Makalah ini mengkaji secara teoritis tentang konsep penyediaan rumah bagi masyarakat miskin yang tepat untuk diterapkan di kota-kota besar dan mengetahui perkembangan program perumahan bagi masyarakat miskin yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Industrialisasi - Revolusi Industri - Pencapaian Sustainable Development Goal...RahmatSafril1
Revolusi Industri adalah perubahan yang cepat di bidang kegiatan ekonomi periode antara tahun 1750 - 1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial dan ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi Industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara serta Jepang dan akhirnya ke seluruh dunia.
Rumah susun vs program perbaikan kampungzaki Fikri
terdapat berbagai pemikiran mengenai rumah susun dan perbaikan kampung, beberapa berpendapat rumah susun hanya menambah masalah baru. tulisan ini tidak berpihak pada salah satu, tulisan ini hanya membandingkan keduanya.
Makalah ini mengkaji secara teoritis tentang konsep penyediaan rumah bagi masyarakat miskin yang tepat untuk diterapkan di kota-kota besar dan mengetahui perkembangan program perumahan bagi masyarakat miskin yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Industrialisasi - Revolusi Industri - Pencapaian Sustainable Development Goal...RahmatSafril1
Revolusi Industri adalah perubahan yang cepat di bidang kegiatan ekonomi periode antara tahun 1750 - 1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial dan ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi Industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara serta Jepang dan akhirnya ke seluruh dunia.
Rumah susun vs program perbaikan kampungzaki Fikri
terdapat berbagai pemikiran mengenai rumah susun dan perbaikan kampung, beberapa berpendapat rumah susun hanya menambah masalah baru. tulisan ini tidak berpihak pada salah satu, tulisan ini hanya membandingkan keduanya.
NUSANTARA KITA
"Apakah RUU tentang ibu kota negara ini, semua anggota menyetujui," tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). "Setuju," jawab anggota yang hadir.
Demikian kutipan pamungkas para wakil rakyat selepas menggelar sidang paripurna terkait Ibu Kota Negara (IKN). Selepas beleid rampung, RUU ini bakal menjadi panduan yang komprensif dari segi regulasi, dalam pembangunan segala aspek di IKN.
IKN sejatinya sudah dicetuskan Presiden Jokowi ketika 2019 silam. Persisnya pada sidang tahunan DPR/MPR. Jokowi menyampaikan pusat pemerintahan akan hijrah ke Kalimantan Timur dengan segenap alasan yang dirasa olehnya mendesak.
Setelah itu pemerintah mulai menyusun RUU IKN. Periodenya cukup panjang. Selain karena pembahasannya yang sangat kompleks, pada 2020 Indonesia dihadapkan pada pandemi covid-19. Sehingga seluruh perhatian tak bisa dialihkan dari Covid-19.
Kini perpindahan Ibu Kota bukan lagi menjadi mimpi, melainkan menjadi sebuah realitas yang nyata. Setelah disahkannnya RUU, pemerintah akan secara bertahap membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Utara hingga 2024 mendatang.
Banyaknya disinformasi atau bahkan hoax yang bertebaran terlebih di Media Sosial (Medsos) terkait IKN, kami Redaksi BRAFO PMK merasa memiliki kewajiban untuk memberikan ‘pencerahan’ terhadap pembaca BRAFO PMK.
Oiya, satu lagi, perkenalkan, Nusantara. Nama baru Ibu Kota Republik Indonesia yang secara resmi ditunjuk Presiden Jokowi. Dengan menyebut nama Tuhan YME, kami persembahkan Majalah BRAFO PMK kali ini dengan tema “MENYAMBUT NUSANTARA”.
Menurut UU Nomor 6/2004 tentang Desa, pada ketentuan Umum, pasal 1:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pem erintahan NKRI.
Dewasa ini sering terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan arah yang telah direncanakan sebelumnya, seperti terjadinya terhambatnya pembangunan tersebut, pengurangan kualitas hasil pembangunan, dan juga sering terjadi konflik sosial antara aparatur pemerintahan dengan masyarakat.
Pembangunan pasti memiliki tantangan dari arah manapun seperti ekonomi,politik,sosial budaya dan lain-lain. Dan tantangan tersebut pasti mempengaruhi keefektifan proses pembangunan.
Pembangunan bukan hanya diartikan sebagai bangunan fisik akan tetapi pembangunan merupakan perubahan. Sebagai manusia kita hidup di dalam dunia penuh perubahan. Perubahan merupakan sesuatu hal yang pasti terjadi dan akan terjadi, hal yang mana sudah diketahui oleh manusia sejak zaman dahulu, yang diungkapkan mereka melalui bahasa, budaya dan kemajuan diberbagai bidang, dari masa ke masa dari zaman batu sampai modren sekalipun.
