Gerlan Hahanusa, profile picture
Uploaded byGerlan Hahanusa
DOC, PDF30,354 views

Makalah fix kasus hambalang

Dokumen ini membahas proyek pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga nasional di Hambalang, yang dimulai pada 2003 dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah dan perusahaan konstruksi. Kasus hukum yang muncul terkait proyek ini melibatkan sejumlah individu dan perusahaan, dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan anggaran. Pembangunan ini awalnya direncanakan selesai pada 2012 dengan anggaran total mencapai Rp 1,75 triliun.

Embed presentation

Downloaded 1,152 times
TUGAS PRESESENTASI KASUS HAMBALANG Dosen Pengampu: Prof. Gudono, Ph.D. CMA., Akt Disususn oleh: Kelompok 3 Gerlan Hahanusa 13/359745/PEK/18847 Indra Mangiwa Putra 13/359743/PEK/18845 Juwenah 13/359484/PEK/18739 Selpina Iek 13/359671/PEK/18803 PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA 2014
A. Ringkasan Umum Kasus Hambalang Proyek Hambalang dimulai sekitar tahun 2003. Secara kronologis, proyek ini bermula pada Oktober Tahun 2009. Saat itu Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olah Raga) menilai perlu ada Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olah Raga pada tingkat nasional. Oleh karena itu, Kemenpora memandang perlu melanjutkan dan menyempurnakan pembanugnan proyek pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Bogor. Selain itu juga untuk mengimplementasikan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pada 30 Desember 2010, terbit Keputusan Bupati Bogor nomor 641/003.21.00910/BPT 2010 yang berisi Izin Mendirikan Bangunan untuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional atas nama Kemenpora di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup-Bogor. Atas keberlanjutan tersebut, maka Pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional mulai dilaksanakan tahun 2010 dan direncanakan selesai tahun 2012. Berdasarkan hasil perhitungan konsultan perencana, untuk membangun semua fasilitas dan prasarana sesuai dengan master plan yang telah disempurnakan, anggaran mencapai Rp 1,75 triliun yang sudah termasuk bangunan sport science, asrama atlet senior, lapangan menembak, extreme sport, panggung terbuka, dan voli pasir. Sejak tahun 2009-2010 Kementerian Keuangan dan DPR menyetujui alokasi anggaran sebagai berikut : 1. APBN murni 2010 sebesar Rp 125 miliar yang telah diajukan pada tahun 2009 2. APBNP 2010 sebesar Rp 150 miliar 3. Pagu definitif APBN murni 2011 sebesar Rp 400 miliar Pada 6 Desember 2010 keluar surat persetujuan kontrak tahun jamak dari Kemenkeu RI nomor S-553/MK.2/2010. Pekerjaan pembangunan
direncanakan selesai 31 Desember 2012. Penerimaan siswa baru diharapkan akan dilaksanakan tahun 2013-2014. B. Pelaku yang Terlibat Dalam Kasus Hambalang 1. Pelaku Utama Kasus Hambalang a. Andi Alfian Mallarangeng Seorang pengamat politik Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara Kepresidenan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. b. Wafid Muharam Sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sekmenpora) dan sebagai tangan kanan Menpora Andi Alfian Mallarangeng c. Deddy Kusdinar Sebagai Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). d. Lisa Lukitawati Sebagai Direktur dari CV Rifa Medika e. Andi Zulkarnain Anwar alias Andi Zulkarnain Mallarengeng alias Choel Sebagai Presiden Direktur PR FOX Indonesia. f. Anas Urbaningrum Sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat tahun 2009. Ia sempat mempimpin Divisi Otonomi Politik dan Daerah sebelum menjadi Ketua Umum DPP partai Demokrat. Pada tahun 2001-2005 ia juga pernah bergabung menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasca mundurnya beliau dari Ketua Umum Partai Demokrat, pada tahun 2013 ia mendirikan organisasi masyarakat yang bernama Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).
g. Muhammad Nazaruddin Muhammad Nazaruddin dipilih sebagai anggota Banggar DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrat dan pada tahun 2010 diangkat Bendahara Umum Partai Demokrat. 2. Pelaku Lainnya Kasus Hambalang a. PT Metaphora Solusi Global (PT MSG) Perusahaan yang bergerak dibidang arsitektur dan memenangkan konsep masterplan dari proyek Hambalang. b. Mahyuddin NS Menjabat sebagai ketua komisi X DPR RI. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur Sumatera Selatan periode 2003-2008 dan dilantik menjadi gubernur Sumatera Selatan pada 11 Juli 2008. c. Angelina Sondakh Anggota DPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2014 sebagai Badan Anggaran (Banggar) dari partai Demokrat. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Visa Officer, Australia First (1999-2000), dan mantan Puteri Indonesia tahun 2001 asal Sulawesi Utara. d. Mirwan Amir Sukses menduduki Anggota DPR untuk periode 2009-2014 sebagai anggota Banggar. Pertengahan 2012 ia tercatut dalam kasus dugaan suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebagai Dewan yang memiliki transaksi mencurigakan berdasarkan laporan PPATK. e. Wayan Koster Sebagai anggota komisi X dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). f. Kahar Muzakir Anggota DPRD komisi X wilayah Sumatera Selatan II yang menangani masalah Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.
g. Juhaeeni Alie Sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Dia Fraksi Partai Demokrat sendiri, Alie menjabat sebagai Sekretaris Departemen Pendidikan Nasional di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum. h. Mardiyana Indra Wati Sebagai anggota komisi X DPR RI dan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Proyek Hambalang. i. Saul Paulus David Nelwan Seorang pengusaha dalam kasus hambalang hanya menjadi saksi karena meminta uang Rp 600 juta dari PT Adhi Karya atas perintah dari Wafid Muharam. j. Ida Bagus Wirahadi Anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional k. Poniran l. PT Adhi Karya Pihak konstruksi BUMN untuk proyek Hambalang dengan pihak yang terkait : 1) Teuku Bagus Mukhamad Noor (sebagai Kepala Divisi Konstruksi Jakarta I) 2) M Arief Taufiqurahman (sebagai Manajer Pemasaran sekaligus Fasilitator dari Teuku Bagus Mokhamad Noor) 3) Muhammad Tamzil (Fasilitator dari Teuku Bagus Mokhamad Noor dan M Arief Taufiqurahman) 4) Indrajaja Manopol ( Sebagai Direktor Operasi) m. PT Wijaya Karya (Wika) Perusahaan BUMN yang bergerak dibidang konstruksi yang bekerja sama (KSO) dengan PT Adhi Karya. n. Mohammad Fakhruddin Sebagai staf khusus Menpora
o. Mahfud Suroso Direktur PT Dutasari Citralaras p. PT Grup Permai Perusahaan milik M Nazaruddin q. PT Global Daya Manunggal (GDM) Perusahaan subkontraktor untuk pekerjaan struktur, arsitektur asrama junior putra-putri dan Gedung Olah Raga (GOR) Serbaguna. r. PT Duta Graha Indah (DGI) Perusahaan milik Nazaruddin yang bergerak dibidang konstruksi s. Mindo Rosalina Manulang Direktur Marketing PT Anak Negeri yang kemudian menjadi rekanan PT Duta Graha Indah (DGI) t. Munadi Herlambang Direktur PT MSONS Capital sekaligus Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat. u. Ketut Darmawan Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan v. Muchayat Adalah Wakil Presiden Komisaris Utama Bank Mandiri yang pernah menjabat sebagai Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) w. Ignatius Mulyono Merupakan salah satu anggota Fraksi Partai Demokrat yang menduduki kursi di Komisi II DPR RI. Dalam tugasnya, ia membidangi proses pengaturan kebijakan negara khususnya, Pemerintahan Dalam Negeri, Aparatur Negara, Otonomi Daerah, dan Agraria. 3. Pihak-Pihak Yang Diduga Terkait a. Dalam proses pemberian izin-izin 1) Rahmat Yasin alias RY
Selaku Bupati Bogor yang menerbitkan Site Plan atas rencana pembangunan P3SON berlokasi di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. 2) Syarifah Sofiah alias SS Selaku Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor atas nama Bupati yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 3) Burhanudin alias Bu Selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang membantu Bupati Bogor dalam menerbitkan Site Plan atas rencana pembangunan P3SON Hambalang. 4) Yani Hasan alias YH Selaku Kepala Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor yang membantu Bupati Bogor dalam menerbitkan Site Plan atas rencana pembangunan P3SON berlokasi di Desa Hambalang. 5) Achmad A Ardiwinata alias AAA Selaku PPK kegiatan studi Amdan tahun 2007. 6) Inisal DN Selaku Direktur PT CKS b. Dalam proses pensertipikatan tanah 1) Joyo Winoto alias JW Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi tanah Hambalang. Menandatangani SK Hak Pakai untuk Kemenpora atas tanah Hambalang. 2) Managam Manurum alias MM Selaku Sestama sekaligus Plt Deputi II BPN Memerintahkan LAW untuk menyerahkan SK Hak Pakai kepada orang yang tidak berhak menerima dan tidak menandatangani RPD
mutakhir meskipun merubah RPD dengan memasukkan pernyataan pelepasan hak. 3) Binsar Simbolon alias BS Selaku Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN memerintahkan staf untuk menyisipkan surat pernyataan Probosutedjo yang diduga palsu dalam RPD. 4) Erna Widayati alias EW Selaku staf pengolah data Deputi II BPN atas perintah Kasie, Kasubdit, dan Direktur menyisipkan surat pernyataan Probosutedjo yang diduga palsu, dalam RPD sehingga SK Hak Pakai dapat ditandatangani. 5) Luki Ambar Winarti alias LAW Selaku Kabagian Persuratan BPN menyerahkan SK Hak Pakai kepada orang yang tidak berhak menerima. c. Dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak dan penyusunan anggaran 1) Agus DW Martowardojo alias ADWM Selaku Menteri Keuangan 2) Anny Ratnawati alias AR Selaku Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan 3) Mulia P Nasution alias MPN Selaku Sekjen Kementerian Keuangan 4) Dewi Pudjiastuti Handayani alias DPH Selaku Direktur Anggaran II Kementerian Keuangan 5) Sudarto alias S Selaku Kasubdit II E Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. 6) Rudi Hermawan alias RH
Selaku Kasie II E-4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan 7) Ahmad Maliq alias AM Selaku staf Seksi II E-4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. 8) Guratno Hartono alias GH Selaku Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU. 9) Dedi Permadi alias DP Selaku Pengelola teknis Kementerian PU. d. Dalam proses pemilihan rekanan 1) Wisler Manulu alias WiM Selaku Ketua Panitia Pengadaan Kemenpora a) Memerintahkan BaS selaku Sekretaris untuk melakukan verifikasi secara formalitas hasil evaluasi prakualifikasi dan penawaran lelang pekerjaan P3SON Hambalang, dan membuat berita acara setiap tahap hasil pekerjaan lelang pekerjaan P3SON Hambalang b) Memerintahkan J untuk mengadministrasikan seluruh dokumentasi lelang, mendistribusikan pemberitahuan perubahan anggaran dari Rp 262M menjadi Rp 1,2T kepada peserta lelang c) Membuat pemberitahuan perubahan nilai pekerjaan yang sebelumnya Rp 262M menjadi Rp 1,2T d) Memeirntahkan J untuk memberikan nomor surat pemberitahuan PPK mengenai perubahan nilai pekerjaan dari Rp 262M menjadi Rp 1,2T
e) Memerintahkan J mendistribusikan surat perubahan nilai pekerjaan dari RP 262M menjadi Rp 1,2T kepada peserta lelang 2) Jaelani alias J Selaku Anggota Panitia Pengadaan Kemenpora a) Memberikan nomor surat pemberitahuan PPK yang dibuat oleh WiM mengenai perubahan nilai pekerjaan dari Rp 262M menjadi Rp 1,2T b) Mendistribusikan surat pemberitahuan PPK mengenai perubahan nilai pekerjaan sebelumnya senilai Rp 262M menjadi Rp 1,2T kepada peserta lelang c) Menerima hasil pekerjaan Konsultan Perencana yang belum layak menjadi dasar aanwijzing dan dokumen lelang untuk pekerjaan tahun jamak(multiyears) senilai Rp 1,2 T 3) Bambang Siswanto alias BaS Selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Kemenpora a) Melakukan verifikasi seluruh hasil evaluasi baik prakualifikasi maupun penawaran sesuai dengan arahan dan perintah Ketua Panitia Lelang b) Membuat seluruh berita acara tahap pelelangan dari hasil prakualifikasi dan penwaran 4) Rio Wilarso alias RW Selaku Staf Biro Perencanaan Kemenpora a) Membantu menyusun data pendukung RKA-KL tanpa memperhatikan hasil perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum b) Membantu menyusun Konsep Surat Keluar untuk permohonan revisi RKA-KL tanpa didukung data yang cermat
c) Membantu melengkapi dokumen pendukung dari Instansi Teknis Fungsional yang tidak disusun berdasarkan pertimbangan yang profesional d) Membantu menyusun desain pelaksanaan tanpa dasar penetapan dan kebutuhan yang ditentukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga 5) M Arifin alias MA Selaku Komisaris PT MSG memerintahkan AW untuk mengkoordinasikan pertemuan para pihak yang terkait dengan proyek P3SON Hambalang 6) Asep Wibowo alias AW Selaku Marketing Manager PT MSG aktif mengkoordinasikan pertemuan pihak-pihak terkait yaitu konsultan perencanaan, manajemen konstruksi, pemborong konstruksi, Panitia Pengadaan, dan PPK proyek P3SON sebelum proses pelelangan dimulai 7) Husni Al Huda alias HaH Selaku staf PT Yodya Karya mengkoordinasikan tim staf PT Yodya Karya untuk melakukan evaluasi prakualifikasi dan teknis terhadap dokumen penawaran PT Yodya Karya 8) Aman Santoso alias AS Selaku direktur PT Ciriajasa Cipta Mandiri (CCM) meminta stafnya (Mul dan RS) untuk melanjutkan proses teknis penawaran setelah bertemu dengan MA dalam rapat kantor di kantor Kemenpora dan memastikan bahwa yang akan bertindak sebagai rekanan manajemen kontruksi adalah PT CCM 9) Mulyatno alias Mul Selaku Manajer Pemasaran PT CCM a) Memerintah AG bersama timnya untuk menyiapkan kebutuhan dokumen dalam rangka pelelangan di Kemenpora
b) Menghubungi beberapa perusahaan lain untuk dapat membantu mendukung penawaran sebagai perusahaan pendamping pelelangan 10) Aditya Gautama alias AG Selaku staf PT CCM mengkoordinasikan tim staf PT CCM untuk mengurus seluruh proses penawaran termasuk melakukan evaluasi prakualifikasi dan teknis terhadap dokumen penawaran PT CCM dan perusahaan-perusahaan pendamping 11) Rudi Hamarul alias Rha Selaku staf PT CCM a) Melakukan evaluasi prakualifikasi dan evaluasi teknis terhadap penawaran yang disusun PT CCM sendiri b) Membuat dokumen penawaran atas naman perusahaan- perusahaan lain sebagai pendamping bagi PT CCM untuk mengikuti pelelangan c) Menyerahkan hasil evaluasi penawaran beserta kertas kerjanya kepada Panitia Pengadaan 12) RM Suhartono alias RMS Selaku staf PT CCM memasukkan dokumen penawaran perusahaan-perusahaan pendamping untuk mengikuti pelelangan. 13) Yusuf Sholikin alias YS Selaku staf PT CCM memasukkan dokumen prakualifikasi dan mengisi daftar hadir pemasukkan dokumen prakualifikasi atas nama perusahaan-perusahaan pendamping. 14) Malemteta Ginting alias MG Selaku staf PT CCM sekaligus Team Leader Manajemen Konstruksi menerima hasil evaluasi rekanan konstruksi dari KS dan menyerahkan hasilnya kepada Panitia Pengadaan untuk dibuatkan Berita Acara.
15) Teguh Suhanta alias TS Selaku PT Adhi Karya mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi prakualifikasi dokumen penawaran pekerjaan konstruksi yang memenangkan PT AK 16) Kushadi alias KS Selaku staf PT Adhi Karya bersama Da membawa dokumen penawaran peserta lelang konstruksi untuk dievaluasi di Hotel Aston, dan kemudian memberikan hasil evaluasinya kepada MG. e. Dalam proses pencairan uang muka R Isnanta alias RI Selaku Kabag Keuangan Kemenpora menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp 217.137.547.103 untuk pembayaran uang mukan oleh KPPN melalui SP2D kepada rekanan pelaksana meskipun pekerjaan belum dilaksanakan oleh rekanan dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan belum diverifikasi oleh pejabat yang berwenang. f. Dalam proses pelaksanaan pembangunan konstruksi R Isnanta alias RI Selaku pantia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Barang/Jasa pada Pembangunan Lanjutan P3SON Hambalang melalaikan kewajibannya memeriksa pekerjaan fisik dan infrastruktur proyek untuk pembayaran tahun 2010. C. Modus Kejahatan Dalam Kasus Hambalang Kasus proyek hambalang merupakan kejahatan korupsi “berjamaah” yang terorganisasi. Tahapan korupsi dilakukan sejak dalam penganggaran, lelang, hingga pelaksanaan kegiatan pengadaan. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kejahatan ini bagi perekonomia indonesia setidaknya berkisar pada dua hal, yaitu: aspek kerugian keuangan negara dan buruknya infrastruktur publik
