Laporan akhir magang ini membahas pelaksanaan magang di Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan. Pelaksanaan magang meliputi mempelajari tugas pokok dan fungsi direktorat, mekanisme perencanaan anggaran DAK Fisik, membantu penyusunan peraturan, melakukan notulensi rapat, dan menyusun bahan presentasi. Pembelajaran meliputi

1. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALMA SA'ADAH
ILMU ADMINISTRASI NEGARA - UNIVERSITAS INDONESIA
LAPORAN AKHIR MAGANG
SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
SEKTOR PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

2. PELAKSANAAN MAGANG
Mempelajari Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Mempelajari Mekanisme Perencanaan-Penganggaran DAK Fisik TA 2023.
Membantu penyusunan matriks rencana perubahan PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Fisik.
Membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif
Melakukan notulensi rapat Disbursement Linked Indicator's P for R Loan World Bank Area Reform DAK Fisik;
Melakukan notuliensi Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
Melakukan notulensi Rapat koordinasi penyusunan laporan PPS Semester 2 tahun 2022;
Melakukan notuliensi Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
Melakukan notulensi Rapat Diskusi Penyiapan Bahan Final terkait Stunting;
Melakukan notulensi Rapat Pembahasan Data Capaian DLI 7(a) Tahun 2022;
Melakukan notulensi Rapat Rencana DAK FISIK 2024;
Melakukan notulensi Rapat Kick-Off Meeting INEY Tahap 2;
Melakukan input data dalam proses pengelolaan arsip Sub Direktorat DAK Fisik P2K.
Menyusun bahan paparan terkait manfaat dan target output Tematik, Bidang, dan Subbidang DAK Fisik 2022-2023.
Tugas dan Tanggung Jawab
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. OUTPUT PEMBELAJARAN
Pengetahuan terkait proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transfer ke Daaerah. Penyusunan RPP
tentang Transfer ke Daerah ini merupakan amanat dari Pasal 139 UU HKPD dimana pengaturan teknis terkait perencanaan,
penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Transfer ke Daerah
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peran dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga sesuai kewenangan masing-masing dalam dalam pengelolaan TKD
Kemenkeu
Bappenas
K/L Teknis
Kemendagdri
Pengaplikasian Data-Driven Decision Making (DDDM) dalam penentuan lokasi prioritas penerima DAK Fisik 2024 berdasarkan
kapasitas fiskal dan kinerja daerah
Pengaplikasian logic model dalam penyusunan Outcome, Immediate Outcome, Output, Sasaran Output dan Target Tahunan dan
Jangka Menengah dari Tematik, Bidang, dan Subbidang DAK Fisik yang dibahas pada Multilateral Meeting
Dukungan World Bank dan GFF kepada Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya percepatan penurunan stunting tahun
2024 – 2026 melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY)
Kemampuan beradaptasi dan berkomunikasi dalam dunia kerja sektor publik
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. TERIMA KASIH