Dengan demikian berarti bahwa manusia perlu senantiasa “berubah” sesuai dengan tuntunan dan tantangan dari pembangunan tersebut. Tantangan bukan sebagai halangan atau hambatan tetapi sebagai acuan untuk memajukan pembangunan tersebut.
Perubahan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat seperti yang dapat disaksikan dewasa ini juga, telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan besar menyangkut aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan dan perubahan aktivitas manusia dan masyarakat suatu negara menuntut Pemerintah suatu negara untuk memiliki kualitas dan kemampuan mengatur dan melayani kebutuhan, harapan dan tuntutan yang semakin lama semakin kritis dan semakin besar dan kompleks.
Oleh sebab itu, para aktor birokrat seharusnya berkerja semaksimal mungkin dalam mengatasi permasalahan kemasyarakatan di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Nah , maka dari itu peran politik sangatlah kuat disini. Jadi , penulis tertarik mengkaji secara singkat tentang seberapa pentingkah politik itu dalam pembangunan dan seberapa pentingkah pembangunan didalam politik itu sendiri.
Доклад Марии Губайдулиной, руководителя SMM-направления Registratura - «Особенности продвижения бренда Tele2 в социальных сетях в момент запуска услуг в регионах». Мария рассказывает об особенностях позиционирования и специфике продвижения в социальных сетях нашего клиента — федерального оператора сотовой связи Tele2. Как изначально разрабатывалась концепция открытых городских фестивалей и их продвижение в социальных сетях. Делится нюансами и результатами проведения эффективных спецпроектов SMM при «перезапуске» бренда Tele2 в Иркутске.
NUSANTARA KITA
"Apakah RUU tentang ibu kota negara ini, semua anggota menyetujui," tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). "Setuju," jawab anggota yang hadir.
Demikian kutipan pamungkas para wakil rakyat selepas menggelar sidang paripurna terkait Ibu Kota Negara (IKN). Selepas beleid rampung, RUU ini bakal menjadi panduan yang komprensif dari segi regulasi, dalam pembangunan segala aspek di IKN.
IKN sejatinya sudah dicetuskan Presiden Jokowi ketika 2019 silam. Persisnya pada sidang tahunan DPR/MPR. Jokowi menyampaikan pusat pemerintahan akan hijrah ke Kalimantan Timur dengan segenap alasan yang dirasa olehnya mendesak.
Setelah itu pemerintah mulai menyusun RUU IKN. Periodenya cukup panjang. Selain karena pembahasannya yang sangat kompleks, pada 2020 Indonesia dihadapkan pada pandemi covid-19. Sehingga seluruh perhatian tak bisa dialihkan dari Covid-19.
Kini perpindahan Ibu Kota bukan lagi menjadi mimpi, melainkan menjadi sebuah realitas yang nyata. Setelah disahkannnya RUU, pemerintah akan secara bertahap membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Utara hingga 2024 mendatang.
Banyaknya disinformasi atau bahkan hoax yang bertebaran terlebih di Media Sosial (Medsos) terkait IKN, kami Redaksi BRAFO PMK merasa memiliki kewajiban untuk memberikan ‘pencerahan’ terhadap pembaca BRAFO PMK.
Oiya, satu lagi, perkenalkan, Nusantara. Nama baru Ibu Kota Republik Indonesia yang secara resmi ditunjuk Presiden Jokowi. Dengan menyebut nama Tuhan YME, kami persembahkan Majalah BRAFO PMK kali ini dengan tema “MENYAMBUT NUSANTARA”.
Menurut UU Nomor 6/2004 tentang Desa, pada ketentuan Umum, pasal 1:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pem erintahan NKRI.
Dewasa ini sering terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan arah yang telah direncanakan sebelumnya, seperti terjadinya terhambatnya pembangunan tersebut, pengurangan kualitas hasil pembangunan, dan juga sering terjadi konflik sosial antara aparatur pemerintahan dengan masyarakat.
Pembangunan pasti memiliki tantangan dari arah manapun seperti ekonomi,politik,sosial budaya dan lain-lain. Dan tantangan tersebut pasti mempengaruhi keefektifan proses pembangunan.
Pembangunan bukan hanya diartikan sebagai bangunan fisik akan tetapi pembangunan merupakan perubahan. Sebagai manusia kita hidup di dalam dunia penuh perubahan. Perubahan merupakan sesuatu hal yang pasti terjadi dan akan terjadi, hal yang mana sudah diketahui oleh manusia sejak zaman dahulu, yang diungkapkan mereka melalui bahasa, budaya dan kemajuan diberbagai bidang, dari masa ke masa dari zaman batu sampai modren sekalipun.