yang dihasilkan. Kedua dampak tersebut harus diterjemahkan sebagai kerugian bagi publik, karena yang dikorupsi merupakan hasil penerimaan negara dari publik (hasil pajak). Jamak diketahui bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibiayai negara tidak pernah luput dari prakti suap menyuap. Munculnya istilah fee atau uang lelah dikalangan DPR memperkuat dugaan praktek ini terjadi. Korupsi proyek Hambalang adalah korupsi terstruktur. Semua pihak uang disebutkan didalam audit menjalankan peranannya masing-masing. Dimuali dari penyiapan lahan untuk pembangunan, termasuk perizinan, persetujuan teknis pengadaan (lelang dan kontrak tahun jamak), pencairan anggaran, hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan diluar prosedur baku. Korupsi secara bersama-sama dalam Proyek Hambalang menunjukan tipe korupsi yang terorganisasi. Kelompok penguasa berkolaborasi dengan kepentingan bisnis melakukan kejahatan. Modus kejahatan korupsi semacam ini hanyalah modifikasi dan replikasi kejahatan korupsi Orde Baru. Dari data diketahui tercatat total loss atau jumlah kerugian negara dalam kasus mega proyek di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor mencapai Rp 463,66 Miliar. D. Flow-Chart Atas Kasus Hambalang Secara garis besar proses terjadinya korupsi terstruktur proyek hambalang yang melibatkan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan lainnya yang ikut terlibat dapat diilustrisakan pada alur dibawah ini: PERAN ANDI MALLARANGENG Okt2009:SesmenporaWafid Muharam menyampaikan status tanah bermasalah karena belum ada sertifikat.” Andi lalu memerintahkan Wafid agar segera menyelesaikan masalah status tanah tadi. Okt2009:SesmenporaWafid Muharam menyampaikan status tanah bermasalah karena belum ada sertifikat.” Andi lalu memerintahkan Wafid agar segera menyelesaikan masalah status tanah tadi. Desember 2009: Wafid menyampaikan perkiraan anggaran proyek sekitar Rp 2,5 T dana, ada hambatan saat proses anggaran, namun Andi menanggapi dengan mengatakan komisi X merupakan teman-temannya. Desember 2009: Wafid menyampaikan perkiraan anggaran proyek sekitar Rp 2,5 T dana, ada hambatan saat proses anggaran, namun Andi menanggapi dengan mengatakan komisi X merupakan teman-temannya. Atas persetujuan DPR tsb, Wafid melalui Saul Paulus David Nelwan meminta uang sebesar Rp 500 juta kepada PT Adhi Karya melalui Ida Bagus Wirahadi dan Rp 100juta dari Poniran, sehingga seluruh jumlah Rp 600juta. Uang tersebut diserahkan kepada Mahyudin saat kongres Partai Demokrat Di Bandung. Atas persetujuan DPR tsb, Wafid melalui Saul Paulus David Nelwan meminta uang sebesar Rp 500 juta kepada PT Adhi Karya melalui Ida Bagus Wirahadi dan Rp 100juta dari Poniran, sehingga seluruh jumlah Rp 600juta. Uang tersebut diserahkan kepada Mahyudin saat kongres Partai Demokrat Di Bandung. Deddy Kusnidar bersama Wafid bertemu Choel Mallarangeng di Restoran Jepang Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Pada pertemuan tsb Choel menyampaikan bahwa abangnya Andi Mallarangeng sudah satu tahun menjabat Menpora tapi belum dapat apa-apa. Deddy Kusnidar bersama Wafid bertemu Choel Mallarangeng di Restoran Jepang Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Pada pertemuan tsb Choel menyampaikan bahwa abangnya Andi Mallarangeng sudah satu tahun menjabat Menpora tapi belum dapat apa-apa. Selanjutnya, dilakukan pertemuan di ruangan Menpora yang dihadiri Wafid, Deddy, Choel, Fachruddin, dan Arief dari PT Adhi Karya. Dengan ditetapkannya KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek Hambalang. Total dana yang diperoleh Andi Rp 4 Miliar dan US$ 550.000 Selanjutnya, dilakukan pertemuan di ruangan Menpora yang dihadiri Wafid, Deddy, Choel, Fachruddin, dan Arief dari PT Adhi Karya. Dengan ditetapkannya KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek Hambalang. Total dana yang diperoleh Andi Rp 4 Miliar dan US$ 550.000
Kemenpora lalu mengajukan usulan penambahan anggaran proyek Hambalang sebesar Rp 625 M dalam APBN-P 2010. Pokja anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp 150 M dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pokja dan Kemenpora Kemenpora lalu mengajukan usulan penambahan anggaran proyek Hambalang sebesar Rp 625 M dalam APBN-P 2010. Pokja anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp 150 M dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pokja dan Kemenpora PERAN ANAS URBANINGRUM Akhir2009, Andi memperkenalkan adiknya Andi Zulkarnain Anwar alias Choel kepada Wafid. Andi menyatakan adiknya akan banyak membantu urusan Kemenpora, Akhir2009, Andi memperkenalkan adiknya Andi Zulkarnain Anwar alias Choel kepada Wafid. Andi menyatakan adiknya akan banyak membantu urusan Kemenpora, Awal tahun 2010, terkait proses pengajuan bahan anggaran pembangunan hambalang, Andi diminta wafid untuk berkordinasi dengan Komisi Xdan Kementerian PU. Andi dan Wafid selanjutnya mengadakan pertemuan di ruangan Menporan dengan anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang bertugas di Komisi Xdan Badan Anggaran DPR, yaitu Mahyudin (ketua komisi X), Angelina Sondach, Mirwan Amir dan Nazaruddin Awal tahun 2010, terkait proses pengajuan bahan anggaran pembangunan hambalang, Andi diminta wafid untuk berkordinasi dengan Komisi Xdan Kementerian PU. Andi dan Wafid selanjutnya mengadakan pertemuan di ruangan Menporan dengan anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang bertugas di Komisi Xdan Badan Anggaran DPR, yaitu Mahyudin (ketua komisi X), Angelina Sondach, Mirwan Amir dan Nazaruddin Persetujuan penambahan anggaran ditandatangani oleh Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan jajarannya, yakni Rully Chairul Azwardan dan Abdul Hakam Naza. Selain itu, ditandatangani oleh anggota Pokja seperti Angelina Sondach, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati. Dengan demikian anggaran tersedia menjadi Rp 275 M. Persetujuan penambahan anggaran ditandatangani oleh Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan jajarannya, yakni Rully Chairul Azwardan dan Abdul Hakam Naza. Selain itu, ditandatangani oleh anggota Pokja seperti Angelina Sondach, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati. Dengan demikian anggaran tersedia menjadi Rp 275 M. Agustus 2010, proyek Hambalang menjaddi ajang rebutan antara PT Duta Graha Indah (DGI) yang dimiliki muhammad Nazaruddin dan Perusahaan BUMN PT Adhi Karya. Agustus 2010, proyek Hambalang menjaddi ajang rebutan antara PT Duta Graha Indah (DGI) yang dimiliki muhammad Nazaruddin dan Perusahaan BUMN PT Adhi Karya. Mindo Rosalina Manulang (PT DGI) dan Lisa Lukitawati (staf tim persiapan pembanguna proyek Hambalang) bertemu Arief Taufiqurrahman (manajer pemasaran PT Adhi Karya) dan meminta PT Adhi karya mundur dari ProyekHambalang, karena dia dan Nazaruddin yang akan mengerjakannya. Mindo Rosalina Manulang (PT DGI) dan Lisa Lukitawati (staf tim persiapan pembanguna proyek Hambalang) bertemu Arief Taufiqurrahman (manajer pemasaran PT Adhi Karya) dan meminta PT Adhi karya mundur dari ProyekHambalang, karena dia dan Nazaruddin yang akan mengerjakannya. Arief selanjutnya melaporkan hal tersebut pada Kepala Divisi Konstruksi Jakarta 1 PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor. Arief selanjutnya melaporkan hal tersebut pada Kepala Divisi Konstruksi Jakarta 1 PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor. Akhirnya, Ignatius berhasil mengurus SK Hak Pakai atas tanah Kemenpora di Hambalang, kemudian menyerahkan SK tersebut kepada Anas di ruangan Ketua Fraksi Partai Demokrat yang disaksikan Nazaruddin. Salinan SK diberikan ke Nazaruddin. Akhirnya, Ignatius berhasil mengurus SK Hak Pakai atas tanah Kemenpora di Hambalang, kemudian menyerahkan SK tersebut kepada Anas di ruangan Ketua Fraksi Partai Demokrat yang disaksikan Nazaruddin. Salinan SK diberikan ke Nazaruddin.
E. Pasal yang Dilanggar Dalam Kasus Hambalang 1. Pasal yang Dilanggar Berdasarkan Temuan BPK atas Penyimpangan a. Penyimpangan dalam pemberian izin lokasi, site plan, dan Izin Mendirikan, pasal yang dilanggar adalah: 1) Pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal. 2) Perda Kab Bogor Nomor 12 tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2010 tentang Bangunan Gedung pasal 25 yang menyatakan bahwa persyaratan tata bangunan meliputi adanya pengendalian dampak lingkungan. Terkait masalah ini, Teuku Bagus meminta tolong Mahfud Suroso dari PT Dutasari Citalaras, yang dekat dengan istri mantan Anas Urbaningrum Ketua Partai Demokrat Attiyah Laila, karena Mndo Mengganggu. Terkait masalah ini, Teuku Bagus meminta tolong Mahfud Suroso dari PT Dutasari Citalaras, yang dekat dengan istri mantan Anas Urbaningrum Ketua Partai Demokrat Attiyah Laila, karena Mndo Mengganggu. Saat itu Anas menyampaikan kepada Nazaruddin agar mundur dan tidak mengambil proyek konstruksi pembangunan P3SON Hambalang. Saat itu Anas menyampaikan kepada Nazaruddin agar mundur dan tidak mengambil proyek konstruksi pembangunan P3SON Hambalang. Jaksa mencatat Anas mendapat Rp 2,21 Miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April hingga 6 Desember 2010. Uang diserahkan Teuku Bagus melalui Munadi Herlambang, Indrajaja Manopol (Direktur Operasi PT Adhi Karya) dan Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan) atas permintaan Muchayat. Jaksa mencatat Anas mendapat Rp 2,21 Miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April hingga 6 Desember 2010. Uang diserahkan Teuku Bagus melalui Munadi Herlambang, Indrajaja Manopol (Direktur Operasi PT Adhi Karya) dan Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan) atas permintaan Muchayat. Anas membantu untuk mengurus permasalahan tanah Hambalang di Badan Pertanahan Nasional. Anas memerintahkan Ignatius Mulyono selaku Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat yang mempunyai mitra kerjanya BPN, untuk mengurus permasalahan hak pakai tanah untuk pembangunan Proyek Hambalang. Anas membantu untuk mengurus permasalahan tanah Hambalang di Badan Pertanahan Nasional. Anas memerintahkan Ignatius Mulyono selaku Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat yang mempunyai mitra kerjanya BPN, untuk mengurus permasalahan hak pakai tanah untuk pembangunan Proyek Hambalang.
3) DN selaku rekanan PT CKS tidak melaksanakan pekerjaan berupa studi Amdal meskipun telah menerima pembayaran. b. Penyimpangan Dalam Penerbitan SK Hak Pakai dan Sertipikat Hak Pakai atas Tanah Hambalang sebagai berikut: 1) Kepala BPN (JW) menandatangani SK Hak Pakai bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 m2 dengan didukung dokumen yang tidak sesuai kenyataan berupa: (i) surat pelepasan hak dari Probosutedjo selaku pemegang hak sebelumnya yang diduga palsu; dan (ii) Surat Pernyataan Ses Kemenpora yang menyatakan bahwa pada pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi kerugian negara berdasarkan LHP BPK RI adalah tidak sesuai kenyataan. Pernyataan bahwa dalam pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi kerugian negara, ternyata tidak pernah dimuat dalam LHP BPK RI dimaksud. 2) Melanggar prosedur yang diatur dalam Keputusan Kepala BPN No. 1 tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2010 yang menyatakan bahwa SK tersebut hanya dapat diserahkan kepada instansi pemohon atas kuasa yang ditunjuknya. c. Penyimpangan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak sebagai berikut: 1) Ses Kemenpora (WM) mengajukan surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dengan mengatasnamakan Menpora tanpa memperoleh pelimpahan wewenang dari Menpora. 2) Ses Kemenpora (WM) bersama Kepala Biro Perencanaan Kemenpora/PPK (DK) menyajikan data dan dokumen yang tidak benar sebagai syarat kelengkapan persetujuan kontrak tahun jamak dan revisi RKA-KL tahun 2010 yaitu sebagai berikut: a) Menafsirkan secara sepihak pernyataan Direktur PBL Kementerian PU bahwa “pembangunan tersebut dapat dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran untuk beberapa
bangunan yang pelaksanaan konstruksi fisiknya diperkirakan lebih dari 12 bulan”. Tanpa konfirmasi kepada Kementerian PU, Ses Kemenpora menafsirkan bahwa yang dimaksud pernyataan tersebut adalah seluruh pembangunan fisik gedung dan lapangan serta infrastruktur dilaksanakan melalui satu kontrak tahun jamak. b) Dalam rangka revisi RKA-KL, menyajikan data volume keluaran yang tidak sesungguhnya yaitu yang seharusnya volume yang akan dibangun turun dari semula 108.553 m2 menjadi 100.398 m2, tetapi justru menyajikan volume itu seolah-olah naik dari semula 108.553 m2 menjadi 121.097 m2. 3) Direktur Jenderal Anggaran (AR) setelah melalui proses berjenjang dari Kasie II E-4 (RH), Kasubdit II E (S) dan Direktur II (DPH) memberikan masukan, data dan informasi yang tidak benar kepada pejabat di atasnya dalam proses pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi RKA-KL Kemenpora tahun 2010 dan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak. Pemberian masukan dilakukan dengan cara menyampaikan Nota Dinas. Nota Dinas tersebut berisi antara lain: “Mengingat permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) tersebut telah dilengkapi data pendukung dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan P3SON dalam rangka pembinaan atlit (olahragawan) yunior maupun senior, maka persetujuan kontrak tahun jamak dapat dipertimbangkan untuk disetujui. Mengingat revisi perubahan volume kegiatan diakibatkan adanya perubahan perencanaan sehingga (karena pertimbangan KDB dan GSB) berhubungan dengan persetujuan kontrak tahun jamak, maka dispensasi waktu revisi dapat dipertimbangkan untuk disetujui.” Nota Dinas dengan isi yang sama juga disampaikan secara berjenjang dari Kasubdit II E kepada Direktur Anggaran II, dari
Direktur Anggaran II kepada Dirjen Anggaran dan dari Dirjen Anggaran kepada Menteri Keuangan. 4) Menteri Keuangan (ADWM) setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang, mulai dari Kasie II E-4, Kasubdit II E, Direktur II dan Dirjen Anggaran,menyetujui pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi RKA-KL Kemenpora 2010, meskipun Pasal 20 (1) PMK 180/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010 menetapkan bahwa “Batas akhir penerimaan usul revisi anggaran untuk APBN TA 2010 ditetapkan tanggal 15 Oktober 2010 untuk revisi anggaran pada DJA.” Sebagai syarat pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan, RKA KL P3SON harus diubah untuk menunjukkan adanya kegiatan lebih dari satu tahun anggaran. Atas dasar itu, Ses Kemenpora harus mengajukan usulan perubahan RKAKL. Namun karena batas waktu pengajuan revisi telah dilampaui, maka Ses Kemenpora meminta dispensasi keterlambatan pengajuan revisi RKA KL dimaksud pada tanggal 16 November 2010. Menteri Keuangan menyetujui permintaan dispensasi ini pada tanggal 1 Desember 2010 dengan disposisi “Selesaikan” pada surat usulan dimaksud. Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui hal tersebut setelah mendapat masukan secara berjenjang dari Kasubdit II E, Direktur Anggaran II, dan Dirjen Anggaran berupa Nota Dinas yang berisi antara lain: “Mengingat revisi perubahan volume kegiatan diakibatkan adanya perubahan perencanaan sehingga (karena pertimbangan KDB dan GSB) berhubungan dengan persetujuan kontrak tahun jamak,maka dispensasi waktu revisi dapat dipertimbangkan untuk disetujui”. 5) Menteri Keuangan (ADWM) setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang, mulai dari Kasie II E-4, Kasubdit II E, Direktur II dan Dirjen Anggaran, menyetujui kontrak tahun jamak meskipun
persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 5, dan Pasal 12 PMK 56/2010 tidak terpenuhi. a) Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak meskipun permohonan persetujuan kontrak tahun jamak ditandatangani oleh WM selaku Ses Kemenpora dengan mengatasnamakan Menpora tanpa ada pendelegasian wewenang dari Menpora. b) Menteri Keuangan (ADWM) tidak mengetahui dan tidak membaca surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak yang diajukan Kemenpora karena surat tersebut didisposisi oleh Sekjen Kementerian Keuangan (MPN) langsung kepada Dirjen Anggaran. c) Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak yang diajukan Kemenpora meskipun: (i) tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 (2) PMK 56/2010 yaitu adanya rekomendasi dari instansi teknis fungsional yang menyatakan kelayakan atas kontrak tahun jamak yang akan dilakukan; (ii) tidak memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45 tahun 2007 pada BAB III.A.1.f yang mensyaratkan bahwa “Pembangunan Gedung Negara yang pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan terus menerus lebih dari satu tahun anggaran sebagai kontrak tahun jamak (multiyears contract), program dan pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan setelah memperoleh Pendapat Teknis dari Menteri Pekerjaan Umum”. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, yang ada hanyalah pendapat teknis yang ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang yaitu Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
