Dokumen tersebut membahas tentang prosedur penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui Layanan Perizinan Berusaha (OSS) dan pengawasannya berdasarkan peraturan terbaru."
Telefarmasi merupakan pelayanan kefarmasian yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) merupakan contoh penerapan telefarmasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap sediaan farmasi dengan tetap menjamin keamanan dan mutu pelayanan. Standar penyelenggaraan PSEF diatur dalam Permenkes No. 14 Tahun 2021.
Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19 Muh Saleh
Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor
HK.02.01/MENKES/381/20 20 tentang Upaya
Penguatan Data dan Informasi dalam percepatan penangana
COVID-19 melalui Sistem Informasi All Record
Tracking COVID-19
Dokumen tersebut membahas tentang prosedur penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui Layanan Perizinan Berusaha (OSS) dan pengawasannya berdasarkan peraturan terbaru."
Telefarmasi merupakan pelayanan kefarmasian yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) merupakan contoh penerapan telefarmasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap sediaan farmasi dengan tetap menjamin keamanan dan mutu pelayanan. Standar penyelenggaraan PSEF diatur dalam Permenkes No. 14 Tahun 2021.
Alur Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Informasi COVID-19 Muh Saleh
Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor
HK.02.01/MENKES/381/20 20 tentang Upaya
Penguatan Data dan Informasi dalam percepatan penangana
COVID-19 melalui Sistem Informasi All Record
Tracking COVID-19
Konsep Singkat Transformasi Digital Layanan Primer.pdfssuser53198f
Dokumen tersebut membahas konsep digitalisasi layanan kesehatan primer khususnya untuk deteksi dini penyakit tidak menular melalui integrasi layanan primer dan penggunaan aplikasi SehatIndonesiaKu. Aplikasi ini digunakan untuk pencatatan data pasien baik di fasilitas kesehatan maupun posyandu oleh tenaga kesehatan dan kader. Data akan tersinkronisasi ke dashboard untuk pemantauan.
Dokumen tersebut merangkum berbagai modul yang terdapat dalam sistem informasi puskesmas ePuskesmas Dinas Kota Sukabumi, diantaranya modul registrasi pasien, pelayanan poli, farmasi, laboratorium, kasir, laporan, dan sinkronisasi data laporan ke tingkat kabupaten dan provinsi.
SOP ini menjelaskan prosedur layanan kesehatan program JKBM di Puskesmas melalui sistem elektronik JKBM (E-JKBM), mulai dari pendaftaran pasien, pelayanan kesehatan, rujukan, hingga pengajuan klaim secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. SOP ini mengatur tahapan pendaftaran pasien, pelayanan, rujukan, serta penginputan data untuk pengajuan klaim.
Catatan dan Pelaporan Farmasi - PPIH 2020ramadonatan
Dokumen tersebut membahas tentang pencatatan dan pelaporan obat dan perbekalan kesehatan di Arab Saudi. Secara manual dilakukan dengan kartu stok, form permintaan, form resep, dan laporan harian. Secara elektronik menggunakan aplikasi SIOH untuk memantau stok, pemakaian obat terbanyak, dan jumlah kloter yang mendapat distribusi. Pelaporan dilakukan secara harian dari tingkat kloter hingga sekretaris.
Workshop ini membahas tentang pengelolaan data pada aplikasi SIM-K dan update PKB-Online, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terkait registrasi dan lisensi tenaga kesehatan serta cara mendaftar dan login ke sistem PPNI."
Program ini bertujuan untuk (1) mengotomatisasi sistem pelayanan kesehatan agar kesalahan dapat diminimalisir, (2) mengotomatisasi sistem pengendalian biaya perawatan kesehatan, dan (3) membangun database medical report pegawai dan keluarga.
Mi 1 7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmasLinaNadhilah2
Tim tutor pelatihan pelayanan kefarmasian membahas pentingnya pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan pengelolaan obat di puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau keluar masuk obat, menyusun laporan, dan menjadi bukti pengelolaan telah dilaksanakan. Pencatatan dilakukan menggunakan kartu stok, buku penerimaan, dan rekapan harian. Laporan yang harus dibuat antara lain LPLPO, obat
Konsep Singkat Transformasi Digital Layanan Primer.pdfssuser53198f
Dokumen tersebut membahas konsep digitalisasi layanan kesehatan primer khususnya untuk deteksi dini penyakit tidak menular melalui integrasi layanan primer dan penggunaan aplikasi SehatIndonesiaKu. Aplikasi ini digunakan untuk pencatatan data pasien baik di fasilitas kesehatan maupun posyandu oleh tenaga kesehatan dan kader. Data akan tersinkronisasi ke dashboard untuk pemantauan.
