Recommended
More Related Content
Similar to Bimtek Peningkatan Kinerja.ppt
Similar to Bimtek Peningkatan Kinerja.ppt (20)
Bimtek Peningkatan Kinerja.ppt
- 1. KUNJUNGAN KERJA/STUDI BANDING DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULONPROGO DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL SEKSI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN BIDANG P4LH Dalam Rangka Peningkatan Peningkatan Kapasitas SDM Kamis, 10 September 2020
- 2. Pengawasan Penaatan LH Strategi dalam melaksanakan pengawasan di DLH Kab. Gunungkidul, terdiri dari tahap persiapan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan penyusunan berita acara, serta tindak lanjut hasil pengawasan
- 3. Tahap Persiapan •Administrasi •Peraturan/dokumen referensi terkait •Kuesioner dan Check list •Perlengkapan inspeksi •Koordinasi
- 4. Tahap Pelaksanaan Pengawasan Pertemuan pendahuluan Pengamatan proses kegiatan Pengamatan IPAL Pengamatan sumber emisi & fasilitas PPU Pengamatan TPS LB3 Pengamatan TPS LB3 Penyusunan BAP
- 5. Tahap Pelaksanaan Pengawasan Pengolahan Data dan Informasi Hasil Pengawasan Penyusunan Laporan Pengawasan Penyusunan Rekomendasi (Rencana Tindak) Pengawasan Pengamatan TPS LB3
- 6. ASPEK PENILAIAN KINERJA Meliputi 3 sub aspek penilaian, yaitu : 1. Kepemilikan Izin lingkungan dan Izin PPLH; 2. Pelaksanaan izin lingkungan dalam hal luas area perusahaan, kapasitas produksi, PPA, PPU, PLB3; 3. Pelaporan-pelaporan. Izin Lingkungan Meliputi 6 sub aspek penilaian, yaitu : 1. Kepemilikan izin pembuangan air limbah; 2. Pemantauan titik penaatan air limbah; 3. Parameter baku mutu; 4. Pelaporan; 5. Pemenuhan baku mutu air limbah; 6. Ketentuan teknis pengendalian pencemaran air Pengendalian Pencemaran Air PP 27 tahun 2012, Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 PP 82 tahun 2001, Permen LH Nomor 1 Tahun 2010, Permen LH Nomor 5 Tahun 2014, Perda DIY No.7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata
- 7. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. PENILAIAN KINERJA Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. TAAT BELUM TAAT TIDAK TAAT
- 8. Lanjutan…… Memasang alat ukur debit Mencatat debit harian Memeriksakan kualitas air limbah secara periodik (satu bulan sekali) Memisahkan saluran air hujan dengan air limbah
- 9. Lanjutan…… Meliputi 5 sub aspek penilaian, yaitu : 1. Pemantauan titik penaatan emisi; 2. Pelaporan 3. Parameter baku mutu; 4. Pemenuhan baku mutu emisi; 5. Ketentuan teknis pengendalian pencemaran udara. Pengendalian Pencemaran Udara PP 41 tahun 1999, Kepmen LH nomor 13 tahun 1995, Pemen LH nomor 7 tahun 2007, Permen LH nomor 17, 18, 21 tahun 2008, Permen LH nomor 13 tahun 2009, Keputusan Gubernur DIY Nomor 176 Tahun 2003 tentang baku tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan, Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002 tentang baku mutu udara ambien, Keputusan Gubernur Nomor 169 Tahun 2003 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak Membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan fasilitas untuk pengambilan contoh uji Memeriksakan kualitas udara sumber emisi maupun ambien secara periodik
- 10. Lanjutan…… Memiliki papan nama titik penaatan Memasang alat pencegah kebisingan, seperti penggunaan bahan peredam suara genset Memasang alat pencegah getaran, misalnya penggunaan bahan glasswool Memiliki log book jam operasional dan penggunaan bahan bakar
- 11. Lanjutan…… Membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan fasilitas untuk pengambilan contoh uji
- 12. Lanjutan…… Pengelolaan Limbah Padat Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Menempatkan kotak- kotak pembuangan sampah, organik maupun anorganik Memiliki tempat penampungan sampah Melakukan pengangkutan sampah secara rutin Menerapkan konsep 3R, misalnya mengolah sampah organik dengan komposter
- 13. Lanjutan…… Meliputi 7 sub aspek penilaian, yaitu : 1. Identifikasi dan pendataan limbah B3; 2. Pelaporan; 3. Izin pengelolaan limbah B3; 4. Evaluasi ketentuan teknis pengelolaan limbah B3; 5. Pemulihan lahan terkontaminasi; 6. Jumlah limbah B3 yang diolah; 7. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga. Pengelolaan Limbah B3 PP 101 tahun 2014, Kepdal 1, 2, 3, 4 tahun 1995, Permen LH nomor 30 tahun 2009, Permen LH Nomor 14 tahun 2013 Membuat TPS B3 Memiliki kerjasama dengan pihak ketiga berizin Memiliki SOP, seperti SOP penyimpanan, SOP tanggap darurat Memiliki log book keluar masuk limbah B3
- 14. Lanjutan…… Mencantumkan simbol label limbah B3 Memiliki bangunan yang sesuai dengan syarat ketentuan teknis Memiliki papan nama Mengarsipkan manifest secara lengkap
- 15. Lanjutan…… • Terlindung dari hujan&sinar matahari • Bangunan mempunyai sistem ventilasi FASILITAS TPS LB3
