SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
PENGENDALIAN PENCEMARAN
AIR DAN MEKANISME IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH
INGANATUL MUHIMMAH, ST, MT
Kasi amdal dan perizinan Lingkungan
Lingkungan
Hidup yang baik &
sehat
HAK
ASASI
MANUSIA
• Tanah
• Udara
• Air
Pasal 65, UU No.32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Manusia
INSTRUMEN PENGENDALIAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN
PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LH
PEMBINAAN DAN
KONSERVASI/PEM
ULIHAN
PERIZINAN
LINGKUNGAN
PENGAWASAN
PENEGAKAN
HUKUM
LINGKUNGAN
IZIN LINGK
IZIN PPLH
PEMBINAAN
PPA,PPU
PEMBINAAN
Langsung/tidak
langsung
Sanksi administratif
Sanksi Pidana
 Pencemaran air
 Pencemaran udara
 Pencemaran limbah domestik/sampah
 Pencemaran akibat kegiatan industri
 Kontaminasi dari limbah B3
 Kerusakan ekosistem hutan
 Kerusakan Daerah Aliran Sungai
 Kerusakan ekosistem danau
 Kerusakan ekosistem pesisir dan laut
 Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan
 Pemanasan global
 Penipisan lapisan ozon
 Bencana lingkungan: banjir dan longsor, kekeringan,
kebakaran hutan dan lahan
 DLL
MASALAH LINGKUNGAN
Dampak kegiatan industri di kab. Lamongan
Industri
Pencemaran
air Pencemaran udara
Pencemaran akibat LB3
1
Penurunan kualitas
air laut
Pencemaran
lingkungan akibat
sampah
Persepsi
masyarakat
2
3
Kerusakan biota laut
4
5
6
Kebisingan
7
8
Dimana sumber Limbah
?
KEGIATAN/USAHA YANG WAJIB IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH
Industri Akomodasi/
hotel
Bidang
peternakan
Pekerjaan
umum
Industri Pulp dan
kertas
Hotel bintang Budidaya sapi/
babi (100 ekor)
IPLT
Petrokimia hulu Non Bintang yang
diwajibkan di IL
Cold storage IPAL TPA (lindi)
Industri timah
hitam dan daur
ulang
RPHA IPAL Komunal
perumahan 100
Ha
Galangan Kapal RPHU IPAL pasar Ikan
Kawasan Industri
Industri makanan
Industri poin
Kesehatan Industri Industri Industri
RS semua Besaran Kain cetak Percetakan vernis
PUskesmas.,
Klinik rawat Inap
amanat Izin
Lingkungan
Pembatikan Industri kimia Industri logam
Kilik Utama Karung goni Industri pupuk
buatan, majemuk
Poin 1-150 Perbup
13/2016
Lab Kes Penyamakan kulit Industri pupuk
pelengkap cair
ikutan industri
lain
Lab. Lingkungan Pengolahan kayu Insektisida
Industri jamu Partikel board cat
Izin Pembuangan Air Limbah
(PP 82 thn 2001 psl 40)
(1) Setiap usaha dan kegiatan yang akan membuang
air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan
izin tertulis dari Bupati / Walikota.
(2) Permohonan izin didasarkan pada hasil kajian
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan.
Unit Pengolah air limbah dan Neraca air limbah
biofilter
biofilter
biofilter
Efluen IPAL Rumah
Sakit
Contoh Bio Tank
IPAL pabrik pulp and paper
Facultatif Lagoon
UU
•UU 32 2009 PASAL 20
AYAT 1
PP
•PP 82 TAHUN 2001
PERDA/PERBUP
•PERBUP 67/2008 DAN
PERBUP 13 TAHUN 2016
 Tata Cara Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)
1. Mengajukan Surat Permohonan Kepada Bupati
Lamongan Cq. Kepala Dinas penanaman modal dan
pelayanaan terpadu satu pintu
2. Melengkapi persyaratan Administratif dan Teknis
Muatan PERBUP 13/2016
Administratif
Isian Formulir
Permohonan izin
Izin’’ yg dimiliki
Dokumen LH
Isian Form Izin Pembuangan Air Limbah
 identitas pemohon izin;
 ruang lingkup air limbah;
 sumber dan karakteristik air limbah;
 sistem pengelolaan air limbah;
 debit, volume, dan kualitas air limbah;
 lokasi titik penaatan dan pembuangan air limbah;
 jenis dan kapasitas produksi;
 jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
 penanganan sarana dan prosedur penanggulangan
keadaan darurat.
Administratif :
Lanjutan........
Isian Form Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah
 identitas pemohon izin;
 jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 hasil pemantauan kualitas sumber air;
 ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang
akan dimanfaatkan;
 debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
 debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk
pengkajian pemanfaatan air limbah;
 lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk
pemanfaatan air limbah;
 metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
 penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
Administratif :
Lanjutan........
Form Permohonan
BEBERAPA CATATAN VERIFIKASI IPAL
1) Tidak ada flow meter (tau
hanya influen saja)
2) Unit IPAL tidak operasional
3) Tidak Memenuhi baku mutu
3 bulan berturut turut
4) Tidak ada badan air
penerima /tidak jelas
5) Air limbah diresapkan ke
tanah (larangan besar)
6) Saluran pembuangan lebih
dari 1 (ketentuan 1)
7) Tidak ada flow diagram
proses
8) Tidak ada petugas yang
memahami SOP
IPAL YANG BAIK???
Pembuangan air limbah ke laut (permen LH
12/2006)
Data Izin IPAL
Tanggal Identitas Perusahaan Dasar Pertimbangan
1 Januari 2013 PT. QL HASIL LAUT BA 027/768/413.2017/2012
14 April 2014 RSUD dr. SOEGIRI 01BA-IPLC/413.207/2014
29 Januari 2016 RS CITRA MEDIKA 1BA-IPLC/413.207/2015
22 Pebruari 2016 RS MUHAMMADIYAH 02BA-IPLC/413.207/2016
28 Maret 2016 RS FATIMAH 1BA-L-CAIR/413.207/2016
11 Agustus 2016 RSI NASRUL UMMAH 3BA-L-CAIR/413.207/2016
30 Agustus 2016 PT. BUMI MENARA
INDONESIA
5BA-L-CAIR/413.207/2016
April 2017 PT. KEBUN TEBU MAS 01BA-L-CAIR/413.117/2017
Agustus 2017 RS. INTAN MEDIKA 07BA-L-CAIR/413.117/2017
September UPT PUSKESMAS
KEDUNGPRING
04BA-L-CAIR/413.117/2017
Oktober UPT PUSKESMAS SUGIO 03BA-L-CAIR/413.117/2017
Pasal 104 :
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau
bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
Tidak memiliki IPAL dan
IPLC
PIDANA
SANKSI
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 41 LAMONGAN 0322 321 323
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Terima kasih

