Laporan penelitian ini membahas tentang pengadaan tanah untuk pembangunan di Indonesia dan negara lain. Penelitian ini menganalisis permasalahan dan prosedur pengadaan tanah saat ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan kajian sistem dan praktik di negara lain seperti Jepang, Australia, dan China.
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kebumen, termasuk ketentuan umum, pembentukan, tugas dan fungsi, serta jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk."
Sistem pemerintahan desa dan peranannya dalam pembangunan desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa memiliki peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Keputusan Kepala Desa menetapkan pemberhentian beberapa perangkat desa sebelumnya dan mengangkat seorang sekretaris desa baru. Keputusan ini didasarkan pada perubahan susunan organisasi perangkat desa sesuai peraturan terbaru serta hasil seleksi dan rekomendasi dari camat.
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kebumen, termasuk ketentuan umum, pembentukan, tugas dan fungsi, serta jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk."
Sistem pemerintahan desa dan peranannya dalam pembangunan desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa memiliki peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.
Keputusan Kepala Desa menetapkan pemberhentian beberapa perangkat desa sebelumnya dan mengangkat seorang sekretaris desa baru. Keputusan ini didasarkan pada perubahan susunan organisasi perangkat desa sesuai peraturan terbaru serta hasil seleksi dan rekomendasi dari camat.
Dokumen tersebut membahas prosedur penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Barru. Secara garis besar mencakup tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Juga membahas dasar hukum, kedudukan hukum, kewenangan, sanksi, dan teknik legal drafting peraturan bupati.
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Lembaga Adat Desa Wonoyoso untuk periode 2020-2025 dengan tugas membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat dan mengembangkan budaya masyarakat desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...CIkumparan
Surat edaran Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan kepada penjabat kepala daerah untuk melakukan pemberhentian, mutasi, dan sanksi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan tanpa perlu persetujuan tertulis, serta melaporkan tindakan kepegawaian yang dilakukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu 7 hari.
Rancangan peraturan daerah Kabupaten Barru tentang Pembentukan Peraturan Daerah membahas tentang dasar hukum, latar belakang perubahan aturan, tahapan pembentukan peraturan daerah, sanksi administratif dan pidana dalam peraturan daerah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum pelatihan penguatan lembaga dan peningkatan SDM tingkat kelurahan di Manggarai Selatan.
2. Materi pelatihan meliputi dasar hukum, visi dan misi, tujuan, kedudukan, tugas dan kewajiban RT dan RW.
3. Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 tahun sejak terpilih.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Andy Susanto
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi awal pengelolaan dana desa di Jawa Tengah yang mengalami banyak penyimpangan. Jawa Tengah menerima alokasi dana desa terbesar di Indonesia yaitu Rp6,3 triliun pada 2017. Namun ditemukan 33 kasus indikasi penyelewengan dana desa oleh oknum aparat desa setempat. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber pendapatan desa.
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Keputusan Kepala Desa menetapkan pengangkatan dan pemberhentian beberapa perangkat desa di Desa [nama desa] untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa berdasarkan peraturan yang berlaku.
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat yang meliputi rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung prasarana dan sarana. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator, target capaian, dan pembiayaan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan jabatan fungsional perencana (JFP) dan diklat perencanaan yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) BAPPENAS tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan fungsi, tugas, peraturan, ketentuan umum, mekanisme pengangkatan, unsur penilaian, dan prinsip dasar penilaian JFP.
Evaluasi Kebijakan Teknologi di Indonesia membahas tantangan dan peluang Indonesia dalam meningkatkan inovasi dan daya saing melalui pengembangan sistem inovasi nasional dan kebijakan teknologi yang tepat."
Dokumen tersebut membahas prosedur penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Barru. Secara garis besar mencakup tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Juga membahas dasar hukum, kedudukan hukum, kewenangan, sanksi, dan teknik legal drafting peraturan bupati.
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Lembaga Adat Desa Wonoyoso untuk periode 2020-2025 dengan tugas membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat dan mengembangkan budaya masyarakat desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...CIkumparan
Surat edaran Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan kepada penjabat kepala daerah untuk melakukan pemberhentian, mutasi, dan sanksi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan tanpa perlu persetujuan tertulis, serta melaporkan tindakan kepegawaian yang dilakukan kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu 7 hari.