45/PRT/M/2007 pejabat yang berwenang memberikan Pendapat Teknis adalah Menteri Pekerjaan Umum. d) Pada tanggal 1 Desember 2010, Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak yang diajukan Kemenpora sebelum memastikan bahwa persyaratan revisi RKA-KL sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 (2) PMK 56/2010 dan sejalan dengan pasal 14 UU No. 17/2003, telah terpenuhi. Revisi RKA-KL yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang diajukan akan dibiayai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran baru disetujui oleh Dirjen Anggaran pada tanggal 6 Desember 2010. Menteri Keuangan (ADWM) memberikan persetujuan kontrak tahun jamak setelah mendapat masukan secara berjenjang dari Kasubdit II E, Direktur Anggaran II, dan Dirjen Anggaran, berupa Nota Dinas yang berisi antara lain: “Mengingat permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) tersebut telah dilengkapi data pendukung dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan P3SON dalam rangka pembinaan atlit (olahragawan) yunior maupun senior, maka persetujuan kontrak tahun jamak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.” 6) Melanggar ketentuan dalam Pasal 7 butir (1) huruf c PMK 180/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010 bahwa revisi anggaran tidak boleh mengurangi volume keluaran (output) Kegiatan Prioritas Nasional atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga. 7) Tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45 tahun 2007 pada BAB III.A.1.f yang menyatakan bahwa “Pembangunan Gedung Negara yang pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan terus menerus lebih dari satu tahun anggaran sebagai kontrak tahun jamak (multiyears contract), program dan pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari
Menteri Keuangan setelah memperoleh Pendapat Teknis dari Menteri Pekerjaan Umum”. Direktur PBL Kementerian PU (GH) menerbitkan Pendapat Teknis pembangunan P3SON Hambalang dengan pelaksanaan pembangunan lebih dari satu tahun anggaran pada tanggal 22 Oktober 2010, yang tidak menjadi kewenangannya dan tidak pernah ada pelimpahan wewenang dari Menteri PU. 8) Tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45/PRT/M/2007 tahun 2010, yaitu: (a) Pada BAB III, Bagian A angka 1 huruf e : Penyusunan pembiayaan bangunan gedung Negara didasarkan pada standar harga per-m2 tertinggi bangunan gedung negara yang berlaku. Untuk penyusunan program dan pembiayaan pembangunan bangunan gedung Negara yang belum ada standar harganya atau memerlukan penilaian khusus, harus dikonsultasikan kepada Instansi teknis setempat. (b) Pada BAB IV, Bagian B : Standar harga satuan tertinggi pembangunan gedung Negara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk Provinsi DKI ditetapkan oleh Gubernur. Direktur PBL (GH) menyampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kemenpora (DK) pada tanggal 23 November 2010 berupa analisa perhitungan biaya pembangunan P3SON Hambalang yang rekap-nya sebesar Rp1.129 Miliar telah diparaf oleh Pengelola Teknis (DP). Perhitungan analisa biaya tersebut diminta oleh DK dalam rangka menanggapi Surat Dirjen Anggaran tanggal 15 November 2010 yang antara lain menyampaikan bahwa dalam rangka persetujuan kontrak tahun jamak dibutuhkan antara lain analisa biaya komponen terhadap bangunan yang mengalami perubahan dari instansi teknis fungsional. Perhitungan analisa biaya pembangunan konstruksi P3SON Hambalang sebesar Rp1.129 Miliar ternyata disusun oleh KS dari PT AK yang tidak
mengikuti standar harga satuan tertinggi per m bangunan gedung negara sesuai Keputusan Bupati Bogor yang berlaku, tetapi dengan terlebih dahulu menambahkan inflasi sebesar 2,95%. d. Penyimpangan dalam proses persetujuan RKA-KL tahun 2011 yaitu Dirjen Anggaran (AR) menetapkan RKA-KL APBN Murni Kemenpora tahun 2011 untuk proyek P3SON meskipun tidak memenuhi persyaratan. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam PMK nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL TA 2011. Dalam APBN Murni tahun 2011 proyek P3SON Hambalang mendapatkan alokasi sebesar Rp500 Miliar yang terdiri dari Rp400 Miliar untuk pekerjaan konstruksi dan Rp100 Miliar untuk pengadaan peralatan. SP-RKAKL tahun 2011 menetapkan bahwa alokasi anggaran untuk pengadaan peralatan sebesar Rp100 Miliar tersebut diblokir oleh Ditjen Anggaran, sedangkan pekerjaan konstruksi sebesar Rp400 Miliar tidak diblokir, padahal dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada adalah untuk skema pembiayaan tahun jamak, sementara itu persetujuan kontrak tahun jamak belum disetujui. e. Penyimpangan dalam proses pelelangan perencanaan konstruksi, pelelangan pekerjaan konstruksi dan pelelangan manajemen konstruksi yaitu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kemenpora (WiM dkk) bersama-sama dengan staf perusahaan calon rekanan mengatur pelelangan dengan cara sebagai berikut: 1) Lelang Perencanaan Konstruksi a) Pada penilaian faktor kesesuaian pengalaman pekerjaan tenaga ahli terdapat ketidaksesuaian antara pengalaman pekerjaan yang diajukan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. b) Penghitungan jumlah tahun pengalaman tenaga ahli tidak akurat dan tumpang tindih 2) Lelang Konstruksi
a) Menggunakan standar penilaian yang berbeda dalam mengevaluasi dokumen prakualifikasi antara dokumen penawaran dari KSO AW dengan dokumen penawaran dari rekanan yang lain. Standar penilaian untuk mengevaluasi penawaran dari KSO AW menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp1,2T, sedangkan standar penilaian untuk mengevaluasi penawaran dari rekanan lain menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp262M. Evaluasi Tim BPK terhadap kertas kerja Panitia Pengadaan menyangkut penilaian dokumen prakualifikasi peserta lelang menunjukkan bahwa seluruh peserta prakualifikasi semestinya tidak dapat dinyatakan lulus prakualifikasi sehingga pelelangan seharusnya diulang. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut: (rincian terlampir Lampiran 1) (1) KSO AW seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 68,42 (lebih kecil dari Passing Grade 75) dan aspek Kemampuan Dasar (KD) yang diperkenankan adalah sebesar Rp880.590.000.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T). (2) PT JK seharusnya gugur karena aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp947.922.889.372 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Personil mendapat nilai 4 (lebih rendah dari ambang batas 5). (3) PT NK seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 69,35 (lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp192.200.900.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) adalah sebesar Rp405.005.989.172 (lebih rendah dari ambang batas Rp960 Miliar).
(4) PT HK seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 64,32 (lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp168.321.694.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Pengalaman mendapat nilai 28,27 (lebih rendah dari ambang batas 30). (5) PT WK seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 64,25 (lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp354.514.000.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Pengalaman mendapat nilai 28,81 (lebih rendah dari ambang batas 30). (6) KSO IL seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 52 (lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp518.761.000.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Personil mendapat nilai 3,75 (lebih rendah dari ambang batas 5). b) Mengumumkan lelang dengan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap. Hal tersebut melanggar ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 4 huruf h dan Penjelasannya pada Lampiran Bab II, Point A.1.a.2), Point A.1.a.3).b yang menetapkan bahwa panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum yang memuat di antaranya perkiraan nilai pekerjaan. Dalam pengumuman pelelangan yang dimuat dalam Koran Tempo tanggal 18 Agustus 2010, Panitia menyatakan bahwa nilai pagu anggaran untuk pekerjaan yang hendak dilelang adalah sebesar Rp262.784.797.000. Disebutkan pula bahwa anggaran sedang dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak
dari Kementerian Keuangan. Pada saat yang bersamaan, Kemenpora sedang mengajukan persetujuan kontrak tahun jamak dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.129.296.256.000. Setelah mendapatkan konsep dari WiM selaku Ketua Panitia Pengadaan, DK selaku PPK secara sepihak lalu menandatangani surat pemberitahuan nomor No.01-SP-PPK-8- 2010 yang ditujukan kepada calon penyedia jasa pemborongan. Isinya menginformasikan bahwa nilai pekerjaan yang saat ini sedang diajukan persetujuan kontrak tahun jamak adalah sebesar Rp1,2T. Namun, surat pemberitahuan tersebut hanya disampaikan kepada sebagian peserta yang telah mengambil dokumen lelang. Adapun PT DGI dan KSO IL tidak menerima pemberitahuan tersebut sehingga memasukkan penawaran dengan asumsi nilai pekerjaan sebesar Rp262M. c) Menggunakan nilai paket pekerjaan yang tidak disepakati untuk mengevaluasi Kemampuan Dasar (KD) Peserta Lelang. Sesuai ketentuan dalam PP No. 29 tahun 2000 Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), Keppres 80 tahun 2003 Lampiran 1 Bab II.A.1.b : (1).j), dan Permen PU No 43 Tahun 2007 pada L3, penilaian KD = 2 NPt (nilai pengalaman tertinggi). Untuk perusahaan yang menjalin kerja sama operasi, NPt yang dipakai adalah NPt dari perusahaan yang menjadi Lead-firm. Peserta dianggap lulus jika memiliki KD lebih besar atau sama dengan nilai pekerjaan/kontrak yang hendak dilelang. Panitia meluluskan KSO AW karena dianggap memenuhi syarat nilai KD. Untuk mengevaluasi KSO AW, Panitia menetapkan nilai kontrak yang hendak dilelang adalah Rp1,2 T. Sedangkan untuk peserta lainnya, Panitia menetapkan nilai kontrak yang hendak dilelang adalah Rp262 M. Untuk menaikan nilai KD KSO AW, Panitia menggabungkan 2 proyek terbesar yang pernah dikerjakan oleh PT AK yaitu proyek pembangunan
stadion Surabaya Barat (Rp440M) dan proyek pembangunan jembatan Suramadu (Rp443M) sehingga total NPt-nya menjadi sebesar Rp883M (=Rp440M + Rp443M). Dengan demikian, nilai KD = 2 x Rp883 = Rp1,7T atau melebihi ambang batas Rp1,2T. Seharusnya Panitia hanya menghitung satu proyek saja yang sesuai dengan bidang pekerjaan sejenis, sehingga maksimal NPt-nya adalah Rp440M, dan score KD-nya = 2xRp440M = Rp880M. 3) Lelang Manajemen Konstruksi a) Menyusunkan dokumen penawaran perusahaan pendamping dan memasukkannya untuk mengikuti pelelangan. b) Menggunakan nama-nama tenaga ahli dengan bukti dokumen SKA yang tidak benar. f. Penyimpangan dalam penetapan pemenang lelang konstruksi yaitu Ses Kemenpora (WM) telah melampaui wewenangnya dengan menetapkan pemenang lelang untuk pekerjaan bernilai di atas Rp 50 Miliar tanpa memperoleh pelimpahan wewenang dari Menpora sebagai pejabat yang berwenang menetapkan. Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Keppres 80/2003 pasal 26 bahwa pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah Menteri untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN yang bernilai di atas Rp 50 Miliar. g. Penyimpangan dalam proses pembayaran dan pencairan uang muka yaitu RI selaku Kabag Keuangan Kemenpora tetap menyusun dan menandatangani SPM, meskipun Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Bendahara belum menandatangani dokumen SPP dari PPK yang berarti belum menguji kelengkapan dan kebenaran tagihan sesuai tugasnya. SPM itu bersama dengan surat Pertanggungjawaban Belanja dari WM selaku Ses Kemenpora diajukan ke KPPN untuk penerbitan SP2D.
h. Penyimpangan dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi berupa rekanan KSO AW mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utamanya kepada perusahaan lain yaitu di antaranya kepada PT DC dan PT GDM. Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Keppres 80/2003 pasal 32 (3) bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Juga pasal 32 (4) bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis. 2. Pasal yang dilangggar terkait hukuman yang diterima pelaku a. Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara; sedangkan pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara. Ancaman pidana dari pelanggaran pasal tersebut adalah maksimal 20 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp1 miliar. b. pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar. c. Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan dia diganjar hukuman 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta atau diganti dengan 6 bulan kurungan.
F. Hipotesis Pemeriksaan Kasus Hambalang Diduga Ada indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundangan dan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak, dalam proses pelelangan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan dalam proses pencairan uang muka, yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembangunan P3SON, yang mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp243,66 Milyar. G. Data-Data Yang Perlu Dikumpulkan 1. Mengumpulkan data yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan P3SON hambalang yang masih terkendala masalah sertifikat tanah yang sudah lama di proses tetapi belum diterbitka oleh BPN, karena masih ada persyaratan yang belum dipenuhi berupa surat penyerahan hak dan Pr selaku pemegang hak sebelumnya. 2. Mengumpulkan data yang terkait juga dengan proses pengurusan izin pembangunan, selain sebagaimana yang telah diungkapkan dalam laporan hasil penelaahan BANK terhadap pembangunan P3SON tahap I terhadap pelanggaran prosedur berupa tidak dipenuhinya persyaratan adanya study AMDAL, dalam pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran- pelanggaran lain selain prosedur, juga berupa pembayaran tidak resmi untuk memperlancar penerbitan IMB dan perhitungan retribusi IMB yang tidak cermat dan mengumpulkan data terkait dengan rekayasa pengumpulan dana untuk kepentingan tertentu 3. Mengumpulkan data penandatanganan surat keputusan hak pakai bagi kemenpora atas tanah seluas 312.448 m2 di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor oleh Kepala BPN, yang melihat dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan berupa (1) surat pelepasan hak dari Probosutedjo selaku bekas pemegang hak yang diduga palsu; dan (2) Surat Pernyataan Sesmenpora yang menyatakan bahwa pada pengadaan lahan P3SON Hambalang dimaksud tidak terjadi kerugian negara berdasarkan LHP BPK RI adalah tidak sesuai kenyataan.
4. Mengumpulkan data terkait dengan besarnya aliran dana yang diberikan melalui rekening-rekening PT AK, PT WK, DK-I AK, dan DBG WK yang tidak terkait langsung dengan penerimaan dan penggunaan uang muka proyek dengan cut off pemeriksaan. Serta besaran aliran dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang bekerja sama untuk mengambil keuntungan dari proyekm tersebut; dan 5. Mengumpulkan data terkait dengan penyimpangan dalam pemberian izin lokasi, site plan, dan Izin Mendirikan Bangunan dan penyimpangan dalam penerbitan SK Hak Pakai dan Sertipikat Hak Pakai atas Tanah Hambalang. DAFTAR PUSTAKA Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Proyek Hambalang Jilid II: Jakarta. http://m.bisnis.com/quick-news/read/20131110/17/185447/ini-kronologis- lengkap-bancakan-proyek-hambalang http://membualsampailemas.wordpress.com/2012/06/17/kronologi-kasus- hambalang-hingga-16-juni-2012/ http://nasional.kompas.com/read/2012/12/06/19065844/KPK.Tetapkan.Andi.Mall arangeng.Tersangka.Hambalang http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/12/07/men9wy-ini- faktafakta-hukum-andi-mallarangeng-jadi-tersangka http://news.liputan6.com/read/2023821/eksepsi-kasus-hambalang-andi- mallarangeng-saya-minta-maaf
http://m.jurnas.com/news/127205/Kasus-Hambalang-Andi-Terancam-20-Tahun- Bui-2014/1/Nasional/Hukum/ http://m.bisnis.com/quick-news/read/20140220/17/204741/kpk-periksa-angelina- sondakh-terkait-kasus-anas-urbaningrum http://www.tempo.co/read/news/2013/08/21/063506054/Angelina-Sondakh- Diperiksa-KPK-Soal-Hambalang http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/11/n29wh5-kpk-akan- gunakan-putusan-hakim-untuk-dalami-kasus-hambalang http://www.jambi-independent.co.id/jinn/index.php/hukum/item/929-anak-buah- andi-dihukum-6-tahun http://www.beritasatu.com/hukum/177276-kpk-geledah-rumah-terkait-kasus- hambalang.html http://www.suarapembaruan.com/home/nazaruddin-terancam-pidana-20-tahun- penjara/14239 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53442a990da50/didakwa-korupsi-- eks-bos-adhi-karya-tak-ajukan-eksepsi http://m.jurnas.com/news/131005/Mantan-Petinggi-Adhi-Karya-Terancam-20- Tahun-Penjara-2014/1/Nasional/Hukum/ http://nasional.sindonews.com/read/2013/11/07/13/803077/wafid-muharam-otak- perubahan-rp2-5-triliun-hambalang

