Optimalisasi Kebaruan Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Aplikasi Peta Sebaran (ArcGis) Pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
Laporan Hasil Aktualisasi (Pembuatan Basis Data Jalan Setapak Di Kota Benteng...Sumarno Feriyal
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Laporan ini membahas rancangan aktualisasi pembuatan basis data jalan setapak di Kota Benteng oleh seorang CPNS untuk memperoleh pengalaman kerja selama masa percobaan.
Dokumen tersebut berisi penilaian kinerja pegawai negeri sipil bernama Gerhana Putra oleh pejabat penilai Rismal Riandi. Dokumen mencakup identitas pegawai dan pejabat penilai, unsur-unsur yang dinilai seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta nilai akhir prestasi kerja. Berdasarkan dokumen tersebut, nilai akhir prestasi kerja Gerhana Putra adalah 86,98 atau dikategorikan baik.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Laporan Hasil Aktualisasi (Pembuatan Basis Data Jalan Setapak Di Kota Benteng...Sumarno Feriyal
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Laporan ini membahas rancangan aktualisasi pembuatan basis data jalan setapak di Kota Benteng oleh seorang CPNS untuk memperoleh pengalaman kerja selama masa percobaan.
Dokumen tersebut berisi penilaian kinerja pegawai negeri sipil bernama Gerhana Putra oleh pejabat penilai Rismal Riandi. Dokumen mencakup identitas pegawai dan pejabat penilai, unsur-unsur yang dinilai seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta nilai akhir prestasi kerja. Berdasarkan dokumen tersebut, nilai akhir prestasi kerja Gerhana Putra adalah 86,98 atau dikategorikan baik.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan pertimbangan dibentuknya peraturan ini serta mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pengertian ruang, tata ruang, sistem wilayah, kawasan, dan izin pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo.
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRESTASI PEKERJAANRahmat Navis
Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan proyek antara kontraktor, quantity surveyor, konsultan pengawas, dan pemberi tugas untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan paket tertentu hingga bulan tertentu yang telah mencapai persentase tertentu dari total pekerjaan. Berita acara ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menjadi bukti pemeriksaan dan persetujuan atas prestasi pekerjaan yang dicapai
Laporan pelaksanaan aktualisasi latihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan XII P...FandyFajaruddin
Laporan Aktualisasi Optimalisasi Kebaruan Data RTLH Melalui Peta Sebaran (ArcGis) Pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum pelatihan penguatan lembaga dan peningkatan SDM tingkat kelurahan di Manggarai Selatan.
2. Materi pelatihan meliputi dasar hukum, visi dan misi, tujuan, kedudukan, tugas dan kewajiban RT dan RW.
3. Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 tahun sejak terpilih.
DATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptxHandalKonsultan
Dokumen tersebut membahas tentang rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dalam menyusun sistem informasi database Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan di Kota Makassar. Dokumen ini mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, gambaran umum Kota Makassar, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam penyusunan sistem informasi tersebut.
Dokumen tersebut berisi tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan persiapan pemilihan kepala desa baru di Desa Bekasi. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang dasar hukum, fakta-fakta, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan terkait pemilihan kepala desa seperti penyampaian rencana pencalonan, pelaporan, dan pembentukan panitia pemilihan.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031. Dokumen ini menjelaskan latar belakang dan pertimbangan dibentuknya peraturan ini serta mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pengertian ruang, tata ruang, sistem wilayah, kawasan, dan izin pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo.
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRESTASI PEKERJAANRahmat Navis
Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan proyek antara kontraktor, quantity surveyor, konsultan pengawas, dan pemberi tugas untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan paket tertentu hingga bulan tertentu yang telah mencapai persentase tertentu dari total pekerjaan. Berita acara ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menjadi bukti pemeriksaan dan persetujuan atas prestasi pekerjaan yang dicapai
Laporan pelaksanaan aktualisasi latihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan XII P...FandyFajaruddin
Laporan Aktualisasi Optimalisasi Kebaruan Data RTLH Melalui Peta Sebaran (ArcGis) Pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum pelatihan penguatan lembaga dan peningkatan SDM tingkat kelurahan di Manggarai Selatan.
2. Materi pelatihan meliputi dasar hukum, visi dan misi, tujuan, kedudukan, tugas dan kewajiban RT dan RW.
3. Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 tahun sejak terpilih.
DATABASE PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.pptxHandalKonsultan
Dokumen tersebut membahas tentang rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar dalam menyusun sistem informasi database Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan di Kota Makassar. Dokumen ini mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, gambaran umum Kota Makassar, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam penyusunan sistem informasi tersebut.
Dokumen tersebut berisi tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan persiapan pemilihan kepala desa baru di Desa Bekasi. Dokumen tersebut memberikan informasi tentang dasar hukum, fakta-fakta, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan terkait pemilihan kepala desa seperti penyampaian rencana pencalonan, pelaporan, dan pembentukan panitia pemilihan.
Dokumen ini berisi draft laporan akhir evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 provinsi Bali. Laporan ini menganalisis capaian indikator pembangunan di Bali berdasarkan agenda pembangunan nasional 2004-2009 dan relevansi program pembangunan nasional 2010-2014 dengan program daerah Bali. Tim evaluasi mengumpulkan data dan melakukan diskusi dengan pemerintah daerah untuk menyusun laporan ini guna menilai pelaksanaan p
Program KKN UNUSIDA BERDAYA dilaksanakan di Desa Jatikalang untuk membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan memberikan edukasi protokol kesehatan dan membantu meningkatkan kebersihan lingkungan. Desa Jatikalang terletak di Kecamatan Krian dengan kondisi geografis beriklim tropis dan mata pencaharian masyarakat berupa pertanian, perikanan dan peternakan.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Dokumen ini membahas rancangan kegiatan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yang akan dilaksanakan oleh peserta pelatihan CPNS di SMA Negeri 2 Grabag untuk meningkatkan sikap dan perilaku sebagai ASN.
"Penerapan Media Dokter (Dompet dan Kartu Karakter) Untuk Menguatkan Pendidikan Karakter Siswa Kelas IV di SDN Menyono II Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo"
Tesis ini membahas jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan sebagai fasilitas pendidikan menengah di Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jangkauan pelayanan SMA tersebut dan mengevaluasi apakah kebutuhan akan fasilitas pendidikan di Kecamatan Bandongan telah terpenuhi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun jangkauan pelayanan SMA sudah mencakup wilayah Kecamatan Bandongan
Program KKN UNUSIDA BERDAYA dilaksanakan di Desa Tlasih, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Laporan ini berisi ringkasan pelaksanaan program, profil desa, tujuan program, dan mitra kerja serta hasil kegiatan. Program bertujuan memberdayakan masyarakat dan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa.
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan SosialAkademi Desa 4.0
Dokumen tersebut berisi metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia untuk pilar pembangunan sosial yang mencakup tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dokumen tersebut memberikan definisi dan cara pengukuran untuk masing-masing indikator TPB guna memantau capaian tujuan pembangunan sosial di Indonesia.
Padma Resort Legian didirikan pada tahun 1990 di Kuta, Bali. Hotel bintang lima ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama sejalan dengan pengembangan fasilitasnya. Padma Resort Legian memiliki lokasi strategis dekat bandara dan objek wisata populer di Bali.
EKPD 2010 di Provinsi NTT dilaksanakan untuk menilai pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan relevansi RPJMD 2009-2013 dengan RPJMN 2010-2014. Tujuannya adalah melihat kontribusi RPJMN terhadap pembangunan daerah dan keterkaitan program antara kedua rencana tersebut. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi masukan untuk perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik.
Laporan ini membahas aktivitas periodik service pada unit HD 785-7 di PT Kalimantan Prima Persada. Aktivitas meliputi persiapan seperti mempersiapkan dokumen, spare part, dan membersihkan unit sebelum dilakukan penggantian oli, filter, dan pengecekan berkala sesuai prosedur.
Similar to Laporan pelaksanaan aktualisasi Optimalisasi Kebaruan data Rumah Tidak Layak Huni (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Laporan pelaksanaan aktualisasi Optimalisasi Kebaruan data Rumah Tidak Layak Huni
1. LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
Optimalisasi Kebaruan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Melalui Aplikasi Peta
Sebaran (ArcGis) pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Buton
OLEH
FANDY FAJARUDDIN, A.MD
NIP. 19890717 201903 1 010
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
GOLONGAN II ANGKATAN XII TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KENDARI, 2020
2. HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
NAMA PESERTA : FANDY FAJARUDDIN, A.MD
NIP/NDH : 19890717 201903 1 010 / 28
JABATAN : PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON
Optimalisasi Kebaruan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Melalui Aplikasi Peta
Sebaran (ArcGis) pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Buton
Disetujui untuk diseminarkan pada Seminar Aktualisasi / Evaluasi Pelaksanaan
Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II Angkatan XII
Kelompok I Tahun 2020 pada :
Hari/Tanggal : Selasa,6 Oktober 2020
Pukul : 08.00 Sampai Selesai
Tempat : UPTD. BPSDM Distanak Prov. Sultra
Kendari, 6 Oktober 2020
Coach,
KAFARUDIN, SE., MM.
NIP. 19690801 199403 1 014
Mentor,
AHMAD JAMALUDIN,ST.,M.SI.
NIP. 19730930 200701 1 002
3. HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
NAMA PESERTA : FANDY FAJARUDDIN,A.MD
NIP : 19890717 201903 1 010
JABATAN : PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON
Optimalisasi Kebaruan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Melalui Aplikasi Peta
Sebaran (ArcGis) pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Buton
Telah diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan : Penguji, Coach dan Mentor
pada Seminar Aktualisasi / Evaluasi Pelaksanaan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II Angkatan XII Kelompok I Tahun 2020
Kendari, 6 Oktober 2020
Coach,
KAFARUDIN, SE., MM.
NIP. 19690801 199403 1 014
Mentor,
AHMAD JAMALUDIN, ST.,M.SI.
NIP. 19730930 200701 1 002
Penguji,
Dr. Hj. NUR ENDANG ABBAS, SE., M.SI.
Pembina Utama Madya Gol. IV/D
NIP. 19620407 198103 2 002
MENGETAHUI :
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
SYAHRUDDIN NURDIN, SE.
Pembina Utama Muda Gol. IV/C
NIP. 19660621 199012 1 001
4. iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala atas segala
rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan
Hasil Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Aparatur Sipil Negara pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan salah satu Organisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Penulis mengucapakan rasa terima kasih
sebesar-besarnya kepada Dr.Hj. Nur Endang Abbas, SE.,M.Si. selaku Penguji
saya, Drs. La Bakry selaku Bupati Buton, Kepala BKPSDM Kabupaten Buton,
Bapak Syahruddin Nurdin, SE selaku Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara,
Kafarudin,SE.,MM selaku Coach, Nurul Kudus Tako, BAE, SE.,MT selaku Kepala
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ahmad Jamaluddin, ST.,M.Si selaku
mentor dan Kepala Bidang Perumahan, Arizal N, SE selaku Kepala Seksi Survey
dan Pendataan Perumahan, Bpk/Ibu Widyaiswara, Binsuh, Panitia yang setia
membimbing kami di tempat latihan dasar.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya
tercinta, calon Istri yang banyak memberikan dukungan moril dan material, serta
rekan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan XII dan XIII yang telah bekerja
sama dan mendukung dalam melaksanakan laporan hasil aktualisasi.
Penulis menyadari bahwa laporan hasil aktualisasi ini masih jauh dari
kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat
membangun dari semua pihak demi perbaikan pada penulisan mendatang. Semoga
laporan hasil aktualisasi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekaligus
dapat menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut.