Rancangan peraturan daerah Kabupaten Barru tentang Pembentukan Peraturan Daerah membahas tentang dasar hukum, latar belakang perubahan aturan, tahapan pembentukan peraturan daerah, sanksi administratif dan pidana dalam peraturan daerah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum pelatihan penguatan lembaga dan peningkatan SDM tingkat kelurahan di Manggarai Selatan.
2. Materi pelatihan meliputi dasar hukum, visi dan misi, tujuan, kedudukan, tugas dan kewajiban RT dan RW.
3. Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 tahun sejak terpilih.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Andy Susanto
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi awal pengelolaan dana desa di Jawa Tengah yang mengalami banyak penyimpangan. Jawa Tengah menerima alokasi dana desa terbesar di Indonesia yaitu Rp6,3 triliun pada 2017. Namun ditemukan 33 kasus indikasi penyelewengan dana desa oleh oknum aparat desa setempat. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber pendapatan desa.
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Keputusan Kepala Desa menetapkan pengangkatan dan pemberhentian beberapa perangkat desa di Desa [nama desa] untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa berdasarkan peraturan yang berlaku.
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
Senin, 2 November 2015, Infest Yogyakarta bekerjasama dengan Kompas menggelar diskusi tentang Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Keuangan Desa. Diskusi ini dihadiri oleh Ahmad Muqowwam (DPD RI), Johan Budi (KPK RI), Erani Yustika (Dirjen PPMD Kemendesa), Syaiful Huda (Staf Menteri Desa dan PDT). Berikut pemaparan Erani Yustika.
Permen no.19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerahUlfah Hanum
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Ruang lingkupnya meliputi pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan.
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat yang meliputi rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung prasarana dan sarana. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator, target capaian, dan pembiayaan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan jabatan fungsional perencana (JFP) dan diklat perencanaan yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) BAPPENAS tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan fungsi, tugas, peraturan, ketentuan umum, mekanisme pengangkatan, unsur penilaian, dan prinsip dasar penilaian JFP.
Evaluasi Kebijakan Teknologi di Indonesia membahas tantangan dan peluang Indonesia dalam meningkatkan inovasi dan daya saing melalui pengembangan sistem inovasi nasional dan kebijakan teknologi yang tepat."
Dokumen tersebut membahas model platform Government 2.0 Indonesia yang menerapkan teknologi terbuka dan partisipatif untuk meningkatkan layanan publik. Platform Gov 2.0 memungkinkan pemerintah berbagi data dan aplikasi secara terbuka untuk mendorong inovasi dari masyarakat dan swasta. Platform ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan layanan, meningkatkan skalabilitas, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keput
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahIr. Zakaria, M.M
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen investasi TI di sektor pemerintahan. Dokumen ini menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan, pendanaan, dan manajemen portofolio investasi TI pemerintah seperti alasan berinvestasi, bentuk pendanaan, pihak-pihak yang terlibat, teknik prioritisasi proyek, dan penyusunan business case."
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas visi Presiden RI tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pilar pembangunan yang memberi nilai tambah bagi masyarakat dan sarana transformasi menjadi bangsa maju, serta kerangka dasar dan kebijakan pembangunan TIK di Indonesia.
Teks tersebut membahas tentang manajemen proyek TIK, termasuk konsep utama manajemen proyek TIK, perbedaan antara proyek TIK dan non-TIK, tujuan proyek TIK, dan definisi manajemen proyek."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen membahas tentang peradaban komunikasi digital dan pentingnya kepemimpinan digital dalam menghadapi tantangan global.
2. Kepemimpinan digital perlu memiliki visi luas untuk kolaborasi dengan startup dan transfer ilmu antara pemerintah dan perusahaan teknologi.
3. Kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan di era digital antara lain adaptability, rasa ingin tahu, kreativitas, dan nyaman
Dokumen tersebut membahas tentang tantangan yang dihadapi koperasi di Indonesia akibat perubahan sistem sosial dan ekonomi, serta pentingnya pendidikan untuk memperkuat koperasi dengan pengetahuan dan teknologi agar memiliki daya saing yang kuat. Dokumen ini menyarankan perlunya terobosan kebijakan pendidikan koperasi agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.
Dokumen tersebut membahas 3 poin utama: (1) pentingnya pengembangan science and technology park di Indonesia untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga riset dan industri, (2) program Kementerian Riset dan Teknologi untuk merevitalisasi pusat-pusat riset menjadi science park, dan (3) contoh-contoh science park berhasil di luar negeri yang diharapkan dapat dijadikan teladan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas pentingnya informasi dan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam pemerintahan elektronik (e-government) untuk mencapai masyarakat informasi yang sejahtera. Teknologi informasi dan komunikasi dipandang dapat meningkatkan akses informasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung pemerintahan modern.