More Related Content

Similar to MATERI PPA DAN IZIN IPAL.pptx

pp82-221119074453-a3ede812.pdf
pp82-221119074453-a3ede812.pdfpp82-221119074453-a3ede812.pdf
pp82-221119074453-a3ede812.pdfAbdulJabbar124575
 
Persentase pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai Bila kab.si...
Persentase pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai Bila kab.si...Persentase pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai Bila kab.si...
Persentase pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai Bila kab.si...Hasanuddin University
 
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah PermukimanPola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah Permukimaninfosanitasi
 
Dasar pengawasan lingkungan hidup (Bagian 1. Pengendalian Pencemaran Air)
Dasar pengawasan lingkungan hidup (Bagian 1. Pengendalian Pencemaran Air)Dasar pengawasan lingkungan hidup (Bagian 1. Pengendalian Pencemaran Air)
Dasar pengawasan lingkungan hidup (Bagian 1. Pengendalian Pencemaran Air)Fitri Hady Amrullah
 
Program dan Kegiatan APBN Penyehatan Lingkungan Permukiman di Provinsi Jawa T...
Program dan Kegiatan APBN Penyehatan Lingkungan Permukiman di Provinsi Jawa T...Program dan Kegiatan APBN Penyehatan Lingkungan Permukiman di Provinsi Jawa T...
Program dan Kegiatan APBN Penyehatan Lingkungan Permukiman di Provinsi Jawa T...infosanitasi
 
Pengelolaan lingkungan bandar udara
Pengelolaan lingkungan bandar udaraPengelolaan lingkungan bandar udara
Pengelolaan lingkungan bandar udaraWahyu Yuns
 
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdfPermen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdflilyoktavia2
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...ushfia
 
Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan)
Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan)Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan)
Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan)Phietry Qoeerneyach
 
Pelingkupan permen 08 tahun 2006
Pelingkupan permen 08 tahun 2006Pelingkupan permen 08 tahun 2006
Pelingkupan permen 08 tahun 2006raysa hasdi
 
Profil KOTAKU Kabupaten Situbondo
Profil KOTAKU Kabupaten SitubondoProfil KOTAKU Kabupaten Situbondo
Profil KOTAKU Kabupaten Situbondokomunikasiosp
 
Materi persentase land aplikasi pks
Materi persentase land aplikasi pksMateri persentase land aplikasi pks
Materi persentase land aplikasi pksju adi
 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptxKEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptxalifiafitrifadli1
 
MONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
MONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPMONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
MONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPsukarja wirajaya
 
Week 06 dasar - dasar amdal
Week 06   dasar - dasar amdalWeek 06   dasar - dasar amdal
Week 06 dasar - dasar amdalsunarto bin sudi
 