Pasarwajo, 6 Oktober 2020
Fandy Fajaruddin, A.Md
Nip. 19890717 201903 1 010
5. iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................................. i
LEMBAR PENGESAHAN.................................................................................... ii
KATA PENGANTAR............................................................................................ iii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. vi
DAFTAR TABEL.................................................................................................. viii
DAFTAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1
1.2. Tujuan ................................................................................................... 3
1.3. Manfaat.................................................................................................. 3
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Aktualisasi ..................................................... 4
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI, KONSEP NILAI-NILAI DASAR
DAN KEDUDUKAN PERAN ASN DAN PENETAPAN ISU
2.1. Gambaran Umum Organisasi................................................................ 5
A. Dasar Hukum ................................................................................... 5
B. Profil Organisasi............................................................................... 5
C. Tugas Pokok Organisasi dan Jabatan.............................................. 7
D. Struktur Organisasi........................................................................... 8
E. Visi, Misi dan Nilai Organisasi .......................................................... 10
2.2. Nilai-Nilai Dasar ASN ............................................................................ 11
A. Akuntabilitas..................................................................................... 11
B. Nasionalisme.................................................................................... 13
C. Etika Publik ...................................................................................... 15
D. Komitmen Mutu ................................................................................ 16
E. Anti Korupsi...................................................................................... 17
2.3. Kedudukan dan Peran ASN................................................................... 17
A. Manajemen ASN.............................................................................. 17
B. Pelayanan Publik.............................................................................. 18
C. Whole of Government ...................................................................... 19
6. v
2.4. Identifikasi Isu........................................................................................ 20
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI
3.1 Pemilihan Isu Prioritas atau Core Isu .................................................... 21
3.2 Analisis Dampak Isu .............................................................................. 22
3.3 Gagasan Pemecahan Isu ...................................................................... 22
3.4 Kegiatan dan Tahapan Untuk Memecahkan Isu.................................... 22
3.5 Analisis Keterkaitan Nilai Dasar Dengan Kegiatan ................................ 23
3.6 Perkiraan Hambatan dan Solusi............................................................ 37
3.7 Time Schedule Pelaksanaan Aktualisasi dan Habituasi ........................ 37
BAB IV HASIL PELAKSANAAN AKTUALISASI
4.1 Deskripsi Hasil Pelaksanaan Kegiatan .................................................. 40
4.2 Keterkaitan Nilai Dasar ASN dengan Kegiatan dan Tahapan Kegiatan yang
dilaksanakan.......................................................................................... 82
4.3 Pelaksanaan Habituasi.......................................................................... 96
4.4 Analisis Capaian Aktualisasi.................................................................. 97
4.5 Faktor Kunci Keberhasilan..................................................................... 98
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan............................................................................................ 100
5.2 Saran..................................................................................................... 100
5.3 Rencana Tindak Lanjut.......................................................................... 101
7. vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Buton ........................................... 6
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Buton ................................................... 9
Gambar 4.1 Konsultasi dengan Kepala Dinas ................................................ 41
Gambar 4.2 Surat Persetujuan Kepala Dinas................................................. 42
Gambar 4.3 SK Tim Survey RTLH.................................................................. 42
Gambar 4.4 Berkonsultasi dengan Mentor ..................................................... 44
Gambar 4.5 Surat Pernyataan Dukungan....................................................... 45
Gambar 4.6 Berkonsultasi dengan Kepala Seksi Survey Pendataan ............. 47
Gambar 4.7 Pernyataan dukungan Kepala Seksi Survey dan Pendataan...... 47
Gambar 4.8 Pelaksanaan Penyiapan Konsep Formulir.................................. 49
Gambar 4.9 Screenshot formulir RTLH .......................................................... 49
Gambar 4.10 Pelaksanaan cetak formulir......................................................... 51
Gambar 4.11 Hasil cetakan formulir ................................................................. 51
Gambar 4.12 Foto bukti pelaksanaan mengajukan bahan terpilih.................... 53
Gambar 4.13 Formulir RTLH ............................................................................ 54
Gambar 4.14 Konsultasi dengan Kepala Desa................................................. 56
Gambar 4.15 Foto bukti pelaksanaan............................................................... 56
Gambar 4.16 Foto pelaksanaan meminta kebutuhan data sementara ............. 58
Gambar 4.17 Foto data sementara................................................................... 59
Gambar 4.18 Foto Pelaksanaan Survey........................................................... 61
Gambar 4.19 Foto Pelaksanaan Survey........................................................... 62
Gambar 4.20 Formulir RTLH yang telah terisi .................................................. 62
Gambar 4.21 Screnshot file excel..................................................................... 64
Gambar 4.22 Bukti Pelaksanaan data hasil survey .......................................... 65
Gambar 4.23 Foto verifikasi data hasil survey kepada Kepala Seksi ............... 67
Gambar 4.24 Foto data series .......................................................................... 67
Gambar 4.25 Foto pelaksanaan input eRTLH .................................................. 69
Gambar 4.26 Screenshot pelaksanaan penginputan eRTLH ........................... 69
Gambar 4.27 Pelaksanaan instal aplikasi ArcGis ............................................. 71
Gambar 4.28 Screenshot Aplikasi ArcGis......................................................... 71
Gambar 4.29 Foto pelaksanaan input data koordinat....................................... 73
Gambar 4.30 Screenshot menginput data koordinat ke excel .......................... 73
Gambar 4.31 Foto pelaksanaan menggambar peta ......................................... 75
Gambar 4.32 Screenshot menggambar peta di ArcGis .................................... 75
Gambar 4.33 Foto Melaksanakan merancang SK Penetapan.......................... 77
Gambar 4.34 Screenshot rancangan SK .......................................................... 77
Gambar 4.35 Foto pelaksanaan mencetak SK Penetapan Kepala Dinas......... 79
Gambar 4.36 Screenshot SK Penetapan.......................................................... 79
8. vii
Gambar 4.37 Foto Pelaksanaan Serah Terima SK Penetapan Kepala Dinas.. 81
Gambar 4.38 Foto SK Penetapan Kepala Dinas .............................................. 81
9. viii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Matriks Penilaian Kualitas Isu dengan APKL................................... 21
Tabel 3.2 Analisis Keterkaitan Nilai Dasar....................................................... 23
Tabel 3.3 Antisipasi dan Strategi Menghadapi Kendala .................................. 37
Tabel 3.4 Time Schedule Pelaksanaan Aktualisasi dan Habituasi.................. 39
Tabel 4.1 Keterkaitan Nilai Dasar ASN dengan Kegiatan dan Tahapan
Kegiatan ......................................................................................... 82
Tabel 4.2 Rincian sebelum dan sesudah Aktualisasi...................................... 98
10. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada
Instansi Pemerintah, berdasarkan Per-LAN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelatihan Dasar CPNS, Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS,
kemudian diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang
disingkat PPK, serta telah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nonor induk
pegawai.
Pelatihan dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa
prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral,
kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter
kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme
serta kompetisi bidang.
Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 63-64 dan PP Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 34-35 yakni CPNS wajib menjalani
masa percobaan, masa percobaan melalui proses diklat terintegrasi yang tujuannya
yaitu untuk membangun integritas, moral, kejujuran, semangat dan motivasi
nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian unggul dan bertanggung jawab
serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang.
Tahapan pembelajaran latihan dasar CPNS terdiri dari beberapa agenda
diantaranya orientasi, agenda sikap perilaku bela Negara, agenda nilai dasar CPNS,
agenda peran dan kedudukan PNS, Pra-Habituasi lamanya kegiatan selama 18 hari,
kemudian kegiatan habituasi dilakukan selama 30 hari kerja ditempat kerja. Kegiatan
orientasi dimusim pandemik Covid-19 CPNS wajib mematuhi protokoler kesehatan
dengan menjaga jarak, memakai Masker, menggunakan Face Shield serta menjaga
imun hingga Prahabituasi peserta CPNS menyusun rancangan kegiatan yang akan
dilaksanakan selama proses habituasi. Penciptaan suatu intervensi yang akan
digunakan dalam pembelajaran habituasi yaitu intervensi aktualisasi. Setelah proses
habituasi dilakukan evaluasi dalam bentuk seminar selama 3 hari.
11. 2
Salah satu tahap pembelajaran latihan dasar CPNS adalah menyusun
rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses habituasi melalui
sebuah Laporan Hasil Aktualisasi dan Habituasi ini, penulis melakukan identifikasi isu
yang akan diaktualisasikan pada saat habituasi ditempat kerja. Dari beberapa isu
yang dipilih kemudian ditetapkan satu isu yang menjadi perioritas untuk dipecahkan
melalui kegiatan kreatif dan inovatis yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar PNS yaitu
ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi).
Pada Laporan Aktualisasi ini, penulis akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar
PNS serta kedudukan dan peran PNS pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Buton dalam hal ini berkaitan dengan jabatan penulis
sebagai Pengelola Perumahan dan Permukiman yang salah satunya memiliki tugas
mengidentifikasi dan menginventarisasi data sekunder. Tugas tersebut juga
didukung oleh fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
salah satunya yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan (Pasal 5
Peraturan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2018).
Dari salah satu uraian tugas tersebut penulis mengangkat isu strategis yang
dapat di gambarkan pada kondisi rill sebagai berikut : 1) Belum Optimalnya
Kebaruan data Rumah Tidak Layak Huni dan Peta Sebaran Rumah Tidak Layak
Huni, 2) Belum tersedianya data Sambungan Rumah melalui Pemetaan ArcGis, 3)
Belum Optimalnya pengembangan kompetensi staf dalam pemenuhan dokumen
data rumah tidak layak huni.
Selain kondisi rill tersebut diatas, penulis uraikan kondisi yang seharusnya
dapat penulis gambarkan sebagai berikut : 1) tersedianya kebaruan data Rumah
Tidak Layak Huni serta Peta sebarannya; 2) tersedianya data sambungan rumah
melalui pemetaan ArcGis; 3) optimalnya pengembangan kompetensi staf dalam
penyajian data Bidang Perumahan.
Selain kondisi tersebut diatas, terdapat masalah yang merupakan
penghambat dalam penyelesaian kegiatan sehingga perlu dicarikan solusinya,
masalah tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut : 1) kurangnya tenaga teknis
yang profesional dalam bidangnya; 2) terbatasnya pengetahuan SDM dalam
menggunakan teknologi informasi geografis (SIG); 3) kurangnya monitoring evaluasi
data Rumah Tidak Layak Huni.
12. 3
Sesuai permasalahan yang terjadi diatas maka perlu adanya solusi
pemecahan masalah, agar pelayanan publik maupun manajemen ASN pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton menjadi lebih baik. Dengan
adanya laporan hasil aktualisasi ini diharapkan PNS dapat mengaktualkan nilai nilai
ANEKA.
Berdasarakan uraian diatas, maka penulis membuat laporan hasil aktualisasi
dan habituasi dengan judul “Optimalisasi Kebaruan data Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) dan menyajikan Peta Sebaran Dengan Aplikasi Pemetaan (ArcGis)
pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Buton”.
1.2 Tujuan
A. Tujuan Umum
Adapun tujuan umum dari kegiatan aktualisasi ini, Sebagai implementasi
nilai - nilai dasar serta peran serta dan kedudukan ASN dalam kegiatan
Aktualisasi dan Habituasi sebagai Pengelola Perumahan dan Permukiman
dan menjadi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan rangkaian
kegiatan dalam menyelesaikan pelatihan dasar CPNS guna mengabdikan
diri pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton;
B. Tujuan Khusus
Tersedianya data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Peta Sebaran
Rumah Tidak Layak Huni melalui Aplikasi Pemetaan (ArcGis) pada bidang
Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Buton, yang kedepannya hasil aktualisasi ini diharapkan dapat menjadi
pedoman yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di Bidang
Perumahan.
1.3 Manfaat
1. Manfaat Untuk Penulis
Meningkatkan pemahaman dan mampu untuk mengimplementasikan nilai
- nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen
Mutu, Anti Korupsi) Whole of Goverment, Pelayanan Publik, Manajemen
ASN.
13. 4
2. Manfaat Untuk Organisasi
Membantu mengoptimalkan peran Kepala Seksi Pendataan dan
Perencanaan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman dalam mewujudkan program pemenuhan kebutuhan Rumah
Layak Huni, serta meningkatkan Profesionalisme SDM di Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Manfaat Untuk Masyarakat
Tersedianya Rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR), mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam
peningkatan kualitas serta menyerap tenaga kerja lokal sesuai Program
Padat Karya.
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Aktualisasi
Ruang lingkup pelaksanaan aktualisasi ini adalah kebaruan dan integrasi data
Rumah Tidak Layak Huni serta menggambarkan Pemetaan Kawasan melalui aplikasi
ArcGis yang di laksanakan peserta latsar sebagai Pengelola Perumahan dan
Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
Waktu pelaksanaan kegiatan aktualisasi di lapangan (off class) ini dilaksanakan
berdasarkan kalender Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Tahun 2020 lingkup
pemerintah Kabupaten/Kota yaitu dimulai tanggal 31 Agustus - 3 Oktober 2020.
14. 5
BAB II
GAMBARAN UMUM ORGANISASI, KONSEP NILAI-NILAI DASAR DAN
KEDUDUKAN PERAN ASN DAN PENETAPAN ISU
2.1 Gambaran Umum Organisasi
A. Dasar Hukum
Dasar Hukum pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
b. PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
c. Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
d. Peraturan Bupati Buton No. 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Buton;
B. Profil Organisasi
Kabupaten Buton saat ini terbagi ke dalam 7 wilayah administrasi
Kecamatan dan 95 desa/kelurahan tersebar dalam wilayah seluas 1.648,05
km², dengan pusat pelayanan pemerintahan utama berada di wilayah
Kecamatan Pasarwajo. Bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara
secara geografis terletak di bagian selatan khatulistiwa, memanjang dari utara
ke selatan di antara 4,96º - 6,25º Lintang Selatan dan membentang dari barat
ke timur di antara 120,00º - 123,34º Bujur Timur. Pada gambar 2.1 disajikan
peta administrasi Kabupaten Buton.
