Dokumen ini membahas pengertian dan pentingnya argumentasi hukum dalam proses peradilan, mendefinisikan istilah 'argumentasi' dan 'hukum', serta menyoroti Independensi kekuasaan kehakiman sebagai pilar negara hukum. Selain itu, dibahas juga tantangan dalam praktik hukum di Indonesia yang cenderung mengedepankan positivisme hukum. Penekanan pada perlunya penemuan hukum dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah hukum menjadi hal yang krusial bagi sarjana hukum.

1. Sekretariat
Fakultas Hukum
Universitas Wisnuwardhana
Malang
Jl. Danau Sentani No. 99 Malang
Telp. 0341 713604
Fax. 0341 713605
Email : fh@winuwardhana.ac.id
website : fh.wisnuwardhana.ac.id
ARGUMENTASI HUKUM DALAM PROSES PERADILAN
Written by Dr. Kusnu Goesniadhie, S.H., M.Hum. *)
Friday, 14 December 2007
Pengertian
Dalam Terminologi Hukum (Rahuhandoko, 1996: 67), istilah ‘argument’ diartikan sebagai
berusaha mempercayakan orang lain dengan mengajukan alasan-alasan. Dalam Kamus Filasafat
(Rakhmad, 1995: 22-23), ‘argument’ dari bahasa Latin ‘arguere’ yang berarti menjelaskan.
Alasan-alasan (bukti) yang ditawarkan untuk mendukung atau menyangkal sesuatu. Dalam
logika, diartikan sebagai serangkaian pernyataan yang disebut premis-premis yang secara logis
berkaitan dengan pernyataan berikutnya yang disebut konklusi. Argumen-argumen dibagi
menjadi dua kategori umum, yaitu deduktif dan induktif.
Dalam Blak’s Law Dictionary (Garner, 1999:102), istilah ‘argument’ diartikan “a
statement that attempts to persuase; esp., the remarks of counsel in alalyzing and pointing out or
repudiating a desired inference, for the assistance of decision-maker. The act or process of
attempting to persuade”. Sedangkan ‘argumentative’, diartikan sebagai “of or relating to
argument or persuasion, stating not only facts, but also inferances and conclusions drawn from
facts (the judge sustained the prosecutor’s objection to the argumentative question)”.
Dalam Kamus Hukum (Sudarsono, 1992: 36), istilah ‘argumen’ diberikan arti sebagai
alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau
gagasan. Berargumen, berarti berdebat dengan saling mempertahankan atau menolak alasan
masing-masing. Istilah argumentasi, diartikan sebagai pemberian alasan untuk memperkuat atau

2. menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Berargumentasi berarti memberikan alasan
untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan.
Dalam Kamus Belanda-Indonesia (Wojowasito, 2001: 45), istilah ‘argument’ diartikan
bukti sanggahan, alasan, perbantahan, dan ‘argumentatie’ diartikan sebagai hal memberikan
alasan dengan cara tertentu, debat, pembahasan. Dalam ‘Kamus Inggris-Indonesia’ ditemukan
istilah ‘argument’ yang diberikan arti alasan, perdebatan, bukti, perbantahan, dan
‘argumentation’ diberikan arti sebagai pemberian alasan dengan cara tertentu, debat,
pembahasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, argumen diartikan sebagai alasan berupa uraian
penjelasan, dan argumentasi diartikan sebagai pemberian alasan yang diuraikan secara jelas
untuk memperkuat suatu pendapat.
Dari pengertian-pengertian di atas, diambil simpulan pengertian ‘argumentasi’ diartikan
sebagai, ‘mengajukan alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa
serangkaian pernyataan yang secara logis berkaitan dengan pernyataan berikutnya yang disebut
konklusi, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan’.
Istilah ‘hukum’ dalam makalah ini dimaksudkan sebagai norma, yang lazimnya diartikan
sebagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bagaimana seyogianya berbuat
atau tidak berbuat agar kepentingan masing-masing terlindungi. Norma merupakan pandangan
objektif masyarakat tentang apa yang seyogyanya diperbuat atau tidak diperbuat. Pengertian
norma hukum meliputi asas hukum, norma hukum dalam arti sempit atau nilai (value norm) dan
peraturan hukum konkret. Norma hukum dalam arti yang luas, berhubungan satu sama lain dan
merupakan satu sistem, yaitu sistem hukum. Di samping norma dan sistem hukum sebagai
sasaran studi ilmu hukum, karena hukumnya tidak lengkap, sehingga perlu dicari dan
diketemukan. Oleh karena itu harus dipelajari pula caranya mencari atau menemukan hukum.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan ‘argumentasi hukum’ dalam makalah ini, yaitu
“alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan
secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan
dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan

3. penemuan hukum”.
Hukum itu sendiri bagi sebagian besar sarjana hukum didefinisikan sebagai himpunan
peraturan-peraturan hukum yang mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dipaksakan
pelaksanaannya. Dikatakan bagi sebagian besar sarjana hukum karena bagi sebagian sarjana
hukum yang lain hukum tidak dilihat sebagai himpunan peraturan. Sebagian besar sarjana hukum
(Hakim, Jaksa, Pengacara dan sebagainya) pada umumnya dihadapkan pada peristiwa konkret
yang memerlukan pemecahan, suatu konflik. Untuk memecahkan peristiwa konkret atau konflik
itu dicarikan norma atau hukumnya dan hukumnya terdapat dalam himpunan peraturan-peraturan
hukum.
Dalam mempelajari hukum, dihadapkan pada pemecahan masalah hukum atau konflik,
bagaimana memecahkan suatu konflik, apa hukum atau hukumannya, siapa yang berhak? Oleh
karena itulah Noll, (Van der Velden, 1988: 21-22) mengatakan bahwa ilmu hukum itu
merupakan ilmu peradilan (rechtspraakwetenschap). Yang dimaksudkan bahwa studi hukum itu
dilihat dari kaca mata hakim yang mengandung sekurang-kurangnya tiga ciri, yaitu: berkaitan
dengan peristiwa individual; diterapkannya suatu norma atau kaidah (peraturan hukum);
diselesaikannya suatu konflik.
Di sinilah pentingnya independensi badan-badan kehakiman/peradilan sebagai salah satu
dasar bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law sebagaimana
pemikiran mengenai Negara Hukum modern yang di cetuskan dalam konferensi International
Commission of Jurists di Bangkok pada 1965. Dalam konferensi ditekankan pemahaman apa
yang disebut sebagai "the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age" (aspek-aspek
dinamika Rule of Law dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar
untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law, yaitu :
1) Perlindungan Konstitusional;
2) Peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3) Pemilihan Umum yang bebas;

4. 4) Kebebasan menyatakan pendapat;
5) Kebebasan berserikat / berorganisasi dan beroposisi;
6) Pendidikan kewarganegaraan.
Dari syarat-syarat tersebut jelas bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan
salah satu pilar yang pokok, yang apabila komponen tersebut tidak ada maka kita tidak bisa
berbicara lagi tentang Negara Hukum.
Negara Hukum
Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan
berdasarkan dan bersaranakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif,
berupa asas dasar sebagai asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan
perilaku pejabat pemerintah. Keberadaan negara hukum menurut J. Van der Hoeven
memprasyaratkan:
a) Prediktabilitas perilaku, khususnya perilaku pemerintah, yang mengimplikasikan ketertiban
demi keamanan dan ketenteraman bagi setiap orang.
b) Terpenuhinya kebutuhan materiil minimun bagi kehidupan manusia yang menjamin
keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi.
Konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel
Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain- lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu
‘rechtsstaat’. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan
atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan ‘The Rule of Law’.
Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’

