Pengantar Pendidikan

2,437 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengantar Pendidikan

  1. 1. MAKALAHPendidikan dan PembelajaranDisekolah Menghadapi TantanganGlobalNama: Sidiq WahyudinNIM: A1C108013Dosen Pembimbing:Dr. Ali Idrus Mpd, MEJURUSAN U-MIPAFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMUPENDIDIKAN ( F K I P )U N I V E R S I T A S J A M B ITAHUN 2008/2008
  2. 2. BAB I1. PENDAHULUANDi Era reformasi saat ini telah membawa perubahan-perubahan mendasardalam berbagai kehidupan termasuk kehidupan pendidikan. Salah satu perubahanmendasar adalah manajemen negara, yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadimanajemen berbasis daerah. Secara resmi, perubahan manajemen ini telahdiwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999,yang kemudian direvisi disempurnakan menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah. Pedoman pelaksanaannyapun telah dibuat melaluiPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Konsekuensi logis dariUndang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah manajemen pendidikanharus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi.Penyesuaian dengan jiwa dan semangat otonomi itu, antara lain terwujuddalam bentuk perubahan arah paradigma pendidikan, dari paradigma lama keparadigma baru, yang tentu juga berdampak pada paradigma perencanaanpendidikannya. Secara ideal, paradigma baru pendidikan tersebut mestinya mewarnaikebijakan pendidikan baik kebijakan pendidikan yang bersifat substantif maupunimplementatif.Agar dampak positif dapat benar-benar terwujud, kemampuan perencanaanpendidikan yang baik di daerah sangatlah diperlukan. Dengan kemampuanperencanaan pendidikan yang baik diharapkan dapat mengurangi kemungkinantimbulnya permasalahan yang serius. Fiske (1996) menyatakan bahwa berdasarkanpengalaman berbagai negara sedang berkembang yang menerapkan otonomi di bidangpendidikan, otonomi berpotensi memunculkan masalah: perbenturan kepentinganantara Pemerintah Pusat dan Daerah, menurunnya mutu pendidikan, inefisiensi dalampengelolaan pendidikan, ketimpangan dalam pemerataan pendidikan, terbatasnyagerak dan ruang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta berkurangnyatuntutan akuntabilitas pendidikan oleh pemerintah serta meningkatnya akuntabilitaspendidikan oleh masyarakat.Kata Abdul Madjid pendidikan hanya dijadikan sebagai “faktor pelengkap”atau “dokumen tanpa makna” sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidaktercapai secara optimal.
  3. 3. 1.1 Latar BelakangDunia pendidikan di Indonesia, menghadapi tantangan yang kian komplek. Isupenting yang sering dikaitkan dengan dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah,lemahnya daya saing bangsa dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.Melimpahnya sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja bukan lagi menjadifaktor utama yang dapat menopang keunggulan bangsa.Salah satu perubahan mendasar adalah manajemen negara, yaitu darimanajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Secara resmi,perubahan manajemen ini telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang RepublikIndonesia No. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi disempurnakan menjadiUndang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pedomanpelaksanaannyapun telah dibuat melalui Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kewenangan Propinsi sebagaiDaerah Otonom. Konsekuensi logis dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahtersebut adalah manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangatotonomi.Fiske (1996) menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman berbagai negarasedang berkembang yang menerapkan otonomi di bidang pendidikan, otonomiberpotensi memunculkan masalah: perbenturan kepentingan antara Pemerintah Pusatdan Daerah, menurunnya mutu pendidikan, inefisiensi dalam pengelolaan pendidikan,ketimpangan dalam pemerataan pendidikan, terbatasnya gerak dan ruang partisipasimasyarakat dalam pendidikan, serta berkurangnya tuntutan akuntabilitas pendidikanoleh pemerintah serta meningkatnya akuntabilitas pendidikan oleh masyarakat.Kata Abdul Madjid pendidikan hanya dijadikan sebagai “faktor pelengkap”atau “dokumen tanpa makna” sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidaktercapai secara optimal.
