Pemerintah Kota Medan membahas kondisi sanitasi di kota tersebut. Kota ini menghadapi tantangan seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah, fasilitas yang terbatas, dan biaya yang belum memadai. Rencana masa depan meliputi pengembangan master plan sanitasi, peningkatan pelayanan untuk masyarakat berpendapatan rendah, dan investasi dari donor seperti JBIC.
1. Kota Palembang memiliki luas wilayah 400,61 km2 dan penduduk sebesar 1,3 juta jiwa yang tumbuh 2% per tahun.
2. Masalah utama sanitasi di Kota Palembang adalah keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.
3. Pemerintah Kota Palembang berencana menyusun master plan sanitasi lengkap dan men
Kisah Sukses Pengelolaan Persampahan di Berbagai Wilayah di IndonesiaOswar Mungkasa
Masyarakat Desa Sukunan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan melakukan pemilahan sampah di rumah tangga menjadi organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos sedangkan sampah anorganik didaur ulang menjadi barang-barang yang bernilai jual. Kegiatan ini telah membuahkan hasil berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan lingkungan yang lebih bersih.
Pemerintah Kota Medan membahas kondisi sanitasi di kota tersebut. Kota ini menghadapi tantangan seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah, fasilitas yang terbatas, dan biaya yang belum memadai. Rencana masa depan meliputi pengembangan master plan sanitasi, peningkatan pelayanan untuk masyarakat berpendapatan rendah, dan investasi dari donor seperti JBIC.
1. Kota Palembang memiliki luas wilayah 400,61 km2 dan penduduk sebesar 1,3 juta jiwa yang tumbuh 2% per tahun.
2. Masalah utama sanitasi di Kota Palembang adalah keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.
3. Pemerintah Kota Palembang berencana menyusun master plan sanitasi lengkap dan men
Kisah Sukses Pengelolaan Persampahan di Berbagai Wilayah di IndonesiaOswar Mungkasa
Masyarakat Desa Sukunan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan melakukan pemilahan sampah di rumah tangga menjadi organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos sedangkan sampah anorganik didaur ulang menjadi barang-barang yang bernilai jual. Kegiatan ini telah membuahkan hasil berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan lingkungan yang lebih bersih.
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGAnton Riyanto
Sistem pengelolaan sampah di Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal karena belum adanya grand design yang jelas dan terintegrasi. Dokumen ini membahas analisis kondisi pengelolaan sampah saat ini dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh yang memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran masyarakat."
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahJoy Irman
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan mulai dari pengurangan sampah, penanganan sampah, hingga pemanfaatan sampah sebagai sumber daya. Undang-undang ini mengatur pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah s
Sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasiJoy Irman
Sumber-sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasi permukiman meliputi anggaran pemerintah pusat dan daerah, partisipasi swasta, serta pinjaman dan hibah luar negeri. Pemerintah pusat mendanai sanitasi melalui kementerian terkait seperti Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan, sedangkan pemerintah daerah menggunakan anggaran daerah. Swasta berkontribusi melalui program tanggung
Dukungan bagi pengelolaan sampah 3 r berbasis masyarakatOswar Mungkasa
bahan presentasi disajikan oleh Susmono dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh Jejaring AMPL
Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Saatnya Masyarakat Berkawan.Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat (PSBM), yang mencakup keterlibatan penuh masyarakat, batasan wilayah yang jelas, strategi pengelolaan sampah yang terpadu, serta pemanfaatan sampah secara optimal."
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penerapan good governance dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang jenis dan sumber sampah serta pendekatan komprehensif yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai hilir. "
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah komprehensif menuju zero wasteazizah affandy
Penelitian mengenai potensi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah secara komprehensif di Kecamatan Lamongan, Jawa Timur. Penelitian menemukan bahwa peran masyarakat, seperti melakukan pemilahan sampah dan mengolah sampah organik menjadi pupuk, telah membantu mengurangi jumlah sampah di Kecamatan Lamongan."
Kota Surabaya memiliki luas 326,36 km2 dan terbagi atas 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Jumlah penduduknya sekitar 2,8 juta jiwa pada malam hari dan 5 juta jiwa pada siang hari. Dokumen ini menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam mengelola sampah, seperti program pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas dan komposting."