5. itu mencakup empat elemen penting, yaitu :
 Perlindungan hak asasi manusia;
 Pembagian kekuasaan;
 Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
 Peradilan tata usaha negara.
Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum
yang disebutnya dengan istilah ‘The Rule of Law’, yaitu :
 Supremacy of law, supremasi aturan-aturan hukum, tidak ada kekuasaan sewenang-wenang
(absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau
melanggar hukum;
 Equality before the law, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, dalil ini berlaku
baik untuk orang biasa maupun pejabat;
 Due process of law, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang, serta keputusan-keputusan
pengadilan.
Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada
pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V.
Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern.
Friedman (Sunarjati,1976: 28), bahwa kata rule of law dapat dipakai dalam arti formal (in
the formal sense) dan dalam arti material (ideological sense). Dalam arti formal maka rule of law
itu tidak lain artinya sebagai “organized public power” atau kekuasaan umum yang terorganisir.
Dalam pengertian ini setiap organisasi hukum (termasuk organisasi yang dinamakan negara)
mempunyai rule of law, sehingga kita dapat berbicara tentang rule of law dari RRC, Perancis,
Jerman, Cekoslovakia, dan sebagainya. Sudah barang tentu bukan dalam arti formal ini kita

6. pakai rule of law itu, tetapi dalam arti material. Artinya, dalam arti yang materiel inilah yang
menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk. Dalam arti ini,
kita dapat berbicara tentang just atau unjust law.
Dari penjelasan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa konsep rule of law melahirkan
konsep negara kesejahteraan (Welfare State) yang menggambarkan, bahwa hak-hak kebebasan
politik, haruslah disertai dengan hak-hak kebebasan di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.
Ia tidak menghendaki Negara Hukum formil dan demokrasi formil, tetapi juga kesejahteraan
seluruh rakyat.
Negara Hukum dalam Praktek di Indonesia
Praktek hukum di Indonesia memperlihatkan situasi yang sangat dipengaruhi oleh
positivisme hukum, bahkan positivisme undang-undang (legisme). Para praktisi hukumnya
dipengaruhi positivisme hukum, sehingga cenderung berpikir positivistik atau legistik dalam
menjalanhan profesinya masing-masing. Dalam pandangan yang positivistik itu, maka hukum
hanyalah apa yang secara eksplisit tercantum dalam aturan hukum yang sah (perundang-undangan).
Akibatnya penggunaan atau perujukan pada asas hukum dalam memberikan
argumentasi suatu pendapat hukum atau dalam menetapkan putusan hukum kurang mendapat
perhatian. Antara lain disebabkan oleh diabaikannya perujukan pada asas hukum dalam
argumentasi yuridis dalam upaya menerapkan berbagai aturan perundang-undangan yang saling
berkaitan. Maka implementasi konsepsi negara hukum dalam praktek menjadi jauh dari yang
diidealkan (misalnya kasus Tempo pada masa Orde Baru).
Yang terwujud dalam praktek adalah Negara Hukum formal saja, yang menjauhkan hukum
dari keadilan. Memang dalam masyarakat yang sedang mengalami krisis moral yang mendasar
seperti di Indonesia, maka semua nilai- nilai dan asas hukum yang sangat fundamental untuk
mewujudkan keadilan justru dapat menjauhkan ‘hukum’ dari keadilan atau kebutuhan hukum riil
dari masyarakat yang sesungguhnya (W. Friedmann).
Diabaikannya studi teori Argumentasi Yuridis (legal reasoning) dalam pendidikan hukum,

7. memperkuat kecenderungan berpikir positivistik (legalistik) dalam praktek hukum. Pengertian
legal reasoning digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, legal
reasoning berkaitan dengan proses psikologi yang dilakukan Hakim, untuk sampai pada
keputusan atas kasus yang dihadapinya. Studi legal reasoning dalam arti luas menyangkut aspek
psikologi dan aspek biographi.
Legal reasoning dalam arti sempit, berkaitan dengan argumentasi yang melandasi satu
keputusan. Studi ini menyangkut kajian logika suatu keputusan. Berkaitan dengan jenis-jenis
argumentasi, hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan keputusan, serta ketepatan
alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan. (Golding, 1984: 1)
Menyelesaikan masalah hukum secara yuridis dalam intinya berarti menerapkan aturan
hukum positif terhadap masalah (kasus) tersebut. Menerapkan aturan hukum positif hanya dapat
dilakuhan secara kontekstual menginterpretasikan aturan hukum tersebut untuk menemukan
kaidah hukum yang tercantum di dalamnya, dalam kerangka tujuan kemasyarakatan dari
pembentukan aturan hukum (teleologikal) yang dikaitkan pada asas hukum yang melandasinya
dengan melibatkan juga berbagai metode interpretasi lainnya (gramatikal, historikal,
sistematikal, sosiologikal). Banyak contoh kasus hukum yang menggambarkan bahwa cara
penalaran hukum yang melibatkan asas hukum dan tujuan kemasyarakatan aturan hukum terkait
sering diabaikan.
Pemecahan Masalah Hukum
Di dalam masyarakat terdapat banyak masalah sosial. Dari sekian banyak masalah-masalah
sosial itu kita harus mampu menemukan atau menyeleksi masalah hukumnya, untuk kemudian
dirumuskan dan dipecahkan. Bukan pekerjaan yang mudah untuk menyeleksi masalah hukum
dari masalah-masalah sosial, yang sering tumpang tindih dengan masalah hukum dan sulit untuk
dicari batasnya, seperti misalnya masalah politik, masalah kesusilaan, masalah agama dan
sebagainya. Di sinilah pentingnya kemampuan untuk menyeleksi dan kemudian merumuskan
masalah hukum (legal problem identification).

8. Sebagai contoh konkret dapat dikemukakan kegiatan Hakim dalam memer iksa perkara.
Setelah peristiwa konkretnya diseleksi melalui proses tanya-jawab dengan argumentasi masing-masing
pihak, maka kemudian peristiwa konkret itu dibuktikan untuk dikonstatasi dan sekaligus
dirumuskan dan diidentifikasi bahwa benar-benar telah terjadi peristiwa hukum.
Kalau masalah hukumnya telah diketemukan dan dirumuskan, masih perlu diketahui
masalah hukum itu masalah hukum bidang apa, hukum perdata, hukum dagang, hukum agraria,
hukum pidana dan sabagainya. Antara masalah hukum perdata dengan masalah hukum pidana
sering tidak tajam batasnya, antara ingkar janji, perbuatan melawan hukum dan perbuatan
pidana, antara penggelapan dan pencurian.
Setelah diketemukan masalah hukumnya dengan menggunakan penemuan hukum, maka
harus dicari pemecahannya (legal problem solving). Kalau misalnya sudah diketahui bahwa
masalah itu merupakan utang-piutang, harus dipecahkan siapakah yang bersalah atau
bertanggungjawab dan dicari hukumnya untuk diterapkan. Kalau ter jadi pembunuhan harus
dicari siapa pelakunya dan hukumnya untuk diterapkan. Sehingga dalam mempelajari hukum,
dihadapkan pada peristiwa konkret, kasus atau konflik yang memerlukan pemecahan dengan
mencari hukumnya. Bekal untuk memecahkan konfik itu adalah pengetahuan tentang norma
hukum, sistem hukum dan penemuan hukum. Setelah pemecahan masalah hukum perlu diberi
hukumnya, haknya atau hukumannya. Dengan kata lain, harus diambil keputusan (decision
making).
Penting mendapatkan perhatian dan mutlak untuk dikuasai, ialah ‘the power of solving
legal problems’, karena di bidang profesi hukum manapun seorang sarjana hukum bekerja selalu
akan dihadapkan pada masalah hukum yang harus dipecahkannya. Maka dengan demikian,
norma hukum, sistem hukum dan penemuan hukum, adalah merupakan bekal yang digunakan
dalam memecahkan masalah hukum.
Di samping apa yang telah dikemukakan di atas, seorang sarjana hukum yang bekerja
sesuai dengan profesinya, terutama dalam penegakan hukum, harus mempunyai sikap ilmiah,
yaitu antara lain jujur, berani mencari dan mempertahankan kebenaran serta berani mengakui
kesalahan dan memperbaikinya, terbuka untuk pendapat atau kritik orang lain dan tidak merasa