16. 7
Merujuk pada Peraturan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton adalah sebagai
berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
Kasubag Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perumahan
Seksi Penyediaan Perumahan;
Seksi Survey dan Pendataan Perumahan;
Seksi Pengendalian dan Pembinaan Kelembagaan Perumahan.
d. Bidang Permukiman
Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Permukiman;
Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
C. Tugas Pokok Organisasi dan Jabatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton guna kelancaran
penyelenggaraan tugas, perlu ditindak lanjuti dengan Pedoman Uraian Tugas
Jabatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas
menyelenggarakan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman dalam
bentuk penyediaan dan pembiayaan perumahan, pengembangan rumah
Negara, rumah umum, rumah swadaya, rumah korban bencana, rumah
komersil, fasilitas bantuan stimulan rumah swadaya, penyedia sarana
prasarana utilitas perumahan dan pengembangan kawasan permukiman
dalam pelaksanaan strategi kebijakan pengembangan kawasan, perencanaan
kawasan, pembangunan kawasan, peningkatan kualitas kawasan,
pengendalian kawasan dan evaluasi program kegiatan sebagai wujud dari
17. 8
kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas wajib urusan
pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan tugas lain
yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan daerah di bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
2. Pelaksana kebijakan daerah di bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan daerahcdi bidang perumahan dan
kawasan permukiman;
4. Penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas lingkungan perumahan
dan permukiman;
5. Pelaksana administrasi dinas daerah di bidang perumahan dan kawasan
permukiman; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Adapun uraian tugas Jabatan Pengelola Perumahan dan Permukiman
belum di atur dalam Peraturan Bupati Buton No. 6 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton sehingga penulis
mengacu pada Permenpan RB No 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah Daerah :
1. Mengelola Perumahan dan Permukiman
2. Melakukan Pengawasan Pekerjaan Fisik
3. Menyediakan Data Perumahan baik Kawasan Kumuh ataupun Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH)
D. Struktur Organisasi
Berdasarkan uraian struktur organisasi yang disajikan pada gambar 2.2,
maka suatu organisasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab terhadap
18. 9
bidang urusan tertentu dalam pemerintahan haruslah menjadi kokoh dengan
mengedepankan prinsip kerja sebuah organisasi. Prinsip kerja yang dimaksud
adalah membangun sebuah system kerja dengan mengedepankan
komunikasi dan etika birokrasi dalam tata kelola pemerintahan (good
goverment and good governance). Pemerintah adaah pelayan urusan
pemerintahan yang secara berjenjang dan terstruktur dengan urusan bidang
pekerjaan yang berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.
Masing-masing organisasi memiliki peran dan fungsi seperti halnya urusan
pemerintah daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
ditangani oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Buton.
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BUTON
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAG
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
SUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
UPTD
BIDANG PERUMAHAN BIDANG PERMUKIMAN
SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMANFAATAN KAWASAN
SEKSI PERTAMANAN DAN
PEMAKAMAN
SEKSI PENGENDALIAN KAWASAN
PERMUKIMAN
SEKSI PENYEDIAAN PERUMAHAN
SEKSI SURVEY DAN PENDATAAN
PERUMAHAN
SEKSI PENGENDALIAN DAN
PEMBINAAN KELEMBAGAAN
19. 10
E. Visi, Misi dan Nilai Organisasi
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara
konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan
suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan instansi pemerintah.
Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan
permasalahan pembangunan di Kabupaten Buton, serta visi, misi dan
program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada
saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten buton
tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksankan untuk mewujudkan visi. Rumusan menjadi penting untuk
memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang
ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.
Misi juga menjadi alas an utama mengapa suatu organisasi harus berdiri
dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh
segenap stakeholders pembangunan.
Dalam upaya mengoperasikan Visi “TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI
KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN”, dengan memperhatikan
perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis
serta kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Buton pada masa yang akan
dating maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Buton, sebagai
berikut :
1. Misi 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang bertumpu
pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani,
kualitas iman dan takwa serta kualitas pengetahuan dan teknologi.
“TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN
BUDAYA TERDEPAN”
20. 11
2. Misi 2 : Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan,
dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang
berdaya saing dan berwawasan lingkungan an berkesinambungan,
dengan bertumpu pada :
a. Pembangunan infrastruktur kewilayahan;
b. Pembangunan infrastruktur pedesaan; dan
c. Pemanfaatan potensi daerah secara maksimal.
3. Misi 3 : Pelestarian dan Pengembangan Nilai dan Aset Budaya,
dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Buton dalam kebersamaan
dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang ditanamkan oleh leluhur
(Kesultanan Buton)
4. Misi 4 : Reformasi Birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan
menciptakan kondisi pemerintahan yang baik (good governance), melalui
penerapan sistem pelayanan terpadu, efektif dan efisien, mendorong
aparatur agar memiliki kompetensi, professional serta menegakkan hukum
dan perlindungan hak asasi manusia.
Nilai-nilai organisasi Kabupaten Buton yaitu :
Akurat :
Cepat :
Inovatif :
2.2 Nilai-Nilai Dasar ASN
A. Akuntabilitas
Akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang
direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal,
penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Tujuan utama
akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Bekerja dengan Tuntas atas dasar Kompetensi
terbaik dan komitmen yang tinggi
Menciptakan ide-ide baru dalam penyelenggaraan
tugas
Pelayanan yang benar dan teliti sesuai SOP
dan Instruksi kerja
21. 12
Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dibutuhkan
beberapa unsur yaitu :
1. Kepemimpinan
Pemimpin yang memiliki komitmen tinggi dalam melakukan pekerjaannya
akan memberikan efek positif bagi sekitarnya.
2. Transparansi
Transparansi berarti adanya keterbukaan atas semua tindakan dan
kebijakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok/instansi.
3. Integritas
Integritas adalah konsistensi atau keteguhan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Adanya integritas dapat
memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada public dan/atau
stakeholders.
4. Tanggung jawab
Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
perbuatannya yang sengaja ataupun yang tidak disengaja.
5. Keadilan
Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal,
baik menyangkut benda maupun orang.
6. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan efek dari adanya keadilan sehingga melahirkan
akuntabilitas.
7. Keseimbangan
Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan
keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan
kapasitas.
8. Kejelasan
Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab harus memiliki gambaran
yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan.
9. Konsistensi
Konsistensi adalah sebuah usaha untuk terus melakukan sesuatu sampai
pada capaian tujuan akhir.
22. 13
(sumber : Akuntabilitas,Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan II, 2015)
B. Nasionalisme
Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan.
Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu
terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat
nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai
pancasila. Apabila nasionalisme tidak dilaksanakan dalam kegiatan
penugasan PNS maka rasa cinta tanah air, rasa kebangsaan dan
kebersamaan akan hilang tergantikan oleh ego sektoral, primodialisme dan
sikap sikap mementingkan kepentingan individu serta golongan semata.
Dengan merujuk pada peran ASN/PNS sebagai perekat dan pemersatu
bangsa, maka sudah selayaknya nasionalisme dikembangkan sehingga
meminimalisir kemungkinan terjadinya kepentingan, disintegrasi bangsa dan
ketidakadilan dalam akses pelayanan public.
Ada lima indikator dari nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus
diperhatikan, yaitu :
a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa
1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya
terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama
antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-
beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3) Membina kerukunan hidup diantara sesame umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab
1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnyasebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa;
2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi
setiap manusia, tanpa mebeda-bedakan suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit dan
sebagainnya;
23. 14
3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia;
4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan terpa selira;
5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain;
6) Berani membela kebenaran dan keadilan;
7) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan berkerjasama
dengan bangsa lain.
c. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia
1) Mempu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama diatas
kepentingan pribadi dan golongan;
2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan Negara dan bangsa
apabila diperlukan;
3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa;
4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia;
5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal
Ika.
d. Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh himat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
1) Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;
2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;
3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi
kepentingan bersama;
4) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai
sebagai hasil musyawarah;
5) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah;
6) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan permusyawaratan.
e. Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
24. 15
1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4) Menghormati hak orang lain;
5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri
sendiri;
6) Suka bekerja keras;
7) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat demi
kemajuan dan kesejahteraan bersama.
C. Etika Publik
Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah, yang
harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar, sedangkan
moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang
seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik
adalah refleksi tentang standard/norma yang menentukan baik/buruk,
benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan
publik dalam rangka menjalankan tangung jawab pelayanan publik.
Nilai-nilai dasar etika public sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang ASN, yakni sebagai berikut :
1. Memegang teguh nilai-nilai ideology Pancasila;
2. Setia dalam mempertahankan UUD 1945;
3. Menjalankan tugas secara professional dan tidak memihak;
4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standard etika luhur;
7. Memiliki kemampuan menjalankan kebijakan pemerintah;
8. Mempertanggung jawabakan tindakan dan kinerja publik;
9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya saing, berhasil guna, dan santun;
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
25. 16
13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem karir.
(Sumber : Etika Publik, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan II, 2015)
D. Komitmen Mutu
Keberhasilan proses pengawasan ditentukan oleh ketersediaan standard
pelayanan minimal yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur
(SOP). Kriteria khusus sesuai dengan jenis layanan di masing-masing institusi
dan kriteria umum menyangkut aspek kepastian, ketepatan waktu, kecepatan
waktu, keramahan selama proses layanan, alur pelayanan, kejelasan
pemecahan masalah/pengaduan, ketegasan tindak lanjut yang nyata,
danprinsip keadilan dalam memberikan pelayanan. SOP dan criteria yang
ditetapkan oleh masing-masing akan menjadi landasanutama komitmen mutu
bagi Apaaratur Sipil Negara. Ada empat indicator dari nilai-nilai dasar
komitmen mutu yang harus diperhatikan yaitu :
1. Efektif
Efektif berhasil guna, dapat mencapai hasil sesuai dengan target,
sedangkan efektivitas menunjukan tingkat ketercapaian target yang telah
direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja.
2. Efisien
Efisien adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energy
yang sesuai tanpa pemborosan, efisiensi tidak melihat tujuan organisasi
bisa saja menjadi efisien namun gagal dalam mencapai apa yang dicita-
citakan.
3. Inovasi
Penemuan sesuatu yang baru mengandung kebaruan.
4. Mutu
Suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses
dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen.
(Sumber : Akuntabilitas, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan II, 2015)
26. 17
E. Anti Korupsi
Anti korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk
memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-norma
dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan Negara atau
masyarakat baik secaa langsung maupun tak langsung. Tindak pidana
korupsi yang terdiri dari kerugian Negara, suap menyuap, pemerasan,
perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam
pengadaan dan gratifikasi. Indicator yang ada pada nilai dasar anti korupsi
yaitu sebagai berikut :
1. Mandiri yang dapat membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang
sehingga menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain;
2. Kerja keras merupakan hasil yang penting dalam rangka tercapainya target
dari suatu pekerjaan;
3. Berani untuk mengatakan atau melaporkan pada atasan atau pihak yang
berwenang jika mengetahui ada pegawai yang melakukan kesalahan;
4. Disiplin berkegiatan dalam aturan bekerja sesuai dengan Undang-Undang
yang mengatur;
5. Peduli yang berarti ikut merasakan dan menolong apa yang dirasakan
orang lain;
6. Jujur yaitu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran;
7. Tanggung jawab yaitu berani dalam menanggung resiko atas apa yang kita
kerjakan dalam bentuk apapun;
8. Sederhana yang dapat diartikan menerima dengan tulus dan ikhlas
terhadap apa yang telah ada dan diberikan Tuhan oleh kita; dan
9. Adil yaitu memandang kebenaran sebagai tindakan dalam perkataan
maupun perbuatansaat memtuskan peristiwa yang terjadi.
2.3 Kedudukan dan Peran ASN
A. Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai
ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari paktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen
ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga
diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras
27. 18
dengan perkembangan jaman. Adapun asas-asas manajemen ASN, antara
lain : kepastian hokum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan,
delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non
diskriminatif, persatuan, kesetaraan, keadilan, kesejahteraan.
B. Pelayanan Publik
Pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala
bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di pusat
dan daerah dan dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa
baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Adapun prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan
prima adalah :
a. Partisipatif
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat
pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya.
b. Transparan
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai
penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga
Negara untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pelayanan
publik.
c. Responsive
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar
dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya terkait dengan bentuk
dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, mekanisme
penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya
penyelenggaraan pelayanan.
d. Tidak Diskriminatif
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh
dibedakan antara satu warga dengan warga lainnya atas dasar perbedaan
identitas warga negara.
e. Mudah dan Murah
Penyelenggara pelayanan publik dimana masyarakat harus memenuhi
berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang di
28. 19
butuhkan harus diterapkan prinsip mudah dan murah. Hal ini perlu ditekankan
karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak di
maksudkan untuk mencari keuntungan melainkan untuk memnuhi mandat
konstitusi.
f. Efektif dan efisien
Penyelenggara pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan
yang hendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan
dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya
murah.
g. Aksesibel
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat
dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat
dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang
harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut.
h. Akuntabel
Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung
jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertangungjawaban disini tidak
hanya secara formal kepada atasan akan tetapi yang lebih penting harus di
pertanggungjawabkan secara terbuka kapada masyarakat melalui media
publik.
i. Berkeadilan
Penyelenggara pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat
melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi
kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat.
