Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang kondisi sanitasi di Kota Tangerang pada tahun 2011. Analisis menunjukkan tingkat pelayanan sarana sanitasi masih rendah, seperti tingkat pelayanan IPLT hanya 6,67-19,42% dan IPAL 2,11%. Dokumen ini menganalisis berbagai aspek sanitasi termasuk volume limbah, sarana prasarana, dan daerah berisiko.
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGAnton Riyanto
Sistem pengelolaan sampah di Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal karena belum adanya grand design yang jelas dan terintegrasi. Dokumen ini membahas analisis kondisi pengelolaan sampah saat ini dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh yang memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran masyarakat."
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahJoy Irman
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Dokumen tersebut memberikan persyaratan teknis penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Sementara 3R (TPS 3R) dalam penanganan sampah rumah tangga. TPS merupakan tempat penampungan sampah sementara selama maksimal 24 jam sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan TPS 3R melakukan pemilahan, daur ulang, dan komposing sampah. Dokumen ini menjelaskan kriteria
Dokumen tersebut membahas tentang proses koagulasi dan flokulasi dalam pengolahan air, termasuk prinsip-prinsip dasar, bahan kimia yang digunakan seperti alum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan flok seperti pH dan alkalinitas."
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Joy Irman
Dokumen tersebut membahas kriteria teknis dan non-teknis yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kriteria teknisnya meliputi jarak minimum IPAL dari pemukiman, topografi lahan, kualitas badan air penerima, tingkat bahaya banjir, dan jenis tanah. Sedangkan kriteria non-teknisnya adalah legalitas lahan, batas administrasi, dan tata guna lahan. Dokumen ini bertuju
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGAnton Riyanto
Sistem pengelolaan sampah di Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal karena belum adanya grand design yang jelas dan terintegrasi. Dokumen ini membahas analisis kondisi pengelolaan sampah saat ini dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh yang memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran masyarakat."
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahJoy Irman
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Dokumen tersebut memberikan persyaratan teknis penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Sementara 3R (TPS 3R) dalam penanganan sampah rumah tangga. TPS merupakan tempat penampungan sampah sementara selama maksimal 24 jam sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan TPS 3R melakukan pemilahan, daur ulang, dan komposing sampah. Dokumen ini menjelaskan kriteria
Dokumen tersebut membahas tentang proses koagulasi dan flokulasi dalam pengolahan air, termasuk prinsip-prinsip dasar, bahan kimia yang digunakan seperti alum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan flok seperti pH dan alkalinitas."
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Joy Irman
Dokumen tersebut membahas kriteria teknis dan non-teknis yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kriteria teknisnya meliputi jarak minimum IPAL dari pemukiman, topografi lahan, kualitas badan air penerima, tingkat bahaya banjir, dan jenis tanah. Sedangkan kriteria non-teknisnya adalah legalitas lahan, batas administrasi, dan tata guna lahan. Dokumen ini bertuju
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan PermukimanJoy Irman
Petunjuk Teknis dan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Cipta Karya, Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi, Air Limbah, Persampahan, dan Drainase)
Kumpulan Regulasi terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)Oswar Mungkasa
Undang-undang ini membahas tentang perusahaan daerah dan konservasi sumber daya alam hayati. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini dengan modal kekayaan daerah dan bertujuan memberikan jasa dan kemanfaatan umum. Konservasi sumber daya alam hayati bertujuan melestarikan sumber daya alam dan ekosistem melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan yang lestari.
Metode pengukuran dan penentuan sampel timbulan sampah meliputi pengukuran langsung, analisis beban-hitungan, analisis berat-volume, dan analisis keseimbangan bahan. Sampel ditentukan secara acak proporsional berdasarkan strata lokasi dan sosial ekonomi. Jumlah sampel minimum ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan ketidakpastian yang dapat diterima. Komposisi dan jumlah timbulan sampah dihitung berdasarkan penguk
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pemilihan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. TPA merupakan tempat terakhir pengelolaan sampah yang melakukan proses akhir pengembalian sampah ke lingkungan secara aman. Lokasi TPA ideal harus memenuhi kriteria geologi, hidrogeologi, hidrologi, dan tidak membahayakan sumber air serta jauh dari pemukiman. Dokumen ini juga menjelaskan parameter yang mempeng
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Persyaratan Teknis Pemilahan dan Pewadahan SampahJoy Irman
Persyaratan teknis pemilahan dan pewadahan sampah rumah tangga mencakup pemilahan minimal 5 jenis sampah, penggunaan sarana pewadahan berdasarkan jenis sampah, dan perencanaan volume serta penempatan sarana pewadahan sesuai jumlah sampah dan akses pengangkutan.
Road Map (Peta Jalan) Sanitasi Provinsi infosanitasi
Dokumen tersebut membahas status pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPSP) di 121 kabupaten dan kota di 28 provinsi Indonesia pada tahun 2013. Dokumen ini juga memaparkan konsep roadmap sanitasi provinsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan sanitasi di tingkat provinsi. Roadmap sanitasi provinsi ini mencakup profil kinerja sanitasi provinsi, visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan sanitasi
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) - Sistem Setempat (SPAL-...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Proses penyusunan strategi sanitasi kota (ssk) step by stepJoy Irman
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang meliputi identifikasi isu, perumusan visi dan misi, penetapan sistem dan zona sanitasi, perumusan strategi subsektor, penyiapan program dan kegiatan, konsultasi publik, dan finalisasi dokumen SSK.
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembinaan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pembinaan meliputi koordinasi, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan pengawasan terhadap penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum agar dapat meningkatkan kinerjanya.
Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir SampahJoy Irman
Dokumen tersebut membahas penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, meliputi perencanaan teknik, pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tahapan penyediaan fasilitas tersebut mencakup perencanaan berdasarkan rencana induk dan studi kelayakan, pelaksanaan konstruksi sesuai dokumen teknis, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sepert
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Perencanaan Teknis IPLT - Unit PengolahanJoy Irman
Modul ini membahas perencanaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), termasuk unit-unit pengolahan, teknologi pengolahan, unit pemekatan, dan unit pengeringan lumpur. Berbagai alternatif sistem pengolahan dianalisis kelebihan dan kekurangannya, seperti sistem stabilisasi, unit pemekatan, dan unit pengeringan. Modul ini bertujuan membantu perencana memilih teknologi pengolahan lumpur tinja yang sesuai dengan karakteristik lump
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Joy Irman
Ringkasan dokumen tersebut adalah panduan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan SSK yang terdiri atas 4 tahapan (milestone). Setiap tahapan akan menghasilkan bab-bab dalam dokumen SSK. Proses penyusunan dimulai dari penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, hingga finalisasi dokumen SSK.
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Operasional, Pemeliharaan dan Peng...Joy Irman
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL-S atau on-site) terdiri dari beberpa modaul, yaitu Modul (A) Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL-S atau on-site), (B) Cubluk Kembar, (C) Tangki Septik dengan Bidang Resapan), (D) Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, (E) Biofilter, (F) Upflow Aerobic Filter, (G) Rotating Biological Contactactor atau RBC, (H) Anaerobic Bafle Reactor, (I) Sarana Pengangkut Tinja, dan (J) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Masing-masing Modul tersebut terdiri lagi dari beberapa sub-modul yang menjelaskan mengenai aspek-aspek (1) Perencanaan Teknis, (2) Pelaksanaan Konstruksi, (3) Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, (4) Kelembagaan, Administrasi dan Keuangan, (5) Pemantauan dan Evaluasi. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
1. Kota Palembang memiliki luas wilayah 400,61 km2 dan penduduk sebesar 1,3 juta jiwa yang tumbuh 2% per tahun.
2. Masalah utama sanitasi di Kota Palembang adalah keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.
3. Pemerintah Kota Palembang berencana menyusun master plan sanitasi lengkap dan men
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Penyehatan Lingkungan PermukimanJoy Irman
Petunjuk Teknis dan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Cipta Karya, Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi, Air Limbah, Persampahan, dan Drainase)
Kumpulan Regulasi terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)Oswar Mungkasa
Undang-undang ini membahas tentang perusahaan daerah dan konservasi sumber daya alam hayati. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini dengan modal kekayaan daerah dan bertujuan memberikan jasa dan kemanfaatan umum. Konservasi sumber daya alam hayati bertujuan melestarikan sumber daya alam dan ekosistem melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan yang lestari.
Metode pengukuran dan penentuan sampel timbulan sampah meliputi pengukuran langsung, analisis beban-hitungan, analisis berat-volume, dan analisis keseimbangan bahan. Sampel ditentukan secara acak proporsional berdasarkan strata lokasi dan sosial ekonomi. Jumlah sampel minimum ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan ketidakpastian yang dapat diterima. Komposisi dan jumlah timbulan sampah dihitung berdasarkan penguk
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pemilihan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. TPA merupakan tempat terakhir pengelolaan sampah yang melakukan proses akhir pengembalian sampah ke lingkungan secara aman. Lokasi TPA ideal harus memenuhi kriteria geologi, hidrogeologi, hidrologi, dan tidak membahayakan sumber air serta jauh dari pemukiman. Dokumen ini juga menjelaskan parameter yang mempeng
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Persyaratan Teknis Pemilahan dan Pewadahan SampahJoy Irman
Persyaratan teknis pemilahan dan pewadahan sampah rumah tangga mencakup pemilahan minimal 5 jenis sampah, penggunaan sarana pewadahan berdasarkan jenis sampah, dan perencanaan volume serta penempatan sarana pewadahan sesuai jumlah sampah dan akses pengangkutan.
Road Map (Peta Jalan) Sanitasi Provinsi infosanitasi
Dokumen tersebut membahas status pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPSP) di 121 kabupaten dan kota di 28 provinsi Indonesia pada tahun 2013. Dokumen ini juga memaparkan konsep roadmap sanitasi provinsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan sanitasi di tingkat provinsi. Roadmap sanitasi provinsi ini mencakup profil kinerja sanitasi provinsi, visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan sanitasi
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) - Sistem Setempat (SPAL-...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Proses penyusunan strategi sanitasi kota (ssk) step by stepJoy Irman
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang meliputi identifikasi isu, perumusan visi dan misi, penetapan sistem dan zona sanitasi, perumusan strategi subsektor, penyiapan program dan kegiatan, konsultasi publik, dan finalisasi dokumen SSK.
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembinaan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pembinaan meliputi koordinasi, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan pengawasan terhadap penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum agar dapat meningkatkan kinerjanya.
Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir SampahJoy Irman
Dokumen tersebut membahas penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, meliputi perencanaan teknik, pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tahapan penyediaan fasilitas tersebut mencakup perencanaan berdasarkan rencana induk dan studi kelayakan, pelaksanaan konstruksi sesuai dokumen teknis, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sepert
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Perencanaan Teknis IPLT - Unit PengolahanJoy Irman
Modul ini membahas perencanaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), termasuk unit-unit pengolahan, teknologi pengolahan, unit pemekatan, dan unit pengeringan lumpur. Berbagai alternatif sistem pengolahan dianalisis kelebihan dan kekurangannya, seperti sistem stabilisasi, unit pemekatan, dan unit pengeringan. Modul ini bertujuan membantu perencana memilih teknologi pengolahan lumpur tinja yang sesuai dengan karakteristik lump
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Joy Irman
Ringkasan dokumen tersebut adalah panduan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan SSK yang terdiri atas 4 tahapan (milestone). Setiap tahapan akan menghasilkan bab-bab dalam dokumen SSK. Proses penyusunan dimulai dari penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, hingga finalisasi dokumen SSK.
