanan; 34
  35. 35. - Memberikan informasi kepada pelaku perjalanan tentang kondisi yang terjadi; - Melakukan pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan; - Pemeriksaan suhu badan; - Membagikan HAC• Penumpang dan/atau awak kapal yang panas dan sakit ditunda keberangkatannya untuk diperiksa dulu di poliklinik karantina kesehatan. Dan bisa diberangkatan jika setelah diperiksa oleh dokter karantina kesehatan dan hasilnya dinyatakan tidak menunjukan adanya indikasi sebagai kasus suspek.• Terhadap penumpang yang sehat bukan berasal dari episenter PHEIC maka penumpang diperbolehkan melanjutkan perjalanan dengan membawa kartu kewaspadaan dini (HAC) setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di pintu masuk area non publik pelabuhan. Kegiatan dalam asrama karantina:• Petugas karantina kesehatan memantau suhu tubuh calon penumpang 3 kali dalam sehari• Jika suhu tubuhnya >38 ºC langsung dirujuk ke Rumah sakit rujukan dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular• Selama masa dalam karantina calon penumpang dilarang menerima kunjungan dan meninggalkan asrama karantina sampai masa karantina selesai (2 kali masa inkubasi penyakit)• Lamanya masa karantina 2 kali masa inkubasi penyakit• Orang yang dikarantina diberikan propilaksis selama 20 hari Standar Asrama karantina :• Terdapat minimal 5 kamar yang dilengkapi dengan tempat tidur dengan udara sejuk.• Ada fasilitas kamar mandi, cuci tangan dan perlengkapan lainnya• Ada ruangan dokter dan perawat yang terpisah dengan calon penumpang, Awak kapal yang dikarantina 35
  36. 36. • Setiap pelabuhan wajib memiliki asrama karantina kesehatan • Lokasi asrama karantina kesehatan berada dalam wilayah pelabuhan yang terpisah dengan tempat umum/are publik2. Dalam Perjalanan Orang/pelaku perjalanan yang berada di atas kapal yang sedangberlayar melalui suatu terusan di Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia dapat dianggap sama dengan singgah di pelabuhan yang terdekatdari selat/terusan tersebut. Jika kapal yang melalui selat membawa penderita PHEIC maka unitkarantina kesehatan setempat melakukan upaya karantina kesehatan sesuaidengan prosedur dibawah ini :a. Nahkoda kapal laut tersebut wajib melaporkan melalui radio komunikasi cepat, kepada instansi karantina kesehatan terdekat bila di dalam kapal terdapat penderita dan/atau tersangka PHEIC.b. Kapal berada dalam karantina (lepas jangkar di zona karantina)c. Kapal harus menaikan isyarat karantina menyampaikan permohonan untuk memperoleh suatu izin karantina atau memberitahukan suatu keadaan kapal dengan suatu isyarat karantina: 1. Pada siang hari dengan menaikkan Bendera Q (warna kuning) diatas panji pengganti ke satu (Kapal saya tersangka) atau Bendera Q diatas bendera L (Kapal saya terjangkit). 2. Pada malam hari dua lampu putih yang satu ditempatkan di atas yang lain dengan jarak 2 meter yang tampak/dapat dilihat dari jarak 2 mild. Petugas karantina kesehatan naik ke atas kapal menggunakan APD lengkap untuk melakukan pemeriksaan medis dan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan serta melakukan pengobatan penderita secara cepat dan tepat. Jika penumpang dan/atau crew suspek PHEIC dilakukan rujukan ke Rumah Sakit rujukan.e. Jika ditemukan kasus suspek PHEIC di dalam kapal maka penumpang yang sehat dilakukan tindakan karantina di atas kapal selama 2 kali masa inkubasi dan kapal tidak boleh berlayar selama tindakan karantina berlangsung. 36
  37. 37. f. Terhadap kapal dilakukan tindakan disinfeksi, disinseksi dan fumigasi setelah masa karantina selesai. 37