- 16. Permasalahan Pengelolaan Lingkungan 1. Banyaknya perusahaan yang tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan; 2. Pelaporan tidak rutin dilakukan dan instansi yang dilaporkan tidak sesuai ketentuan. Izin Lingkungan 1. Masih terdapat perusahaan yang tidak memiliki izin pembuangan air limbah; 2. Tidak memantau titik penaatan pemantauan air limbah sesuai ketentuan; 3. Parameter yang dipantau tidak sesuai hirarki peraturan yang berlaku; 4. Tidak melaporkan secara rutin swapantau air limbah, pH harian, debit harian dan produksi/bahan baku/tingkat hunian harian senyatanya; 5. Masih buruknya kinerja IPAL sehingga menyebabkan air limbah yang dibuang kelingkungan melebihi baku mutu air limbah; 6. Masih terdapat perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan teknis seperti memasang alat ukur debit air, saluran air hujan tercampur dengan saluran drainase dan lain-lain; Pengendalian Pencemaran Air
- 17. Lanjutan ........ 1. Tidak melakukan pemantauan seluruh sumber emisi; 2. Pelaporan hasil pemantauan emisi tidak dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali; 3. Parameter yang dipantau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Masih terdapat emisi parameter yang melebihi baku mutu emisi; 5. Cerobong tidak sesuai ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam Kepdal 205 tahun 1996 Pengendalian Pencemaran Udara 1. Tidak melakukan idendtifikasi, pencatatan dan pendataan limbah B3 sesuai peraturan; 2. Tidak melaporkan secara rutin pengelolaan limbah B3; 3. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 seperti izin TPS limbah B3 dan terdapat perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin; 4. Ketentuan teknis banyak yang tidak sesuai peraturan yang berlaku; 5. Masih adanya perusahaan yang membuang limbah B3 ke media tanah sehingga berpotensi mencemari lingkungan; Pengelolaan Limbah B3
- 18. Lanjutan ........ 6. Jumlah limbah B3 yang dikelola tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 7. Menyerahkan pengelolaan limbah B3 kepada pihak ketiga yang tidak memiliki izin pengelola (pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun) limbah B3; 8. Tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengelola (pengumpul/pemanfaat/ pengolah/penimbun) limbah B3; 9. Limbah B3 yang diangkut oleh pihak ketiga tidak sesuai izin pengangkutan dan rekomendasi pengangkutan limbah B3; 10. Tidak memastikan alat angkut yang digunakan sesuai dengan izin; Pengelolaan Limbah B3
- 19. KEWAJIBAN PELAPORAN Jenis – Jenis Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Laporan Pemantauan Limbah Cair Dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali Yang dilaporkan adalah hasil uji kualitas air limbah, debit harian dan pH harian, jumlah produksi Laporan Pengelolaan Limbah B3 Dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali Yang dilaporkan adalah Neraca Pengelolaan, Log Book dan Manifest LB 3 Pengiriman ke Pihak Ketiga
- 20. Penaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan (BML) & Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (KBKL) Dampak Penting & Dampak LH lainnya Implementasi Persyaratan Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous Improvement Audit LH Pengawasan Lingkungan Hidup • KepMenLH No.07 Th 2001 tentang PPLH dan PPLHD • KepMenLH No.56 Th 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan LH • KepMenLH No.57 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLH • KepMenLH No.58 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLHD • KepMenLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (LAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN) Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup sebagai revisi dari: • KepMenLH No. 42 Tahun 1994 • KepMenLH No. 30 Tahun 2001 • PerMenLH No. 17 Tahun 2010 Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Izin LH & Izin PPLH NSPK & Instrumen PPLH pada Tahap Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan
- 21. TPA PPU Perkotaan Muka Air Tanah Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML) Baku Mutu Air Baku Mutu Air Laut Baku Mutu Air Limbah a b c Baku Mutu Udara Ambien d e Baku Mutu Emisi Baku Mutu Gangguan f g Baku Mutu Lain sesui Iptek Baku Mutu Udara Ambien d Baku Mutu Emisi e Pencemaran LH: Masuk atau dimasukkannya (a) mahluk hidup, (b) zat, (c) energi, dan/atau (d) komponen lain ke dalam LH oleh kegiatan manusia sehingga melampau BML yang telah ditetapkan. Sumber: Pasal 20 UU 32/2009
- 22. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL) Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem 1 Kriteria Baku Kerusakan Akibat Perubahan Iklim 2 Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa Kerusakan Terumbu Karang Kerusakan Mangrove Kerusakan LH- Kebakaran Hutan/Lahan Kerusakan gambut a b c d f Kerusakan Lamun e Kerusakan Karst g h Kerusakan ekosistem lainnya sesuai iptek •Kenaikan suhu •SLR •Badai •Kekeringan Perusakan LH: tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati LH sehingga melampau KBKL Sumber: Pasal 21 UU 32/2009