9. dirinyalah yang selalu benar, objektif tidak memihak, tidak bersikap emosional dan a priori
terhadap pendapat orang lain, kritis dan kreatif yang konstruktif.
Argumentasi Hukum dan Logika Hukum
Teori argumentasi mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan suatu argumentasi
secara cepat. Teori argumentasi mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu
argurnentasi yang jelas dan rasional. Isu utama adalah kriteria universal dan kriteria yuridis yang
spesifik yang menjadikan dasar rasionalitas argumentasi hukum. (Feteris, 1994: 2)
Kata ’logika’ sebagai istilah, berarti suatu metoda atau teknik yang diciptakan untuk
meneliti ketepatan penalaran. Untuk memahami logika, orang harus mempunyai pengertian yang
jelas mengenai penalaran. Penalaran adalah satu bentuk pemikiran. Bentuk-bentuk pemikiran
yang lain, mulai yang paling sederhana ialah pengertian atau konsep (concept), proposisi atau
pernyataan (proposition, statement) dan penalaran (reasoning). Tidak ada proposisi tanpa
pengertian (konsep) dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Untuk rnemahami penalaran, maka
ketiga bentuk pemikiran harus dipahami bersama-sama. (Soekadijo, 1985: 3)
Satu dalil yang kuat, satu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika. Dengan
kata lain adalah suatu "conditio sine qua non" agar suatu keputusan dapat diterima, adalah
apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat
mutlak dalam berargumentasi. (Brouwer, 1982: 32)
Argumentasi hukum merupakan satu model argumentasi khusus. Terdapat dua hal yang
menjadi dasar kekhususan argumentasi hukum :
1) Tidak ada Hakim atau pun Pengacara, yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa.
Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan
suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang
berlanjut. Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma
baru. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas yang terdapat dalam

10. hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru.
2) Kekhususan yang kedua dalam argumentasi hukum atau penalaran hukum, berkaitan dengan
kerangka prosedural, yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional (drie niveaous van
rationele juridische argumentatie) dan diskusi rasional.
Langkah Pemecahan Masalah Hukum
Pengumpulan Fakta
Fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Pembunuhan adalah
perbuatan hukum, kelahiran adalah peristiwa hukum, di bawah umur adalah suatu keadaan.
Pengumpulan fakta hukum didasarkan pada ketentuan tentang alat bukti.
Seorang lawyer pertama kali berhadapan dengan klien harus mendengar paparan klien
menyangkut fakta hukum. Sikap lawyer terhadap klien adalah sikap skeptik dalam rangka
mengorek kebenaran fakta hukum yang dipaparkan klien. Dengan berhati-hati lawyer
mengajukan pertanyaan untuk menguji sekaligus menggali fakta hukum secara lengkap. Untuk
dapat mengajukan pertanyaan tentunya harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan asas
hukum yang relevan.
Misalnya, fakta hukum berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, tentunya lawyer
dalam mengajukan pertanyaan beranjak dari ketentuan Pasal 1365 BW.
Klasifikasi Hakekat Permasalahan Hukum
Klasifikasi hakekat permasalahan hukum pertama-tama berkaitan dengan pembagian
hukum positif. Hukum positif diklasifikasikan atas hukum publik dan hukum privat yang
masing-masing terdiri atas berbagai disiplin. Misalnya, hukum publik terdiri atas Hukum Tata
Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional Publik, sedangkan hukum privat

11. terdiri atas Hukum Dagang, Hukum Perdata, di samping ada disiplin fungsional yang memiliki
karakter campuran (misalnya, hukum perburuhan).
Hakekat permasalahan hukum dalam sistem peradilan, berkaitan dengan lingkungan
peradilan yang dalam penanganan perkaranya berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan.
Identifikasi dan Pemilihan Isu Hukum yang Relevan
Isu hukum berisi pertanyaan tentang fakta dan pertanyaan tentang hukum. Pertanyaan
tentang fakta pada akhirnya menyimpulkan fakta hukum yang sebenarnya yang didukung oleh
alat-alat bukti. Isu tentang hukum dalam civil law system, diawali dengan statute approach, yang
kemudian diikuti dengan conseptual approach. Dengan demikian identifikasi isu hukum
berkaitan dengan konsep hukum. Dari konsep hukum yang menjadi dasar, dipilah-pilah elemen-elemen
pokok.
Misal malpraktek dokter, apakah permasalahannya merupakan tindakan wanprestasi
ataukah perbuatan melanggar hukum.
Dalam menganalisa masalah tersebut, pertama-tama harus dirumuskan isu hukum yang
berkaitan dengan konsep wanprestasi. Analisis pada dasarnya mengandung makna pemilahan
dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Dengan konsep demikian, analisis atas isu wanprestasi
dilakukan dengan memilah-milah unsur-unsur mutlak wanprestasi, yaitu :
1) Adakah hubungan kontraktual dalam hubungan dokter-pasien?
2) Adakah cacat prestasi dalam tindakan dokter terhadap pasien?
Untuk isu perbuatan melanggar hukum, dapat dirumuskan isu berikut :
1) Apakah tindakan dokter merupakan suatu perbuatan hukum?

12. 2) Apakah tindakan dokter merupakan perbuatan melanggar hukum? Apa kriteria melanggar
hukum?
3) Apa kerugian yang diderita pasien?
4) Apakah kerugian itu adalah akibat langsung perbuatan dokter?
Selanjutnya masing-masing isu tersebut dibahas dengan mendasarkan pada fakta
(hubungan dokter-pasien) dikaitkan dengan hukum dan teori serta asas hukum yang berlaku.
Terhadap setiap isu yang diajukan harus diadakan pembahasan secara cermat. Pada akhirnya
ditarik simpulan (opini) terhadap setiap isu. Berdasarkan simpulan (opini) atas setiap isu, ditarik
simpulan atas pokok masalah, yaitu ada tidaknya wanprestasi dan/atau perbuatan melanggar
hukum dalam hubungan dokter-pasien.
Penemuan Hukum yang Berkaitan Dengan Isu Hukum
Dalam pola civil law system, hukum utamanya adalah legislasi. Oleh karena itu langkah
dasar pola nalar yang dikenal sebagai reasoning based on rules adalah penelusuran peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 1
angka 2, bahwa “peraturan perundang-undang adalah produk hukum tertulis yang dibuat oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang, yang isinya mengikat umum”.
Langkah ini merupakan langkah pertama yang dikenal sebagai statute approach. Langkah
berikutnya (langkah kedua) adalah mengidentifikasi norma. Rumusan norma merupakan suatu
proposisi. Dengan demikian, sesuai dengan hakekat proposisi, norma terdiri atas rangkaian
konsep. Untuk memahami norma harus diawali dengan memahami konsep. Inilah langkah ketiga
yang dikenal dengan conceptual approach.
Misalnya norma Pasal 1365 BW, “setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan
kerugian, mewajibkan yang menimbulkan kerugian itu untuk membayar ganti kerugian”. Dalam