C. Whole of Government
Whole of Goverment (WoG) merupakan sebuah pendekatan
penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif
pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih
luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen
program dan pelayanan publik.
Pendekatan WoG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan
kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat sebagai berikut :
1. Koordinasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi menjadi :
29. 20
a. Penyertaan, yaitu pengembangan strategi dengan mempertimbangkan
dampak;
b. Dialog atau pertukaran informasi;
c. Joint planning, yaitu perencanaan bersama untuk kerjasama
sementara.
2. Integrasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi menjadi :
a. Joint working, atau kolaborasi sementara ;
b. Joint venture, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada
pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta
kerjasama ;
c. Satelit, yaitu entitas yang terpisah, dimiliki bersama, dibentuk sebagai
mekanisme integratif.
3. Kedekatan dan pelibatan, yang tipe hubungannya dapat dibagi menjadi :
a. Aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada
isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama;
b. Union, berupa unfikasi resmi, identitas masing-masing masih tampak
merger, yaitu penggabungan ke dalam struktur baru (LAN,2017)
2.4 Identifikasi Isu
1. Belum Optimalnya Kebaruan data Rumah Tidak Layak Huni dan Peta
Sebaran Rumah Tidak Layak Huni pada Bidang Perumahan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
2. Belum tersedianya data Sambungan Rumah melalui Pemetaan ArcGis
untuk perencanaan program penyediaan air minum pada Bidang
Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Buton
3. Belum Optimalnya pengembangan kompetensi staf dalam pemenuhan
dokumen data rumah tidak layak huni pada Bidang Perumahan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
30. 21
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
3.1 Pemilihan Isu Prioritas atau Core Isu
Teknik analisis yang digunakan untuk memprioritaskan isu yang akan
ditindaklanjuti yaitu metode analisa APKL dengan cara menentukan tingkat
Aktualisasi, Problematik, Kekhalayakan, dan Layaknya. Selanjutnya
menentukan skala nilai 1-5 dimana isu yang memiliki total skor tertinggi
setelah perengkingan merupakan isu prioritas.
Aktual : Benar-benar terjadi, sedang hangat dibicarakan
masyarakat
Problematik : Isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga
perlu dicarikan solusinya sesegera mungkin
Kekhalayakan : Isu menyangkut hajat hidup orang banyak
Kelayakan : Masuk akal, realistis, relevan untuk dimunculkan
Tabel 3.1 Matriks Penilaian Kualitas Isu dengan Analisis APKL
No Isu Aktual A P K L
Total
Nilai
Rangking
1 Kurang optimalnya kebaruan data
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),
dan Menyajikan Peta Sebaran
Rumah Tidak Layak Huni
4 5 5 5 19 1
2 Kurang Optimalnya data Sambungan
Rumah melalui Pemetaan ArcGis
untuk perencanaan program
penyediaan air minum
4 4 5 5 18 2
3 Rendahnya pengembangan
kompetensi staf dalam pemenuhan
dokumen data Rumah Tidak Layak
Huni
3 3 4 4 14 3
31. 22
Keterangan :
Angka 5 sangat kuat pengaruhnya
Angka 4 kuat pengaruhnya
Angka 3 sedang pengaruhnya
Angka 2 kurang pengaruhnya
Angka 1 sangat kurang pengaruhnya
3.2 Analisis Dampak Isu
Dampak yang mungkin terjadi apabila isu belum tersedianya data
Rumah Tidak Layak Huni adalah :
a. Mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Rumah Layak Huni di
Kabupaten Buton;
b. Menurunnya mutu kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
akibat tidak optimal dalam penyajian data Rumah Tidak Layak Huni;
c. Tidak tersalurnya pembangunan Rumah Layak Huni yang merata di
Kabupaten Buton.
3.3 Gagasan Pemecahan Isu
Melalui isu terpilih maka Optimalisasi Kebaruan data Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) dan Peta Sebaran Rumah Tidak Layak Huni melalui
aplikasi ArcGis pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Buton
3.4 Kegiatan dan Tahapan Untuk Memecahkan Isu
Kegiatan yaitu langkah-langkah kerja yang harus dilakukan agar
gagasan tersebut bisa terwujud atau isu terpilih terpecahkan sedangkan
tahapan kegiatan yaitu langkah-langkah yang harus ditempuh agar kegiatan
dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Untuk memecahkan isu tersebut
kegiatan dan tahapan kegiatan yang saya rencanakan adalah sebagai berikut
:
1. Meminta dukungan dan persetujuan pimpinan tahapan sebagai berikut :
1.1 Berkonsultasi dengan Kepala Dinas
1.2 Berkonsultasi dengan Kepala Bidang
1.3 Berkonsultasi dengan Kepala Seksi
2. Penyiapan Bahan Survey Rumah Tidak Layak Huni dengan tahapan
sebagai berikut :
32. 23
2.1 Menyiapkan konsep formulir
2.2 Cetak Formulir
2.3 Mengajukan bahan terpilih pada mentor
3. Pelaksanaan Survey dengan tahapan sebagai berikut :
3.1 Berkonsultasi dengan Lurah/Kades Setempat
3.2 Meminta kebutuhan data sementara dari Lurah/Desa
3.3 Melaksanakan survey
4. Mengolah data Rumah Tidak Layak Huni dengan tahapan sebagai berikut :
4.1 Mengolah data dari hasil survey ke dalam office
4.2 Verifikasi data hasil survey Kepada Kepala Seksi Survey dan
Pendataan Perumahan
4.3 Menginput ke dalam data eRTLH
5. Menggambar Peta dengan tahapan sebagai berikut :
5.1 Menginstal Aplikasi ArcGis
5.2 Menginput data koordinat txt
5.3 Menggambarkan kedalam peta ArcGis
6. Pembuatan SK Kepala Dinas tentang Penetapan Data RTLH Berbasis
ArcGis dengan tahapan sebagai berikut
6.1 Merancang SK Kepala Dinas Tentang Penetapan Kebaruan data
RTLH Berbasis ArcGis
6.2 Mencetak SK Kepala Dinas Tentang Penetapan Kebaruan data RTLH
Berbasis ArcGis
6.3 Menerima SK Kepala Dinas Tentang Penetapan Kebaruan data RTLH
Berbasis ArcGis
3.5 Analisis Keterkaitan Nilai Dasar Dengan Kegiatan
Tabel 3.2 Analisis Keterkaitan Nilai Dasar
Kegiatan 1 : Konsultasi dengan Pimpinan
Tahapan
Kegiatan
Output/ Hasil Keterkaitan dengan Nilai Dasar
Berkonsultasi
dengan Kepala
Dinas meminta
Persetujuan
Kepala Dinas
Perumahan dan
Akuntabilitas :
Pada saat konsultasi dengan Kepala
Dinas saya akan menunjukan sikap
33. 24
dukungan dan
persetujuan
Kawasan
Permukiman,
SK Tim Kerja
intergritas
Nasionalisme :
Ketika Berkonsultasi dengan Kepala
Dinas saya akan menunjukan sikap
menghormati
Etika Publik :
Saya akan menunjukan sikap santun
dan berkata yang baik kepada Kepala
Dinas
Komitmen Mutu :
Apa yang menjadi saran, ide atau
masukan Kepala Dinas saya akan
melaksanakannya dengan baik
Anti Korupsi :
Berkonsultasi dengan kepala Dinas
saya akan berkata jujur
Berkonsultasi
dengan Kepala
Bidang/Mentor
meminta
dukungan
Pernyataan
Dukungan
Kepala Bidang
Perumahan/Men
tor
Pembentukan
SK Tim Kerja
Akuntabilitas :
Berkonsultasi dengan Kepala Bidang
saya akan menjaga kepercayaan dan
kejelasan dalam menyelesaikan
kegiatan laporan hasil aktualisasi
Nasionalisme :
Ketika konsultasi dengan kepala
Bidang saya akan menghormati dan
bekerja keras pada setiap arahannya
Etika Publik :
Saya bersikap jujur dan
mengutamakan pencapaian hasil
pada saat berkonsultasi mengenai
laporan hasil aktualisasi dengan
kepala Bidang
Komitmen Mutu :
Berkonsultasi dengan kepala Bidang
34. 25
saya akan lebih menjaga mutu kerja
Anti Korupsi :
Pada saat saya Berkonsultasi dengan
kepala Bidang saya akan memegang
azas kejujuran atas kegiatan yang
akan dilaksanakan
Berkonsultasi
dengan Kepala
Seksi Survey
dan Pendataan
Perumahan
meminta
dukungan
Pernyataan
Dukungan Kepala
Seksi Survey dan
Pendataan
Perumahan
Akuntabilitas :
Pada saat berkonsultasi dengan
kepala Seksi saya akan bertanggung
jawab menyelesaikan laporan hasil
aktualisasi
Nasionalisme :
Ketika berkonsultasi dengan kepala
Seksi saya akan menghormati apa
yang menjadi arahannya
Etika Publik :
Saya akan berkata santun Pada saat
konsultasi dengan Kepala Seksi
Komitmen Mutu :
Berkonsultasi dengan Kepala Seksi
saya akan mengefektifkan waktu
dengan baik
Anti Korupsi :
Displin waktu serta bertanggung
jawab saat saya akan konsultasi
dengan Kepala Seksi
Kontribusi Terhadap visi, misi organisasi : terlaksananya kegiatan ini akan
dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan misi kabupaten Buton yaitu
“Reformasi Birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan
kondisi pemerintahan yang baik mendorong aparatur agar memiiki
kompetensi dan profesional.
Penguatan Nilai Organisasi : Akurat pelayanan yang benar teliti sesuai SOP,
Cepat bekerja dengan tuntas atas dasar kompetensi terbaik
35. 26
Kegiatan 2 : Penyiapan Bahan Survey Rumah Tidak Layak Huni
Tahapan Kegiatan Output/ Hasil Keterkaitan dengan Nilai Dasar
Menyiapkan
konsep formulir
Adanya konsep
formulir RTLH
Akuntabilitas :
Dalam menyiapkan konsep formulir
saya akan bertanggung jawab
menyesuaikan dengan format standar
RTLH
Nasionalisme :
Ketika menyiapkan konsep formulir
saya akan menghormati rekan kerja
Etika Publik :
Saya akan mengefektifkan waktu
dalam menyiapkan konsep formulir
Komitmen Mutu :
Saya akan mengutamakan mutu
dalam menyusun konsep formulir
Anti Korupsi :
Saya akan jujur atas konsep formulir
yang digunakan
Mencetak Formulir Formulir RTLH Akuntabilitas :
Dalam mencetak formulir saya akan
memakai format standar RTLH
sehingga dapat dipertanggung
jawabkan
Nasionalisme :
Cinta tanah air dengan memakai
produk dalam negeri pada saat
mencetak formulir RTLH.
Etika Publik :
Saya akan mengutamakan hasil
cetakan formulir Rumah tidak layak
huni sesuai dengan format standar.
Komitmen Mutu :
36. 27
Saya lebih mengutamakan mutu hasil
cetakan formulir RTLH
Anti Korupsi :
Saya bersikap jujur atas cetakan
formulir yang digunakan
Mengajukan bahan
terpilih kepada
mentor
Disetujuinya
penggunaan
Formulir RTLH
Akuntabilitas :
Adanya transparansi Dalam
Mengajukan bahan terpilih kepada
mentor sehingga dalam pelaksanaan
pendataan terlaksana dengan baik.
Nasionalisme :
Menerapkan nilai luhur Pancasila yaitu
musyawarah pada saat mengajukan
bahan terpilih kepada mentor.
Etika Publik :
menunjukan sikap sopan santun
pada saat saya akan mengajukan
bahan terpilih kepada mentor
Komitmen Mutu :
Saya akan mengutamakan mutu
dalam mengajukan bahan terpilih
kepada mentor
Anti Korupsi :
Pada saat mengajukan bahan terpilih
Saya akan transparan dalam
mengajukan bahan terpilih kepada
mentor
Kontribusi Terhadap visi, misi organisasi : terlaksananya kegiatan ini akan
dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan misi kabupaten Buton yaitu :
“Reformasi Birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan
kondisi pemerintahan yang baik mendorong aparatur agar memiiki
kompetensi dan profesional.
