SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Metode Penghitungan IPM
(Indeks Pembangunan Manusia)
Oleh :
Sriwiyana Teguh Ananto
Statistisi Ahli Madya
Disampaikan dalam acara sharing knowledge
BPS Kota Bengkulu
15 Desember 2023
BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BENGKULU
• Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata
dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. (Todaro dan
Smith)
• Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal
memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.
• IPM diperkenalkan oleh United Nation Development
Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan
secara berkala dalam laporan tahunan Human Development
Report (HDR).
• IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan
manusia dari tiga aspek dasar, yaitu:
• A Long and Healthy Life (umur panjang dan hidup sehat)
• Knowledge (pengetahuan)
• A Decent Standard of Living (standard hidup layak)
Latar Belakang
Mahbub ul
Haq
Amartya Sen
Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia
GROWTH
Government
reveneu
Household
Income
Government policy
preferernces
 Government
development
spending
Household
human
development
spending
Human
development
Manfaat IPM
Ukuran Keberhasilan
IPM merupakan indikator penting untuk MENGUKUR
KEBERHASILAN dalam upaya membangun kualitas
hidup manusia (masyarakat/penduduk).
Dana Alokasi Umum
IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam
penentuan DANA ALOKASI UMUM (DAU).
Target Pembangunan
Dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI, IPM
dijadikan salah satu indikator TARGET PEMBANGUNAN
pemerintah.
KOMPONEN PENYUSUN IPM
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Harapan Lama Sekolah (HLS)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25 th +
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan:
96 Komoditas PPP
Mengukur perubahan Pertumbuhan Aritmatik
Rata-rata Geometrik
Penghitungan Indeks
Variabel dalam IPM : KESEHATAN
• Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak
tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak
lahir.
• AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu
masyarakat. AHH dihitung dari hasil Proyeksi
SP2010, untuk tahun 2023 telah dihitung
menggunakan hasil Proyeksi LF-SP2020.
Angka Harapan Hidup saat Lahir – AHH
(Life Expectancy – e0)
Variabel dalam IPM : PENDIDIKAN
• Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai
jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam
menjalani pendidikan formal.
• Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk
berusia 25 tahun ke atas.
• RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi
pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.
• Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga
mengikuti standard internasional yang digunakan oleh
UNDP.
Rata-rata Lama Sekolah – RLS
(Mean Years of Schooling – MYS)
Variabel dalam IPM : PENDIDIKAN
• Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai
lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan
oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
• HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan
sistem pendidikan di berbagai jenjang.
• HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti
kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
• Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam
Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di
pesantren.
• Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.
Harapan Lama Sekolah – HLS
(Expected Years of Schooling – EYS)
Variabel dalam IPM : HIDUP LAYAK
 Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai
pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.
 Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari
Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level
kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat
konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.
 Perhitungan paritas daya beli pada metode baru
menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas
merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas
nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan
Metode Rao.
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Menghitung IPM
IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik
dari indeks kesehatan, indeks pendidikan,
dan indeks pengeluaran
య
య
Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum
Indikator Satuan
Minimum Maksimum
UNDP BPS UNDP BPS
Angka Harapan Hidup saat
Lahir (AHH)
Tahun 20 20 85 85
Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 0 0 18 18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 0 0 15 15
Pengeluaran per Kapita
Disesuaikan
100
(PPP U$)
1.007.436*
(Rp)
107.721
(PPP U$)
26.572.352**
(Rp)
• Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli
Keterangan:
* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan
pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025
Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM
Menghitung Indeks Komponen IPM
AHH = Angka Harapan Hidup
Indeks Kesehatan
Menghitung Indeks Komponen IPM
Indeks Pendidikan
Menghitung Indeks Komponen IPM
PPP = Purchase Power Parity / Paritas Daya Beli
Kemampuan daya beli yang telah disesuaikan dengan mengeliminasi
perbedaan tingkat harga
Indeks Pengeluaran
 Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu
kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun.
 Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian
yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya.
 Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu
wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.
Mengukur Kecepatan IPM
Keterangan:
IPMt : IPM suatu wilayah pada tahun t
IPMt-1 : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)
 Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk
mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-
kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.
 Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:
Klasifikasi Pembangunan Manusia
Capaian IPM
Klasifikasi
• IPM ≥ 80
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
• 70 ≤ IPM < 80
Tinggi
Tinggi
• 60 ≤ IPM < 70
Sedang
Sedang
• IPM < 60
Rendah
Rendah
Tren Pertumbuhan IPM Kota Bengkulu
IPM Kota Bengkulu 2023 dan Komponennya
IPM Kabupatan/Kota 2023 Prov. Bengkulu
Thank You

