Dokumen tersebut membahas tentang eksploitasi seksual anak, termasuk pengertian, bentuk-bentuk, perbedaan dengan kekerasan seksual anak, landasan hukum perlindungan korban, dan faktor-faktor yang membuat anak rentan menjadi korban. ["

1. Mengenal
Eksploitasi
Seksual Anak
(ESA)
Ciput Eka Purwianti

2. Materi Pembahasan
1. Hak anak dan bentuk-bentuk pelanggaran hak anak;
2. Pengertian dan bentuk-bentuk ESA;
3. Perbedaan ESA dengan Kekerasan Seksual Anak (KSA);
4. Landasan hukum bagi upaya pemulihan korban ESA;
5. Prinsip-prinsip layanan korban ESA;
6. Kerentanan anak menjadi korban ESA; dan
7. Memetakan pelaku dan mengenali modus-modus yang
digunakan oleh pelaku ESA.

3. HAK ANAK DAN BENTUK
PELANGGARAN ANAK

4. KONVENSI HAK ANAK
Konvensi Hak Anak (KHA) diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia melalui KEPRES No. 36 Tahun 1990, dibagi dalam
4 kategori,, yakni:
● Pertama, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak
Asasi Manusia, bahwa KHA mengandung hak-hak sipil
politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya.
● Kedua, ditinjau dari sisi pelaksananya yaitu negara, bahwa
yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak adalah
orang dewasa.

5. KONVENSI HAK ANAK
● Ketiga, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer
dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam KHA,
yakni: hak atas kelangsungan hidup (survival), hak untuk
berkembang (development), hak atas perlindungan
(protection) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan
masyarakat (participation).
● Keempat, dikelompokkan menjadi delapan kategori sebagai
berikut:
1. Langkah-langkah implementasi umum;
2. Definisi anak;
3. Prinsip-prinsip umum;
4. Hak sipil dan kemerdekaan;
5. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
6. Kesehatan dan kesejahteraan dasar;
7. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; dan
8. Langkah-langkah perlindungan khusus

6. PELANGGARAN HAK ANAK
a) Jika negara melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan
baik tindakan legislatif, administratif, atau lainnya, misalnya
melakukan penyiksaan atau mengintersepsi hak anak untuk
memperoleh informasi.
b) Non-Compliance, yaitu negara tidak melakukan tindakan, baik
tindakan legislatif, administratif atau tindakan lain yang diisyaratkan
oleh KHA bagi pemenuhan Hak Anak, khususnya yang
berhubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Negara
wajib menjamin agar anggota masyarakat tidak melakukan
pelanggaran hak anak atau menjamin agar jika terjadi pelanggaran
hak anak dan menjamin pelaku harus mempertanggungjawabkan
tindakannya dan korban dibantu pemulihannya.
c) Contoh pelanggaran Hak Anak yang kerap terjadi di Indonesia
adalah maraknya perkawinan anak, Pelanggaran hak anak lainnya
adalah adanya anak-anak yang tidak mempunyai identitas seperti
akta lahir.

7. HAK ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
● Amandemen II pasal 28B ayat (2) Undang-
undang Dasar 1945 yang menyebutkan
“Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi”
● Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

8. HAK ANAK DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK
a. Mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka
termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
b. Tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan serta mengetahui identitasnya, bermain,
beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan
semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.
c. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi, seksual,
penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.
d. Berperan aktif dalam masyarakat, bebas untuk berekspresi, bebas untuk berinteraksi dengan orang
lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.
e. Memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak
mampu dan yang tinggal didaerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab
untuk membiayai pendidikan mereka.

