Konstitusi adalah norma hukum yang mengatur sistem politik dan pemerintahan suatu negara, biasanya berupa dokumen tertulis. Konstitusi umumnya berisi aturan-aturan untuk menjalankan pemerintahan negara. Beberapa ahli seperti L.J Van Apeldoorn dan Elizabeth. C. Wade memberikan pengertian konstitusi. UUD NRI 1945 mengalami beberapa kali perubahan melalui sidang MPR.

1. KELOMPOK
3

3. Konstitusi atau Undang-undang Dasar dalam negara adalah sebuah norma
sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya
dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.
Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang
berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan
negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian
tidak semuanya berupa dokumen tertulis
PENGERTIAN

4. KONSTITUSI MENURUT PARA AHLI
L.J Van Apeldoorn
Elizabeth. C. Wade
Sri Soemantri
Herman heller
K. C. Wheare

5. Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

6. • Pasal 36C berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa,
dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-
undang.

7. • Perhatikan pasal 28A sampai 28J

9. Hasil Perubahan UUD NRI 1945
1. Sidang umum MPR 1999 (14-21 Oktober
1999)
2. Sidang tahunan MPR 2000 ( 7-18 Agustus
2000)
3. Sidang tahunan MPR 2001 (1-9 November
2001)
4. Sidang tahunan MPR 2002 (1-11 Agustus
2002)

10. PELANGGARAN KONSTITUSI DI
INDONESIA

11. Created by
KELOMPOK 3 :
1. Tri Rahayu Agustina (E1R016090)
2. Roy Agus Wijaya (F1A016143)
3. Mulyadin (J1B016071)
4. Sri Wulandari (E1R016086)
5. Sabta Khaeronnisa Ariani (F1A016144)
6. Suriah (B1D016282)
Dosen Pengampu :
Hj. Yuliatin, S.pd., M.H.