Penanganan dan pemisahan sampah di sumbernya merupakan tahap kritis dalam pengelolaan sampah yang melibatkan pemisahan sampah organik dan non-organik serta penerapan konsep 3R. Tanggung jawab penanganan bervariasi mulai dari penghuni rumah, pengelola gedung, hingga developer tergantung jenis permukiman. Pemisahan dan penyimpanan sampah di sumber diperlukan sebelum pengangkutan ke TPS atau TPA selanjutnya.
KONSEP PENGEMBANGAN SANITASI KOTA TANGERANGAnton Riyanto
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang kondisi sanitasi di Kota Tangerang pada tahun 2011. Analisis menunjukkan tingkat pelayanan sarana sanitasi masih rendah, seperti tingkat pelayanan IPLT hanya 6,67-19,42% dan IPAL 2,11%. Dokumen ini menganalisis berbagai aspek sanitasi termasuk volume limbah, sarana prasarana, dan daerah berisiko.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas sistem penanganan sampah bernama Sistem Penuntasan Sampah di Kawasan Penghasilnya (SPSKP) yang bertujuan menangani sampah secara menyeluruh di daerah penghasilnya.
2. SPSKP memanfaatkan sampah sebagai sumber daya untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan produk daur ulang.
3. SPSKP diawali dari tingkat RW dan bert
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416Edy Junaidi
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar umum pengelolaan air limbah domestik di Indonesia. Saat ini pengelolaan air limbah belum memadai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Diperlukan kerangka hukum dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan pengelolaan air limbah guna mencapai target RPJMN."
[Ringkasan]
1. Buku putih ini berisi analisis kondisi sanitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi air limbah, sampah, dan drainase berdasarkan survei ke 90 desa/kelurahan.
2. Secara umum, fasilitas pengelolaan limbah cair dan penanganan sampah masih kurang memadai. Banyak masyarakat yang membuang limbah sembarangan ke badan air atau membakar sampah.
3. Permasalahan kunci meliputi kurangnya kesad
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGAnton Riyanto
Sistem pengelolaan sampah di Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal karena belum adanya grand design yang jelas dan terintegrasi. Dokumen ini membahas analisis kondisi pengelolaan sampah saat ini dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh yang memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran masyarakat."
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahJoy Irman
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan mulai dari pengurangan sampah, penanganan sampah, hingga pemanfaatan sampah sebagai sumber daya. Undang-undang ini mengatur pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah s
Sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasiJoy Irman
Sumber-sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasi permukiman meliputi anggaran pemerintah pusat dan daerah, partisipasi swasta, serta pinjaman dan hibah luar negeri. Pemerintah pusat mendanai sanitasi melalui kementerian terkait seperti Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan, sedangkan pemerintah daerah menggunakan anggaran daerah. Swasta berkontribusi melalui program tanggung
Dukungan bagi pengelolaan sampah 3 r berbasis masyarakatOswar Mungkasa
bahan presentasi disajikan oleh Susmono dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh Jejaring AMPL
Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Saatnya Masyarakat Berkawan.Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat (PSBM), yang mencakup keterlibatan penuh masyarakat, batasan wilayah yang jelas, strategi pengelolaan sampah yang terpadu, serta pemanfaatan sampah secara optimal."
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penerapan good governance dalam pengelolaan sampah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang jenis dan sumber sampah serta pendekatan komprehensif yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai hilir. "
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah komprehensif menuju zero wasteazizah affandy
Penelitian mengenai potensi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah secara komprehensif di Kecamatan Lamongan, Jawa Timur. Penelitian menemukan bahwa peran masyarakat, seperti melakukan pemilahan sampah dan mengolah sampah organik menjadi pupuk, telah membantu mengurangi jumlah sampah di Kecamatan Lamongan."
Kota Surabaya memiliki luas 326,36 km2 dan terbagi atas 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Jumlah penduduknya sekitar 2,8 juta jiwa pada malam hari dan 5 juta jiwa pada siang hari. Dokumen ini menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam mengelola sampah, seperti program pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas dan komposting."