  38. 38. 3. Pada Saat Kedatangana. Dari Negara/wilayah/Pelabuhan Sehat • Upaya pencegahan terhadap orang, barang dan kapal yang datang dari pelabuhan sehat dilakukan melalui pemeriksaan rutin kekarantinaan. • Kegiatan ini meliputi melihat ada/tidaknya pelanggaran kekarantinaan, pemeriksaan kelengkapan dokumen karantina kesehatan kapal dan pemeriksaan faktor risiko merupakan dasar pertimbangan utama untuk diberikannya sertifikat izin karantina (Certificate of Pratique). • Untuk memperoleh sertifikat izin karantina (Certificate of Pratique), nakhoda kapal harus menyampaikan permohonan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan. • Seluruh kapal yang datang dari luar negeri berada dalam karantina dan mematuhi tanda – tanda dan/atau isyarat karantina kapal yang ditetapkan dalam undang –undang yaitu: a. Kapal berada dalam karantina ( lepas jangkar di zona karantina). b. Kapal harus menaikan isyarat karantina: Siang hari :  Bendera Q artinya kapal saya sehat atau saya minta izin karantina  Bendera Q diatas panji pengganti ke satu: Kapal saya tersangka  Bendera Q diatas bendera L kapal saya terjangkit. Malam hari :  Lampu merah di atas lampu putih dengan jarak maksimum 1,8 meter dan kelihatan/tampak dari jarak 2 mil: Saya belum mendapat izin karantina c. Nakhoda kapal yang berada dalam karantina dilarang menaikan dan/atau menurunkan orang, barang, tanaman dan hewan sebelum memperoleh sertifikat izin karantina • Pada waktu tiba di pelabuhan, nakhoda kapal harus menyediakan dan melengkapi dokumen karantina kesehatan kapal. • Dokumen karantina kesehatan yang dimaksud harus lengkap dan masih berlaku, yang meliputi : Maritim Declaration of Health (MDH), 38
  39. 39. Ship Sanitasion Exemption Control Certificate (SSCEC) / Ship Sanitation Control Certificate (SSCC), One Month Extension Certificate, Sailling Permit, Buku Kesehatan, International Certificate of Vaccination or Prophylaxis, Cerificate of Medicine/ Sertifikat P3K kapal, Health Alert Card (HAC), Crew list, Cargo list, Voyage of Memmo/List Port of Call, General Nil List.b. Dari Pelabuhan yang Mempunyai Akses Dengan Wilayah Episenter PHEIC • Pengelola alat angkut berkewajiban memberitahukan kepada setiap orang yang datang ke Indonesia dan wajib menyiapkan semua dokumen karantina kesehatan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelola kapal laut dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang dimaksud melalui agen- agen/perusahaan pelayaran, Duta Besar Republik Indonesia di luar negeri dan Organisasi Kesehatan Dunia. • Petugas Karantina kesehatan dalam melakukan tindakan kekarantinaan terhadap kedatangan kapal yang berasal dari pelabuhan yang memiliki akses dengan wilayah episenter PHEIC menerapkan prosedur sebagai berikut : a. Kapal berada dalam karantina ( lepas jangkar di zona karantina). b. Nakhoda kapal menyampaikan permohonan untuk memperoleh suatu izin karantina atau memberitahukan suatu keadaan kapal dengan suatu isyarat karantina: Siang hari  Bendera Q (kuning) artinya kapal saya sehat atau saya minta izin karantina  Bendera Q di atas panji pengganti ke satu: Kapal saya tersangka  Bendera Q di atas bendera L kapal saya terjangkit. Malam hari  Lampu merah di atas lampu putih dengan jarak dengan 2 meter yang tampak dari jarak 2 mil. 39