01. Social Investment Indonesia_Social Investment ConceptFajar Kurniawan
1. Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip pelaksanaan investasi sosial yang strategis oleh perusahaan, termasuk perumusan strategi, penyelarasan, kemitraan, dan keberlanjutan.
Social Investment Indonesia_Social Investment ConceptFajar Kurniawan
1. Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip pelaksanaan investasi sosial yang strategis oleh perusahaan, termasuk perumusan strategi, penyelarasan, kemitraan, dan keberlanjutan.
Dokumen tersebut membahas agenda konstruksi berkelanjutan Indonesia dengan menjelaskan latar belakang, konsep, aspek, dan pengukuran keberlanjutan serta tantangan penerapannya. Dokumen ini juga menjelaskan peran Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengembangkan kebijakan dan instrumen untuk mencapai konstruksi berkelanjutan di Indonesia.
(1) Direktorat Telekomunikasi merencanakan program percepatan Internet of Things (IoT) di Indonesia melalui beberapa kegiatan seperti kajian desain dan implementasi percepatan IoT, IoT Bizlator (workshop, bootcamp dan inkubasi), serta diseminasi manfaat layanan IoT. (2) Program ini bertujuan untuk menciptakan layanan IoT dalam negeri, meningkatkan pendapatan penyelenggara telekomunikasi, serta meningkatkan jumlah penyedia layanan IoT
Similar to Laporan Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (20)
10 Quotes Yang Paling Mengubah Hidup SayaTedy Sitepu
10 kata-kata bijak yang mengubah hidup saya, baik di saat yang paling suram maupun di saat yang paling cerah. Mungkin juga berguna untuk teman-teman lainnya.
On Writing Well: Menulis Formal dan Akademis yang Lebih BaikTedy Sitepu
Dokumen tersebut membahas tentang menulis akademik sebagai panduan praktis. Ia menjelaskan bahwa menulis adalah berpikir di atas kertas, dan mendefinisikan audiens serta tujuan dari suatu tulisan. Dokumen ini juga menjelaskan unsur-unsur penting dalam menulis seperti bagian-bagian tulisan, paragraf, kalimat, kata, serta struktur kalimat.
Dokumen memberikan panduan singkat untuk memulai proses penelitian dengan menggali ide riset, mengembangkan ide tersebut, dan menyelesaikan penelitian. Langkah awal adalah mencari inspirasi dari topik yang diwajibkan, minat pribadi, atau isu penting, kemudian mengembangkan ide tersebut dengan mengumpulkan informasi dari literatur, dosen, atau kondisi lapangan. Setelah ide dirampungkan, kerangka penelitian disusun se
Paparan Studi Kebijakan Fiskal untuk OlahragaTedy Sitepu
Laporan ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia melalui pendanaan dan insentif fiskal. Temuan penelitian menunjukkan penyebab turunnya prestasi olahraga dan belajar dari negara lain seperti Australia. Rekomendasi kebijakannya adalah meningkatkan pendanaan olahraga, memberikan insentif pajak untuk donor dan atlet, serta meningkatkan peran swasta.
This document discusses career development and personal growth. It touches on several topics: choosing an area of expertise, the different stages of one's career and personal life, considerations for career decisions like profession and industry, and how performance is assessed for promotion. The document emphasizes that life is a journey and that preparation, commitment to development, and balancing work and personal life are important for success.
This document discusses leadership and influence, specifically power and politics. It defines influence as the process of affecting others' attitudes and behaviors to achieve objectives. It explains different types of power leaders can possess, such as position power, personal power, legitimate power, reward power, coercive power, referent power, expert power, information power, and connection power. The document provides strategies for leaders to increase each type of power and discusses how power can be gained and lost over time.
The document discusses various leadership and motivation theories. It describes the University of Iowa leadership styles (autocratic vs democratic) and the University of Michigan model, which has two styles (job-centered vs employee-centered) along one dimension. It also details the Ohio State University model, which has four styles based on two dimensions: initiating structure and consideration. Motivation theories covered include content theories like Maslow's hierarchy of needs, process theories like expectancy theory, and reinforcement theory.
