2. LPM
ADALAH LEMBAGA MITRA STRATEGIS DILUAR
PEMERINTAHAN DESA YANG MEMBANTU
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN
PELAYANAN PENYELENGGARAAN
MASYARAKAT DESA.
4. LPM
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PADA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49
TAHUN 2001
TEPATNYA DI BAB KETENTUAN UMUM
PASAL 1, DAHULU BERNAMA LEMBAGA
KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD).
5. LKMD SEMASA ITU MERUPAKAN WADAH
YANG DIBENTUK ATAS PRAKARSA
MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI
TUJUAN UNTUK MENAMPUNG DAN
MEWUJUDKAN ASPIRASI DAN
KEBUTUHAN MASYARAKAT DI BIDANG
PEMBANGUNAN.
6. DASAR HUKUM LPM
Pada tahun 2014 lahirlah Undang-Undang Desa, dan secara otomatis
beberapa dasar hukum diatas mengalami perubahan ataupun pembaharuan
untuk menyalaraskan dengan peraturan yang terbaru.
KEPRES nomor 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan
Fungsi LSD menjadi LKMD,
KEPRES nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan LKMD,
Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Penataan Lembaga
Desa,
Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Penataan Lembaga
Kelurahan, dan
Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang Penataan Lembaga
Kemasyarakatan.
7. PP NOMOR 43 TAHUN 2014 TEPATNYA DI BAB X
BAGIAN SATU DAN BAGIAN DUA PASAL 150 SAMPAI
DENGAN PASAL 153, YANG SAAT INI MENGALAMI
PERUBAHAN KEMBALI DAN DITERUSKAN DALAM
PP NOMOR 47 TAHUN 2015.
PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018, YANG SAAT
INI MENJADI ACUAN LEMBAGA – LEMBAGA YANG
ADA DI DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN
FUNGSI.
8. TUGAS LPM
1.Melakukan pemberdayaan masyarakat
Desa,
2.Ikut serta dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan, dan
3.Meningkatkan pelayanan masyarakat
Desa.
9. FUNGSI LPM
1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat,
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa
kepada masyarakat Desa,
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan,melestarikan, dan
mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif,
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi,
swadaya, serta gotong royong masyarakat,
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
13. LOGO LPM
LOGO, BAIK ITU UNTUK
ORGANISASI, WEBSITE, LEMBAGA
ATAUPUN PEMERINTAHAN,
TENTUNYA MEMPUNYAI MAKNA
MENDALAM DAN ARTI TERSENDIRI.
14. LAMBANG PADI DAN KAPAS ( TERIKAT ERAT MEMBENTUK
LINGKARAN )
Padi dan Kapas melambang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Padi melambangkan pangan yang menjadi kebutuhan primer manusia untuk mencapai
kemakmuran.
Setangkai padi berjumlah 45 butir yang melambangkan tahun kemerdekaan Republik
Indonesia, yaitu tahun 1945
Warga kuning pada padi melambangkan semakin berilmu maka semakin rendah diri.
Kapas melambangkan sandang yang menjadi kebutuhan sekunder manusia setelah
kebutuhan primer terpenuhi.
Setangkai kapas berjumlah 17 melambangkan tanggal kemerdekaan Republik
Indonesia.
Warna putih pada kapas melambangkan kesucian.
Warna hijau pada kapas melambangkan kesuburan
15. RUMAH JOGLO ( BERJUMLAH 5 ANAK TANGGA )
Pendopo yang tidak mempunyai dinding dan terbuka melambangkan
sifat ramah, terbuka dan tidak memilih dalam menerima segala
aspirasi.
Pringitan mempunyai makna konsepsual yang berarti bayang-bayang
ataupun mitra untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan.
Dalem (ruang utama) yang melambangkan kesatuan arti sakral
(suci).
Anak tangga berjumlah lima yang melambangkan Pancasila.
Warna coklat melambangkan kebersahajaan, pondasi, stabilitas,
kehangatan, rasa aman dan nyaman, rasa percaya, keanggunan,
ketabahan, serta kejujuran.
16. BINTANG ( DIATAS )
BINTANG BEWARNA KUNING DIMAKSUDKAN
SEBAGAI CAHAYA YANG BERSINAR TERANG
SEPERTI LAYAKNYA TUHAN YME YANG MENJADI
CAHAYA BAGI SETIAP MANUSIA.
17. TALI PENGIKAT ERAT
TALI PENGIKAT ERAT MELAMBANGKAN
KOMITMEN YANG BULAT DALAM SATU
KESATUAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
BERSAMA.
18. KAIN WARNA MERAH PUTIH BERTULIS LPM
Merah dan Putih sendiri melambangkan bendera
kesatuan Republik Indonesia.
Tulisan LPM merupakan kepanjangan dari Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa
oleh dari dan untuk masyarakat.
19. PROGRAM KERJA LPM
PROGRAM KERJA LPM DESA 2022
SENDIRI, ITU BERVARIASI TIAP
DESANYA, TERGANTUNG DARI HASIL
KEPUTUSAN YANG TELAH DISEPAKATI
DALAM RAPAT MUSYAWARAH.
20. SEKSI HUMAS
Bidang surat menyurat berkoordinasi dengan
pengurus LPM.
Berkoordinasi dengan lembaga Desa.
Berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti PKK,
RT/RW, Linmas, Karang Taruna dan lainya.
Menjalin komunikasi dengan pihak mass media
21. SEKSI ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN
LPM bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa lain merencanakan
pembangunan diwilayah Desa.
LPM bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa lain mengawasi dan
mengendalikan pembangunan yang termasuk dalam lingkup tugas
yang telah diatur.
LPM bersama Kepala Desa memantau dan menangani
permasalahan organisasi kemasyarakatan.
LPM bersama Kepala Desa melakukan monitoring pelaksanaan
pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya.
LPM bersama Kepala Desa mengevalusi pelaksanaan, tugas dan
kondisi keuangan pada masa akhir kepengurusan LPM.
22. SEKSI PEMBELAAN HUKUM
Mengadvokasi masyarakat diwilayah Desa
yang mengalami pelanggaran hukum.
Melakukan penyuluhan sadar hukum
kepada masyarakat Desa.
23. SEKSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Mendata dan menertiban pedagang yang berada
diwilayah Desa.
Meregistrasi ulang pedagang yang ada diwilayah Desa.
LPM memberikan kewenangan dan tugas kepada
petugas ketertiban dan Keamanan Desa.
Melakukan kerjasama dan koordinasi kepada RT/RW dan
lembaga Desa lain dalam lingkup wilayah Desa didalam
menjalankan tugas-tugasnya.
LPM menfasilitasi kegiatan-kegiatan ketertiban dan
keamanan yang ada diwilayah Desa.
24. SEKSI SOSIAL DAN KOPERASI
Memberdayakan lembaga sosial ekonomi dan koperasi yang ada
diwilayah Desa.
Melakukan inventarisasi, menggali, mengembangkan denyut
ekonomi yang ada di Desa.
Memberdayakan dan menfasilitasi kegiatan sosial ekonomi diwilayah
Desa dengan berkoordinasi kepada seksi-seksi yang lain.
Menginventarisasi UMKM dan koperasi yang ada diwilayah Desa.
Memfasilitasi dan mengupayakan kerjasama dengan koperasi dan
UMKM yang ada ditingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi.
25. SEKSI PEMBANGUNAN
Mengarahkan pembangunan yang ada di Desa agar
memiliki kesesuaian dengan green desain, ramah
lingkungan, sehat dan bersih.
Melakukan pengawalan terhadap program pembangunan
yang diajukan oleh RT/RW.
Berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa
lain yang menyangkut pembangunan diwilayah Desa.
Pemutakhiran data dan fakta pembangunan di wilayah
Desa.
26. SEKSI PEMBERDAYAAN KERUKUNAN KELUARGA
Melaksanakan 10 program kerja PKK
berkoordinasi dengan kader posyandu serta
puskesmas.
Mengupayakan renovasi dan pembangunan
posyandu yang ada diwilayah Desa.
Pemberdayaan ekonomi kepada kader-kader
PKK ditingkat RT/RW.
27. SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap remaja masjid, karang
taruna, kader PKK dan organisasi yang membutuhkan diklat
diwilayah Desa.
Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap orang yang buta huruf.
Mengusahakan pendidikan bagi anak yang putus sekolah melalui
sekolah paket.
Mengadakan workshop yang dibutuhkan masyarakat Desa.
Mengupayakan beasiswa bagi siswa berprestasi tetapi tidak mampu.
28. SEKSI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
Mengupayakan sarana dan prasarana olah raga.
Melakukan pembinaan terhadap cabang-cabang
olahraga di Desa.
29. SEKSI KEROHANIAN/AGAMA
Diklat Imam, Khotib, Muazin, dan Bilal.
Diklat guru TPA.
Pembinaan majlis ta’lim.
Pembinaan terhadap korban narkotika.
Mengupayakan subsidi bagi tenaga honorer di MI dan TPA.
Berkoordinasi dengan DKM masjid dalam penyelenggaraan kegiatan PHBI.
Menyelenggarakan PHBI ditingkat Desa.
Menyelenggarakan perlombaan MTQ, Marawis, Adzan, Qosidah ditingkat
Desa.
Menyelenggarakn Tabliq akbar ditingkat Desa.
Dll.
30. ANGGARAN LPM
BEBERAPA SUMBER YANG DAPAT DIGUNAKAN
UNTUK MEMBIAYAI LPM
• Pendapatan Asli Desa ( honor,operasional dan lain-lain ),
• Alokasi Dana Desa ( honor,operasional dan lain-lain ),
• Dana Desa ( pembinaan dan pemberdayaan ),
• Bagi hasil pajak dan retribusi daerah ( honor,operasional dan lain-
lain ),
• Bantuan keuangan Kabupaten ( honor,operasional dan lain-lain ),
• Bantuan keuangan Provinsi ( honor,operasional dan lain-lain ),
• Bantuan pihak ketiga yang syah ( honor,operasional dan lain-lain ).
31. KESIMPULAN
LPM DESA ADALAH LEMBAGA YANG
TERBENTUK ATAS PRAKARSA MASYARAKAT
YANG TUJUANNYA MEMBANTU PEMERINTAH
DESA DALAM MENINGKATKAN ASPIRASI DAN
PELAYANAN GUNA PENYELENGGARAAN DAN
PEMBANGUNAN DESA YANG LEBIH BAIK.