  40. 40. c. Nakhoda kapal yang berada dalam karantina dilarang menaikan dan/atau menurunkan orang, barang, tanaman dan hewan sebelum memperoleh surat izin karantinad. Izin Karantina diberikan oleh petugas karantina kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen Karantina Kesehatan (MDH, SSCEC/SSCC, ICV, Sertifikat P3K Kapal, Buku Kesehatan Kapal, Crew List, List Port of Call, General Nil List ) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan awak kapal dan/atau penumpang kapal, serta kondisi lingkungan di atas kapal dan dinyatakan bebas faktor risiko.e. Jika terdapat penumpang dan/atau awak kapal yang suspek, maka orang tersebut dilakukan pengobatan dan tindakan isolasi. Kepada Awak kapal dan/atau Penumpang lainnya yang sehat dilakukan tindakan karantina. Selanjutnya kepada kapal tersebut dilakukan tindakan disinseksi (hapus serangga) dan desinfeksi (hapus kuman penyakit) dan kapal diberikan Certificate of pratique dengan restrected pratique (izin terbatas karantina), setelah semuanya clear, kemudian diberikan certificate of pratique dengan free pratique (izin bebas karantina)f. Lamanya tindakan karantina tergantung dari lamanya perjalanan, mulai dari pelabuhan yang terakhir terjangkit ke pelabuhan berikutnya dan mulai sakitnya kasus suspek :Kedatangan Kapal dari wilayah/ negara terjangkit/ episenter yangsudah menempuh ≥ 2 kali masa inkubasi yang tidak membawasuspeka. Petugas karantina kesehatan dengan menggunakan APD lengkap naik ke atas Kapal untuk memeriksa penumpang dan/atau awak kapal, apakah ada penumpang dan/atau awak kapal sakit secara visual dan memeriksa dokumen MDH.b. Jika tidak ada penumpang dan/atau awak kapal yang terlihat sakit, maka kapal diperbolehkan sandar ke dermaga yang ditentukan (dermaga yang harus steril) untuk menurunkan penumpang dan barang. 40
  41. 41. c. Penumpang dan/atau awak kapal turun dan dilakukan screning dengan menggunakan alat pemindai suhu/Thermal Scanner dan pemeriksaan HAC yang sudah dibagikan dipelabuhan asal. Apabila ada penumpang dan/atau awak kapal yang tidak memiliki HAC maka dibagikan HAC untuk diisi oleh penumpang dan/atau awak kapal.d. Bila terdeteksi suhu tubuhnya >38 0C, maka penumpang dan/atau Awak kapal langsung dibawa ke poliklinik karantina kesehatan yang berada di dekat Thermal Scanner untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Jika suspek (+) maka dirujuk ke RS rujukan, dan barang yang dibawa dilakukan tindakan disinfeksi. Jika Suspek (-) maka diobati oleh dokter karantina atau dirujuk ke Rumah Sakit. Jika hasil pemeriksaan dokter bukan penyakit menular diperbolehkan melanjutkan perjalanan.  Apabila terdeteksi memiliki keluhan penyakit berpotensi PHEIC, maka dibawa ke poliklinik karantina kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika hasil pemeriksaan dokter menyatakan suspek positif maka penumpang dan/atau awak kapal tersebut dirujuk ke RS rujukan dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular. Bila hasil pemeriksaan dokter menyatakan suspek negatif, maka penumpang dan/atau awak kapal tersebut diobati oleh dokter karantina dan/atau dirujuk ke Rumah Sakit rujukan.  Penumpang dan/atau Awak kapal yang tidak memiliki keluhan tetapi ada riwayat kontak maka penumpang dan/atau awak kapal tersebut dilakukan tindakan karantina kesehatan selama 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis selama 10 hari di Asrama Karantina kesehatan.  Penumpang dan/atau awak kapal yang tidak memiliki keluhan dan tidak ada riwayat kontak, maka penumpang dan/atau awak kapal tersebut di perbolehkan melanjutkan perjalanan e. Apabila suhu tubuhnya < 38°C, maka dilakukan analisa terhadap HAC yang dibawa oleh penumpang dan/atau awak 41