Dengan demikian berarti bahwa manusia perlu senantiasa “berubah” sesuai dengan tuntunan dan tantangan dari pembangunan tersebut. Tantangan bukan sebagai halangan atau hambatan tetapi sebagai acuan untuk memajukan pembangunan tersebut.
Perubahan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat seperti yang dapat disaksikan dewasa ini juga, telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan besar menyangkut aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan dan perubahan aktivitas manusia dan masyarakat suatu negara menuntut Pemerintah suatu negara untuk memiliki kualitas dan kemampuan mengatur dan melayani kebutuhan, harapan dan tuntutan yang semakin lama semakin kritis dan semakin besar dan kompleks.
Oleh sebab itu, para aktor birokrat seharusnya berkerja semaksimal mungkin dalam mengatasi permasalahan kemasyarakatan di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Nah , maka dari itu peran politik sangatlah kuat disini. Jadi , penulis tertarik mengkaji secara singkat tentang seberapa pentingkah politik itu dalam pembangunan dan seberapa pentingkah pembangunan didalam politik itu sendiri.
Доклад Марии Губайдулиной, руководителя SMM-направления Registratura - «Особенности продвижения бренда Tele2 в социальных сетях в момент запуска услуг в регионах». Мария рассказывает об особенностях позиционирования и специфике продвижения в социальных сетях нашего клиента — федерального оператора сотовой связи Tele2. Как изначально разрабатывалась концепция открытых городских фестивалей и их продвижение в социальных сетях. Делится нюансами и результатами проведения эффективных спецпроектов SMM при «перезапуске» бренда Tele2 в Иркутске.
AWS Summit 2014 Melbourne - Breakout 2
Megaport's elastic connectivity platform complements the AWS elastic compute service. Our platform provides on-demand fast access, self-provisioning and scalable bandwidth via our self managed Megaportal and mobile apps. With access expanding to 35 Data Centres in Australia, Megaport provides the ultimate in on-demand access to AWS.
Megaport CEO and Founder, Bevan Slattery will present on-demand connectivity to AWS with a live demonstration on Megaports recently launched iPhone app.
Presenter: Bevan Slattery, Founder and CEO, Megaport
- Почему клиенты в контексте стоят дорого?
- Как привести клиента с контекста правильно и недорого. Оптимизация, автоматизация и прочие хитрости увеличения конверсии в контекстной рекламе.
- Как довести пришедшего с рекламы клиента до покупки.
Orchestrating Network with Web Services Session Sponsored by Megaport – Camer...Amazon Web Services
AWS Direct Connect and VPCs allow for a fully private and stable backhaul between your private assets and cloud services without the need for significant encryption, tunneling, or other methods. While these components can be created on the fly with an API, the network component itself cannot. Megaport demonstrates a method of creating the network components in tandem with your AWS components so that the full solution is created in a single API call to a group of endpoints.
Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010Oswar Mungkasa
Peringatan Hari Habitat Dunia diselenggarakan secara bergantian oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pada tahun 2010, Kemenpera berperan sebagai penyelenggara.
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
pembangunan terkesan memanfaatkan tanah pertanian yang ditengarai dapat mengurangi produksi pangan. dengan demikian, dibutuhkan upaya yang masif agar pengalihan lahan pertanian tidak terjadi tanpa pengendalian.
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
artikel ini didasarkan pada kenyataan bahwa tata kelola kolaboratif telah diadopsi dalam hampir seluruh dokumen pebangunan di Indonesia namun dalam kenyataannya masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. untuk itu, makalah ini mencoba memetakan kondisi yang ada berdasar pada pembelajaran maupun studi kasus pelaksanaan SDGs di indonesia. kemudian memberikan pilihan langkah strategis dalam uaya memperkuat tata kelola kolaboratif di indonesia
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
oleh Oswar Mungkasa
FGD Daring Optimalisasi Peran, Fungsi dan Pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) bagi Penerima Manfaat Paska
Housing and Urban Development Institute
Jakarta, 24 Juni 2020
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
disiapkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi publik
Kolobarasi yang berkelanjutan adalah kunci
mewujudkan Ketahanan Kota Jakarta”
Oswar M. Mungkasa
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh
1. Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh
Oleh Oswar Mungkasa
Ketua Tim Pelaksana Panitia Peringatan Hari Habitat Dunia Tahun 2010
Republika, 6 Oktober 2010
Setiap tahunnya Hari Habitat Dunia dirayakan dengan tema yang berbeda. Kali ini
temanya Better City, Better Life atau Menuju Kota dan Kehidupan Lebih Baik. Terkait
dengan itu, terdapat tantangan utama kota-kota di Indonesia dan dunia, yaitu
mencegah bertambahnya luasan kawasan kumuh dan dalam jangka panjang
meniadakannya.
