Teks tersebut membahas tentang perkembangan bantuan hukum di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru di mana lembaga-lembaga bantuan hukum seperti LBH menjadi salah satu perlawanan terhadap rezim otoriter. Teks juga membahas tentang perubahan sistem hukum Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru pada 1998.

1. DAMARAWIBOWO 14.272 / 13.D

2. Dunia ini pantharich
terus mengalir,
berubah tanpa henti

3. Finalitas adalah hal yang berbahaya, karena
hukum tidak dapat diam, ia harus terus mengalir.
Hukum yang beku tidak akan menghasilkan apapun
kecuali PENDERITAAN.
Prof. Satjipto Rahardjo
CONTOH :
Louis XVII ketika revolusi Perancis, ia mengatakan “hukum adalah aku”
Orde Baru, kekuasan dilegitimasi oleh pembantain si “komunis” meski sampai
sekarang masih rancu

4. Apakah ia berlaku untuk manusia dengan
darah dan dagingnya atau berlaku sebagai
pelayan atas kekuasaan oligarki-meritokrasi
dalam kerjaan pseudo-demokrasi?
Di bawah rezim otoriter, keadilan
hanya menjadi bagian untuk
melegitimasi hukum

5. Menyemai agen Hukum Progresif
Pada era rezim otoriter
Bantuan hukum terbentuk saat
terbentuknya Biro Konsultasi Hukum
pada rakyat tak mampu
Prof. Zeylemaker
Di Rechtshoge School
(1940)
Prof.Ting SwanTiongPerguruanTinggi Sim Ming
Hui

6. Biro Konsultasi Hukum
Di Universitas
Indonesia (1968)
Berubah nama
Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum
Biro bantuan hukum Prof. Mochtar Kusuma
Atmadja
Fakultas Hukum
Universitas Padjajaran
(1967)
Di luar kampus didirikan juga LBH yang menjadi pelopor LBH di berbagai kota di
Indonesia di bawah naunganYLBHI.

7. Pada masa Orde Baru, LBH menjadi salah satu perlawan
rezim Soeharto dengan mengusung gagasan pro-demokrasi
dan mengusut pelanggaran HAM yang dilakukan Orde Baru.
Bantuan hukum dalam hal penyuluhan melalui surat kabar
Medan Priyayi oleh Tirto Adi Soerjo dengan sasaran buruh dan
petani pada masa kolonial belanda

8. Muncul nya agen ptogresif melalui gerakan
masyarakat, yaitu :
AJI, ISAI, JAKER,LBH, APIK, Kalyamitra, dll

9. Kondisi bertentangan dan saling mengandalkan
satu sama lain antara unsur subjektif dan unsur
objektif.
Kondisi subjektif adalah “pilihan”, tiap agen sebagai individu berhadapan dengan
kondisi objektif.Yaitu pola tertentu yang baik disadari maupun tidak telah menjadi
acuan dalam hidup yang disebut dengan habitus dalam suatu ruasng sosial.
Agen sosial adalah masyarakat
LBH adalah tempat dimana perlawanan terhadap dominasi Orde Baru, mereka
tidak menelan doxa yang di beri mentah-mentah.

10. habitus adalah ranah strategi, tempat para agen
beradu aktivitas dalam ruang sosial dengan aturan-
aturan kapital tertentu. Tempat pertaruang nantar
agen dengan modal sosial, dengan mepertaruhkan
sesuatu, dan investasi kapital tertentu.
perlawanan LBH ditunjukkan dengan investasi
kapital, yaitu melalui advokasi pada buruh dan
petani.
doxa dipercayai sebagai kebenaran umum juga
sebagai upaya pelanggengan kekuasaaan.

11. Sistem hukum adalah salah satu sub-sistem dari sistem sosial :
 Sisi program : teori hukum diproduksi dan saling
diperdebatkan dengan pertaruhan batas-batas hukum sebagai
hukum.
 Sisi kode : cara kerja hukumyang memisahkan dirinya dari yang
bukan hukum
Sejauh hukum memenuhi dirinya, tidak ada pertanyaan
mengenai keadilan. Masalah muncul ketika harapan normatif yang
dicakup dalam hukum gagal ketika berhadapan dengan kenyataan
pada sistem sosial. Kekecewaan normatif menimbulkan sebuah
pertanyaan tentang keadilan.
kekecewaan normatif memaksa hukum untuk membuka
dirinya dan menyerap dari yang lain (Autopoiesis)

12. Pendudukan gedung MPR pada Mei 1998, rezim
Orde Baru tumbng, hukum mengalami perubahan bear-
besaran. Terdapat 34 lembaga negara baru, 28
diantaranya memiliki kewenangan konstitusional karean
di atur UUD 1945 pasca amandemen pertama hingga
ketiga

13.  Hakim
 Jaksa
 Akademisi
 Pengacara
 dll