Penanganan dan pemisahan sampah di sumbernya merupakan tahap kritis dalam pengelolaan sampah yang melibatkan pemisahan sampah organik dan non-organik serta penerapan konsep 3R. Tanggung jawab penanganan bervariasi mulai dari penghuni rumah, pengelola gedung, hingga developer tergantung jenis permukiman. Pemisahan dan penyimpanan sampah di sumber diperlukan sebelum pengangkutan ke TPS atau TPA selanjutnya.
KONSEP PENGEMBANGAN SANITASI KOTA TANGERANGAnton Riyanto
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang kondisi sanitasi di Kota Tangerang pada tahun 2011. Analisis menunjukkan tingkat pelayanan sarana sanitasi masih rendah, seperti tingkat pelayanan IPLT hanya 6,67-19,42% dan IPAL 2,11%. Dokumen ini menganalisis berbagai aspek sanitasi termasuk volume limbah, sarana prasarana, dan daerah berisiko.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas sistem penanganan sampah bernama Sistem Penuntasan Sampah di Kawasan Penghasilnya (SPSKP) yang bertujuan menangani sampah secara menyeluruh di daerah penghasilnya.
2. SPSKP memanfaatkan sampah sebagai sumber daya untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan produk daur ulang.
3. SPSKP diawali dari tingkat RW dan bert
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416Edy Junaidi
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar umum pengelolaan air limbah domestik di Indonesia. Saat ini pengelolaan air limbah belum memadai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Diperlukan kerangka hukum dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan pengelolaan air limbah guna mencapai target RPJMN."
[Ringkasan]
1. Buku putih ini berisi analisis kondisi sanitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi air limbah, sampah, dan drainase berdasarkan survei ke 90 desa/kelurahan.
2. Secara umum, fasilitas pengelolaan limbah cair dan penanganan sampah masih kurang memadai. Banyak masyarakat yang membuang limbah sembarangan ke badan air atau membakar sampah.
3. Permasalahan kunci meliputi kurangnya kesad
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptxssuserc34760
STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
BAGI MASYARAKAT PESISIR DI JAWA TENGAH
Terkait bagaimana pemerintah provinsi melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai kewenangannya dalam ranah regional atau yang melibatkan paling sedikit 2 Kabupaten/Kota.
Dokumen tersebut merangkum tentang sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Lebak. Jumlah sampah yang dihasilkan Kabupaten Lebak sebesar 500 ton per hari namun hanya 25% yang dapat ditangani. Dokumen ini menganalisis jumlah timbulan sampah dari tahun 2016-2025 dan menjelaskan sistem pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...bramantiyo marjuki
Analisis implementasi teori perencanaan dan pembangunan pada pengelolaan timbulan sampah di Kabupaten Kendal membahas masalah pengelolaan sampah di kabupaten tersebut dan upaya yang dilakukan melalui pendirian Lembaga Penelitian dan Pengembangan Konservasi Lingkungan Hidup. Ruang lingkupnya meliputi identifikasi masalah, tinjauan teori perencanaan dan pembangunan, serta penerapannya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal.
KAJIAN KECAMATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN T...MochamadNurIhsan
[Ringkasan]
Kajian ini membahas pengelolaan persampahan di Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah di beberapa desa, serta biaya pengangkutan sampah yang mahal. Kajian ini bertujuan meningkatkan kebersihan lingkungan, mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi pengelolaan samp
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sampah, termasuk definisi sampah, jenis dan sumber sampah, pengolahan sampah, dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA). Dibahas pula tantangan dan strategi pengelolaan sampah di Indonesia, seperti belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber dan pengolahan sampah di TPA yang belum memenuhi standar.
Teks ini membahas pengolahan air limbah domestik secara komunal menggunakan kombinasi sistem biofilter anaerob-aerob dan pengolahan lanjutan untuk memproduksi air bersih yang dapat digunakan kembali. Sistem ini mampu mengolah 0,9 m3 air limbah per jam dan dapat mengurangi beban organik serta meningkatkan kualitas air menjadi layak untuk penggunaan."
Program ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga secara mandiri dengan menggunakan teknologi biodigester sampah organik. Teknologi ini diharapkan dapat mengurangi sampah perkotaan secara signifikan dan menjadi sumber alternatif energi bagi masyarakat. Uji coba biodigester sampah organik skala kecil telah berjalan dengan baik di Kota Bandung dan mendapat sambutan positif dari m
1. Masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan sampah di Indonesia seperti biaya operasi yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat.
2. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menerapkan program pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle).
3. Penerapan program pengelolaan sampah berbasis komunitas dan komposting dapat meningkatkan kesad
Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya oleh Alya Anggraini E. & Fathimah Qonita ...AlyaAnggrainiEffendi
Kesadaran lingkungan yang tertanam pada diri manusia berperan penting terhadap pembentukan sikap yang positif terhadap lingkungan hidup. Seseorang yang memiliki kesadaran lingkungan akan bersikap, dan bertindak ke arah pengolahaan lingkungan yang baik (Paramita & Yasa, 2015).
LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA PROBLEM DAN PENGOLAHANNYA (2).pptxssuserd22a25
Limbah cair rumah tangga merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia di rumah tangga. Volume limbah cair terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas. Sistem pengolahan limbah cair belum memadai sehingga menimbulkan berbagai masalah bagi lingkungan dan kesehatan.
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata kelola kolaboratif merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola kolaboratif muncul seiring pergeseran dari paradigma Old Public Administration ke New Public Management yang memberikan peran lebih besar kepada pemangku kepentingan non-pemerintah. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah melibatkan berbagai pem
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan membutuhkan katalis untuk berjalan efektif. Dokumen menjelaskan enam katalis utama yaitu strategi bersama, kejelasan tujuan, inklusivitas luas, pertanggungjawaban yang disetujui, penyelenggaraan bersama, dan inovasi mudah diadaptasi. Katalis-katalis ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bersama, keterlibatan seluruh pemangku
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
Skema bekerja dari rumah (WFH) merupakan bagian dari konsep bekerja jarak jauh yang telah dikenal sejak tahun 1970-an. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diterapkan dalam kondisi normal dan bukan karena pandemi seperti saat ini. Makalah ini membahas sejarah, konsep, dan perkembangan terkini dari bekerja jarak jauh serta langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerapkan ske
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
1) Jakarta took several steps to respond to COVID-19 including closing public spaces in March, establishing a task force, and implementing large-scale social restrictions (PSBB) in April including limiting gatherings and transport.
2) Lessons learned include the need for improved metropolitan governance and collaborative partnerships between different levels of government and stakeholders. Effective communication is also key.
3) Looking ahead, Jakarta aims to establish a new normal with an emphasis on social capital, digital shift, healthy lifestyles, improved data systems, and a focus on recovery.
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang latar belakang dan tugas Koordinator Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta terpilih bergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities pada 2016 untuk mengembangkan strategi ketahanan kota. Koordinator ditunjuk untuk memfasilitasi penyusunan strategi ketahanan dan mengoordinasikan pelaksanaannya hingga 2019.
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
farmakologi antikoagulan pada kasus kardiovaskular
Pengelolaan Sanitasi Kabupaten Bandung (2006)
1. Pengelolaan
Sanitasi
Di Kabupaten Bandung
Pemerintah Kabupaten Bandung
Januari 2007
2. Data Umum Kabupaten Bandung
Luas 311.475,19 hektar
Jumlah kecamatan 45,
terdiri dari 432 desa dan 9
kelurahan.
Jumlah penduduk 4.086.162
jiwa dan 1.106.388 KK
Jumlah penduduk miskin 30%
Pertumbuhan penduduk 3,1%
per tahun
Urbanisasi penduduk 0,5 %
per tahun
3. Air Limbah
• Pelayanan air limbah domestik ditangani
dengan sistem on-site dan off-site
• Pelayanan off-site sistem skala perkotaan
(IPAL Soreang) melayani sekitar 20%
wilayah kota (Soreang) dan 25% penduduk
kota Soreang, dibangun sejak tahun 1991
• Pelayanan off-site sistem diprioritaskan
pada daerah padat penduduk
• Terdapat pelayanan off-site sistem skala
kawasan:
a. IPLT Cibeet melayani 8 kecamatan IPLT Cibeet
atau KK dibangun tahun 1995-1996
oleh proyek WJUDSP (Western Java
Urban Development Sector Program),
dana dari ADB, tidak berfungsi.
b. IPLT Babakan melayani Kabupaten
Bandung sebelah Timur tahun 1996
oleh APBD Provinsi Jawa Barat, tidak
berfungsi.