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Operasional, Pemeliharaan dan Peng...Joy Irman
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL-S atau on-site) terdiri dari beberpa modaul, yaitu Modul (A) Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL-S atau on-site), (B) Cubluk Kembar, (C) Tangki Septik dengan Bidang Resapan), (D) Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, (E) Biofilter, (F) Upflow Aerobic Filter, (G) Rotating Biological Contactactor atau RBC, (H) Anaerobic Bafle Reactor, (I) Sarana Pengangkut Tinja, dan (J) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Masing-masing Modul tersebut terdiri lagi dari beberapa sub-modul yang menjelaskan mengenai aspek-aspek (1) Perencanaan Teknis, (2) Pelaksanaan Konstruksi, (3) Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, (4) Kelembagaan, Administrasi dan Keuangan, (5) Pemantauan dan Evaluasi. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
1. Kota Palembang memiliki luas wilayah 400,61 km2 dan penduduk sebesar 1,3 juta jiwa yang tumbuh 2% per tahun.
2. Masalah utama sanitasi di Kota Palembang adalah keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.
3. Pemerintah Kota Palembang berencana menyusun master plan sanitasi lengkap dan men
Garbage Disposal System - Muntilan Subdistrictfarah fithri
Sistem pengelolaan sampah di Kota Muntilan cukup sistematis, dengan pemilahan sampah di rumah oleh masyarakat berdasarkan jenisnya. Sampah daur ulang diangkut ke bank sampah dan dijual, sedangkan sampah umum dikumpulkan di TPS sebelum dibawa ke TPA. Bank sampah dikelola masyarakat sedangkan TPS dikelola pemerintah. Rencana pengelolaan sampah Muntilan sampai 2035 meliputi penambahan sarana T
Pemerintah Kota Medan membahas kondisi sanitasi di kota tersebut. Kota ini menghadapi tantangan seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah, fasilitas yang terbatas, dan biaya yang belum memadai. Rencana masa depan meliputi pengembangan master plan sanitasi, peningkatan pelayanan untuk masyarakat berpendapatan rendah, dan investasi dari donor seperti JBIC.
PB 01. Arahan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi TA 2019.pptxssusere1a96a
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut memberikan pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang sanitasi tahun 2019.
2. Terdapat beberapa kebijakan DAK bidang sanitasi seperti reguler, afirmasi, dan penetapan.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan kriteria lokasi, menu kegiatan, dan metode penyelengaraan DAK bidang sanitasi.
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPLOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas struktur perencanaan pembangunan bidang air minum, air limbah, dan pengelolaan sampah (AMPL) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dokumen tersebut menjelaskan hubungan antara berbagai jenis rencana pembangunan, sasaran pencapaian bidang AMPL pada RPJMN, arah kebijakan dan strategi pembangunan AMPL, serta sasaran pencapaian kement
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Anton Riyanto
Dokumen tersebut merangkum analisis daya dukung lahan di Kota Tangerang. Analisis ini meliputi penentuan kawasan lindung, pengklasifikasian kemampuan lahan berdasarkan morfologi, kestabilan pondasi, drainase, ketersediaan air tanah, dan kerentanan bencana, serta kesesuaian rencana pengembangan lahan. Hasilnya menghasilkan peta zonasi kemampuan lahan untuk memandu pengembangan Kota Tangerang.
RENCANA PENANGANAN BANJIR DI KOTA TANGERANGAnton Riyanto
Dokumen tersebut membahas rencana penanganan banjir di Kota Tangerang. Kota ini sering terkena bencana banjir yang mengakibatkan kerugian besar. Dokumen ini memberikan rekomendasi dengan mengidentifikasi penyebab banjir dan kondisi hidrologi daerah, serta menganalisis penataan ruang untuk mengurangi dampak banjir di masa depan.
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA Anton Riyanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan potensi pembangunan di Kota Tangerang melalui kerjasama pemerintah-swasta untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana yang memadai akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana prasarana sekaligus mempermudah proses pembangunan.
Dokumen tersebut membahas konsep pengelolaan situ (rawa) dengan menjelaskan latar belakang, pengertian, fungsi, permasalahan, dan strategi pengelolaan situ. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa situ memiliki fungsi penting dalam sistem ekologi dan penanggulangan banjir namun kondisinya semakin memburuk akibat berbagai faktor. Dokumen tersebut memaparkan strategi untuk melestarikan fungsi situ mel
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
1. KONSEP PENGEMBANGAN SANITASI
I.
Gambaran Umum Kota Tangerang
Jumlah penduduk Kota Tangerang tahun 2011 adalah 1.854.159 jiwa.Dengan luas wilayah 16.567 ha (di luar luas
Bandara Soekarno-Hatta), maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk112 jiwa/ha dengan jumlah rumah
tangganya sebanyak 463.540 KK.
Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah
tangga miskin mencapai 59.619 KK. Dengan jumlah rumah tangga keseluruhan sebanyak 463.540 KK, maka
tingkat kemiskinan penduduk sebesar 12,86%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan
nasional tahun 2011 berdasarkan data BPS bulan Maret 2011 yang mencapai 12,49%.
II. Analisis Kondisi Sanitasi Kota Tangerang
2.1 Timbulan Air Limbah Domestik
Volume timbulan air limbah domestik dihitung berdasarkan asumsi rata-rata timbulan air limbah domestik yaitu
100 liter/orang/hari dibagi dengan 1.000 untuk konversi menjadi m3/orang/hari. Sedangkan volume timbulan
lumpur tinja dihitung berdasarkan asumsi bahwa pengendapan lumpur tinja = 2‰ (dua perseribu) dari volume
timbulan air limbah domestik.
Merujuk pada jumlah penduduk sebanyak 1.854.159 jiwa maka volume timbulan air limbah domestik Kota
Tangerang pada tahun 2011 sebanyak 185.416 m3/hari dan timbulan lumpur tinja sebanyak 370,83 m3/hari.
Volume Timbulan Air Limbah Domestik dan Timbulan Lumpur Tinja
di Kota TangerangTahun 2011
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kecamatan
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Ciledug
Larangan
Karang Tengah
Cipondoh
Pinang
Tangerang
Karawaci
Jatiuwung
Cibodas
Periuk
Batuceper
Neglasari
Benda
Jumlah
151.566
168.966
122.134
223.031
165.156
156.846
176.611
123.931
146.882
133.363
93.389
106.702
85.582
1.854.159
Timbulan
Timbulan
Air Limbah
Lumpur
Domestik
Tinja
(m3/hari)
(m3/hari)
15.157
30,31
16.897
33,79
12.213
24,43
22.303
44,61
16.516
33,03
15.685
31,37
17.661
35,32
12.393
24,79
14.688
29,38
13.336
26,67
9.339
18,68
10.670
21,34
8.558
17,12
185.416
370,83
2.2 Tingkat Pelayanan Eksisting Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik
Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Tangerang meliputi sistem setempat (on-site system) dan sistem
terpusat (off-site system).
A. Sistem Setempat (On-Site System)
1.IPLT
Saat ini terdapat 1 unit IPLT yaitu IPLT Bawang. Untuk menghitung tingkat pelayanan IPLT Bawang digunakan 2
(dua) asumsi. Asumsi pertama, tingkat pelayanan IPLT dihitung berdasarkan kapasitas pengolahan lumpur tinja
maksimum dari IPLT terhadap volume timbulan lumpur tinja dari penduduk Kota Tangerang yang harus dilayani
oleh IPLT Bawang pada tahun 2011 dikalikan 100%.Tingkat pelayanan IPLT Bawang dengan menggunakan
1
2. asumsi ini disebut juga dengan tingkat pelayanan kasar. Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat pelayanan kasar
IPLT Bawang pada tahun 2011 sebesar 19,42%,.
Tingkat Pelayanan Kasar IPLT Bawang di Kota TangerangTahun 2011
No
Keterangan
1.
2.
Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Jamban
3.
Jumlah Penduduk yang Dilayani IPAL
4.
Jumlah Penduduk yang Harus Dilayani IPLT
Volume Timbulan Air Limbah Domestik dari Penduduk yang Harus
Dilayani IPLT
Volume Timbulan Lumpur Tinja dari Penduduk yang Harus Dilayani
IPLT
Kapasitas Pengolahan Lumpur Tinja Maksimum dari IPLT
Tingkat Pelayanan Kasar IPLT Berdasarkan Kapasitas Pengolahan
Maksimum
5.
6.
7.
8.
Satuan
jiwa
KK
jiwa
KK
jiwa
jiwa
Tahun
2011
1.854.159
22.703
90.812
9.793
39.172
1.802.519
m3/hari
180.252
m3/hari
360,50
m3/hari
70,00
%
19,42
Sedangkan asumsi kedua, tingkat pelayanan IPLT Bawang dihitung berdasarkan volume lumpur tinja yang diolah
per hari di IPLT Bawang terhadap volume timbulan lumpur tinja dari penduduk Kota Tangerang yang harus
dilayani oleh IPLT Bawang pada tahun 2011 dikalikan 100%. Volume lumpur tinja yang diolah per hari di IPLT
Bawang pada tahun 2011 dihitung berdasarkan jumlah pendapatan retribusi penyedotan kakus selama tahun
2011 dibagi besarnya tarif biaya penyedotan kakus Rp 40.000,00/m3 dan dibagi 365 hari. Tingkat pelayanan IPLT
Bawang dengan menggunakan asumsi kedua ini disebut juga dengan tingkat pelayanan rill. Berdasarkan hasil
perhitungan, tingkat pelayanan riil IPLT Bawang pada tahun 2011 sebesar 6,67%,
Tingkat Pelayanan Riil IPLT Bawang di Kota TangerangTahun 2011
No
Keterangan
1.
2.
Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Jamban
3.
Jumlah Penduduk yang Dilayani IPAL
4.
Jumlah Penduduk yang Harus Dilayani IPLT
Volume Timbulan Air Limbah Domestik dari Penduduk yang Harus
Dilayani IPLT
Volume Timbulan Lumpur Tinja dari Penduduk yang Harus Dilayani
IPLT
Jumlah Retribusi Penyedotan Kakus
Volume Lumpur Tinja yang Disedot dan Dibuang ke IPLT per tahun
Volume Lumpur Tinja yang Dilayani IPLT per hari
Tingkat Pelayanan Riil IPLT Berdasarkan Retribusi Penyedotan Kakus
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Satuan
jiwa
KK
jiwa
KK
jiwa
jiwa
Tahun
2011
1.854.159
22.703
90.812
9.793
39.172
1.802.519
m3/hari
180.252
m3/hari
360,50
Rp
m3/tahun
m3/hari
%
350.990.000
8.775
24,04
6,67
Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, rata-rata volume lumpur tinja yang diolah di IPLT Bawang pada
tahun 2011 sebesar 24,04 m3/hari, sedangkan kapasitas pengolahan lumpur tinja maksimum dari IPLT Bawang
sebesar 70 m3/hari. Dengan demikian, tingkat efektivitas pemanfaatan IPLT Bawang pada tahun 2011 baru
mencapai 34,34%.
2TrukTinja
Tingkat pelayanan truk tinja dihitung berdasarkan volume lumpur tinja yang disedot dan diangkut oleh truk tinja
terhadap volume timbulan lumpur tinja dari penduduk Kota Tangerang yang harus dilayani oleh truk tinja pada
tahun 2011 dikalikan 100%.
Volume lumpur tinja yang disedot dan diangkut oleh truk tinja per hari pada tahun 2011 dihitung berdasarkan
jumlah pendapatan retribusi penyedotan kakus selama tahun 2011 dibagi besarnya tarif biaya penyedotan kakus
Rp 40.000,00/m3 dan dibagi 365 hari. Tingkat pelayanan truk tinja dengan menggunakan asumsi ini disebut juga
dengan tingkat pelayanan rill dan pada tahun 2011 sebesar 6,67%,
2
3. Tingkat Pelayanan Riil Truk Tinja Milik Pemerintah Kota TangerangTahun 2011
No
Keterangan
1.