More Related Content

Similar to Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)pdf.pdf

Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNFImplikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNFe. hardiyanto
 
FORUM SDM BALI Memaknai inflasi dan pertumbuhan ekonomi
FORUM SDM BALI Memaknai inflasi dan pertumbuhan ekonomiFORUM SDM BALI Memaknai inflasi dan pertumbuhan ekonomi
FORUM SDM BALI Memaknai inflasi dan pertumbuhan ekonomiGunawan Wicaksono
 
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi PapuaUpaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papuadaldukpapua
 
Komitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusiaKomitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusiaSLAMET SUGIHARTO
 
3.BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI PEMBANGUNAN.pptx
3.BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI PEMBANGUNAN.pptx3.BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI PEMBANGUNAN.pptx
3.BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI PEMBANGUNAN.pptxssusere8f3f1
 
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011ervinayulianti
 
INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddf
INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddfINDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddf
INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddfsariasasaputra59
 
Pengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di IndonesiaPengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di IndonesiaPuja Lestari
 
Human Development Index di Bidang Pendidikan
Human Development Index di Bidang PendidikanHuman Development Index di Bidang Pendidikan
Human Development Index di Bidang Pendidikanmuktiimam
 
Kelompok 1 teori ekonomi lanjutan
Kelompok 1 teori ekonomi lanjutanKelompok 1 teori ekonomi lanjutan
Kelompok 1 teori ekonomi lanjutankhairilaswandi
 
Perekonomian Indonesia SAP 3
Perekonomian Indonesia SAP 3Perekonomian Indonesia SAP 3
Perekonomian Indonesia SAP 3ventilunaa
 
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptxEKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptxAlfiSyahrin89
 
Ppt pembangunan ekonomi daerah
Ppt pembangunan ekonomi daerahPpt pembangunan ekonomi daerah
Ppt pembangunan ekonomi daerahRendiTrida
 
804-1273-1-PB.pdf
804-1273-1-PB.pdf804-1273-1-PB.pdf
804-1273-1-PB.pdfMustani98
 
Bonus Demografi (ironi negeri)
Bonus Demografi (ironi negeri)Bonus Demografi (ironi negeri)
Bonus Demografi (ironi negeri)Amir Rachman
 
Abdul ajid 11140963
Abdul ajid 11140963Abdul ajid 11140963
Abdul ajid 11140963abdul ajid
 
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka RayaAnalisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 

Similar to Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)pdf.pdf (20)

IPM Bali 2021.pptx
IPM Bali 2021.pptxIPM Bali 2021.pptx
IPM Bali 2021.pptx
 
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNFImplikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
Implikasi parameter HDI bidang pendidikan terhadap Program PNF
 
FORUM SDM BALI Memaknai inflasi dan pertumbuhan ekonomi
FORUM SDM BALI Memaknai inflasi dan pertumbuhan ekonomiFORUM SDM BALI Memaknai inflasi dan pertumbuhan ekonomi
FORUM SDM BALI Memaknai inflasi dan pertumbuhan ekonomi
 
081222 Penghitungan IPM (3).pptx
081222 Penghitungan IPM (3).pptx081222 Penghitungan IPM (3).pptx
081222 Penghitungan IPM (3).pptx
 
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi PapuaUpaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
Upaya Peningkatan Angka IPM Provinsi Papua
 
Komitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusiaKomitmen pembangunan manusia
Komitmen pembangunan manusia
 
3.BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI PEMBANGUNAN.pptx
3.BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI PEMBANGUNAN.pptx3.BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI PEMBANGUNAN.pptx
3.BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI PEMBANGUNAN.pptx
 
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
Indeks pembangunan manusia kabupaten paser 2011
 
Tugas IPM
Tugas IPMTugas IPM
Tugas IPM
 
INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddf
INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddfINDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddf
INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_pptx.pptxgddf
 
Pengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di IndonesiaPengaruh mandatory spending di Indonesia
Pengaruh mandatory spending di Indonesia
 
Human Development Index di Bidang Pendidikan
Human Development Index di Bidang PendidikanHuman Development Index di Bidang Pendidikan
Human Development Index di Bidang Pendidikan
 
Kelompok 1 teori ekonomi lanjutan
Kelompok 1 teori ekonomi lanjutanKelompok 1 teori ekonomi lanjutan
Kelompok 1 teori ekonomi lanjutan
 