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdfempupacol1
 
Bimtek Peningkatan Kinerja.ppt
Bimtek Peningkatan Kinerja.pptBimtek Peningkatan Kinerja.ppt
Bimtek Peningkatan Kinerja.pptBenidiktusSihotang
 

Similar to MATERI PPA DAN IZIN IPAL.pptx (20)

PP 82 -
PP 82 - PP 82 -
PP 82 -
 
pp82-221119074453-a3ede812.pdf
pp82-221119074453-a3ede812.pdfpp82-221119074453-a3ede812.pdf
pp82-221119074453-a3ede812.pdf
 
Persentase pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai Bila kab.si...
Persentase pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai Bila kab.si...Persentase pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai Bila kab.si...
Persentase pembangunan tanggul banjir dan perkuatan tebing sungai Bila kab.si...
 
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah PermukimanPola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
 
Dasar pengawasan lingkungan hidup (Bagian 1. Pengendalian Pencemaran Air)
Dasar pengawasan lingkungan hidup (Bagian 1. Pengendalian Pencemaran Air)Dasar pengawasan lingkungan hidup (Bagian 1. Pengendalian Pencemaran Air)
Dasar pengawasan lingkungan hidup (Bagian 1. Pengendalian Pencemaran Air)
 
Program dan Kegiatan APBN Penyehatan Lingkungan Permukiman di Provinsi Jawa T...
Program dan Kegiatan APBN Penyehatan Lingkungan Permukiman di Provinsi Jawa T...Program dan Kegiatan APBN Penyehatan Lingkungan Permukiman di Provinsi Jawa T...
Program dan Kegiatan APBN Penyehatan Lingkungan Permukiman di Provinsi Jawa T...
 
Pengelolaan lingkungan bandar udara
Pengelolaan lingkungan bandar udaraPengelolaan lingkungan bandar udara
Pengelolaan lingkungan bandar udara
 
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdfPermen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
Permen-LHK-Nomor-P59-Tentang-Baku-Mutu-Lindi-TPA.pdf
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
 
Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan)
Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan)Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan)
Amdal (analisa mengenai dampak lingkungan)
 
11937724.ppt
11937724.ppt11937724.ppt
11937724.ppt
 
Pelingkupan permen 08 tahun 2006
Pelingkupan permen 08 tahun 2006Pelingkupan permen 08 tahun 2006
Pelingkupan permen 08 tahun 2006
 
PERUMAHAN (1).pptx
PERUMAHAN (1).pptxPERUMAHAN (1).pptx
PERUMAHAN (1).pptx
 
Profil KOTAKU Kabupaten Situbondo
Profil KOTAKU Kabupaten SitubondoProfil KOTAKU Kabupaten Situbondo
Profil KOTAKU Kabupaten Situbondo
 
Materi persentase land aplikasi pks
Materi persentase land aplikasi pksMateri persentase land aplikasi pks
Materi persentase land aplikasi pks
 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptxKEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
 
MONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
MONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPMONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
MONITORING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 
Week 06 dasar - dasar amdal
Week 06   dasar - dasar amdalWeek 06   dasar - dasar amdal
Week 06 dasar - dasar amdal
 
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
 
Bimtek Peningkatan Kinerja.ppt
Bimtek Peningkatan Kinerja.pptBimtek Peningkatan Kinerja.ppt
Bimtek Peningkatan Kinerja.ppt
 

Recently uploaded

MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 

Recently uploaded (20)

MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 

MATERI PPA DAN IZIN IPAL.pptx

  • 1. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN MEKANISME IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH INGANATUL MUHIMMAH, ST, MT Kasi amdal dan perizinan Lingkungan
  • 2. Lingkungan Hidup yang baik & sehat HAK ASASI MANUSIA • Tanah • Udara • Air Pasal 65, UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia
  • 3. INSTRUMEN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH PEMBINAAN DAN KONSERVASI/PEM ULIHAN PERIZINAN LINGKUNGAN PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN IZIN LINGK IZIN PPLH PEMBINAAN PPA,PPU PEMBINAAN Langsung/tidak langsung Sanksi administratif Sanksi Pidana
  • 4.  Pencemaran air  Pencemaran udara  Pencemaran limbah domestik/sampah  Pencemaran akibat kegiatan industri  Kontaminasi dari limbah B3  Kerusakan ekosistem hutan  Kerusakan Daerah Aliran Sungai  Kerusakan ekosistem danau  Kerusakan ekosistem pesisir dan laut  Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan  Pemanasan global  Penipisan lapisan ozon  Bencana lingkungan: banjir dan longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan  DLL MASALAH LINGKUNGAN
  • 5. Dampak kegiatan industri di kab. Lamongan Industri Pencemaran air Pencemaran udara Pencemaran akibat LB3 1 Penurunan kualitas air laut Pencemaran lingkungan akibat sampah Persepsi masyarakat 2 3 Kerusakan biota laut 4 5 6 Kebisingan 7 8
  • 7. KEGIATAN/USAHA YANG WAJIB IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH Industri Akomodasi/ hotel Bidang peternakan Pekerjaan umum Industri Pulp dan kertas Hotel bintang Budidaya sapi/ babi (100 ekor) IPLT Petrokimia hulu Non Bintang yang diwajibkan di IL Cold storage IPAL TPA (lindi) Industri timah hitam dan daur ulang RPHA IPAL Komunal perumahan 100 Ha Galangan Kapal RPHU IPAL pasar Ikan Kawasan Industri Industri makanan Industri poin
  • 8. Kesehatan Industri Industri Industri RS semua Besaran Kain cetak Percetakan vernis PUskesmas., Klinik rawat Inap amanat Izin Lingkungan Pembatikan Industri kimia Industri logam Kilik Utama Karung goni Industri pupuk buatan, majemuk Poin 1-150 Perbup 13/2016 Lab Kes Penyamakan kulit Industri pupuk pelengkap cair ikutan industri lain Lab. Lingkungan Pengolahan kayu Insektisida Industri jamu Partikel board cat
  • 9. Izin Pembuangan Air Limbah (PP 82 thn 2001 psl 40) (1) Setiap usaha dan kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati / Walikota. (2) Permohonan izin didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
  • 10. Unit Pengolah air limbah dan Neraca air limbah
  • 16. IPAL pabrik pulp and paper
  • 18. UU •UU 32 2009 PASAL 20 AYAT 1 PP •PP 82 TAHUN 2001 PERDA/PERBUP •PERBUP 67/2008 DAN PERBUP 13 TAHUN 2016
  • 19.  Tata Cara Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) 1. Mengajukan Surat Permohonan Kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanaan terpadu satu pintu 2. Melengkapi persyaratan Administratif dan Teknis Muatan PERBUP 13/2016 Administratif Isian Formulir Permohonan izin Izin’’ yg dimiliki Dokumen LH
  • 20. Isian Form Izin Pembuangan Air Limbah  identitas pemohon izin;  ruang lingkup air limbah;  sumber dan karakteristik air limbah;  sistem pengelolaan air limbah;  debit, volume, dan kualitas air limbah;  lokasi titik penaatan dan pembuangan air limbah;  jenis dan kapasitas produksi;  jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;  hasil pemantauan kualitas sumber air; dan  penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat. Administratif : Lanjutan........
  • 21. Isian Form Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah  identitas pemohon izin;  jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;  jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;  hasil pemantauan kualitas sumber air;  ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;  sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;  jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;  sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;  debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;  debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;  lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;  lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;  metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;  jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;  penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat. Administratif : Lanjutan........
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27. BEBERAPA CATATAN VERIFIKASI IPAL 1) Tidak ada flow meter (tau hanya influen saja) 2) Unit IPAL tidak operasional 3) Tidak Memenuhi baku mutu 3 bulan berturut turut 4) Tidak ada badan air penerima /tidak jelas 5) Air limbah diresapkan ke tanah (larangan besar) 6) Saluran pembuangan lebih dari 1 (ketentuan 1) 7) Tidak ada flow diagram proses 8) Tidak ada petugas yang memahami SOP
  • 29. Pembuangan air limbah ke laut (permen LH 12/2006)
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33. Data Izin IPAL Tanggal Identitas Perusahaan Dasar Pertimbangan 1 Januari 2013 PT. QL HASIL LAUT BA 027/768/413.2017/2012 14 April 2014 RSUD dr. SOEGIRI 01BA-IPLC/413.207/2014 29 Januari 2016 RS CITRA MEDIKA 1BA-IPLC/413.207/2015 22 Pebruari 2016 RS MUHAMMADIYAH 02BA-IPLC/413.207/2016 28 Maret 2016 RS FATIMAH 1BA-L-CAIR/413.207/2016 11 Agustus 2016 RSI NASRUL UMMAH 3BA-L-CAIR/413.207/2016 30 Agustus 2016 PT. BUMI MENARA INDONESIA 5BA-L-CAIR/413.207/2016 April 2017 PT. KEBUN TEBU MAS 01BA-L-CAIR/413.117/2017 Agustus 2017 RS. INTAN MEDIKA 07BA-L-CAIR/413.117/2017 September UPT PUSKESMAS KEDUNGPRING 04BA-L-CAIR/413.117/2017 Oktober UPT PUSKESMAS SUGIO 03BA-L-CAIR/413.117/2017
  • 34. Pasal 104 : Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) Tidak memiliki IPAL dan IPLC PIDANA SANKSI
  • 35. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 41 LAMONGAN 0322 321 323 Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Terima kasih