More Related Content

PPTX
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi Hambalang
byMuhammad Rafi Kambara
 
PPTX
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
byMochammad Ridwan
 
PPTX
Bab 4 civil society
bymuliajayaabadi
 
PPTX
Pemerintah Pusat dan Daerah
byDarvin Try Ananda
 
PPT
kedudukan dan fungsi kementerian
byabd_
 
PPT
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
byManunggal Amethyst
 
PPTX
Sistem perwakilan
byUniversity of Andalas
 
PDF
Bab 7 geopolitik dan geostrategi
byTitikbudiarti
 
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi Hambalang
byMuhammad Rafi Kambara
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
byMochammad Ridwan
 
Bab 4 civil society
bymuliajayaabadi
 
Pemerintah Pusat dan Daerah
byDarvin Try Ananda
 
kedudukan dan fungsi kementerian
byabd_
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
byManunggal Amethyst
 
Sistem perwakilan
byUniversity of Andalas
 
Bab 7 geopolitik dan geostrategi
byTitikbudiarti
 

What's hot

PPTX
Konsep Demografi, Teori Kependudukan dan Penerapan di Beberapa Negara
byCut Endang Kurniasih
 
PPTX
Pendidikan Anti Korupsi - Jenis dan Bentuk Korupsi
byHaristian Sahroni Putra
 
DOCX
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
byFenti Anita Sari
 
DOCX
Laporan hasil analisis
byInne Marthyane Pratiwi
 
PPT
Analisis kebijakan publik
byTransmission Music Group
 
PPTX
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)
byIdik Saeful Bahri
 
PPTX
CPM (Network Planning CPM) - Manajemen proyek
byKukuh Setiawan
 
PPTX
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
bydayurikaperdana19
 
PPTX
Analisis isu kontemporer
byhoyin rizmu
 
PPTX
Network planning 1
byIlham Taufiqurrahman
 
PPT
Tujuan memplj pancasila 1
byMuhammad Yuswani
 
DOCX
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
byOswar Mungkasa
 
PDF
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
byTri Widodo W. UTOMO
 
PPTX
MATERI MSDM BAB I
by93220872
 
PDF
CONTOH PROPOSAL PKM-GAGASAN TERTULIS (PKM-GT) (DIDANAI DIKTI 2017)
byMeda Aji Saputro
 
DOCX
Contoh proposal pkl
byElfira Oktavianti
 
PPTX
Powerpoint e government
byKenneth Aurel
 
PDF
Tanyajawab pemberdayaan
byHadi Purwanto
 
DOCX
Contoh Makalah (Orde Baru dan Reformasi)
bySMAN 2 Genteng
 
DOCX
Tugas 1 daftar isi, daftar tabel,
byyachiheninofira
 
Konsep Demografi, Teori Kependudukan dan Penerapan di Beberapa Negara
byCut Endang Kurniasih
 
Pendidikan Anti Korupsi - Jenis dan Bentuk Korupsi
byHaristian Sahroni Putra
 
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
byFenti Anita Sari
 
Laporan hasil analisis
byInne Marthyane Pratiwi
 
Analisis kebijakan publik
byTransmission Music Group
 
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)
byIdik Saeful Bahri
 
CPM (Network Planning CPM) - Manajemen proyek
byKukuh Setiawan
 
Sumber Historis, Sosiologis, Politis Pancasila sebagai Sistem Etika
bydayurikaperdana19
 
Analisis isu kontemporer
byhoyin rizmu
 
Network planning 1
byIlham Taufiqurrahman
 
Tujuan memplj pancasila 1
byMuhammad Yuswani
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
byOswar Mungkasa
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
byTri Widodo W. UTOMO
 
MATERI MSDM BAB I
by93220872
 
CONTOH PROPOSAL PKM-GAGASAN TERTULIS (PKM-GT) (DIDANAI DIKTI 2017)
byMeda Aji Saputro
 
Contoh proposal pkl
byElfira Oktavianti
 
Powerpoint e government
byKenneth Aurel
 
Tanyajawab pemberdayaan
byHadi Purwanto
 
Contoh Makalah (Orde Baru dan Reformasi)
bySMAN 2 Genteng
 
Tugas 1 daftar isi, daftar tabel,
byyachiheninofira
 

Viewers also liked

DOCX
kasus hambalang
byMuhammad Idris
 
PPTX
Kasus proyek abadi pembangunan
bySyara Hanjaya
 
PPTX
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedung
byHerLiana Sidabutar
 
DOC
Kegagalan Konstruksi Akibat Likuifaksi
bymuhammad nouval
 
PPTX
Kegagalan konstruksi
byAyu Fatimah Zahra
 
PPTX
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
byDebora Elluisa Manurung
 
PDF
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
byZaitun Hakimiah NS
 
DOCX
Study kasus penurunan bangunan akibat pergerakan tanah
bySaedi Saputra Siagian
 
DOC
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
byHerlambang Bagus
 
PPTX
JENIS-JENIS KEGAGALAN TANAH
byEng.MOHAMAD FAISAL
 
PDF
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
byAdithiya Diar
 
PPTX
Analisis kasus PT krakatau steel
byHafiz Rahmaputra
 
PDF
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi
byMarlinda
 
PDF
Media Indonesia 27 Februari 2014
byhastapurnama
 
PDF
Suara Merdeka 26 Februari 2014
byhastapurnama
 
PDF
2014_indonesia
byGeoffrey Cooke
 
DOCX
45 kasus korupsi kelas kakap indonesia
byFreddy Then
 
PDF
Catatan nusantara
byGus Andy
 
PDF
2012 indonesia
byIra Tobing
 
PDF
Epaper Surya 16 Agustus 2013
byPortal Surya
 
kasus hambalang
byMuhammad Idris
 
Kasus proyek abadi pembangunan
bySyara Hanjaya
 
Kegagalan dalam konstruksi bangunan gedung
byHerLiana Sidabutar
 
Kegagalan Konstruksi Akibat Likuifaksi
bymuhammad nouval
 
Kegagalan konstruksi
byAyu Fatimah Zahra
 
Tugas Aspek Hukum dalam Pembangunan Kelompok 1
byDebora Elluisa Manurung
 
KORUPTOR YANG KEHILANGAN RASA CINTA TANAH AIR
byZaitun Hakimiah NS
 
Study kasus penurunan bangunan akibat pergerakan tanah
bySaedi Saputra Siagian
 
Analisa Korupsi Ketua MK (Akil Mochtar)
byHerlambang Bagus
 
JENIS-JENIS KEGAGALAN TANAH
byEng.MOHAMAD FAISAL
 
Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1
byAdithiya Diar
 
Analisis kasus PT krakatau steel
byHafiz Rahmaputra
 
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi
byMarlinda
 
Media Indonesia 27 Februari 2014
byhastapurnama
 
Suara Merdeka 26 Februari 2014
byhastapurnama
 
2014_indonesia
byGeoffrey Cooke
 
45 kasus korupsi kelas kakap indonesia
byFreddy Then
 
Catatan nusantara
byGus Andy
 
2012 indonesia
byIra Tobing
 
Epaper Surya 16 Agustus 2013
byPortal Surya
 

Makalah fix kasus hambalang

  • 1.
    TUGAS PRESESENTASI KASUS HAMBALANG DosenPengampu: Prof. Gudono, Ph.D. CMA., Akt Disususn oleh: Kelompok 3 Gerlan Hahanusa 13/359745/PEK/18847 Indra Mangiwa Putra 13/359743/PEK/18845 Juwenah 13/359484/PEK/18739 Selpina Iek 13/359671/PEK/18803 PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA 2014
  • 2.
    A. Ringkasan UmumKasus Hambalang Proyek Hambalang dimulai sekitar tahun 2003. Secara kronologis, proyek ini bermula pada Oktober Tahun 2009. Saat itu Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olah Raga) menilai perlu ada Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olah Raga pada tingkat nasional. Oleh karena itu, Kemenpora memandang perlu melanjutkan dan menyempurnakan pembanugnan proyek pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Bogor. Selain itu juga untuk mengimplementasikan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pada 30 Desember 2010, terbit Keputusan Bupati Bogor nomor 641/003.21.00910/BPT 2010 yang berisi Izin Mendirikan Bangunan untuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional atas nama Kemenpora di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup-Bogor. Atas keberlanjutan tersebut, maka Pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional mulai dilaksanakan tahun 2010 dan direncanakan selesai tahun 2012. Berdasarkan hasil perhitungan konsultan perencana, untuk membangun semua fasilitas dan prasarana sesuai dengan master plan yang telah disempurnakan, anggaran mencapai Rp 1,75 triliun yang sudah termasuk bangunan sport science, asrama atlet senior, lapangan menembak, extreme sport, panggung terbuka, dan voli pasir. Sejak tahun 2009-2010 Kementerian Keuangan dan DPR menyetujui alokasi anggaran sebagai berikut : 1. APBN murni 2010 sebesar Rp 125 miliar yang telah diajukan pada tahun 2009 2. APBNP 2010 sebesar Rp 150 miliar 3. Pagu definitif APBN murni 2011 sebesar Rp 400 miliar Pada 6 Desember 2010 keluar surat persetujuan kontrak tahun jamak dari Kemenkeu RI nomor S-553/MK.2/2010. Pekerjaan pembangunan
  • 3.
    direncanakan selesai 31Desember 2012. Penerimaan siswa baru diharapkan akan dilaksanakan tahun 2013-2014. B. Pelaku yang Terlibat Dalam Kasus Hambalang 1. Pelaku Utama Kasus Hambalang a. Andi Alfian Mallarangeng Seorang pengamat politik Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara Kepresidenan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. b. Wafid Muharam Sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sekmenpora) dan sebagai tangan kanan Menpora Andi Alfian Mallarangeng c. Deddy Kusdinar Sebagai Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). d. Lisa Lukitawati Sebagai Direktur dari CV Rifa Medika e. Andi Zulkarnain Anwar alias Andi Zulkarnain Mallarengeng alias Choel Sebagai Presiden Direktur PR FOX Indonesia. f. Anas Urbaningrum Sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat tahun 2009. Ia sempat mempimpin Divisi Otonomi Politik dan Daerah sebelum menjadi Ketua Umum DPP partai Demokrat. Pada tahun 2001-2005 ia juga pernah bergabung menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasca mundurnya beliau dari Ketua Umum Partai Demokrat, pada tahun 2013 ia mendirikan organisasi masyarakat yang bernama Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).
  • 4.
    g. Muhammad Nazaruddin MuhammadNazaruddin dipilih sebagai anggota Banggar DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrat dan pada tahun 2010 diangkat Bendahara Umum Partai Demokrat. 2. Pelaku Lainnya Kasus Hambalang a. PT Metaphora Solusi Global (PT MSG) Perusahaan yang bergerak dibidang arsitektur dan memenangkan konsep masterplan dari proyek Hambalang. b. Mahyuddin NS Menjabat sebagai ketua komisi X DPR RI. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur Sumatera Selatan periode 2003-2008 dan dilantik menjadi gubernur Sumatera Selatan pada 11 Juli 2008. c. Angelina Sondakh Anggota DPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2014 sebagai Badan Anggaran (Banggar) dari partai Demokrat. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Visa Officer, Australia First (1999-2000), dan mantan Puteri Indonesia tahun 2001 asal Sulawesi Utara. d. Mirwan Amir Sukses menduduki Anggota DPR untuk periode 2009-2014 sebagai anggota Banggar. Pertengahan 2012 ia tercatut dalam kasus dugaan suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebagai Dewan yang memiliki transaksi mencurigakan berdasarkan laporan PPATK. e. Wayan Koster Sebagai anggota komisi X dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). f. Kahar Muzakir Anggota DPRD komisi X wilayah Sumatera Selatan II yang menangani masalah Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.
  • 5.
    g. Juhaeeni Alie Sebagaianggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Dia Fraksi Partai Demokrat sendiri, Alie menjabat sebagai Sekretaris Departemen Pendidikan Nasional di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum. h. Mardiyana Indra Wati Sebagai anggota komisi X DPR RI dan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Proyek Hambalang. i. Saul Paulus David Nelwan Seorang pengusaha dalam kasus hambalang hanya menjadi saksi karena meminta uang Rp 600 juta dari PT Adhi Karya atas perintah dari Wafid Muharam. j. Ida Bagus Wirahadi Anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional k. Poniran l. PT Adhi Karya Pihak konstruksi BUMN untuk proyek Hambalang dengan pihak yang terkait : 1) Teuku Bagus Mukhamad Noor (sebagai Kepala Divisi Konstruksi Jakarta I) 2) M Arief Taufiqurahman (sebagai Manajer Pemasaran sekaligus Fasilitator dari Teuku Bagus Mokhamad Noor) 3) Muhammad Tamzil (Fasilitator dari Teuku Bagus Mokhamad Noor dan M Arief Taufiqurahman) 4) Indrajaja Manopol ( Sebagai Direktor Operasi) m. PT Wijaya Karya (Wika) Perusahaan BUMN yang bergerak dibidang konstruksi yang bekerja sama (KSO) dengan PT Adhi Karya. n. Mohammad Fakhruddin Sebagai staf khusus Menpora
  • 6.
    o. Mahfud Suroso DirekturPT Dutasari Citralaras p. PT Grup Permai Perusahaan milik M Nazaruddin q. PT Global Daya Manunggal (GDM) Perusahaan subkontraktor untuk pekerjaan struktur, arsitektur asrama junior putra-putri dan Gedung Olah Raga (GOR) Serbaguna. r. PT Duta Graha Indah (DGI) Perusahaan milik Nazaruddin yang bergerak dibidang konstruksi s. Mindo Rosalina Manulang Direktur Marketing PT Anak Negeri yang kemudian menjadi rekanan PT Duta Graha Indah (DGI) t. Munadi Herlambang Direktur PT MSONS Capital sekaligus Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat. u. Ketut Darmawan Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan v. Muchayat Adalah Wakil Presiden Komisaris Utama Bank Mandiri yang pernah menjabat sebagai Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) w. Ignatius Mulyono Merupakan salah satu anggota Fraksi Partai Demokrat yang menduduki kursi di Komisi II DPR RI. Dalam tugasnya, ia membidangi proses pengaturan kebijakan negara khususnya, Pemerintahan Dalam Negeri, Aparatur Negara, Otonomi Daerah, dan Agraria. 3. Pihak-Pihak Yang Diduga Terkait a. Dalam proses pemberian izin-izin 1) Rahmat Yasin alias RY
  • 7.
    Selaku Bupati Bogoryang menerbitkan Site Plan atas rencana pembangunan P3SON berlokasi di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. 2) Syarifah Sofiah alias SS Selaku Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor atas nama Bupati yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 3) Burhanudin alias Bu Selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang membantu Bupati Bogor dalam menerbitkan Site Plan atas rencana pembangunan P3SON Hambalang. 4) Yani Hasan alias YH Selaku Kepala Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor yang membantu Bupati Bogor dalam menerbitkan Site Plan atas rencana pembangunan P3SON berlokasi di Desa Hambalang. 5) Achmad A Ardiwinata alias AAA Selaku PPK kegiatan studi Amdan tahun 2007. 6) Inisal DN Selaku Direktur PT CKS b. Dalam proses pensertipikatan tanah 1) Joyo Winoto alias JW Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi tanah Hambalang. Menandatangani SK Hak Pakai untuk Kemenpora atas tanah Hambalang. 2) Managam Manurum alias MM Selaku Sestama sekaligus Plt Deputi II BPN Memerintahkan LAW untuk menyerahkan SK Hak Pakai kepada orang yang tidak berhak menerima dan tidak menandatangani RPD
  • 8.
    mutakhir meskipun merubahRPD dengan memasukkan pernyataan pelepasan hak. 3) Binsar Simbolon alias BS Selaku Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN memerintahkan staf untuk menyisipkan surat pernyataan Probosutedjo yang diduga palsu dalam RPD. 4) Erna Widayati alias EW Selaku staf pengolah data Deputi II BPN atas perintah Kasie, Kasubdit, dan Direktur menyisipkan surat pernyataan Probosutedjo yang diduga palsu, dalam RPD sehingga SK Hak Pakai dapat ditandatangani. 5) Luki Ambar Winarti alias LAW Selaku Kabagian Persuratan BPN menyerahkan SK Hak Pakai kepada orang yang tidak berhak menerima. c. Dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak dan penyusunan anggaran 1) Agus DW Martowardojo alias ADWM Selaku Menteri Keuangan 2) Anny Ratnawati alias AR Selaku Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan 3) Mulia P Nasution alias MPN Selaku Sekjen Kementerian Keuangan 4) Dewi Pudjiastuti Handayani alias DPH Selaku Direktur Anggaran II Kementerian Keuangan 5) Sudarto alias S Selaku Kasubdit II E Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. 6) Rudi Hermawan alias RH
  • 9.
    Selaku Kasie IIE-4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan 7) Ahmad Maliq alias AM Selaku staf Seksi II E-4 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. 8) Guratno Hartono alias GH Selaku Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU. 9) Dedi Permadi alias DP Selaku Pengelola teknis Kementerian PU. d. Dalam proses pemilihan rekanan 1) Wisler Manulu alias WiM Selaku Ketua Panitia Pengadaan Kemenpora a) Memerintahkan BaS selaku Sekretaris untuk melakukan verifikasi secara formalitas hasil evaluasi prakualifikasi dan penawaran lelang pekerjaan P3SON Hambalang, dan membuat berita acara setiap tahap hasil pekerjaan lelang pekerjaan P3SON Hambalang b) Memerintahkan J untuk mengadministrasikan seluruh dokumentasi lelang, mendistribusikan pemberitahuan perubahan anggaran dari Rp 262M menjadi Rp 1,2T kepada peserta lelang c) Membuat pemberitahuan perubahan nilai pekerjaan yang sebelumnya Rp 262M menjadi Rp 1,2T d) Memeirntahkan J untuk memberikan nomor surat pemberitahuan PPK mengenai perubahan nilai pekerjaan dari Rp 262M menjadi Rp 1,2T
  • 10.
    e) Memerintahkan Jmendistribusikan surat perubahan nilai pekerjaan dari RP 262M menjadi Rp 1,2T kepada peserta lelang 2) Jaelani alias J Selaku Anggota Panitia Pengadaan Kemenpora a) Memberikan nomor surat pemberitahuan PPK yang dibuat oleh WiM mengenai perubahan nilai pekerjaan dari Rp 262M menjadi Rp 1,2T b) Mendistribusikan surat pemberitahuan PPK mengenai perubahan nilai pekerjaan sebelumnya senilai Rp 262M menjadi Rp 1,2T kepada peserta lelang c) Menerima hasil pekerjaan Konsultan Perencana yang belum layak menjadi dasar aanwijzing dan dokumen lelang untuk pekerjaan tahun jamak(multiyears) senilai Rp 1,2 T 3) Bambang Siswanto alias BaS Selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Kemenpora a) Melakukan verifikasi seluruh hasil evaluasi baik prakualifikasi maupun penawaran sesuai dengan arahan dan perintah Ketua Panitia Lelang b) Membuat seluruh berita acara tahap pelelangan dari hasil prakualifikasi dan penwaran 4) Rio Wilarso alias RW Selaku Staf Biro Perencanaan Kemenpora a) Membantu menyusun data pendukung RKA-KL tanpa memperhatikan hasil perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum b) Membantu menyusun Konsep Surat Keluar untuk permohonan revisi RKA-KL tanpa didukung data yang cermat
  • 11.
    c) Membantu melengkapidokumen pendukung dari Instansi Teknis Fungsional yang tidak disusun berdasarkan pertimbangan yang profesional d) Membantu menyusun desain pelaksanaan tanpa dasar penetapan dan kebutuhan yang ditentukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga 5) M Arifin alias MA Selaku Komisaris PT MSG memerintahkan AW untuk mengkoordinasikan pertemuan para pihak yang terkait dengan proyek P3SON Hambalang 6) Asep Wibowo alias AW Selaku Marketing Manager PT MSG aktif mengkoordinasikan pertemuan pihak-pihak terkait yaitu konsultan perencanaan, manajemen konstruksi, pemborong konstruksi, Panitia Pengadaan, dan PPK proyek P3SON sebelum proses pelelangan dimulai 7) Husni Al Huda alias HaH Selaku staf PT Yodya Karya mengkoordinasikan tim staf PT Yodya Karya untuk melakukan evaluasi prakualifikasi dan teknis terhadap dokumen penawaran PT Yodya Karya 8) Aman Santoso alias AS Selaku direktur PT Ciriajasa Cipta Mandiri (CCM) meminta stafnya (Mul dan RS) untuk melanjutkan proses teknis penawaran setelah bertemu dengan MA dalam rapat kantor di kantor Kemenpora dan memastikan bahwa yang akan bertindak sebagai rekanan manajemen kontruksi adalah PT CCM 9) Mulyatno alias Mul Selaku Manajer Pemasaran PT CCM a) Memerintah AG bersama timnya untuk menyiapkan kebutuhan dokumen dalam rangka pelelangan di Kemenpora
  • 12.
    b) Menghubungi beberapaperusahaan lain untuk dapat membantu mendukung penawaran sebagai perusahaan pendamping pelelangan 10) Aditya Gautama alias AG Selaku staf PT CCM mengkoordinasikan tim staf PT CCM untuk mengurus seluruh proses penawaran termasuk melakukan evaluasi prakualifikasi dan teknis terhadap dokumen penawaran PT CCM dan perusahaan-perusahaan pendamping 11) Rudi Hamarul alias Rha Selaku staf PT CCM a) Melakukan evaluasi prakualifikasi dan evaluasi teknis terhadap penawaran yang disusun PT CCM sendiri b) Membuat dokumen penawaran atas naman perusahaan- perusahaan lain sebagai pendamping bagi PT CCM untuk mengikuti pelelangan c) Menyerahkan hasil evaluasi penawaran beserta kertas kerjanya kepada Panitia Pengadaan 12) RM Suhartono alias RMS Selaku staf PT CCM memasukkan dokumen penawaran perusahaan-perusahaan pendamping untuk mengikuti pelelangan. 13) Yusuf Sholikin alias YS Selaku staf PT CCM memasukkan dokumen prakualifikasi dan mengisi daftar hadir pemasukkan dokumen prakualifikasi atas nama perusahaan-perusahaan pendamping. 14) Malemteta Ginting alias MG Selaku staf PT CCM sekaligus Team Leader Manajemen Konstruksi menerima hasil evaluasi rekanan konstruksi dari KS dan menyerahkan hasilnya kepada Panitia Pengadaan untuk dibuatkan Berita Acara.
  • 13.
    15) Teguh Suhantaalias TS Selaku PT Adhi Karya mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi prakualifikasi dokumen penawaran pekerjaan konstruksi yang memenangkan PT AK 16) Kushadi alias KS Selaku staf PT Adhi Karya bersama Da membawa dokumen penawaran peserta lelang konstruksi untuk dievaluasi di Hotel Aston, dan kemudian memberikan hasil evaluasinya kepada MG. e. Dalam proses pencairan uang muka R Isnanta alias RI Selaku Kabag Keuangan Kemenpora menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp 217.137.547.103 untuk pembayaran uang mukan oleh KPPN melalui SP2D kepada rekanan pelaksana meskipun pekerjaan belum dilaksanakan oleh rekanan dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan belum diverifikasi oleh pejabat yang berwenang. f. Dalam proses pelaksanaan pembangunan konstruksi R Isnanta alias RI Selaku pantia Pemeriksa/Penerima Pengadaan Barang/Jasa pada Pembangunan Lanjutan P3SON Hambalang melalaikan kewajibannya memeriksa pekerjaan fisik dan infrastruktur proyek untuk pembayaran tahun 2010. C. Modus Kejahatan Dalam Kasus Hambalang Kasus proyek hambalang merupakan kejahatan korupsi “berjamaah” yang terorganisasi. Tahapan korupsi dilakukan sejak dalam penganggaran, lelang, hingga pelaksanaan kegiatan pengadaan. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kejahatan ini bagi perekonomia indonesia setidaknya berkisar pada dua hal, yaitu: aspek kerugian keuangan negara dan buruknya infrastruktur publik
  • 14.
    yang dihasilkan. Keduadampak tersebut harus diterjemahkan sebagai kerugian bagi publik, karena yang dikorupsi merupakan hasil penerimaan negara dari publik (hasil pajak). Jamak diketahui bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibiayai negara tidak pernah luput dari prakti suap menyuap. Munculnya istilah fee atau uang lelah dikalangan DPR memperkuat dugaan praktek ini terjadi. Korupsi proyek Hambalang adalah korupsi terstruktur. Semua pihak uang disebutkan didalam audit menjalankan peranannya masing-masing. Dimuali dari penyiapan lahan untuk pembangunan, termasuk perizinan, persetujuan teknis pengadaan (lelang dan kontrak tahun jamak), pencairan anggaran, hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan diluar prosedur baku. Korupsi secara bersama-sama dalam Proyek Hambalang menunjukan tipe korupsi yang terorganisasi. Kelompok penguasa berkolaborasi dengan kepentingan bisnis melakukan kejahatan. Modus kejahatan korupsi semacam ini hanyalah modifikasi dan replikasi kejahatan korupsi Orde Baru. Dari data diketahui tercatat total loss atau jumlah kerugian negara dalam kasus mega proyek di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor mencapai Rp 463,66 Miliar. D. Flow-Chart Atas Kasus Hambalang Secara garis besar proses terjadinya korupsi terstruktur proyek hambalang yang melibatkan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan lainnya yang ikut terlibat dapat diilustrisakan pada alur dibawah ini: PERAN ANDI MALLARANGENG Okt2009:SesmenporaWafid Muharam menyampaikan status tanah bermasalah karena belum ada sertifikat.” Andi lalu memerintahkan Wafid agar segera menyelesaikan masalah status tanah tadi. Okt2009:SesmenporaWafid Muharam menyampaikan status tanah bermasalah karena belum ada sertifikat.” Andi lalu memerintahkan Wafid agar segera menyelesaikan masalah status tanah tadi. Desember 2009: Wafid menyampaikan perkiraan anggaran proyek sekitar Rp 2,5 T dana, ada hambatan saat proses anggaran, namun Andi menanggapi dengan mengatakan komisi X merupakan teman-temannya. Desember 2009: Wafid menyampaikan perkiraan anggaran proyek sekitar Rp 2,5 T dana, ada hambatan saat proses anggaran, namun Andi menanggapi dengan mengatakan komisi X merupakan teman-temannya. Atas persetujuan DPR tsb, Wafid melalui Saul Paulus David Nelwan meminta uang sebesar Rp 500 juta kepada PT Adhi Karya melalui Ida Bagus Wirahadi dan Rp 100juta dari Poniran, sehingga seluruh jumlah Rp 600juta. Uang tersebut diserahkan kepada Mahyudin saat kongres Partai Demokrat Di Bandung. Atas persetujuan DPR tsb, Wafid melalui Saul Paulus David Nelwan meminta uang sebesar Rp 500 juta kepada PT Adhi Karya melalui Ida Bagus Wirahadi dan Rp 100juta dari Poniran, sehingga seluruh jumlah Rp 600juta. Uang tersebut diserahkan kepada Mahyudin saat kongres Partai Demokrat Di Bandung. Deddy Kusnidar bersama Wafid bertemu Choel Mallarangeng di Restoran Jepang Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Pada pertemuan tsb Choel menyampaikan bahwa abangnya Andi Mallarangeng sudah satu tahun menjabat Menpora tapi belum dapat apa-apa. Deddy Kusnidar bersama Wafid bertemu Choel Mallarangeng di Restoran Jepang Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Pada pertemuan tsb Choel menyampaikan bahwa abangnya Andi Mallarangeng sudah satu tahun menjabat Menpora tapi belum dapat apa-apa. Selanjutnya, dilakukan pertemuan di ruangan Menpora yang dihadiri Wafid, Deddy, Choel, Fachruddin, dan Arief dari PT Adhi Karya. Dengan ditetapkannya KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek Hambalang. Total dana yang diperoleh Andi Rp 4 Miliar dan US$ 550.000 Selanjutnya, dilakukan pertemuan di ruangan Menpora yang dihadiri Wafid, Deddy, Choel, Fachruddin, dan Arief dari PT Adhi Karya. Dengan ditetapkannya KSO Adhi-Wika sebagai pemenang proyek Hambalang. Total dana yang diperoleh Andi Rp 4 Miliar dan US$ 550.000
  • 15.
    Kemenpora lalu mengajukanusulan penambahan anggaran proyek Hambalang sebesar Rp 625 M dalam APBN-P 2010. Pokja anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp 150 M dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pokja dan Kemenpora Kemenpora lalu mengajukan usulan penambahan anggaran proyek Hambalang sebesar Rp 625 M dalam APBN-P 2010. Pokja anggaran Komisi X menyetujui penambahan dana sebesar Rp 150 M dalam APBN-P 2010 tanpa melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pokja dan Kemenpora PERAN ANAS URBANINGRUM Akhir2009, Andi memperkenalkan adiknya Andi Zulkarnain Anwar alias Choel kepada Wafid. Andi menyatakan adiknya akan banyak membantu urusan Kemenpora, Akhir2009, Andi memperkenalkan adiknya Andi Zulkarnain Anwar alias Choel kepada Wafid. Andi menyatakan adiknya akan banyak membantu urusan Kemenpora, Awal tahun 2010, terkait proses pengajuan bahan anggaran pembangunan hambalang, Andi diminta wafid untuk berkordinasi dengan Komisi Xdan Kementerian PU. Andi dan Wafid selanjutnya mengadakan pertemuan di ruangan Menporan dengan anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang bertugas di Komisi Xdan Badan Anggaran DPR, yaitu Mahyudin (ketua komisi X), Angelina Sondach, Mirwan Amir dan Nazaruddin Awal tahun 2010, terkait proses pengajuan bahan anggaran pembangunan hambalang, Andi diminta wafid untuk berkordinasi dengan Komisi Xdan Kementerian PU. Andi dan Wafid selanjutnya mengadakan pertemuan di ruangan Menporan dengan anggota DPR dari Fraksi Demokrat yang bertugas di Komisi Xdan Badan Anggaran DPR, yaitu Mahyudin (ketua komisi X), Angelina Sondach, Mirwan Amir dan Nazaruddin Persetujuan penambahan anggaran ditandatangani oleh Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan jajarannya, yakni Rully Chairul Azwardan dan Abdul Hakam Naza. Selain itu, ditandatangani oleh anggota Pokja seperti Angelina Sondach, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati. Dengan demikian anggaran tersedia menjadi Rp 275 M. Persetujuan penambahan anggaran ditandatangani oleh Mahyudin selaku pimpinan Komisi X dan jajarannya, yakni Rully Chairul Azwardan dan Abdul Hakam Naza. Selain itu, ditandatangani oleh anggota Pokja seperti Angelina Sondach, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaeni Alie dan Mardiyana Indra Wati. Dengan demikian anggaran tersedia menjadi Rp 275 M. Agustus 2010, proyek Hambalang menjaddi ajang rebutan antara PT Duta Graha Indah (DGI) yang dimiliki muhammad Nazaruddin dan Perusahaan BUMN PT Adhi Karya. Agustus 2010, proyek Hambalang menjaddi ajang rebutan antara PT Duta Graha Indah (DGI) yang dimiliki muhammad Nazaruddin dan Perusahaan BUMN PT Adhi Karya. Mindo Rosalina Manulang (PT DGI) dan Lisa Lukitawati (staf tim persiapan pembanguna proyek Hambalang) bertemu Arief Taufiqurrahman (manajer pemasaran PT Adhi Karya) dan meminta PT Adhi karya mundur dari ProyekHambalang, karena dia dan Nazaruddin yang akan mengerjakannya. Mindo Rosalina Manulang (PT DGI) dan Lisa Lukitawati (staf tim persiapan pembanguna proyek Hambalang) bertemu Arief Taufiqurrahman (manajer pemasaran PT Adhi Karya) dan meminta PT Adhi karya mundur dari ProyekHambalang, karena dia dan Nazaruddin yang akan mengerjakannya. Arief selanjutnya melaporkan hal tersebut pada Kepala Divisi Konstruksi Jakarta 1 PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor. Arief selanjutnya melaporkan hal tersebut pada Kepala Divisi Konstruksi Jakarta 1 PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor. Akhirnya, Ignatius berhasil mengurus SK Hak Pakai atas tanah Kemenpora di Hambalang, kemudian menyerahkan SK tersebut kepada Anas di ruangan Ketua Fraksi Partai Demokrat yang disaksikan Nazaruddin. Salinan SK diberikan ke Nazaruddin. Akhirnya, Ignatius berhasil mengurus SK Hak Pakai atas tanah Kemenpora di Hambalang, kemudian menyerahkan SK tersebut kepada Anas di ruangan Ketua Fraksi Partai Demokrat yang disaksikan Nazaruddin. Salinan SK diberikan ke Nazaruddin.