- 23. Pasal 52 ayat (2) UU 32/2009 : Hak mendapatkan akses informasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat • Instansi Pemerintah; • Masyarakat/ Publik Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Pasal 72 dan Pasal 63 ayat (1) huruf o dalam UU 32/2009 : Pembinaan dan Pengawasan Penaatan Perizinan Lingkungan Akses Informasi, Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Pengawasan LH Penguatan Demokrasi Lingkungan : • akss informasi; • akses partisipasi; • penguatan hak-hak masyarakat dalam PPLH. (Penjelasan Umum UU 32/2009 angka 8) Informasi PPLH Peraturan MENLH tentang Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Pasal 68 UU 32/2009 : Kewajiban Memberikan informasi terkait PPLH secara benar, akurat dan tepat waktu; Pasal 53 PP 27/2012 Kewajiban menyampaikan laporan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan setiap 6 bulan sekali Pasal 63 ayat (1) huruf e UU 32/2009: Pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL
- 24. Pasal 2: Tujuan Peraturan MENLH tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungam Peraturan MENLH tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungam Pemrakarsa Instansi LH & PPLH Pedoman mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan (LAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN) Pedoman untuk melakukan evaluasi kualitas laporan pelaksanaan izin lingkungan dan substansi serta evaluasi status ketaatan pemegang izin lingkungan berdasarkan laporan pelaksanaan izin lingkungan
- 25. BAB I PENDAHULUAN A. Identitas Perusahaan/Pemegang Izin Lingkungan B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan C. Deskripsi Kegiatan D. Perkembangan Lingkungan Sekitar BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI A. Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan; B. Evaluasi 1. Evaluasi Kecendrungan 2. Evaluasi Tingkat Kritis 3. Evaluasi Penaatan BAB III KESIMPULAN • Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kendala-kendala yang dihadapi; • Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen RKL-RPL atau dalam Formulir UKL-UPL Sistematika Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (Kepmenlh 45/2005 1 2 3
- 26. Tata Cara Penyampaian Laporan (Pelaporan) Pelaksanaan Izin Lingkungan Pemegang Izin Lingkungan & Izin PPLH Implementasi Persyaratan & Kewajiban Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous Improvement Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Pelaporan: • Hardcopy • File elektronik i.e. Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan; • Website Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Pengawasan Lingkungan Hidup Masyarakat atau Publik PPLH atau PPLHD • Pantau Pasif (Evaluasi) & Pantau Aktif; • Publikasi laporan hasil pengawasan Frekuensi • 6 (enam) bulan sekali
- 27. Evaluasi pelaporan Evaluasi laporan dilaksanakan oleh DLH Kabupaten / Kota dan DLHK DIY
- 28. Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan Usaha/ Kegiatan Tahap Pra- Konstruksi, Konstruksi & Operasi Usaha/ Kegiatan Tahap Pasca Operasi Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan izin Usaha dan/atau kegiatan Penutupan Usaha dan/atau Kegiatan/ reklamasi Izin PPLH Tata Ruang Rencana Usaha dan/atau kegiatan Proses Amdal atau UKL-UPL Izin Lingkungan Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous Improvement Audit Lingkungan Hidup Pengawasan Lingkungan Hidup Penegakan Hukum Lingkungan Hidup BML KBKL Penaatan LH 1 2 3 Proses Izin & Pengawasan Izin (Lingkungan & PPLH)
- 29. KEBIJAKAN PENGAWASAN 1. Mengingat pentingnya pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup, kegiatan pengawasan secara rutin tetap dilaksanakan; 2. Perusahaan-perusahaan wajib mengelola lingkungan hidup yang meliputi 4 aspek, yaitu : penaatan terhadap Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Limbah B3; 3. Meningkatkan koordinasi antara perusahaan dengan instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- 30. Pengawasan Lingkungan Hidup Menteri Gubernur Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya) • PUU Bid. PPLH • Izin Lingkungan Menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pengawasan dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup a b Sumber: Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009 PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous Improvement Tingkat Ketaatan PPLH Berwenang: • melakukan pemantauan; • meminta keterangan; • membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; • memasuki tempat tertentu; • memotret; • membuat rekaman audio visual; • mengambil sampel; • memeriksa peralatan; • memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau • menghentikan pelanggaran tertentu. (Psl 74) c
- 31. PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN PENGAWASAN LAPIS KEDUA (second line inspection) Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH Izin LH diterbitkan PEMDA
- 32. Data dan informasi secara umum berupa fakta- fakta kinerja atau status ketaatan Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan Penaatan LH Keputusan MENLH No. 56 Tahun 2002 Ruang Lingkup Pengawasan • Aspek PUU PPLH • Aspek Perizinan • Aspek Kesiagaan dan Tanggap Darurat, Memantau Mengevaluasi Menetapkan Status Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan 1. Kewajiban yang tercantum dalam PUU PPLH. 2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait
- 33. Sanksi Administratif Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 1 2 Sumber: Pasal 71 PP 27/2012 Izin Lingkungan Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan