1. UUKIP memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik dari lembaga negara agar pemerintahan transparan dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan.
2. UUKIP berlaku efektif pada 2010, mewajibkan lembaga publik menyediakan informasi dan memberikan sanksi bila tidak melakukannya.
3. Dengan UUKIP, diharapkan terjalin sinergi antara pemerintah