13. norma tersebut, konsep-konsep utama yang harus dijelaskan, adalah :
Konsep perbuatan
Kalau konsep ini tidak dijelaskan akan menimbulkan kesulitan, misalnya apakah kerugian
yang ditimbulkan oleh gempa bumi dapat digugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW.
Pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah gempa bumi termasuk konsep perbuatan.
Pertanyaan menyusul adalah hal itu perbuatan siapa, dan pada akhirnya pertanyaan tentang siapa
yang bertanggungjawab.
Konsep melanggar hukum
Harus dimaknai secara jelas unsur-unsur melanggar hukum. Dalam bidang hukum perdata
orang berpaling kepada yurisprudensi. Berdasarkan yurisprudensi melanggar hukum terjadi
dalam hal :
. melanggar hak orang lain;
. bertentangan dengan kewajiban hukumnya;
. melanggar kepatutan;
. melanggar kesusilaan.
Konsep kerugian
Unsur-unsur kerugian meliputi :

14. . schade, kerusakan yang diderita;
. winst, keuntungan yang diharapkan;
. kosten, biaya yang dikeluarkan.
Dengan contoh di atas, bahwa tidak cukup hanya dengan berdasarkan norma hukum yang
tertulis langsung diterapkan pada fakta hukum. Rumusan norma bersifat abstrak dan konsep
pendukungnya dalam banyak hal merupakan konsep terbuka atau konsep yang kabur. Dengan
kondisi yang demikian, langkah ketiga seperti dijelaskan di muka, adalah merupakan langkah
penemuan hukum.
Penerapan Hukum
Setelah rnenemukan norma konkret, langkah berikutnya adalah penerapan pada fakta
hukum. Seperti contoh di atas setelah menemukan norma konkret dari perbuatan dalam konteks
Pasal 1365 BW dapat dijadikan parameter untuk menjawab pertanyaan hukum, “apakah gempa
bumi merupakan perbuatan?”
Contoh lain, berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Unsur
pertama adalah penyalahgunaan wewenang. Tanpa kejelasan konsep penyalahgunaan wewenang,
dengan sendirinya sulit dijadikan parameter untuk mengukur apakah suatu perbuatan atau
tindakan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Salah konsep mengakibatkan
kesalahan mengambil kesimpulan.
Dalam logika dikenal rumus "Ex Falso Quo Libet". Artinya, dari yang palsu (salah), bisa
benar bisa salah. Faktor kebetulan berperan dalam hukum, bisa terjadi kesewenang-wenangan
dan bahkan muncul penyalahgunaan wewenang baru, misal oleh Jaksa atau, Hakim atau pun
Pengacara.

15. Dasar Hukum Positif
Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman,
ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka,
mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak
kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945.
Merdeka, berarti bebas, maka dengan demikian kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk
menyelenggarakan peradilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman atau kebebasan peradilan atau
kebebasan hakim, merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana, baik di negara-negara
Eropah maupun di Amerika, Jepang, Indonesia dan lainnya. Yang dimaksudkan dengan
kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim
adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya
mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Peradilan atau hakim yang bebas, ialah bebas
untuk mengadili dan bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisiil.
Secara teknis kebebasan hakim dibatasi oleh kehendak pihak-pihak yang bersangkutan,
Pancasila, UUD, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hakim, terutama dalam
perkara perdata, terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak. Pada dasarnya tidak dapat
memutuskan lebih atau kurang dari yang dituntut oleh yang bersangkutan. Putusannya tidak
boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, undangundang, ketertiban umum dan kesusilaan.
Secara politis dibatasi oleh sistem pemerintahan, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya.
Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun
2004, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu
ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus d igali. Jadi hukumnya itu ada,
tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan, kemudian diciptakan. Dikatakan oleh
Scholten, bahwa di dalam perilaku manusia itu sendirilah terdapat hukumnya. Sedangkan setiap

16. saat manusia dalam masyarakat berperilaku, berbuat atau berkarya, oleh karena itu hukumnya
sudah ada, tinggal menggali, mencari atau menemukannya.
Perbedaan Persepsi Pada Tataran Konsep
Bagaimana Hakim memutus perkara menjadi sangat penting; karena melalui putusan
Hakim para pihak yang berperkara bisa memperoleh hak yang diperjuangkan dan atau sebaliknya
bisa kehilangan haknya. Jika putusan Hakim tidak adil, maka putusan itu akan mengakibatkan
kerugian moral bagi pihak yang dirugikan, karena putusan itu telah memberikan stigma kepada
orang yang bersangkutan sebagai “pelanggar hukum”. Ada tiga persoalan yang selalu muncul
dalam setiap perkara, yaitu:
a) apa yang sesungguhnya terjadi (fakta)?
b) hukum apa yang relevan berlaku dalam kasus demikian (hukum)?
c) jika hukum menolak memberi kompensasi, apakah hal demikian tidak adil dan jika dianggap
tidak adil, haruskah Hakim mengabaikan hukum demikian dan mengabulkan permohonan
ganti rugi tersebut (hubungan antara modal politik dan ketaatan hukum)?
Antara penegak hukum (Hakim, Jaksa dan Pengacara) kadangkala berselisih paham tentang
patokan apa yang harus dipergunakan untuk menentukan ‘hukum apa yang relevan bagi suatu
kasus’. Mereka kadangkala tidak sepakat tentang apakah dasar hukum dalam suatu kasus tertentu
telah terpenuhi atau tidak. Perselisihan ini disebut ketidaksepakatan teoritis tentang hukum dan
perbedaan pendapat tentang apa yang sesungguhnya menjadi konsep hukum berkenaan dengan
kompensasi itu, karena mereka tidak sepakat apakah undang-undang atau putusan Hakim telah
secara tuntas menelaah dasar hukum yang relevan. Perselisihan ini disebut perselisihan empiris
tentang hukum, yaitu perbedaan pendapat tentang kata-kata apa yang sebenarnya tercantum
dalam undang-undang dengan cara sama mereka tidak sepakat tentang jumlah fakta lain.

17. Mengapa Perbedaan Pendapat itu Ada
Mentakjubkan bahwa ilmu hukum tidak memiliki teori yang masuk akal berkenaan dengan
sengketa teoritis tentang konsep negara hukum. Ahli filsafat hukum tentunya sadar bahwa
sengketa teoritis ini bersifat problematis. Sengketa teoritis tentang hukum tidak lebih dari
sekedar ilusi bahwa sebenarnya baik Polisi/Jaksa/Pengacara maupun Hakim sepakat tentang
dasar hukum suatu pandangan diterima sebagai konsep hukum. Apa yang menjadi hukum
hanyalah soal apa yang telah diputuskan oleh institusi- institusi hukum. Mengapa Hakirn dan
Jaksa/Pengacara kadangkala masih juga tidak sepakat secara teoritis tentang konsep hukum?
karena ketika mereka tampaknya secara teoritis bersengketa tentang apa sebenarnya hukum itu
seharusnya. Persoalan sebenarnya tidak lebih tentang soal moralitas dan pentaatan cermat, bukan
tentang konsep hukum itu sendiri.
Opini populer dalam masyarakat bahwa Hakim-Hakim dalam mengambil keputusan harus
mengikuti hukum ketimbang mencoba mengembangkan hukum yang sudah ada. Sayangnya ada
beberapa Hakim tidak menerima batasan yang bijak ini dan secara sembunyi-sembunyi atau
justru terang-terangan mereka membengkokkan hukum demi tujuan-tujuan penguasa atau
kepentingan mereka sendiri.
Dari pandangan di atas dapat diambil simpulan bahwa putusan-putusan institusional tidak
hanya sekali-kali, tetapi setiap kali, tidak jelas atau ambigu atau tidak lengkap, bahkan kadang
putusan-putusan demikian kerap inkonsisten ataupun sekaligus inkoheren, (dalam kenyataan
tidak pernah ada hukum tentang segala apapun, namun hanya Hakim-Hakim yang membungkus
putusan-putusan mereka dengan retorika yang faktual dipengaruhi oleh preferensi kelas atau
ideologis), walaupun di sisi lain dipahami bahwa pandangan ini akan ditolak dalam pemikiran
yang diberikan kepada kerja para Hakim dan Pengacara dalam praktek mereka sehari-hari.
Apa yang sesungguhnya dipersengketakan dan kemudian mengkonstruksikan dan
mengajukan suatu teori tentang dasar-dasar yang layak bagi suatu konsep hukum. Praktek hukum
berbeda dari gejala sosial lainnya karena praktisi hukum sifatnya argumentative.