  4. 4. 1.2. PermasalahanSemakin besarnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masadepan, dunia yang selalu mengalami perubahan-perubahan yang kian kompleksbahkan rasanya berlari semakin cepat, dan sangat sulit diramalkan mengharuskanbangsa kita ini “terus melangkah” beriringan, maju ke depan atau kalau perlumendahului pergerakan zaman. Kalau tidak, seperti yang sudah terjadi saat initerkaget-kaget dalam meghadapi perubahan global khususnya dalam bidang ilmupengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu salah satu agenda terpenting yang harusdiperhatikan bangsa Indonesia sekarang adalah membenahi dunia pendidikan. Jikaingin menjadi bangsa yang besar dan memimpin peradaban.Pada dasarnya kita juga bergerak, tetapi seperti yang kita ketahui bersamabetapa lambatnya kemajuan pendidikan di negara kita ini bahkan di beberapa hal kitajustru mundur kebelakang adalah:Pertama, kita hanya sering membicarakan masalah-masalah pendidikan saja,akan tetapi nasib pendidikan di negara ini belum terselesaikan dan bahkan semakinterpuruk karena terlalu banyak yang dibicarakan tidak terkait dengan substansipendidikan itu sendiri. Tetapi tidak mengkaji kembali sistem pendidikan yang sudahada.Kedua, kurang optimalnya pelaksanaan sistem pendidikan (yg sebenarnyasudah cukup baik) di Indonesia. Sebenarnya kurikulum Indonesia tidaklah kalah darikurikulum di negara maju, tetapi pelaksanaannya yang masih jauh dari optimal.Implementasi pendidikan yg kurang benar.Ketiga, Pendidikan di negara kita belum mampu mengembangkan intelektualserta pengetahuan secara komprehensif. Kegiatan pembelajaran hanya sekedarmenekankan pada kompetisi akademik (Learning how to learn) Ditambah lagi terlaluseringnya sistem pendidikan yang digonta-ganti tergantung kondisi politikKeempat, penerapan Ujian Nasional dijadikan tolok ukur keberhasilanpendidikan. Karena dengan diterapkannya standart tersebut, siswa justru harusdibebani dengan kepadatan materi yang tidak banyak membuka ruang diskusi,perdebatan, polemik dan kebebasan berpendapat dan juga banyak sekolah berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara akademik saja sehingga bahanpelajaran yang sudah dipecahkan hanya tinggal dihafal saja dam tidak diberi doronganmelakukan pencarian dan juga adanya dominasi peran guru yang tidak memberi hakkepada siswa anak didik hanya dianggap seperti bejana kosong yang ditumpahi air.
  5. 5. Kelima, Masih banyaknya sekolah belum melaksanakan manajemenpeningkatan mutu berbasis sekolah dengan benar.Keenam, seringkali bahan pelajaran yang diajarkan kepada murid secaraterpisah dan tidak memiliki kaitan historis dengan kenyataan sosial yang dialamisiswa.Ketujuh, kata Abdul Madjid pendidikan hanya dijadikan sebagai “faktorpelengkap” atau “dokumen tanpa makna” sehingga sering terjadi tujuan yangditetapkan tidak tercapai secara optimal.Fiske (1996) menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman berbagai negarasedang berkembang yang menerapkan otonomi di bidang pendidikan, otonomiberpotensi memunculkan masalah: perbenturan kepentingan antara Pemerintah Pusatdan Daerah, menurunnya mutu pendidikan, inefisiensi dalam pengelolaan pendidikan,ketimpangan dalam pemerataan pendidikan, terbatasnya gerak dan ruang partisipasimasyarakat dalam pendidikan, serta berkurangnya tuntutan akuntabilitas pendidikanoleh pemerintah serta meningkatnya akuntabilitas pendidikan oleh masyarakat.
  6. 6. BAB IIPEMBAHASAN2. PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAHMENGHADAPI TANTANGAN GLOBALEra Otonomi Daerah yang diatur oleh UU No. 32 tahun 2004 sebagai revisiUU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah sudah berjalan hampir tujuh tahun.Dalam UU tersebut, bidang pendidikantermasuk salah satu kewenanganpemerintahpusat yang ikut serta diotonomikan. Setelah otonomi endidikan juga diberlakuka,ternyata banyak pihaj baik pihak sekolah maupun pemerintah daerah yang belummemahami apa yang seharusnya dilakukan.Pendidikan memiliki fungsi penting bagi daerah, terutama ntuk meningkatkankualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dan sumber dana yang memadahi. Sebab,setelah pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah, daerah harus lebihbersifat kreatif, mandiri, dan mampu mengembangkan daerahnya demi untukkesejahteraan masyarakat melalaui berbagai program pendidikan di daerahnya. Olehsebab itu, dalam era otonomi pendidikan, daerah perlu membangun sektor pendidikansecara baik agar sektor ini mampu dinjadikan penggerak bagi kemajuan daerah.Meskipun demikian, membangun sektor pendidikan tidak akan pernahmencapai tujuan akhir yang sempurna dan final. Karena kteks pendidikan selaludinamik, berubah dan tidk pernah konstan sesuai dengan perubahan, masyarakat, ilmupengetahuan dan teknologi.Parameter kualitas pendidikan dilihat dari segi input, process, product,maupun out come selalu berubah dari waktu ke waktu.2.1. Tantangan Bagi Pendidikan dan Pembelajaran Kita2.1.1. Kebijkan Pendidikan yang Adil Bagi SemuaMasalah lain yang dihadapi dunia pendidikan kita yang juga memiliki kaitanerat dengan sistem adalah kebijakan pemerintah yang banyak dianggap merugikanrakyat. Pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa belum menjadi pikiran utamapara elite-elite politik pengambil kebijakan, tetapi hanya sebagai sarana perebutanproyek. Banyak RUU yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat disahkan denganmengatasnamakan rakyat.
  7. 7. Kurikulum pendidikan sering kali di ubah-ubah demi kepentingan politik danproyek jual-beli buku antara penerbit dan siswa layaknya transaksi jual beli dipasardengan alasan perbaikan mutu pendidikan. Hal tersebut saya buktikan sendiri denganpengalaman saya dimana setiap tahunnya orang tua saya harus menyisihkan anggaranlebih untuk membeli buku-buku pelajaran adik saya yang hanya selisih dua tahunkarena buku-buku saya sudah tidak dapat dipakai adik saya lantaran berbedakurikulum.Lebih parah lagi, Pendidikan dinegeri ini sudah dimasuki intervensi asingdimana liberalisasi pendidikan sebagai sesuatu hal yang tidak perlu ditutup-tutupi.Liberalisasi (kapitalisasi) pendidikan tinggi merupakan sistem kapitalisme dalamdunia pendidikan tinggi, dengan modus utamanya integrasi pendidikan tinggi denganpasar global. Liberalisasi pendidikan tinggi berawal dari apa yang dilakukan olehaktor-aktornya, yaitu Multi National Corporation(MNC) yang dibantu oleh bankdunia/IMF melalui kesepakatan yang dibuat WTO untuk terjun dalam arus globalisasiberdasarkan paham neoliberalisme. (M. Shiddiq al-jawi, 2008)Dalih dari liberalisasi ini adalah dijauhkannya peran dan tanggung jawab negaradengan istilah yang menipu yakni:”Pembebasan pendidikan dari intervensi negara”Sebagai contoh adalah pelepasan tanggung jawab Negara ketika UGM di ubahbentuknya menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Akhirnya UGM harusmencari dana sendiri, antara lain melalui “jalur khusus” dalam menerima mahasiswa.Di satu sisi, hal positif yang dapat dirasakan adalah terciptanya pendidikan dengankulaitas, efisiensi, dan profesionalisme yang bagus. Pihak penyelenggara pendidikanbisa bebas sesuai dengan kreativitasnya memajukan pendidikan yang dijalankanberdasarkan strategi yang telah dirancang. Penyelenggara pendidikan pun tidak perluterhambat akan adanya jeratan birokrasi yang berbelit-belit seperti yang terjadi selamaini. Namun di sisi lain, Konsep BHMN secara mudah bisa diidentikkan dengansebuah korporasi dalam dunia bisnis, yang akan menyebabkan2.1.2. komersialisasi pelayanan pendidikanAdanya konsep otonomi, secara makro, mengesankan upaya terselubungpemerintah untuk menghindari tanggung jawab penyisihan dana APBN sebesar 20persen bagi pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Masalahnya adalahkemandirian institusi pendidikan yang dibuat pemerintah juga sampai pada adanyakemandirian dari segi pendanaan. Walhasil, institusi pendidikan harus memutar otak
  8. 8. untuk bisa membiayai jalannya aktivitas pendidikan secara independen (ANDRIYARIESSONPendidikan Untuk SemuaDampak terburuk dari Konsep BHMN adalah semakin mahalnya biayapendidikan yang berakibat pada semakin banyaknya masyarakat yang tidak mampumembiayai pendidikan anak-anaknya. Masih banyaknya masyarakat tidakmampumenekolahkan anaknya karena faktorkemiskinan. Sebagai contoh orang miskin tidakmampu menyekolahkan anaknya di Fakultas kedokteran, meskipun anaknyamempunyai potensi.2.1.3. Beasiswa kurang tepat sasaranProgram beasiswa yng diharapkan membantu masyarakat untuk memperolehpendidikan yang layak tidaklah tanpa kendala. Terkadang beasiswa diterima olehorang-orang yang tidak berhak menerimanya atau tidak tepat sasaran. Disamping ituadanya penyelewengan dana pendidikan. Akibatnya harapan sebagian masyarakatuntuk memperoleh pendidikan yang layak hanyalah menjadi hisapan jempol belaka.2.1.4. Sarana dan PrasaranaTidak berhenti sampai disini, Carut-marut dunia pendidikan di negara kita inisemakin parah dengan tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan. Khususnyadi daerah terpencil, suasana belajar dan mengajar sangat jauh dari kondusif karenabanyak gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai sehingga kegiatan belajarmengajar harus dilakukan dengan segala keterbatasan yang ada Masih terbatasnyasarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar, terutama di daerah terpencil sepertibuku pelajaran, alat laboraturium/ praktek, ruang belajar dan lain-lain perlu menjadibahasan khusus bagi para elite politik dinegeri ini..Sistem pendidikan yang sering berganti-ganti, bukanlah masalah utama, yangmenjadi masalah utama adalah pelaksanaan di lapangan, kurang optimal. Terbatasnyafasilitas untuk pembelajaran baik bagi pengajar dan yang belajar. (Rena Istri Wangi).2.1.5. Kualitas dan Kuantitas PendidikDibeberapa daerah masih kekurangan guru, baik dari segi kualitasnya maupunjumlahnya, namun di daerah lain justru kelebihan guru. Hal ini kurangnya pemerataandi daerah. Sulitnya menyediakan guru-guru berbobot untuk mengajar di daerah-daerahtersebut disebabkan profesi guru didaerah-daerah kurang mendapat apresiasi, dimanaguru-guru daerah hanya digaji dengan gaji yang rendah sehingga banyak guru-guruprofesional yang enggan di salurkan ke daerah.