2.
Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk yang Tidak Memiliki Jamban
3.
Jumlah Penduduk yang Dilayani IPAL
4.
Jumlah Penduduk yang Harus Dilayani Truk Tinja
Volume Timbulan Air Limbah Domestik dari Penduduk yang Harus
Dilayani
Volume Timbulan Lumpur Tinja dari Penduduk yang Harus Dilayani
oleh Truk Tinja
Jumlah Retribusi Penyedotan Kakus
Volume Lumpur Tinja yang Disedot dan Diangkut oleh Truk Tinja per
tahun
Volume Lumpur Tinja yang Disedot dan Diangkut oleh Truk Tinja per
hari
Tingkat Pelayanan Riil Truk Tinja
Kapasitas 13 unit Truk Tinja @ 3 m3 untuk 1 ritasi per hari
Kapasitas 13 unit Truk Tinja @ 3 m3 untuk 2 ritasi per hari
Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Truk Tinja dengan asumsi 1 ritasi per
hari
Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Truk Tinja dengan asumsi 2 ritasi per
hari
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Satuan
jiwa
KK
jiwa
KK
jiwa
jiwa
Tahun
2011
1.854.159
22.703
90.812
9.793
39.172
1.802.519
m3/hari
180.252
m3/hari
360,50
Rp
350.990.000
m3/tahun
8.775
m3/hari
24,04
%
m3/hari
m3/hari
6,67
39,00
78,00
%
61,64
%
30,82
Berdasarkan perhitungan asumsi 13 unit truk tinja melakukan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari
tangki septik ke IPLT 1 ritasi per hari, maka volume lumpur tinja yang dapat disedot dan diangkut oleh 13 unit
truk tinja adalah 39,00 m3. Dengan demikian, tingkat efektivitas pemanfaatan truk tinja dengan asumsi masingmasing truk tinja melakukan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari tangki septik ke IPLT 1 ritasi per
hari baru mencapai 61,64%.
Sedangkan jika diasumsikan bahwa 13 unit truk tinja melakukan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari
tangki septik ke IPLT 2 ritasi per hari, maka volume lumpur tinja yang dapat disedot dan diangkut oleh 13 unit
truk tinja tersebut sebesar 78,00 m3. Dkengan demikian, tingkat efektivitas pemanfaatan truk tinja dengan asumsi
masing-masing truk tinja melakukan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dari tangki septik ke IPLT 2
ritasi per hari hanya mencapai 30,82%.
3.Jamban
Tingkat aksesibilitas penduduk terhadap sarana sanitasi tingkat rumah tangga dihitung berdasarkan rasio jumlah
rumah tangga yang memiliki jamban keluarga dengan tangki septik terhadap jumlah total rumah tangga dikalikan
100%. Jumlah penduduk Kota Tangerang pada tahun 2011 sebanyak 1.854.159 jiwa. Dengan asumsi bahwa 1 KK
= 4 jiwa maka jumlah rumah tangga di Kota Tangerang adalah 463.540 KK. Sedangkan jumlah rumah tangga di
Kota Tangerang pada tahun 2011 yang belum memiliki jamban keluarga sebanyak 22.703 KK, atau dengan kata
lain jumlah rumah tangga di Kota Tangerang pada tahun 2011 yang memiliki jamban keluarga dengan tangki
septik sebanyak 440.837 KK. Dengan demikian, tingkat aksesibilitas penduduk Kota Tangerang terhadap sarana
sanitasi tingkat rumah tangga pada tahun 2011 mencapai 95,10%.
Menurut data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 dari 463.540 KK yang ada di Kota
Tangerang terdapat 22.703 KK (4,90%) yang belum memiliki jamban keluarga. Rumah tangga yang belum
memiliki jamban keluarga ini merupakan rumah tangga miskin.
B. Sistem Terpusat (Off-Site System)
Tingkat pelayanan eksisting prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat (off-site system) adalah
IPAL. Tingkat pelayanan IPAL dihitung berdasarkan rasio jumlah penduduk yang dilayani oleh IPAL terhadap
jumlah penduduk total dikalikan 100%.
Saat ini terdapat 2 unit IPAL yaitu IPAL Tanah Tinggi dan IPAL Perumnas 1 Karawaci. Cakupan pelayanan IPAL
Tanah Tinggi adalah 2.750 sambungan rumah (2.750 KK). Sedangkan cakupan pelayanan IPAL Perumnas 1
Karawaci adalah 7.043 sambungan rumah (7.043 KK). Dengan menggunakan asumsi bahwa 1 KK = 4 jiwa, maka
3
4. jumlah penduduk yang dilayani oleh IPAL Tanah Tinggi sebanyak 11.000 jiwa dan jumlah penduduk yang dilayani
oleh IPAL Perumnas 1 Karawaci sebanyak 28.172 jiwa. Total penduduk yang dilayani oleh kedua IPAL tersebut
adalah 39.172 jiwa. Dengan jumlah penduduk total pada tahun 2011 sebanyak 1.854.159 jiwa, maka tingkat
pelayanan IPAL di Kota Tangerang baru mencapai 2,11%.
Tingkat Pelayanan IPAL di Kota TangerangTahun 2011
No.
Keterangan
1.
2.
Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk yang Dilayani IPAL Tanah Tinggi
3.
Jumlah Penduduk yang Dilayani IPAL Perumnas 1 Karawaci
4.
5.
Satuan
Jumlah Penduduk Total yang Dilayani IPAL
Tingkat Pelayanan IPAL
jiwa
KK
jiwa
KK
jiwa
jiwa
%
Tahun
2011
1.854.159
2.750
11.000
7.043
28.172
39.172
2,11
III. Analisis Tipologi Area Berisiko Sanitasi
3.1. Penentuan Kriteria Tipologi Area Berisiko Sanitasi
Kriteria yang digunakan merupakan modifikasi dari kriteria risiko kesehatan lingkungan dalam buku Manual
Pengembangan Strategi Sanitasi (2010) yang disesuaikan dengan ketersediaan data dan kondisi, yaitu:
Kepadatan Penduduk
Jumlah Rumah Tangga Miskin
Jumlah Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Akses terhadap Air Bersih
Jumlah Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Jamban
3.2. Penilaian Kriteria Tipologi Area Berisiko Sanitasi
Penentuan tipologi area berisiko sanitasi dilakukan dengan menggunakan sistem scoring terhadap setiap kriteria
risiko kesehatan lingkungan. Penilaian (scoring) dilakukan dengan metode interval yang dibagi dalam 4 (empat)
strata dengan nilai 1 hingga 4. Semakin tinggi nilai (score) menunjukkan risiko yang semakin tinggi pula.
No
1.
2.
3.
4.
Sistem Penilaian Kriteria Tipologi Area Berisiko Sanitasi Kota Tangerang
Skala Penilaian
Kriteria
Keterangan
1
2
3
4
Kepadatan
13 – 140
141 – 268 269 – 395
396 – 524
Nilai max= 524
Penduduk(jiwa/ha)
Nilai min= 13
Interval= 128
Jumlah Rumah Tangga
84 – 498
499 – 914 915 – 1.329 1.330 – 1.745 Nilai max= 1.745
Miskin(KK)
Nilai min= 84
Interval= 415
Jumlah Rumah Tangga yang
0 – 39
40 – 78
79 – 118
119 – 158
Nilai max= 158
Tidak Memiliki Akses
Nilai min= 0
terhadap Air Bersih
Interval= 40
(KK)
Jumlah Rumah Tangga yang
12 – 194
195 – 377 378 – 560
561 – 744
Nilai max= 744
Tidak Memiliki Jamban(KK)
Nilai min= 12
Interval= 183
4
5. Hasil Penilaian Kriteria
No
Kecamatan
1.
Ciledug
2.
Larangan
3.
Karang Tengah
4.
Cipondoh
5.
Pinang
6.
Tangerang
Kelurahan
Tajur
Parung Serab
Paninggilan
Paninggilan Utara
Sudimara Selatan
Sudimara Barat
Sudimara Jaya
Sudimara Timur
Larangan Selatan
Gaga
Cipadu Jaya
Kereo Selatan
Cipadu
Kereo
Larangan Indah
Larangan Utara
Pedurenan
Pondok Pucung
Karang Tengah
Karang Timur
Karang Mulya
Parung Jaya
Pondok Bahar
Poris Plawad Indah
Cipondoh
Kenanga
Gondrong
Petir
Ketapang
Cipondoh Indah
Cipondoh Makmur
Poris Plawad Utara
Poris Plawad
Panunggangan Utara
Panunggangan
Panunggangan Timur
Kunciran
Kunciran Indah
Sudimara Pinang
Pinang
Neroktog
Kunciran Jaya
Pakojan
Cipete
Cikokol
Kelapa Indah
Babakan
Sukasari
Buaran Indah
Tanah Tinggi
Sukaasih
Sukarasa
Kepadatan
Penduduk
(jiwa/ha)
127
164
191
172
151
207
295
129
218
211
177
159
160
171
156
195
265
110
138
168
90
49
83
115
109
87
109
142
99
223
212
96
74
117
80
13
114
175
126
136
101
20
41
58
72
64
106
117
167
204
98
60
Jumlah
Rumah
Tangga
Miskin
(KK)
395
387
613
685
533
467
583
329
536
283
269
532
431
345
309
333
463
351
766
416
429
475
362
222
448
563
532
322
442
194
246
541
490
799
466
257
370
813
449
326
715
478
409
411
1.113
152
559
427
1.062
1.058
84
176
Jumlah
Rumah
Tangga yang
Tidak
Memiliki
Akses Air
Bersih(KK)
0
0
4
0
1
0
1
4
1
2
0
4
5
3
1
2
1
2
2
0
0
1
9
0
4
0
3
0
2
1
27
28
1
7
1
0
10
3
7
1
4
3
5
2
7
1
2
18
1
6
0
2
Jumlah
tipologi
Rumah
Tangga yang
Tidak
Memiliki
Jambann
(KK)
69
SR
27
SR
99
R
134
R
102
R
111
SR
117
R
78
SR
44
R
29
SR
12
SR
19
R
20
SR
36
SR
64
SR
40
SR
103
SR
60
SR
161
SR
22
SR
144
SR
131
SR
32
SR
110
SR
202
SR
122
SR
169
SR
99
SR
84
SR
56
SR
16
SR
113
SR
177
SR
204
R
127
SR
127
SR
79
SR
143
R
80
SR
57
SR
197
R
336
SR
198
SR
320
SR
338
R
34
SR
173
SR
187
SR
304
R
308
R
50
SR
95
SR
5
6. No
Kecamatan
7.
Karawaci
8.
Jatiuwung
9.