This document discusses leadership traits, personality, attitudes, ethics, and moral development. It covers several theories on traits of effective leaders, the Big Five personality model, achievement motivation theory, and how attitudes can influence leadership styles. It also explores the three levels of moral development and approaches to ethical leadership, including considering stakeholders and justifying decisions in an ethical manner. The key aspects covered are traits and personality in leadership, theories on motivation and attitudes, and developing ethical leadership skills.
The document discusses various aspects of organizational change including:
1) It defines organizational change as the process by which organizations move from their present state to a desired future state to increase effectiveness.
2) It identifies different types of change (planned, dynamic, incremental, strategic) and approaches to change (structural, technical, behavioral).
3) It outlines various forces that drive change including environmental forces from the external environment and internal forces that originate within the organization.
The Secret of Success: Antusias, Kompeten, dan GaulTedy Sitepu
This document discusses the secrets to success. It argues that success requires enthusiasm, competencies, and networks. Enthusiasm refers to passion and motivation. Competencies are the skills, knowledge, and abilities needed for one's work or role. Networks are the connections to others that allow one to share their work and skills. The document provides tips for developing these three factors, such as gaining knowledge to fuel enthusiasm, assessing one's skills and pursuing further development, and using principles like listening well to build networks. Overall, it presents enthusiasm, competencies, and networks as a formula for achieving current and future success.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Laporan Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
1. Laporan Penelitian
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
Mencari Solusi Permasalahan Pertanahan, Mempercepat Proses Pembangunan
Bima P. Santosa | Tedy J. Sitepu
2. Ruang Lingkup Penelitian
Bentuk Penelitian Tujuan Penelitian
• Bentuk penelitian ini adalah • Menghasilkan rekomendasi kebijakan publik di bidang
eksploratory study dengan pendekatan pengadaan tanah untuk pembangunan
kualitatif
• Pendekatan kualitatif merupakan
pendekatan yang ditujukan untuk Ruang Lingkup Penelitian
mencapai pemahaman mendalam
mengenai organisasi, sistem atau
peristiwa khusus. • Memetakan permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan
• Melakukan kompilasi regulasi hingga tahun 2010
• Pendekatan kualitatif juga bertujuan
untuk menyediakan penjelasan tersirat • Melakukan komparasi hukum, sistem, dan prosedur beberapa negara lain
mengenai struktur, tatanan dan pola dalam pengadaan tanah untuk pembangunan
yang luas yang terdapat dalam suatu
sistem tertentu. • Kajian pada RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
• Melakukan diskusi ahli dalam merumuskan usulan kebijakan sesuai
dengan hasil penelitian
3. Competitiveness dan Infrastruktur
120
105 • Studi oleh World Economic
Forum (2011), menunjukkan
Infrastructure Competitiveness Index
bahwa daya saing
100
86 90 perekonomian Indonesia
82 berada pada posisi ke-44
80 dunia.
• Salah satu faktor penyebab
60 rendahnya skor Global
Competitiveness Index (GCI)
42 44 Indonesia, adalah tidak
40 kompetitifnya infrastruktur di
Indonesia.
23
20 • Berbagai studi
menunjukkan, infrastruktur
3 memegang peran penting
0 dalam pertumbuhan ekonomi.
3
4. Peran Infrastruktur Bagi Kemakmuran Bangsa
• Kemakmuran hanya dapat terwujud apabila
sebagian besar masyarakat terlibat secara
aktif dalam berbagai aktifitas ekonomi.
• Kondisi ini hanya dapat terwujud jika sebagian
besar masyarakat mempunyai capability to High
participate dan access to participate dalam
berbagai aktifitas produktif.
Poor Society Wealthy Society
• Capability to participate dapat diwujudkan
Capability to
melalui pembangunan di bidang kesehatan
dan pendidikan, Participate
(Health and
Education)
• Tanpa akses untuk dapat berperan dalam
kegiatan ekonomi, capability tidak ada artinya. Very Poor Society Poor Society
• Disinilah peran penting infrastruktur, seperti
jalan, telekomunikasi, transportasi, pengairan
dan lain-lain dalam mentransformasi potensi Low
Access to Participate (Infrastructure)
menjadi kenyataan.
4
5. Infrastruktur dan Masalah Pertanahan di Indonesia
Pembangunan infrastruktur menghadapi
kendala utama adalah persoalan
pertanahan
Djoko Kirmanto
Menteri Pekerjaan Umum,
Evaluasi Kinerja 2010
Jakarta, Rabu/29 Des 2010
Dikutip dari Investor Daily
12
10
% investasi infrastuktur terhadap GDP
8
6
4
2
0
Indonesia Laos India Brazil Mongolia Vietnam China
Sumber: Bappenas, 2010.
6. Meningkatnya Kasus Pertanahan
Grafik Data Trend Kasus Pertanahan
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Diolah dari berbagai sumber
6
7. Bukan Pekerjaan yang Mudah
Kebutuhan
pembangunan
Kemudahan
pencabutan hak atas Efisiensi anggaran
tanah
Pengorbanan
Manfaat untuk Pemilik Tanah
Publik
Jaminan
Kecepatan perlindungan
pelepasan hak atas terhadap hak milik
tanah
Hak pemilik
tanah
7
9. Kerangka Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
UU No. 5/ 1960 UU No. 20/ 1961
Perpres No. 36/2005 Peraturan KaBPN No
tentang Peraturan tentang Pencabutan
& 65/ 2006 3/2007
Pokok Agraria Hak atas Tanah
Untuk kepentingan Permintaan untuk melakukan Pengadaan tanah bagi Apabila upaya penyelesaian yang
umum, termasuk pencabutan hak atas tanah pelaksanaan pembangunan ditempuh Bupati/Walikota atau
kepentingan bangsa dan dan/atau benda diajukan untuk kepentingan umum Gubernur atau Mendagri tetap
Negara serta kepentingan oleh yang berkepentingan oleh Pemerintah atau tidak diterima oleh pemilik tanah
bersama dari rakyat, hak- kepada Presiden dengan Pemerintah Daerah dan lokasi pembangunan tidak
hak atas tanah dapat perantaraan Menteri dilaksanakan dengan cara dapat dipindahkan, maka
dicabut, dengan memberi Agraria, melalui Kepala Inspeksi pelepasan atau penyerahan Bupati/Walikota atau Gubernur
ganti kerugian yang layak Agraria yang bersangkutan. hak atas tanah. atau Mendagri sesuai
dan menurut cara yang kewenangan, mengajukan usul
diatur dengan Undang- pencabutan hak atas tanah
undang. berdasarkan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 1961
10. Lingkup Penggunaan Prosedur
Mekanisme dgn Panitia
Lebih dari 1 Ha
Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum
Tidak lebih dari
1 Ha
Pengadaan
Tanah
Jual Beli, Tukar
Menukar, atau Cara Lain
Selain untuk Kepentingan
Umum
11. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Penetapan Penyuluhan Diterima Identifikasi Penilaian Keputusan Pembayaran Pelepasan
Lokasi Rakyat? Inventarisasi Ganti Rugi Hak
Penyuluhan 2
Tetap ditolak >75%
Ya
Dapat dipindah?
Tdk
tetap tidak diterima oleh masyarakat, sedangkan lokasinya tidak
dapat dipindahkan ke lokasi lain sebagaimana kriteria yang
dimaksud dalam Pasal 39, ....
menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961
tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang
Ada Di Atasnya
12. Mekanisme Pencabutan Hak
Pengajuan Ka. Daerah Panitia
Pencabutan Penuhi Menaksir Menteri Pertimbangan Keputusan Pelepasan
Hak Kelengkapan Ganti rugi Agraria Menteri Kehakiman Presiden Hak
Pertimbangan Menteri Terkait
dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan maka penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang
penguasaan tanah dan/ atau benda-benda yang bersangkutan bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan
dengan segera, atas permintaan yang berkepentingan Kepala pencabutan hak dari Presiden sebagai yang dimaksudkan dalam
Inspeksi Agraria menyampaikan permintaan untuk melakukan pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran ganti-kerugian, yang
pencabutan hak tersebut pada pasal 2 kepada Menteri jumlahnya ditetapkan dalam surat keputusan tersebut serta
Agraria, tanpa disertai taksiran ganti kerugian Panitya Penaksir diselenggarakannya penampungan sebagai yang dimaksudkan
dan kalau perlu juga dengan tidak menunggu diterimanya dalam pasal 2 ayat 2 huruf c.
pertimbangan Kepala Daerah.
