Dokumen tersebut membahas rencana kegiatan sosialisasi kebijakan umum dan teknis Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji, meliputi dialog televisi, inspeksi, rapat koordinasi, dan pemberitaan melalui berbagai media.
Draft communication strategy tools for image building haji (bahasa)
1. Segmentasi
Details
Aktivities
Map/Informasi
Alat/Metode
Informasi
Normatif
Inovatif
Kebijakan;
(1)
Umum
dan
(2)
Teknis
1. Dialog
di
stasiun
televisi
berita
swasta/nasional
terkait
hasil
evaluasi
kebijakan,
assesment
kebutuhan
atas
sebuah
kebijakan
yg
melibatkan
Legislatif,
Aparatur
1. Reguler
dilakukan
Rapat
Dengar
Pemerintah,
Wakil
Masyarakat
(IPHI/
PPHU).
Program
Pendapat
di
DPR
(vocal
point:
komisi
berbentuk
built
in
program,
live,
minimal
30
menit;
terkait)
dengan
Dirjen
PHU
Kebijakan
Umum
(counterpart);
2. Menayangkan
hasil
inspeksi
reguler,
inspeksi
mendadak,
(undang-‐undang);
rapat
reguler,
rapat
lintas
kementerian,
musyawarah
1. Asas
1. Melakukan
kajian
atas
kebijakan
2. Inspeksi
Reguler
Sebelum
kerja
nasional
dengan
bentuk
newsticker/berita
penyelenggaraan
yang
ada
dengan
melihat
kondisi
Pelaksanaan
Haji
di
advertorial
(2-‐3
menit)
di
stasiun
televisi
berita
-‐ keadilan
terkini,
relevansi
&kemampuan
Jedah/Makkah/Madinah
melibatkan
swasta/nasional.
Materi
hasil
produksi
intern
kemenag.
-‐ professional
kebijakan
dalam
mengakomodasi
DPR
(vocal
point)
dan
Kemenag
Ditayangkan
di
2-‐3
stasiun
televisi,
built
in
dengan
-‐ akuntabilitas
1. Legislatif
pada
rencana
aksi
di
tahun-‐tahun
(Dirjen
PHU);
program
berita
(berita
pagi/berita
siang/berita
-‐ nirlaba
2. Aparat
berikutnya;
sore/berita
malam);
3. Inspeksi
Mendadak
saat
Pemerintah,
2. Melakukan
sosialisasi
dgn
pihak
pelaksanaan
Haji
di
Arab
Saudi
dgn
3. Melakukan
siaran
berita
terbatas
dengan
metode
SMS
termasuk
terkait
(implementing)
dengan
Menteri,
DPR,
Pers;
pada
legislatif,
pengamat
politik,
pengamat
perhajian,
2. Tujuan
kemenag
audiens
terbatas;
melalui
provider
layanan
SMS
yang
mempunyai
list
penyelenggaraan;
3. Pers
4. Rapat
Reguler
dengan
Menteri
&
number
segmented
audiens
secara
reguler
terkait
isu-‐isu
memberikan
3. Melakukan
sosialisasi
dgn
pihak
pejabat
Eselon
1,2,3
(internal
yang
muncul
terkait
dengan
kebijakan
umum;
kepada
jemaah
terkait
(implementing)
dengan
kemenag);
(3P):
audiens
tak
terbatas,
dapat
4. Secara
reguler
menginformasikan
melalui
media
• Pembinaan
diakses
oleh
publik;
5. Rapat
lintas
kementerian
terkait
terbatas
yang
terbit
dilingkungan
kemenag;
persiapan
penyelenggaraan
haji;
• Pelayanan
5. Melakukan
release
pemberitaan
secara
resmi,
• Perlindungan
6. Musyawarah
Kerja
Nasional
dengan
berkoordinasi
dengan
pihak
Humas
melalui
konferensi
Kakanwil
Kemenag,
pejabat
Eselon
pers,
ataupun
surat
pemberitahuan
yang
dikirim
ke
1,2,3
(internal
kemenag);
media
massa;
6. Detail
3P
dijelaskan
terperinci
pada
pembahasan
Program
Kementerian
Agama
(PHU).
2. Segmentasi
Details
Aktivities
Map/Informasi
Alat/Metode
Informasi
Normatif
Inovatif
Kebijakan
Teknis
1. Melakukan
siaran
berita
terbatas
dengan
metode
SMS
pada
legislatif,
pengamat
politik,
pengamat
perhajian,
stakeholder
terkait
melalui
provider
layanan
SMS
yang
mempunyai
list
number
segmented
audiens
secara
reguler
terkait
isu-‐isu
yang
muncul
terkait
dengan
kebijakan
umum;
1. Melakukan
identifikasi
1. Rapat
lintas
kementerian
terkait
2. Melakukan
release
pemberitaan
secara
resmi,
(assesment)
standar
minimal
persiapan
penyelenggaraan
haji;
berkoordinasi
dengan
pihak
Humas
melalui
konferensi
penyelenggaraan
ibadah
haji
pers,
ataupun
surat
pemberitahuan
yang
dikirim
ke
khusus
sesuai
hasil
perumusan
2. Musyawarah
Kerja
Nasional
dengan
media
massa
dengan
segmen
spesifik
(kanwil
kemenag,
kebijakan
di
tingkatan
pusat
dan
Kakanwil
Kemenag,
pejabat
Eselon
stakeholder,
calon
jamaah
haji
dengan
ses
B+,
A,
A+);
1. Kanwil
menentukan
isu
utama
1,2,3
(internal
kemenag);
Kemenag
(positioning)
yang
akan
menjadi
Standart
minimal
3. Dinner
discussion
dengan
stakeholder
terkait,
tokoh
word
of
mouth
(WOM)
dalam
3. Penerbitan
Surat
Edaran
Khusus
2. Stakeholder
masyarakat
dan
kalangan
pengamat
perhajian
dalam
penyelenggaraan
melakukan
sosialisasi;
kepada
stakeholder
PPHU/IPHI
(PPHU/
IPHI)
rangka
mencari
ide,
gagasan
baru
sekaligus
sosialisasi
Ibadah
Haji
Khusus
dalam
rangka
sosialisasi
Standar
3. Calon
Jamaah
2. kebijakan
terkait
standar
minimal
penyelenggaraan
Melakukan
sosialisasi
dgn
pihak
minimal
penyelenggaraan
Ibadah
Haji
ibadah
haji
khusus;
terkait
(implementing)
dengan
Haji
Khusus;
4. Pers
audiens
terbatas;
4. Menjadikan
salah
satu
isu
pelayanan
plus
yang
diberikan
4. Press
Conference
dengan
materi
pada
penyelenggaraan
Ibadah
Haji
Khusus
dalam
rangka
3. Melakukan
sosialisasi
dgn
pihak
lainnya
yang
relevan
(main
issue
memendekkan
panjang
antrian
calon
jamaah
haji
di
terkait
(implementing)
dengan
partner)
daerah;
audiens
tak
terbatas,
dapat
diakses
oleh
publik;
5. Memetakan
informasi
sesuai
psikologis
demografis
masyarakat
sasaran,
menentukan
jenis
kegiatan
sosialisasi
dan
media
yang
tepat
dalam
rangka
memperoleh
dukungan
positif
dari
masyarakat
Indonesia,
terutamanya
Pers
terkait
capaian
yang
telah
dilakukan
Kemenag
untuk
meningkatkan
standar
mutu
penyelenggaraan
Ibadah
haji
Khusus;
3. Segmentasi
Details
Aktivities
Map/Informasi
Alat/Metode
Informasi
Normatif
Inovatif
1. Melakukan
kajian
bersifat
konsultatif
terkait
permasalahan
kuota,
dengan
spesifikasi
output
dan
outcome
yang
mampu
dipertanggungjawab-‐kan
secara
ilmiah,
bersifat
gradual
dan
hasil
dari
kajian
adalah
1. Melakukan
evaluasi
sistem
yang
sebuah
rekomendasi
sistem
penetapan,
penambahan,
digunakan
dalam
penetapkan
penggunaan
sisa
kuota
yang
dapat
dijadikan
pijakan
kuota
per
propinsi,
per
kota
dalam
rangka
pemosisian
(awareness)
Kemenag
sebagai
dan/atau
kabupaten,
minimal
penyelenggara
Haji
dan
Umrah
di
mata
masyarakat;
dengan
metode
ilmiah
yang
terukur
dimana
turut
1. Rapat
Dengar
Pendapat
dengan
2. Melakukan
sosialisasi
atas
hasil
kajian
kepada
mempertimbangkan
jumlah
Komisi
terkait
DPR;
counterparts
terkait
(komisi
terkait
di
DPR,
PPH/IPHI,
populasi
wilayah,
sebaran
Pejabat
daerah,
kanwil
kemenag);
populasi
di
wilayah,
rentang
usia,
2. Musyawarah
Kerja
Nasional
dengan
minimal
3
(tiga)
tahun
terakhir;
Kakanwil
Kemenag,
pejabat
Eselon
3. Melakukan
media
mapping
dan
segmentasi
secara
tepat
1,2,3
(internal
kemenag);
agar
kebijakan
yang
akan
disosialisasikan
mendapatkan
1. Legislatif
2. Melakukan
diskusi
terbatas
hasil
Kuota
(penetapan;
respon
positif
dari
tokoh
masyarakat,
counterparts
dan
2. Gubernur/
evaluasi
dan
menjaring
ide,
3. Penerbitan
Surat
Edaran
Khusus
penambahan;
stakeholder
daerah;
hasil
dari
media
mapping
adalah
Kanwil,
gagasan,
pendapat
dari
pers,
kepada
stakeholder
PPHU/IPHI
penggunaan
sisa)
penggunaan
strategi
yang
tepat
dalam
positioning,
3. Pers
masyarakat
luas
melalui
survey
dalam
rangka
sosialisasi
dasar
branding,
dan
awareness
building
Kemenag
sebagai
dengan
sampling
non
obyektif
penetapan,
penambahan,
penyelenggara
Haji
dan
Umrah
yang
mampu
menangkap
(classification
stratafied
sampling);
penggunaan
sisa
kuota
haji;
dinamika
pembangunan
dan
tuntutan
daerah
serta
memberikan
win-‐win
solution
atas
permasalahan
(laten)
3. Melakukan
sosialisasi
dgn
dengan
4. Press
Conference
dengan
materi
kuota;
audiens
terbatas
dan/atau
lainnya
yang
relevan
(main
issue
audiens
tidak
terbatas
(uji
publik)
partner)
4. Memberikan
alternatif
shortcut
bagi
calon
jamaah
haji
terkait
dasar
pengambilan
dalam
memilih
jenis
ibadah
haji
dan/atau
umrah
kebijakan
kuota.
Untuk
audiens
(kebijakan
khusus
yang
sifatnya
tak
terbatas,
dapat
diakses
oleh
terstratifikasi/berdasarkan
kewilayahan
misalnya);
publik
terkait
dasar
pengambilan
kebijakan
kuota;
5. Merespon
isu-‐isu
terkait
jual-‐beli
kuota
secara
akademisi,
terukur
dan
mempunyai
alasan
yang
kuat
dalam
rangka
menjaga
awareness
kemenag
sebagai
penyelenggara
haji
dan
umrah.
4. Segmentasi
Details
Aktivities
Map/Informasi
Alat/Metode
Informasi
Normatif
Inovatif
1. Iklan
Layanan
Masyarakat
tentang
pendaftaran
(prosedur
&
persyaratan
pendaftaran)
yang
selain
dapat
ditayangkan
di
stasiun
televisi,
juga
dapat
didistribusikan
1. Melakukan
identifikasi
ke
kantor-‐kantor
dinas
kementerian
agama
di
daerah
(assesment)
kewilayahan
dan/atau
Bank
mitra
kerja;
dalam
menentukan
pola
Membuat
surat
edaran
terkait
kebijakan
strategi
komunikasi
mekanisme
pendaftaran
(prosedur
2. Pembuatan
Poster
Skema
Pendaftaran
(Prosedur
dan
Persyaratan
Pendaftaran)
yang
digabungkan
dengan
Pendaftaran
(Prosedur
penyebaran
informasi
yang
dan
persyaratan
pendaftaran)
untuk
Calon
Jamaah
Haji
timeframe
(jangka
waktu
pelayanan)
dan
ilustrasi
yang
dan
persyaratan
berkesesuaian
dengan
kondisi
dijadikan
bahan
pengumuman
di
menarik,
yang
disesuaikan
dengan
kultur
Indonesia.
pendaftaran)
daerah;
masing-‐masing
kantor
dinas
Konsep
Poster
bias
dibuat
interaktif
yang
dapat
diakses
2. Melakukan
sosialisasi
dgn
kementerian
agama
di
daerah
oleh
public
melalui
website
resmi
haji;
media
below
the
lines;
dan/atau
Bank
mitra
kerja
3. Melakukan
sosialisasi
dgn
3. Pembuatan
ILM
radio,
website,
public
domain
lainnya;
media
above
the
lines
4. Melakukan
sosialisasi
secara
tatap
muka
melalui
program
bersifat
eksibition,
membuka
booth
di
pusat-‐
pusat
keramaian/tempat-‐tempat
ibadah
tertentu;
1. Bekerja
sama
dengan
kantor
Keimigrasian
dalam
rangka
1. Melakukan
identifikasi
pembuatan
materi
sosialisasi
pembuatan
paspor
haji
(assesment)
kewilayahan
Pembuatan
ILM
radio,
website,
public
domain
lainnya;
dalam
menentukan
pola
Membuat
surat
edaran
terkait
kebijakan
strategi
komunikasi
mekanisme
pembuatan
paspor
yang
2. Pembuatan
Poster
Skema
Pembuatan
(Prosedur
dan
Persyaratan
Paspor
Haji)
yang
digabungkan
dengan
penyebaran
informasi
yang
disosialisasikan
secara
timeframe
(jangka
waktu
pelayanan)
dan
ilustrasi
yang
Paspor
Haji
Calon
Jamaah
Haji
berkesesuaian
dengan
kondisi
terbatas/segmented
kepada
CJH
dan
menarik,
yang
disesuaikan
dengan
kultur
Indonesia.
daerah;
dilakukan
oleh
petugas
di
Kantor
Poster
bisa
dibuat
interaktif
&
dapat
diakses
oleh
public
2. Melakukan
sosialisasi
dgn
Dinas
Kementerian
Agama
setempat
melalui
website
resmi;
media
below
the
lines;
serta
CS
Bank
Mitra
Kerja
3. Melakukan
sosialisasi
dgn
3. Melakukan
sosialisasi
secara
tatap
muka
melalui
media
above
the
lines
program
bersifat
eksibition,
membuka
booth
di
pusat-‐
pusat
keramaian/tempat-‐tempat
ibadah
tertentu;
5. Segmentasi
Details
Aktivities
Map/Informasi
Alat/Metode
Informasi
Normatif
Inovatif
1. memberikan
penjelasan
terkait
variable
yang
termasuk
dalam
biaya
penyelenggaraan
ibadah
haji;
1. Melakukan
identifikasi
(assesment)
kewilayahan
2. memberikan
penjelasan
teknis
terkait
setoran
awal
yang
dalam
menentukan
pola
Membuat
surat
edaran
terkait
harus
dibayarkan
kepada
jamaah
haji
agar
mendapatkan
kebijakan
strategi
komunikasi
keputusan
biaya
penyelenggaraan
nomor
urut
CJH;
Biaya
penyebaran
informasi
yang
haji
yang
disosialisasikan
secara
Calon
Jamaah
Haji
3. bekerja
sama
dengan
Bank
dalam
rangka
Penyelenggaraan
berkesesuaian
dengan
kondisi
kepada
CJH
dan
dilakukan
oleh
menyosialisasikan
biaya
penyelenggaraan
Ibadah
haji;
Ibadah
Haji
daerah;
petugas
di
Kantor
Dinas
Kementerian
2. Melakukan
sosialisasi
dgn
Agama
setempat
serta
CS
Bank
Mitra
4. melakukan
talkshow
terkait
variable
yang
masuk
dalam
media
below
the
lines;
Kerja
biaya
penyelenggaraan
ibadah
haji
(dikomunikasikan
3. Melakukan
sosialisasi
dgn
kepada
public);
media
above
the
lines
5. membuat
ILM
dengan
topic
faktor2
yang
mempengaruhi
besaran
biaya
penyelenggaraan
ibadah
haji.
Program
Kementerian
Agama
(Dirjen
PHU)
(I)
Pelayanan
Haji
Karena
yang
disasar
adalah
1. Melakukan
diskusi
terkait
positioning
tematik
issu
yang
masyarakat
calon
jamaah
haji
yang
akan
diangkat
dan
tagline
yang
menjadi
keyword
dalam
(1) Untuk
informasi
kuota,
selama
mempunyai
rentang
profiling
sosialisasi;
dan
membuat
ILM
yang
menjelaskan
tentang
ini
hanya
menjadi
konsumsi
empat
hal
ini
secara
kontinu,
yang
selain
dapat
heterogen,
maka
perlu
dibuat
politis;
ditayangkan
di
media
televise/radio/Koran/website,
juga
• Kuota
sebuah
metode
penyampaian
(2) Untuk
informasi
pembuatan
dapat
diberikan
softcopynya
ke
stakeholder/counterpart
• Paspor
dan
informasi
yang
lugas,
sederhana,
Calon
Jamaah
Haji
paspor
dan
dokumen
imigrasi
dari
Panitia
Penyelenggara
Haji
agar
disampaikan
secara
dokumen
Imigrasi
dan
mampu
memberikan
informasi
adalah
menjadi
tanggung
jawab
jelas
(tekstual)/ditayangkan
secara
periodik;
• BPIH
yang
jelas
terkait
kuota,
paspor,
dari
CJH
yang
biasanya
baru
• Pendaftaran
dokumen
imigrasi,
besaran
ongkos
2. Menyebarkan
ILM/Informasi
pada
wilayah/embarkasi
mengurus
setelah
mendapat
BPIH
dan
variable-‐variabel
yang
yang
dirasa
mempunyai
kendala
penerimaan
informasi
kepastian
tahun/nomor
ada
didalamnya
serta
bagaimana
terkait;
keberangkatan;
sebuah
proses
pendaftaran
masyarakat
agar
menjadi
CJH.
3. Membuka
hotline
number
penginformasian.
6. Segmentasi
Details
Aktivities
Map/Informasi
Alat/Metode
Informasi
Normatif
Inovatif
1. membangun
hotline
number
yang
dalam
satu
tahun
akan
bertugas
selama
kurun
waktu
tertentu
dengan
salah
satu
tugasnya
adalah
menghubungi
para
CJH
yang
mendapat
jatah
untuk
berangkat
di
Pengumuman
CJH
sebenarnya
sebuah
tahun
(sekarang)
dan
tahun
berikutnya;
alat
yang
tepat
bagi
Kemenag
untuk
1. Pengumuman
tidak
dilakukan
secara
menyampaikan
pesan
transparasi,
personal,
melainkan
otomatisasi;
2. memastikan
CJH
yang
berangkat
di
tahun
akuntabilitas
dalam
proses
pendaftaran
(sekarang)
beserta
cadangannya
dan
Pengumuman
CJH
Calon
Jamaah
Haji
CJH.
Hal
ini
tentunya
akan
terkait
2. CJH
diumumkan
melalui
TVRI
secara
mengumumkannya
di
media
local
secara
serentak.
dengan
informasi
seputar
Kuota
dan
periodik,
dengan
menyebut
nama,
Informasi
nama
diikuti
pula
dengan
serangkaian
syarat-‐syarat
pendaftaran
di
awal
yang
propinsi,
kloter
dan
nomor
porsi;
informasi
apa-‐apa
yang
perlu
disiapkan
oleh
CJH
telah
disampaikan.
terkait
agar
dapat
berangkat;
3. memberikan
prioritas
antrian
kepada
jamaah
haji
dengan
usia
maksimal
dan
tercatat
belum
pernah
melaksanakan
haji
sama
sekali.
7. Segmentasi
Details
Aktivities
Map/Informasi
Alat/Metode
Informasi
Normatif
Inovatif
1. Bekerja
sama
dengan
biro
travel,
mitra
kerja
dengan
target
tertentu
dan
pemberian
intensif
yang
menarik
bagi
masyarakat
Indonesia
yang
mengikuti
Ibadah
Haji
Khusus
(subsidi
biaya,
keleluasaan
pengaturan
cicilan
haji
dengan
1. identifikasi
segmentasi
CJH
di
mempertimbangkan
keinginan
tahun
berangkat
tahun-‐tahun
sebelumnya
dengan
dari
masyarakat
yang
mendaftar);
tujuan
melihat
proporsi
CJH
berkemampuan
secara
ekonomi
(menengah
ke
atas;
ses
B,
A)
1. sosialisasi
dilakukan
secara
terbatas
2. Memberikan
apresiasi
tersendiri
bagi
masyarakat
dalam
rangka
assessment
melalui
counterpart
(biro
travel
dan
yang
ikut
program
Ibadah
Haji
Khusus
melalui
segmentasi
informasi
Ibadah
Haji
mitra
kerja
terkait)
kepada
media
massa
(ucapan
terima
kasih,
penghargaan
Penyelenggaraan
Calon
Jamaah
Haji,
Khusus;
masyarakat
Indonesia
tanpa
sebuah
setinggi-‐tingginya
atas
upayanya
memeratakan
Ibadah
Haji
Khusus
masy.
Indonesia
target
yang
jelas;
ibadah
haji
di
Indonesia);
2. Melakukan
sosialisasi
Ibadah
Haji
Khusus
kepada
segmen
tertentu
2. sosialisasi
tidak
dilakukan
secara
3. Menayangkan
ILM
atau
membuat
sebuah
produksi
dan
menjadikan
Ibadah
Haji
secara
massif.
sinetron
yang
diwakili
oleh
talent
dengan
Khusus
serta
masyarakat
yang
representasi
segmentasi
informasi
yang
dituju)
mengikutinya
sebagai
sebuah
bagian
budaya
toleransi
dari
dengan
tujuan
memberikan
informasi
terkait
masyarakat
Indonesia.
Ibadah
Haji
Khusus,
memberikan
saran
agar
mereka
yang
telah
pergi
haji
untuk
ikut
Ibadah
Haji
Khusus
atau
Umrah,
dsbnya;
4. Talkshow
terkait
Informasi
Penyelenggaraan
Ibadah
Haji
Khusus.
8. Segmentasi
Details
Aktivities
Map/Informasi
Alat/Metode
Informasi
Normatif
Inovatif
1. Melakukan
evaluasi
atas
kinerja
pelayanan
maskapai
yang
ditunjuk
ditahun
sebelumnya
berbasis
apa
kepuasan
CJH
saat
menggunakan
maskapai
tersebut;
2. Membuat
pengumuman
terkait
mekanisme
pemilihan
1. mekanisme
lelang
pemilihan
tidak
transportasi
yang
akan
digunakan,
hasil
pemenangnya
di
pernah
diberitahukan
secara
media
massa,
dengan
sebelumnya
melakukan
sosialisasi
terbuka
kepada
masyarakat,
berikut
terkait
mekanisme
pemilihan
dan
kriteria
yang
akan
1. menginformasikan
tentang
kriteria
penilaiannya;
digunakan
sebagai
basis
penilaian;
mekanisme
pemilihan
transportasi
yang
dipilih
(maskapai
2. Jika
sudah
didapat
pemenangnya,
3. Melakukan
kategorisasi
jam
berangkat
transportasi,
penerbangan/angkutan
maka
Informasi
diberikan
secara
terutamanya
di
lokasi
(tanah
suci)
dengan
darat/selama
ditanah
suci)
kepada
tertutup,
oleh
aparatur
kementerian
memperhatikan
faktor
safeguard
yang
menjadi
prinsip
masyarakat;
agama
propinsi/kabupaten/kota
dasar
pelaksanaan
penyelenggaraan
haji
dan
umrah;
2. menginformasikan
tentang
kepada
CJH;
setelah
seluruh
informasi
dan
manajemen
system
transportasi
yang
akan
digunakan
transportasi
selesai
dibuat,
maka
menjadi
kewajiban
Calon
Jamaah
Haji,
dan
kloter
yang
menggunakan;
3. Untuk
transportasi
yang
akan
Transportasi
penyelenggara
untuk
mengumumkannya
kepada
CJH
masy.
Indonesia
rute
dan
teknis
pemberangkatan;
digunakan
di
lokasi,
akan
diberikan
tanpa
terkecuali;
3. menginformasikan
kendaraan
diskripsi
secara
sekilas
di
Indonesia,
yang
akan
digunakan
mengangkut
dan
lebih
detail
akan
disampaikan
4. Menyosialisasikan
aturan-‐aturan
CJH
dalam
CJH
ke
bandara/embarkasi,
vice
kepada
Pimpinan
Kloter/petugas
menggunakan
fasilitas
transportasi,
termasuk
versa;
kloter
untuk
diturunkan
kepada
CJH
didalamnya
kewajiban
CJH
dan
sanksi
(punishment)
4. menginformasikan
transportasi
kloter
masing-‐masing;
terhadap
CJH
yang
tidak
mematuhi
code
of
conduct
yang
akan
disediakan
di
tanah
suci
tersebut.
berdasarkan
jarak
tempat
4. Melakukan
standarisasi
pelayanan
penginapan
dan
sebagainya;
transportasi
yang
akan
digunakan
5. Rangkaian
sosialisasi
dapat
pula
dengan
hotline
number
dengan
mengacu
pada
manajemen
yang
memberi
informasi
seputar
hal
terkait
dengan
kendali
mutu/survey
kepuasan
menyederhanakan
materi
dan
mengklasifikasikan
materi
masyarakat
(pelanggan/CJH)
tersebut,
mana
yang
akan
dipublikasikan
dan
mana
yang
tidak
dan
dapat
diperoleh
tidak
melalui
hotline
number
(misalnya
tata
cara
pemilihan
maskapai
penerbangan,
tata
cara
pemilihan
perusahaan
otobus
yang
digunakan
dan
tata
cara
pemilihan
transportasi
di
lokasi).
9. Segmentasi
Details
Aktivities
Map/Informasi
Alat/Metode
Informasi
Normatif
Inovatif
1. membuat
ILM/sebuah
sinetron
yang
menggambarkan
manajemen
embarkasi/debarkasi
dalam
melakukan
pelayanan
kepada
CJH;
2. pencitraan
positif
dengan
mempublikasikan
features
yang
mengangkat
upaya
petugas
embarkasi/debarkasi
dan
aktifitasnya
dalam
melayani
CJH;
1. terkait
akomodasi
3. melakukan
dialog
publik
terkait
mekanisme
akomodasi
embarkasi/debarkasi
biasanya
yang
akan
diberlakukan
beserta
kebijakan
yang
dibuat,
sudah
dijelaskan
kepada
CJH
saat
terutamanya
untuk
akomodasi
di
tanah
suci;
pertemuan
antar
kloter;
4. menyosialisasikan
code
of
conduct/SOP
dalam
2. belum
pernah
diumumkan
menggunakan
fasilitas
akomodasi,
termasuk
didalamnya
bagaimana
teknis
akomodasi
di
kewajiban
CJH
dan
sanksi
(punishment)
terhadap
CJH
menginformasikan
tentang
akomodasi
tanah
suci,
variable
pembiayaan
Akomodasi
yang
tidak
mematuhi
code
of
conduct
tersebut.
(embarkasi,
debarkasi,
akomodasi
di
ibadah
haji
dihitung
berdasarkan
(embarkasi,
debarkasi,
Calon
Jamaah
Haji,
tanah
suci)
kepada
CJH
dan
masyarakat
apa
(proporsi
kamar
digunakan,
luas
5. Melakukan
kategorisasi
dan
pembagian
akomodasi
di
akomodasi
di
tanah
masy.