• Pelayanan on-site sistem sekitar 46,57 %
penduduk yang mempunyai jamban
pribadi dan jamban komunal.
Masih Terdapat Masyarakat yang Membuang
Limbah Tinja ke Badan Air
4. Air Limbah
Pelayanan off-site IPAL
Soreang melayani 300
sambungan rumah dari
total sambungan yang
direncanakan sebanyak
1000 sambungan
IPAL Soreang dengan
kapasitas 10,6 L/det,
dibangun tahun 1991 oleh
Proyek BUDP II (dana
ADB), kondisi saat ini
masih berfungsi (namun
terdapat bagian-bagian
yang rusak, sehingga tidak
optimal)
Tarif rata-rata rumah
tangga (untuk air limbah
tidak ada data), namun
angkutan tinja Rp
15.000,00 per m3
IPAL Soreang
5. Persampahan
Timbulan Sampah Total 8.320 m3/hari,
dengan komposisi:
Daerah pelayanan meliputi 26 dari 45 Sampah
Kecamatan. Komersial,
Cakupan penduduk dilayani 12,5% dari total Peny apuan
Jalan, dll
penduduk administrasi atau 34% dari penduduk
7%
perkotaan.
Sampah Sampah
Timbulan Sampah 2 L/o/h Pasar Domestik
Dilayani oleh Dinas Kebersihan 980 m3/hari, oleh 40% 53%
masyarakat 6 m3/hari (dibuat kompos), yang tidak
dikelola 1.884 m3/hari
Tarif rata-rata rumah tangga Rp
1.500,00-5.000,00 per bulan
Collection rate sampah 70%
Timbulan Sampah Kota 8.320 m3/hari,
dengan komposisi:
anorganik
35%
organik
65%
Sampah di S. Citepus Penumpukan Sampah di Pasar
6. TPA di KabupatenLapak Pemulung
Bandung
• Terletak di Kecamatan Ciparay;
1. TPA Babakan • luas 10,1 hektar, di lembah
• 25 km dari pusat kota,
• 0,5 km dari permukiman
• Operasi: open dumping menuju
Komposter Komunal controlled landfill oleh Dinas
Kebersihan
Lapak Pemulung
Air Lindi
Pengolah Lindi
7. TPA di Kabupaten Bandung
2.TPA Pasirbuluh
• Terletak di Kecamatan Lembang;
• luas 2,2 hektar, di lembah
• 35 km dari pusat kota,
• 2 km dari permukiman 2 km,
• Operasi: open dumping oleh Dinas
Kebersihan
Area Curah dan Area Manuver
TPA Pasirbuluh
Lindi dari Tumpukan Sampah
8. Kesehatan Umum dan Hygiene Practices
• Penyakit utama yang disebabkan oleh
air: diare, yang paling rawan di
Ciparay, Majalaya, dan Cimareme.
• Diduga ada hubungan antara penyakit
tersebut dengan masalah persampahan
(Kecamatan Cipatat merupakan lokasi Air Lindi
TPA Babakan) Air Sumur Penduduk
yang Diduga Tercemar
Masyarakat mendapat pelayanan air minum dari perpipaan PDAM
12,09%, sumur RT 60,74%, mata air 22,69%, sungai 1,80%, lain-lain
3,79%
Nilai kematian bocah 105 (tahun 2005)
Kampanye pengetahuan masyarakat untuk sektor sanitasi dilakukan
melalui penyuluhan perilaku hidup sehat secara rutin yang dilakukan
oleh aparat dinas kesehatan, PKK, Kades Kesehatan Lingkungan, dan
LSM.
Pengelolaan air limbah & sampah RS:
air limbah medis: IPAL dan tangki septik,
air limbah domestik: tangki septik,
sampah: insinerator dan dibakar manual
Insinerator di Rumah Sakit
9. Kelembagaan
Instansi Pengelola Sampah dan pengelola air limbah offsite:
Dinas Kebersihan (Perda No 9 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung
tanggal 14 Agustus 2002).