37. 28
Penguatan Nilai Organisasi : Akurat pelayanan yang benar teliti sesuai SOP,
Cepat bekerja dengan tuntas atas dasar kompetensi terbaik
Kegiatan 3 : Pelaksanaan survey
Tahapan Kegiatan Output/ Hasil Keterkaitan dengan Nilai Dasar
Berkonsultasi
dengan Kepala
Desa
Meminta
Informasi
Jumlah Rumah
Akuntabilitas :
Berkonsultasi dengan Lurah / Kepala
Desa saya akan konsisten
menyelesaikan kegiatan aktualisasi
Nasionalisme :
Pada saat saya bertemu dengan Lurah
/ Kepala Desa saya akan
menghormati arahannya
Etika Publik :
Ketika saya berkonsultasi dengan
Lurah / Kepala Desa saya akan
berkata santun
Komitmen Mutu :
Berkonsultasi dengan Lurah / Kepala
Desa saya akan lebih manjaga mutu
kerja
Anti Korupsi :
Saya akan bersikap jujur ketika
berkonsultasi dengan Lurah/ Kepala
Desa
Meminta kebutuhan
data sementara
Adanya data
sementara
Akuntabilitas :
Ketika memenuhi kebutuhan data
sementara saya akan berintegritas
menyelesaikan tugas
Nasionalisme :
Sewaktu saya meminta kebutuhan
data sementara saya akan
menghormati para aparatur desa
38. 29
Etika Publik :
Saya akan memenuhi keakuratan
dalam kebutuhan data sementara
Komitmen Mutu :
Pada saat memenuhi kebutuhan data
saya akan mengutamakan kualitas
data yang valid
Anti Korupsi :
Saya akan memastikan keaslian data
sementara rumah tidak layak huni.
Melaksanakan
survey
Data RTLH
(Formulir)
Akuntabilitas :
Bersikap adil, transparan dan
bertanggung jawab pada saat survey
dilaksanakan.
Nasionalisme :
Bersikap menghargai dan
menghormati masyarakat pada saat
melaksanakan tahapan kegiatan
survey Rumah Tidak Layak Huni.
Etika Publik :
Memberikan pelayanan optimal
kepada masyarakat serta memberi
edukasi dalam melaksanakan survey
Komitmen Mutu :
Memastikan mutu hasil dari
pelaksanaan survey.
Anti Korupsi :
Pada saat survey saya akan jujur
dalam melaksanakan kegiatan
Kontribusi terhadap visi, misi organisasi : terlaksananya kegiatan ini akan
dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan misi kabupaten Buton yaitu :
“Reformasi Birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan
kondisi pemerintahan yang baik mendorong aparatur agar memiiki
39. 30
kompetensi dan profesional.
Penguatan Nilai Organisasi : Akurat pelayanan yang benar teliti sesuai SOP,
Cepat bekerja dengan tuntas atas dasar kompetensi terbaik, Inovatif
menciptakan ide baru
Kegiatan 4 : Mengolah data RTLH
Tahapan Kegiatan Output/ Hasil Keterkaitan dengan Nilai Dasar
Mengolah data dari
hasil survey
Data series
RTLH
Akuntabilitas :
Bertanggung jawab melaksanakan
sampai tuntas mengolah data kedalam
microsoft excel.
Nasionalisme :
Bermusyawarah dengan rekan kerja
bagaimana format microsoft excel
yang biasa digunakan dalam
penginputan.
Etika Publik :
Menciptakan lingkungan kerja yang
kondusif dengan cara menanyakan hal
yang saya tidak ketahui tentang
bagaimana mengolah data RTLH.
Komitmen Mutu :
Menawarkan sebuah inovasi dalam
mengolah data RTLH dimana pada file
tersebut ditandatangani oleh Kepala
Desa dan diberikan hard copy untuk
menjadi arsip desa.
Anti Korupsi :
Ketika saya mengolah data saya akan
menyediakan data dengan berasaskan
kejujuran
Verifikasi data hasil
survey kepada
Data series
RTLH disetujui
Akuntabilitas :
Pada saat verifikasi data kepada
40. 31
Kepala Seksi
Survey dan
Pendataan
perumahan
Kepala Seksi saya transparan dan
terbuka bercerita tentang proses
pelaksanaan survey dilapangan
Nasionalisme :
Menghormati apa yang menjadi
arahan Kepala Seksi
Etika Publik :
Pada tahapan kegiatan ini saya
berkomitmen untuk menjalankan
tugas secara profesional kepada
Kepala Seksi Survey dan Pendataan
Perumahan
Komitmen Mutu :
Dalam menyerahkan data kepada
Kepala Seksi Survey dan Pendataan
saya akan menyediakan data dengan
efektif
Anti Korupsi :
Menerapkan kedisiplinan yaitu
bekerja sesuai standar operasional
prosedur pada saat melaksanakan
tahapan kegiatan verifikasi data
Kepada Kepala Seksi Survey dan
Pendataan Perumahan.
Menginput data ke
dalam eRTLH
Tersedianya
data kedalam
aplikasi
eRTLH
Akuntabilitas :
saya akan bertanggung jawab dalam
penginputan data eRTLH
Nasionalisme :
Bermusyawarah dengan rekan kerja,
belajar menggunakan aplikasi eRTLH.
Etika Publik :
Ketika saya melaksanakan
penginputan data kedalam eRTLH
41. 32
saya berkonsultasi dan bekerja
sama
Komitmen Mutu :
Dalam menginput data kedalam
eRTLH saya mengefisienkan waktu
pelaksanaan.
Anti Korupsi :
Nilai anti korupsi yang saya terapkan
yaitu bekerja keras agar hasil
penginputan terlaksana sesuai dengan
target capaian.
Kontribusi terhadap visi, misi organisasi : terlaksananya kegiatan ini akan
dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan misi kabupaten Buton yaitu :
“Reformasi Birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan
kondisi pemerintahan yang baik mendorong aparatur agar memiiki
kompetensi dan profesional.
Penguatan Nilai Organisasi : Akurat pelayanan yang benar teliti sesuai SOP,
Cepat bekerja dengan tuntas atas dasar kompetensi terbaik, Inovatif
menciptakan ide baru
Kegiatan 5 : Menggambar Peta (Aplikasi ArcGis)
Tahapan Kegiatan Output/ Hasil Keterkaitan dengan Nilai Dasar
Menginstal
aplikasi ArcGis
Aplikasi Arcgis Akuntabilitas :
Saya akan bertanggung jawab
menginstal aplikasi yang resmi
Nasionalisme :
Ketika bertemu tukang service instal
aplikasi saya akan memakai bahasa
Indonesia yang baik
Etika Publik :
Saya akan bertemu tukang service
instal aplikasi bersikap sopan dan
Santun
42. 33
Komitmen Mutu :
Saya akan mengefektifkan waktu pada
saat menginstal aplikasi Arcgis
Anti Korupsi :
Pada saat menginstal Aplikasi Sebagai
ASN yang akan menerapkan nilai-nilai
dasar saya akan bersikap Disiplin
Menginput data
koordinat txt
Data koordinat Akuntabilitas :
Ketika membuat format data koordinat
txt saya akan bertanggung jawab
atas keakuratan
Nasionalisme :
Dalam membuat format data koordinat
txt saya akan memakai bahasa
Indonesia yang baik kepada rekan
kerja
Etika Publik :
Pada saat membuat format data
koordinat txt saya akan bersikap
sopan dan Santun kepada rekan
kerja
Komitmen Mutu :
Saya akan membuat format data
koordinat txt dengan efektif
Anti Korupsi :
Sebagai ASN yang menjunjung nilai-
nilai dasar Saya akan bekerja jujur
dalam membuat data koordinat txt
Penggambaran
peta
Peta sebaran
RTLH
Akuntabilitas :
Dalam menyajikan peta Saya akan
bertanggung jawab atas kesesuaian
penggambaran peta
43. 34
Nasionalisme :
Pada saat menyajikan peta Saya akan
menghormati skematika pemetaan
yang baik
Etika Publik :
Sebelum menyajikan peta Saya akan
bekerja sama dengan ahli dalam
upaya saran masukan
Komitmen Mutu :
Ketika menyajikan peta Saya akan
menjamin kualitas mutu dalam
penyajiannya
Anti Korupsi :
Saya akan bersikap jujur atas
penyajian peta
Kontribusi terhadap visi, misi organisasi : terlaksananya kegiatan ini akan
dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan misi kabupaten Buton yaitu :
“Reformasi Birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan
kondisi pemerintahan yang baik mendorong aparatur agar memiiki
kompetensi dan profesional.
Penguatan Nilai Organisasi : Akurat pelayanan yang benar teliti sesuai SOP,
Cepat bekerja dengan tuntas atas dasar kompetensi terbaik, Inovatif
menciptakan ide baru
Kegiatan 6 : Pembuatan SK Kepala Dinas tentang Penetapan data RTLH
Berbasis ArcGis
Tahapan Kegiatan Output/ Hasil Keterkaitan dengan Nilai Dasar
Merancang SK
Kepala Dinas
Tentang Penetapan
Kebaruan data
RTLH Berbasis
ArcGis
Naskah SK Akuntabilitas :
Dalam merancang SK penetapan
Saya akan menerima saran masukan
agar mendaptkan kejelasan dalam
skematika tata tulis dan penyusunan
SK
44. 35
Nasionalisme :
Pada saat merancang SK Penetapan
Saya akan mendiskusikan pada
Kepala Seksi tentang format
pembuatan SK Penetapan Kepala
Dinas
Etika Publik :
Sebelum menyajikan SK Penetapan
Saya akan bekerja sama dengan ahli
dalam upaya saran masukan
Komitmen Mutu :
Ketika merancang SK Penetapan
Saya akan menjamin kualitas mutu
dalam penyajiannya
Anti Korupsi :
Sewaktu merancang SK penetapan
Saya akan bertanggung jawab atas
skematika tata tulis dan penyusunan
SK
Mencetak SK
Kepala Dinas
Tentang Penetapan
Kebaruan data
RTLH Berbasis
ArcGis
SK Kepala
Dinas
Akuntabilitas :
ketika mencetak SK penetapan Saya
akan meneliti skematika tata tulis
Nasionalisme :
Menggunakan kertas produk buatan
dalam negeri sebagai wujud
kecintaan kepada tanah air pada
saat mencetak SK Penetapan Kepala
Dinas.
Etika Publik :
Sewaktu saya mencetak SK
Penetapan Saya akan bekerja sama
dengan rekan kerja
Komitmen Mutu :
45. 36
Dalam mencetak SK Penetapan Saya
akan memeriksa kualitas hasil print
Anti Korupsi :
Saya akan tanggung jawab atas
cetakan SK Penetapan
Menerima SK
Kepala Dinas
Tentang Penetapan
Kebaruan data
RTLH Berbasis
ArcGis
Serah Terima
SK
Akuntabilitas :
Ketika menerima SK Penetapan saya
akan konsisten dengan keakuratan
data jika nanti di butuhkan lagi dalam
menyusun data RTLH pada lokasi
berbeda
Nasionalisme :
Saya akan menunjukan sikap
menghormati kepada Kepala Dinas
Pada saat menerima SK Penetapan
Etika Publik :
Sewaktu saya menerima SK
Penetapan dari Kepala Dinas Saya
akan bersikap santun
Komitmen Mutu :
Pada saat menerima SK Penetapan
Saya akan berusaha mengembangkan
inovasi inovasi lain dimasa yang
akan datang
Anti Korupsi :
Setelah saya menerima SK saya akan
lebih bekerja keras lagi untuk
pelaksanaan pekerjaan dimasa yang
akan datang secara terus menerus
dan konsisten terhadap penerapan
nilai dasar aneka.
Kontribusi terhadap visi, misi organisasi : terlaksananya kegiatan ini akan
46. 37
dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan misi kabupaten Buton yaitu :
“Reformasi Birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan
kondisi pemerintahan yang baik mendorong aparatur agar memiiki
kompetensi dan profesional.
Penguatan Nilai Organisasi : Akurat pelayanan yang benar teliti sesuai SOP,
Cepat bekerja dengan tuntas atas dasar kompetensi terbaik, Inovatif
menciptakan ide baru
3.6 Perkiraan Hambatan dan Solusi
Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi ANEKA,
terdapat kemungkinan kegiatan-kegiatan tersebut mengalami kendala
sehingga rancangan kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara optimal
atau tidak tercapai aktualisasinya. Oleh karena itu perlu disampaikan kendala-
kendala yang mungkin terjadi, langkah-langkah antisipasi menghadapi
kendala tersebut, dan perlu dicari secara cermat strategi untuk menghadapi
kendala tersebut. Kendala, resiko dan solusi tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut ini
Tabel 3.3 Antisipasi dan Strategi Menghadapi Kendala
No Kendala Antisipasi
Menghadapi
Kendala
Strategi Menghadapi
Kendala
1 Kegiatan tidak selesai
tepat waktu.
Manajemen waktu yang
baik.
Disiplin waktu sesuai dengan
jadwal yang telah di buat
2 Adanya masyarakat
yang menanyakan
prosedur penerima
bantuan Bedah Rumah.