Cibodas
10. Periuk
11. Batuceper
12. Neglasari
13. Benda
Kelurahan
Karawaci Baru
Nusajaya
Bojongjaya
Karawaci
Cimone Jaya
Cimone
Bugel
Margasari
Pabuaran
Sukajadi
Gerendeng
Koangjaya
Pasarbaru
Sumur Pancing
Pabuaran Tumpeng
Nambojaya
Manis Jaya
Jatake
Gandasari
Kroncong
Alam Jaya
Pasir Jaya
Panunggangan Barat
Cibodasari
Cibodas Baru
Cibodas
Uwung Jaya
Jatiuwung
Gembor
Gebang Raya
Sangiang Jaya
Periuk
Periuk Jaya
Porisgaga Baru
Porisjaya
Porisgaga
Kebon Besar
Batuceper
Batujaya
Batusari
Karang Anyar
Karang Sari
Neglasari
Mekarsari
Kedaung Baru
Kedaung Wetan
Selapajang Jaya
Belendung
Jurumudi Baru
Jurumudi
Pajang
Benda
Kepadatan
Penduduk
(jiwa/ha)
230
123
56
43
167
150
169
149
141
127
154
524
81
145
209
126
115
118
92
101
156
38
75
299
213
191
147
151
98
226
265
142
77
111
106
161
101
96
84
119
40
129
69
55
52
77
60
78
102
88
174
47
Jumlah
Rumah
Tangga
Miskin
(KK)
224
427
414
596
554
617
398
385
325
322
442
559
193
191
312
187
727
628
856
405
437
649
851
422
198
1.175
582
491
703
965
1.036
998
1.139
243
147
673
692
609
277
631
964
1.664
1.555
704
770
1.745
1.418
923
1.062
1.090
504
1.124
Jumlah
Rumah
Tangga yang
Tidak
Memiliki
Akses Air
Bersih(KK)
1
1
2
9
1
1
1
3
4
8
3
12
0
1
2
1
3
3
21
1
4
0
0
1
0
3
4
12
0
2
2
0
11
0
0
1
3
5
3
0
4
48
18
9
80
39
158
5
4
1
0
2
Jumlah
tipologi
Rumah
Tangga yang
Tidak
Memiliki
Jambann
(KK)
102
SR
209
SR
239
SR
332
R
309
R
272
R
145
SR
148
SR
137
SR
135
SR
262
R
227
R
80
SR
82
SR
208
R
75
SR
459
R
459
R
423
R
253
SR
237
R
427
R
252
R
98
R
29
SR
552
R
229
R
312
R
278
R
391
R
503
R
428
R
507
R
167
SR
41
SR
458
R
445
R
257
R
128
SR
230
R
519
R
643
T
667
T
209
R
412
R
677
T
744
T
453
R
690
R
262
R
211
R
532
R
6
7. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria risiko kesehatan lingkungan, sebagian besar kelurahan di Kota
Tangerang dikategorikan ke dalam tipologi area berisiko sangat rendah yaitu 55 kelurahan (52,88%) dan tipologi
area berisiko rendah yaitu 45 kelurahan (43,27%). Sedangkan kelurahan yang termasuk ke dalam tipologi area
berisiko tinggi hanya sebanyak 4 kelurahan (3,85%) dan tidak ada satu kelurahan pun yang termasuk dalam
tipologi area berisiko sangat tinggi.
IV. Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana Sanitasi
4.1. Pemilihan Sistem dan Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik
Kriteria yang digunakan merupakan modifikasi dari berbagai konsep pendekatan kriteria penentuan sistem dan
teknologi menurut Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi (Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, 2010)
dan Bimbingan Teknis Keteknikan Bidang PLP (Direktorat Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementrian
Pekerjaan Umum, 2011). Kriteria yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:
Kepadatan Penduduk
Yaitu tingkat kepadatan penduduk pada akhir tahun perencanaan yang diklasifikasikan menjadi: kepadatan
sangat tinggi >500 jiwa/ha, kepadatan tinggi 300-500 jiwa/ha, kepadatan sedang 150-300 jiwa/ha, dan
kepadatan rendah <150 jiwa/ha. Wilayah dengan kepadatan penduduk sangat tinggi >500 jiwa/ha akan
memerlukan sistem dan teknologi pengolahan air limbah domestik yang berbeda dengan wilayah dengan
kepadatan penduduk yang lebih rendah.
Arahan Penggunaan Lahan
Yaitu arahan pemanfaatan lahan menurut rencana tata ruang yang berlaku, dimana pemanfaatan ruang untuk
Central Business District (CBD) atau industri akan memerlukan sistem dan teknologi yang berbeda dengan
penggunaan lahan lainnya.
Tipologi Area Berisiko Sanitasi
Yaitu tingkat risiko kesehatan lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan air limbah domestik yang
diklasifikasikan menjadi: area berisiko sangat tinggi, area berisiko tinggi, area berisiko rendah, dan area
berisiko sangat rendah. Area yang berisiko sangat tinggi dan tinggi akan memerlukan sistem dan teknologi
pengolahan air limbah domestik yang berbeda dengan area yang berisiko rendah ataupun sangat rendah.
Permeabilitas Tanah
Yaitu kemampuan tanah untuk meneruskan air atau udara. Permeabilitas tanah biasanya diukur dengan
istilah kecepatan air yang mengalir dalam waktu tertentu yang ditetapkan dalam satuan cm/jam.
Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan teknologi penanganan air limbah domestik khususnya
untuk penerapan sistem setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Permeabilitas
tanah ini diklasifikasikan menjadi: sangat lambat <0,1 cm/jam, lambat 0,1-0,5 cm/jam, agak lambat 0,5-2,0
cm/jam, sedang 2,0-6,5 cm/jam, agak cepat 6,5-12,5 cm/jam, cepat 12,5-25 cm/jam, dan sangat cepat >25
cm/jam. Wilayah dengan permeabilitas tanah >0,5 cm/jam akan memerlukan sistem dan teknologi
pengolahan air limbah domestik yang berbeda dengan wilayah yang permeabilitas tanahnya <0,5 cm/jam.
Tinggi Muka Airtanah
Yaitu kedalaman airtanah yang diukur dari permukaan tanah setempat. Jika tinggi muka airtanah >1,5 m bmt,
maka kemungkinan akan terjadi pencemaran airtanah pada penggunaan sistem setempat (on-site system)
sangat kecil sehingga pemilihan teknologi cubluk pun cukup memadai tanpa menyebabkan pencemaran
airtanah.
Ketersediaan Lahan
Yaitu ketersediaan lahan khususnya untuk penerapan sistem terpusat (pembangunan IPAL) yang dilihat dari
luas lahan wilayah.
Kemiringan Tanah
Yaitu kondisi kemiringan tanah suatu wilayah yang diukur dengan satuan persen (%). Kemiringan tanah
sangat mempengaruhi penentuan teknologi penanganan air limbah domestik khususnya untuk penerapan
sistem terpusat (off-site system). Penggunaan teknologi sewerage konvensional akan sangat mahal jika
kemiringan tanah <2% karena akan memerlukan banyak pompa dalam pengalirannya, sedangkan untuk
penggunaan teknologi shallow sewerage sangat baik digunakan pada daerah yang mempunyai kemiringan
7
8. tanah <2% karena teknologi ini mempunyai beban yang relatif kecil sehingga air dapat berjalan dengan
lancar.
Kemampuan Pembiayaan
Yaitu kemampuan pembiayaan untuk membangun sistem dan teknologi pengolahan air limbah domestik
yang dipilih, baik dari sisi pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
Berdasarkan hasil analisis, opsi sistem pengelolaan air limbah domestik yang direkomendasikan untuk
kelurahan-kelurahan di Kota Tangerang adalah sistem setempat (on-site system) dengan opsi teknologi tangki
septik pribadi atau tangki septik bersama (komunal) yang lebih dikenal dengan nama MCK (Mandi, Cuci, Kakus)
umum. Pemilihan opsi teknologi dilakukan berdasarkan kemampuan pembiayaan untuk membangun prasarana
dan sarana air limbah domestik tersebut. Hal ini akan dianalisis lebih lanjut pada bagian kebutuhan
pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik.
Tangki septik memerlukan pembuangan endapan tinja secara berkala, umumnya3-5 tahun sekali. Endapan tinja
yang terkumpul harus diangkut dan diolah di instalasi pengolahan yang dirancang untuk tujuan ini, yaitu Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Kebutuhan IPLT dan truk tinja untuk mengangkut endapan tinja dari tangki
septik ke IPLT akan dianalisis lebih lanjut pada bagian kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana air
limbah domestik.
8
9. Skema Proses Pemilihan Sistem dan Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Tangerang
Mulai
Kepadatan
Penduduk
Kepadatan
>500 jiwa/ha
tidak
Kepadatan
>300 jiwa/ha
tidak
ya
ya
Arahan
Penggunaan Lahan
CBD
atau
Industri
ya
tidak
Tipologi Area
Berisiko Sanitasi
Area Berisiko
Sangat Tinggi
ya
tidak
Are
Berisiko
Tinggi
tidak
ya
Permeabilitas
Tanah
Permeabilitas
>0,5 cm/jam
tidak
ya
Tinggi Muka
Airtanah
Airtanah
>1,5 m
tidak
ya
Ketersediaan
Lahan
Ketersediaan
Lahan
tidak
ya
Kemiringan
Tanah
Kemiringan
>2%
tidak
ya
Kemampuan
Pembiayaan
Sewerage
Konvensional
tidak
Intercept
Sewerage
tidak
Shallow
Sewerage
ya
Opsi
Sistem & Teknologi
ya
ya
Sewerage
Konvensional
Intercept
Sewerage
Shallow
Sewerage
Tangki
Septik
Pribadi
tidak
Sistem Terpusat (Off-Site System)
tidak
ya
Small Bored
Sewerage
Tangki Septik
Pribadi
Tangki Septik
Bersama
Sistem Setempat (On-Site System)
9
10. Opsi Sistem dan Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Tangerang Menurut Kecamatan dan Kelurahan
No
Kecamatan
1. Ciledug
2. Larangan
3. Karang Tengah
4. Cipondoh
5. Pinang
6. Tangerang
Kelurahan
Tajur
Parung Serab
Paninggilan
Paninggilan Utara
Sudimara Selatan
Sudimara Barat
Sudimara Jaya
Sudimara Timur
Larangan Selatan
Gaga
Cipadu Jaya
Kereo Selatan
Cipadu
Kereo
Larangan Indah
Larangan Utara
Pedurenan
Pondok Pucung
Karang Tengah
Karang Timur
Karang Mulya
Parung Jaya
Pondok Bahar
Poris Plawad Indah
Cipondoh
Kenanga
Gondrong
Petir
Ketapang
Cipondoh Indah
Cipondoh Makmur
Poris Plawad Utara
Poris Plawad
Panunggangan Utara
Panunggangan
Panunggangan Timur
Kunciran
Kunciran Indah
Sudimara Pinang
Pinang
Neroktog
Kunciran Jaya
Pakojan
Cipete
Cikokol
Kelapa Indah
Babakan
Sukasari
Buaran Indah
Tanah Tinggi
Sukaasih
Kepadatan
Penduduk 2017
(jiwa/ha)
152
196
229
207
181
248
354
155
262
254
212
190
192
205
188
234
318
133
166
202
108
59
99
138
130
104
131
171
119
267
254
115
89
140
95
16
137
210
151
164
121
24
49
69
86
77
127
141
200
245
118
Arahan Penggunaan Lahan
Dominan Menurut
RTRW 2011-2030
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
CBD
Permukiman
Permukiman
CBD
CBD
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Industri, Permukiman
Industri
Permukiman
CBD, Industri
CBD
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Pariwisata, RTH
Permukiman
Permukiman
CBD, Industri, Permukiman
Permukiman
CBD
CBD
CBD, Permukiman
CBD, Permukiman
CBD
Tipologi Area
Berisiko Sanitasi
SR
SR
R
R
R
SR
R
SR
R
SR
SR
R
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
R
SR
SR
SR
R
SR
SR
R
SR
SR
SR
R
SR
SR
SR
R
R
SR
Permeabilitas
Tanah
(cm/jam)
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
Tinggi Muka
Airtanah
(m bmt)
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
10
10
10
10
10
10
10
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
Luas
(ha)
134
118
108
118
110
97
79
112
95
119
109
130
136
119
106
126
73
119
227
110
227
135
155
208
226
157
187
190
180
133
148
204
205
180
140
300
135
183
139
150
166
376
168
217
417
180
185
187
160
180
48
Kemiringan
Tanah
(%)
2-5%
2-5%
2-5%
2-5%
2-5%
0-2%
0-2%
0-2%
2-5%
2-5%
2-5%
2-5%
2-5%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
2-5%
2-5%
2-5%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
2-5%
2-5%
2-5%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
2-5%
2-5%
Opsi
Sistem
Opsi Teknologi
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
10
11. No
Kecamatan
Kelurahan
Sukarasa
Karawaci Baru
Nusajaya
Bojongjaya
Karawaci
Cimone Jaya
Cimone
Bugel
Margasari
Pabuaran
Sukajadi
Gerendeng
Koangjaya
Pasarbaru
Sumur Pancing
Pabuaran Tumpeng
Nambojaya
8. Jatiuwung
Manis Jaya
Jatake
Gandasari
Kroncong
Alam Jaya
Pasir Jaya
9. Cibodas
Panunggangan Barat
Cibodasari
Cibodas Baru
Cibodas
Uwung Jaya
Jatiuwung
10. Periuk
Gembor
Gebang Raya
Sangiang Jaya
Periuk
Periuk Jaya
11. Batuceper
Porisgaga Baru
Porisjaya
Porisgaga
Kebon Besar
Batuceper
Batujaya
Batusari
12. Neglasari
Karang Anyar
Karang Sari
Neglasari
Mekarsari
Kedaung Baru
Kedaung Wetan
Selapajang Jaya
13. Benda
Belendung
Jurumudi Baru
Jurumudi
Pajang
Benda
Sumber: Hasil Analisis, 2012.