Swasta terlibat dalam pengangkutan ke TPA pada 2 (dua)
perumahan (kapasitas sampah 12 m3/hari)
Instansi Pengelola Air Limbah on site sistem: Dinas
Permukiman dan Tata Wilayah (Perda No, 9 tahun 2002
10. Partisipasi Masyarakat bidang Persampahan
Program penanganan masalah sampah oleh
kelompok masyarakat :
a. Program Pengomposan dan 3R (daur
ulang limbah plastik) sampah oleh
Masyarakat Desa Parungserab
Kecamatan Katapang dan Desa
Margahayu Selatan Kecamatan
Margahayu;
b. Program Sekolah Hijau di SMAN 1
Soreang, SMPN 2 Soreang, dan SMPN 2
Margahayu.
LSM sektor sanitasi: Pengomposan dan Daur
Warga Peduli Lingkungan Ulang Limlah Plastik di
Parungserab
Kelompok Peduli Lingkungan,
Masyarakat Pencinta Citarum, dll
Key stakeholders sektor sanitasi:
Dinas Kebersihan,
Dinas Permukiman & Tata Wilayah,
Dinas Lingkungan Hidup,
Dinas Kesehatan,
LSM Lingkungan/Sanitasi,
Forum Bandung Sehat,
Perguruan Tinggi.
Kegiatan Pengomposan oleh
Sekolah Hijau
11. Permasalahan yang Dihadapi
Sumberdaya Manusia (SDM) dan Manajemen
a. Kurangnya pendamping masyarakat
b. Lemahnya kompetensi aparatur
c. Kurangnya koordinasi dan sinergitas program
d. Belum disusunnya master plan yang memadai
Teknologi/Teknis
a. Sulitnya menata prasarana sanitasi pada permukiman padat
b. Tidak ada data yang memadai
c. Terbatasnya sarana dan parasarana
d. Kerjasama dengan pihak swasta terkendala PP No. 67 Tahun 2006.
Biaya
a. Biaya pembangunan sanitasi terpadu dan tuntas tinggi
b. Pembangunan prasarana sanitasi di kawasan permukiman padat sangat mahal
Partisipasi
a. Partisipasi masyarakat masih rendah, kebergantungan terhadap program
pemerintah sangat tinggi
b. Tidak banyak LSM kompeten
Hukum dan Peraturan
a. Rendahnya penegakan hukum
b. Masih belum memadainya peraturan perundang-undangan daerah yang ada.
12. Pendanaan
Kontribusi anggaran untuk penanganan masalah sanitasi
(persampahan dan limbah) belum memadai
Anggaran yang direalisasikan untuk O&M sarana dan
prasarana sanitasi yang dibangun hanya sekira 60%
13. Solid Waste & Wastewater Management
Improvement Program
Master plan persampahan: belum ada tetapi sudah dianggarkan pada 2007
Master plan air limbah skala Kabupaten: belum ada, namun telah memiliki
master plan air limbah beberapa kota, antara lain Kota Soreang, Banjaran,
Majalaya, Lembang.
Pemerintah Kabupaten Bandung menyadari pentingnya master plan sanitasi
sesuai dengan PP 16/2005
Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai program pengelolaan
persampahan dan sanitasi dan telah dimasukan dalam RPJM/Renstra
Program sanitasi yang sedang berjalan atau sudah selesai:
Pembangunan TPSS (di Kecamatan Soreang, Baleendah, dan Katapang);
Pembangunan Komposter Komunal di TPA Babakan;
Penataan Sarana Kebersihan dan Instalasi Air Kotor;
Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat,
komposting, penyediaan jamban, dan pembentukan kader);
Penyehatan Kualitas Lingkungan (air, udara);
Pembangunan tangki septik komunal secara partisipatif;
Penataan TPA Babakan dan TPA Pasirbuluh
14. Rencana Masa Depan
Ada kebutuhan/keinginan kuat untuk peningkatan pelayanan
sanitasi dan penurunan incidence penyakit di masyarakat
Kabupaten Bandung memiliki program khusus untuk
melayani masyarakat berpendapatan rendah/ miskin di
daerah Pemeritah Kota/Kabupaten
Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai program
pengembangan sanitasi dan penurunan incidence penyakit
Pemerintah Kabupaten Bandung sudah mengenal kriteria
persiapan proyek yang disusun oleh Pemerintah Pusat
Ada donor yang berminat menanam modal (investment)
dalam sektor sanitasi di wilayah pemda, terutama di bidang
persampahan, namun saat ini seringkali terkendala Perpres
No. 67/2005.