  9. 9. Pendidikan di Indonesia tertinggal jauh karena kurang sadarnya masyarakat mengenaibetapa pentingnya pendidik dalam membentuk generasi mendatang sehingga profesiini tidak begitu dihargai dan dipandang sebelah mata (Prof. Nelson Tansu, PhD, 2006)Banyak sekali kegiatan yang dilakukan depdiknas untuk meningkatkan kompetensiguru, tetapi tindak lanjut yang tidak membuahkan hasil dari kegiatan semacampenataran, sosialisasi. Jadi terkesan yang penting kegiatan itu terlaksana selanjutnya,tanpa memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh.Pemetaan guru yang jelas dan akurat, baik data jumlah dan data kompetensiyang dikuasai guru dalam mengajar. Dan perlu pengaturan secara propinsi terhadappenempatan guru, sehingga dengan demikian tidak akan ada suatu daerah tertentukekurangan guru sementara daerah lain kelebihan guru.(data Pembinaan PendidikanMenengah no.5 program pembinaan pendidikan dan kebudayaan di KalimantanTengah)Pendidikan Agama dan Kepribadian tidak MenyentuhPola pengajaran Agama di Indonesia hanya diorientasikan pada pendidikanakademis, padahal keberhasilan anak dalam hal ini tidak dapat diukur dari pencapaiannilai secara kuantitatif tetapi lebih kepada pembentukan akhlaq atau perilaku danbukan sekedar teori-teori saja.Pendidikan sebagai praktek pengamalan ajaran agama secara maksimaldengan melalui teknik terapan ajaran-ajaran dasar agama. (kesalehan simbolikmenjadi dasar pendidikan) (Eko Prasetyo, 2008)Ada kasus menarik yang pernah saya amati, dimana ada teman saya yangmencontek ketika ada ujian pendidikan agama. Hal tersebut sangat ironis, ketikaperbuatan tidak agamis bahkan dilarang oleh agama tetapi dilakukan ketika pelajaranagama. Hal ini yang kini kita rasakan secara nyata. Ini masalah dan harus disadarisebagai masalah yang serius bagi perkembangan pendidikan Semestinya pelajarankeagamaan diberikan tidak sekedar teori akan tetapi praktek-praktek kesehariansehingga dapat membentuk pribadi yang mulia. kita semua harus menyadarinyasebagai tantanganhebat untuk menyambut masa depan Indonesia yang beradab2.1.6. Kesadaran MasyarakatPentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa belum menjadi kesadaranumum, tetapi hanya menjadi kesadaran pribadi-pribadi.(Benny Susetyo PR)Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan
  10. 10. pendidikan. Banyak orang tua yang hanya membiayai pendidikan anaknya tapi kurangmengawasi perkembangan anaknya. Kita semua harus menyadari bahwa prosesperubahan harus dari diri sendiri, dari hal yang paling kecil kemudian hal-hal yanglebih besar, lingkungan dan orang lain. Jika kita ibaratkan ketika ketika menunjukorang lain salah, sebenarnya pada saat itu ada satu jari yang mengarah pada orang laintetapi ada tiga jari yang mengarah pada diri kita. Artinya, kesadaran masyarakat iniharus dimulai dari diri kita sendiri.2.1.7. Minat Baca RendahKesadaran masyarakat diatas mencakup berbagai hal yang berkaitan dengansuksesnya pendidikan di Indonesia, termasuk juga disini adalah kesadaran dalam halmembaca.“Hidup adalah pembelajaran. Belajar dimulai dari membaca. Membaca tulisan,simbol maupun realitas empirik.....” (Bambang Sudibyo,2008).Rendahnya minat baca, baik siswa maupun masyarakat pada umumnya menyebabkanpengetahuan kita secara rata-rata jauh dibandingkan negara negara lainKedisiplinanKedisiplinan bangsa ini perlu diperbaiki melihat banyak masyarakat kita yangtidak mau menghargai waktu. Datang kuliah terlambat, suka bermalas-malasan dalammengerjakan tugas, adalah contoh dari kurangnya disiplin masyarakat kita. Apalagihal tersebut terbawa ketika para siswa ini sudah bekerja sehingga etos kerja bangsa inisecara umum rendah.2.1.8. Gaya Hidup dan TeknologiSemakin pesatnya teknologi dan informasi justru menjadi masalah dalamdunia pendidikan di Indonesia karena masyarakat belum mampu mem-filter hal-hayng masuk, termasuk gaya hidup hedonis. Para pelajar banyak yang suka meniru hal-hal yang negatifSaranPemerintah menyediakan kebijakan yang adil bagi semua, berpihak pada kaumlemah, dan tidak menjadi agen penjajah dalam liberalisasi pendidikan. Oleh karena itukita perlu duduk bersama antara pendidik dan orang tua serta pemerintah dalamrangka merumuskan bersama kebijakan pendidikan yang berorientasi keindonesiaan.Kebijakan yang manusiawi yang bisa membuat manusia Indonesia memiliki harapanke depan dalam konteks global Selanjutnya, memberikan penyadaran kepadamasyarakat bahwa masyarakat selain mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban
  11. 11. untuk terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Tentu saja pemerintah sendiri tidakakan dapat menjalankan sistem pendidikan ini tanpa dukungan dari seluruh komponenbangsa Indonesia, Saya rasa kita masih harus banyak bekerja dan belajar segiatmungkin untuk bisa terus mewujudkan cita-cita besar bangsa ini.Hal yang tidak kalah penting adalah jangan membebani anak didik dengankepadatan materi yang tidak banyak membuka ruang diskusi, perdebatan, polemik dankebebasan berpendapat. Kepadatan materi hanya akan menyebabkan kegiatan belajarmengajar berjalan dalam kebekuan dan hanya mengandalkan teknik hafalan denganmengabaikan keterampilan.Dalam hal ini, paradigma baru pendidikan Indonesia dibutuhkan. Harus danharus, kita menggali kekayaan dan kebesaran visi misi pendidikan dari Ki HajarDewantara. Mendesak dan amat urgen merumuskan visi pendidikan yang berorientasipada pendidikan seutuhnya untuk mencetak manusia Indonesia seutuhnya. (BennySusetyo)Pendidikan seutuhnya dalam maksud Ki Hajar adalah pendidikan yang tidakmencabut akar budaya yang membuat anak didik menjadi asing dengan realitasnya.Pendidikan harus membuat manusia Indonesia menjadi peka akan budi pekerti. Haltersebut menjadi penegas atas uraian saya tentang pentingnya pendidikan agama yangtidak sekedar teori tetapi juga praktek Kepekaan inilah yang membuat manusiaIndonesia akan terbentuk sebagai pribadi yang berkehalusan budi serta berkeheninganbatin.2.2. Beberapa Solusi Masalah Pendidikan dan Pembelajaran KitaMenghadapi persaingan global di abad ke-21 kemampuan tenaga ahli kitabelum cukup memadai untuk bersaing ditingkat global dunia. Menurut Budiono,Angkatan kerja kita dilihat dari sisi pendidikannya sungguh sangat memprihatinkanjuga. Sebagian angkata kerja (53%) tidak berpendidikan. Mereka yang hanyaberpendidikan dasar sebanyak 34%; yang berpendidikan menengah 11%; dan yangtelah berpendidikan tinggi (universitas) hanya 2%; padahal tuntutan dari dunia kerjapada akhir pembangunan jangka panjang II nanti mengharuskan angkatan kerja kitaberpendidikan; 11% tidak berpendidikan; 52% berpendidikan dasar; 32%berpendidikan menengah; dan 5% dari angkatan kerja harus berpendidikanuniversitas.
  12. 12. Bidang pendidikan memang menjadi tumpuan harapan bagi peningkatankualitas SDM, terutama di era otonomi daerah seperti saat ini, dalam rangka untukmenghadapi proses globalisasi dihampir semua aspek kehidupan. Meskipun demikiansistem pendidikan kita masih melahirkan mismatch yang luar biasa terhadap tuntutandunia kerja, baik secara nasional maupun regional. Kondisi seperti ini juga berartibahwa daya saing kita secara global amat rendah. Padahal tugas utama pendidikannasional kita adalah melahirkan SDM yang memiliki kualitas yang berstandar Global.Kualitas SDM kita saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengannegara-negara lain. Bahkan dengan sesama anggota negara ASEAN pun kualitasSDM kita masuk dalam rangking yang rendah, jika diukur dengan menggunakanHuman Development Index yang diterbitkan oleh UNDP. Tahun 2005 kita kita beradapada peringkat ke 10 dari 174 negara didunia. Hal ini terjadi karena kurangberfungsinya bidang pendidikan secara optimal untuk memberdayakan masyarakatsecara keseluruhan. Rendahnya kualitas SDM kita berakibat pada rendahnya dayasaing bangsa indonesia ditengah-tengah percaturan global dalam beberapa aspekkehidupan. Hal ini juga akn dialami oleh daerah, mana kala setelah era otonomi inidaerah tidak memperhatikan sektor pendidikan. Jika pendidikan di Daerah tidak maju,dapat dipastikan dalam jangka panjang daerah yang bersangkutan tidak akan mampumenggali potensi daerah manjadi kekuatan aktual bagi daya saing daerah yangbersangkutan.Salah satu penyebab mangapa bangsa indonesia tidak mampu segera keluardari krisis ekonomi, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga menglamikrisisi ekonomi pada kurun waktu yang sama seperti korea selatan, malaysia,Thailand, dan Filipina, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang dimiliki.Rendahya SDM ini, sebagai akibat kurang relevannya program-programpembangunan pendidikan dalam menghadapi persoalanp-persoalan yang dihadapibangsa Indonesia dalam prospek kekinian dan masa depan. Hal ini semua menjadiancaman bagi keberlangsungan bangsa kita, mau tidak mau, harus bersaing secaraterbuka pada tatanan dunia baru di era AFTA, NAFTA, dan APEC tahun 2020 nanti.Oleh karena itu, agar pemerintah daerah mampu mengkualifikasikan potensi daerahmenjadi kekuatan pembangunan yang riil, maka daerah harus bersedia melakukaninvestasi dalam bidang pendidikan secara memadahi. Pendidikan di daerah perludiperbaharui agar mampu melahirkan generasi daerah yang memiliki keunggulankompetif dan komparatif yang tertinggi pada era persaingan global seperti ini.