7. Karawaci
Kepadatan
Penduduk 2017
(jiwa/ha)
72
276
147
67
51
200
181
202
179
169
153
185
629
97
174
251
151
138
141
110
121
188
46
90
359
256
229
176
181
117
271
318
170
92
134
127
194
121
115
101
143
48
155
83
67
62
92
72
93
122
106
208
57
Arahan Penggunaan Lahan
Dominan Menurut
RTRW 2011-2030
CBD
Permukiman
Permukiman
Industri
Industri
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Permukiman
Industri, Permukiman
Permukiman
Industri
Industri, Permukiman
Permukiman
Industri, Permukiman
Industri
Industri
Industri
Industri
Industri
Industri
CBD, Permukiman
Permukiman
Permukiman
Industri, Permukiman
Industri
Industri
Industri, Permukiman
Permukiman
Permukiman
Industri, Permukiman
Industri
Industri
Permukiman
Industri, Permukiman
Industri, Permukiman
Industri, Permukiman
Industri, Permukiman
Industri, Permukiman
Permukiman
Permukiman, Penunjang Bandara
Permukiman, Penunjang Bandara
Penunjang Bandara, RTH
Penunjang Bandara, RTH
Industri, Permukiman
Penunjang Bandara, RTH
Permukiman, Penunjang Bandara
Industri, Permukiman
Industri, Permukiman
Penunjang Bandara
CBD
Tipologi Area
Berisiko Sanitasi
SR
SR
SR
SR
R
R
R
SR
SR
SR
SR
R
R
SR
SR
R
SR
R
R
R
SR
R
R
R
R
SR
R
R
R
R
R
R
R
R
SR
SR
R
R
R
SR
R
R
T
T
R
R
T
T
R
R
R
R
R
Permeabilitas
Tanah
(cm/jam)
0,5-2,0
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
6,5-12,5
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
Tinggi Muka
Airtanah
(m bmt)
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32
32
32
32
32
32
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
14
14
14
14
14
14
14
11
11
11
11
11
11
11
9
9
9
9
9
Luas
(ha)
96
58
117
156
166
89
123
82
108
81
57
64
16
60
42
69
60
161
150
290
194
142
503
314
97
88
153
202
110
303
160
102
162
228
100
102
117
118
138
142
131
329
190
257
182
154
209
288
262
205
232
40
357
Kemiringan
Tanah
(%)
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
2-5%
0-2%
2-5%
2-5%
0-2%
0-2%
2-5%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
2-5%
0-2%
2-5%
2-5%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
2-5%
2-5%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
0-2%
Opsi
Sistem
Opsi Teknologi
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Setempat
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
Tangki Septik Pribadi/Bersama
11
12. 4.2. Kebutuhan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik
Berdasarkan hasil analisis pemilihan sistem dan teknologi pengelolaan air limbah domestik, sistem
pengelolaan yang direkomendasikan untuk diterapkan di Kota Tangerang adalah sistem setempat (on-site
system), sehingga analisis kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestiknya pun
khusus untuk penerapan sistem setempat tersebut. Sedangkan analisis kebutuhan pengembangan
prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (off-site system) diarahkan pada optimalisasi prasarana
dan sarana air limbah sistem terpusat yang sudah ada.
4.2.1 Pengembangan Sistem Setempat (On-Site System)
Kebutuhan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat (on-site system) yang dianalisis
meliputi: kebutuhan pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), kebutuhan truk tinja
pengangkut lumpur tinja dari tangki septik ke IPLT, serta kebutuhan jamban keluarga dan MCK umum
sebagai sarana sanitasi tingkat rumah tangga.
Pengembangan IPLT
Perhitungan kebutuhan pengembangan IPLT dilakukan berdasarkan proyeksi timbulan lumpur tinja yang
akan dilayani dengan menggunakan beberapa asumsi dan target layanan.Beberapa kaidah teknis yang
dijadikan acuan dan asumsi yang digunakan dalam analisis kebutuhan pengembangan IPLT di Kota
Tangerang dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Tingkat pelayanan yang hendak dicapai pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2017 adalah 80%,
artinya minimum 80% dari total penduduk Kota Tangerang pada tahun 2017 dapat dilayani oleh
IPLT. Halini sesuai dengan arahan dalam RTRW 2011-2030. Sebagai perbandingan, target tingkat
pelayanan berdasarkan MDGs adalah 76,82% pada tahun 2015, sedangkan menurut SPM Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
14/PRT/M/2010) adalah 60% pada tahun 2014.
b) Proyeksi volume timbulan air limbah domestik dilakukan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk.
Volume timbulan air limbah domestik dihitung berdasarkan asumsi rata-rata timbulan air limbah
domestik di Kota Tangerang = 100 liter/orang/hari dibagi dengan 1.000 untuk konversi menjadi
m3/orang/hari. Sedangkan volume timbulan lumpur tinja dihitung berdasarkan asumsi bahwa
pengendapan lumpur tinja = 2‰ (dua perseribu) dari volume timbulan air limbah domestik.
c) Berdasarkan pertimbangan terbatasnya ketersediaan lahan di Kota Tangerang dan efisiensi dalam
pembiayaan, maka pengembangan IPLT diarahkan pada peningkatan kapasitas IPLT yang sudah ada.
Dengan menggunakan beberapa asumsi di atas, maka dapat dihitung jumlah penduduk dan timbulan
lumpur tinja yang akan dilayani, serta kebutuhan peningkatan kapasitas pengolahan IPLT untuk
pengembangan IPLT tersebut..
Kebutuhan Pengembangan IPLT di Kota Tangerang
Tahun 2013-2017
Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
1. Jumlah Penduduk
jiwa
1.970.517 2.031.406 2.094.176 2.158.886 2.225.596
2. Tingkat Pelayanan
%
40%
50%
60%
70%
80%
3. Jumlah Penduduk yang Dilayani
jiwa
788.207 1.015.703 1.256.506 1.511.220 1.780.477
4. Volume Timbulan Air Limbah
m3/hari
78.821 101.570 125.651 151.122 178.048
Domestik
5. Volume Timbulan Lumpur Tinja m3/hari
158
203
251
302
356
6. Kapasitas Minimum IPLT
m3/hari
158
203
251
302
356
(= Volume Timbulan Lumpur
Tinja yang Harus Diolah)
Saat ini terdapat 1 unit IPLT di Kota Tangerang yang terletak di Kecamatan Karawaci dengan kapasitas
pengolahan maksimum 70 m3/hari dan luas area IPLT ±1 ha. Berdasarkan perhitungan kebutuhan
pengembangan di atas, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengolahan dari IPLT Bawang pada
tahun 2017 agar dapat melayani 80% dari total penduduk Kota Tangerang menjadi 356 m 3/hari.
Peningkatan kapasitas pengolahan ini berdampak pada perlunya perluasan area IPLT Bawang. Untuk
menghitung kebutuhan luas lahan untuk pengembangan IPLT Bawang diperlukan kajian lebih lanjut dan
tidak dilakukan dalam studi ini. Dengan demikian, dalam pengembangan IPLT Bawang ini perlu diawali
dengan penyusunan studi kelayakan (feasibility study) dan penyusunan DED (Detailed Engineering
Design).
No
Keterangan
Satuan
12
13. 2. Truk Tinja
Perhitungan kebutuhan truk tinja di Kota Tangerang dilakukan berdasarkan proyeksi timbulan lumpur
tinja yang akan dilayani dengan menggunakan beberapa asumsi dan target layanan sebagai berikut:
Tingkat pelayanan yang hendak dicapai pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2017 adalah 80%,
artinya minimum 80% dari total penduduk Kota Tangerang pada tahun 2017 dapat dilayani oleh truk
tinja. Hal ini sesuai dengan arahan dalam RTRW 2011-2030. Sebagai perbandingan, target tingkat
pelayanan berdasarkan MDGs adalah 76,82% pada tahun 2015, sedangkan menurut SPM Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010)
adalah 60% pada tahun 2014.
Berdasarkan SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, dan Pekerjaan Umum
(Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001) 1 unit truk tinja
dengan kapasitas 4 m3 diasumsikan digunakan untuk pelayanan maksimal 120.000 jiwa penduduk. Nilai
tersebut ekivalen dengan 1 unit truk tinja dengan kapasitas 3 m 3 diasumsikan digunakan untuk pelayanan
maksimal 90.000 jiwa penduduk
Dengan menggunakan asumsi di atas, maka dapat dihitung jumlah penduduk yang akan dilayani dan
kebutuhan truk tinja..
Kebutuhan Truk Tinja di Kota TangerangTahun 2013-2017
Tahun
No
Keterangan
Satuan
2013
2014
2015
2016
2017
1. Jumlah Penduduk
jiwa
1.970.517 2.031.406 2.094.176 2.158.886 2.225.596
2. Tingkat Pelayanan
%
40%
50%
60%
70%
80%
3. Jumlah Penduduk yang Dilayani
jiwa
788.207 1.015.703 1.256.506 1.511.220 1.780.477
4. Kebutuhan Truk Tinja dengan
unit
7
8
10
13
15
Kapasitas 4 m3
5. Kebutuhan Truk Tinja dengan
unit
9
11
14
17
20
Kapasitas 3 m3
Saat ini Pemerintah Kota Tangerang sudah memiliki 13 unit truk tinja dengan kapasitas masing-masing 3
m3. Berdasarkan perhitungan kebutuhan truk tinja di atas, untuk dapat melayani 80% dari total penduduk
Kota Tangerang pada tahun 2017 diperlukan 15 unit truk tinja dengan kapasitas masing-masing 4 m3 atau
setara dengan 20 unit truk tinja dengan kapasitas masing-masing 3 m3. Dengan demikian, pada tahun
2017 diperlukan penambahan 7 unit truk tinja dengan kapasitas masing-masing 3 m3.
Sejalan dengan pemisahan fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah domestik dimana
Pemerintah lebih berkonsentrasi pada fungsi regulator, maka dalam pengadaan serta operasional dan
pemeliharaan truk tinja yang merupakan fungsi operator sudah saatnya melibatkan swasta. Dalam hal ini
swasta dapat berinvestasi secara langsung atau melalui kemitraan pemerintah-swasta (KPS). Dengan
demikian, langkah Pemerintah Kota Tangerang dalam memenuhi kebutuhan truk tinja di Kota Tangerang
bukan lagi berupa pengadaan, operasional dan pemeliharaan truk tinja melainkan membangun kemitraan
dengan swasta.