  • 16.
    E. Pasal yangDilanggar Dalam Kasus Hambalang 1. Pasal yang Dilanggar Berdasarkan Temuan BPK atas Penyimpangan a. Penyimpangan dalam pemberian izin lokasi, site plan, dan Izin Mendirikan, pasal yang dilanggar adalah: 1) Pasal 22 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal. 2) Perda Kab Bogor Nomor 12 tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2010 tentang Bangunan Gedung pasal 25 yang menyatakan bahwa persyaratan tata bangunan meliputi adanya pengendalian dampak lingkungan. Terkait masalah ini, Teuku Bagus meminta tolong Mahfud Suroso dari PT Dutasari Citalaras, yang dekat dengan istri mantan Anas Urbaningrum Ketua Partai Demokrat Attiyah Laila, karena Mndo Mengganggu. Terkait masalah ini, Teuku Bagus meminta tolong Mahfud Suroso dari PT Dutasari Citalaras, yang dekat dengan istri mantan Anas Urbaningrum Ketua Partai Demokrat Attiyah Laila, karena Mndo Mengganggu. Saat itu Anas menyampaikan kepada Nazaruddin agar mundur dan tidak mengambil proyek konstruksi pembangunan P3SON Hambalang. Saat itu Anas menyampaikan kepada Nazaruddin agar mundur dan tidak mengambil proyek konstruksi pembangunan P3SON Hambalang. Jaksa mencatat Anas mendapat Rp 2,21 Miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April hingga 6 Desember 2010. Uang diserahkan Teuku Bagus melalui Munadi Herlambang, Indrajaja Manopol (Direktur Operasi PT Adhi Karya) dan Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan) atas permintaan Muchayat. Jaksa mencatat Anas mendapat Rp 2,21 Miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April hingga 6 Desember 2010. Uang diserahkan Teuku Bagus melalui Munadi Herlambang, Indrajaja Manopol (Direktur Operasi PT Adhi Karya) dan Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan) atas permintaan Muchayat. Anas membantu untuk mengurus permasalahan tanah Hambalang di Badan Pertanahan Nasional. Anas memerintahkan Ignatius Mulyono selaku Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat yang mempunyai mitra kerjanya BPN, untuk mengurus permasalahan hak pakai tanah untuk pembangunan Proyek Hambalang. Anas membantu untuk mengurus permasalahan tanah Hambalang di Badan Pertanahan Nasional. Anas memerintahkan Ignatius Mulyono selaku Ketua Komisi II DPR dari Partai Demokrat yang mempunyai mitra kerjanya BPN, untuk mengurus permasalahan hak pakai tanah untuk pembangunan Proyek Hambalang.
  • 17.
    3) DN selakurekanan PT CKS tidak melaksanakan pekerjaan berupa studi Amdal meskipun telah menerima pembayaran. b. Penyimpangan Dalam Penerbitan SK Hak Pakai dan Sertipikat Hak Pakai atas Tanah Hambalang sebagai berikut: 1) Kepala BPN (JW) menandatangani SK Hak Pakai bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 m2 dengan didukung dokumen yang tidak sesuai kenyataan berupa: (i) surat pelepasan hak dari Probosutedjo selaku pemegang hak sebelumnya yang diduga palsu; dan (ii) Surat Pernyataan Ses Kemenpora yang menyatakan bahwa pada pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi kerugian negara berdasarkan LHP BPK RI adalah tidak sesuai kenyataan. Pernyataan bahwa dalam pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi kerugian negara, ternyata tidak pernah dimuat dalam LHP BPK RI dimaksud. 2) Melanggar prosedur yang diatur dalam Keputusan Kepala BPN No. 1 tahun 2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun 2010 yang menyatakan bahwa SK tersebut hanya dapat diserahkan kepada instansi pemohon atas kuasa yang ditunjuknya. c. Penyimpangan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak sebagai berikut: 1) Ses Kemenpora (WM) mengajukan surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dengan mengatasnamakan Menpora tanpa memperoleh pelimpahan wewenang dari Menpora. 2) Ses Kemenpora (WM) bersama Kepala Biro Perencanaan Kemenpora/PPK (DK) menyajikan data dan dokumen yang tidak benar sebagai syarat kelengkapan persetujuan kontrak tahun jamak dan revisi RKA-KL tahun 2010 yaitu sebagai berikut: a) Menafsirkan secara sepihak pernyataan Direktur PBL Kementerian PU bahwa “pembangunan tersebut dapat dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran untuk beberapa
  • 18.
    bangunan yang pelaksanaankonstruksi fisiknya diperkirakan lebih dari 12 bulan”. Tanpa konfirmasi kepada Kementerian PU, Ses Kemenpora menafsirkan bahwa yang dimaksud pernyataan tersebut adalah seluruh pembangunan fisik gedung dan lapangan serta infrastruktur dilaksanakan melalui satu kontrak tahun jamak. b) Dalam rangka revisi RKA-KL, menyajikan data volume keluaran yang tidak sesungguhnya yaitu yang seharusnya volume yang akan dibangun turun dari semula 108.553 m2 menjadi 100.398 m2, tetapi justru menyajikan volume itu seolah-olah naik dari semula 108.553 m2 menjadi 121.097 m2. 3) Direktur Jenderal Anggaran (AR) setelah melalui proses berjenjang dari Kasie II E-4 (RH), Kasubdit II E (S) dan Direktur II (DPH) memberikan masukan, data dan informasi yang tidak benar kepada pejabat di atasnya dalam proses pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi RKA-KL Kemenpora tahun 2010 dan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak. Pemberian masukan dilakukan dengan cara menyampaikan Nota Dinas. Nota Dinas tersebut berisi antara lain: “Mengingat permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) tersebut telah dilengkapi data pendukung dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan P3SON dalam rangka pembinaan atlit (olahragawan) yunior maupun senior, maka persetujuan kontrak tahun jamak dapat dipertimbangkan untuk disetujui. Mengingat revisi perubahan volume kegiatan diakibatkan adanya perubahan perencanaan sehingga (karena pertimbangan KDB dan GSB) berhubungan dengan persetujuan kontrak tahun jamak, maka dispensasi waktu revisi dapat dipertimbangkan untuk disetujui.” Nota Dinas dengan isi yang sama juga disampaikan secara berjenjang dari Kasubdit II E kepada Direktur Anggaran II, dari
  • 19.
    Direktur Anggaran IIkepada Dirjen Anggaran dan dari Dirjen Anggaran kepada Menteri Keuangan. 4) Menteri Keuangan (ADWM) setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang, mulai dari Kasie II E-4, Kasubdit II E, Direktur II dan Dirjen Anggaran,menyetujui pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi RKA-KL Kemenpora 2010, meskipun Pasal 20 (1) PMK 180/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010 menetapkan bahwa “Batas akhir penerimaan usul revisi anggaran untuk APBN TA 2010 ditetapkan tanggal 15 Oktober 2010 untuk revisi anggaran pada DJA.” Sebagai syarat pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan, RKA KL P3SON harus diubah untuk menunjukkan adanya kegiatan lebih dari satu tahun anggaran. Atas dasar itu, Ses Kemenpora harus mengajukan usulan perubahan RKAKL. Namun karena batas waktu pengajuan revisi telah dilampaui, maka Ses Kemenpora meminta dispensasi keterlambatan pengajuan revisi RKA KL dimaksud pada tanggal 16 November 2010. Menteri Keuangan menyetujui permintaan dispensasi ini pada tanggal 1 Desember 2010 dengan disposisi “Selesaikan” pada surat usulan dimaksud. Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui hal tersebut setelah mendapat masukan secara berjenjang dari Kasubdit II E, Direktur Anggaran II, dan Dirjen Anggaran berupa Nota Dinas yang berisi antara lain: “Mengingat revisi perubahan volume kegiatan diakibatkan adanya perubahan perencanaan sehingga (karena pertimbangan KDB dan GSB) berhubungan dengan persetujuan kontrak tahun jamak,maka dispensasi waktu revisi dapat dipertimbangkan untuk disetujui”. 5) Menteri Keuangan (ADWM) setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang, mulai dari Kasie II E-4, Kasubdit II E, Direktur II dan Dirjen Anggaran, menyetujui kontrak tahun jamak meskipun
  • 20.
    persyaratan yang ditetapkandalam Pasal 5, dan Pasal 12 PMK 56/2010 tidak terpenuhi. a) Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak meskipun permohonan persetujuan kontrak tahun jamak ditandatangani oleh WM selaku Ses Kemenpora dengan mengatasnamakan Menpora tanpa ada pendelegasian wewenang dari Menpora. b) Menteri Keuangan (ADWM) tidak mengetahui dan tidak membaca surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak yang diajukan Kemenpora karena surat tersebut didisposisi oleh Sekjen Kementerian Keuangan (MPN) langsung kepada Dirjen Anggaran. c) Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak yang diajukan Kemenpora meskipun: (i) tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 (2) PMK 56/2010 yaitu adanya rekomendasi dari instansi teknis fungsional yang menyatakan kelayakan atas kontrak tahun jamak yang akan dilakukan; (ii) tidak memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45 tahun 2007 pada BAB III.A.1.f yang mensyaratkan bahwa “Pembangunan Gedung Negara yang pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan terus menerus lebih dari satu tahun anggaran sebagai kontrak tahun jamak (multiyears contract), program dan pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan setelah memperoleh Pendapat Teknis dari Menteri Pekerjaan Umum”. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, yang ada hanyalah pendapat teknis yang ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang yaitu Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
  • 21.
    45/PRT/M/2007 pejabat yangberwenang memberikan Pendapat Teknis adalah Menteri Pekerjaan Umum. d) Pada tanggal 1 Desember 2010, Menteri Keuangan (ADWM) menyetujui kontrak tahun jamak yang diajukan Kemenpora sebelum memastikan bahwa persyaratan revisi RKA-KL sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 (2) PMK 56/2010 dan sejalan dengan pasal 14 UU No. 17/2003, telah terpenuhi. Revisi RKA-KL yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang diajukan akan dibiayai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran baru disetujui oleh Dirjen Anggaran pada tanggal 6 Desember 2010. Menteri Keuangan (ADWM) memberikan persetujuan kontrak tahun jamak setelah mendapat masukan secara berjenjang dari Kasubdit II E, Direktur Anggaran II, dan Dirjen Anggaran, berupa Nota Dinas yang berisi antara lain: “Mengingat permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multiyears contract) tersebut telah dilengkapi data pendukung dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan P3SON dalam rangka pembinaan atlit (olahragawan) yunior maupun senior, maka persetujuan kontrak tahun jamak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.” 6) Melanggar ketentuan dalam Pasal 7 butir (1) huruf c PMK 180/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010 bahwa revisi anggaran tidak boleh mengurangi volume keluaran (output) Kegiatan Prioritas Nasional atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga. 7) Tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45 tahun 2007 pada BAB III.A.1.f yang menyatakan bahwa “Pembangunan Gedung Negara yang pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan terus menerus lebih dari satu tahun anggaran sebagai kontrak tahun jamak (multiyears contract), program dan pembiayaannya harus mendapat persetujuan dari
  • 22.
    Menteri Keuangan setelahmemperoleh Pendapat Teknis dari Menteri Pekerjaan Umum”. Direktur PBL Kementerian PU (GH) menerbitkan Pendapat Teknis pembangunan P3SON Hambalang dengan pelaksanaan pembangunan lebih dari satu tahun anggaran pada tanggal 22 Oktober 2010, yang tidak menjadi kewenangannya dan tidak pernah ada pelimpahan wewenang dari Menteri PU. 8) Tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45/PRT/M/2007 tahun 2010, yaitu: (a) Pada BAB III, Bagian A angka 1 huruf e : Penyusunan pembiayaan bangunan gedung Negara didasarkan pada standar harga per-m2 tertinggi bangunan gedung negara yang berlaku. Untuk penyusunan program dan pembiayaan pembangunan bangunan gedung Negara yang belum ada standar harganya atau memerlukan penilaian khusus, harus dikonsultasikan kepada Instansi teknis setempat. (b) Pada BAB IV, Bagian B : Standar harga satuan tertinggi pembangunan gedung Negara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk Provinsi DKI ditetapkan oleh Gubernur. Direktur PBL (GH) menyampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kemenpora (DK) pada tanggal 23 November 2010 berupa analisa perhitungan biaya pembangunan P3SON Hambalang yang rekap-nya sebesar Rp1.129 Miliar telah diparaf oleh Pengelola Teknis (DP). Perhitungan analisa biaya tersebut diminta oleh DK dalam rangka menanggapi Surat Dirjen Anggaran tanggal 15 November 2010 yang antara lain menyampaikan bahwa dalam rangka persetujuan kontrak tahun jamak dibutuhkan antara lain analisa biaya komponen terhadap bangunan yang mengalami perubahan dari instansi teknis fungsional. Perhitungan analisa biaya pembangunan konstruksi P3SON Hambalang sebesar Rp1.129 Miliar ternyata disusun oleh KS dari PT AK yang tidak
  • 23.