Konsultasi dengan
atasan.
Mengedukasi masyarakat
prosedur pemberian bedah
rumah berdasarkan petunjuk
teknis.
3 Sarana dan prasarana
untuk melakukan
kegiatan
Konsultasi dengan
atasan.
Konsultasi dengan atasan
untuk mendapatkan dukungan
program kegiatan
3.7 Time Schedule Pelaksanaan Aktualisasi dan Habituasi
Kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Buton bertempat di Jl. Takawa Kompleks Perkantoran
47. 38
Takawa Gedung C Lt. 3 Pasarwajo pada tanggal 31 Agustus 2020 – 3 Oktober 2020.
Kegiatan aktualisasi akan diajabarkan dalam timeline kegiatan pada jadwal
pelaksanaan aktualisasi dibawah ini :
48. 39
Tabel 3.4 Time Schedule Pelaksanaan Aktualisasi dan Habituasi
No Kegiatan
Jadwal Kegiatan
Agusutus September Oktober
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
1 Meminta dukungan
dan persetujuan
pimpinan
2 Penyiapan bahan
rancangan
aktualisasi
3 Pelaksanaan
survey
4 Mengolah data
rumah tidak layak
huni
5 Menggambar peta
6 Pembuatan SK
Kepala Dinas
tentang Penetapan
data RTLH
Berbasis ArcGis
49. 40
BAB IV
HASIL PELAKSANAAN AKTUALISASI
4.1 Deskripsi Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Berdasarakan isu yang diangkat maka akan dilaksanakan 6 kegiatan
sesuai dengan rancangan aktualisasi. Kegiatan aktualisasi dilaksanakan
selama 30 hari kerja yang terhitung mulai tanggal 31 Agustus sampai
dengan 3 Oktober 2020 pada Bidang Perumahan. Berikut merupakan
kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa habituasi :
1. Kegiatan 1 Meminta Dukungan dan Persetujuan Pimpinan
Tahapan Kegiatan Berkonsultasi dengan Kepala Dinas
Tanggal 1 Oktober 2020
Output Surat Persetujuan
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
SK Tim Survey
Surat persetujuan
A. Nilai Dasar tahapan kegiatan
Akuntabilitas
Nilai dasar akuntabilitas khususnya integritas dalam berkonsultasi
dengan Kepala Dinas telah saya aktualisasikan dengan cermat dan tepat
mulai dari menyiapkan bahan konsultasi agar dapat melaksanakan
kegiatan dengan baik.
Nasionalisme
Sikap menghormati telah saya aktualisasikan dalam tahapan kegiatan
berkonsultasi sehingga Kepala Dinas bersikap peduli atas kegiatan
aktualisasi saya.
Etika Publik
Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika publik telah saya
aktualisasikan dengan bersikap santun, ramah dan berbicara yang
baik dalam tahapan kegiatan berkonsultasi dengan Kepala Dinas.
Komitmen Mutu
Nilai dasar komitmen mutu khususnya efektif dan efisien telah di
50. 41
aktualisasikan dengan datang tepat waktu dan menyiapkan bahan
dengan baik sesuai standar penyusunan dalam tahapan kegiatan
berkonsultasi dengan Kepala Dinas.
Anti Korupsi
Berkata jujur telah saya aktualisasikan dengan menjelaskan secara baik
dan benar tentang rencana kegiatan aktualisasi dalam tahapan kegiatan
berkonsultasi Dengan Kepala Dinas.
B. Proses dan kualitas produk tahapan kegiatan
Dalam melaksanakan tahapan kegiatan berkonsultasi dengan Kepala
Dinas saya mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi
masukan dan saran yang di berikan oleh pimpinan pada Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton, memberikan
atau mengupayakan dengan maksimal hasil kegiatan aktualisasi dan
menjunjung tinggi standar etika, ramah, santun dan cepat tanggap agar
dalam melaksanakan aktualisasi kebaruan data Rumah Tidak Layak
Huni mendapatakan hasil yang baik sesuai standar operasional prosedur
dan Petunjuk Teknis.
C. Manfaat terhadap capaian visi misi dan nilai organisasi
Terlaksananya tahapan kegiatan ini akan dapat memberikan kontribusi
terhadapa visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi,
meningkatkan pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang
baik mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional,
bekerja tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
Gambar 4.1 Konsultasi dengan Kepala Dinas
51. 42
Gambar 4.2 surat persetujuan Kepala Dinas
Gambar 4.3 SK Tim Survey Rumah Tidak Layak Huni
52. 43
Tahapan Kegiatan Berkonsultasi dengan Kepala Bidang/Mentor
meminta dukungan kegiatan aktualisasi
Tanggal 1 September 2020
Output Pernyataan dukungan
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
Foto Pernyataan dukungan mentor
A. Nilai dasar tahapan kegiatan
Akuntabilitas
Nilai dasar akuntabilitas khususnya kepercayaan dan kejelasan dalam
berkonsultasi dengan Kepala Bidang saya aktualisasikan dengan cermat
dan tepat mulai dari menyiapkan bahan konsultasi agar dalam penyajian
dokumen RTLH mendapatkan hasil yang sesuai petunjuk teknis,
keakuratan data dan kevalidan data sesuai keadaan rill di lapangan.
Nasionalisme
Sikap menghormati dan bekerja keras telah saya aktualisasikan dalam
tahapan kegiatan berkonsultasi dengan Kepala Bidang sehingga apa
yang di harapkan atas hasil kegiatan aktualisasi terkait terbarunya data
rumah tidak layak huni serta penyajian dalam bentuk peta menjadi acuan
atau standar kerja yang terus menerus di laksanakan.
Etika Publik
Jujur dan mengutamakan pencapaian telah saya aktualisasikan dalam
tahapan kegiatan berkonsultasi dengan Kepala Bidang agar hasil dari
aktualisasi ini benar benar dilaksanakan dan tidak memanipulasi data
sehingga apa yang menjadi saran, masukan, arahan dan harapan sesuai
petunjuk teknis penyusunan dan penginputan ke dalam eRTLH.
Komitmen Mutu
Inovasi terbaru dengan menyajikan data RTLH dalam pemetaan arcgis,
serta memberikan kualitas mutu data RTLH telah saya aktualisasikan
sesuai hasil dari konsultasi dengan Kepala Bidang serta terus menerus
akan dilakukan di kemudian hari sehingga memudahkan kinerja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program
usulan terkait pemenuhan rumah layak huni
Anti Korupsi
53. 44
Kejujuran dan disiplin pada saat berkonsultasi dengan Kepala Bidang
telah saya aktualisasikan mulai dari penyiapan bahan konsultasi,
mendengarkan saran masukan, sampai pada arahan pelaksanakan
kegiatan dan penyajian data.
B. Proses dan kualitas produk tahapan kegiatan
Dalam melaksanakan tahapan kegiatan berkonsultasi dengan Kepala
Bidang saya telah melaksanakan apa yang menjadi masukan, saran dan
arahan, serta memberikan atau mengupayakan dengan maksimal hasil
kegiatan aktualisasi dan menjunjung tinggi kedisiplinan, mutu, jujur,
menghormati, kerja keras dan mengutamakan hasil pencapaian agar
dalam melaksanakan laporan hasil aktualisasi kebaruan data Rumah
Tidak Layak Huni mendapatakan hasil yang baik sesuai dengan tujuan.
C. Manfaat terhadap capaian visi misi dan nilai organisasi
Terlaksananya tahapan kegiatan ini akan dapat memberikan kontribusi
terhadapa visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi,
meningkatkan pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang
baik mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional,
bekerja akurat, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
Gambar 4.4 Berkonsultasi dengan Kepala Bidang/Mentor
54. 45
Gambar 4.5 Surat pernyataan dukungan
Tahapan Kegiatan Berkonsultasi dengan Kepala Seksi Survey dan
Pendataan Perumahan
Tanggal 1 September 2020
Output Pernyataan dukungan
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
Foto Pernyataan dukungan mentor
A. Nilai dasar tahapan kegiatan
Akuntabilitas
Bertanggung jawab atas kebenaran penyajian data RTLH dan
konsisten melaksanakan sampai capaian tujuan akhir yang menjadi
arahan Kepala Seksi Survey dan Pendataan Perumahan telah saya
aktualisasikan dengan cermat dan tepat mulai dari menyiapkan bahan
konsultasi agar dalam penyajian dokumen RTLH mendapatkan hasil
yang sesuai petunjuk teknis, keakuratan data dan kevalidan data sesuai
keadaan rill di lapangan.
Nasionalisme
55. 46
Sikap menghormati saya aktualisasikan dalam tahapan kegiatan
berkonsultasi dengan Kepala Seksi Survey dan Pendataan Perumahan
sehingga apa yang di harapkan atas hasil kegiatan aktualisasi terkait
terbarunya data rumah tidak layak huni serta penyajian dalam bentuk
peta menjadi acuan atau standar kerja yang terus menerus di
laksanakan.
Etika Publik
Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika publik telah saya
aktualisasikan dengan bersikap santun dalam tahapan kegiatan
berkonsultasi dengan Kepala Survey dan Pendataan Perumahan.
Komitmen Mutu
Mengefektifkan waktu atau pelaksanaan pada saat konsultasi dengan
Kepala Seksi Survey dan Pendataan Perumahan terkait penyajian data
RTLH dalam pemetaan arcgis telah saya aktualisasikan dan nantinya
metode seperti ini akan terus menerus dilakukan di kemudian hari
sehingga memudahkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Kabupaten Buton
Anti Korupsi
Disiplin waktu pada saat berkonsultasi dengan Kepala Seksi Survey dan
Pendataan Perumahan telah saya aktualisasikan dan akan saya
terapkan dalam kehidupan keseharian.
B. Proses dan kualitas produk tahapan kegiatan
Dalam melaksanakan tahapan kegiatan berkonsultasi dengan Kepala
Seksi Survey dan Pendataan Perumahan saya telah melaksanakan apa
yang menjadi saran masukan serta memberikan atau mengupayakan
dengan maksimal hasil kegiatan aktualisasi dan menjunjung tinggi
kedisiplinan, tanggung jawab, santun dan Konsisten. agar dalam
melaksanakan laporan hasil aktualisasi kebaruan data RTLH
mendapatakan hasil yang baik sesuai dengan tujuan.
C. Manfaat terhadap capaian visi misi dan nilai organisasi
Terlaksananya tahapan kegiatan ini akan dapat memberikan kontribusi
terhadapa visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi,
meningkatkan pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang
56. 47
baik mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional,
bekerja akurat, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
Gambar 4.6 Berkonsultasi dengan Kepala Seksi Survey Pendataan
Gambar 4.7 Pernyataan dukungan Kepala Seksi Survey Pendataan
57. 48
2. Kegiatan 2 Penyiapan Bahan Survey RTLH
Tahapan Kegiatan Menyiapkan Konsep Formulir
Tanggal 3 September 2020
Output Konsep Formulir RTLH
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
Screen Shot Formulir
A. Nilai Dasar Tahapan Kegiatan
Akuntabilitas
Mempelajari tentang konsep formulir RTLH sesuai petunjuk teknis
pelaksanaan atau format standar Kementerian Pekerjaan Umum
sehingga data dan informasi dapat dipertanggung Jawabkan.
Nasionalisme
Penerapan nilai Pancasila yaitu menghormati arahan dan masukan
pimpinan atau rekan kerja tentang standar format formulir RTLH.
Etika Publik
Mengefektifkan waktu pelaksanaan penyusunan formulir Rumah Tidak
Layak Huni
Komitmen Mutu
Menerima tanggapan dari rekan kerja untuk perbaikan kualitas mutu
dalam pelaksanaan laporan hasil aktualisasi
Anti Korupsi
Menjamin keaslian konsep formulir RTLH agar dalam pelaksanaan nanti
sesuai dengan kebenaran (jujur).
B. Proses dan kualitas produk tahapan kegiatan
Penyiapan konsep formulir rumah tidak layak huni mengacu kepada
format standar Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal
Penyedia Rumah Swadaya sehingga menjadi wajib bagi Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakannya sehingga
dengan demikian pelaksanaan survey rumah tidak layak huni telah
sesuai standar SOP yang berlaku.
C. Manfaat terhadap capaian visi misi dan nilai organisasi
Terlaksananya tahapan kegiatan ini akan dapat memberikan kontribusi
58. 49
terhadap visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi,
meningkatkan pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang
baik mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional,
bekerja akurat, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
Gambar 4.8 Foto Bukti Pelaksanaan Penyiapan Konsep Formulir
Gambar 4.9 Screen Shot Formulir RTLH Excel
59. 50
Tahapan Kegiatan Mencetak Formulir
Tanggal 3 September 2020
Output Formulir RTLH
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
Foto Formulir RTLH
A. Nilai Dasar Tahapan Kegiatan
Akuntabilitas
Formulir RTLH di cetak sesuai petunjuk teknis pelaksanaan atau format
standar Kementerian Pekerjaan Umum sehingga data dan informasi
dapat dipertanggung Jawabkan.
