Formularium Obat Rumah Sakit RSUD Bakti Mulia Tahun 2020 memberikan pedoman penggunaan obat di rumah sakit berdasarkan Daftar Obat Essensial Nasional, Formularium Nasional, E-Catalog, serta masukan dari tenaga medis. Dokumen ini menjelaskan kebijakan dan prosedur penulisan resep, pengusulan obat di luar formularium, serta petunjuk penggunaan formularium.
Dokumen tersebut merangkum sumber data, data umum, dan metode pelaksanaan suplementasi tablet besi pada ibu hamil di Puskesmas DTP Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten periode Oktober-November 2018. Data bersumber dari laporan kesehatan, demografi, dan kegiatan Puskesmas. Metode pelaksanaannya meliputi penentuan sasaran, tempat dan perencanaan pemberian, pendistribusian, penyimpanan, pencatatan, serta sosialisasi tablet bes
Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan pedoman penerapan Formularium Nasional (Fornas) untuk menjamin penggunaan obat yang aman, berkualitas dan terjangkau dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Fornas disusun oleh komite ahli dengan mempertimbangkan usulan dari fasilitas kesehatan dan organisasi profesi, serta mengevaluasi obat yang sudah tercantum dalam pedoman sebelumnya.
Formularium Obat Rumah Sakit RSUD Bakti Mulia Tahun 2020 memberikan pedoman penggunaan obat di rumah sakit berdasarkan Daftar Obat Essensial Nasional, Formularium Nasional, E-Catalog, serta masukan dari tenaga medis. Dokumen ini menjelaskan kebijakan dan prosedur penulisan resep, pengusulan obat di luar formularium, serta petunjuk penggunaan formularium.
Dokumen tersebut merangkum sumber data, data umum, dan metode pelaksanaan suplementasi tablet besi pada ibu hamil di Puskesmas DTP Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten periode Oktober-November 2018. Data bersumber dari laporan kesehatan, demografi, dan kegiatan Puskesmas. Metode pelaksanaannya meliputi penentuan sasaran, tempat dan perencanaan pemberian, pendistribusian, penyimpanan, pencatatan, serta sosialisasi tablet bes
Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menetapkan pedoman penerapan Formularium Nasional (Fornas) untuk menjamin penggunaan obat yang aman, berkualitas dan terjangkau dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Fornas disusun oleh komite ahli dengan mempertimbangkan usulan dari fasilitas kesehatan dan organisasi profesi, serta mengevaluasi obat yang sudah tercantum dalam pedoman sebelumnya.
Dokumen tersebut membahas mengenai rakor administrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan pada tanggal 6 Mei 2014. Pembahasan mencakup regulasi JKN, kepesertaan, pelayanan, pembiayaan, dan pelaporan JKN serta masalah yang dihadapi seperti belum semua peserta JKN PBI memiliki kartu JKN dan perpindahan PPK.
Dokumen ini merupakan Standar Operasional Prosedur tentang Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) selama 90 hari untuk bayi dan balita gizi buruk dan kurang di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, kebijakan, dan prosedur pelaksanaan PMT-P mulai dari persiapan, pelaksanaan pemberian makanan tambahan oleh bidan desa dan kader, pelaporan, hingga evaluasi yang dil
Keputusan Dirjen Yankes Tentang Instrumen Akreditasi Puskesmas 2023 ok.docxYulVianti
Instrumen akreditasi Puskesmas ini terdiri dari lima bab yang mencakup standar kepemimpinan dan manajemen, sumber daya manusia, pelayanan prima, dukungan manajemen, dan kinerja Puskesmas. Instrumen ini memberikan panduan lengkap bagi Puskesmas dalam mempersiapkan akreditasi meliputi perencanaan, pelayanan, SDM, manajemen mutu, dan pencapaian kinerja.
MANAJEMEN OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI.pptxbudiikhsan4
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas yang mencakup pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan, pencatatan dan pelaporan, serta evaluasi. Pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian dan pelayanan resep, informasi obat, konseling,
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Janji Layanan JKN dan upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.
2. Ada beberapa masalah yang dihadapi peserta JKN seperti kesulitan akses fasilitas kesehatan dan keluhan lainnya terkait mutu pelayanan.
3. Dibahas pula dasar-dasar regulasi Janji Layanan JKN dan isinya, serta desain
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Satu, dokumen tersebut membahas peran apoteker dalam program prioritas kesehatan nasional seperti penanggulangan TB, imunisasi, dan stunting melalui edukasi masyarakat. Dua, dokumen tersebut juga menjelaskan pelaksanaan pendekatan keluarga di puskesmas untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Tiga, dokumen tersebut menyoroti peran serta berbagai
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 2013 yang merevisi DOEN 2011 untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola penyakit. DOEN 2013 berisi daftar obat pilihan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan berdasarkan manfaat, risiko, biaya dan ketersediaannya.