Indonesia
Indonesia,
plus
minus,
dasar
kamar,
jumlah
CJH
per
kamar,
tanah
suci
sesuai
dengan
manajemen
mutu,
dan
suci)
pengkategorian
dan
fasilitas
yang
ada
dsbnya);
menginformasikan
kepada
CJH
terkait
tempat
yang
akan
dan
diperoleh
oleh
CJH;
menjadi
lokasinya,
berikut
hal-‐hal
terkait
didalamnya
(4);
3. mengundang
legislatif
(perwakilan)
untuk
melakukan
kunjungan
dalam
6. Menyiarkan
secara
live
kegiatan
kunjungan
legislatif
di
rangka
appraisal
kesiapan
lokasi
lokasi
embarkasi,
debarkasi
dan
juga
akomodasi
di
tanah
yang
akan
dijadikan
akomodasi
di
suci
kepada
masyarakat
Indonesia
dalam
rangka
tanah
suci
dan/atau
aparatur
serta
mendapatkan
dukungan
atas
kebijakan
yang
telah
fasilitas
embarkasi
dan
debarkasi
ditempuh
oleh
kemenag;
dalam
melayani
CJH.
7. Talkshow
terkait
sosialisasi
Akomodasi
dan
hal-‐hal
yang
menjadi
faktor
pemilihan,
jenis
pelayanan
dan
lokasi
kepada
masyarakat
Indonesia;
8. Hotline
number
yang
menginformasikan
kloter,
lokasi
akomodasi
di
tanah
suci,
jarak
dengan
tempat
ibadah,
transportasi
yang
tersedia
dan
sebagainya.
10. Segmentasi
Details
Aktivities
Map/Informasi
Alat/Metode
Informasi
Normatif
Inovatif
1. Menyosialisasikan
bagaimana
nantinya
menu
untuk
CJH
akan
disajikan,
berdasarkan
apa,
bagaimana
safeguardnya,
jika
memang
tidak
sesuai
dengan
apa
yang
dijanjikan
CJH
berhak
mendapatkan
apa,
dan
sebagainya
melalui
media
diskusi
publik,
press
release,
ILM
dan
sebagainya;
2. Memberikan
daftar
menu
yang
akan
dikonsumsi
oleh
1. Tidak
dilakukannya
sosialisasi
CJH
di
tanah
suci,
per
harinya,
dan
memperhatikan
pula
safeguards
terkait
konsumsi
yang
CJH
yang
membutuhkan
perlakukan
khusus
untuk
akan
diberikan
oleh
CJH.
Konsumsi
mengkonsumsi
makanan
sesuai
dengan
rekomendasi
disediakan
secara
general
dan
tidak
dari
ketua
kloter
dan/atau
petugas
kesehatan
kloter;
mengakomodir
CJH
yang
membutuhkan
perlakuan
khusus
3. Menyosialisasikan
kepada
khalayak
di
Indonesia
terkait
menginformasikan
tentang
konsumsi
dalam
memenuhi
kebutuhan
porsi
konsumsi
dalam
ONH,
dan
siapa
yang
akan
menjadi
Calon
Jamaah
Haji,
yang
akan
diberikan
kepada
CJH,
mulai
konsumsinya;
pelaksananya,
standar
apa
yang
digunakan
dalam
Konsumsi
masy.
Indonesia
di
embarkasi,
lokasi
tanah
suci
dan
menyusun
menu;
debarkasi.
2. Inspeksi
mendadak
pejabat
dan
penyelenggara
Haji
didampingi
oleh
4. Menyiarkan
secara
langsung/recording
hasil
inspeksi
legislatif
guna
melihat
kesiapan
mendadak
pejabat
dan
penyelenggara
Haji
yang
perusahaan
di
tanah
suci
dalam
didampingi
legislatif
agar
masyarakat
Indonesia
mengerti
memenuhi
kebutuhan
konsumsi
CJH
dan
tahu
bagaimana
sebenarnya
kesiapan
tim
Indonesia
dan
bagaimana
penyelenggara
haji
terutamanya
dalam
rangka
mekanisme
pengolahannya.
penyediaan
konsumsi
bagi
CJH
saat
di
Tanah
Suci.
5. Melakukan
lesson
learned
atas
penyelenggara
konsumsi
(transportasi,
akomodasi),
terutama
yang
di
tanah
suci
dalam
rangka
memperbaiki
system
penyelenggaraan
haji
di
tahun
berikutnya
dan
menjaring
aspirasi
CJH
terkait
kepuasan
mereka
terhadap
layanan
konsumsi
(transportasi,
akomodasi)
yang
telah
disediakan
oleh
penyelenggara
haji
beserta
masukan
dan
kritikannya.