Perekonomian Indonesia SAP 3
Perekonomian Indonesia SAP 3Perekonomian Indonesia SAP 3
Perekonomian Indonesia SAP 3
 
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptxEKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
EKP15uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_KLP 1.pptx
 
Ppt pembangunan ekonomi daerah
Ppt pembangunan ekonomi daerahPpt pembangunan ekonomi daerah
Ppt pembangunan ekonomi daerah
 
804-1273-1-PB.pdf
804-1273-1-PB.pdf804-1273-1-PB.pdf
804-1273-1-PB.pdf
 
Bonus Demografi (ironi negeri)
Bonus Demografi (ironi negeri)Bonus Demografi (ironi negeri)
Bonus Demografi (ironi negeri)
 
Abdul ajid 11140963
Abdul ajid 11140963Abdul ajid 11140963
Abdul ajid 11140963
 
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka RayaAnalisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 

Recently uploaded (13)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 

Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)pdf.pdf

  • 1. Metode Penghitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Oleh : Sriwiyana Teguh Ananto Statistisi Ahli Madya Disampaikan dalam acara sharing knowledge BPS Kota Bengkulu 15 Desember 2023 BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BENGKULU
  • 2. • Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. (Todaro dan Smith) • Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. • IPM diperkenalkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). • IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu: • A Long and Healthy Life (umur panjang dan hidup sehat) • Knowledge (pengetahuan) • A Decent Standard of Living (standard hidup layak) Latar Belakang Mahbub ul Haq Amartya Sen
  • 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia GROWTH Government reveneu Household Income Government policy preferernces  Government development spending Household human development spending Human development
  • 4. Manfaat IPM Ukuran Keberhasilan IPM merupakan indikator penting untuk MENGUKUR KEBERHASILAN dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dana Alokasi Umum IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan DANA ALOKASI UMUM (DAU). Target Pembangunan Dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI, IPM dijadikan salah satu indikator TARGET PEMBANGUNAN pemerintah.
  • 5. KOMPONEN PENYUSUN IPM Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25 th + Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 96 Komoditas PPP Mengukur perubahan Pertumbuhan Aritmatik Rata-rata Geometrik Penghitungan Indeks
  • 6. Variabel dalam IPM : KESEHATAN • Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. • AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010, untuk tahun 2023 telah dihitung menggunakan hasil Proyeksi LF-SP2020. Angka Harapan Hidup saat Lahir – AHH (Life Expectancy – e0)
  • 7. Variabel dalam IPM : PENDIDIKAN • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. • Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. • RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. • Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. Rata-rata Lama Sekolah – RLS (Mean Years of Schooling – MYS)
  • 8. Variabel dalam IPM : PENDIDIKAN • Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. • HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. • HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. • Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. • Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam. Harapan Lama Sekolah – HLS (Expected Years of Schooling – EYS)
  • 9. Variabel dalam IPM : HIDUP LAYAK  Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.  Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.  Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
  • 10. Menghitung IPM IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran య య
  • 11. Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum Indikator Satuan Minimum Maksimum UNDP BPS UNDP BPS Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) Tahun 20 20 85 85 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 0 0 18 18 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 0 0 15 15 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 100 (PPP U$) 1.007.436* (Rp) 107.721 (PPP U$) 26.572.352** (Rp) • Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli Keterangan: * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025 Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM
  • 12. Menghitung Indeks Komponen IPM AHH = Angka Harapan Hidup Indeks Kesehatan
  • 13. Menghitung Indeks Komponen IPM Indeks Pendidikan
  • 14. Menghitung Indeks Komponen IPM PPP = Purchase Power Parity / Paritas Daya Beli Kemampuan daya beli yang telah disesuaikan dengan mengeliminasi perbedaan tingkat harga Indeks Pengeluaran
  • 15.  Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun.  Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya.  Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Mengukur Kecepatan IPM Keterangan: IPMt : IPM suatu wilayah pada tahun t IPMt-1 : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)
  • 16.  Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok- kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.  Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: Klasifikasi Pembangunan Manusia Capaian IPM Klasifikasi • IPM ≥ 80 Sangat Tinggi Sangat Tinggi • 70 ≤ IPM < 80 Tinggi Tinggi • 60 ≤ IPM < 70 Sedang Sedang • IPM < 60 Rendah Rendah
  • 17. Tren Pertumbuhan IPM Kota Bengkulu
  • 18. IPM Kota Bengkulu 2023 dan Komponennya
  • 19. IPM Kabupatan/Kota 2023 Prov. Bengkulu