  42. 42. kapal dan diseleksi apakah ada riwayat kontak dan memiliki keluhan penyakit berpotensi PHEIC.Kedatangan Kapal dari Wilayah / Negara terjangkit/episenter yangsudah menempuh ≥ 2 kali masa inkubasi yang ada kasus suspeka. Kapten Kapal melakukan kontak dengan petugas karantina kesehatan melalui radio komunikasi/radio pratique/portnet dan memberitahukan bahwa kapal membawa penumpang dan/atau awak kapal yang sakit dan datang dari negara terjangkitb. Kemudian Petugas karantina kesehatan yang ada dipelabuhan laut dengan menggunakan APD lengkap naik ke atas Kapal untuk memeriksa penumpang dan/atau awak kapal yang sakit.c. Jika Penumpang dan/atau awak kapal yang sakit dicurigai suspek PHEIC, maka diturunkan kedarat dengan menggunakan Speedboat Ambulans Evakuasi Penyakit Menular. Selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit rujukan dengan menggunakan Ambulans evakuasi Penyakit menular.d. Seluruh penumpang dan/atau awak kapal yang berada dalam kapal tersebut tidak diperbolehkan turun dan dilakukan tindakan karantina di atas kapal selama 2 kali masa inkubasi (terhitung dari mulainya sakit kasus suspek di kapal tersebut) dengan kapal pada Zona Karantina dan seluruh penumpang dan/atau awak kapal diberi profilaksis antiviral selama 10 hari.e. Seluruh petugas yang melaksanakan tindakan kekarantinaan menggunakan APD lengkap dan diberikan profilaksis antiviral selama 10 harif. Apabila selama masa karantina, ditemukan kasus suspek baru, maka dilakukan tatalaksana kasus seperti kasus suspekg. Setelah masa karantina berakhir dan tidak ditemukan suspek baru, maka kapal boleh sandar dan seluruh penumpang dan/atau awak kapal diperbolehkan turun dari kapalh. Selanjutnya kapal beserta muatannya dilakukan tindakan disinfeksi. 42
  43. 43. i. Kebutuhan hidup penumpang dan/atau awak kapal selama dilakukan tindakan kekarantinaan dipenuhi oleh negara. Kedatangan Kapal dari wilayah/daerah/negara terjangkit/episenter yang sudah menempuh ≤ 2 kali masa inkubasi Tindakan sama dengan Kedatangan Kapal dari daerah / negara terjangkit/episenter yang sudah menempuh ≥ 2 kali masa inkubasi di atas, hanya berbeda dalam lamanya masa karantina ialah : 1. Jika Tidak ada yang sakit maka lamanya masa karantina adalah 2x masa inkubasi dikurangi lamanya perjalanan 2. Jika diketemukan kasus suspek, maka lamanya masa karantina adalah terhitung dari mulainya sakit kasus suspek di kapal tersebut • Administasi karantina kesehatan harus menyarankan kepada Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri tentang keadaan kesehatan di Indonesia untuk menjamin kedatangan wisatawan yang potensial dari manca negara. Untuk itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Nasional Focal point IHR (2005) menginformasikan situasi kesehatan melalui media elektronik atau melalui website (www.karantina kesehatan.net)D.3. Pos Lintas Batas Darat (PLBD)1. Pada Saat Keberangkatana. Pada PLBD Sehat • Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan secara terus menerus terhadap keberangkatan alat angkut, orang dan barang dengan cara pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dengan memperhatikan apakah ada tidaknya penumpang dan/atau awak alat angkut yang menderita sakit yang berpotensi PHEIC. • Dokumen Karantina Kesehatan yang diisyaratkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibidang kesehatan berupa Surat Keterangan Hapus Serangga, Surat Keterangan Hapus 43
  44. 44. Kuman Penyakit, Surat Keterangan Kesehatan OMKABA untuk barang serta Sertifikat Vaksinasi International bagi negara yang mensyaratkan ICV atau profilaksis.b. Pada PLBD yang mempunyai Akses dengan wilayah episenter PHEIC Pengawasan pada PLBD yang mempunyai Akses dengan wilayah episenter PHEIC dibagi dalam 2 area, yakni di Ring II dan di Ring I. Pengawasan di Ring II : Lokasi area parkir PLBD • Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan daftar penumpang disesuaikan dengan identitas awak angkut, penumpang dan pengantar yang berada dalam satu kenderaan darat didampingi petugas Kepolisian dan TNI • Petugas karantina kesehatan mencegah keluarnya alat angkut, orang dan barang yang berasal dari epicenter PHEIC didampingi petugas dari Kepolisian dan TNI • Orang yang berasal dari epicenter PHEIC tidak