  13. 13. Dalam pembaharuan pendidikan, daerah otonom perlu membangun sistempendidikan yang responsip terhadap perubahan dan tuntunan zaman sejak dari prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Jika demukian halnya, makapembaharuan pendidikan di daerah perlu mencari rumusan, model, sistem, dan jugakebijakan yang mampu memberi peluang bagi berseminya motivasi, kreativitas, etos,kerja, kejujuran, kedisiplinan, toleransi ditengah-tengah pluralitas etnis, agama, sosial,ekonomi, dsb. Bagi semua peserta didik.Pembaruan pendidikan pada level otonom, menjadi bersifat inperatif bagisetiap upaya daerah untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi yangdimilikinya. Oleh karena itu, agar pendidikan daerah dapat berkembang dengan baik,dan demikian memiliki dampak yang positif bagi pengembangan potensi daerah,maka pendidikan harus diberi kesempatan berkembang yang seluas-luasnya tanpa adakebijakan satupun yang menghambatnya. Dengan demikian adanya gagasan untukmemungut pajak sektor pendidikan dalam jangka panjang justru akan menjadi kontraproduktif bagi pengembangan potensi daerah. Pajak bagi sektor pendidikan harusditiadakan agar sektor ini dapat berkembang menopang perkembangan ekonomi danpotensi daerah secara riil.Proses pendidikan sebenarnya memiliki multiplier effect secara ekonomik.Jika pendidikan didaerah menjadi maju, memiliki kualitas yang unggul, secara tidaklangsung daerah yang bersangkutan akan diuntungkan secara ekonomik. Kalau hal initerjadi, berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terdongkrak. Olaeh karenanya,jika dilihat dari strategi peningkatan PAD, pendidikan sungguh merupakan sektoryang cukup strategis bagi daerah untuk dijadikan pilihan investasi ekonomik dalamjangka panjang, disamping pendidikan itu juga jelas-jelas sebagai hubunganinvestement.Persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa indonesia dalam perspektifkekinian dan masa depan tersebut dapat menjadi ancaman bagi keberlangsunganbangsa kita. Maka kita harus mampu bersaing secara terbuka pada tatanan dunia barudi era AFTA, NAFTA, dan APEC tahun 2020 nanti. Oleh karena itu, PendidikanNasional dan juga pendidikan di daerah otonom perlu selalu ditingkatkan kualitasnyaagar ia mampu melahirkan generasi yang memiliki keungulan komparatif dankeunggulan kompetitif yang tinggi pada era persaingan global dengan sistemketerbukaan yang luar biasa nanti.
  14. 14. Dalam pembaharuan pendidikan nasional, perlu dibangun sistem pendidikanyang responsif terhadap perubahan dan tuntunan zaman sejak dari pra sekolah,pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pada pendidikan tinggi sekalipun.Jika demikian halnya, maka pembaruan pendidikan nasioanal perlu mencari rumusan,model, sistem, dan kebijaka yang mampu memberi bagi berseminya motivasi,kreativitas, etos kerja, kejujuran, kedisiplinan, toleransi ditengah-tengah pluralitasetnis, agama, sosial, ekonomi dan sebagainya bagi peserta didik. Pembaruanpendidikan nasional dengan demikian menjadi bersifat imperatif bagikeberlangsungan bangsa indonesia dalam jangka panjang.Hal semua itu perlu diterjemahkan kedalam program pendidikan yang lebihrelevan di daerah-daerah otonom. Daerah otonom perlu melakukan reformasipendidikan dengan program yang jelas dalam rangka memberdayakan wargamasyarakat secara keseluruhan. Pembangunan pendidikan untuk mencpai kualitasunggul tidak akan pernah selesai. Sebagai contoh, dinegara amerika, yang sudahmemeliki tigkat teknilogi yang sangat maju pun masih tetap melakukan reformasi danpembangunan sektor pendidikan secara terus menerus. Untuk itulah daerah otonomperlu meniru emangat amerika dalam membangun pendidikan di daerahnya.Dalam pembaharuan pendidikan, daerah otonom perlu membangun sistempendidikan yang responsip terhadap perubahan dan tuntunan zaman sejak dari prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jika demikian halnya, makapembaruan pendidikan didaerah perlu mencari rumusan, model, sistem, dan jugakebijakan yang mampu memberi peluang bagi berseminya motivasi, kreativitas, etoskerja, kejujuran, kedisiplinan, toleransi di tengah-tengah pluralitas etnis, agama,sosial, ekonomi, dan sebagainya, bagi semua peserta didik.Pembaharuan pendidikan pada level daerah otonom, dengan demikian,menjadi bersifat imperatif bagi setiap upaya daerah untuk menggali danmengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, agar pendidikandi daerah dapat berkembang dengan baik, dan dengan demikian memiliki dampakyang positif bagi pengembangan potensi daerah.2.1.1. Profesionalisme Layanan PendidikanPembangunan pendidikan didaerah dalam rang ka unutk menggali danmengembangkan potensi yang dimilikinya perlu melahirkan profesionalisme. Dengandemikian, berbagai resources yang ada di daerah akan dapat dikelola dandikembangkan secara baik demi kemamuran masyarakat.
  15. 15. Banyak kajian tentang otonomi pendidikan dengan tujuan melakukanreformasi bidang pendidikan dalam skala nasional, pada lingkup pemerintah pusat dandaerah. Dari berbagai kajian dapat ditarik benang merah yang jelas bahwa kuncikeberhasilan Otomi Pendidikan terletak di unit otonom yang terkecil, yaitu sekolah.Itulah sebabnya Sirotnik dan Clark (1988) berkata : ” The ultimate power of changeis-and always been – in the hands, and hearts of the educators who work in theschools.”Menurut pengalaman negara-negara maju, ada delapan tujuan yang salingberkaitan yang kemudian akan mendorong terjadinya perubahan dan pembaruan(reformasi) pendidikan, Yaitu:(1) Akselerasi pembangunan ekonomi melalui modernisasi institusi(2) Peningkatan efesiensi manajemen(3) Realokasi tanggung jawab keuangan ( dari pusat ke daerah )(4) Penumbuhkembangan demokrasi(5) Peningkatan pengawasan oleh daerah melelui deregulasi(6) Pengenalan system pendidikan berdasarkan kekuatan pasar(7) Netralisasi kompetisi antar pusat kekuatan yang berpengaruh pada sektorPendidikan(8) Peningkatan kualitas pendidik2.1.2. Kesetaraan dan KeseimbanganParadigma baru lainnya yang dituangkan dalam UU Sisdiknas yang baruadalah konsep kesetaraan, antara satuan pendidikan yang diselenggarakan olehpemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tidak adalagi istilah satuan pendidikan "plat merah" atau "plat kuning"; semuanya berhakmemperoleh dana dari negara dalam suatu sistem yang terpadu. Demikian jugaadanya kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola oleh DepartemenPendidikan Nasional dengan satuan pendidikan yang dikelola oleh DepartemenAgama yang memiliki ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam semua jenjangpendidikan disebutkan mengenai nama pendidikan yang diselenggarakan olehDepartemen Agama (madrasah, dst.). Dengan demikian UU Sisdiknas telahmenempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik (pasal 4 ayat 2).Selain itu UU Sisdiknas yang dijabarkan dari UUD 45, telah memberikankeseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tergambar dalam fungsi dan tujuan
  16. 16. pendidikan nasional, yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkankemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensipeserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME,serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab (pasal 3).Dengan demikian UU Sisdiknas yang baru telah memberikan keseimbanganantara iman, ilmu dan amal (shaleh). Hal itu selain tercermin dari fungsi dan tujuanpendidikan nasional, juga dalam penyusunan kurikulum (pasal 36 ayat 3) , dimanapeningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi,seni dan sebagainya dipadukan menjadi satu.2.1.3. Jalur PendidikanPerubahan jalur pendidikan dari 2 jalur : sekolah dan luar sekolah menjadi 3jalur: formal, nonformal, dan informal – (pasal 13) juga merupakan perubahanmendasar dalam Sisdiknas. Dalam Sisdiknas yang lama pendidikan informal(keluarga) tersebut sebenarnya juga telah diberlakukan, namun termasuk dalam jalurpendidikan luar sekolah, dan ketentuan penyelenggaraannyapun tidak konkrit.Jalur formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikantinggi (pasal 14), dengan jenis pendidikan: umum, kejuruan, akademik, profesi,vokasi, keagamaan, dan khusus (pasal 15).Pendidikan formal dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat (pasal16).Pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjangpendidikan menengah berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI)atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) danmadrasah tsanawiyah (Mts) atau bentuk lain yang sederajat (pasal 17 ayat 1 dan 2).Sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, bagi anak usia 6 tahundiselenggarakan pendidikan anak usia dini, tetapi bukan merupakan prasyarat untukmengikuti pendidikan dasar (pasal 28 dan penjelasannya). Pendidikan anak usia dinidapat diselenggarakan melalui jalur formal (TK, raudatul athfal, dan bentuk lain yangsejenis), nonformal (kelompok bermain, taman/panti penitipan anak) dan/atauinformal (pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan olehlingkungan).
  17. 17. Pendidikan menengah yang merupakan kelanjutan pendidikan dasar terdiriatas pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, serta berbentuk sekolah menengahatas (SMA) , madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), danmadrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat (pasal 18).Pendidikan tinggi yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikanmenengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor,yang diselenggarakan dengan sistem terbuka (pasal 19 ayat 1-3). Perguruan tinggidapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas, yangberkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian padamasyarakat, dan dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi(pasal 20 ayat 1- 3). Perguruan tinggi juga dapat memberikan gelar akademik, profesiatau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan (pasal 21 ayat1). Bagi perguruan tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelardoktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada individu yang layak memperolehpenghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmupengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni (pasal22).Selain itu masalah yang cukup aktual dan meresahkan masyarakat, sepertipemberian gelar-gelar instan, pembuatan skripsi atau tesis palsu, ijazah palsu dan lain-lain, telah diatur dan diancam sebagai tindak pidana dengan sanksi yang juga telahditetapkan dalam UU Sisdiknas yang baru (Bab XX Ketentuan Pidana, pasal 67-71).Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yangmemerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah,dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikansepanjang hayat, dan berfungsi mengembangkan potensi peserta didik denganpenekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional sertapengembangan sikap dan kepribadian profesional (pasal 26 ayat 1 dan 2). Pendidikannonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini,pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikankeaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, sertapendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik(pasal 26 ayat 3). Satuan pendidikan nonformal meliputi lembaga kursus, lembagapelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan majelistaklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat
  18. 18. dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui prosespenilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah (pusat) danpemerintah daerah dengan mengacu pada standard nasional pendidikan (pasal 26 ayat6)Sedangkan pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukanoleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, yanghasilnya diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didiklulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (pasal 27).2.1.4. Manajemen Berbasis SekolahDalam Era Otonomi Daerah, Pendidikan perlu di kelola denganmemperhatikan kepentingan sekolah itu sendiri untuk berkembang secara optimal danmendiri. Oleh karena itu, manajemen berbasis sekolah merupakan pilihan yang baikunutk dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, otonomi sektorpendidikan akan memasuki kondisi yang membahayakan jika tidak ada prosespenanganan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini pemerintahdaerah memiliki euforia yang sangat tinggi, sehingga secara subjetif, mereka sudahsiap untk mengelola pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing tanpamelakukan refleksi dengan cara: mencermati kelemahan, kelebihan, peluang yangmungkin ada di daerahnya masing-masing.Dalam otonomi pendidikan, menejemen pendidikan berbasis sekolah dapatdimanfaatkan sebagai salah satu pendekatan yang mampu menjanjikan peningkatankualitas dan relevansi pendidikan di setiap daerah.Menurut Carlson (1965) keberhasilan inovasi dalam bidang pendidikan masihakan ditentukan oleh lima karakteristik dari program yang di inovasikan, yaitu:a) Relatife advantage; b) Compability c) Compleksity d) Divisibilitye) CommunicabilityJuga dirumuskan oleh Depdiknas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar danMenengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama (2001: 29-46) yang mencakuplangkah-langkah sbb:a) Melakukan Sosialisasib) Mengidentifikasikan Tantangan Nyata Sekolahc) Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekolahd) Mengidentifikasikan Fungsi-fungsi yang diperlukan unutk mencapaisasaran
  19. 19. e) Melakukan Analisis SWOTf) alternatif Langkah Pemecahan Masalahg) Menyusun rencana dan programh) Melaksanakan rencana peningkatan mutui) Melakukan evaluasi pelaksanaanj) Merumuskan sasaran mutu baru.Menejemen pendidikan berbasis sekolah di negara-negara lain juga telahterbukti keefektifannya dalam meningkatkan kualiatas sekolah dipemerintah daerahsecara otonom.BAB IIIPENUTUPSemakin besarnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masadepan, dunia yang selalu mengalami perubahan-perubahan yang kian kompleksbahkan rasanya berlari semakin cepat, dan sangat sulit diramalkan mengharuskanbangsa kita ini “terus melangkah” beriringan, maju ke depan atau kalau perlumendahului pergerakan zaman. Kalau tidak, seperti yang sudah terjadi saat initerkaget-kaget dalam meghadapi perubahan global khususnya dalam bidang ilmupengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu salah satu agenda terpenting yang harusdiperhatikan bangsa Indonesia sekarang adalah membenahi dunia pendidikan. Jikaingin menjadi bangsa yang besar dan memimpin peradabanmenurunnya mutu pendidikan, inefisiensi dalam pengelolaan pendidikan,ketimpangan dalam pemerataan pendidikan, terbatasnya gerak dan ruang partisipasimasyarakat dalam pendidikan, serta berkurangnya tuntutan akuntabilitas pendidikanoleh pemerintah serta meningkatnya akuntabilitas pendidikan oleh masyarakat.

×