Nasionalisme
Menerapkan nilai luhur Pancasila yaitu cinta tanah air dengan memakai
bahan atau produk kertas buatan dalam negeri pada saat mencetak
formulir.
Etika Publik
Mengutamakan hasil cetakan formulir yang baik sesuai standar format
Rumah tidak layak huni
Komitmen Mutu
Menerima tanggapan dari rekan kerja untuk perbaikan kualitas mutu
pada saat mencetak formulir Rumah tidak layak huni sehingga dalam
pelaksanaan laporan hasil aktualisasi telah sesuai dan menjadi acuan
kedepannya.
Anti Korupsi
Menjamin kualitas cetak formulir RTLH agar dalam pelaksanaan nanti
sesuai dengan kebenaran (jujur).
B. Proses dan kualitas produk tahapan kegiatan
Mencetak formulir rumah tidak layak huni mengacu pada format standar
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penyedia Rumah
Swadaya sehingga menjadi wajib bagi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman menggunakannya sehingga dengan demikian pelaksanaan
survey rumah tidak layak huni telah sesuai standar SOP yang berlaku.
C. Manfaat terhadap capaian visi misi dan nilai organisasi
Pelaksanaan tahapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap
60. 51
visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi, meningkatkan
pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang baik
mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional, bekerja
akurat, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
Gambar 4.10 Foto Bukti Pelaksanaan Cetak Formulir
Gambar 4.11 Hasil Cetakan Formulir RTLH
61. 52
Tahapan Kegiatan Mengajukan bahan terpilih kepada
mentor
Tanggal 7 September 2020
Output Formulir RTLH
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
Foto Formulir RTLH
A. Nilai Dasar Tahapan Kegiatan
Akuntabilitas
Mengajukan formulir RTLH kepada mentor untuk digunakan pada saat
pendataan rumah tidak layak huni saya berkomitmen adanya
transparansi terkait pendataan rumah tidak layak huni dan benar
melaksanakan sepenuhnya untuk di jadikan acuan sebagai kebaruan
data pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Buton.
Nasionalisme
Menerapkan nilai luhur Pancasila yaitu bermusyawarah dan bersikap
sopan, dalam hal ini mengajukan bahan pilihan kepada mentor dan terus
akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Etika Publik
bersikap sopan pada saat mengajukan bahan pilihan kepada mentor dan
akan terus saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat
menjadi contoh kepada rekan kerja lainnya.
Komitmen Mutu
Berkomitmen dengan mentor pada saat mengajukan bahan pilihan
mengenai kualitas mutu pelaksanaan pendataan rumah tidak layak huni
bukan data yang abal-abal seperti hanya meminta data kepada Kepala
Desa dan tidak turun langsung verifikasi lapangan sehingga data
tersebut tidak valid.
Anti Korupsi
Pada saat mengajukan bahan terpilih Saya akan transparan dalam
mengajukan bahan terpilih kepada mentor
62. 53
B. Proses dan kualitas produk tahapan kegiatan
Disini Kepala Bidang yang juga selaku mentor saya beliau
menitikberatkan tentang kavalidan data agar kebaruan data rumah tidak
layak huni serta adanya maping peta yang memudahkan pada saat
verifikasi dimana data koordinat RTLH sudah ada sehingga dengan
membuka aplikasi KML kita sudah mengetahui rumah rumah yang tidak
layak huni. Diharapkan inovasi yang demikian terus dikembangkan di
Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Buton.
C. Manfaat terhadap capaian visi misi dan nilai organisasi
Pelaksanaan tahapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap
visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi, meningkatkan
pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang baik
mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional, bekerja
akurat, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
Gambar 4.12 Foto Bukti Pelaksanaan mengajukan bahan terpilih
63. 54
Gambar 4.13 Formulir RTLH
3. Kegiatan 3 Pelaksanaan Survey
Tahapan Kegiatan Konsultasi dengan Kepala Desa
Tanggal 7 - 9 September 2020
Output Adanya informasi dari Kepala Desa
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
A. Nilai Dasar Tahapan Kegiatan
Akuntabilitas
Melaksanakan konsultasi kepada Kepala Desa Bajo Bahari terkait
pendataan rumah tidak layak huni saya menunjukan sikap konsisten
menyampaikan maksud kedatangan kami bersama tim survey guna
memenuhi kebaruan data RTLH dimana desa tersebut merupakan desa
perioritas yang masuk dalam kawasan kumuh dan meminta dukungan
perangkat desa selama proses pendataan dilaksanakan.
Nasionalisme
64. 55
Kami menjunjung tinggi nilai Pancasila dimana sikap menghormati apa
yang menjadi saran dan masukan Kepala Desa Bajo Bahari.
Etika Publik
Setiap perkataan yang saya ucapkan ataupun berbicara dengan bahasa
yang santun agar dapat memudahkan kami melaksanakan konsultasi
kepada Kepala Desa Bajo Bahari.
Komitmen Mutu
Adapun hasil dari konsultasi kami sepakat untuk menjaga mutu kualitas
hasil kebaruan data agar dapat terus menerus dilanjutkan dalam program
kerja Desa Bajo Bahari.
Anti Korupsi
Pada saat konsultasi kami menyepakati bahwa data yang kami ambil
nantinya tetap berasaskan kejujuran.
A. Proses dan Kualitas Produk Tahapan Kegiatan
Mulai dari kedatangan kami bersama tim survey kebaruan data rumah
tidak layak huni sayapun telah menerapkan nilai-nilai aneka sehingga
pada tahapan kegiatan ini kami tidak mengalami kendala dan mendapat
dukungan penuh dari Kepala Desa dan aparatur desa. Intinya kami telah
berkomitmen akan kualitas data Rumah Tidak Layak Huni yang benar-
benar sesuai keadaan rill di lapangan.
B. Manfaat Terhadap Capaian Visi Misi Dan Nilai Organisasi
Pelaksanaan tahapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap
visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi, meningkatkan
pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang baik
mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional, bekerja
akurat, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
66. 57
Tahapan Kegiatan Meminta kebutuhan data sementara
Tanggal 7 September 2020
Output Formulir RTLH
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
Data sementara
A. Nilai Dasar Tahapan Kegiatan
Akuntabiltas
Sikap integritas saya aktualisasikan pada tahapan kegiatan ini sehingga
para aparatur desa merasa percaya dan yakin dengan maksud
kedatangan kami yang merupakan salah satu urusan penting dalam
program Pusat ataupun daerah dalam hal ini Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman memenuhi data Rumah Tidak Layak Huni
sementara yang harus kami verifikasi kembali kebenarannya.
Nasionalisme
Menunjukan sikap Menghormati pada saat bermusyawarah dengan
para aparatur desa terkait tahapan kegiatan pemenuhan data sementara
Rumah Tidak Layak Huni.
Etika Publik
Memeriksa keakuratan data sementara Rumah Tidak Layak Huni
dengan cara verifikasi kembali dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan
data NIK ataupun nama yang double.
Komitmen Mutu
Disini saya tetap mengutamakan kualitas data sementara untuk itu
kami bersama tim survey data rumah tidak layak huni tetap mengacu
pada petunjuk teknis.
Anti Korupsi
Memastikan kembali keaslian data sementara Rumah Tidak Layak Huni
dengan cara verifikasi kembali sesuai standar operasional prosedur.
B. Proses dan Kualitas Produk Tahapan Kegiatan
Pada proses pemenuhan kebutuhan data sementara Rumah Tidak Layak
Huni saya mengaktualisasikan nilai aneka kepada para aparatur Desa
Bajo Bahari Kecamatan wabula sehingga kami diberikan dukungan dan
67. 58
data sementara yang nantinya tetap ditindak lanjuti untuk dilaksanakan
survey Rumah Tidak Layak Huni yang kualitas pelaksanaannya
disesuaikan dengan petunjuk teknis standar operasional prosedur.
C. Manfaat Terhadap Capaian Visi Misi Dan Nilai Organisasi
Pelaksanaan tahapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap
visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi, meningkatkan
pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang baik
mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional, bekerja
akurat, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
Gambar 4.16 Foto Pelaksanaan meminta kebutuhan data sementara
68. 59
Gambar 4.17 Foto Data Sementara
Tahapan Kegiatan Melaksanakan Survey
Tanggal 7- 10 September 2020
Output Formulir RTLH
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
Foto Formulir RTLH
A. Nilai Dasar Tahapan Kegiatan
Akuntabilitas
Pada tahap kegiatan pelaksanaan survey saya bersama tim konsisten
terhadap tujuan awal kami yaitu bersikap adil, transparan dan
bertanggung jawab agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan
nantinya mendapatkan bantuan rumah layak huni dalam program
bantuan stimulan perumahan swadaya yang merupakan salah satu
urusan penting pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Buton.
Nasionalisme
Menjunjung tinggi nilai luhur pancasila dengan bersikap menghormati
69. 60
dan menghargai masyarakat sehingga memudahkan kami dalam
melaksanakan survey Rumah Tidak Layak Huni
Etika Publik
Memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat serta memberi
edukasi tentang tujuan survey dan program bantuan perumahan
swadaya yang biasa disalah artikan oleh sebagian masyarakat sehingga
adanya kesamaan pemahaman dengan masyarakat yang akan menerima
bantuan stimulan perumahan swadaya nanti.
Komitmen Mutu
Memastikan mutu hasil dari pelaksanaan survey dapat di pertanggung
jawabkan keaslian data nya kepada pimpinan pada Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
Anti Korupsi
Menyampaikan dengan jujur kepada masyarakat tentang kriteria rumah
tidak layak huni sehingga masyarakat lebih memahami.
B. Proses dan Kualitas Produk Tahapan kegiatan
Proses tahapan kegiatan ini saya bukan hanya sekedar melaksanakan
survey namun juga disini saya memberikan edukasi tentang apa yang
menjadi program kerja Bidang Perumahan khususnya Bantuan Rumah
Layak Huni dimana sering terjadi mis komunikasi atau kesalahpahaman
masyarakat tentang bantuan rumah layak huni tersebut sehingga dengan
adanya edukasi masyarakat menjadi tau dan memahami standar
operasional prosedur program BSPS.
C. Manfaat terhadap capaian visi misi dan nilai organisasi
Pelaksanaan tahapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap
visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi, meningkatkan
pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang baik
mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional, bekerja
akurat, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
71. 62
Gambar 4.19 Foto Pelaksanaan Survey
Gambar 4.20 Formulir RTLH yang telah terisi
72. 63
4. Kegiatan 4 Mengolah Data Rumah Tidak Layak Huni
Tahapan Kegiatan Mengolah data dari hasil survey
Tanggal 15 September 2020
Output File Excel Data RTLH
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
Screenshot pengolahan data ke excel
A. Nilai Dasar Tahapan Kegiatan
Akuntabilitas
Saya bertanggung jawab menyelesaikan sampai tuntas mengolah data
Rumah Tidak Layak Huni kedalam microsoft excel yang nantinya hasil
data ini untuk di verifikasi oleh Kepala Seksi Survey dan Pendataan
Perumahan.
Nasionalisme
Pada tahapan kegiatan ini saya bermusyawarah dengan rekan kerja
tentang bagaimana membuat format yang selama ini digunakan untuk
mengolah data RTLH kedalam microsoft excel.
Etika Publik
Menerapakan nilai etika publik yaitu menciptakan lingkungan kerja
yang kondusif dengan cara menanyakan hal-hal yang saya tidak
ketahui kepada rekan kerja sehingga mendapatkan hasil yang baik pada
proses pengolahan data RTLH.
Komitmen Mutu
Saya menawarkan sebuah inovasi dalam format excel dimana data
tersebut bukan cuman ditandatangani oleh Kepala Bidang Perumahan
melainkan juga ada tandatangan Kepala Desa, dan memberikan hard
copy file kepada desa untuk dijadikan arsip desa.
Anti Korupsi
Nilai anti korupsi yang saya terapkan adalah kejujuran dan tanggung
jawab dalam pelaksanaan mengolah data hasil survey RTLH ke dalam
microsoft excel.
B. Proses dan Kualitas Produk Tahapan Kegiatan
Pada tahapan kegiatan ini saya melibatkan rekan kerja baik itu pimpinan
ataupun sesama staf dimana saya bertukar pendapat atau lebih banyak
73. 64
belajar dari mereka yang kurang lebih mengetahui format file kerja
pengolahan data RTLH, dan sayapun menawarkan sebuah ide gagasan
yang dalam format tersebut bukan hanya diketahui oleh kepala Bidang
Perumahan saja namun file tersebut ada tanda tangan kepala Desa
sehingga data tersebut benar benar terverifikasi dan menyerahkan
kepada desa dalam bentuk hardcopy untuk dijadikan arsip desa.