diperkenankan keluar melalui PLBD, orang tersebut dikembalikan kedaerah asalnya dengan dilengkapi APD. • Terhadap alat angkut dan barang yang berasal dari episenter PHEIC dilakukan desinseksi dan atau disinfeksi sebelum dikembalikan. • Terhadap orang yang suspek PHEIC diisolasi/ dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan penyakit menular. • Penumpang lain yang bukan berasal dari episenter PHEIC diperbolehkan memasuki area Ring I. Pengawasan di Ring I : Lokasi Pintu Gerbang Masuk • Area Ring I merupakan wilayah steril PLBD • Petugas karantina kesehatan memberikan formulir Health Alert Card (HAC) terhadap penumpang untuk diisi dan kemudian petugas melakukan penyeleksian penumpang melalui HAC tersebut 44
  45. 45. • Jika ditemukan orang yang bukan berasal dari episenter PHEIC tapi dalam 7 hari terakhir pernah memasuki daerah episenter PHEIC maka dilakukan tindakan karantina selama dua kali masa inkubasi di wilayah PLBD atau asrama karantina kesehatan. • Terhadap penumpang lain dilakukan pemeriksaan suhu tubuh penumpang • Jika ditemukan suhu tubuh di atas 38 oC dilakukan pemeriksaan medis di poliklinik karantina kesehatan. Jika ternyata orang tersebut Suspek PHEIC maka dirujuk ke Rumah Sakit rujukan. • Dan terhadap orang yang kontak erat dengan penumpang yang sakit tersebut, maka dilakukan tindakan karantina selama dua kali masa inkubasi di wilayah PLBD atau di asrama karantina kesehatan. • Kegiatan di asrama karantina kesehatan berupa pemantauan suhu tubuh dan pemberian profilaksis • Penumpang lain diperkenankan berangkat melalui PLBD dengan membawa HAC yang telah diisi.2. Pada Saat Kedatangana. Dari PLBD Sehat• Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan alat angkut, orang dan barang secara terus menerus terhadap kedatangan alat angkut dengan cara pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dengan memperhatikan apakah ada tidaknya penumpang dan/atau awak angkutan yang menderita sakit yang berpotensi PHEIC.• Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dengan cara seluruh penumpang turun dari kendaraan melewati pos karantina kesehatan• Dokumen Karantina Kesehatan yang diisyaratkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibidang kesehatan berupa Surat keterangan Hapus Serangga (Disinseksi), Surat Keterangan Hapus Kuman Penyakit (Disinfeksi), Surat Keterangan Kesehatan OMKABA dan International Certificate of Vaccination dan atau Profilaksis. 45
  46. 46. • Jika ada penumpang yang dicurigai menderita (suspek) PHEIC, maka terhadap orang tersebut dilakukan tindakan isolasi dan terhadap penumpang sehat lainnya dilakukan tindakan karantina selama dua kali masa inkubasi diwilayah PLBD.• Terhadap alat angkut dan barang bawaan penumpang dilakukan tindakan desinseksi, disinfeksi dan/atau dekontaminasi..b. Dari PLBD yang mempunyai akses dengan wilayah episenter PHEIC • Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dengan cara seluruh penumpang turun dari kendaraan melewati pos karantina kesehatan. • Petugas karantina kesehatan memeriksa dokumen penumpang termasuk HAC yang dibawa dari negara asal. dan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang secara visual dan pemeriksaan suhu tubuh. • Jika ditemukan alat angkut, orang dan barang yang berasal dari negara terjangkit tapi tidak memiliki gejala klinis (terpapar PHEIC), maka dilakukan tindakan karantina selama dua kali masa inkubasi terhadap orang yang berasal dari negara terjangkit di wilayah PLBD dan/atau di asrama karantina kesehatan. • Terhadap alat angkut dan barang yang berasal dari negara terjangkit dilakukan desinseksi dan/atau disinfeksi dan/atau dekontaminasi. • Jika ditemukan kasus (suspek) yang mengarah ke PHEIC dalam alat angkut maka suspek tersebut dilakukan tindakan isolasi dan dirujuk ke Rumah Sakit rujukan. • Terhadap penumpang lain yang sehat yang berada dalam satu kenderaan tersebut dilakukan tindakan karantina selama dua kali masa inkubasi. • Seluruh biaya penyelenggaraan akibat pelaksanaan karantina ini menjadi tanggung jawab negara. 46