Pokok Bahasan 1 pengelolaan logistik pencatatan kartu (lampiran form 9)rickygunawan84
Dokumen ini membahas pengelolaan logistik obat untuk program kusta, termasuk pencatatan stok obat, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan obat untuk penderita kusta dan reaksi di tingkat UPK. Dibutuhkan pengelolaan yang efisien melalui arus informasi pelaporan yang tepat waktu antar tingkat pelayanan. Masalah yang dihadapi adalah
Dokumen tersebut membahas mengenai rakor administrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan pada tanggal 6 Mei 2014. Pembahasan mencakup regulasi JKN, kepesertaan, pelayanan, pembiayaan, dan pelaporan JKN serta masalah yang dihadapi seperti belum semua peserta JKN PBI memiliki kartu JKN dan perpindahan PPK.
Dokumen ini merupakan Standar Operasional Prosedur tentang Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) selama 90 hari untuk bayi dan balita gizi buruk dan kurang di wilayah kerja Puskesmas Kalimanggis. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, kebijakan, dan prosedur pelaksanaan PMT-P mulai dari persiapan, pelaksanaan pemberian makanan tambahan oleh bidan desa dan kader, pelaporan, hingga evaluasi yang dil
Keputusan Dirjen Yankes Tentang Instrumen Akreditasi Puskesmas 2023 ok.docxYulVianti
Instrumen akreditasi Puskesmas ini terdiri dari lima bab yang mencakup standar kepemimpinan dan manajemen, sumber daya manusia, pelayanan prima, dukungan manajemen, dan kinerja Puskesmas. Instrumen ini memberikan panduan lengkap bagi Puskesmas dalam mempersiapkan akreditasi meliputi perencanaan, pelayanan, SDM, manajemen mutu, dan pencapaian kinerja.
MANAJEMEN OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI.pptxbudiikhsan4
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas yang mencakup pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan, pencatatan dan pelaporan, serta evaluasi. Pelayanan farmasi klinik mencakup pengkajian dan pelayanan resep, informasi obat, konseling,
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Janji Layanan JKN dan upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.
2. Ada beberapa masalah yang dihadapi peserta JKN seperti kesulitan akses fasilitas kesehatan dan keluhan lainnya terkait mutu pelayanan.
3. Dibahas pula dasar-dasar regulasi Janji Layanan JKN dan isinya, serta desain
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Satu, dokumen tersebut membahas peran apoteker dalam program prioritas kesehatan nasional seperti penanggulangan TB, imunisasi, dan stunting melalui edukasi masyarakat. Dua, dokumen tersebut juga menjelaskan pelaksanaan pendekatan keluarga di puskesmas untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Tiga, dokumen tersebut menyoroti peran serta berbagai
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) 2013 yang merevisi DOEN 2011 untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola penyakit. DOEN 2013 berisi daftar obat pilihan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan berdasarkan manfaat, risiko, biaya dan ketersediaannya.
Pokok Bahasan 1 pengelolaan logistik pencatatan kartu (lampiran form 9)rickygunawan84
Dokumen ini membahas pengelolaan logistik obat untuk program kusta, termasuk pencatatan stok obat, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan obat untuk penderita kusta dan reaksi di tingkat UPK. Dibutuhkan pengelolaan yang efisien melalui arus informasi pelaporan yang tepat waktu antar tingkat pelayanan. Masalah yang dihadapi adalah
Similar to Paparan BPJS Bekasi 25 juni 2018.pptx (20)
1. Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes
Pengadaan Obat Melalui e-Katalog dan
Pengaturan Obat Penyakit Kronis dan PRB
- -
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
2. TATA SAJI
Pendahuluan: Kebijakan Tatakelola Obat di Era JKN
Formularium Nasional
Pengaturan Obat PRB
Akses e-Purchasing bagi RS Swasta
Solusi Masalah Pengadaan Obat dg e-Katalog
Rencana Tindak Lanjut Perbaikan
√
3. Kebijakan Tata Kelola Obat di Era JKN
SELEKSI
OBAT
FORNAS
PEREN-
CANAAN
OBAT
RKO
PENGADAAN
Metode:
e-purchasing
melalui e-katalog
Cara lain
Pengadaan
oleh Dinkes
Provinsi
Pengadaan oleh
Dinkes Kab/Kota
Pengadaan oleh
Faskes Mitra BPJS
(pemerintah,
swasta)
Pengadaan oleh
Satker Pemerintah
lainnya
4. Seleksi Obat Melalui FORNAS
FORNAS 2013
2013
FORNAS 2015
2015
FORNAS 2017
2017
2014
Addendum
FORNAS 2013
2016
520/
930
586/
1.031
562/
983
540/
968
573/
1.018
586/
1.036
FORNAS: http//www. e-fornas.binfar.kemkes.go.id
586 item obat/zat
aktif (terdiri dari 1036
kekuatan dan bentuk
sediaan)
Obat PRB: 75
item/147 sediaan
586 item dalam (1031
bentuk sediaan dan
kekuatan)
Obat PRB: 76 item/
146 sediaan
Berlaku mulai 1 April 2018
5. Daftar Obat FORNAS 2017 berdasarkan
Tingkat Pelayanan Kesehatan
239 /396
470 /847
586 /1031
6. PROGRAM OBAT RUJUK BALIK (PRB)
Obat sesusi dengan Fornas:
Hipertensi; amlodipin, nefedipin.