18. Simpulan
Argumentasi hukum, adalah “alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas,
berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pe ndapat,
pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum
konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum”.
Suatu argumentasi bermakna, hanya dibangun atas dasar logika, adalah suatu ”conditio
sine qua non” agar suatu keputusan dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar,
sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.
Tidak ada Hakim atau pun Pengacara, yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan
hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan
suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang
berlanjut. Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma
baru. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas yang terdapat dalam hukum
positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru.
Konsep rule of law melahirkan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang
menggambarkan, bahwa hak-hak kebebasan politik, harus disertai dengan hak-hak kebebasan di
bidang ekonomi, sosial dan budaya. Ia tidak menghendaki Negara Hukum formil dan demokrasi
formil, tetapi juga kesejahteraan seluruh rakyat. Negara Hukum mempunyai sifat di mana alat
perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah
ditentukan lebih dahulu oleh alat perlengkapannya.
*) Dr. Kusnu Goesniadhie, S.H., M.Hum. adalah Dosen Fakultas Hukum Univ.
Wisnuwardhana Malang.

19. Referensi :
Benditt, Theodore M., 1978, Law as Rule and Principle (Problems of Legal Philosophy),
California: Stanford University.
Brouwer, P.W., A. Soeteman, 1982, Logica en Recht, WEJ. Tjeenk Willink, Zwolle.
Budiardjo, Miriam, 1977, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia.
Feteris, E.T., 1994, Redelijkheid in Jurisdische Argumentatie, Een Overzicht van Theorieen Over
Het Rechtvaardigen van Juridische Beslissingen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
Friedmann, W., 1996, Filsafat Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Garner, Bryan A., 1999, Blak’s Law Dictionary, Sevent Editions, St. Paul Min.: West Group.
Golding, Martin P., 1984, Legal Reasoning, New York: Alfreda A. Knoff Inc.
Hartono, CFG Sunaryati, 1976, Apakah Rule of Law itu ?, Bandung: Alumni.
Rakhmad, Jalaluddin, 1995, Kamus Filsafat, Jakarta: Rosda Karya.
Ranuhandoko, IPM,1996, Terminologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Rumokoy, Donald A, dalam SF Marbun, et.al., 2001, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum
Administrasi Negara, Yogyakarta: UII-Press.
Soekadijo, RG., 1985, Logika Dasar, Tradisional; Simbolik dan Induktif, Jakarta: Gramedia.
Sudarsono, Kamus Hukum, 1992, Jakarta: Rineka Cipta.
Velden, WG. Van der, 1988, De ontwikkeling van de wetgevingswetenschap, Lelystad:

20. Koninklijke Vermande.
Wojowasito, S., 2001, Kamus Umum Belanda-Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Kesesatan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa
Kesesatan adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir karena penyalahgunaan bahasa
(verbal) dan/atau relevansi (materi) [1]. Kesesatan (fallacia, fallacy) merupakan bagian dari
logika yang mempelajari beberapa jenis kesesatan penalaran sebagai lawan dari argumentasi
logis. Kesesatan karena ketidaktepatan bahasa antara lain disebabkan oleh pemilihan terminologi
yang salah sedangkan ketidaktepatan relevansi bisa disebabkan oleh (1) pemilihan premis yang
tidak tepat (membuat premis dari proposisi yang salah), atau (2) proses penyimpulan premis
yang tidak tepat (premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari).
Daftar isi
[sembunyikan]
 1 Klasifikasi kesesatan
o 1.1 Kesesatan Bahasa
 1.1.1 Kesesatan Aksentuasi
 1.1.1.1 Kesesatan aksentuasi verbal
 1.1.1.2 Kesesatan aksentuasi non-verbal
 1.1.2 Kesesatan Ekuivokasi
 1.1.2.1 Kesesatan Ekuivokasi verbal
 1.1.2.2 Kesesatan Ekuivokasi non-verbal
 1.1.3 Kesesatan Amfiboli
 1.1.4 Kesesatan Metaforis
o 1.2 Kesesatan Relevansi
 1.2.1 Argumentum ad Hominem Tipe I (abusif)
 1.2.2 Argumentum ad Hominem Tipe II (sirkumstansial)
 1.2.3 Argumentum ad baculum
 1.2.4 Argumentum ad misericordiam
 1.2.5 Argumentum ad populum
 1.2.6 Argumentum auctoritatis (alias: Argumentum ad Verecundiam)
 1.2.7 Appeal To Emotion
 1.2.8 lgnoratio elenchi
 1.2.9 Argumentum ad ignoratiam
 1.2.10 Petitio principii

21.  1.2.11 Kesesatan non causa pro causa (post hoc ergo propter hoc/ false cause)
 1.2.12 Kesesatan aksidensi
 1.2.13 Kesesatan karena komposisi dan divisi
 1.2.14 Kesesatan karena pertanyaan yang kompleks
 2 Referensi
 3 Lihat pula
[sunting] Klasifikasi kesesatan
Dalam sejarah perkembangan logika terdapat berbagai macam tipe kesesatan dalam penalaran.
Walaupun model klasifikasi kesesatan yang dianggap baku hingga saat ini belum disepakati para
ahli, mengingat cara bagaimana penalaran manusia mengalami kesesatan sangat bervariasi,
namun secara sederhana kesesatan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu kesesatan formal
dan kesesatan material.
Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk (forma) penalaran yang tidak
tepat atau tidak sahih. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika
mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen (lihat hukum-hukum silogisme).
Kesesatan material adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi (materi) penalaran.
Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa (kesesatan bahasa) yang menyebabkan
kekeliruan dalam menarik kesimpulan, dan juga dapat teriadi karena memang tidak adanya
hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulannya (kesesatan relevansi). Setiap
kata dalam bahasa memiliki arti tersendiri, dan masing-masing kata itu dalam sebuah kalimat
mempunyai arti yang sesuai dengan arti kalimat yang bersangkutan. Maka, meskipun kata yang
digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berbeda, kata tersebut dapat bervariasi artinya.
Ketidakcermatan dalam menentukan arti kata atau arti kalimat itu dapat menimbulkan kesesatan
penalaran.
[sunting] Kesesatan Bahasa
Setiap kata dalam bahasa memiliki arti tersendiri, dan masing-masing kata dalam sebuah kalimat
mempunyai arti yang sesuai dengan keseluruhan arti kalimatnya.
Maka, meskipun kata yang digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berbeda, kata
tersebut dapat bervanasi artinya. Ketidakcermatan dalam menentukan arti kata atau arti kalimat
itu dapat menimbulkan kesesatan penalaran. Berikut ini adalah beberapa bentuk kesesatan karena
penggunaan bahasa
[sunting] Kesesatan Aksentuasi
Pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi
tekanan. Perubahan dalam tekanan terhadap suku kata dapat menyebabkan perubahan arti.
Karena itu kurangnya perhatian terhadap tekanan ucapan dapat menimbulkan perbedaan arti
sehingga penalaran mengalami kesesatan.