Dokumen tersebut merangkum berbagai modul yang terdapat dalam sistem informasi puskesmas ePuskesmas Dinas Kota Sukabumi, diantaranya modul registrasi pasien, pelayanan poli, farmasi, laboratorium, kasir, laporan, dan sinkronisasi data laporan ke tingkat kabupaten dan provinsi.
SOP ini menjelaskan prosedur layanan kesehatan program JKBM di Puskesmas melalui sistem elektronik JKBM (E-JKBM), mulai dari pendaftaran pasien, pelayanan kesehatan, rujukan, hingga pengajuan klaim secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. SOP ini mengatur tahapan pendaftaran pasien, pelayanan, rujukan, serta penginputan data untuk pengajuan klaim.
Catatan dan Pelaporan Farmasi - PPIH 2020ramadonatan
Dokumen tersebut membahas tentang pencatatan dan pelaporan obat dan perbekalan kesehatan di Arab Saudi. Secara manual dilakukan dengan kartu stok, form permintaan, form resep, dan laporan harian. Secara elektronik menggunakan aplikasi SIOH untuk memantau stok, pemakaian obat terbanyak, dan jumlah kloter yang mendapat distribusi. Pelaporan dilakukan secara harian dari tingkat kloter hingga sekretaris.
Workshop ini membahas tentang pengelolaan data pada aplikasi SIM-K dan update PKB-Online, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terkait registrasi dan lisensi tenaga kesehatan serta cara mendaftar dan login ke sistem PPNI."
Program ini bertujuan untuk (1) mengotomatisasi sistem pelayanan kesehatan agar kesalahan dapat diminimalisir, (2) mengotomatisasi sistem pengendalian biaya perawatan kesehatan, dan (3) membangun database medical report pegawai dan keluarga.
Mi 1 7. pencatatan, pelaporan, pengarsipan pengelolaan obat di puskesmasLinaNadhilah2
Tim tutor pelatihan pelayanan kefarmasian membahas pentingnya pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan pengelolaan obat di puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau keluar masuk obat, menyusun laporan, dan menjadi bukti pengelolaan telah dilaksanakan. Pencatatan dilakukan menggunakan kartu stok, buku penerimaan, dan rekapan harian. Laporan yang harus dibuat antara lain LPLPO, obat
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxEmohAsJohn
PENGKAJIAN MUSKULOSKELETAL
Gangguan neurologi sangat beragam bentuknya, banyak dari pasien yang menderita gangguan memori dan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Penyakit-penyakit neurologi kebanyakan memiliki efek melemahkan kehidupan pasien, sehingga memberikan pengobatan neurologis sangat penting bagi kehidupan pasien.
1. E-PURCHASING OBAT UNTUK
FASKES SWASTA DAN APOTEK PRB
PROVIDER JKN
LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN
Biro Keuangan dan BMN
Sekretariat Jenderal kementerian kesehatan
20 Oktober 2020
2.
3. wps.cn/moban
Katalog Elektronik atau E-Katalog
sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar,
jenis, spesifikasi teknis, TKDN, PDN, Produk SNI, Produk Industri
Hijau, Negara Asal, Harga Penyedia, dan informasi lainnya terkait
barang/jasa.
E-Purchasing
tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
4. SIRUP
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, untuk E Purchasing
bagi Faskes Swasta dan Apotek PRB Provider JKN, ID SIRUP
dibutuhkan untuk digunakan sebagai syarat belanja pada sistem E-
Katalog
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
SPSE
Sistem Pengadaan Secara Elektronik, untuk E Purchasing bagi Faskes
Swasta dan Apotek PRB Provider JKN, Akun SPSE digunakan sebagai
akses masuk ke E-Katalog
5. Pemberian Akses e-Purchasing bagi
Faskes Swasta Provider JKN
Pembuatan akun Faskes Swasta peserta JKN
dikoordinir oleh Kementerian
Kesehatan. Faskes Swasta Peserta JKN yang
telah memiliki akun ePurchasing hanya dapat
membeli di Komoditas Obat saja.