  47. 47. F. Upaya Pengawasan Terhadap Orang, Barang dan Alat Angkut Di Wilayah Yang Berpontensi atau Sedang Terjadi Episenter PHEIC Dalam IHR 2005 disebutkan bahwa seluruh negara anggotaOrganisasi Kesehatan Dunia harus mampu mendeteksi dini dan meresponcepat seluruh kejadian yang berpotensi PHEIC. Kemampuan deteksi dini danrespon cepat tersebut harus bisa dimulai dari masyarakat, pelayanankesehatan setempat berjenjang sampai tingkat Pusat. Tindakan penanggulangan episenter termasuk karantina rumah,karantina wilayah adalah bagian dari respon cepat tersebut. Upaya KarantinaKesehatan di wilayah meliputi :• Karantina Rumah• Karantina wilayah, termasuk pengawasan perimeter• Penemuan dan tatalaksana kasus• Rujukan dan isolasi kasus suspek• Surveilans Epidemiologi berupa pelacakan kasus dan kontak• Penyehatan lingkungan• Kewaspadaan universal• Penilaian cepat dan komunikasi risikoF.1. Karantina Rumah Tindakan karantina rumah dilaksanakan dalam suatu wilayah yangberpotensi menjadi episenter PHEIC yaitu setelah ada sinyal awal adanyapenyakit menular yang dapat menyebabkan PHEIC setelah dilakukanpenyelidikan epidemiologi dan pemeriksaan cepat laboratorium oleh petugaskesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan di wilayahtersebut, yang tujuannya untuk mencegah penyebaran penyakit. Adapun indikasi rumah yang harus dikarantina adalah di dalam rumahtersebut terdapat satu atau lebih kasus suspek PHEIC. Upaya yang dilakukan 47
  48. 48. terhadap rumah dan orang di dalamnya yang terindikasi adalah sebagaiberikut: Kasus suspek PHEIC dirujuk ke RS Rumah dengan seluruh anggota keluarga yang tinggal dirumah tersebut dilakukan karantina rumah sesuai prosedur yang ditetapkan Kebutuhan pokok selama masa karantina rumah di tanggung oleh Pemerintah daerahF.2. Karantina Wilayah Tindakan karantina wilayah adalah bagian dari respon dalamkapasitas utama pada wilayah semua jenjang administrasi sesuai yangdisyaratkan IHR 2005, yang mencakup surveilans, pelaporan, verifikasi,respons dan kerjasama dalam kegiatan dengan WHO dan duniainternasional dengan menggunakan mekanisme kesehatan yang ada. Peningkatan kemampuan utama diwilayah tersebut menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerahdan melibatkan berbagai pihak yang terkait serta masyarakat. Apabiladianggap perlu bisa diminta bantuan dunia internasional melalui WHO. Mintabantuan kepada dunia internasional melalui WHO adalah sesuai dengan IHR2005. Peningkatan kemampuan surveilans dalam rangka kewaspadaan diniterhadap penyakit yang berpotensi KLB/wabah selama ini disempurnakan dandiarahkan untuk bisa mendeteksi secara dini munculnya kejadian, penyakityang berpotensi PHEIC dengan menggunakan mengacu algoritma padalampiran 2 IHR 2005. Peningkatan tersebut terutama ditingkat lapanganmeliputi kemampuan petugas, mekanisme dan sarana komunikasi dalampelaporan serta Surveilans Epidemiologi harus berbasis masyarakat, makaperlu peningkatan pemberdayaan masyarakat. IHR 2005 Dalam Perspektif Pengamatan Penyakit dalam penerapanIHR 2005 yang perlu mendapat perhatian dari perspektif pengamatanterhadap kejadian KLB yang berpotensi PHEIC ialah : Deteksi dini kejadian KLB yang berpotensi PHEIC. Pencatatan, penilaian dan pelaporan cepat 48
