1. PENGENDALIAN PENCEMARAN
AIR DAN MEKANISME IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH
INGANATUL MUHIMMAH, ST, MT
Kasi amdal dan perizinan Lingkungan
2. Lingkungan
Hidup yang baik &
sehat
HAK
ASASI
MANUSIA
• Tanah
• Udara
• Air
Pasal 65, UU No.32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Manusia
3. INSTRUMEN PENGENDALIAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN
PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LH
PEMBINAAN DAN
KONSERVASI/PEM
ULIHAN
PERIZINAN
LINGKUNGAN
PENGAWASAN
PENEGAKAN
HUKUM
LINGKUNGAN
IZIN LINGK
IZIN PPLH
PEMBINAAN
PPA,PPU
PEMBINAAN
Langsung/tidak
langsung
Sanksi administratif
Sanksi Pidana
4. Pencemaran air
Pencemaran udara
Pencemaran limbah domestik/sampah
Pencemaran akibat kegiatan industri
Kontaminasi dari limbah B3
Kerusakan ekosistem hutan
Kerusakan Daerah Aliran Sungai
Kerusakan ekosistem danau
Kerusakan ekosistem pesisir dan laut
Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan
Pemanasan global
Penipisan lapisan ozon
Bencana lingkungan: banjir dan longsor, kekeringan,
kebakaran hutan dan lahan
DLL
MASALAH LINGKUNGAN
5. Dampak kegiatan industri di kab. Lamongan
Industri
Pencemaran
air Pencemaran udara
Pencemaran akibat LB3
1
Penurunan kualitas
air laut
Pencemaran
lingkungan akibat
sampah
Persepsi
masyarakat
2
3
Kerusakan biota laut
4
5
6
Kebisingan
7
8
7. KEGIATAN/USAHA YANG WAJIB IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH
Industri Akomodasi/
hotel
Bidang
peternakan
Pekerjaan
umum
Industri Pulp dan
kertas
Hotel bintang Budidaya sapi/
babi (100 ekor)
IPLT
Petrokimia hulu Non Bintang yang
diwajibkan di IL
Cold storage IPAL TPA (lindi)
Industri timah
hitam dan daur
ulang
RPHA IPAL Komunal
perumahan 100
Ha
Galangan Kapal RPHU IPAL pasar Ikan
Kawasan Industri
Industri makanan
Industri poin
8. Kesehatan Industri Industri Industri
RS semua Besaran Kain cetak Percetakan vernis
PUskesmas.,
Klinik rawat Inap
amanat Izin
Lingkungan
Pembatikan Industri kimia Industri logam
Kilik Utama Karung goni Industri pupuk
buatan, majemuk
Poin 1-150 Perbup
13/2016
Lab Kes Penyamakan kulit Industri pupuk
pelengkap cair
ikutan industri
lain
Lab. Lingkungan Pengolahan kayu Insektisida
Industri jamu Partikel board cat
9. Izin Pembuangan Air Limbah
(PP 82 thn 2001 psl 40)
(1) Setiap usaha dan kegiatan yang akan membuang
air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan
izin tertulis dari Bupati / Walikota.
(2) Permohonan izin didasarkan pada hasil kajian
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian
Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan.
18. UU
•UU 32 2009 PASAL 20
AYAT 1
PP
•PP 82 TAHUN 2001
PERDA/PERBUP
•PERBUP 67/2008 DAN
PERBUP 13 TAHUN 2016
19. Tata Cara Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)
1. Mengajukan Surat Permohonan Kepada Bupati
Lamongan Cq. Kepala Dinas penanaman modal dan
pelayanaan terpadu satu pintu
2. Melengkapi persyaratan Administratif dan Teknis
Muatan PERBUP 13/2016
Administratif
Isian Formulir
Permohonan izin
Izin’’ yg dimiliki
Dokumen LH
20. Isian Form Izin Pembuangan Air Limbah
identitas pemohon izin;
ruang lingkup air limbah;
sumber dan karakteristik air limbah;
sistem pengelolaan air limbah;
debit, volume, dan kualitas air limbah;
lokasi titik penaatan dan pembuangan air limbah;
jenis dan kapasitas produksi;
jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
penanganan sarana dan prosedur penanggulangan
keadaan darurat.
Administratif :
Lanjutan........
21. Isian Form Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah
identitas pemohon izin;
jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
hasil pemantauan kualitas sumber air;
ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang
akan dimanfaatkan;
debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk
pengkajian pemanfaatan air limbah;
lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk
pemanfaatan air limbah;
metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
Administratif :
Lanjutan........
27. BEBERAPA CATATAN VERIFIKASI IPAL
1) Tidak ada flow meter (tau
hanya influen saja)
2) Unit IPAL tidak operasional
3) Tidak Memenuhi baku mutu
3 bulan berturut turut
4) Tidak ada badan air
penerima /tidak jelas
5) Air limbah diresapkan ke
tanah (larangan besar)
6) Saluran pembuangan lebih
dari 1 (ketentuan 1)
7) Tidak ada flow diagram
proses
8) Tidak ada petugas yang
memahami SOP
33. Data Izin IPAL
Tanggal Identitas Perusahaan Dasar Pertimbangan
1 Januari 2013 PT. QL HASIL LAUT BA 027/768/413.2017/2012
14 April 2014 RSUD dr. SOEGIRI 01BA-IPLC/413.207/2014
29 Januari 2016 RS CITRA MEDIKA 1BA-IPLC/413.207/2015
22 Pebruari 2016 RS MUHAMMADIYAH 02BA-IPLC/413.207/2016
28 Maret 2016 RS FATIMAH 1BA-L-CAIR/413.207/2016
11 Agustus 2016 RSI NASRUL UMMAH 3BA-L-CAIR/413.207/2016
30 Agustus 2016 PT. BUMI MENARA
INDONESIA
5BA-L-CAIR/413.207/2016
April 2017 PT. KEBUN TEBU MAS 01BA-L-CAIR/413.117/2017
Agustus 2017 RS. INTAN MEDIKA 07BA-L-CAIR/413.117/2017
September UPT PUSKESMAS
KEDUNGPRING
04BA-L-CAIR/413.117/2017
Oktober UPT PUSKESMAS SUGIO 03BA-L-CAIR/413.117/2017
34. Pasal 104 :
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau
bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
Tidak memiliki IPAL dan
IPLC
PIDANA
SANKSI
35. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 41 LAMONGAN 0322 321 323
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Terima kasih