1.
Jamban Keluarga dan MCK Umum
Jamban keluarga yang dimaksud adalah jamban yang dilengkapi tangki septik.Jamban keluarga ini
merupakan sarana sanitasi yang digunakan oleh satu rumah tangga.Sedangkan MCK (Mandi, Cuci, dan
Kakus) umum adalah sarana sanitasi yang digunakan bersama oleh beberapa rumah
tangga.Pengembangan jamban keluarga dan MCK umum ini diperuntukkan bagi rumah tangga miskin
karena rumah tangga miskin diasumsikan memiliki keterbatasan pembiayaan untuk membangun sarana
sanitasi sendiri.
Perhitungan kebutuhan jamban keluarga dan MCK umum di Kota Tangerang dilakukan berdasarkan
jumlah rumah tangga miskin yang tidak memiliki jamban dengan menggunakan beberapa asumsi
berdasarkan SNI 03-2398-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan dan
SNI 03-2399-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum. Beberapa asumsi yang
digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Satu unit MCK Umum dapat digunakan untuk melayani 20 – 200 KK dan jarak maksimum antara
lokasi MCK umum dengan rumah penduduk yang dilayani adalah 100 m.
b) Berdasarkan ketentuan di atas dapat diasumsikan bahwa apabila dalam 1 (satu) rukun tetangga (RT)
terdapat 20 – 200 KK yang tidak memiliki jamban maka perlu dibangun 1 unit MCK umum.
13
14. c) Sedangkan apabila dalam 1 (satu) rukun tetangga (RT) jumlah rumah tangga yang tidak memiliki
jamban <20 KK, maka perlu dibangun jamban keluarga untuk masing-masing rumah tangga yang
tidak memiliki jamban tersebut.
d) Jumlah rumah tangga miskin di Kota Tangerang diasumsikan tidak bertambah hingga akhir tahun
perencanaan yaitu tahun 2017.
Dengan menggunakan asumsi di atas, maka dapat dihitung kebutuhan jamban keluarga dan MCK umum.
Hasil perhitungan kebutuhan jamban keluarga di Kota Tangerang hingga tahun 2017 sebanyak 12.291
unit jamban, sedangkan kebutuhan MCK umum sebanyak 340 unit.
No
1.
2
3
4
5
6
7
8i
9
10
11
12
13
Kecamatan
Ciledug
Larangan
Karang tengah
Cipondoh
Pinang
Tangerang
Karawaci
Jatiuwung
cibodas
Periuk
Batuceper
Neglasari
Benda
TOTAL
Kebutuhan
Jamban
Keluarga
(unit)
679
264
545
1.005
1.211
1.209
1.828
1134
797
674
892
1.147
906
12.291
Kebutuhan
MCK Umum
(unit)
2
4
5
24
11
38
39
23
46
28
79
41
340
4.2.2 Sistem Terpusat (Off-Site System)
Saat ini Kota Tangerang sudah mempunyai sistem perpipaan air limbah domestik (off-site system), yaitu
IPAL Tanah Tinggi dan IPAL Perumnas 1 Karawaci. Walaupun dari hasil pemilihan sistem pengelolaan air
limbah domestik yang direkomendasikan untuk kondisi Kota Tangerang adalah sistem sanitasi setempat
(on-site system), akan tetapi tidak berarti bahwa sistem terpusat (off-site system) yang ada kemudian
harus ditutup. Sistem terpusat (off-site system) ini sebaiknya dipertahankan dan dikembangkan jika
memungkinkan karena pesatnya perkembangan Kota Tangerang, terutama di Kecamatan Karawaci,
Kecamatan Tangerang, dan Kecamatan Cibodas yang merupakan pusat perkembangan kota.
Sistem terpusat (off-site system) yang ada saat ini merupakan sistem perpipaan yang sudah lama ada
sehingga informasi atau data jaringan perpipaan sudah tidak diketahui lagi oleh instansi terkait.
Untuk itu, pengembangan yang sebaiknya dilakukan untuk sistem terpusat (off-site system) ini adalah
melakukan pemetaan ulang sistem perpipaan, pengecekan kondisi perpipaan, identifikasi ulang daerah
pelayanan, dan perhitungan ulang beban pengaliran eksisting untuk melihat kemungkinan pengembangan
daerah pelayanan.
14
15. V. Strategi dan Program Pengembangan
5.1. Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting sanitasi dan analisis kebutuhan pengembangan prasarana dan
sarana sanitasi, maka dapat diidentifikasi permasalahan pengelolaan air limbah domestik yang ada di
Kota Tangerang. Permasalahan tersebut mencakup berbagai aspek, baik aspek teknis, aspek pembiayaan,
aspek kelembagaan, aspek peraturan, maupun aspek peran serta masyarakat.
A.
Permasalahan Aspek Teknis
Volume timbulan air limbah domestik dan timbulan lumpur tinja semakin meningkat dari tahun
ke tahun sejalan dengan pertumbuhan penduduknya. Hal ini berdampak pada peningkatan
kebutuhan prasarana dan sarana air limbah domestik.
Masih terdapat kelurahan yang termasuk ke dalam tipologi are berisiko sanitasi tinggi atau
mempunyai tingkat risiko kesehatan lingkungan yang tinggi yaitu sebanyak 4 kelurahan atau
3,85% dari jumlah total kelurahan di Kota Tangerang.
Masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki jamban keluarga yaitu sebanyak 22.703 KK
atau 4,90% dari jumlah total rumah tangga di Kota Tangerang.
Berdasarkan nilai pendapatan retribusi penyedotan kakus, IPLT yang ada di Kota Tangerang yaitu
IPLT Bawang saat ini mengolah lumpur tinja sebanyak 24,04 m3/hari padahal volume timbulan
lumpur tinja yang harus dilayani oleh IPLT Bawang sebanyak 360,50 m3/hari, artinya tingkat
pelayanan IPLT Bawang berdasarkan volume lumpur tinja yang diolah adalah 6,67%. Sedangkan
berdasarkan kapasitasnya IPLT Bawang dapat mengolah lumpur tinja sebanyak 70 m 3/hari.
Dengan demikian, tingkat efektivitas pemanfaatan IPLT Bawang ini baru mencapai 34,34%.
Berdasarkan nilai pendapatan retribusi penyedotan kakus, truk tinja yang dimiliki Pemerintah
Kota Tangerang sebanyak 13 unit dengan kapasitas masing-masing 3 m3 saat ini menyedot dan
mengangkut lumpur tinja sebanyak 24,04 m3/hari padahal volume timbulan lumpur tinja yang
harus dilayani oleh truk tinja tersebut sebanyak 360,50 m 3/hari, artinya tingkat pelayanan truk
tinja berdasarkan volume lumpur tinja yang disedot dan diangkut adalah 6,67%. Sedangkan jika
diasumsikan masing-masing truk tinja melakukan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja
dari tangki septik ke IPLT 2 ritasi per hari maka volume lumpur tinja yang dapat disedot dan
diangkut oleh 13 unit truk tinja tersebut sebesar 78,00 m3. Artinya tingkat efektivitas
pemanfaatan truk tinja yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang dengan asumsi tersebut hanya
30,82%.
Prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat (off-site system) yang ada saat ini yaitu
IPAL Tanah Tinggi dan IPAL Perumnas 1 Karawaci merupakan sistem perpipaan yang sudah lama
ada sehingga informasi atau data jaringan perpipaan sudah tidak diketahui lagi oleh instansi
terkait. Analisis kinerja jaringan perpipaan dan sistem pengolahan sulit dilakukan karena tidak
adanya data jaringan perpipaan sehingga sulit diketahui kapasitas optimal sistem perpipaan dan
sulitnya mengetahui kapasitas pengolahan eksisting yang saat ini ada. Untuk itu, pengembangan
yang sebaiknya dilakukan untuk sistem terpusat (off-site system) ini adalah melakukan pemetaan
ulang sistem perpipaan, pengecekan kondisi perpipaan, identifikasi ulang daerah pelayanan, dan
perhitungan ulang beban pengaliran eksisting untuk melihat kemungkinan pengembangan
daerah pelayanan. Selain itu, juga dapat diketahui beban nyata bagi IPAL eksisting berdasarkan
sistem perpipaan dan beban pengaliran yang ada, sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja dan
kemungkinan pengembangan IPAL tersebut.
B. Permasalahan Aspek Pembiayaan
Hasil analisis kondisi eksisting sanitasi dan analisis kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana
sanitasi menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kota Tangerang
ditinjau dari aspek pembiayaan antara lain sebagai berikut:
Belum adanya arah pengembangan yang jelas dalam pembangunan sanitasi menyebabkan besar
anggaran yang diperlukan menjadi sulit terukur. Hal ini yang membuat kecilnya proporsi
anggaran belanja sektor sanitasi khususnya air limbah domestik di Kota Tangerang dimana saat
ini hanya sebesar 5,02% terhadap anggaran belanja total Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang.
Pendapatan daerah Kota Tangerang yang terkait langsung dengan sektor sanitasi khususnya air
limbah domestik yaitu pendapatan yang berasal dari retribusi penyedotan kakus masih relatif
kecil untuk dapat membiayai pembangunan, operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana
air limbah domestik di Kota Tangerang. Proporsi pendapatan dari retribusi penyedotan kakus
1
16. terhadap anggaran belanja sektor sanitasi khususnya air limbah domestik saat ini hanya sebesar
4,64%. Sebagai konsekuensinya Pemerintah Kota Tangerang harus terus memberikan subsidi
untuk biaya pembangunan, operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah
domestik.
C. Permasalahan Aspek Kelembagaan
Hasil analisis kondisi eksisting sanitasi dan analisis kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana
sanitasi menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kota Tangerang
ditinjau dari aspek kelembagaan antara lain sebagai berikut:
Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota
Tangerang.
Belum terbentuknya kemitraan pemerintah swasta (KPS) dalam pengelolaan air limbah domestik
di Kota Tangerang. Hal ini juga sebagai akibat dari belum terpisahnya fungsi regulator dan
operator dalam pengelolaan air limbah domestik. Padahal Pemerintah Kota Tangerang dapat
lebih fokus dalam mengemban fungsi regulator, sedangkan fungsi operator dapat diserahkan
kepada pihak swasta melalui pola KPS.
Belum terbentuknya lembaga pengelola air limbah domestik di tingkat masyarakat di Kota
Tangerang. Padahal keberadaan lembaga pengelola air limbah domestik di tingkat masyarakat
sangat penting untuk mengembangkan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.
D. Permasalahan Aspek Peraturan
Hasil analisis kondisi eksisting sanitasi dan analisis kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana
sanitasi menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kota Tangerang
ditinjau dari aspek peraturan antara lain sebagai berikut:
Belum adanya peraturan di tingkat Kota Tangerang tentang kebijakan pengembangan prasarana
dan sarana air limbah domestik di wilayah Kota Tangerang.
Belum adanya rencana induk pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik Kota
Tangerang yang dapat memberikan arah pengembangan prasarana dan sarana air limbah
domestik yang jelas dan terukur.
E. Permasalahan Aspek Peran Serta Masyarakat
Hasil analisis kondisi eksisting sanitasi dan analisis kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana
sanitasi menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kota Tangerang
ditinjau dari aspek peran serta masyarakat antara lain sebagai berikut:
Pemahaman masyarakat terhadap dampak air limbah domestik masih relatif rendah sehingga
pembuangan air limbah domestik jarang dipikirkan sebagai ancaman terhadap kelestarian
lingkungan khususnya sumber daya air.