9. PENGERTIAN DAN
BENTUK-BENTUK ESA

10. Salah satu bentuk eksploitasi seksual anak (yaitu pornografi
anak) sebagai penggambaran anak, dengan cara apapun,
yang sedang melakukan kegiatan seksual yang eksplisit, baik
yang nyata maupun dalam bentuk simulasi, atau
penggambaran alat-alat vital seorang anak yang tujuan
utamanya bersifat seksual.
- Optional Protocol Convention on the Rights of the Child -
Eksploitasi seksual anak sebagai pemakaian anak perempuan
dan anak laki-laki dalam kegiatan seksual yang dibayar dengan
uang tunai atau dalam bentuk barang (umumnya dikenal sebagai
prostitusi anak) di jalanan atau di dalam gedung, di tempat-
tempat seperti rumah pelacuran, diskotek, panti pijat, bar, hotel
dan restoran, yang meliputi tindakan pembuatan, promosi dan
distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak termasuk
pemakaian anak-anak dalam pertunjukan seks
- ILO (2008:12) -

11. penggunaan anak untuk melakukan hubungan seksual dengan orang
dewasa dengan imbalan uang atau barang kepada anak tersebut atau
kepada pihak ketiga, yang terjadi dalam berbagai bentuk yaitu,
prostitusi, pornografi dan perdagangan serta bentuk-bentuk eksploitasi
seksual lainnya merupakan eksploitasi seksual anak
- Deklarasi Stocholm Konggres Dunia Anti Eksploitasi Seksual Anak (Juni 1996) -
eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar
terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang
dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan
uang dimana anak dijadikan objek seks dan objek komersial. Unsur-
unsur yang termasuk dalam kasus ESA pun bermacam, mulai dari
membeli, menawarkan, memperoleh, memindahtangankan,
memproduksi, menyediakan dll.
- ECPAT International -

12. PROSTITUSI
ANAK
PORNOGRAFI
ANAK
PERKAWINAN
ANAK
PERDAGANGAN
ANAK UNTUK
TUJUAN
SEKSUAL
EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK
ONLINE
PARIWISATA
SEKS ANAK
(PSA)
BENTUK-BENTUK ESA

13. BENTUK-BENTUK ESA SECARA ONLINE
Grooming online untuk tujuan seksual adalah sebuah
proses untuk menjalin atau membangun sebuah
hubungan dengan seorang anak melalui penggunaan
internet atau teknologi digital lain untuk memfasilitasi
kontak seksual online atau offline dengan anak tersebut
Sexting didefinisikan sebagai ‘pembuatan gambar seksual
sendiri’, atau ‘penciptaan, pembagian, dan penerusan
gambar telanjang atau nyaris telanjang yang menggoda
secara seksual melalui telepon genggam dan/atau
internet’. Sexting merupakan sebuah praktik yang lazim
dilakukan di kalangan orang muda dan sering menjadi
aktivitas yang disepakati bersama antar teman sebaya.

14. BENTUK-BENTUK ESA SECARA ONLINE
Pemerasan seksual, disebut juga “sextortion” yaitu
pemerasan terhadap seseorang dengan bantuan gambar
orang tersebut (yang dibuat sendiri) untuk mendapatkan
imbalan seks, uang atau keuntungan lain dari orang
tersebut dibawah ancaman penyebaran materi tersebut
tanpa persetujuan dari orang yang digambarkan (misalnya
mengirimkan gambar di media sosial).
Siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak
merupakan paksaan terhadap seorang anak untuk orang
lain yang jaraknya jauh. Sering kali, orang yang menonton
dari jauh tersebut adalah orang-orang yang telah meminta
dan/atau memesan kekerasan terhadap anak tersebut,
yang mendikte bagaimana bisa terjadi.

15. PERBEDAAN ESA DENGAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAN ANAK (KSA)
KSA adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan
seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau
orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua
dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas
bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan
dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan.
ESA terjadi ketika seorang anak tidak hanya menjadi sebuah objek
seks, tetapi juga menjadi sebuah komoditas yang mana aktivitas
seksual tersebut untuk mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan
bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain
yang terlibat.