  49. 49.  Respon cepat termasuk verifikasi, tatalaksana kasus, dan rujukan kasus  Kerjasama dengan WHO, negara lain, dan badan internasional  Containment (pengurungan/karantina) Tindakan Karantina Wilayah dilaksanakan dalam wilayah episenter PHEIC dimulai setelah pemerintah menetapkan penanggulangan episenter pada wilayah episenter PHEIC berdasarkan hasil verifikasi secara epidemiologi dan laboratorium jika perlu bersama Organisasi Kesehatan Dunia. Pemerintah menetapkan batas wilayah penanggulangan berdasarkan hasil verifikasi epidemiologis. Lamanya karantina wilayah tergantung penyebabnya dan hasil analisa epidemiologi dan klinis yang ditetapkan oleh pemerintah atas rekomendasi dari tim Penyelidikan Epidemiologi. Setelah 2 kali masa inkubasi dari kasus terakhir, maka tindakan karantina wilayah dihentikan, tetapi surveilans epidemiologi aktif tetap dipertahankan selama satu bulan. Kegiatan Karantina wilayah meliputi pembatasan gerak orang, alat angkut dan barang keluar dan kedalam suatu wilayah episenter PHEIC melalui pengendalian perimeter dengan bantuan TNI dan POLRI, Pembatasan kegiatan sosial dan keagamaan skala besar termasuk peliburan sekolah, Dekontaminasi pada alat angkut dan barang serta penyehatan lingkungan dalam wilayah episenter PHEIC. Jika di wilayah episenter PHEIC terdapat wisatawan baik asing maupun domestik, maka dilakukan tindakan karantina terhadap para wisatawan tersebut sesuai dengan prosedur, Apabila tidak memungkinkan dilakukan tindakan karantina terhadap para wisatawan tersebut di wilayah episenter PHEIC, maka dapat dilakukan pemindahan wisatawan tersebut untuk dikarantina di luar wilayah tersebut, dapat berupa hotel, mess dan lain- lain yang memenuhi syarat. Dalam pelaksanaan berkaitan dengan wisatawan asing berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan kementerian luar negeri.G. Karantina dan Isolasi Rumah Sakit 49
  50. 50. Dalam kondisi normal setiap RS khususnya RS rujukan penyakitmenular mempunyai ruang isolasi untuk pemeriksaan, pengobatan danperawatan pasien yang diduga maupun yang sudah pasti menderita penyakitmenular yang berpotensi menimbulkan KLB, Wabah , PHEIC Apabila ruang isolasi dan kegiatan dalam ruang isolasi ternyata didugatidak mampu mencegah penularan penyakit sehingga diduga telah terjadipenularan penyakit yang ada diruang isolasi tersebut keluar ruang isolasitetapi masih didalam rumah sakit, indikasi hal ini karena adanya tenagamedis yang merawat pasien dalam ruang isolasi sakit dengan diagnosasementara dugaan penyakit yang ada dalam ruang isolasi . Maka rumahsakit tersebut harus diberlakukan karantina rumah sakitApabila ruang isolasi dan kegiatan dalam ruang isolasi ternyata terbukti tidakmampu mencegah penularan penyakit sehingga terbukti telah terjadipenularan penyakit yang ada diruang isolasi tersebut keluar ruang isolasi,karena adanya tenaga medis yang merawat pasien dalam ruang isolasi sakitdengan diagnosa pasti penyakit yang ada dalam ruang isolasi . Maka rumahsakit tersebut harus diberlakukan isolasi rumah sakitBentuk pelaksanaan Karantina maupun isolasi RS : RS ditutup untuk semua kasus kecuali kasus rujukan PHEIC dan kasusemergency yang tidak mungkin ditolak dengan risiko setelah kedaruratannyadi atasi, pasien tersebut harus dikarantina juga.Upaya Kewaspadaan di RS Apabila RS merawat pasien kasus penyakit menular PHEIC atau berpotensi PHEIC, maka sejak menerima pasien tersebut harus dilakukan upaya kewaspadaan secara bertahap sebagai berikut : 1. Sejak merawat pasien yang diduga penyakit menular PHEIC atau berpotensi PHEIC maka harus : a. Mulai menghitung kebutuhan (need assessment) terhadap sumber daya yang dibutuhkan bila ternyata harus diberlakukan karantina maupun isolasi RS 50