Tingkat kemauan untuk membayar (willingness to pay) masyarakat Kota Tangerang dalam
pembiayaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah
domestik masih relatif rendah. Hal ini sangat terkait dengan pemahaman dan kesadaran
masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik karena tanpa pengelolaan yang
baik air limbah domestik dapat menjadi ancaman terhadap kesehatan lingkungan dan kelestarian
lingkungan khususnya sumber daya air.
Masih terbatasnya penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik
berbasis masyarakat.
Masih rendahnya tingkat partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana
dan sarana air limbah domestik.
5.2. Tujuan Pengembangan
Tujuan pengembangan sanitasi Kota Tangerang adalah: Meningkatkan penyediaan dan pelayanan
prasarana dan sarana sanitasi untuk meningkatkan kualitas permukiman dan perkotaan.
Sasaran dalam mencapai tujuan pengembangan sanitasi Kota Tangerang tersebut adalah sebagai berikut:
1.
Meningkatnya pelayanan prasarana dan sarana air limbah domestik baik sistem sanitasi on-site
maupun sistem sanitasi off-site, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:
Peningkatancakupan pelayanan IPLT menjadi 80% dari seluruh penduduk pada tahun 2017.
Peningkatancakupan pelayanan truk tinja menjadi 80% dari seluruh penduduk pada tahun
2017.
2
17.
Peningkatan akses penduduk terhadap sarana air limbah domestik tingkat rumah tangga
menjadi 100% dari seluruh penduduk pada tahun 2017.
Optimalisasi pelayanan IPAL menjadi 100% dari total kapasitasnya pada tahun 2017.
2.
Meningkatnya ketersediaan dana untuk pembiayaan pengembangan prasarana dan sarana air
limbah domestik, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:
Peningkatan anggaran belanja sektor sanitasi khususnya air limbah domestik melalui
penyusunan rencana pengembangan yang jelas dan terukur.
Peningkatan pendapatan retribusi penyedotan kakus melalui optimalisasi pelayanan.
3.
Menguatnya kelembagaan pengelola air limbah domestik, dengan indikator keberhasilan sebagai
berikut:
Penguatan lembaga regulator dalam pengelolaan air limbah domestik.
Pembentukan lembaga operatordalam pengelolaan air limbah domestik melalui
pengembangan kemitraan pemerintah swasta (KPS).
Pembentukan lembaga pengelola air limbah domestik tingkat masyarakat.
4.
Tersedianya peraturantentang pengelolaan air limbah domestik, dengan indikator keberhasilan
sebagai berikut:
Penyusunan, penetapan, penyebarluasan informasi, dan penerapan peraturan tentang
kebijakan dan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik Kota
Tangerang.
Penyusunan, penetapan, penyebarluasan informasi, dan penerapan peraturan tentang
kemitraan pemerintah swasta (KPS) dalam pengelolaan air limbah domestik Kota Tangerang.
5.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, dengan indikator
keberhasilan sebagai berikut:
Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perlunya pengelolaan air
limbah domestik.
Peningkatan partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana
air limbah domestik.
5.3. Program Pengembangan
Program pengembangan sanitasi Kota Tangerang dirumuskan untuk memecahkan permasalahan sanitasi
yang ada dan merupakan pendetailan strategi dan kebijakan pengembangan yang telah dirumuskan
sebelumnya. Program pengembangan ini mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun yaitu
tahun 2013-2017 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan skala prioritas.
3
18. Indikasi Program Pengembangan Sanitasi Kota Tangerang Tahun 2013-2017
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Program
Indikator Sasaran
Program
Target Sasaran Pengembangan
4
Program
peningkatan
pelayanan IPLT
Bawang
(Program
pengembangan
kinerja pengelolaan
air minum dan air
limbah)
Program
peningkatan
pelayanan truk
tinja
(Program
pengembangan
kinerja pengelolaan
air minum dan air
limbah)
-
1
Indikator Kinerja
SKPD
-
-
Penyusunan FS dan
DED
pengembangan
IPLT Bawang
(Fasilitasi
pembinaan teknik
pengolahan air
limbah)
Jumlah dokumen
FS dan DED
pengembangan
IPLT Bawang
sebanyak 1
dokumen pada
tahun 2014
Tingkat
Kota Tangerang
pemanfaatan
dokumen FS dan
DED
pengembangan
IPLT Bawang
sebesar 100%
Penduduk Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
-
1
-
-
Sosialisasi rencana
pengembangan
IPLT Bawang
(Fasilitasi
pembinaan teknik
pengolahan air
limbah)
Jumlah kegiatan
sosialisasi
rencana
pengembangan
IPLT Bawang
sebanyak 1
kegiatan pada
tahun 2015
Tingkat
pemanfaatan
hasil sosialisasi
pengembangan
IPLT Bawang
sebesar 100%
Kota Tangerang
Penduduk Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
-
-
1
-
Pembebasan lahan
untuk area
pengembangan
IPLT Bawang
(Rehabilitasi/
pemeliharaan
sarana dan
prasarana air
limbah)
Jumlah kegiatan
pembebasan
lahan untuk area
pengembangan
IPLT Bawang
sebanyak 1
kegiatan pada
tahun 2016
Tingkat
Kota Tangerang
pemanfaatan
hasil
pembebasan
lahan untuk area
pengembangan
IPLT Bawang
sebesar 100%
Penduduk Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
-
-
-
1
Pengembangan
IPLT Bawang
(Rehabilitasi/
pemeliharaan
sarana dan
prasarana air
limbah)
Kapasitas
pengolahan IPLT
Bawang menjadi
356 m3/hari
pada tahun 2017
Tingkat
Kota Tangerang
pemanfaatan
hasil
peningkatan
kapasitas IPLT
Bawang menjadi
356 m3/hari
sebesar 100%
pada tahun 2017
Penduduk Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
Peningkatan
pelayanan truk
tinja menjadi 80%
terhadap total
penduduk pada
tahun 2017
-
-
-
-
1
Fasilitasi
kemitraan
pemerintah swasta
(KPS) untuk
pengadaan,
operasional, dan
pemeliharaan truk
tinja
(Penyediaan
prasarana dan
sarana air limbah)
Jumlah kegiatan
fasilitasi
kemitraan
pemerintah
swasta (KPS)
untuk
pengadaan,
operasional, dan
pemeliharaan
truk tinja
sebanyak 1
kegiatan pada
tahun 2017
Tingkat
Kota Tangerang
pemanfaatan
hasil fasilitasi
kemitraan
pemerintah
swasta (KPS)
untuk
pengadaan,
operasional, dan
pemeliharaan
truk tinja sebesar
100%
Penduduk Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
6
7
Outcome
Kelompok
Sasaran
-
5
Peningkatan
kapasitas
pengolahan IPLT
Bawang dari 70
m3/hari menjadi
356 m3/hari
Output
Lokasi
2017
-
3
Meningkatkan
pelayanan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik sistem
setempat (onsite)
2015
Kegiatan
2016
-
2
Peningkatan
pelayanan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik
2014
-
1
Meningkatnya
pelayanan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik baik
sistem sanitasi
on-site maupun
sistem sanitasi
off-site
2013
8
9
10
11
4
19. Sasaran
Strategi
Kebijakan
1
2
3
Program
Indikator Sasaran
Program
Target Sasaran Pengembangan
2013
2014
2015
2016
2017
Indikator Kinerja
Output
Meningkatkan
ketersediaan
dana untuk
pembiayaan
pengembangan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik
5
68
68
68
68
68
Pembangunan
MCK umum untuk
masyarakat miskin
(Penyediaan
prasarana dan
sarana air limbah)
Jumlah MCK
umum untuk
masyarakat
miskin yang
dibangun
sebanyak 68 unit
per tahun (20132017)
Tingkat
pemanfaatan
MCK umum
untuk
masyarakat
miskin sebesar
100%
Kota Tangerang
Rumah Tangga
Miskin Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan
jamban keluarga
untuk masyarakat
miskin sebanyak
12.291 unit hingga
tahun 2017
2.458
2.458
2.458
2.458
2.459
Pembangunan
jamban keluarga
untuk masyarakat
miskin
(Penyediaan
prasarana dan
sarana air limbah)
Jumlah jamban
keluarga untuk
masyarakat
miskin yang
dibangun
sebanyak 2.458
unit per tahun
(2013-2016) dan
2.459 unit pada
tahun 2017
Tingkat
Kota Tangerang
pemanfaatan
jamban keluarga
untuk
masyarakat
miskin sebanyak
100%
Rumah Tangga
Miskin Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
Program
optimalisasi
pelayanan IPAL
Tanah Tinggi dan
IPAL Perumnas 1
Karawaci
(Program
pengembangan
kinerja pengelolaan
air minum dan air
limbah)
Optimalisasi
pelayanan IPAL
Tanah Tinggi dan
-
1
-
-
-
Penyusunan studi
evaluasi kinerja
dan kemungkinan
pengembangan
IPAL Tanah Tinggi
dan IPAL
Perumnas 1
Karawaci
(Fasilitasi
pembinaan teknik
pengolahan air
limbah)
Jumlah dokumen
studi evaluasi
kinerja dan
kemungkinan
pengembangan
IPAL Tanah
Tinggi dan IPAL
Perumnas 1
Karawaci
sebanyak 1
dokumen pada
tahun 2014
Tingkat
pemanfaatan
dokumen studi
evaluasi kinerja
dan
kemungkinan
pengembangan
IPAL Tanah
Tinggi dan IPAL
Perumnas 1
Karawaci
sebesar 100%
Kota Tangerang
Penduduk Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
-
Peningkatan
ketersediaan
dana untuk
pembiayaan
pengembangan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik
-
1
1
1
Rehabilitasi/
pemeliharaan IPAL
Tanah Tinggi dan
IPAL Perumnas 1
Karawaci
(Rehabilitasi/
pemeliharaan
sarana dan
prasarana air
limbah)
Jumlah kegiatan
rehabilitasi/
pemeliharaan
IPAL Tanah
Tinggi dan IPAL
Perumnas 1
Karawaci
sebanyak 1
kegiatan per
tahun
(2015-2017)
Tingkat
Kota Tangerang
pemanfaatan
hasil
rehabilitasi/
pemeliharaan
IPAL Tanah dan
IPAL Perumnas 1
Karawaci Tinggi
sebesar 100%
Penduduk Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
1
-
-
-
-
Penyusunan
rencana induk
pengembangan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik
(Fasilitasi
pembinaan teknik
pengolahan air
limbah)
Jumlah dokumen
rencana induk
pengembangan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik
sebanyak 1
dokumen pada
tahun 2013
Tingkat
Kota Tangerang
pemanfaatan
dokumen
rencana induk
pengembangan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik sebesar
100%
Penduduk Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
Program
peningkatan
ketersediaan dana
untuk
pengembangan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik
(Program
pengembangan
Peningkatan
anggaran belanja
sektor sanitasi
khususnya air
limbah domestik
melalui
penyusunan
rencana
pengembangan
yang jelas dan
10
SKPD
Pembangunan
MCK umum untuk
masyarakat miskin
sebanyak 340 unit
hingga tahun 2017
100% dari total
kapasitasnya