16. TABEL PERBEDAAN ESA DAN KSA
Kekerasan Seksual Eksploitasi Seksual
Persetubuhan Pelacuran
Perkosaan Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual
Pencabulan Pornografi
Incest Perkawinan Anak dengan Paksaan
Sodomi Wisata Seks Anak

17. FAKTOR PENDORONG ANAK RENTAN MENJADI KORBAN ESA
• Kondisi Ekonomi/Kemiskinan
• Perpindahan Penduduk dari Desa ke Kota
• Ketidaksetaraan Gender dan Pratik-Praktik
Diskriminasi
• Tanggung Jawab Anak untuk Mendukung Keluarga
• Jaringan Kriminal yang terorganisir dalam industry
seks yang merekrut anak
• Pihak berwenang yang korup
• Praktek-prakter Pekerja Anak termasuk Pekerja Paksa
Anak
• Praktek-Praktek Tradisional dan Budaya dalam
Masyarakat
• Bekembangnya Daerah-daerah Wisata tanpa Aturan
Perlindungan terhadap Anak yang kuat
• Perkembangan Teknologi dan Informasi yang Pesat
(Pornografi)
• Permintaan dari Pekerja Migran

18. KATEGORI PELAKU ESA MENURUT ECPAT INTERNASIONAL
a) Pelaku Preferensial, Pelaku dengan
kecenderungan orientasi seksual yang hanya
menargetkan anak untuk dieksploitasi secara
seksual. Pelaku tidak tertarik dengan orang
dewasa;
b) Pelaku Situasional, Pelaku kejahatan tidak
mengkhususkan anak sebagai korban
eksploitasi seksual, namun karena situasi yang
tersedia, pelaku tersebut memanfaatkan situasi
untuk mendapatkan kepuasan seksualnya.

19. CIRI PELAKU KEJAHATAN ESA SECARA ONLINE
a) Pelaku bisa siapapun (usia, status pekerjaan, status
ekonomi, suku dll);
b) Pelaku selalu mencoba untuk anonim (tidak dikenali
identitasnya) misalnya menggunakan nama samaran,
profil dan gambar yang menarik perhatian korban;
c) Pelaku menggunakan teknologi untuk berlindung dari
kejahatannya, misalnya menggunakan TOR/PROXI/VPN,
transaksi bit coin, enkripsi, steganography, penyimpanan
cloud;
d) Pelaku selalu membangun komunikasi intensif dengan
korban, kemudian secara bertahap melakukan
komunikasi lebih tertutup dan meningkatkan pembicaraan
ke arah seksualitas.
e) Pelaku memainkan psikologis anak, membangun
hubungan emosional dengan anak, melakukan bujuk
rayu, memberi hadiah, atau dengan ancaman; dan
f) Pelaku berjejaring dengan sindikat international atau
pelaku melakukan kejahatan sendiri.

20. MODUS YANG DIGUNAKAN PELAKU ESA
Bujuk Rayu dan
Iming-Iming
mendapatkan
Uang, dll
Membangun
Kedekatan dan
Hubungan
Personal
Menggunakan
Teknologi dan
Informasi dalam
mencari Korban
Menari Korban
Anak mellui Agen
Wisata,
Komunitas,
Germo, dll
Menjerat Melalui
Hutang
Pemerasan
Secara Seksual
Kekerasan atau
Ancaman secara
Fisik, Psikis dan
Seksual
Memanfaatkan
Kerentanan Anak
dalam Sisi
Konsumerisme
Memanfaatkan
Finansialnya
untuk
Mengeksploitasi
Anak
Menggunakan
Anonim/ Identitas
Palsu
Eksploitasi
Seksual Ketika
Korban Sudah
Masuk dalam
Jaringan
Memanfaatkan
Gaya Hidup Anak
untuk Menjerta
Anak menjadi
Korban

21. MODUS YANG DIGUNAKAN PELAKU ESA ONLINE
• Eksploitasi seksual yang dilakukan saat korban
berada dalam jaringan (seperti
memikat/memanipulasi/mengancam seorang anak
untuk melakukan tindakan seksual di depan kamera
web);
• Mengidentifikasi atau mendekati calon anak korban
yang sedang online dengan maksud untuk
mengeksploitasi mereka secara seksual, meskipun
tindakan ini nantinya dapat dilakukan secara online
atau offline; dan
• Pendistribusian, penyebaran, pengimporan,
pengeksporan, penawaran, penjualan, kepemilikan,
atau secara sadar memperoleh akses ke materi
eksploitasi seksual anak secara online (bahkan jika
pelecehan seksual yang digambarkan dalam materi
dilakukan secara offline).