  51. 51. b. Pada pasien lain yang harus dilakukan rawat inap, maka dihimbau terhadap pasien tersebut dan keluarganya untuk rawat inap di RS lain . 2. Apabila hasil laboratorium pasien yang diduga penyakit menular PHEIC atau berpotensi PHEIC ternyata positip maka ada peningkatan upaya yaitu: a. Mulai dipersiapkan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dan rencana operasional bila diberlakukan karantina maupun isolasi RS. b. Pada pasien lain yang harus dilakukan rawat inap, maka pasien tersebut dirujuk untuk rawat inap di RS lainPelaksanaan Penilaian Kebutuhan ( need assessment ) Petugas harus memahami secara detail pelaksanaan karantina maupunisolasi RS , sehingga mampu menggali semua data dan informasi tentangkebutuhan sumber daya misalnya kebutuhan hidup semua orang yangdikarantina secara manusiawi, gudang logistik medis, non medis,penempatan posko di RS, sarana akomodasi pengunjung RS dan petugasyang harus dikarantina, pintu keluar masuk, serta dampak dari berbagaiaspek aktifitas sehari-hari yang mungkin timbul dan solusinya.H. Pengawasan Karantina Kesehatan Di Terminal, Stasiun Kereta Api Yang Mempunyai Akses Dengan Wilayah Episenter PHEIC Setelah pemerintah menetapkan suatu wilayah dilakukan tindakankarantina wilayah, maka masyarakat yang berada di wilayah tersebut tidakdiperbolehkan keluar masuk dari dan ke wilayah tersebut selama karantinadiberlakukan, dan orang yang berada di wilayah episenter PHEIC merupakanfaktor risiko yang dapat menyebarkan penyakit tersebut ke wilayah lain. Untuk mencegah keluar masuknya masyarakat yang berada diwilayah episenter PHEIC ke wilayah lain, perlu dilakukan pengawasan yangketat di terminal dan stasiun kereta api yang merupakan akses untukmeninggalkan wilayah tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar orangyang berasal dari episenter PHEIC tidak meninggalkan wilayah tersebut danupaya mendukung dan memperlancar pemeriksaan di bandar udara,pelabuhan dan PLBD. 51
  52. 52. Prinsip pengawasan di terminal bus, travel, dan stasiun Kereta Apiadalah selektif dan tidak menimbulkan kepanikan. Yang dimaksud selektifialah dilaksanakan di terminal bus dan stasiun sebagai berikut :• Dekat dengan wilayah episenter PHEIC• Punya akses langsung ke wilayah episenter PHEIC• Sebagai pintu keluar dan masuk dari dan ke pulau dan/atau negara .• Pengawasan hanya terhadap keberangkatan .• Prioritas pemeriksaan secara ketat ditujukan terhadap kendaraan bus atau Kereta Api yang akan bertujuan ke pintu keluar pulau atau luar negeri (misalnya, angkutan bandara) dilarang menaikkan penumpang dalam perjalanannya.Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah : Penyeleksian identitas seluruh orang yang memasuki terminal dan stasiun kereta api, Tindakan karantina terhadap orang yang sehat tapi berasal dari wilayah episenter PHEIC Tindakan isolasi bagi yang suspek penyebab PHEIC Tindakan penyehatan terhadap alat angkut yang berasal dari wilayah episenter PHEICI. Informasi Karantina Kesehatan Informasi karantina kesehatan adalah laporan atau pemberitahuantentang keadaan suatu pelabuhan, bandar udara, pos lintas batas darat atauwilayah disuatu negara, yang menyatakan keberadaan wilayah ataupelabuhan tersebut sehat atau terjangkit PHEIC. Informasi Karantina kesehatan meliputi informasi tentang PHEIC,penyakit menular tertentu dan lain-lain yang berkaitan dengan karantinakesehatan. Informasi Karantina kesehatan diselenggarakan oleh PemerintahNegara Republik Indonesia dan/atau jajarannya, dengan luar negeri ataubadan Internasional yang bertanggung jawab tentang karantina kesehatan,yang penyelenggaraannya harus mengikuti peraturan Internasional, agardapat terlaksana pencegahan dan pemberantasan keluar masuknya PHEICdari dan/atau ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 52

×