Dalam sejarahnya, pencabutan hak dengan
menggunakan UU Nomor 20 tahun 1961
tersebut hanya sekali dilakukan, yaitu melalui
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1970
tanggal 6 Januari atas daerah di Kecamatan
Tamansari atau disebut juga kompleks Yen Pin
(Lubis, 2011)
13. Beberapa Permasalahan yg Sering Terjadi
• Penetapan Ruang Lingkup Kepentingan
Umum
• Penetapan Ganti Rugi
• Perencanaan Pembangunan yang
Komprehensif
• Kepatuhan pada Pelaksanaan Prosedur
• Good Governance dan Integritas -
Kepercayaan Rakyat
13
14. Bagaimana Praktik di Negara Lain?
Beberapa literatur juga menujukkan trend penurunan
pengambilan tanah oleh pemerintah dan semakin sulit untuk
dilakukan
• Meluasnya ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik-praktik
pengambilan tanah oleh pemerintah. Terjadinya transisi menuju
negara demokratis dan kebebasan pers di berbagai negara
diperkirakan sebagai penyebab masyarakat makin kritis.
• Meningkatnya idependensi lembaga peradilan. Kondisi ini
memungkinkan lembaga peradilan memutuskan kasus pengambilan
tanah oleh pemerintah secara lebih independen.
• Menguatnya tekanan dari pemberitaan media massa. Debat dan
pemberitaan tentang kasus pengambilan tanah umumnya tidak
menguntungkan pemerintah maupun proyek terkait.
• Dampak implementasi perjanjian internasional. Dengan
meratifikasi suatu perjanjian dagang internasional, umumnya
tuntutan terhadap jaminan hak-hak milik pelaku bisnis menguat.
14
15. Apakah Peraturan Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Indonesia Lebih Buruk?
Kompenen yg Pengajuan Institusi Yg
Negara diperhitungkan
Metode Valuasi
Banding Terlibat
NJOP atau nilai Atas harga yang
Indonesia Tanah dan Benda-Benda di atasnya
nyata/sebenarnya ditetapkan
Pemerintah
Atas harga yang
Malaysia Tanah dan Benda-Benda di atasnya Nilai pasar
ditetapkan
Pemerintah
Atas harga yang
Singapura Tanah dan Benda-Benda di atasnya Nilai pasar
ditetapkan
Pemerintah
Tanah dan Benda-Benda di atasnya Atas harga yang
Jepang Kerugian yg timbul
Nilai pasar yang disesuaikan
ditetapkan
Pemerintah
Tanah dan Benda-Benda di atasnya
Kerugian yg timbul Atas harga yang Pemerintah/ Institusi
Australia Nilai khusus
Nilai pasar
ditetapkan lainnya yg ditetapkan
Solatium
Maksimal 6 X rata-rata
Nilai hasil panen
China Nilai bangunan
panen dan nilai taksiran utk --- Pemerintah
bangunan
15
16. Komponen Perhitungan Kompensasi di Jepang
Kompensasi untuk
ordinary loss
- Removal expenses
- Business loss yg
wajar
Kompensasi
untuk hak atas
tanah
16
17. Apa Saja yang Menjadi Komponen Perhitungan?
Solatium
Kerugian akibat gangguan
New South Wales,
Australia Kerugian akibat pemecahan
tanah dan gangguan
Special value tanah bagi pemilik
Kerugian Usaha yang Wajar
(hanya untuk Jepang)