22. Landasan Hukum bagi Upaya
Pemulihan Korban ESA
• UUD Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1)
• UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 62
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang Pasal 51 Ayat (1)
• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4
• Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 2
• UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 90
• UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6 ayat (1)
• UU No, 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Pasal 8
• Peraturan Menteri Sosial Nomor: 102 / HUK / 2007 tentang Pendirian dan
Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center
• Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional
Rehabilitasi Sosial yang mengatur tentang Tata Cara dan Prinsip Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial.
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan; dan
• Surat Edaran Nomor 154113/MPK.A/HK/2014 tentang Implementasi Gerakan
Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan Satuan
Pendidikan.

23. KONVENSI HAK ANAK PERMEN PPPA NO. 8 TAHUN 2020
Buku Panduan Penanganan
Kasus Anak Multidisiplin
yang berpusat pada Anak,
Kemen PPA 2019
PRINSIP LAYANAN BAGI KORBAN ESA
KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

24. PRINSIP LAYANAN BAGI KORBAN ESA
1. Non Diskriminasi
2. Best interest of the Child
3. Prinsip atas Hak Hidup, Tumbuh dan
Berkembang
4. Penghargaan terhadap pendapat
Anak
5. Non-Stigmatisasi
6. Sensitifitas Gender
7. Praduga Sebagai Anak

25. Sikap dan Tindakan yg Wajib Dimiliki Staff
Pemberi Layanan Ramah Anak
• Meminta persetujuan “informed consent” dari korban ESA,
orangtua, wali, atau keluarga terdekat atas layanan yang
diberikan;
• Memastikan anak yang menjadi korban didampingi oleh
orangtua, wali, atau keluarga terdekat;
• Memperkenalkan diri;
• Bersikap lemah lembut, sopan, ramah, akrab, empati, berhati-hati
dalam berkomunikasi dan dalam mengajukan pertanyaan;
• Menggunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti;
• Memfasilitasi ruang partisipasi aktif anak dengan mendengarkan
cerita dan keluhan;
• Berpusat pada kebutuhan anak dengan memperhatikan kondisi
fisik dan psikis serta memastikan bahwa semua pemberian
layanan didasarkan pada tahap perkembangan anak, hak anak
dan perlindungan anak;
• Menciptakan rasa kekeluargaan, memberi kemudahan, rasa
aman, nyaman, dan keselamatan;

26. Sikap dan Tindakan yg Wajib Dimiliki Staff
Pemberi Layanan Ramah Anak
• Tidak menghakimi dan tidak merendahkan;
• Menjaga kerahasiaan termasuk tidak melakukan hal yang
membahayakan bagi anak;
• Memberikan informasi mengenai pelayanan pembinaan,
pendampingan, dan pemulihan;
• Memberdayakan anak dan keluarga dengan membangun
potensi mereka;
• Menyediakan proses dan layanan yang layak dengan
mempertimbangkan kultur setempat;
• Memastikan akuntabilitas; dan
• Koordinasi dan kerjasama dengan multipihak pemberi layanan,
mematuhi standar etika profesi masing-masing dan mengelola
batasan profesional dan menghindari konflik kepentingan.

27. PERTANYAAN DAN DISKUSI KELOMPOK
1. Apa saja bentuk-bentuk ESA dan hak
anak apa saja yang dilanggar dalam
kasus ini?
2. Apa modus yang dilakukan pelaku
dalam merekrut korban?
3. Undang-Undang apa saja yang
dilanggar dalam kasus ini?

28. TERIMA KASIH
@KPPDANPA @KPP_PA
@KEMENPPPA @KEMEN PPPA @KEMENPPPA.GO.ID
KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA