Tim Pertimbangan Klinis memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa yang terkait dengan masalah medis dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tim ini berwenang untuk menyelesaikan sengketa, meminta keterangan saksi, dan membuat keputusan akhir untuk menyelesaikan perselisihan antara peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Sekretariat Tim Pertimbangan Klinis mendukung tugas tim ini

1. PERAN TIM PERTIMBANGAN KLINIS DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JKN
Ketut Suarayasa
Ketua Tim Pertimbangan Klinis
(TPK)
Sulawesi Tengah

2. o Jaminan Kesehatan Nasional harus memperhatikan mutu
pelayanan, berorientasi pada keselamatan pasien, serta
efisiensi biaya;
o Pada pelaksanaan JKN terjadi interaksi antara unsur
PESERTA, FASKES, ASOSIASI FASKES dan BADAN
PENYELENGGARA  dapat menyebabkan sengketa antar
unsur2 yg berinteraksi tsb;
o Pada penyelenggaraan JKN memerlukan sistem dan
mekanisme dalam memberi pertimbangan dalam penyelesaian
sengketa, pendapat medik serta wadah konsultasi untuk
pertimbangan klinis  agar pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada pasien efektif dan sesuai kebutuhan.
Latar Belakang (1)

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,
Pasal 82 menyatakan “Dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya
penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan”  Menteri menetapkan
kebijakan penyelenggaraan :
a. Penilaian teknologi kesehatan;
b. Pertimbangan klinis;
c. Penghitungan standar tarif; dan
d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan
Kesehatan”.
Khususnya utk pertimbangan klinis, berdasarkan Pasal 91 ayat (4) Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dibentuk DPK
untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah oleh para pihak.
Latar Belakang (2)

4. Permenkes No. : 5 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan
Pertimbangan Klinis
(Clinical Advisory)
Permenkes No. : 17 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan
Pertimbangan Klinis
(Clinical Advisory)
Dalam Program Jaminan Kesehatan
Dasar Hukum (1)

5. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah
No:440/272/DINKES-G.ST/2022 tentang
Tim Pertimbangan Klinis Program
Jaminan Kesehatan Tingkat Provinsi
sulawesi Tengah Tahun 2022
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah No:900/1957/Yankes2-
Diskes tentang Sekretariat Tim Pertimbangan
Klinis Program Jaminan Kesehatan Tingkat
Provinsi sulawesi Tengah Tahun 2022
Dasar Hukum (2)

6. a. Penanggungjawab : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah
b. Ketua : Dr. dr. Ketut Suarayasa, M.Kes., MARS
c. Anggota : 1
2
3
.
Dr. dr. Muh Ardi Munir, Sp.OT., M.Kes., MH.
dr. Pranasista Berliana Lajuck
Nelfianti Lisa, SKM
Tugas :
Menyelesaikan Sengketa
Klinis dalam
Penyelenggaraan
Program JKN
Keanggotaan TPK Sulteng

7. FASKES
BPJS
Peserta
JKN
Layanan yg bermutu,
efisiensi biaya,
keselamatan pasien
JKN
Masalah/
Sengketa
Wasit/ Lembaga
Pemutus Sengketa
Bila ada yang mengadu
Pengadu adalah peserta Jaminan Kesehatan Nasional, fasilitas pelayanan
kesehatan, dan/atau BPJS Kesehatan, yang melaporkan sengketa kepada
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi
Asosiasi
Faskes
Penyelesaian sengketa diselesaikan dengan
prinsip keadilan, asas manfaat, efektif, dan
efisien

8. FASKES
BPJS
Peserta
JKN
Permasalahan
Klinis
Permasalahan Klinis :
Masalah yang menyangkut
dan/atau berdampak
terhadap paket manfaat
dan/atau pembayaran
klaim yang terjadi dalam
pelayanan kesehatan pada
penyelenggaraan JKN.
Mengadu ke Tim Pertimbangan Klinis, bila terjadi
Sengketa  ketidaksepahaman yang terkait
permasalahan klinis antar pihak pengadu pada saat atau
sesudah pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan
JKN )
Mediasi

9. a. Fungsi :
1. Penapisan sengketa yang diadukan kepada Tim Pertimbangan
Klinis;
2. Penyelesaian Sengketa Klinis atas pengaduan dari para pihak;
3. Penyampaian Sengketa Klinis yang tidak dapat diselesaiakan oleh
Tim Pertimbangan Klinis Kepada Dewan Pertimbangan Klinis;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pertimbangan Klinis
dalam penyelesaian Sengketa Klinis yang ditangani dan
peningkatan kapasitas Tim Pertimbangan Klinis;
5. Pemberian umpan balik termasuk analisisi kebijakan tentang
Sengketa Klinis kepada seluruh pihak terkait; dan
6. Pelaksanaan pelaporan kepada Dewan Pertimbangan Klinis;
Fungsi dan Kewenangan (1)

10. b. Kewenangan :
1. Menghentikan dan/atau melanjutkan proses pemeriksaan
Sengketa Klinis;
2. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan Para Pihak;
3. Meminta keterangan saksi/ ahli;
4. Meminta dokumen/ surat-menyurat, data informasi elektronik
(digital) dari Para Pihak dan rekam medis dari fasilitas kesehatan;
5. Meminta data klaim dan data pelayanan kesehatan kepada BPJS
Kesehatan; dan
6. Membuat keputusan penyelesaian Sengketa Klinis.
Fungsi dan Kewenangan (2)

11. 1) Sengketa Klinis yang dapat diadukan kepada TPK
atau DPK hanya Sengketa Klinis yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah oleh unit
pengaduan, baik yang terdapat di fasilitas kesehatan,
BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, atau oleh Para
Pihak dengan melibatkan Kepala Dinas Kesehatan
provinsi, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota,
dan/atau Badan Pengawas Rumah Sakit.
2) Dalam hal DPK atau TPK menerima aduan sengketa
dari Para Pihak yang bukan termasuk Sengketa
Klinis, DPK atau TPK harus meneruskan
penyelesaian sengketa kepada lembaga yang
berwenang.
Pasal 12

12. Aduan di kirim ke
Sekretariat TPK Sulteng :
Bidang Pelayanan
Kesehatan Dinkes
Sulteng
Jl.RA kartini
Mekanisme Pengaduan ke TPK

13. Pemeriksaan Dokumen Aduan

14. Mekanisme Sidang oleh TPK

15. Alur Penyelesaikan Sengketa di TPK

16.  Melakukan kegiatan administrasi dalam rangka mendukung kegiatan
TPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya termasuk
penyusunan anggaran kegiatan operasional.
 Mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengkompilasi semua
pengaduan terkait program Jaminan Kesehatan yang masuk ke TPK.
 Menyusun daftar sengketa klinis yang akan diselesaikan oleh TPK.
 Menyusun jadwal pemeriksaan dan penyidangan kasus Sengketa
Klinis;
 Melaksanakan pendokumentasian kegiatan TPK
Tugas Sekretariat
Mendukung tugas dan kewenangan Tim
Pertimbangan Klinis dalam penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan di Provinsi
Sulawesi Tengah.

17.  Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 Zakiyatun MH, SKM
 Venty Anggraini, Amd. Keb
 Lulu Putriani, Amd. Far
 Nurnaningsih, SKM
 Dian Khutba Antika Sari, S.Farm
Contac Person : tlp 0811450065
Hp : 085241032858
Susunan Tim Sekretariat

18. STRUKTUR
Pelindung
Pengarah
Dewan
pertimbangan Klinis
Tim Pertimbangan
Klinis
Sekretariat
Sekretariat
Pusat
Propinsi

19. Cth
Form
Pengaduan

20. Cth
Form
Pengaduan

21. Form Pelaporan
No Judul Sengketa Pokok Pengaduan Permasalahan Proses Keterangan
1.
2.
3. dst
No Judul Sengketa Pokok Pengaduan Permasalahan Proses Keterangan
1.
2.
3. dst
Laporan Hasil Pertimbangan Kilinis
Provinsi:
I. LAPORAN SENGKETA YANG AKAN DISELESAIKAN
II. LAPORAN POSES PENYELESAIAN YANG SEDANG DISELESAIKAN

22. No Judul Sengketa Pokok Pengaduan Permasalahan Proses Keterangan
1.
2.
3. dst
III. LAPORAN SENGKETA YANG TELAH DISELESAIKAN
No Judul Sengketa Pokok Pengaduan Permasalahan Proses Keterangan
1.
2.
3. dst
IV. LAPORAN SENGKETA YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN

23. TERIMA KASIH