Jepang
Bangunan dan Benda-Benda di
Atasnya
Malaysia, Singapura, Indonesia
Hak Atas Tanah
17
18. Pelaksanaan Valuasi di Jepang
Expectation/
Speculation
Revision
Rate
Nilai kompensasi
Fixed Price
Fair Price
Tanah Sekitar
Planning Project Execution
Notification
18
19. Bagaimana Dampak bagi Pemilik Tanah?
Kompenen yg
Negara diperhitungkan
Metode Valuasi Pengajuan Banding
Indonesia ** * **
Malaysia ** ** **
Singapura ** ** **
Jepang *** **** *
Australia **** *** *
China * * -
* Kurang nyaman bagi pemilik tanah
**** Lebih nyaman bagi pemilik tanah
19
20. Mapping Komparasi Kebijakan
Tinggi
Keberpihakan pada Pemilik
• Australia
• Jepang
Moderat
• Singapura
• Malaysia
• Indonesia
• China
Rendah
Sulit Moderat Mudah
Penggunaan Kewenangan untuk Compulsory Acquisition
20
21. Mencapai Kebijakan yang Optimal
Tinggi Kebijakan yang optimal
• Mengutamakan negosiasi
• Perhitungan kompensasi yang
komprehensif
• Memastikan kehidupan warga/
Keberpihakan pada Pemilik
pemilik tanah tidak lebih buruk
setelah pelepasan hak
Moderat
• Perkuat kewenangan
pencabutan hak atas tanah
• Perhitungan kompensasi minimal
• Ketegasan dalam proses
eksekusi
• Integritas proses
Rendah
Sulit Moderat Mudah
Penggunaan Kewenangan untuk Compulsory Acquisition
21
22. Keseimbangan Yang Harus Dicapai
Pihak yang mengharapkan
Pihak yang mengharapkan Keseimbangan dicapai dengan: adanya proses yang efisien
tegaknya hak-hak rakyat atas
untuk kepentingan
sumber-sumber agraria • Tanah harus memiliki fungsi sosial pembangunan dan usaha
• Perencanaan pembangunan yang
komprehensif bukan hanya untuk
proyek tapi juga pemilik tanah yang
Implikasinya kena dampak Implikasinya
• Land reform • Adanya pencabutan hak
• Pengadaan tanah hanya melalui • Pencabutan hak hanya untuk • Fungsi sosial tanah dikedepankan
jual beli atau pertukaran yang kepentingan umum dengan syarat- • Pengadaan tanah tidak harus
disepakati syarat yang ketat melalui jual beli
• Nilai kompensasi sesuai dengan • Kompensasi dapat ditetapkan
ekspektasi pemilik • Penilaian kompensasi yang sepihak
komprehensif dan oleh profesi yang
indenpenden
• Prosedur pengadaan yang transparan
• Biaya pengadaan tanah yang tinggi, • Penguasaan tanah oleh
dan dipublikasikan dgn baik sekelompok orang saja
• kelambatan proses pengadaan,
• Ancaman hukuman pidana bagi • Berkurangnya tanah pertanian
• Ketidakmungkinan pembebasan
tanah penyalahgunaan, baik melalui UU • Penggusuran yang tidak adil
Tipikor maupun UU Khusus • Spekulasi dan penyalahgunaan
22
23. Framework Pembenahan
6
Penetapan Lingkup Kepentingan • Good Governance &
Sistem Perencanaan Integritas
Pembangunan Nasional 1 Umum
• Peningkatan
kompetensi SDM
Komponen Perhitungan • Transparansi proses
2 Kompensasi • Edukasi masyarakat
UU Pengadaan Tanah
untuk Pembangunan 3 Pelaksana
4 Metode Valuasi
Mekanisme Banding dan
5 Pelaksanaan Keputusan
23
24. Buku-buku Panduan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
diperlukan Sebagai Media Edukasi Masyarakat
• Contoh buku panduan tentang
mekanisme pengadaan tanah
untuk pembangunan
• Buku panduan penting untuk
media edukasi dan sosialisasi
kepada masyarakat
24
25. Beberapa Substansi RUU PTUP yang Perlu
Diperhatikan
• Kedudukan RUU PTUP di antara undang-undang lain yang terkait pencabutan
hak atas tanah
• Institusi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab akhir untuk mencabut
hak atas tanah
• Penetapan jangka waktu penyelesaian pengadaan tanah setiap tahapnya dan
konsekuensi atas pelanggarannya
• Perbaikan komponen perhitungan untuk kompensasi
• Pelaksana dan metode penilaian dengan menggunakan market value pada saat
pengumuman proyek
• Ketetapan kewajiban pelaksanaan atas keputusan pengadilan tentang
keberatan atas nilai ganti rugi
25
26. Menyempurnakan RUU
Mekanisme Saat ini (Peraturan Ka BPN Nomor 3 tahun 2001)
Tdk ada batas Tdk ada batas 7 hari
14 hari jangka waktu jangka waktu 2 X terbit 120 hari 14 hari 30 hari 60 hari
Penetapan Pengumuman Penyuluhan Identifikasi & Pengumuman Penilaian Musyawarah Penetapan Keberatan Keputusan Pembayaran
Inventarisasi Hasil bentuk dan atas ganti rugi
nilai ganti rugi keberatan
Mekanisme dalam RUU PTUP
2 bulan 14 hari Blm disebutkan Blm disebutkan 14 hari 30 hari
RPJMN Konsultasi Keberatan Kajian Penetapan Identifikasi & Penilaian
Musyawarah Keberatan Mengajukan Proses Pembayaran
publik atas Inventarisasi ganti rugi
ke PN pengadilan ganti
keberatan
kerugian