22. [sunting] Kesesatan aksentuasi verbal
Contoh:
* Serang (kota) dan serang (tindakan menyerang dalam pertempuran)
 Apel (buah) dan apel bendera (menghadiri upacara bendera)
 Mental (kejiwaan) dan mental (terpelanting)
 Tahu (masakan, makanan) dan tahu (mengetahui sesuatu)
[sunting] Kesesatan aksentuasi non-verbal
Contoh sebuah iklan:
"Dengan 2,5 juta bisa membawa motor"
Mengapa bahasa dalam iklan ini termasuk kesesatan aksentuasi non-verbal (contoh kasus):
Karena motor ternyata baru bisa dibawa (pulang) tidak hanya dengan uang 2,5 juta tetapi juga dengan
menyertakan syarat-syarat lainnya seperti slip gaji, KTP, rekening listrik terakhir dan keterangan surat
kepemilikan rumah.
Contoh ungkapan:
Apa dan Ha
memiliki arti yang berbeda-beda bila:
* diucapkan dalam keadaan marah
 diucapkan dalam keadaan bertanya
 diucapkan untuk menjawab panggilan.
[sunting] Kesesatan Ekuivokasi
Kesesatan ekuivokasi adalah kesesatan yang disebabkan karena satu kata mempunyai lebih dari
satu arti. Bila dalam suatu penalaran terjadi pergantian arti dari sebuah kata yang sama, maka
terjadilah kesesatan penalaran.
[sunting] Kesesatan Ekuivokasi verbal

23. Adalah kesesatan ekuivokasi yang terjadi pada pembicaraan dimana bunyi yang sama disalah
artikan menjadi dua maksud yang berbeda.
Contoh:
* bisa (dapat) dan bisa (racun ular)
“ Seorang pasien berkebangsaan Malaysia berjumpa dengan seorang dokter
Indonesia. Setelah diperiksa, doktor memberi nasihat, "Ibu perlu menjaga
makannya."
Sang pasien bertanya, "Boleh saya makan ayam?". Sang dokter menjawab
"Bisa."
Sang pasien bertanya, "Boleh saya makan ikan?". Sang dokter menjawab "Bisa."
Sang pasien bertanya, "Boleh saya makan sayur?". Sang dokter menjawab
"Bisa."
Sang pasien merasa marah lalu membentak "Kalau semua bisa (beracun), apa
yang saya hendak makan.....?"[2]
”
 teh (tumbuhan, jenis minuman) dan teh (basa sunda - kata imbuhan)
 buntut (ekor) dan buntut (anak kecil yang mengikuti kemanapun seorang dewasa pergi)
 menjilat (es krim) dan menjilat (ungkapan yang dikenakan pada seseorang yang memuji
berlebihan dengan tujuan tertentu)
[sunting] Kesesatan Ekuivokasi non-verbal
Contoh:
* Menggunakan kain/ pakaian putih-putih berarti orang suci. Di India wanita yang menggunakan kain
sari putih-putih umumnya adalah janda
 Bergandengan sesama jenis pasti homo
 Menggelengkan kepala (berarti tidak setuju), namun di India menggelengkan kepala dari satu
sisi ke sisi yang lain menunjukkan kejujuran[3].
[sunting] Kesesatan Amfiboli
Kesesatan Amfiboli (gramatikal) adalah kesesatan yang dikarenakan konstruksi kalimat
sedemikian rupa sehingga artinya menjadi bercabang. Ini dikarenakan letak sebuah kata atau

24. term tertentu dalam konteks kalimatnya. Akibatnya timbul lebih dari satu penafsiran mengenai
maknanya, padalahal hanya satu saja makna yang benar sementara makna yang lain pasti salah.
Contoh:
Dijual kursi bayi tanpa lengan.
 Arti 1: Dijual sebuah kursi untuk seorang bayi tanpa lengan.
 Arti 2: Dijual sebuah kursi tanpa dudukan lengan khusus untuk bayi.
Penulisan yang benar adalah: Dijual kursi bayi, tanpa lengan kursi.
Contoh lain:
Kucing makan tikus mati.
 Arti 1: Kucing makan, lalu tikus mati
 Arti 2: Kucing makan tikus lalu kucing tersebut mati
 Arti 3: Kucing sedang memakan seekor tikus yang sudah mati.
(Inggris) Panda eat shoots and leaves.
 Arti 1: Panda makan, lalu menembak, kemudian pergi.
 Arti 2: Seekor panda memakan pucuk bambu dan dedaunan.
Ali mencintai kekasihnya, dan demikian pula saya!
 Arti 1: Ali mencintai kekasihnya, dan saya juga mencintai kekasih Ali.
 Arti 2: Ali mencintai kekasihnya dan saya juga mencintai kekasih saya.
[sunting] Kesesatan Metaforis
Disebut juga (fallacy of metaphorization) adalah kesesatan yang terjadi karena pencampur-adukkan
arti kiasan dan arti sebenarnya. Artinya terdapat unsur persamaan dan sekaligus
perbedaan antara kedua arti tersebut. Tetapi bila dalam suatu penalaran arti kiasan disamakan
dengan arti sebenarnya maka terjadilah kesesatan metaforis, yang dikenal juga kesesatan karena
analogi palsu.

25. Contoh:
Pemuda adalah tulang punggung negara.
Penjelasan kesesatan: Pemuda disini adalah arti sebenarnya dari orang-orang yang berusia muda,
sedangkan tulang punggung adalah arti kiasan karena negara tidak memiliki tubuh biologis dan
tidak memiliki tulang punggung layaknya mahluk vertebrata.
Pencampur adukan anti sebenarnya dan anti kiasan dari suatu kata atau ungkapan ini sering kali
disengaja seperti yang terjadi dalam dunia lawak Kesesatan metaforis ini dikenal pula dengan
nama kesesatan karena analogi palsu
Lelucon dibawah ini adalah contoh dari kesesatan metaforis:
Pembicara 1: Binatang apa yang haram?
Pembicara 2: Babi
P 1: Binatang apa yang lebih haram dari binatang yang haram?
P 2: ?
P 1: Babi hamil! Karena mengandung babi. Nah, sekarang binatang apa yang paling haram?
Lebih haram daripada babi hamil?
P 2: ?
P 1: Babi hamil di luar nikah! Karena anak babinya anak haram..
[sunting] Kesesatan Relevansi
Kesesatan Relevansi adalah sesat pikir yang terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak
tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya tetapi terarah kepada kondisi pribadi dan
karakteristik personal seseorang (lawan bicara) yang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran
atau kekeliruan isi argumennya.
Kesesatan ini timbul apabila orang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premis nya.
Artinya secara logis kesimpulan tersebut tidak terkandung dalam/ atau tidak merupakan
implikasi dari premisnya.
Jadi penalaran yang mengandung kesesatan relevansi tidak menampakkan adanya hubungan
logis antara premis dan kesimpulan, walaupun secara psikologis menampakkan adanya

