krtitik terhadap keadilan versi pancasila rizkaayu14
tentang kritik terhadap keadilan versi pancasila, apa itu keadilan
,sudut pandang keadilan dalam pancsila, penerpan nilai nilai sila ke 5 dalam kehidupan sehari hari.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep keadilan dari berbagai perspektif. Keadilan didefinisikan sebagai kemauan untuk memberikan hak setiap orang, sebagai ketertiban sosial yang dilindungi kebenaran, dan sebagai kondisi dimana setiap orang bebas menentukan tindakannya asalkan tidak melanggar kebebasan orang lain.
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasilaMeilana Lestari
Dokumen tersebut membahas tentang ketidakadilan hukum di Indonesia dalam konteks sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tulisan ini menjelaskan berbagai contoh kasus hukum yang diputus secara tidak adil, tidak sesuai dengan prinsip hukum. Dokumen juga membahas tentang definisi hukum dan keadilan sosial menurut Pancasila serta dampak ketidakadilan terhadap masy
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
1. Dokumen tersebut membahas tentang makna keterbukaan dan keadilan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dampak dari ketidaktransparanan.
2. Juga dibahas konsep keadilan menurut berbagai teori dan sikap positif untuk meningkatkan jaminan keadilan.
3. Arah kebijakan nasional yang transparan mencakup peningkatan kerukunan sosial dan supremasi hukum.
krtitik terhadap keadilan versi pancasila rizkaayu14
tentang kritik terhadap keadilan versi pancasila, apa itu keadilan
,sudut pandang keadilan dalam pancsila, penerpan nilai nilai sila ke 5 dalam kehidupan sehari hari.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep keadilan dari berbagai perspektif. Keadilan didefinisikan sebagai kemauan untuk memberikan hak setiap orang, sebagai ketertiban sosial yang dilindungi kebenaran, dan sebagai kondisi dimana setiap orang bebas menentukan tindakannya asalkan tidak melanggar kebebasan orang lain.
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasilaMeilana Lestari
Dokumen tersebut membahas tentang ketidakadilan hukum di Indonesia dalam konteks sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tulisan ini menjelaskan berbagai contoh kasus hukum yang diputus secara tidak adil, tidak sesuai dengan prinsip hukum. Dokumen juga membahas tentang definisi hukum dan keadilan sosial menurut Pancasila serta dampak ketidakadilan terhadap masy
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
1. Dokumen tersebut membahas tentang makna keterbukaan dan keadilan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dampak dari ketidaktransparanan.
2. Juga dibahas konsep keadilan menurut berbagai teori dan sikap positif untuk meningkatkan jaminan keadilan.
3. Arah kebijakan nasional yang transparan mencakup peningkatan kerukunan sosial dan supremasi hukum.
BAB ini memberikan ringkasan mengenai sila-sila Pancasila dan hubungannya dengan agama Kristen di Indonesia. Pancasila bertindak sebagai alat pemersatu politik, dasar toleransi beragama, dan fundamen kebebasan beragama. Pancasila juga memfasilitasi dialog antaragama dan menjadi alat untuk mempribumikan ajaran Kristen di Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk satu kesatuan sistematis yang menyatukan mentalitas bangsa Indonesia.
Pancasila merupakan ideologi Indonesia yang terdiri dari lima sila, termasuk sila ke-5 tentang keadilan sosial. Sila ini bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat namun pelaksanaannya belum maksimal, terlihat dari masih besarnya kesenjangan sosial di Indonesia. Beberapa faktor penyebabnya antara lain ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, s
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, serta jaminan keadilan bagi warga negara sesuai Undang-Undang Dasar.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum sebagai sarana pencapaian keadilan di Indonesia. Secara singkat, dibahas mengenai definisi hukum, sejarah perkembangan hukum di Indonesia, pembagian hukum, fungsi hukum, dan prinsip-prinsip keadilan yang termuat dalam UUD 1945. Keadilan hukum diartikan sebagai kesesuaian dengan hukum yang berlaku.