6. Biro Keuangan dan BMN
(LPSE Kemenkes)
• Membuat akun sesuai dengan
usulan dari Direktorat Tata Kelola
Obat Publik
• Melayani Permintaan Pelatihan
• Penanganan masalah teknis
(dengan LKPP)
• Monitoring dan evaluasi
• lpse.kemkes.go.id dan
sirup.lkpp.go.id
Direktorat Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
• Melakukan verifikasi terhadap
permintaan akun (RKO, PKS dengan
BPJS)
• Mengusulkan pembuatan akun ke
LPSE
• Mendistribusikan akun e katalog
yang sudah dibuat LPSE
• monevkatalogobat.kemkes.go.id
7. RKO, PKS
dengan
BPJS
FASKES SWASTA
PROVIDER JKN
MENGIRIM
PERMOHONAN
DATA PP,
PPK DAN
KPA
DIREKTORAT TATA
KELOLA OBAT PUBLIK
DAN PERBEKKES
PROSES
Verifikasi
LPSE MEMBUAT USER
PP, PPK DAN KPA
USER DAN
PASSWORD
PP, PPK DAN
KPA
USER DAN
PASSWORD
PP, PPK DAN
KPA
4a
3
2
1
4b 5
6
7
8
Keterangan :
1. Dokumen usulan di berikan ke Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
2. Dokumen diterima
3. Dokumen di Verifikasi
4a. Jika Dokumen tidak lulus Verifikasi, Faskes Swasta harus melengkapi atau membuat usulan ulang
4b. Dinyatakan lulus Verifikasi, Data Faskes dikirim ke LPSE Kementerian Kesehatan
5. LPSE Kemenkes Menerima dan Membuat Akun sesuai permintaan dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
6. Kirim User Id Faskes ke bagian Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
7. Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Menerima User Id dari LPSE Kementerian Kesehatan
8. User Id diterima oleh Faskes Swasta.
8. Akun E Monev atau E Katalog?
• Memiliki 1 akun -> APT-620xxxx-02-1, FKRTL-321xxx-02-1
E Monev Obat
• Memiliki 3 akun yang berfungsi sebagai
• KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) -> RUPxxxx
• PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) -> PPKxxxx,
• PP (Pejabat Pengadaan) -> PPxxxxx
E Katalog
11. Total Rumah Sakit dan Apotek PRB sampai saat ini yang sudah
mendapatkan akun E-Katalog dari LPSE Kemenkes berjumlah 1569
12. FASKES SWASTA DAN APOTEK PRB PROVIDER JKN DILARANG
MELAKUKAN BELANJA DILUAR KOMODITAS OBAT DENGAN
APLIKASI E-KATALOG
13.
14. KPA
PPK
PP
PERANCANAAN
PENGADAAN
(SIRUP)
Membuat rencana
paket pengadaan s.d
Finalisasi Draft
Mengumumumkan
rencana paket
pengadaan (ID RUP)
Membuat Paket
Input dan Kirim
Data Permintaan
Pembelian
Penyedia/
Distributor
Persetujuan
Permintaan
Pembelian
Paket Dikirim ke
PPK
Persetujuan
Permintaan
Pembelian
E-PURCHASING
(APLIKASI E KATALOG)
Download/cetak
surat pesanan
Lihat permintaan
pembelian, input &
kirim status
pengiriman
Penerimaan/
Pembayaran
Alur E Purchasing Faskes JKN/Apotek PRB
15. LPSE KEMENTERIAN
KESEHATAN RI
Alamat :
Gedung Utilitas Kementerian Kesehatan Lantai II,
JL. H.R.Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Jakarta Selatan 12950
Telp :
021 - 5201590 Ext 1233
Email :
lpse@kemkes.go.id
datalelang.lpse@gmail.com
WA Helpdesk LPSE Kemenkes:
+62 812-8056-4695
+62 813-8616-6914
Editor's Notes
Faskes Swasta dan Apotek PRB Provider JKN hanya dapat melakukan belanja komoditas obat pada Aplikasi E Purchasing, dan secara sistem hal ini sudah dibatasi.
Jika ada yang lolos
LPSE Kementerian Kesehatan melayani konsultasi terkait E-Purchasing melalui email dan no telpon terlampir,
Konsultasi tatap muka dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi melaui telepon.