pada tahun 2017
9
Kelompok
Sasaran
4
IPAL Perumnas 1
Karawaci menjadi
8
Lokasi
Program
pembangunan
jamban keluarga
untuk masyarakat
miskin
(Program
pengembangan
kinerja pengelolaan
air minum dan air
limbah)
Meningkatnya
ketersediaan
dana untuk
pembiayaan
pengembangan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik
7
Outcome
Program
pembangunan
MCK umum untuk
masyarakat miskin
(Program
pengembangan
kinerja pengelolaan
air minum dan air
limbah)
Optimalisasi
pelayanan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik sistem
terpusat (off-site)
6
Kegiatan
11
5
20. Sasaran
Strategi
Kebijakan
1
2
3
Program
Indikator Sasaran
Program
4
Target Sasaran Pengembangan
5
2013
2014
2015
2016
2017
Kegiatan
6
Indikator Kinerja
Output
7
Outcome
8
Lokasi
Kelompok
Sasaran
SKPD
9
10
11
kinerja pengelolaan terukur
air minum dan air
limbah)
1
Menguatnya
kelembagaan
pengelola air
limbah domestik
Penguatan
kelembagaan
pengelola air
limbah domestik
Membentuk
lembaga operator
dalam
pengelolaan air
limbah domestik
melalui pola
kemitraan
pemerintah
swasta (KPS)
Program
penguatan
lembaga regulator
pengelola air
limbah domestik
(Program
pengembangan
kinerja pengelolaan
air minum dan air
limbah)
Program
pembentukan
lembaga operator
pengelola air
limbah domestik
(Program
pengembangan
kinerja pengelolaan
air minum dan air
limbah)
Penguatan
lembaga
regulator dalam
pengelolaan air
limbah domestik
Pembentukan
lembaga operator
dalam
pengelolaan air
limbah domestik
melalui
pengembangan
kemitraan
pemerintah
swasta (KPS)
-
-
-
Penyusunan studi
kelayakan
investasi sektor air
limbah domestik
(Fasilitasi
pembinaan teknik
pengolahan air
limbah)
Jumlah dokumen
studi kelayakan
investasi sektor
air limbah
domestik
sebanyak 1
dokumen pada
tahun 2013
Tingkat
Kota Tangerang
pemanfaatan
dokumen studi
kelayakan
investasi sektor
air limbah
domestik sebesar
100%
Penduduk Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
1
-
-
-
-
Penyusunan studi
analisis
kelembagaan
pengelola air
limbah domestik
(Fasilitasi
pembinaan teknik
pengolahan air
limbah)
Jumlah dokumen
studi analisis
kelembagaan
pengelola air
limbah domestik
sebanyak 1
dokumen pada
tahun 2013
Tingkat
Kota Tangerang
pemanfaatan
dokumen studi
analisis
kelembagaan
pengelola air
limbah domestik
sebesar 100%
Penduduk Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
1
Menguatkan
lembaga
regulator
pengelola air
limbah domestik
-
1
1
1
1
Pendidikan dan
pelatihan personil
lembaga regulator
pengelola air
limbah domestik
(Pendidikan dan
pelatihan teknis)
Jumlah kegiatan
pendidikan dan
pelatihan
personil lembaga
regulator
pengelola air
limbah domestik
sebanyak 1
kegiatan per
tahun (20132017)
Tingkat
Kota Tangerang
pemanfaatan
hasil pendidikan
dan pelatihan
personil lembaga
regulator
pengelola air
limbah domestik
sebesar 100%
Personil Lembaga
Regulator
Pengelola Air
Limbah Domestik
Badan
Kepegawaian,
Pendidikan, dan
Pelatihan
1
-
-
-
-
Penyusunan studi
pembentukan
Kota Tangerang
Penduduk Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
Tingkat
Kota Tangerang
pemanfaatan
lembaga
operator
pengelola air
limbah domestik
melalui KPS
sebesar 100%
Penduduk Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
Jumlah dokumen Tingkat
studi
pemanfaatan
dokumen studi
lembaga operator pembentukan
pembentukan
lembaga
pengelola air
limbah domestik operator
pengelola air
melalui KPS
limbah
(Fasilitasi
pembinaan teknik domestik
pengolahan air
melalui KPS
limbah)
-
1
-
-
-
Fasilitasi
pembentukan
lembaga operator
pengelola air
limbah domestik
melalui KPS
(Fasilitasi
pembinaan teknik
sebanyak 1
dokumen pada
tahun 2013
Jumlah lembaga
operator
pengelola air
limbah domestik
melalui KPS yang
dibentuk
sebanyak 1
lembaga pada
lembaga
operator
pengelola air
limbah
domestik
melalui KPS
sebesar 100%
6
21. Sasaran
Strategi
Kebijakan
Program
Indikator Sasaran
Program
1
2
3
4
Target Sasaran Pengembangan
5
2013
2014
2015
2016
2017
6
Kegiatan
7
pengolahan air
limbah)
Membentuk
lembaga
pengelola air
limbah domestik
tingkat
masyarakat
Tersedianya
peraturan
tentang
pengelolaan air
limbah domestik
Pengembangan
peraturan
tentang
pengelolaan air
limbah domestik
Program
Pembentukan
pembentukan
340 lembaga
lembaga pengelola pengelola air
Mengembangkan
peraturan
tentang kebijakan
dan rencana
induk
pengembangan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik
Program
pengembangan
peraturan tentang
kebijakan dan
68
68
68
Indikator Kinerja
Output
68
68
Outcome
8
Lokasi
Kelompok
Sasaran
SKPD
9
10
11
tahun 2014
(Program
pengembangan
kinerja pengelolaan
air minum dan air
limbah)
Tingkat
pemanfaatan
lembaga
Kota Tangerang
Rumah Tangga
Miskin Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
air limbah
domestik
domestik tingkat tingkat
masyarakat
masyarakat
(Fasilitasi
yang dibentuk
pembinaan teknik sebanyak 68
pengolahan air
lembaga per
limbah)
tahun (20132017)
air limbah
limbah domestik
domestik tingkat tingkat
masyarakat
masyarakat
Fasilitasi
Jumlah lembaga
pembentukan
pengelola air
lembaga pengelola limbah
pengelola air
limbah
domestik
tingkat
masyarakat
sebesar 100%
1
-
-
-
-
Penyusunan dan
penetapan
peraturan tentang
kebijakan dan
Jumlah
peraturan
tentang
kebijakan dan
rencana induk
rencana induk
pengembangan
pengembangan
prasarana dan
prasarana dan
sarana air limbah sarana air limbah
domestik yang
domestik
disusun dan
(Legislasi
ditetapkan
rancangan
sebanyak 1 buah
peraturan
(2013)
perundangundangan )
Tingkat
Kota Tangerang
pemanfaatan
peraturan
tentang
kebijakan dan
rencana induk
pengembangan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik sebesar
100%
Penduduk Kota
Tangerang
Sekretariat Daerah
(Bagian Hukum)
-
Penyusunan,
penetapan,
penyebarluasan
informasi, dan
rencana induk
penerapan
pengembangan
peraturan
prasarana dan
tentang kebijakan
sarana air limbah dan rencana
domestik
induk
(Program penataan pengembangan
peraturan
prasarana dan
perundangsarana air limbah
undangan)
domestik
1
-
-
-
Sosialisasi
peraturan tentang
kebijakan dan
Tingkat
pemanfaatan
hasil sosialisasi
peraturan
tentang
kebijakan dan
Kota Tangerang
Penduduk Kota
Tangerang
Sekretariat Daerah
(Bagian Hukum)
Kota Tangerang
Penduduk Kota
Tangerang
Sekretariat Daerah
(Bagian Hukum)
Jumlah kegiatan
sosialisasi
peraturan
tentang
kebijakan dan
rencana induk
pengembangan
rencana induk
prasarana dan
sarana air limbah pengembangan
prasarana dan
domestik
sarana air
(Fasilitasi
limbah
sosialisasi
peraturan
domestik
perundangsebanyak 1
undangan)
kegiatan (2014)
Mengembangkan
peraturan
tentang
kemitraan
pemerintah
swasta (KPS)
dalam
pengelolaan air
limbah domestik
Program
Penyusunan,
pengembangan
penetapan,
peraturan tentang penyebarluasan
kemitraan
pemerintah
swasta (KPS)
dalam
pengelolaan air
limbah domestik
(Program penataan
informasi, dan
penerapan
peraturan
tentang
kemitraan
pemerintah
1
-
-
-
-
Penyusunan dan
Jumlah
penetapan
peraturan
peraturan tentang tentang
kemitraan
pemerintah
swasta (KPS)
dalam
pengelolaan air
limbah domestik
(Legislasi
kemitraan
pemerintah
swasta (KPS)
rencana induk
pengembangan
prasarana dan
sarana air
limbah
domestik
sebesar 100%
Tingkat
pemanfaatan
peraturan
tentang
kemitraan
pemerintah
yang disusun dan swasta (KPS)
ditetapkan
sebesar 100%
sebanyak 1 buah
(2013)
7
22. Sasaran
Strategi
Kebijakan
1
2
3
Program
4
peraturan
perundangundangan)
Indikator Sasaran
Program
Target Sasaran Pengembangan
2013
2014
5
2015
2016
2017
Kegiatan
6
Indikator Kinerja
Output
7
Outcome
8
Lokasi
Kelompok
Sasaran
SKPD
9
10
11
rancangan
peraturan
perundangundangan )
swasta (KPS)
dalam
pengelolaan air
limbah domestik
-
1
-
-
-
Sosialisasi
Jumlah kegiatan
peraturan tentang sosialisasi
peraturan
KPS dalam
tentang KPS
pengelolaan air
Tingkat
pemanfaatan
hasil sosialisasi
peraturan
tentang KPS
Kota Tangerang
Penduduk Kota
Tangerang
Sekretariat Daerah
(Bagian Hukum)
limbah domestik sebanyak 1
kegiatan (2014) sebesar 100%
(Fasilitasi
sosialisasi
peraturan
perundangundangan)
Meningkatnya
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan air
limbah domestik
Peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
pengelolaan air
limbah domestik
Meningkatkan
pemahaman dan
kesadaran
masyarakat
terhadap
perlunya
pengelolaan air
limbah domestik
Program
pembinaan
kesehatan
lingkungan
(Program
pengembangan
lingkungan sehat)
Peningkatan
pemahaman dan
kesadaran
masyarakat
terhadap
perlunya
pengelolaan air
limbah domestik
1
1
1
1
1
Penyuluhan
kepada masyarakat
tentang perlunya
pengelolaan air
limbah domestik
(Penyuluhan
menciptakan
lingkungan sehat)
Jumlah kegiatan
penyuluhan
kepada
masyarakat
tentang perlunya
pengelolaan air
limbah domestik
sebanyak 1
kegiatan per
tahun (20132017)
Tingkat
Kota Tangerang
pemanfaatan
hasil penyuluhan
kepada
masyarakat
tentang perlunya
pengelolaan air
limbah domestik
sebesar 100%
Rumah Tangga
Miskin Kota
Tangerang
Dinas Kesehatan
Meningkatkan
partisipasi swasta
dalam
penyelenggaraan
pengembangan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik melalui
Corporate Social
Responsibility
(CSR)
Program
peningkatan
Peningkatan
partisipasi swasta
dalam
penyelenggaraan
pengembangan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik melalui
CSR
1
1
1
1
1
Fasilitasi
Jumlah kegiatan
fasilitasi
pengembangan
Tingkat
pemanfaatan
hasil fasilitasi
pengembangan
Penduduk Kota
Tangerang
Dinas Pekerjaan
Umum
partisipasi swasta
dalam
penyelenggaraan
pengembangan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik melalui
CSR
(Program
pengembangan
kinerja pengelolaan
air minum dan air
limbah)
penyelenggaraan
pengembangan
prasarana dan
sarana air limbah
domestik melalui
CSR
(Fasilitasi
pembinaan teknik
pengolahan air
limbah)
prasarana dan
sarana air
limbah
domestik
melalui CSR
sebanyak 1
kegiatan per
tahun (20132017)
Kota Tangerang
prasarana dan
sarana air
limbah
domestik
melalui CSR
sebesar 100%
8