BAB III membahas tentang keterbukaan dan jaminan keadilan. Keterbukaan dalam kepribadian bangsa Indonesia berarti sikap jujur, komunikatif, dan terbuka untuk menerima kritik. Keterbukaan penting untuk mencegah korupsi dan menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Jaminan keadilan merujuk pada konsep keadilan distributif, komutatif, alamiah, konvensional, dan legalitas. Kur
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan merupakan sikap terbuka, toleransi, dan komunikasi yang baik, sementara keadilan berarti tidak memihak dan memperlakukan semua orang secara setara sesuai haknya. Keterbukaan dan keadilan sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta
Masyarakat madani merupakan konsep yang menekankan partisipasi masyarakat sipil yang bebas dan mandiri dalam berinteraksi sosial di luar pengaruh negara. Dokumen tersebut menjelaskan definisi, sejarah, ciri-ciri, dan contoh penerapan masyarakat madani di Indonesia, khususnya upaya untuk mewujudkan ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum dan masyarakat. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat, (2) hukum didefinisikan sebagai peraturan yang wajib dipatuhi dan diberlakukan secara memaksa oleh badan resmi, dan (3) tujuan hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat se
Dokumen ini membahas pengertian keadilan menurut para filsuf seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Juga menjelaskan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila seperti martabat manusia dan keadilan sosial. Dokumen ini menyimpulkan bahwa keadilan berarti memperlakukan seseorang sesuai haknya tanpa membedakan latar belakang. Meski sudah ada norma hukum, penegakan kead
Dokumen tersebut membahas konsep keadilan menurut beberapa filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu komulatif, distributif, dan findikatif. Plato melihat keadilan sebagai pengendalian diri oleh akal. Socrates memprojeksikan keadilan pada pemerintahan sebagai pimpinan masyarakat. Secara umum dokumen menjelaskan bahwa
BAB ini memberikan ringkasan mengenai sila-sila Pancasila dan hubungannya dengan agama Kristen di Indonesia. Pancasila bertindak sebagai alat pemersatu politik, dasar toleransi beragama, dan fundamen kebebasan beragama. Pancasila juga memfasilitasi dialog antaragama dan menjadi alat untuk mempribumikan ajaran Kristen di Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk satu kesatuan sistematis yang menyatukan mentalitas bangsa Indonesia.
Pancasila merupakan ideologi Indonesia yang terdiri dari lima sila, termasuk sila ke-5 tentang keadilan sosial. Sila ini bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat namun pelaksanaannya belum maksimal, terlihat dari masih besarnya kesenjangan sosial di Indonesia. Beberapa faktor penyebabnya antara lain ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, s
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, serta jaminan keadilan bagi warga negara sesuai Undang-Undang Dasar.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum sebagai sarana pencapaian keadilan di Indonesia. Secara singkat, dibahas mengenai definisi hukum, sejarah perkembangan hukum di Indonesia, pembagian hukum, fungsi hukum, dan prinsip-prinsip keadilan yang termuat dalam UUD 1945. Keadilan hukum diartikan sebagai kesesuaian dengan hukum yang berlaku.
BAB III membahas tentang keterbukaan dan jaminan keadilan. Keterbukaan dalam kepribadian bangsa Indonesia berarti sikap jujur, komunikatif, dan terbuka untuk menerima kritik. Keterbukaan penting untuk mencegah korupsi dan menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Jaminan keadilan merujuk pada konsep keadilan distributif, komutatif, alamiah, konvensional, dan legalitas. Kur
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan merupakan sikap terbuka, toleransi, dan komunikasi yang baik, sementara keadilan berarti tidak memihak dan memperlakukan semua orang secara setara sesuai haknya. Keterbukaan dan keadilan sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta
Masyarakat madani merupakan konsep yang menekankan partisipasi masyarakat sipil yang bebas dan mandiri dalam berinteraksi sosial di luar pengaruh negara. Dokumen tersebut menjelaskan definisi, sejarah, ciri-ciri, dan contoh penerapan masyarakat madani di Indonesia, khususnya upaya untuk mewujudkan ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum dan masyarakat. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat, (2) hukum didefinisikan sebagai peraturan yang wajib dipatuhi dan diberlakukan secara memaksa oleh badan resmi, dan (3) tujuan hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat se
Dokumen ini membahas pengertian keadilan menurut para filsuf seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Juga menjelaskan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila seperti martabat manusia dan keadilan sosial. Dokumen ini menyimpulkan bahwa keadilan berarti memperlakukan seseorang sesuai haknya tanpa membedakan latar belakang. Meski sudah ada norma hukum, penegakan kead
Dokumen tersebut membahas konsep keadilan menurut beberapa filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu komulatif, distributif, dan findikatif. Plato melihat keadilan sebagai pengendalian diri oleh akal. Socrates memprojeksikan keadilan pada pemerintahan sebagai pimpinan masyarakat. Secara umum dokumen menjelaskan bahwa
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berada di tangan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Dokumen tersebut juga menjelaskan asal kata dan konsep demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila, serta nilai-nilai demokrasi seperti persamaan hak dan kewajiban serta musyawar
Makalah ini membahas tentang Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum di Indonesia. Pancasila menjadi landasan bernegara dan berbangsa serta sumber dari segala sumber hukum. Hukum diperlukan untuk mengatur interaksi masyarakat dan mencapai stabilitas sosial melalui kontrol sosial. Pancasila sebagai sumber hukum tertulis dan tidak tertulis mengakomodasi berbagai sistem hukum yang berkembang di m
Materi subtansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam pancasilaedo soehendro
Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai dasar, instrumental, dan praksis yang terkandung di dalamnya. Nilai dasar mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjamin hak beragama, kesetaraan, persatuan bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai instrumental diwujudkan dalam undang-undang yang mengatur hak asasi. Nilai praksis mel
Kelompok 7 terdiri dari 4 anggota yang membahas tentang pengertian negara hukum, penegakan hukum, dan implementasi penegakan hukum di Indonesia. Dokumen menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung mengutamakan aspek kepastian hukum meskipun idealnya harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dokumen juga menyarankan perlunya melibatkan masy
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai etika politik dan HAM. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dan mencakup lima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila Panc
[Ringkasan]
Periode 1945-1949 merupakan awal pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan. Karakteristiknya adalah memberikan hak politik yang sama kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta sistem presidensial yang memungkinkan presiden berasal dari berbagai latar belakang. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pendiri bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Makalah ini membahas tentang kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu sila dalam Pancasila. Makalah ini menjelaskan pengertian dan implementasi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti menjunjung martabat manusia, hak asasi, dan persamaan hak tanpa membedakan latar belakang. Makalah ini juga menjelaskan bentuk-bentuk implementasi sil
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya sosiologi hukum dalam pengambilan keputusan para penegak hukum di Indonesia agar tercipta keadilan bagi masyarakat.
2) Dokumen tersebut juga membahas tentang tiga jenis hukum menurut Nonet dan Selznick yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif dalam konteks penegakan hukum di
Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang berisi lima sila yang menjadi pedoman hidup bangsa. Pancasila berguna sebagai acuan bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Kelima sila Pancasila masing-masing memiliki nilai yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar negara dalam menjalankan pemerintahan dan hubungan antar warga negara.
Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya pancasila mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Selain itu, Pancasila mampu dikembangkan secara kreatif sesuai dinamika kehidupan masyarakat Indonesia tanpa kehilangan makna dari nilai-nilai dasarnya. Serta Pancasila mampu menjadi pemandu bangsa Indonesia dalam menghadapi era keterbukaan, globalisasi yang identik dengan saling ketergantungan antar negara.
2. Arti keadilan menurut beberapa ahli:
A.Menurut aristoteles
keadilan menurut aristoteles ada dua yaitu
1. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap
orang porsi menurut pretasinya.
2. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap
orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan
dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.
B.Menurut hans kelsen
nilai keadilan bersifat subjektif,sedangkan eksistensi dan nilai nilai
hukumnya dikondisikan oleh fakta yang di uji secara objektif
Jadi keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya
3. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai oleh
rakyat,dari rakyat,dan untuk rakyat.Didalam kedudukan yang sederajat dan
semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa -bangsa yang saling
hormat menghormpati datan dan saling menghargai kedudukan masing-
masing.Jadi dapat dikatakan bahwa azaz kebermanfaatan keadilan pancasila
adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu
dengan orang yang lain,tergantung dari posisi,kedudukan,dan kebutuhan yang
kita perlukan,dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.
Pada prinsipnya Sila Keadilan Sosial menghendaki adanya kemakmuran yang
merata diantara seluruh Rakyat bukan merata yang statis melainkan merata yang
dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia,seluruh
potensi bangsa,diolah bersama-sama menurut kemampuan dan masing-
masing,untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya
bagi seluruh rakyat.
4. Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan
umum bagi seluruh anggota masyarakat.
Dengan ini dimaksudkan adanya keadilan bagi sesama anggota
masyarakat(sosial).
Jadi dalam paham keadilan sosial dijamin hak untuk hidup
layak, dijamin adanya hak milik, hak atas jaminan sosial, adanya
hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dan syarat-syarat
kerja yang adil dan baik, berhak atas tingkat hidup yang
menjamin kesehatan dan lain-lain yang semuanya itu telah
menjadi hak asasi yang tela diakui oleh UUD maupun Universal
Declaration of Human Rights
5. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila meliputi nilai
keadilan yang bersumber dari sila kemanusiaan yang adil dan
beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang
merupakan perwujudan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nilai keadilan yang muncul dari kedua sila tersebut,
mencerminkan nilai-nilai dari sila-sila yang lainnya. Dapat
disimpulkan bahwa nilai keadilan Pancasila merupakan cerminan
satu kesatuan yang utuh dari sila-sila yang terdapat di dalam
Pancasila yang muncul dari perwujudan Negara Kesaturan
Republik Indonesia (NKRI). Keadilan berdasarkan Pancasila
menganut beberapa asas-asas yang meliputi keadilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, memanusiakan manusia dengan
mengutamakan Hak Asasi Manusia yaitu hak dalam memperoleh
keadilan, persatuan dalam mewujudkan keadilan, keadilan dapat
diakui kebenarannya bagi seluruh rakyat Indonesia, dan perlakuan
yang sama di hadapan hukum.
6. Keadilan menurut pancasila memilki
beberapa prinsip:
1.Berdasarkan tuhan yme
2.Mendepankan hak manusia dan
memanusiakan manusia
3.Menjunjung tinggi nilai persatuan dan
kesatuan
4.Menganut asas demokrasi
5.Memberika keadilan kepada seluruh rakyat
7. Penegakan keadilan di indonesia masih kurang,hal
ini dapat dilihat dari penegakan hukum yang kurang
adil seperti seorang nenek mengambil beberapa
batang kayu bakar dihukum dengan hukuman yang
lebih berat daripada hukuman yang diterima oleh
seorang koruptor.hal ini dapat terjadi karena
penegakan hukum tidak menggunakan nilai
keadilan menurut pancasila
8. Solusi
Perlu adanya reformasi hukum yang dilakukan secara sungguh sungguh mulai
dari tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan paling bawah
2. Sebaiknya penegakkan hukum menegakkan hukum dengan tegas sesuai
dengan kesalahan yang dilakukan tampa membedakan pihak satu dengan
lainnya karena kedudukan kita dihadapan hukum sama.
3. Kedua belah pihak harus menaati hukum sebagaimana mestinya dan ini
tidak hanya bagi penegak hukum saja tetapi seluruh warga negara indonesia.