    mengikuti standar hargasatuan tertinggi per m bangunan gedung negara sesuai Keputusan Bupati Bogor yang berlaku, tetapi dengan terlebih dahulu menambahkan inflasi sebesar 2,95%. d. Penyimpangan dalam proses persetujuan RKA-KL tahun 2011 yaitu Dirjen Anggaran (AR) menetapkan RKA-KL APBN Murni Kemenpora tahun 2011 untuk proyek P3SON meskipun tidak memenuhi persyaratan. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam PMK nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL TA 2011. Dalam APBN Murni tahun 2011 proyek P3SON Hambalang mendapatkan alokasi sebesar Rp500 Miliar yang terdiri dari Rp400 Miliar untuk pekerjaan konstruksi dan Rp100 Miliar untuk pengadaan peralatan. SP-RKAKL tahun 2011 menetapkan bahwa alokasi anggaran untuk pengadaan peralatan sebesar Rp100 Miliar tersebut diblokir oleh Ditjen Anggaran, sedangkan pekerjaan konstruksi sebesar Rp400 Miliar tidak diblokir, padahal dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada adalah untuk skema pembiayaan tahun jamak, sementara itu persetujuan kontrak tahun jamak belum disetujui. e. Penyimpangan dalam proses pelelangan perencanaan konstruksi, pelelangan pekerjaan konstruksi dan pelelangan manajemen konstruksi yaitu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kemenpora (WiM dkk) bersama-sama dengan staf perusahaan calon rekanan mengatur pelelangan dengan cara sebagai berikut: 1) Lelang Perencanaan Konstruksi a) Pada penilaian faktor kesesuaian pengalaman pekerjaan tenaga ahli terdapat ketidaksesuaian antara pengalaman pekerjaan yang diajukan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. b) Penghitungan jumlah tahun pengalaman tenaga ahli tidak akurat dan tumpang tindih 2) Lelang Konstruksi
  • 24.
    a) Menggunakan standarpenilaian yang berbeda dalam mengevaluasi dokumen prakualifikasi antara dokumen penawaran dari KSO AW dengan dokumen penawaran dari rekanan yang lain. Standar penilaian untuk mengevaluasi penawaran dari KSO AW menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp1,2T, sedangkan standar penilaian untuk mengevaluasi penawaran dari rekanan lain menggunakan nilai pekerjaan sebesar Rp262M. Evaluasi Tim BPK terhadap kertas kerja Panitia Pengadaan menyangkut penilaian dokumen prakualifikasi peserta lelang menunjukkan bahwa seluruh peserta prakualifikasi semestinya tidak dapat dinyatakan lulus prakualifikasi sehingga pelelangan seharusnya diulang. Hasil evaluasi adalah sebagai berikut: (rincian terlampir Lampiran 1) (1) KSO AW seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 68,42 (lebih kecil dari Passing Grade 75) dan aspek Kemampuan Dasar (KD) yang diperkenankan adalah sebesar Rp880.590.000.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T). (2) PT JK seharusnya gugur karena aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp947.922.889.372 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Personil mendapat nilai 4 (lebih rendah dari ambang batas 5). (3) PT NK seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 69,35 (lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp192.200.900.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) adalah sebesar Rp405.005.989.172 (lebih rendah dari ambang batas Rp960 Miliar).
  • 25.
    (4) PT HKseharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 64,32 (lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp168.321.694.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Pengalaman mendapat nilai 28,27 (lebih rendah dari ambang batas 30). (5) PT WK seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 64,25 (lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp354.514.000.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Pengalaman mendapat nilai 28,81 (lebih rendah dari ambang batas 30). (6) KSO IL seharusnya gugur karena mendapat nilai total merit point 52 (lebih kecil dari Passing Grade 75). Selain itu aspek KD yang diperkenankan adalah sebesar Rp518.761.000.000 (lebih rendah dari ambang batas Rp1,2T) dan aspek Personil mendapat nilai 3,75 (lebih rendah dari ambang batas 5). b) Mengumumkan lelang dengan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap. Hal tersebut melanggar ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 4 huruf h dan Penjelasannya pada Lampiran Bab II, Point A.1.a.2), Point A.1.a.3).b yang menetapkan bahwa panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan umum yang memuat di antaranya perkiraan nilai pekerjaan. Dalam pengumuman pelelangan yang dimuat dalam Koran Tempo tanggal 18 Agustus 2010, Panitia menyatakan bahwa nilai pagu anggaran untuk pekerjaan yang hendak dilelang adalah sebesar Rp262.784.797.000. Disebutkan pula bahwa anggaran sedang dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak
  • 26.
    dari Kementerian Keuangan.Pada saat yang bersamaan, Kemenpora sedang mengajukan persetujuan kontrak tahun jamak dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.129.296.256.000. Setelah mendapatkan konsep dari WiM selaku Ketua Panitia Pengadaan, DK selaku PPK secara sepihak lalu menandatangani surat pemberitahuan nomor No.01-SP-PPK-8- 2010 yang ditujukan kepada calon penyedia jasa pemborongan. Isinya menginformasikan bahwa nilai pekerjaan yang saat ini sedang diajukan persetujuan kontrak tahun jamak adalah sebesar Rp1,2T. Namun, surat pemberitahuan tersebut hanya disampaikan kepada sebagian peserta yang telah mengambil dokumen lelang. Adapun PT DGI dan KSO IL tidak menerima pemberitahuan tersebut sehingga memasukkan penawaran dengan asumsi nilai pekerjaan sebesar Rp262M. c) Menggunakan nilai paket pekerjaan yang tidak disepakati untuk mengevaluasi Kemampuan Dasar (KD) Peserta Lelang. Sesuai ketentuan dalam PP No. 29 tahun 2000 Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), Keppres 80 tahun 2003 Lampiran 1 Bab II.A.1.b : (1).j), dan Permen PU No 43 Tahun 2007 pada L3, penilaian KD = 2 NPt (nilai pengalaman tertinggi). Untuk perusahaan yang menjalin kerja sama operasi, NPt yang dipakai adalah NPt dari perusahaan yang menjadi Lead-firm. Peserta dianggap lulus jika memiliki KD lebih besar atau sama dengan nilai pekerjaan/kontrak yang hendak dilelang. Panitia meluluskan KSO AW karena dianggap memenuhi syarat nilai KD. Untuk mengevaluasi KSO AW, Panitia menetapkan nilai kontrak yang hendak dilelang adalah Rp1,2 T. Sedangkan untuk peserta lainnya, Panitia menetapkan nilai kontrak yang hendak dilelang adalah Rp262 M. Untuk menaikan nilai KD KSO AW, Panitia menggabungkan 2 proyek terbesar yang pernah dikerjakan oleh PT AK yaitu proyek pembangunan
  • 27.
    stadion Surabaya Barat(Rp440M) dan proyek pembangunan jembatan Suramadu (Rp443M) sehingga total NPt-nya menjadi sebesar Rp883M (=Rp440M + Rp443M). Dengan demikian, nilai KD = 2 x Rp883 = Rp1,7T atau melebihi ambang batas Rp1,2T. Seharusnya Panitia hanya menghitung satu proyek saja yang sesuai dengan bidang pekerjaan sejenis, sehingga maksimal NPt-nya adalah Rp440M, dan score KD-nya = 2xRp440M = Rp880M. 3) Lelang Manajemen Konstruksi a) Menyusunkan dokumen penawaran perusahaan pendamping dan memasukkannya untuk mengikuti pelelangan. b) Menggunakan nama-nama tenaga ahli dengan bukti dokumen SKA yang tidak benar. f. Penyimpangan dalam penetapan pemenang lelang konstruksi yaitu Ses Kemenpora (WM) telah melampaui wewenangnya dengan menetapkan pemenang lelang untuk pekerjaan bernilai di atas Rp 50 Miliar tanpa memperoleh pelimpahan wewenang dari Menpora sebagai pejabat yang berwenang menetapkan. Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Keppres 80/2003 pasal 26 bahwa pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah Menteri untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN yang bernilai di atas Rp 50 Miliar. g. Penyimpangan dalam proses pembayaran dan pencairan uang muka yaitu RI selaku Kabag Keuangan Kemenpora tetap menyusun dan menandatangani SPM, meskipun Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Bendahara belum menandatangani dokumen SPP dari PPK yang berarti belum menguji kelengkapan dan kebenaran tagihan sesuai tugasnya. SPM itu bersama dengan surat Pertanggungjawaban Belanja dari WM selaku Ses Kemenpora diajukan ke KPPN untuk penerbitan SP2D.
  • 28.
    h. Penyimpangan dalamhal pelaksanaan pekerjaan konstruksi berupa rekanan KSO AW mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utamanya kepada perusahaan lain yaitu di antaranya kepada PT DC dan PT GDM. Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Keppres 80/2003 pasal 32 (3) bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Juga pasal 32 (4) bahwa Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis. 2. Pasal yang dilangggar terkait hukuman yang diterima pelaku a. Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara; sedangkan pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara. Ancaman pidana dari pelanggaran pasal tersebut adalah maksimal 20 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp1 miliar. b. pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar. c. Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan dia diganjar hukuman 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta atau diganti dengan 6 bulan kurungan.
  • 29.
    F. Hipotesis PemeriksaanKasus Hambalang Diduga Ada indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundangan dan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak, dalam proses pelelangan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan dalam proses pencairan uang muka, yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembangunan P3SON, yang mengakibatkan timbulnya indikasi kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp243,66 Milyar. G. Data-Data Yang Perlu Dikumpulkan 1. Mengumpulkan data yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan P3SON hambalang yang masih terkendala masalah sertifikat tanah yang sudah lama di proses tetapi belum diterbitka oleh BPN, karena masih ada persyaratan yang belum dipenuhi berupa surat penyerahan hak dan Pr selaku pemegang hak sebelumnya. 2. Mengumpulkan data yang terkait juga dengan proses pengurusan izin pembangunan, selain sebagaimana yang telah diungkapkan dalam laporan hasil penelaahan BANK terhadap pembangunan P3SON tahap I terhadap pelanggaran prosedur berupa tidak dipenuhinya persyaratan adanya study AMDAL, dalam pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran- pelanggaran lain selain prosedur, juga berupa pembayaran tidak resmi untuk memperlancar penerbitan IMB dan perhitungan retribusi IMB yang tidak cermat dan mengumpulkan data terkait dengan rekayasa pengumpulan dana untuk kepentingan tertentu 3. Mengumpulkan data penandatanganan surat keputusan hak pakai bagi kemenpora atas tanah seluas 312.448 m2 di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor oleh Kepala BPN, yang melihat dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan berupa (1) surat pelepasan hak dari Probosutedjo selaku bekas pemegang hak yang diduga palsu; dan (2) Surat Pernyataan Sesmenpora yang menyatakan bahwa pada pengadaan lahan P3SON Hambalang dimaksud tidak terjadi kerugian negara berdasarkan LHP BPK RI adalah tidak sesuai kenyataan.
  • 30.
    4. Mengumpulkan dataterkait dengan besarnya aliran dana yang diberikan melalui rekening-rekening PT AK, PT WK, DK-I AK, dan DBG WK yang tidak terkait langsung dengan penerimaan dan penggunaan uang muka proyek dengan cut off pemeriksaan. Serta besaran aliran dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang bekerja sama untuk mengambil keuntungan dari proyekm tersebut; dan 5. Mengumpulkan data terkait dengan penyimpangan dalam pemberian izin lokasi, site plan, dan Izin Mendirikan Bangunan dan penyimpangan dalam penerbitan SK Hak Pakai dan Sertipikat Hak Pakai atas Tanah Hambalang. DAFTAR PUSTAKA Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Proyek Hambalang Jilid II: Jakarta. http://m.bisnis.com/quick-news/read/20131110/17/185447/ini-kronologis- lengkap-bancakan-proyek-hambalang http://membualsampailemas.wordpress.com/2012/06/17/kronologi-kasus- hambalang-hingga-16-juni-2012/ http://nasional.kompas.com/read/2012/12/06/19065844/KPK.Tetapkan.Andi.Mall arangeng.Tersangka.Hambalang http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/12/07/men9wy-ini- faktafakta-hukum-andi-mallarangeng-jadi-tersangka http://news.liputan6.com/read/2023821/eksepsi-kasus-hambalang-andi- mallarangeng-saya-minta-maaf
  • 31.
    http://m.jurnas.com/news/127205/Kasus-Hambalang-Andi-Terancam-20-Tahun- Bui-2014/1/Nasional/Hukum/ http://m.bisnis.com/quick-news/read/20140220/17/204741/kpk-periksa-angelina- sondakh-terkait-kasus-anas-urbaningrum http://www.tempo.co/read/news/2013/08/21/063506054/Angelina-Sondakh- Diperiksa-KPK-Soal-Hambalang http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/11/n29wh5-kpk-akan- gunakan-putusan-hakim-untuk-dalami-kasus-hambalang http://www.jambi-independent.co.id/jinn/index.php/hukum/item/929-anak-buah- andi-dihukum-6-tahun http://www.beritasatu.com/hukum/177276-kpk-geledah-rumah-terkait-kasus- hambalang.html http://www.suarapembaruan.com/home/nazaruddin-terancam-pidana-20-tahun- penjara/14239 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53442a990da50/didakwa-korupsi-- eks-bos-adhi-karya-tak-ajukan-eksepsi http://m.jurnas.com/news/131005/Mantan-Petinggi-Adhi-Karya-Terancam-20- Tahun-Penjara-2014/1/Nasional/Hukum/ http://nasional.sindonews.com/read/2013/11/07/13/803077/wafid-muharam-otak- perubahan-rp2-5-triliun-hambalang