26. hubungan - namun kesan akan adannya hubungan secara psikologis ini sering kali membuat
orang terkecoh.
[sunting] Argumentum ad Hominem Tipe I (abusif)
Argumentum ad Hominem Tipe I adalah argumen diarahkan untuk menyerang manusianya
secara langsung. Penerapan argumen ini dapat menggambarkan tindak pelecehan terhadap
pribadi individu yang menyatakan sebuah argumen.
Hal ini keliru karena ukuran logika dihubungkan dengan kondisi pribadi dan karakteristik
personal seseorang yang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi
argumennya.
Argumen ini juga dapat menggambarkan aspek penilaian psikologis terhadap pribadi seseorang.
Hal ini dapat terjadi karena perkbedaan pandangan.
Ukuran logika (pembenaran) pada sesat pikir argumentum ad hominem jenis ini adalah kondisi
pribadi dan karakteristik personal yang melibatkan: gender, fisik, sifat, dan psikologi.
Contoh 1:
Tidak diminta mengganti bohlam (bola lampu) karena seseorang itu pendek.
Kesesatan: tingkat keberhasilan pergantian sebuah bola lampu dengan menggunakan alat bantu
tangga tidak tergantung dari tinggi/ pendeknya seseorang.
Contoh 2:
Seorang juri lomba menyanyi memilih kandidat yang cantik sebagai pemenang, bukan karena suaranya
yang bagus tapi karena parasnya yang lebih cantik dibandingkan dengan kandidat lainnya, walaupun
suara kandidat lain ada yang lebih bagus
[sunting] Argumentum ad Hominem Tipe II (sirkumstansial)
Berbeda dari argumentum ad hominem Tipe I, ad hominem Tipe II menitikberatkan pada
perhubungan antara keyakinan seseorang dan lingkungan hidupnya. Pada umumnya ad hominem
Tipe II menunjukkan pola pikir yang diarahkan pada pengutamaan kepentingan pribadi, sebagai
contoh: suka-tidak suka, kepentingan kelompok-bukan kelompok, dan hal-hal yang berkaitan
dengan SARA.
Contoh 3:

27. Pembicara G: Saya tidak setuju dengan apa yang Pembicara S katakan karena ia bukan orang Islam [4]
Kesesatan: ketidak setujuan bukan karena hasil penalaran dari argumentasi, tetapi karena lawan
bicara berbeda agama.
Bila ada dua orang yang terlibat dalam sebuah konflik atau perdebatan, ada kemungkinan
masing-masing pihak tidak dapat menemukan titik temu dikarenakan mereka tidak mengetahui
apakah argumen masing-masing itu benar atau keliru. Hal ini terjadi ketika masing-masing pihak
beragumen atas dasar titik tolak dari ruang lingkup yang berbeda satu sama lain.
Contoh 4:
Argumentasi apakah Isa adalah Tuhan Yesus (Kristen) ataukah seorang nabi (Islam).
Ini adalah sebuah contoh argumentasi yang tidak akan menemukan titik temu karena berangkat
dari keyakinan dan ilmu agama yang berbeda
Contoh 5:
Dosen yang tidak meluluskan mahasiswanya karena mahasiswanya berasal dari suku yang ia tidak suka
dan sering protes di kelas, bukan karena prestasi akademiknya yang buruk.
Argumentum ad hominem Tipe I dan II adalah argumentasi-argumentasi yang mengarah kepada
hal-hal negatif dan biasanya melibatkan emosi.
[sunting] Argumentum ad baculum
Argumentum ad baculum (latin: baculus berarti tongkat atau pentungan) adalah argumen
ancaman mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika ia
menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan.
Argumentum ad baculum banyak digunakan oleh orang tua agar anaknya menurut pada apa yang
diperintahkan, contoh menakut-nakuti anak kecil:
Bila tidak mau mandi nanti didatangi oleh wewe gombel (sejenis hantu yang mengerikan).
Argumen ini dikenal juga dengan argumen ancaman yang merupakan pernyataan atau keadaan
yang mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan jika menolak akan
membawa akibat yang tidak diinginkan.

28. Contoh argumentum ad baculum:
1. Seorang anak yang belajar bukan karena ia ingin lebih pintar tapi karena kalau ia tidak terlihat
sedang belajar, ibunya akan datang dan mencubitnya.
2. Pengendara motor yang berhenti pada lampu merah bukan karena ia menaati peraturan tetapi
karena ada polisi yang mengawasi dan ia takut ditilang.
3. Pegawai bagian penawaran yang berbohong kepada pembeli agar produk yang ia jual laku,
karena ia takut dipecat bila ia tidak melakukan penjualan.
Jenis argumentum ad baculum yang juga dapat terjadi adalah mengajukan gagasan (yang
seringkali bersifat tuntutan) agar didengar dan dipenuhi oleh pihak penguasa, namun gagasan itu
didasari oleh penalaran yang samasekali irasional dan argumen yag dikemukakan tidak
memperlihatkan hubungan logis antara premis dan kesimpulannya.
Penolakan mahasiswa akan skripsi sebagai syarat kelulusan dengan alasan skripsi mahal dan menjadi
"akal-akalan" dosen.
[sunting] Argumentum ad misericordiam
(Latin: misericordia artinya belas kasihan) adalah sesat pikir yang sengaja diarahkan untuk
membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh
pengampunan/ keinginan.
Contoh:
1. Pengemis yang membawa anak bayi tanpa celana dan digeletakkan tidur di trotoar.
2. Pencuri motor yang beralasan bahwa ia miskin dan tidak bisa membeli sandang dan pangan.
[sunting] Argumentum ad populum
(Latin: populus berarti rakyat atau massa) Argumentum ad populum adalah argumen yang
menilai bahwa sesuatu pernyataan adalah benar karena diamini oleh banyak orang.
Contoh:
 Satu juta orang Indonesia menggunakan jasa layanan seluler X, maka sudah pasti itu layanan
yang bagus.
 Semua orang yang saya kenal bersikap pro Presiden. Maka saya juga tidak akan mengkritik
Presiden.
 Mana mungkin agama yang saya anut salah, lihat saja jumlah penganutnya paling banyak di

29. muka bumi.
[sunting] Argumentum auctoritatis (alias: Argumentum ad Verecundiam)
(Latin: auctoritas berarti kewibawaan) adalah sesat pikir dimana nilai penalaran ditentukan oleh
keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakannya. Jadi suatu gagasan diterima sebagai
gagasan yang benar hanya karena gagasan tersebut dikemukakan oleh seorang yang sudah
terkenal karena keahliannya [5].
Sikap semacam ini mengandaikan bahwa kebenaran bukan sesuatu yang berdiri sendiri
(otonom), dan bukan berdasarkan penalaran sebagaimana mestinya, melainkan tergantung dari
siapa yang mengatakannya (kewibawaan seseorang).
Argumentasi ini mirip dengan argumentum ad hominem, bedanya dalam argumentum ad
hominem yang menjadi acuan adalah pribadi orang yang menyampaikan gagasan (dilihat dari
disenangi/ tidak disenangi), maka dalam argumentum auctoritatis ini dilihat dari siapa (posisinya
dalam masyarakat/ keahliannya/ kewibawaannya) yang mengemukakan.
Contoh:
 Apa yang dikatakan ulama A pada kampanye itu pasti benar.
 Apa yang dikatakan pastor B dalam iklan itu pasti benar.
 Apa yang dikatakan Rhoma Irama pasti benar.
 Apa yang dikatakan pak dokter pasti benar.
 "Saya yakin apa yang dikatakan beliau adalah baik dan benar karena beliau adalah seorang
pemimpin yang brilian, seorang tokoh yang sangat dihormati, dan seorang dokter yang jenius"
[sunting] Appeal To Emotion
Appeal to Emotion adalah argumentasi yang diberikan dengan sengaja tidak terarah kepada
persoalan yang sesungguhnya tetapi dibuat sedemikian rupa untuk menarik respon emosi si
lawan bicara. Respon emosi bisa berupa rasa malu, takut, bangga, atau sebagainya.
Contoh 1:
Pembicara G: Saya merasa aneh mengapa Pejabat X tidak setuju dengan program kesejahteraan
Pembicara S: Mana mungkin orang baik seperti beliau salah. Lihat saja kedermawanannya di
masyarakat.