Diabetes: glibenklamid, metformin.
Diagnosis:
DM, Hipertensi,
Jantung, Asma
PPOK, Epilepsi,
Gangguan Kes. Jiwa
Stroke, SLE
Stabil
FKTP
• Puskesmas
• Klinik
Persyaratan:
1. Kartu Identitas BPJS
2. Surat Rujuk Balik (SRB)
dari Dokter Spesialis
3. Surat Eligibilitas Peserta
(SEP) dari BPJS Kesehatan
4. Lembar Resep/Salinan
Resep
5. Surat Keterangan Hasil
Penegakan diagnosa
BPJS
MONITORING BERKALA 3 BULAN
Verifikasi data oleh BPJS
untuk Proses Klaim Biaya
Obat PRB (30 hari)/
Kronis (23hari)
Harga Obat Program Rujuk
Balik yang ditagihkan kepada
BPJS Kesehatan mengacu
pada harga dasar obat sesuai
E- Catalogue ditambah biaya
pelayanan kefarmasian
Stabil
Apotek/IFRS
Minimal 7 (tujuh) hari,
diberikan oleh instalasi
farmasi di FKRTL
FKRTL
Max 23 hari, diberikan oleh
instalasi farmasi di FKRTL atau
apotek yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan
PELAYANAN OBAT KRONIS
Maks. 30 Hari Obat PRB + Kronis
PROGRAM OBAT RUJUK BALIK (PRB)
PELAYANAN
OBAT
KRONIS
KRONIS – RUJUK BALIK
7. Pengaturan Pembayaran Klaim Obat PRB,
Penyakit Kronis dan Sitotoksik Tahun 2017 (1)
2013
FORNAS 2015
2015
2017
2014
2016
Addendum
FORNAS 2015
562/
983
573/
1.018
586/
1.036
FORNAS: http//www. e-fornas.binfar.kemkes.go.id
>
586 item obat/zat
aktif (terdiri dari 1036
kekuatan dan bentuk
sediaan)
Obat PRB: 75
item/147 sediaan
- Harga dasar mengacu e-katalog
- Dalam hal obat tidak tercantum di e-katalog,
pembayaran klaim dg harga dasar mengacu:
SK Menteri Kesehatan No. 254 Tahun 2017
ttg Harga Dasar Obat PRB, Obat Penyakit
Kronis di FKRTL dan Sitostatika
Ditetapkan 29 Mei 2017
93 item
SK Menteri Kesehatan No. 255 Tahun 2017
ttg Harga Dasar Obat Khusus
Ditetapkan 29 Mei 2017
23 item
8. Pengaturan Pembayaran Klaim Obat PRB,
Penyakit Kronis dan Sitotoksik Tahun 2017 (2)
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des Jan
E-Katalog Obat
Tahun 2016
(7 April 2016-
6 April 2017)
945 item obat
E-Katalog Obat
Tahun 2017
(7 April 2017-31
Desember 2017)
986 item obat
Tahun 2017
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des
* Tayang bertahap
Pelayanan yang
dilakukan sampai
30 Juni 2017
menggunakan
harga katalog 2016
Pelayanan yang
dilakukan mulai
1 Juli 2017
menggunakan
harga katalog 2017
Tahun 2016
9. Pengaturan Pembayaran Klaim Obat PRB,
Penyakit Kronis dan Sitotoksik Tahun 2018 (1)
2013
FORNAS 2015
2015
2017
2014
2016
Addendum
FORNAS 2015
562/
983
573/
1.018
586/
1.036
FORNAS: http//www. e-fornas.binfar.kemkes.go.id
>
586 item obat/zat
aktif (terdiri dari
1036 kekuatan dan
bentuk sediaan)
Obat PRB: 75
item/147 sediaan
586/
1.031
586 item dalam (1031
bentuk sediaan dan
kekuatan)
Obat PRB: 76 item/
146 sediaan
Berlaku mulai 1 April 2018
FORNAS 2017
- Harga dasar mengacu e-katalog.
- SK Menteri Kesehatan No. 254/2017 dan
SK Menteri Kesehatan No. 255/2017
masih berlaku.
