Findings from Gorontalo Public Expenditure Analysis 2008 report
•Download as PPT, PDF•
0 likes•377 views
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Gorontalo telah mengalami kemajuan sejak pemekaran, namun masih menghadapi tantangan dalam penyediaan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif karena sumber daya fiskal terbatas dan ketimpangan antar daerah. Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja meliputi peningkatan koordinasi, alokasi anggaran untuk pelayanan masyarakat, serta kap
Recommended
More Related Content
Similar to Findings from Gorontalo Public Expenditure Analysis 2008 report
Similar to Findings from Gorontalo Public Expenditure Analysis 2008 report (20)
Findings from Gorontalo Public Expenditure Analysis 2008 report
- 1. Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Pemekaran 7 Temuan dan Tantangan Pembangunan Gorontalo Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2008
- 2. Temuan 1: Sejak terbentuk, Gorontalo telah mengalami kemajuan… Pengeluaran publik meningkat drastis Angka kemiskinan turun, namun tetap sebagai salah satu provinsi termiskin Pendapatan daerah (PDRB) masih rendah dibandingkan provinsi lain.
- 3. … Namun masih memiliki berbagai tantangan Walaupun ada perbaikan, indikator-indikator sosial ekonomi masih berada dibawah rata-rata nasional Ketimpangan yang timbul antara Kabupaten-Kota di Provinsi Gorontalo
- 4. Temuan 2: Sumber daya fiskal yang tersedia meningkat pesat… Ketergantungan yang besar pada transfer dari Pusat
- 5. … Namun tetap yang terendah dibandingkan Provinsi-Provinsi Pemekaran yang lain
- 6. Temuan 3: Pengeluaran Pemerintah Daerah Meningkat Pesat… Administrasi dan Aparatur serta infrastruktur merupakan sektor pengeluaran terbesar
- 7. … Pengeluaran untuk Personil tetap Pengeluaran Terbesar Belanja modal dan pemeliharaan/operasional mencapai hampir setengah dari belanja pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota
- 8. Temuan 4: Pengeluaran Pemerintah Pusat melalui Belanja Dekonsentrasi Meningkat Pesat…
- 9. … Gorontalo Tergolong Penerima Belanja Dekonsentrasi Per Kapita yang Besar…
- 10. … Khususnya di Sektor-Sektor yang telah Didesentralisasikan… Tanpa koordinasi dapat menimbulkan tumpang tindih pengeluaran Dekonsentrasi dapat menimbulkan crowding out belanja pemerintah daerah
- 11. Temuan 5: Kinerja Sektoral Masih Belum Optimal Pendidikan: Saatnya untuk berfokus pada infrastruktur dan kualitas pengajaran Pengeluaran pendidikan meningkat, namun menurun secara share Perbaikan dibidang akses dan angka partisipasi, saatnya untuk memberikan fokus pada infrastruktur sekolah dan kualitas pengajaran Adanya kesenjangan antara capaian-capaian di tingkat KabupatenKota
- 12. Infrastruktur: Diperlukan Perhatian Khusus untuk Sanitasi, Air Bersih, dan Listrik Cakupan jalan dan irigasi diatas rata-rata nasional Sanitasi, air bersih, dan listrik masih tertinggal Sebagian besar belanja pemerintah daerah adalah untuk belanja modal sedangkan belanja untuk operasional dan pemeliharaan sangat rendah
- 13. Kesehatan: Capaian Kesehatan masih Rendah Meningkatnya pengeluaran kesehatan didominasi oleh pengeluaran dekonsentrasi Komponen belanja modal terbesar pemerintah daerah adalah untuk bangunan dan peralatan. Belanja modal untuk program-program kesehatan hanya 6% (2005)
- 14. Pertanian: Investasi Pemerintah Daerah belum Menunjukkan Hasil yang Optimal Pengeluaran pertanian diatas rata-rata nasional. Sebagian besar merupakan pengeluaran dekonsentrasi. Alokasi pengeluaran untuk pertanian membuat produktivitas jagung meningkat. Peran aktif pemerintah provinsi dalam program pertanian harus diikuti oleh pemerintah Kabupaten-Kota untuk dapat menjadi efektif.