30. Contoh 2:
"Pemuda yang baik dan budi luhur, sudah semestinya turut serta berdemonstrasi!"
Contoh 3:
"Pejabat Bank Indonesia dituduh korupsi, tapi lihatlah, anaknya mengajukan pembelaan sambil berurai
air mata."
[sunting] lgnoratio elenchi
Ignoratio elenchi adalah kesesatan yang terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang tidak
relevan dengan premisnya. Loncatan dari premis ke kesimpulan semacam ini umum
dilatarbelakangi prasangka, emosi, dan perasaan subyektif. Ignoratio elenchi juga dikenal
sebagai kesesatan "red herring".
Contoh:
1. Kasus pembunuhan umat minoritas difokuskan pada agamanya, bukan pada tindak
kekerasannya.
2. Seorang pejabat berbuat dermawan; sudah pasti dia tidak tulus/mencari muka.
3. Saya tidak percaya aktivis mahasiswa yang naik mobil pribadi ke kampus.
4. Sia-sia bicara politik kalau mengurus keluarga saja tidak becus.
[sunting] Argumentum ad ignoratiam
Adalah kesesatan yang terjadi dalam suatu pernyataan yang dinyatakan benar karena
kesalahannya tidak terbukti salah, atau mengatakan sesuatu itu salah karena kebenarannya tidak
terbukti ada.
Contoh 1:
Saya belum pernah lihat Tuhan, setan, dan hantu; sudah pasti mereka tidak ada.
Contoh 2:
Karena tidak ada yang berdemonstrasi, saya anggap semua masyarakat setuju kenaikan BBM.

31. Contoh 3:
Diamnya pemerintah atas tuduhan konspirasi, berarti sama saja menjawab "ya". (padahal belum tentu)
Pernyataan diatas merupakan sesat pikir karena belum tentu bila seseorang tidak mengetahui
sesuatu itu ada/ tidak bukan berarti sesuatu itu benar-benar tidak ada.
[sunting] Petitio principii
Aristoteles dalam Prior Analytics menulis mengenai petitio principii
Adalah kesesatan yang terjadi dalam kesimpulan atau pernyataan pembenaran dimana
didalamnya premis digunakan sebagai kesimpulan dan sebaliknya, kesimpulan dijadikan premis.
Sehingga meskipun rumusan (teks/ kalimat) yang digunakan berbeda, sebetulnya sama
maknanya.
Contoh:
“ Belajar logika berarti mempelajari cara berpikir tepat, karena di dalam berpikir tepat
ada logika.. ”
Guru: "Kelas dimulai jam 7:30 kenapa kamu datang jam 8:30?"
Murid: "Ya, karena saya terlambat.."

32. Kesesatan petitio principii juga dikenal karena pernyataan berupa pengulangan prinsip dengan
prinsip.
[sunting] Kesesatan non causa pro causa (post hoc ergo propter hoc/ false cause)
Kesesatan yang dilakukan karena penarikan penyimpulan sebab-akibat dari apa yang terjadi
sebelumnya adalah penyebab sesungguhnya suatu kejadian berdasarkan dua peristiwa yang
terjadi secara berurutan. Orang lalu cenderung berkesimpulan bahwa peristiwa pertama
merupakan penyeab bagi peristiwa kedua, atau peristiwa kedua adalah akiat dari peristiwa
pertama - padahal urutan waktu saja tidak dengan sendirinya menunjukkan hubungan sebab-akibat.
Kesesatan ini dikenal pula dengan nama kesesatan post-hoc ergo propter hoc (sesudahnya maka
karenanya)
Contoh:
Seorang pemuda setelah diketahui baru putus cinta dengan pacarnya, esoknya sakit. Tetangganya
menyimpulkan bahwa sang pemuda sakit karena baru putus cinta.
Kesesatan: Padahal diagnosa dokter adalah si pemuda terkena radang paru-paru karena
kebiasaannya merokok tanpa henti sejak sepuluh tahun yang lalu.
[sunting] Kesesatan aksidensi
Adalah kesesatan penalaran yang dilakukan oleh seseorang bila ia memaksakan aturan-aturan/
cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental; yaitu
situasi yang bersifat keabetulan, tidak seharusnya ada atau tidak mutlak.
Contoh:
1. Gula baik karena gula adalah sumber energi, maka gula juga baik untuk penderita diabetes.
2. Orang yang makan banyak daging akan menjadi kuat dan sehat, karena itu vegetarian juga
seharusnya makan banyak daging supaya sehat.
[sunting] Kesesatan karena komposisi dan divisi
Kesesatan karena komposisi terjadi bila seseorang berpijak pada anggapan bahwa apa yang benar
(berlaku) bagi individu atau beberapa individu dari suatu kelompok tertentu pasti juga benar
(berlaku) bagi seluruh kelompok secara kolektif.
Contoh:

33. 1. Badu ditilang oleh polisi lalu lintas di sekitar jalan Sudirman dan Thamrin dan polisi itu
meminta uang sebesar Rp. 100.000 bila Badu tidak ingin ditilang, maka semua polisi lalu lintas
di sekitar jalan sudirman dan thamrin adalah pasti pelaku pemalakan.
2. Maulana Kusuma anggota KPU sekaligus dosen kriminologi di UI melakukan korupsi, maka
seluruh anggota KPU yang juga dosen di UI pasti koruptor.
Kesesatan karena divisi terjadi bila seseorang beranggapan bahwa apa yang benar (berlaku) bagi
seluru kelompok secara kolektif pasti juga benar (berlaku) bagi individu- individu dalam
kelompok tersebut.
Contoh 1:
Banyak pejabat pemerintahan korupsi. Yahya Zaini adalah anggota DPR, maka Yahya Zaini juga korupsi.
Contoh 2: Umumnya pasangan artis-artis yang baru menikah pasti lalu bercerai.
Dona Agnesia dan Darius adalah pasangan artis yang baru menikah, pasti sebentar lagi mereka
bercerai.
[sunting] Kesesatan karena pertanyaan yang kompleks
Kesesatan ini bersumber pada pertanyaan yang sering kali disusun sedemikian rupa sehingga
sepintas tampak sebagai pertanyaan yang sederhana, namun sebetulnya bersifat kompleks.
Jika diterapkan dalam kehidpan sehari-hari maksud dari kesesatan ini adalah karena pertanyaan
yang diajukan sangat kompleks, bukan hanya pertanyaan yang memerlukan jawaban ya atau
tidak. Contoh pertanyaan sederhana, dengan pertanyaan ya atau tidak
Contoh:
“ Apakah kamu yang mengambil majalahku? ... Jawab ya atau tidak ”
Pertanyaan ini sulit dijawab hanya dengan ya dan tidak, apalagi bila yang ditanya merasa tidak
pernah mengambilnya.
[sunting] Referensi
1. ^ Ida Anggraeni Ananda, S.S.,M.Si., Modul Dasar-Dasar Logika
Daftar pustaka:

34.  Hayon, Y.P, Logika, Prinsip-prinsip Bernalar Tepat, Lurus, dan Teratur. ISTN, Jakarta,
2001
 Soekadijo, R.G, Logika Dasar Tradisional, Simbolik dan Induktif. Penerbit Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta 2001.
2. ^ Lelucon ini diambil dari cerita Yosri sebagai masukan dalam usaha penggabungan Wikipedia
Bahasa Indonesia dan Wikipedia Bahasa Melayu
3. ^ Etiket Internasional. Anak Benua India. Bahasa Tubuh dalam Pergaulan Sehari -hari. Hal. 151.
Peter Clayton. Karisma Publishing Group 2006
4. ^ Perdebatan tentang poligami
5. ^ Jan Hendrik Rapar, Pengantar logika; asas-asas penalaran sistematis. Penerbit Kanisius 1996.
ISBN 979-497-676-8