Pemukiman kumuh perkotaan telah menjadi masalah global. Pada 2008 lalu untuk
pertama kali jumlah penduduk dunia di perkotaan telah melampaui batas psikologis
50 persen dari penduduk dunia. Bahkan di Indonesia, pada 2010 penduduk
perkotaan telah mencapai 58 persen dan diperkirakan pada 2025 akan mencapai 68
persen.
Diyakini dengan semakin banyak penduduk perkotaan, maka semakin besar luasan
permukiman kumuhnya. Data Indonesia menegaskan hal ini. Hal tersebut terlihat
dari pertambahan luasan permukiman kumuh sedikitnya 3.000 hektar dalam kurun
waktu lima tahun terakhir menjadi 55.000 hektar (2009).
Permukiman kumuh perkotaan telah menjadi isu global ditandai dengan keberadaan
beberapa kesepakatan internasional. Antara lain Agenda 21 tentang pembangunan
berkelanjutan dan Agenda Habitat. Indonesia telah ikut bersepakat untuk
melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara bertahap,
khususnya terkait dengan permukiman.
Komitmen Indonesia dalam pelaksanaan Agenda Habitat yang diprakarsai oleh
UNCHS semakin konkrit dengan Deklarasi Habitat-II (Deklarasi Istanbul) yang
menegaskan masalah hunian merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan merupakan
hak semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (Shelter for
All).
Disamping itu di dalam Agenda 21 dan Deklarasi Habitat II juga telah dinyatakan
perlunya pembangunan yang mengedepankan strategi pemberdayaan (enabling
strategy) di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
Komitmen global terbaru adalah Target Pembangunan Milenium (Millenium
Development Goals/MDGs) dan Deklarasi “Cities Without Slums Initiative”. Keduanya
sama-sama mengamanatkan pentingnya upaya pewujudan daerah perkotaan yang
terbebas dari permukiman kumuh.
Ujung tombak
Sejak era otonomi daerah, pembangunan perumahan telah menjadi urusan wajib
pemerintah daerah. Namun kondisi obyektifnya menunjukkan bahwa pembangunan
perumahan belum menjadi arus utama (main stream) dalam program pem-
bangunan di daerah. Hal ini terlihat dari alokasi dana perumahan dalam APBD yang
sangat kecil.
2. Beberapa faktor ditengarai menjadi penyebabnya. Antara lain belum adanya
kesadaran pengambil keputusan di daerah bahwa rumah merupakan kebutuhan
dasar masyarakat. Juga belum adanya internalisasi rencana pembangunan
perumahan baik yang tercantum dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D), maupun dokumen lainnya kedalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selain itu kemampuan sumber daya manusia di daerah juga belum memadai. Untuk
itu, dibutuhkan proses sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah daerah disertai
upaya penyusunan dokumen perencanaan yang mengadopsi kebutuhan
pengembangan perumahan secara lebih baik. Upaya peningkatan kapasitas
pemerintah daerah juga perlu dilakukan.
Pembangunan perumahan selama ini banyak terfokus pada sisi pasokan dan hanya
menjadikan masyarakat sebagai penonton. Mengacu kepada hakikat keberadaan
rumah yang sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya
dimasadepan,maka penempatanmasyarakatsebagai pelaku utama dengan strategi
pemberdayaan merupakan upaya yang sangat strategis.
Hal tersebut juga secara jelas tercakup dalam pasal 5, UU Nomor 4 Tahun 1992
tentang Perumahan dan Permukiman yang menyatakan setiap warga negara
mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk berperan serta di dalam
pembangu- nan perumahan dan permukiman. Pada pasal 29 juga dinyatakan bahwa
setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya
untuk berperan serta di dalam pembangunan perumahan dan permukiman, tidak
terkecuali laki-laki ataupun perempuan.
Untuk itu ke depan, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perumahan tidak
lagi hanya sebagai pelengkap tetapi betul-betul merupakan persyaratan mutlak.
Dari, oleh dan untuk masyarakat tidak lagi hanya sebagai jargon tetapi sudah
merupakan suatu keniscayaan. Dengan demikian diharapkan hasil pembangunan
perumahan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Upaya mencapai kota tanpa permukiman kumuh tidak akan berhasil baik ketika
pemerintah daerah dan masyarakat bukan menjadi bagian dari proses tersebut.
Terkait dengan perayaan Hari Habitat Dunia ke depannya, pelibatan pemerintah
daerah dan masyarakat dalam kegiatan peringatan Hari Habitat Dunia merupakan
sebuah keniscayaan. Selamat Hari Habitat Dunia!