- 15. Temuan 6: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Gorontalo di Atas Daerah Lain
- 16. Kekuatan Pengelolaan Keuangan Daerah di Gorontalo adalah pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan…
- 17. … Namun Ada Permasalahan yang Harus Dipecahkan. Perencanaan masih belum optimal tercermin dalam penganggaran Kapasitas terkonsentrasi pada tingkat pejabat Kapasitas pada masing-masing SKPD masih sangat terbatas Ada kesenjangan kapasitas antara Provinsi dan Kabupaten-Kota
- 18. Temuan 7: Gorontalo telah Melakukan InovasiInovasi untuk Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Tata Kepemerintahan
- 19. … Memperpendek Proses Administratif dan Sinkronisasi Pelaksanaan Musrembang dan Jaring Asmara
- 20. … Dan Mengimplementasi Tunjangan Kinerja Daerah TKD diharapkan dapat menyelesaikan masalah distribusi kerja dan kinerja TKD meredistribusi insentif bukan penghematan anggaran TKD menggunakan komponen disiplin dan kinerja TKD juga diberikan kepada camat dan kepala desa
- 21. Berbagai Tantangan TKD TKD harus didukung oleh kerangka hukum yang kuat Indikator untuk mengevaluasi kinerja masih harus diperbaiki dan dikembangkan Alokasi TKD relatif besar dan harus diikuti oleh peningkatan pelayanan publik
- 22. Rekomendasi 1: Meningkatkan Efektivitas Anggaran Meningkatkan koordinasi antara tingkat-tingkat pemerintahan untuk menghindari kegiatan yang tumpang tindih, terutama tugas-tugas yang telah didesentralisasikan. Meminimalisir belanja untuk administrasi pemerintah dan mengalokasikan persentase yang lebih tinggi untuk pelayananpelayanan dasar dan program-program yang memihak kepada masyarakat miskin. Di negara-negara maju, belanja administrasi pemerintah biasanya kurang dari 5 persen.
- 23. Rekomendasi 2: Meningkatkan Penyediaan Pelayanan Publik Memperbaiki komposisi belanja pendidikan serta meningkatkan alokasi untuk pemeliharaan bidang kesehatan dan pendidikan. Mempertahankan proporsi pengeluaran total untuk infrastruktur sambil meningkatkan alokasi untuk pemeliharaan. Meningkatkan akses terhadap listrik, sanitasi dan air bersih. Meningkatkan alokasi belanja kesehatan untuk program-program yang diarahkan pada masalah-masalah kesehatan tertentu, misalnya imunisasi, penyakit tertentu, dan berbagai upaya preventif. Peningkatan efisiensi belanja dengan mengoptimalkan alokasi pengeluaran pertanian.
- 24. Rekomendasi 3: Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah melalui penguatan kerangka perundang-undangan dan pengembangan kapasitas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota. Menerapkan pendekatan yang lebih pro-aktif terhadap kabupatenkabupaten dalam menjalankan agenda reformasi.
- 25. Terima Kasih
Editor's Notes
- Pemeliharaan kab/kota hanya 2.2 persen sedangkan di tingkat provinsi hampir tidak ada.
- Meningkatkan koordinasi antara tingkat-tingkat pemerintahan untuk menghindari kegiatan yang tumpang tindih, terutama tugas-tugas yang telah didesentralisasikan. Pemerintah provinsi harus memainkan peran aktif dalam mengkoordinasikan pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten-kota. Kepada pemerintah kabupaten-kota, pemerintah provinsi dapat memberikan usulan tentang belanja yang lebih efisien, apabila diperlukan, serta cara untuk menyesuaikan secara lebih baik belanja penunjangnya untuk menghindari duplikasi pada tanggung jawab atau prakarsa kabupaten-kota. Selain itu, tingkat pengeluaran dekonsentrasi yang tinggi meningkatkan risiko terjadinya crowding out belanja pemerintah daerah. Meminimalisir belanja untuk administrasi pemerintah dan mengalokasikan persentase yang lebih tinggi untuk pelayanan-pelayanan dasar dan program-program yang memihak kepada masyarakat miskin. Di negara-negara maju, belanja administrasi pemerintah biasanya kurang dari 5 persen (Bank Dunia, 2007a). Pemerintah provinsi dan kabupaten di Gorontalo harus berusaha untuk meminimalisir belanja mereka untuk administrasi pemerintah, terutama saat ini ketika kabupaten-kota yang baru dibentuk (kecuali kabupaten Gorontalo Utara) telah berjalan dengan baik.
- Meningkatkan akses terhadap listrik, sanitasi dan air bersih. Meningkatkan akses terhadap listrik, sanitasi dan air bersih akan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan standar sosial ekonomi Gorontalo, Terutama terkait dengan akses terhadap pelayanan-pelayanan tersebut untuk masyarakat miskin. Meningkatkan alokasi untuk pemeliharaan bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Meskipun penting untuk memperluas sarana/prasarana sektoral di Gorontalo, tetapi lebih penting untuk memastikan bahwa prasarana yang ada terpelihara untuk memaksimalkan masa pakai aset tersebut. Tingkat keuntungan dari menginvestasikan uang dalam pemeliharaan adalah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi modal baru. Memperbaiki komposisi belanja pendidikan. Terdapat suatu kasus untuk memperbaiki komposisi belanja dengan menyesuaikan alokasi antara berbagai program pendidikan, misalnya Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Pada saat ini ketika tingkat partisipasi Sekolah Dasar hampir menyamai daerah-daerah lain dan mendekati tingkat partisipasi penuh, prioritas belanja modal pada pendidikan dasar sudah harus mencakup perbaikan prasarana pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan dan metode pengajaran. Mempertahankan proporsi pengeluaran total untuk infrastruktur sambil meningkatkan alokasi untuk pemeliharaan. Kecenderungan untuk meningkatkan belanja infrastruktur sebagai persentase dari belanja daerah berubah pada tahun 2005, meskipun angka pengeluaran total terus meningkat. Pada tahun 2005, baik kabupaten maupun provinsi menurunkan persentase belanja infrastrukturenya, meskipun penurunan ini diubah pada tahun 2006. Dalam tahun-tahun mendatang, alokasi untuk infrastruktur perlu dipertahankan. 11 Service Delivery and Financial Management in a New Province Gorontalo Public Expenditure Analysis EXECUTIVE SUMMARY Meningkatkan alokasi belanja kesehatan untuk program-program yang diarahkan pada masalah-masalah kesehatan tertentu, misalnya imunisasi, tingkat penggunaan dan tingkat morbiditas serta pencegahan atau pengobatan ancaman-ancaman kesehatan. Pemerintah provinsi dan kabupaten-kota di Gorontalo perlu merancang dan melaksanakan program-program untuk meningkatkan capaian-capaian bidang kesehatan di seluruh provinsi. Peningkatan efisiensi belanja dengan meningkatkan alokasi pengeluaran pertanian. Perbedaan dalam jumlah belanja pertanian di tingkat kabupaten-kota menegaskan perlunya alokasi ulang sumber daya fiskal berdasarkan klasifikasi ekonominya. Alokasi pengeluaran menegaskan perlunya untuk beralih dari pengeluaran-pengeluaran untuk prasarana fisik ke arah pengembangan sumber daya manusia.
- Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah melalui penguatan kerangka perundang-undangan dan pengembangan kapasitas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten-kota harus menyelesaikan penyusunan kerangka perundang-undangan untuk mengatur siklus anggaran dengan cara yang konsisten dan efektif. Kerangka tersebut akan membantu memberikan pendekatan yang lebih sistematis untuk keperluan reformasi dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah. Pada saat yang sama, terdapat kebutuhan untuk memberikan pengembangan kapasitas kepada pejabat-pejabat di tingkat menengah dan bawah untuk memperkecil kesenjangan kapasitas dengan pejabat tinggi, terutama dalam bidang Pengelolaan Keuangan Pemerintah. Menerapkan pendekatan yang lebih pro-aktif terhadap kabupaten-kabupaten dalam menjalankan agenda reformasi. Salah satu di antara masalah-masalah reformasi birokrasi di Gorontalo adalah bahwa reformasi hanya terjadi di lapisan atas dari pemerintah provinsi. Dampak dari reformasi tersebut hanya dapat dimaksimalkan apabila kabupaten-kota diikutsertakan. Selain itu, provinsi harus memberikan informasi yang jelas tentang inovasi-inovasi yang telah terjadi, baik kepada pejabat-pejabat di tingkat provinsi dan kabupaten-kota maupun kepada pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut harus mencakup semua aspek dari inovasi-inovasi tersebut, termasuk latar belakang, tujuan, dampak, dan mekanisme. Hal tersebut dapat berfungsi sebagai mekanisme konsultasi untuk mengumpulkan masukan tentang inovasi-inovasi tersebut serta mendapatkan rasa percaya dari pemangku kepentingan yang lainnya. Setelah proses tersebut, inovasi-inovasi tersebut harus didukung oleh peraturan-peraturan daerah yang relevan untuk memperkuat status hukumnya.