- Setelah e-katalog 2018 semua tayang, SK
Menteri Kesehatan No. 254 dan 255
direvisi.
10. Pengaturan Pembayaran Klaim Obat PRB,
Penyakit Kronis dan Sitotoksik Tahun 2018 (2)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des Jan
Tahun 2018 Tahun 2019
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des
- E-Katalog Obat
Tahun 2018: berlaku
2 tahun (sd 31 Des
2019)
- Tayang 1105 item
obat (per 31 Mei
2018)
* Tayang bertahap
Pelayanan yang
dilakukan sampai
31 Maret 2018
menggunakan
harga katalog 2017
Pelayanan yang
dilakukan mulai
1 April 2018
menggunakan
harga katalog
2018
11. Pengaturan Klaim Obat PRB, Penyakit Kronis
dan Sitotoksik (3)
E-Katalog Obat 2018 belum
semua tayang.
Fornas: Obat PRB Aminofilin
tab/kaps/kaplet 150 mg,
Aminofilin inj 24 mg/ml,
Aminofilin tab/kaps/kaplet 200
mg
Untuk pelayanan obat PRB 30
Mei 2018:
E-Katalog 2018 tayang Aminofilin
tab 150 mg dan Aminofilin inj 24
mg/ml.
Untuk Aminofilin 200 mg
mengacu pada Kepmenkes
Aminofilin tab 200 mg
Belum tayang
e-katalog 2018
13. Progres Akses e-Purchasing bagi Faskes Swasta Tahun 2018 (1)
1
Akses e-purchasing akan diberikan
setelah lolos verifikasi oleh
Kementerian Kesehatan. Kriteria faskes yang diberikan akses e-purchasing,
a.l.:
2
a. Menyerahkan Rencana Kebutuhan Obat
(RKO) 2018 melalui e- Monev pada tahun
2017.
b. Pengadaan obat hanya untuk pasien JKN.
c. Menyerahkan bukti perjanjian kerjasama
dengan BPJS Kesehatan.
Faskes RKO 2018
RS SWASTA 689
APOTIK PRB 298
14. Progres Akses e-Purchasing bagi Faskes Swasta Tahun 2018 (2)
3
Tindak Lanjut Faskes
4
a. Untuk pembelajaran RUP dan e-Purchasing
dpt dilakukan di LPSE daerah atau melalui
tutorial di youtube
b. Lakukan pengisian RUP
c. Lakukan e-Purchasing
Mei 2018: 483 Faskes (RS 330; 153 Apotek PRB)
4 Tahap:
759 Faskes
493 Faskes Lolos Verifikasi
266 Faskes Tidak Lolos Verifikasi
Faskes RKO 2018
RS SWASTA 689
APOTIK PRB 298
15.
16. Solusi Masalah Pengadaan Obat JKN
Kepatuhan menyerahkan RKO dan
akurasinya.
SOLUSI: Meningkatkan kepatuhan
menyerahkan rencana kebutuhan obat
(RKO) dan keakuratannya. Tahun 2019
ada pengaturan kewajiban
menyerahkan RKO yg dikaitkan dg
sanksi.
Belum adanya akses e-
purchasing bagi faskes swasta
SOLUSI: Akses e-purchasing
diberikan kepada faskes swasta
sejak Maret 2018
Obat yang akan diadakan tidak
tayang di e-katalog.
SOLUSI: Pengadaan dilakukan dengan
cara lain sesuai Perpres Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Kewajiban satker/faskes dalam
hal pembayaran belum
diselesaikan
SOLUSI: Kewajiban satker/faskes dalam
hal pembayaran kepada distributor
segera diselesaikan, sehingga otomatis
pemesanan berikutnya tetap dapat
dilayani.
Permasalahan dalam proses
realisasi DAK di Dinkes
Kab/Kota
SOLUSI: Pengadaan dilakukan di
awal tahun
Penyedia tidak
merespons atau tidak
memenuhi pemesanan
SOLUSI:
Pengadaan dilakukan
dengan cara lain sesuai
Perpres Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Hubungi Penanganan
Keluhan
Persyaratan minimal
order dari penyedia
SOLUSI: Pemesanan dilayani
oleh penyedia dengan
kelipatan pembelian yg
sudah tercantum di e-
Katalog
Implementasi e-Monev
belum optimal
SOLUSI: Dilakukan sosialisasi
(Pusat, Dinkes: APBD,
Dekon, BPJS)
E-Monev Obat:
http://monevkatalogobat.kemkes.go.id
E-mail: monevkatalogobat@kemkes.go.id
HP: 0823-1165-6136 (jam kerja)
Penanganan Keluhan E-Katalog Obat:
E-mail: e_katalog@kemkes.go.id
HP: 0812-8175-3081 (jam kerja)