C. Manfaat Terhadap Capaian Visi Misi Dan Nilai Organisasi
Pelaksanaan tahapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap
visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi, meningkatkan
pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang baik
mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional, bekerja
akurat, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
Gambar 4.21 Screenshot file Excel
74. 65
Gambar 4.22 Bukti Pelaksanaan mengolah data hasil survey
Tahapan Kegiatan Verifikasi data hasil survey kepada kepala seksi
Tanggal 16 September 2020
Output Data series RTLH disetujui
Daftar Lampiran Foto Verifikasi data hasil Survey
Foto data series
A. Nilai Dasar Tahapan Kegiatan
Akuntabilitas
Pada saat memverifikasi data hasil survey kepada Kepala Seksi Survey
dan Pendataan Perumahan saya menjelaskan secara transparan dan
terbuka tentang bagaimana proses pelaksanaan survey itu dilaksanakan
apakah berjalan baik atau terdapat kendala dari masyarakat.
Nasionalisme
Menghormati apa yang menjadi arahan Kepala Seksi Survey dan
Pendataan Perumahan untuk tindak lanjut hasil verifikasi data hasil
survey Rumah Tidak Layak Huni.
Etika Publik
Dalam tahapan kegiatan ini saya juga berkomitmen menjalankan tugas
secara profesional dengan Kepala Seksi Survey dan Pendataan
75. 66
Perumahan agar metode seperti ini tetap dijalankan kedepannya bukan
hanya pada saat aktualisasi saja.
Komitmen Mutu
Melaksanakan kegiatan ini sesuai pada targetnya (efektif) sehingga hasil
tahapan kegiatan verifikasi data hasil survey Rumah Tidak Layak Huni ini
juga dapat selesai tepat waktu dan mutunya juga tetap terjaga
Anti Korupsi
Menerapkan kedisiplinan yaitu bekerja sesuai standar operasional
prosedur pada saat melaksanakan tahapan kegiatan verifikasi data hasil
survey Rumah Tidak Layak Huni Kepada Kepala Seksi Survey dan
Pendataan Perumahan
B. Proses dan Kualitas Produk Tahapan Kegiatan
Dalam proses tahapan kegiatan verifikasi data Rumah Tidak Layak Huni
kepada Kepala seksi Survey dan Pendataan Perumahan saya tetap
mengaktualkan nilai-nilai dasar aneka bagaiman menghormati,
menjalankan tugas secara profesonal, mengefektifkan hasil dan mutu,
disiplin dalam bekerja dan menjamin adanya transparansi data series,
untuk kualitas sendiri saya menyajikan data series yang telah disetujui
oleh Kepala Seksi Survey dan Pendataan Perumahan untuk selanjutnya
ditandantangani oleh Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Buton.
C. Manfaat Terhadap Capaian Visi Misi Dan Nilai Organisasi
Terlaksananya tahapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi
terhadap visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi,
meningkatkan pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang
baik mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional,
bekerja akurat, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
76. 67
Gambar 4.23 Foto Verifikasi Data Hasil Survey Kepada Kepala Seksi
Gambar 4.24 Foto Data Series
77. 68
Tahapan Kegiatan Menginput data ke dalam eRTLH
Tanggal 15 September 2020
Output Data RTLH
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
Screenshot pengolahan data ke excel
A. Nilai Dasar Tahapan Kegiatan
Akuntabilitas
Pada saat menginput data kedalam eRTLH saya melaksanakannya
dengan penuh tanggung jawab.
Nasionalisme
Saya bermusyawarah dengan rekan kerja tentang bagaimana
penggunaan aplikasi eRTLH dioperasikan
Etika Publik
Konsultasi dan bekerja sama saya aktualisasikan dalam tahapan
kegiatan ini sehingga memudahkan saya dalam melaksanakan inputan
data eRTLH.
Komitmen Mutu
Dalam tahapan kegiatan ini saya mengefisienkan waktu pelaksanaan
menjadi 1 hari kerja.
Anti Korupsi
Nilai anti korupsi yang saya terapkan yaitu bekerja keras agar hasil
tahapan kegiatan penginputan data kedalam eRTLH terlaksana sesuai
dengan target capaian.
B. Proses dan Kualitas Produk Tahapan Kegiatan
Proses dalam tahapan kegiatan ini yaitu berkonsultasi dengan rekan
kerja Bapak Arizal N, SE, Kurniawati,SE, Erma Kidu, ST yang sudah
biasa mengoperasikan aplikasi eRTLH dengan cara menerapkan nilai-
nilai dasar aneka bekerjasama, efisien, tanggung jawab dan bekerja
keras. Sehingga hasil atau kualitas dari tahapan kegiatan ini adalah saya
mengetahui cara penginputan data eRTLH yang memudahkan kinerja
pada Bidang Perumahan.
78. 69
C. Manfaat Terhadap Capaian Visi Misi Dan Nilai Organisasi
Terlaksananya tahapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi
terhadap visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi,
meningkatkan pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang
baik mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional,
bekerja akurat, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
Gambar 4.25 Foto bukti pelaksanaan input eRTLH
Gambar 4.26 Screenshot pelaksanaan penginputan eRTLH
79. 70
5. Kegiatan 5 Menggambar Peta Sebaran
Tahapan Kegiatan Menginstal Aplikasi ArcGis
Tanggal 23 September 2020
Output Aplikasi ArcGis
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
Screenshot Aplikasi ArcGis
A. Nilai Dasar Tahapan Kegiatan
Akuntabilitas
Saya bertanggung jawab Menginstal aplikasi arcGis versi terbaru agar
hasil dari citra lebih terresolusi tinggi.
Nasionalisme
Menanyakan kerekan kerja (musyawarah) tentang updatetan terbaru
aplikasi arcGis.
Etika Publik
Bekerjasama kepada rekan kerja pada saat menginstal aplikasi ArcGis
Komitmen Mutu
ArcGis merupakan salah satu aplikasi pemetaan yang saya gunakan
untuk berinovasi dalam penyediaan kebaruan data Rumah Tidak Layak
Huni.
Anti Korupsi
Dalam tahapan kegiatan instal aplikasi argis ini saya bekerja keras
untuk bisa mengoperasikan aplikasi pemetaan ArcGis mulai dari proses
instal aplikasi.
B. Proses dan Kualitas Produk Tahapan Kegiatan
Proses dalam tahapan kegiatan ini mengumpulkan informasi tentang
cara menginstal aplikasi ArcGis melalui rekan kerja atau media informasi
you tube. Manfaat lain yang saya dapatkan adalah bagaimana cara
menginstal dan menggunakan aplikasi pemetaan ArcGis yang nantinya
saya akan terus kembangkan sehingga dapat digunakan pada program
kerja lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
C. Manfaat Terhadap Capaian Visi Misi Dan Nilai Organisasi
Terlaksananya tahapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi
terhadap visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi,
80. 71
meningkatkan pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang
baik mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional,
bekerja akurat, inovatif, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
Gambar 4.27 Foto Pelaksanaan Instal Aplikasi ArcGis
Gambar 4.28 Screenshot Instal Aplikasi ArcGis
81. 72
Tahapan Kegiatan Menginput data koordinat txt
Tanggal 22 September 2020
Output Data RTLH
Daftar Lampiran Foto pelaksanaan input data koordinat
Screenshot menginput data koordinat ke excel
A. Nilai Dasar Tahapan Kegiatan
Akuntabilitas
Data koordinat dinput kedalam format excel untuk di masukan pada saat
penggambaran peta ArcGis agar titik lokasi benar-benar sesuai dan
jelas.
Nasionalisme
Menerapkan nilai luhur Pancasila yaitu bertanggung jawab
menyelesaikan inputan data koordinat ke dalam format excel.
Etika Publik
Bekerja dengan akurat dan teliti pada saat menginput data koordinat
kedalam file excel agar sesuai pada penggambaran dalam ArcGis.
Komitmen Mutu
Mengefisienkan waktu pada saat menginput data koordinat kedalam file
excel agar sesuai dengan jadwal pelaksanaan pada penggambaran
ArcGis.
Anti Korupsi
Disiplin dan bertanggung jawab menyelesaikan penginputan data
koordinat ke excel.
B. Proses dan Kualitas Produk Tahapan Kegiatan
Proses dalam tahapan kegiatan menginput data koordinat kedalam excel
yang nantinya dipakai pada saat penggambaran peta saya kerjakan
dengan teliti dan mengecek keakuratannya agar tidak terjadi salah titik
koordinat pada saat menggambarkan Peta Sebaran Rumah Tidak Layak
Huni dan juga bisa memanfaatkan media seperti google map ataupun
sas planet sebagai alat kontrol data koordinat sehingga tidak harus
kembali ke lokasi untuk menarik titik koordinat kembali.
82. 73
C. Manfaat Terhadap Capaian Visi Misi Dan Nilai Organisasi
Terlaksananya tahapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi
terhadap visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi,
meningkatkan pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang
baik mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional,
bekerja akurat, inovatif, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
Gambar 4.29 Foto pelaksanaan input data koordinat
ambar 4.30 Screenshot menginput data koordinat ke excel
83. 74
Tahapan Kegiatan Penggambaran Peta
Tanggal 28 September 2020
Output Peta sebaran RTLH
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
Screenshot penggambaran di ArcGis
A. Nilai Dasar Tahapan Kegiatan
Akuntabilitas
Bertanggung jawab atas kesesuaian tata penggambaran peta sesuai
kaidah pemetaan.
Nasionalisme
Menyajikan peta saya akan konsultasi dengan teman yang ahli dan
mengetahui standar tata cara atau kaidah pemetaan.
Etika Publik
Bekerja sama dan meminta saran masukan ahli penggambaran peta.
Komitmen Mutu
Menjamin kualitas mutu penggambaran peta sebaran RTLH
Anti Korupsi
Mengutamakan kejujuran atas penyajian peta yang sesuai dengan
kaidah penggambaran.
B. Proses dan Kualitas Produk Tahapan Kegiatan
Dalam tahapan kegiatan ini saya banyak berkonsultasi dengan teman
yang ahli dalam pemetaan ArcGis yaitu Muhammad Yazid, ST teman
semasa bekerja dikonsultan perencanaan beliau merupakan tempat saya
belajar pemetaan ArcGis agar tampilan peta bisa mendapatakan Citra
Satelit Resolusi Tinggi sehingga lebih jelas pada saat di zoom dan hasil
peta tidak buram atau pecah.
C. Manfaat Terhadap Capaian Visi Misi Dan Nilai Organisasi
Terlaksananya tahapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi
terhadap visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi,
meningkatkan pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang
baik mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional,
bekerja akurat, inovatif, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
84. 75
Gambar 4.31 Foto Pelaksanaan Menggambar Peta
Gambar 4.32 Screenshot menggambar peta di ArcGis
85. 76
6. Kegiatan 6 Pembuatan SK Kepala Dinas Tentang Penetapan Peta
Sebaran RTLH Berbasis ArcGis
Tahapan Kegiatan Merancang SK Kepala Dinas Tentang Penetapan
Kebaruan data RTLH Berbasis ArcGis
Tanggal 30 September 2020
Output Peta sebaran RTLH
Daftar Lampiran Foto bukti pelaksanaan
Screenshot pengolahan data ke excel
A. Nilai Dasar Tahapan Kegiatan
Akuntabilitas
Saya menerima saran masukan agar mendapatkan kejelasan skematika
penyusunan SK dalam merancang SK Kepala Dinas tentang Penetapan
Kebaruan Data RTLH Berbasis Arcgis.
Nasionalisme
Berkonsultasi dengan Kepala Seksi bagaimana cara penyusunan SK
Penetapan.
Etika Publik
Saat Bekerja sama dengan para ahli saya bersikap sopan santun dalam
merancang SK Penetapan
Komitmen Mutu
Menjamin kualitas mutu penyajian SK penetapan
Anti Korupsi
Sewaktu merancang SK Penetapan saya bertanggung jawab atas
skematika penyusunan yang benar.
B. Proses dan Kualitas Produk Tahapan Kegiatan
Dalam tahapan kegiatan ini saya banyak berkonsultasi dengan Kepala
Seksi yang beliau sendiri sudah sering membuat SK Penetapan pada
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga menghasilkan
produk SK yang sesuai dengan teknik penyusunannya.
C. Manfaat Terhadap Capaian Visi Misi Dan Nilai Organisasi
Terlaksananya tahapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi
terhadap visi misi kabupaten Buton yaitu Reformasi Birokrasi,
86. 77
meningkatkan pelayanan publik, menciptakan kondisi pemerintahan yang
baik mendorong aparatur agar memiliki kompetensi dan profesional,
bekerja akurat, inovatif, tuntas dan cepat atas dasar kompetensi terbaik.
Gambar 4.33 Foto Pelaksanaan Merancang SK Penetapan
Gambar 4.34 Screenshot Rancangan SK Penetapan